GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKA T I JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG

/. …………

GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKA T I JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Menimbang

: a. bahwa guna menunjang pembangunan Sub Sektor Perikanan di Jawa Timur, khususnya di bidang usaha perikanan, dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, malta perlu adanya usaha·usaha yang mengarah kepada peningkatan pelayanan, pembinaan dan perlindungan ; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a konsideran Menimbang ini, perlu diatur izin usaha Perikanan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan Di Daerah ; 2. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur ; 3. Undang - undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang-. undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang - undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang undang; 4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; 5. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ; 6. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia;

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

-2–

7. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Timur; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di lapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I ; 10.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ; 12.Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut Nomor 2 Tahun 1966 tentang Pemeriksaan ikan dan Hasil Perairan lain serta hasil olahannya ; . 13. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 214/Kpts/Um/ V/1973 tentang Larangan ekspor/perdagangan ke Luar Negeri ; 14. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 667/Kpts/Um/ 9/1976 tentang Penetapan jalur-jalur penangkapan ikan ; 15. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/Kpts/Um/1987 tanggal 12 Januari 1987 tentang penetapan tambahan jenis-jenis binatang Liar yang telah dllindungi berdasarkan Dierenbes Chermings Ordonantie 1931 junctis Dierenbes Chermings Verordiming 1931, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 421/Kpts/Um/8/1970/Nomor 327/Kpts/Um/7/1972, Nomor 66/Kpts/Um/2/1973, Nomor 35/Kpts/UM/1/1975, Nomor 90/Kpts/UM/2/1977, Nomor 327/Kpts/Um/4/1979, Nomor 757/Kpts/Um/12/1979, Nomor 576/Kpts/Um/8/1980 dan Nomor 716/Kpts/Um/10/1980 ; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984 tentang Penghentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah atas beberapa Komoditi Non Minyak dan Gas Bumi; 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Peningkatan Ekspor Non Minyak dan Gas Bumi ; 18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Propinsi daerah Tingkat I I Jawa Timur


-3–

MEMUTUSKAN : Menetapkan,

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah : a. Pemerintah Daerah Tingkat I, adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Gubemur Kepala Daerah, adalah Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; c. Dinas Perikanan Daerah, adalah Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; d. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; e. Perikanan, adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan ; f. Sumber daya ikan, adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya ; g. Usaha perikanan, adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial ; h. lzin Usaha Perikanan, adalah izin tertulis yang harus di miliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha Perikanan di bidang usaha ; - penangkapan ikan ; - penangkapan ikan skala kecil ; - pembenihan ikan atau udang ; - pembenihan ikan ; - pengolahan ikan ; - pengolahan ikan secara modern ; - budidaya di tambak dan di kolam ; - budidaya laut ; i. Usaha Penangkapan lkan, adalah lzin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Jawa Timur;


-4–

j. Hasil perairan, adalah segala jenis ikan termasuk biota perairan lainnya yang dapat ditangani atau diolah untuk di jadikan produk akhir sehingga dapat dimanfaatkan sebagai keperluan manunia dan keperluan bahan industri ; k. Budidaya ikan, adalah kegiatan memelihara ikan/binatang air lainnya, tanaman air dengan menggunakan fasilitas buatan; l. Penangkapan ikan, adalah kegiatan - kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya ; m. Usaha penanganan pasea panen, adalah usaha-usaha kearah mempertahankan kesegaran ikan/hasil perikanan dalam arti agar tetap memenuhi syarat/layak dimakan manusia dengan jalan menghambat kemunduran mutu sejak ikan/hasil perikanan tersebut ditangkap sampai ke tangan konsumen ; n. Usaha pengolahan ikan, adalah usaha pengolahan/pengawetan ikan serta hasil perikanan lainnya yang dilaksanakan oleh perorangan atau badan hukum ; o. Nelayan, adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan ; p. Alat penangkap ikan, adalah sarana dan perlengkapan atau bendabenda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan ; q. Petani ikan, adalah orang yang mata peneahariannya melakukan pembudidayaan ikan ; r. Kapal perikanan, adalah kapal, perahu dan sarana apung lain yang digunakan oleh nelayan dalam operasi penangkapan ikan atau hasil perairan lainnya misalnya perahu layar, perahu motor tempel, perahu motor dalam, kapal motor dan perahu/kapal yang hanya dipergunakan untuk pengangkut hasil tangkapan ikan. BAB II USAHA BUDIDAYA IKAN Pasal 2 (1) Usaha budidaya ikan adalah meliputi usaha pemeliharaan atau pembudidayaan ikan dan biota perairan lainnya baik diperairan laut, payau maupun tawar ; (2) Usaha pembenihan adalah meliputi segala pembenihan ikan dan biota perairan lainnya melayani kepentingan usaha budidaya di laut, air payau dan air tawar.


