GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 85 TAHUN 1993 TENTANG DEWAN KETENAGAKERJAAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR MENIMBANG
: bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Dewan atau Lembaga Ketenagakerjaan di Jawa Timur, sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri Nomor : Kep -564/MEN/92 tentang Dewan 115 Tahun 1992 Ketenagakerjaan Daerah, perlu menyatukan Dewan atau Lembaga Ketenagakerjaan dimaksud kedalam Dewan Ketenagakerjaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
MENGINGAT
: 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ; 2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1969 ; 3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1970 ; 4. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1981; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 ; 9. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1969 ; 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 ; 11. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 ; 12. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 juncto Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992 ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1991. MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
TENTANG
DEWAN
KETENAGAKERJAAN
DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR. Pasal 1 Dengan Keputusan ini dibentuk Dewan Ketenagakerjaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. Pasal 2 Dewan Ketenagakerjaan Daerah dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini terdiri dari : a. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja, meliputi : 1. Komisi Informasi Pasar Tenaga Kerja ; 2. Komisi Latihan Kerja ; 3. Komisi Produktivitas; 4. Komisi Penyediaan, Pengerahan Tenaga Kerja dan Usaha Mandiri Sektor Informal; b. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja, meliputi : 1. Komisi Penelitian, Pengupahan dan Jaminan Sosial; 2. Komisi Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pasal 3 Dewan Ketenagakerjaan Daerah dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas : a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam rangka menetapkan kebijaksanaan dibidang perluasan lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas serta perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja ; b. Mengokoordinasikan dan membina penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Ketenagakerjaan Daerah Tingkat II serta instansi sektoral terkait baik di Tingkat I maupun Tingkat II; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
c. Mengumpulkan, menganalisis, merumuskan dan mengevaluasi data permasalahan ketenagakerjaan dalam bidang perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas serta perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja; d. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali yang dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh Wakil I, II dan III serta Sekretaris Dewan Ketenagakerjaan Daerah ; e. Membentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu seorang
koordinator
Sekretariat
dan
beberapa
orang
staf
Sekretariat sesuai dengan kebutuhan ; f. Menyusun program kerja jangka panjang (PJPT II), jangka menengah (lima tahun) dan jangka pendek (tahunan); g. Menetapkan
lebih
lanjut
nama-nama
anggota
Dewan
Ketenagakerjaan Daerah; h. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. Pasal 4 Biaya pelaksanaan tugas Dewan Ketenagakerjaan Daerah Propinsi Daerab Tingkat I Jawa Timur dimaksud dalam pasal 3 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan dana lain yang sah. Pasal 5 Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II membentuk Dewan Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dengan uraian tugas dan Susunan Keanggotaan berpedoman pada Keputusan ini. Pasal 6 Dengan berlakunya Keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku : a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Oktober 1988 Nomor 466 Tahun 1988 ; b. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Nopember 1988 Nomor 541 Tahun 1988 ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
c. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Juli 1989 Nomor 346 Tahun 1989 Pasal 7 (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ditetapkan di : Surabaya Tanggal
: 10 September 1993
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd. M. BASOFI SOEDIRMAN
TGL 11-09-1993 No. 85/D3
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR
: 85 TAHUN
TANGGAL
: 10
1993
SEPTEMBER
1993
SUSUNAN KEANGGOTAAN DEW AN KETENAGAKERJAAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NO.
JABATAN DALAM
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
PANITIA
1
2
3
I.
PEMBINA
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
II.
1. Ketua
Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ( Bidang Kesra )
2. a. Wakil Ketua I b. Wakil Ketua II
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur; Asisten III Sekretaris Wilayah/Daerah Tingat I Jawa Timur;
c. Wakil Ketua III
Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur ;
3. a. Sekretaris
Koordinator Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur;
b. Wakil Sekretaris I
Kepala Dinas Perburuhan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
c. Wakil Sekretaris II
Kepala Biro Bina Sosial, Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
4. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja a. Komisi Informasi Pasar Tenaga Kerja 1. a. Ketua b. Wakil Ketua
Wakil dari UNAIR Surabaya ; Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. a. Sekretaris
Kepala
Bidang
Bina
Program
Kantor
Wilayah
Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur b. Wakil Sekretaris
Kepala Seksi Sosial dan Kependudukan, Kantor Statistik Propinsi Jawa Timur ;
3. Anggota
a) Wakil dari Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur ; b) Kepala Seksi Data dan Evaluasi Bina Program, Dinas Perindustrian Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
NO.
