Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (L K j r P) TAHUN 2OT5
@FffiEenj.rilffi 'I i' !r ! r!!i'El'! EPrri*.-.=-:-=-.";,""",';;,'=t lilrIl
i'li{+a+.:€EeEi:t.
..
i .,
,sE-r----.--44'
TII fltll
ffirr
PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU Jalan Mayjend. El Tari - Kefamenanu Telp: (0388) 31041 - 31042
t
I,APONAN trIIIIIENJA TITSTAI\ISI PDtrflEBIITTTAH
(1 I(lrP) PENGADILAN NBGENI ITDI'AilIENAITU TAHIIIT AITGGANAN 2OI5
tr(EEADIDNANU
2016
"
KATA PENGANTAR Atas berkat rahmat luhan Yang Maha Kuasa maka tersusunfah Laporan Kinerp lnstansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Kefamenanu tahun 2015, yang intinya memuat Iaporan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kefamenanu tahun 2015.
Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi Pemerintah, pada LKjIP tahun 2015 ini
juga melaporkan perbandingan dan pencapaian kinerja selama tahun 2A12 sampai dengan tahun 2015.
Dengan dibuatnya LKjIP tahun 2015 ini tentunya masih sangat banyak terdapat kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu kami mengharapkan masukan, usulan,
saran dan kritik yang positif, demi lebih membangun kinerja Pengadilan Negeri ti
Kefamenanu dimasa yang akan datang.
Pada akhirnya dengan telah disusunnya LKjIP Pengadilan Negeri Kefamenanu
tahun
z}fi
kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Pengadilan Negeri
Kefamenanu dan semua komponen, Pengadilan Negeri Kefamenanu yang telah membantu terlaksananya hingga tersusunnya LKjIP Pengadilan Negeri Kefamenanu
tahun 2A15, semoga dengan tersusunnya LK|IP tahun 2015 ini akan memacu kinerja Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tahun-tahun mendatang. ,
April2016
P. {97501242AAAP 1 001
PEilIGADII,III{ IIEGBBI TBTIUIBilAilT,
_
Instansi Pemerintah
;'
XECUTIV E SU MMARY ( I KHTI SAR EKSEKUTI FI
Tersusunnya Laporan Kineria lnstansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri
'
Kefamenanu tahun 2015 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban
dalam memberikan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam tahun 2015. LKjIP tahun 2015 intinya melaporkan PENCAPAIAN KINERJA selama tahun 2015. Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam menetapkan sasaran ditunjang dengan
Anggaran tahun 2015 dalam 2 (dua) DIPA yaitu:
1. DIPA dengan kode 01 (Badan Urusaan Administrasi) terdiri dari anggaran Belanja Pegawai, Anggaran Belanja Barang dan Anggaran Belania Modal: Pada tahun 2015 berjumlah Rp. 4.242.051.000,- (empat milyard dua ratus empat puluh dua juta lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian
-
:
Anggaran Belanja Pegawai Rp. 3.618,727.A00,- (tiga milyard enam ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
-
Anggaran belanja Barang Rp. 581.824.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
-
Anggaran Belanja Modal Rp 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. DIPA dengan kode 03 (Dircktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)
Pada
tahun 2015 Anggaran belanja Barang sebesar Rp 154,605.000,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus lima ribu rupiah).
Pencapaian hasil kinerja Kepaniteraanftesekretariatan Pengadilan Negeri Kefamenanu selama tahun 2015 telah berusaha memenuhi sasaran strategis yang
PEilSfl}TLlN ilXGEIU TDFTTiI3N]TilU
-
Instansi Pemerintah
pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan,
realisasi, pencapaian target. Salah
satu tugas pokok dan
fungsi
Kepaniteraan/Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kefamenanu adalah memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi Peradilan lainnya,
dan menjalankan fungsi manajerial dan fungsi operatif pada Badan Peradilan yang diakui bahwa dari kecepatan dan ketepatan waktu pencapaian target masih belum dapat memenuhi karena ada beberapa kendala, antara lain terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi Kualitas maupun dari segi Kuantitas, sementara
volume pekerjaan dan jenis pekerjaan semakin meningkat, akan tetapi tetap berusaha mengacu pada ketentuan Standar Operasional Prosedur (S.O.P).
I
PENGADILAN NEOEBI
rBFAilBIANL
-
L"po.rn Kin"4rInranri
P"*"rittah ----.il
DAFTAR ISI Halaman
PENGANTAR..... EXECUTTVE (IKHT|SAR EKSEKUTIF) DAFTAR ISI.... BAB I PENDAHULUAN / Penjelasan Umum Maksud dan Tujuan ..... Aspek Strategis Organisasi... .... BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Strategis Tujuan dan Sasaran...... Penetapan Kinerja 2015. BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja lnstansi....i..i...i B. RealisasiAnggaran........ BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan... B. Perencanaan Kinerja kedepan. Lampiran-lampiran.. KATA
pEtGrlllll.ilil ItBSBf,I TSTAIIBilANU
-
:
i
:
ii
:
iv
:
1
:
1
I :- I :
................