-5–

Pasal 3 (1) Usaha.usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, pengelolaan usahanya dilaksanakan oleh perorangan atau Badan Hukum yang berusaha di bidang perikanan baik milik Negara/Daerah maupun swasta Nasional ; (2) Guna mendorong usaha-usaha tersebut pada ayat (1) pasal ini, Pemerintah Daerah Tingkat I dapat melakukan usaha di bidang perikanan sebagai percontohan atau penelitian. BAB III USAHA PENANGKAPAN lKAN Pasal 4 (1) Usaha penangkapan ikan di laut meliputi usaha penangkapan ikan dapat dilaksanakan oleh perorangan, Badan Hukum, baik swasta nasional maupun Penanaman Modal Asing; (2) Usaha penangkapan ikan di perairan umum hanya diperkenankan dilaksanakan oleh perorangan yaitu nelayan kecil yang meliputi kegiatan penangkapan di waduk, ranu, sungai, rawa dan danau. Pasal 5 (1) Untuk mendorong peningkatan usaha penangkapan ikan dan hasil perairan lainnya Pemerintah Daerah Tingkat I dapat melaksanakan percontohan dan penelitian sehingga diketahui wilayah penangkapan yang potensial ; (2) Gubernur Kepala Daerah dapat mengatur dan membatasi wilayah penangkapan tertentu, yang pengaturannya akan dituangkan dalam suatu Keputusan ; . (3) Dalam rangka mengembangkan olahraga dan pariwisata dapat dilaksanakan usaha penangkapan ikan dalam skala kecil. BAB IV USAHA PENANGANAN PASCA PANEN Pasal 6 Guna memperoleh mutu hasil produksi yang optimal perlu ditempuh langkah.langkah pasca panen yang meliputi : a. Pengolahan ikan secara tradisional . b. Pengolahan ikan secara modern.


-6–

BAB V PERIZINAN Pasal 7 (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan usaha perikanan, diwajibkan memiliki Izin Usaha Perikanan ; (2) Nelayan atau petani ikan keell atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari·hari tidak dikenakan kewajiban memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ; (3) Setiap usaha untuk kepentingan penelitian, olahraga dan pariwisata, wajib mendaftarkan diri kepada Gubemur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ; (4) Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) pasal ini dilaksakan oleh Gubemur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 8 Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubemur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 9 Gubemur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan lebih lanjut tentang : a. Bentuk dan isi surat izin serta tanda·tanda yang diperlukan oleh setiap usaha yang dilaksanakan oleh perorangan atau Badan Hukum ; b. tata cara permohonan izin usaha ; c. Tata cara pembaruan atau perpanjangan izin usaha. Pasal 10 (1) Izin usaha sebagaimana diamksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbarui atas permohonan pemegang izin ; (2) Permohonan untuk mendapatkan pembaruan izin di maksud pada ayat (1) pasal ini diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Surat Izin yang dimohonkan pembaruan.