JABATAN DALAM
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
PANITIA
1
2
3
1
2
3 c) Kepala Seksi Program, Promosi dan Perencanaan BKPMD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; d) Kepala Sub Bagian PDP Bagian Perencanaan, Kantor
Wilayah
Departemen
Pendidikan
dan
Kebudayaan Propinsi Jawa Timur; e) Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan Dinas Perburuhan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; f) Kepala Seksi Kependudukan BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; g) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Bina Sosial Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur ; h) Wakil dari Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Jawa Timur; b. Komisi Latihan Kerja 1. a. Ketua
Wakil
Ketua
DPD
Asosiasi
Pengusaha
Indonesia
Propinsi Jawa Timur; b. Wakil Ketua
Kamar Dagang dan Industri Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. a. Sekretaris
Kepala Bidang Latihan dan Instruktur Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur;
b. Wakil Sekretaris 3. Anggota-anggota :
Kepala Balai Latihan Kerja Surabaya ; a. Ketua DPD Himpunan Lembaga Latihan Swasta Indonesia ; b. Ketua DPD Himpunan Penyelenggara Pen-didikan Luar Sekolah Masyarakat Tingkat I Jawa Timur; c. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Tingkat I Jawa Timur ; d. Ketua Persatuan Perbankan Nasional Tingkat I Jawa Timur; e. Ketua Kerukunan Keluarga Besar Tekstil dan Sandal Jawa Timur; f. Ketua Asosiasi Mebel dan Rotan Indonesia Tingkat I Jawa Timur ; g. Kepala Kantor
Bidang Wilayah
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
Pendidikan
Menengah
Departemen
Kejuruan
Pendidikan
dan
2
NO.
JABATAN DALAM
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
PANITIA
1
2
3 Kebudayaan Propinsi Jawa Timur ;
h. Kepala Sub Dinas Pendidikan dan Latihan Dinas Perburuhan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; i. Wakil dari Gabungan Pengusaha Indonesia Jawa Timur; j. Kepala Seksi Kependudukan BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. c. Komisi Produktivitas 1. a. Ketua
Kepala
Bidang Ekonomi BAPPEDA Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur ; b. Wakil Ketua
Kepala
Bidang
Bina
Program
Kantor
Wilayah
Departemen Perindustrian Propinsi Jawa Timur 2. a. Sekretaris
Kepala Balai Pengukuran Produktivitas Daerah Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur;
b. Wakil Sekretaris
Kepala
Sub
Bagian
Pendataan
Biro
Bina
Sosial
Sekretariat Wilayah /Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 3. Anggota
a) Wakil Ketua DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Timur ; b) Wakil dari ITS Surabaya ; c) Wakil dari PT. Petro Kimia Gresik ; d) Wakil dari DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Timur ; e) Kepala
Seksi
Pengembangan
Sektorat
Kantor
Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Jawa Timur ; f) Kepala Seksi Pengembangan Dunia Usaha Bidang Ekonomi BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; g) Wakil dari Kantor Statistik Propinsi Jawa Timur ; h) Wakil
dari
Balai
Pengembangan
Produktivitas
Daerah, Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur ; d. Komisi
Penyediaan,
Pengerahan,Pendaya gunaan Tenaga Kerja Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
NO.