Instansi Pemerintah
..
:
25
:
25
:
26
:
27
:
32
:
32
:
76
:
83
:
83
:
84
:
85-97
BAB
I
PENDAHULUAN
Penjelasan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 disebutkan
bahwa dalam paradigma kepemerintahan yang baik (good govemance)
terdapat prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas,
transparansi,
pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum (Suhadi & Femanda, 2001). Dalam bahasa yang lebih sederhana, terdapat
tiga prinsip utama dalam kepemerintahan yang baik yaitu:
partisipasi,
transparansi, dan akuntabilitas (Simanjuntak, 2005). Tiga prinsip itu berlaku universal. Selain tiga prinsip itu, ada ahli yang menambahkan satu unsur lagi, misalnya hak asasi manusia (human rights'1dan atau rule of law (Seger dan Billah,2006). Perkembangan wacana di tingkat global tentang new public management (NPM) jelas berpengaruh pada perkembangan wacana good govemance di
lndonesia (Solikin, 2005). Hal ini ditambah Iagi dengan pelajaran yang dapat
diambil dari krisis ekonomi yang dimulai dari krisis keuangan tahun 1997. Berkaitan dengan krisis tersebut, lndonesia dan negara-negara lain di
kawasan, banyak diceramahi tentang kurangnya transparansi dan pentingnya tata pemerintahan yang baik. Menurut penilaian Stiglitz (2006), lndonesia sungguh-sungguh meresapi pesan-pesan tersebut dan mulai ada perubahan cara berpikir.
PENG,AIIII.AN NBGEn TETAIIEil]TNU
-
Instansi Pemerintah
Perubahan cara berpikir tersebut kemudian berbuah dengan penerbitan peraturan perundangan untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik.
Sebagai contoh, dalam rangka lebih meningkatkan
pelaksanaan
pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, pemerintah mengeluarkan lnstruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 (lnpres 7l199gl tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.
Kinerja lnstansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi,
misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan
tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai denban program dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
diamanatkan para pemangku kepentingan terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Perencanaan Strategis.
Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) yang dirancang untuk menepai
tujuan manajemen finerja yaitu perencanaan, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran
dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggu ngjawaban dan pen ingkatan kinerja instansi pemeri ntah.
Keberhasilan pencapaian sasaran/target kinefla yang telah ditetapkan diukur
menggunakan indikator hasil (outcome) yaitu ukuran yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program atau indikator keluaran (outpufl yaitu ukuran barang atau jasa yang dihasilkan
PEilGAI}ILIil ilEGtrM TDTAiIENAI{U _
an
Instansi Pemerintah
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Sasaran/target kinerja instansi yang tertera dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) merupakan wahana bagi para pemimpin instansi dan seluruh
staf/anggota dalam menskenariokan
dan menentukan masa depan
organisasi. Renstra digunakan sebagai titik tolak dalam berakuntabilitas, karena dengan jangka waktu menengah instansi yang bersangkutan sudah
dapat ditagih tentang hasil-hasil (outcome) ataupun keluaran-keluaran (output) yang harus mereka wujudkan. Selain sebagaiwahana dan titik tolak,
Renstra juga digunakan sebagai acuan yang menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diubah Penjabaran Renstra secara tahunan tertera dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan
(RKD yang berisikan informasi target tahunan secara rinci, RKT merupakan
satu media yang akan menghubungkan antara Renstra atau Dokumen Perencanaan Kinerja jangka Menengah dengan kebutuhan anggaran yang
diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam suatu tahun tertentu. RKT disusun sebetum ada alokasi anggaran.
Target tahunan yang dirinci dalam RKT akan menjadi dasar penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan pemyataan komitmen
serta janji dalam mencapai target kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu organisasi atau instansi kepada atasannya langsung. PK disusun setelah ada alokasianggaran.
Perbaikan govemance dan sistem manajemen merupakan agendapenting
dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah.
P$ilGrll|[rril
NEGBBI IDTAilENANU
-
La
Instansi Pemerinah
Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada
peningkatan
akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah
(SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara 'seff assesmenf' oleh masing-
masing instansi pemerintah.
lni
berarti instansi pemerintah tersebut
merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya
sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. lnformasi yang diungkapkan pada Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKilP) antara lain meliputi:
a) Kesungguhan instansi pemerintah dalam menyusun
perencanaan
kinerja benar-benar telah berfokus pada hasil,
b)
Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja,
c)
Pencapaian kinerja instansi
d) Monitoring dan evaluasi kine$a pelaksanaan program,
khususnya
program strategis,
e)
Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen peren@naan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya,
0
Capaian kinerja utama dari masing-masing instansi,
g) Tingkat akuntabilitas kinerja
instansi.
Akuntabilitas yang merupakan salah satu prinsip
dari good
public
govemance menuntut dua hal, yaitu:
1. Answenbility
yakni kemampuan untuk menjawab dalam hubungannya
dengan tuntutan dari para aparatur pemerintahan untuk menjawab
PEilGADII,Ail NEGEBI f,DTAilEilANU
-
Instansi Pemerintah