-7– Pasal 11 Masa berlakunya Surat Izin Usaha berakhir sebelum lampau waktu dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini jika : a. Pemegang Izin meninggal dunia ; b. Status Badan Hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan ; c. Izin dicabut oleh Gubemur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 12 Surat izin dapat dicabut oleh Gubemur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk jika : a. Syarat.syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau dalam surat izin tidak dipenuhi atait ditaati oleh pemegang izin ; b. Dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah surat izin diberikan temyata pemegang izin belum memulai menjalankan usahanya; c. Berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan Negara, kepentingan pembinaan, kelestarian sumber-sumber hayati serta lalu lintas pelayanan yang berlaku di teluk, selat dan perairan Jawa Timur. BAB VI RETRIBUSI Pasal 13 Untuk setiap pemberian Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini dan pembaruan surat izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut : 1. Usaha penangkapan ikan, dikenakan retribusi yang diatar sesuai dengan penggunaan jenis alat tangkapnya, mesin atau motor serta jenis dan ukuran kapal atau perahu yang digunakan setiap tahunnya sebagai berikut : a. Menggunakan perahu tanpa motor : 1) payang dan sejenisnya, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; 2) jaring tarik dan sejenisnya, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ; 3) gill Net sejenisnya, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; 4) Pancing prawe dan sejenisnya, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;


-8–

b. Dengan menggunakan perahu bermotor ......... : 1) purse seine, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ; 2) payang dan sejenisnya, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; 3) gill net dan sejenisnya, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ; 4) pancing prawe, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; 5) jaring tarik dan sejenisnya, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; c. Menggunakan kapal motor mesin dalam (inboard) dengan ukuran perahu 7 sampai dengan 50 CT dan menggunakan mesin 15 sampai dengan 100 PK : 1) purse seine, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; 2) jaring tarik, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; 3) pancing prawe dan sejenisnya, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ; 4) lampara, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu ribu rupiah); 5) moroami. sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ; 6) payang, sebesar Ro. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ; 2. Usaha penangkapan ikan skala keciI yang dilakukan oleh nelayan yang hasilnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan retribusi ; 3. Izin usaha pembenihan ikan dan udang yang ditujukan untuk penyediaan benih bagi pengembangan usaha budidaya air tawar dan air payau dikenakan retribusi sebagai berlkut : a. Pembenihan udang windu/galah : 1) Kapasitas produksi sampai 5 (lima) juta ekor, setiap tahun sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; 2) Kapasltas produksl lebih dart 5 (lima) juta sampai dengan 15 (lima belas) juta ekor, setiap tahun sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; 3) Kapasitas produksi leblh dart 15 (lima belas) juta ekor sampai dengan 25 (dua puluh lima) juts ekor, setiap tahun lsebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; 4) Kapasitas produksi lebih dart 25 (d1a puluh lima) juta ekor sampai dengan 50 (lima puluh) juts ekor, setiap tahun sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; 5) Kapasitas produksi lebih dart 50 (lima puluh) juta ekor, setiap tahun sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;


