GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 102 TAHUN 1994 TENTANG BADAN PEMBINA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: bahwa dengan adanya mutasi susunan keanggotaan Badan Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Januari 1981 beserta perubahannya, untuk kelancaran pelaksaaaan tugas perlu menetapkan kembali Badan Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
MENGINGAT
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 ; 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966.
MEMPERHATIKAN : 1. Piagam Kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Sosial dan Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi tanggal 24 Januari 1978 Nomor 24/Mea.Kes/SK/I/1978, Nomor K/94-III/78/MS dan Nomor Kep.38/Men/78 ; 2. Surat Meateri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia tanggal 17 Mei 1980 Nomor 440.05/1908/PUOD tentang Pembeatukan Tim/ Badan Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat di Daerah ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Januari 1981 Nomor 054.4/046/PUOD tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Tim/Badan Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat di Daerah. MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
TENTANG
BADAN
PEMBINA
KESEHATAN
JIWA
MASYARAKAT PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Pasal 1 Dengan
Keputusan
ini,
ditetapkan
kembali
Badan
Pembina
Kesehatan Jiwa Masyarakat Propinsi Daefah Tingkat I Jawa Timur dengan
susunan
keanggotaan
sebagaimana
tersebut
dalam
Lampiran Keputusan ini. Pasal 2 Badan Pembiaa dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas : a. Melaksanakan kordinasi dalam hubungan dengan rehabilitasi pasien
mental
(penderita
gangguan
jiwa)
yang
sifatnya
Intersektoral di tingkat Propinsi dan kordinasi dengan kegiatan lain yang menunjang kegiatan rehabilitasi pasien mental (penderita gangguan jiwa), sesuai dengan kebijak-sanaan dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, dalam hal ini Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan ;
b. Menyusun tata tertib dan program kerja serta membuat laporan secara rutin dan berkala kepada Menteri Kesehatan/ Direktorat Jenderal
Pelayanan
Kesehatan
atas
nama
dan
setelah
melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
Pasal 3 (1) Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang membentuk Badan Pelaksana Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II, dengan susunan keanggotaan berpedoman pada Keputusan ini; (2) Badan Pelaksana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai tugas : a. Mengadakan kordinasi pelaksanaan rehabilitasi pasien Mental (penderita gangguan jiwa) dan kegiatan lain yang menunjang sesuai deugan petunjuk Badan Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini; b. Menyusun tata tertib dan program kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya serta membuat laporan secara rutin dan berkala kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II serta Badan Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Pasal 4 Biaya pelaksanaan tugas Badan Pembina dimaksud da-lam pasal 2 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1994/1995 pasal 2P.0.13.2.3.1002 dan Tahun Anggaran berikutnya.
Pasal 5 Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Januari 1981 beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
Pasal 6 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di : Surabaya Tanggal
: 10 Agustus 1994
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd. M. BASOFI SOEDIRMAN
TGL 10-08-1994 No. 103/D3
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TANGGAL
: 10
NOMOR
: 102
AGUSTUS
1994
TAHUN
1994
SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBINA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
No
JABATAN DALAM TIM
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1
2
3
1.
Pelindung
Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur (Bidang Kesra)
2.
Penasehat
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur
3.
Ketua Umum
Asisten III Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur
4.
a. Ketua
Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur
b. Wakil Ketua I
Kepala Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
c. Wakil Ketua II
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Menur Surabaya
d. Wakil Ketua III
Kepala Biro Bina Sosial, Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Jawa Timur
5.
a. Sekretaris I
Wakil
Direktur
Rumah
Sakit Jiwa Daerah
Menur
Surabaya b. Sekretaris II
Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat, Biro Bina Sosial, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur
6.
Anggota-anggota :
Direktur Rumah Sakit Jiwa Sumber Porong Lawang Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ; a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Jawa Timur b. Kepala Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Jawa Timur d. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur e. Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi Jawa Timur
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
1
2
3 f. Kepala
Direktorat
Pembangunan
Desa
Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur g. Kepala Dinas Perindustrian Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur h. Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Jawa Timur i. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur j. Kepala
Badan
Koordinasi
Keluarga
Berencana
Nasional Propinsi Jawa Timur k. Ketua PKK Propinsi Jawa Timur l. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur m. Kepala Dinas Perburuhan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd. M. BASOFI SOEDIRMAN
TGL 10-08-1994 No. 103/D3
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. :
1. Sdr.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr.
Menteri Kesehatan di Jakarta.
3. Sdr.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Departemen Kesehatan di Jakarta.
4. Sdr.
Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr.
Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
6. Sdr.
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur.
7. Sdr.
Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur di Surabaya.
8. Sdr.
Kepala Biro Hukum
) Sekretariat Wilayah / Daerah
9. Sdr.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
) Tingkat I Jawa Timur di
10. Sdr.
Kepala Biro Keuangan
) Surabaya.
11. Sdr.
Para Anggota Badan yang bersangkutan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