JABATAN DALAM
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
PANITIA
1
2 dan
Usaha
3 Mandiri
Sektor Informal : 1. a. Ketua
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Padat Karya
Kantor
Wilayah
Departemen Tenaga Kerja
Propinsi Jawa Timur ; b. Wakil Ketua
Wakil dari BKPMD Pro pin si Daerah Tingkat I Jawa Timur;
2. a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris
Kepala Balai Latihan Kerja Surabaya ; Kepala Sub Bagian Pembinaan Tenaga Kerja Biro Bina Sosial, Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Jawa Timur;
3. Anggota
a. Wakil dari Direktorat Jenderal Imigrasi Propinsi Jawa Timur; b. Wakil
dari
Kantor
Wilayah
Departemen
Sosial
Propinsi Jawa Timur; c. Wakil dari Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur; d. Wakil dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur; e. Kepala Seksi Informasi dan Evaluasi Bina Program, Kantor Wilayah Departemen Per-industrian Propinsi Jawa Timur; f. Kepala
Sub
Dinas
Pembinaan
Kesejahteraan
Pengangguran, Dinas Perburuhan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; g. Wakil
dari
Kerukunan
Usaha
Kecil
Menengah
Indonesia Jawa Timur; h. Asisten Teritorial KODAM V Brawijaya ; i. Wakil dari Himpunan Pengusaha Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Jawa Timur ; j. Wakil dari Bank Indonesia (Program Pendidikan Usaha Kecil) Jawa Timur; 5. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja a. Komisi Penlitian Pengupahan dan Jaminan Sosial
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
NO. 1
JABATAN DALAM
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
PANITIA 2
3
1. a. Ketua
Guru Besar Fakuttas Ekonomi UNAIR Surabaya ;
b. Wakil Ketua
Kepala Bidang Hubungan dan Syarat-syarat Kerja Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur;
2. a. Sekretaris
Kepala Seksi Syarat-syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur;
b. Wakil Sekretaris
Kepala
Sub
Dinas
Kesejahteraan
Buruh,
Dinas
Perburuhan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; 3. Anggota
a. Kepala Bidang Operasional PT ASTEK Cabang Utama Jawa Timur; b. Wakil dari DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Timur; c. Wakil dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Propinsi Jawa Timur; d. Wakil dari Kantor Wiiayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur; e. Kepala Bagian Ketenagaan Kerja, Biro Bina Sosial, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur; f. Ketua Panitia Penyelesaian Perselisihan Pengupahan Daerah Jawa Timur; g. Kepala Seksi Tanda Daftar Perusahaan Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Jawa Timur; h. Wakil
dari
Biro
Bina
Sosial,
Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur; b. Komisi Norma Kerja, Keselamatan
dan
Kesehatan Kerja : 1. a. Ketua
Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia Propinsi Jawa Timur ;
b. Wakil Ketua 2. a. Sekretaris
Wakil dari Fakultas Kedokteran UNAIR Surabaya; Kepala
Bidang
Pengawasan,
Kantor
Wilayah
Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur; b. Wakil Sekretaris Kepala Balai Hygiene Perusabaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
NO. 1
JABATAN DALAM
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
PANITIA 2 3. Anggota
3 a. Kepala Departemen Industri PT. Petro Kimia Gresik; b. Sekretaris DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Timur; c. Kepala Sub Bagian Pendataan Biro Bina Sosial, Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur; d. Kepala
Bagian
Kependudukan
dan
Keluarga
Berencana, Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur ; e. Kepala
Seksi
Lingkungan,
Her
Regestasi
Kantor
Perusahaan
Wilayah
dan
Departemen
Perindustrian Propinsi Jawa Timur ; f. Wakil dari Kantor Wilayah Bepartemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur; g. Wakil dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Propinsi Jawa Timur ; h. Wakil dari Fakultas Teknik Industri ITS Surabaya; i. Kepala Produksi PT. ASA HIMAS GROUP Surabaya; j. Kepala
Sub
Dinas
Pembinaan
Hubungan
Perburuhan, Dinas Perburuhan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
ttd. M. BASOFI SOEDIRMAN
TGL 11-09-1993 No. 85/D3
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
6
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. :
1. Sdr.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr.
Menteri Tenaga Kerja di Jakarta ;
3. Sdr.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
4. Sdr.
Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr.
Pembantu Gubernur di Jawa Timur ;
6. Sdr.
Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
7. Sdr.
Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
8. Sdr.
Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
9. Sdr.
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
10. Sdr.
Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
11. Sdr.
Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
12. Sdr.
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
13. Sdr.
Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
14. Sdr.
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ; 15. Sdr.
Kepala Dinas Perburuhan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
16. Sdr.
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
17. Sdr.
Kepala Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
18. Sdr.
Kepala Biro Bina Sosial, Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
19. Sdr.
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur ;
20. Sdr.
Ketua BAPPEDA Tingkat II di Jawa Timur.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
7