-8–

b. Untuk usaha pembenihan lkan dikenakan retribusi sebagai berikut : 1) Kapasitas produksi sampai dengan 5 juta ekor setiap tahun sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ; 2) Kapasitas produksi lebih dari 5 juta ekor sampai dengan 15 juta ekor setiap tahun sebesar .... Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ; 3) Kapasitas produksi lebih dari 15 juta ekor sampai dengan 25 juta ekor setiap tahun sebesar .......... Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ; 4) Kapasitas produksi lebih dari 25 juta ekor sampai dengan 50 juta ekor setiap tahun sebesar .......... Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ; 5) Kapasitas produksi lebih dari 50 juta ekor setiap tahun sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ; c. Untuk usaha pembenihan lainnya seperti katak., penyu, buaya, siput, kerang-kerangan, Hewan air laut akan diatur lebih lanjut oleh Gubemur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ; 4. Untuk izin usaha pengolahan ikan dikenakan retribusi sebagai berikut : a. Usaha pengolahan ikan tradisional : 1) Kapasitas produksi sampai dengan 1 (satu) ton sehari, sebesar Ro. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap tahun ; 2) Kapasitas produksi lebih dari 1 (satu) ton sampai dengan 5 (lima) ton sehari. sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap tahun ; 3) Kapasitas produksi lebih dari 5 (lima) ton sehari sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap tahun; b. Usaha pengolahan ikan secara modern yaitu pengolahan ikan dengan menggunakan mesin dan alat kemas atau prosessing udang dan ikan segar, katak atau siput dan pengalengan inn, tepung ikan dan minyak ikan di· kenakan retribusi sebagai berikut : 1) Kapasitas produksi sampai dengan 5 (lima) ton setiap hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap tahun ; 2) Kapasitas produksi lebih dari 5 (lima) ton sampai dengan 10 (sepuluh) ton setiap hari sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap tahun ; 3) Kapasitas produksi diatas 10 (sepuluh) ton sehari sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap tahun ;


-9–

5. Untuk usaha budidaya di tambak dan di kolam dikenakan retribusi sebagai berikut : a. Izin Usaha Budidaya di tambak : 1) Luas lahan sampai dengan 5 Ha, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap tahun ; 2) Luas lahan diatas 5 Ha, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap tahun ; 3) Luas lahan diatas 15 Ha sampai dengan 30 Ha, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap tahun ; 4) Luas lahan diatas 30 Ha, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap tahun ; b. Izin usaha budidaya di kolam, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap tahun ; 6. Untuk izin usaha budidaya rumput laut dikenakan retribusi sebagai berikut : a. Luas rakit sampai dengan 20 m2, sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) setiap tahun/rakit ; b. Luas rakit diatas 20 m2 sampai 50 m2 sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) setiap tahun/rakit ; c. Luas rakit diatas 50 m2, sebesar Rp. 75.00 (tujuh puluh lima rupiah) setiap tahun/rakit. Pasal 14 (1) Untuk setiap pemungutan retribusi, diberikan bukti pembayaran ; (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dltetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 15 (1) Semua perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini, akan mendapatkan bimbingan pembinaan dan pengawasan dalam bidang tetnologi pemasaran, sanitasi dan hygiene serta perluasan usahanya; (2) Guna menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pemerintah Daerah Tingkat I mengada· kan penelitian , pendidikan atau pelatihan, penyuluhan, pendirian sarana dan prasarana, serta pengujian mutu hasil perikanan ;


- 10 -

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan baik oleh Pemerintah Daerah Tingkat I sendiri maupun kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya. BAB VllI PERLINDUNGAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 16 (1) Untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan sumber daya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna dilakukan perlindungan sumber, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini ; (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur oleh Gubemur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 17 Gubemur Kepala Daerah mengatur wilayah penangkapan ikan guna melindungi kelangsungan usaha nelayan kecil dan mencegah tumpang tindihnya usaha-usaha lainnya. Pasal 18 Guna melindungi kelestarian sumber daya ikan, dilarang melakukan kegiatan : a. Penangkapan ikan dengan bahan peledak, bahan beracun, listrik dan alat tangkap yang mengancam kelestarian sumber lainnya ; b. Memasukkan dan mengeluarkan ikan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan serta benih ikan dari dan ke Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanpa seizin Guber· nur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ; c. Mendirikan bangunan untuk tujuan budidaya ikan di laut yang mengganggu alur pelayaran ; d. Mengambil dan merusak batu karang tanpa izin Gubemur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ; e. Mengadakan penangkapan ikan di Daerah Suaka serta menangkap satwa yang dilingungi seperti penyu, ikan paus, buaya, biawak dan kura-kura.


- 11 -

Pasal 21 Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini, berwenang : a. Menerima laporan atau pengadaan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ; b. Melakukan tindakan pertama pada saat ltu ditempat kejadian dan melakukln pemeriksaan ; . c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ; d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau daksi ; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan. BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 19 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau melanggar ketentuan lain yang ditetapkan dalam Surat Izin diancam pidana kurungan selama-lamanya 8 (tiga) bulan atau denda sebanyak.banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. BAB X KETENTUAN PENYIDlKAN Pasal 20 Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

- 12 -

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 22 (1) Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, semua kegiatan usaha penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pengolahan ikan, yang sebelunya telah melakukan kegiatannya, wajib memenuhi segala ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini, (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1976 dan Nomor 9 Tahun 1973, dinyatakan tidak berlaku. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Hal-hal yang belum cukup dlatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubemur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya. Pasal 24 Peratuan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Deerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Surabaya

: 16 Desember 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd

ttd

Ny. ASRI SOEBARJATI SOENARDI, SH

SOELARSO

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 27 Juni 1990 Nomor 503.523.35-559. MENTERI DALAM NEGERI ttd RUDINI


- 13 -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 9 Juli 1990 Nomor 4 Tahun 1990, seri B. A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TlNGKAT I JAWA TIMUR Plt. Sekretariat Wilayah/Daerah ttd. Drs. SOEDJITO NIP 010 016 469 Sesuai dengan aslinya : A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur Kepala Biro Hukum ttd SOEPRAPTO, SH

NIP 010 040 507


PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 10 T AHUN 1989 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM Perairan di Jawa Timur adalah cukup potensial untuk dikelola secam berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya dengan telah diundangkannya Hukum Zona Ekonomi Eksklusif, maka sumber daya yang tersedia di Jawa Timur menjadi semakin luas, utamanya di Pantai Selatan Jawa Timur. Kesemuanya perlu dikelola dengan sebaik-baiknya guna menunjang upaya peningketan kesejahteraan Nelayan pada khususnya dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya. Selanjutnya sumber daya yang tersedia tersebut perlu diarahkan sebanyakbanyaknya bagi kepentingan rakyat banyak, utamanya dalam usahe penyediaan bahan makanan berupa ikan dalam jumlah yang cukup memadai guna mencapai gizi masyarakat, serta menggali potensi sumber-sumber guna pengadaan komoditas untuk ekspor. Mengingat demikian besamya arti yang dikandung dari usaha pengelolaan sumber daya perairan, make perlu pula diatur jaminan akan kelangsungan serta kelestariannya. Walau sumber daya Perikanan tersebut memiliki daya puIih kembali, namun tidak berarti tidak memiliki keterbatasannya. Oleh karena itu apabila pemanfaatannya dilakukan bertentangan dengan kaidah. kaidah pengelolaan sumber daya tersedia atau dengan menggunakan alat yang dapat merusak sumber daya dan/atau lingkungannya akan berakibat menimbulkan kepunahan. Dalam hat ini perlu diambillangkah-langkah untuk mengatur segi-segi kelestarian dan pengawasan serta pengendaliannya. Aktivitas pengembangan kegiatan usaha dibidang perikanan di Jawa Timur pada wilayah peranan tertentu dirasa cukup tumpang tindih, sedang di wilayah tertentu lainnya masih langka dengan keadaan sumber yang cukup potensial pula. Sedang di Cabang Budidaya memberikan minat usaha guna diperoleh komoditas ekspor yang bemilai tinggi, yang kemudian perlu ditunjang dengan usaha-usaha pengadaan pembenihannya. Hal ini pun perlu diatur agar benar-benar dapat memberi dampak positif bagi nelayan/petani ikan. Peredaran ikan pun perlu mendapatkan dorongan dan pengaturan-pengaturan, agar benar-benar diperoleh pemerataan penyediaannya sampai pelosok-pelosok daerah terpencil.


Uji mutu atas produk olahan dltempuh agar konsumen dapat dilindungi dari penyediaan bahan makanan yang membahayakan kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Pusat telah mengaturnya dengan Undang-undang dan selanjutnya dirasa perlu pula mengatumya lebih lanjut meliputi kegiatan-kegiatan pembangunan Perikanan di regional Jawa Timur dengan Peraturan Daerah. II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Huruf a sampai Dengan huruf c Huruf f

Huruf g, h, i Dan j Huruf k

Huruf I

: Cukup Jelas : Yang dimaksud dengan semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya adalah : 1. Pisces (ikan bersirip) ; 2. Crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sebagainya) ; 3. Mollusca (kerang, tiram, cumi·cumi, gurita, siput dan sebagainya) ; 4. Coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya) ; 5. Echinodomata (tripang, bulu babi dan sebangsanya) ; 6. Ampliabia (kodok dan sebangsanya) ; 7. Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya) ; 8. Mamalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya) ; 9. Alagae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lainnya yang hidup di dalam air) ; 10. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenisjenis tersebut diatas. Semuanya termasuk bagian-bagiannya. : Cukup jelas : Pada umumnya budidaya dilakukan diperairan yang dikelilingi galengan/tanggul (seperti tambak, kolam), pagar dan lainlainnya. Pembenihan/petemakan ikan juga termasuk ke dalam budidaya. : Pengolahan ikan secara tradisional adalah : Pengolahan yang mencakup teknik·teknik yang mempergunakan proses pengurangan air, peng· gunaan bahan pengawet tradisional (asam cuka, garam, zat- zat yang terdapat pada asap dan sebagainya) . Dengan atau tanpa disertai proses fermentasi, sehingga dapat menciptakan perubahan perubahan tertentu yang dapat menghambat ke munduran mutu yang menjurus


pada pembusukan, serta menghasilkan produk olahan awetan yang mempunyai ciri khusus dalam rupa, flavour, odour, tekstur dan konsistensinya yang dapat merupakan daya tarik tersendiri bagi konsumennya ; -

Huruf m sampai Dengan p Pasal 2 ayat (1)

ayat (2) Pasal 3 ayat (1) ayat (2)

Pasal 4 ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 5 ayat (1) Ayat (2)

Pengolahan ikan secara modem adalah pengolahan ikan yang terdiri atas pembekuan, pengalengan, penjualan ikan hidup dan ikan segar dengan pengusahaan serta pembuatan tepung ikan dengan mesin·mesin yang modern, serta pengolahan ikan duri lunak (ikan presto).

: Cukup jelas. : Pembudidayaan ikan adalah kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya. : Cukup jelas. : Cukup jelas. : Kegiatan penelitian dan ilmiah lainnya akan dapat mengunkapkan segala masalah yang mendasar mengenai sumberdaya ikan, lingkungan dan pemanfaatan serta berbagai aspek lain di bidang Perikanan. Untuk itu pelaksanaan penelitian ditujukan untuk menemukan Daerah – daerah Perikanan baru, jenis-jenis ikan baru, alat serta cara penangkapan dan pembudidayaan ikan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dan mengetahui tingkat ke suburan sumber daya ikan dalam rangka pengembangannya tanpa membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan oleh Dinas Perikanan atau kerja sama dengan pihak lain. : Khusus penangkapan ikan di laut dengan menggunakan tenaga dan modal asing diperlukan izin dari Menten Pertanian C.q. Direktur Jenderal Perikanan. : Kegiatan penangkapan ikan diperairan umum hanya diperkenankan oleh nelayan perorangan dengan tujuan akan diperoleh pemerataan konsumsi ikan ditingkat pedesaan dalam rangka usaha perbaikan gizi keluarga. : Cukup jelas : Gubemur membatasi dan mengatur wilayah-wilayah penangkapan ikan di Jawa Timur dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih usaha pada Daerah-daerah tertentu dan adanya penangkapan berlebihan terhadap jenis ikan tertentu.


Ayat (3)

Pasal

6

Pasal 7 ayat (1) ayat (2)

: Dalam rangka mengembangkan pariwisata di Jawa Timur, maka usaha-usaha yang sifatnya rekreasi dan olahraga air, dikecualikan dari Peraturan Daerah ini, namun tetap harus didaftarkan. : Setiap peningkatan produksi harus disertai dengan penanganan pasca panen sesuai dengan sifat fisik dari ikan yang· cepat membusuk, sehingga membutuhkan penanganan secepatnya baik dengan cara pendinginan maupun pengolahan lebih lanjut. : Cukup jelas. : Nelayan kecil dalam hal ini adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan yang hasilnya hanya cukup untuk kepentingan hidupnya sehan-hari dengan perahu kecil, alat tangkap sejenis pancing, jala lempar, bubu cantrang, prawe, sodu, jaring tank dan lain-lain. Sedangkan petani ikan kecil adalah petani ikan tradisional yang pemilikan lahannya kurang dan 1 hektar. : Cukup

ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 sampai dengan 10 : Cukup jelas. Pasal 11 : Surat Izin Usaha ini berlaku selama 3 (tiga) tahun ketetapan

Pasal 12 Pasal 13

Pasal 14 Pasal 15 ayat (1)

waktu berakhirnya ditetapkan dalam Surat Izin Usaha. Disamping itu surat izin berakhir bila pemegang izin meninggal dunia, status badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan atau dicabut oleh yang berwenang Surat izin yang diperoleh tidak dapat dipindah tangankan. : Cukup jelas. : Kepada setiap orang atau Badan Hukum yang berusaha di bidang penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan di laut atau diperairan lainnya dalam wilayah Jawa Timur dikenakan retnbusi karena mereka telah memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan atau lingkungannya. Dikecualikan disini bagi nelayan kecil. Sedang untuk usaha budidaya ikan yang dilakukan ditambak atau di kolam diatas tanah yang menurut perundang – undangan yang telah menjadi hak tertentu dari yang bersangkutan tidak dikenakan pungutap Perikanan. : Cukup jelas. : Sudah merupakan suatu kewajiban Pemerintah untuk memberikan bimbingan, pembinaan dan penengawasan, utamanya dalam bidang teknologi agar setiap perusahaan dapat berkembang dengan menguntungkan dan dapat menyerap tenega kerja sebanyak-banyaknya.


ayat (2)

ayat (3) Pasal 16 ayat (1)

ayat (2) Pasal 17 Pasal 18

Pasal 19 sampai Dengan 24

: Kegiatan pemberian bimbingan dan pembinaan dilaksanakan dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan, memberikan penyuluhan teknologi tepat guna serta menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di Pusat-pusat Pendaratan lkan dan Sentra·sentra Budidaya. : Cukup jelas. : Agar dapat diperoleh daya guna dan basil guna yang optimal dari pengusahaan penangkapan ikan, maka perlu dilaksanakan pembatasan usaha penangkapannya, maka perlu diperhitungkan kemampuan dukung sumber daya. Untuk itu Gubernur Kepala Daerah perlu mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan jenis.jenis atau ukuran alat tangkap, wilayah penangkapan dan jenis ikan yang ditangkap. : Cukup jelas. : Cukup jelas. : Agar kelestarian sumber daya ikan dapat berlangsung terus dan berkembang maka periu diadakan perlindungan terhadap penggunaan bahan peledak, bahan beraeun, listrik, mata jaring yang terlalu kecil masuknya ikan yang berbahaya (piranha), mengeluarkan bibit yang sangat diperlukan oleh petani ikan Jawa Timur, merusak batu karang, menangkap ikan dan sejenisnya yang dilindungi dari kepunahannya. Selanjutnya juga perIu diadakan perlindungan ternadap konsumen ikan dengan melarang pengedaran atau penjualan ikan yang membahayakan kesehatan atau tidak layak dimakan manusia. : Cukup jelas.


GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKA T I JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG

Recommend Documents