FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

PERBANDINGAN UU NO. 13 TAHUN 2003 KETENAGAKERJAAN DALAM HAL PEMOGOKAN KERJA DAN PENYEBABNYA DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1997 JO. UU NO. 11 TAHUN 1988 JO. PERPU NO. 3 TAHUN 2000 JO. UU NO. 28 TAHUN 2000

O L E H AMSALI S. SEMBIRING,SH.M.Hum NIP. 132216099

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008 Amsali S. Sembiring : Perbandingan UU. No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan Dalam Hal Pemogokan Kerja…, 2008 USU e-Repository © 2008

KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Illahi akhirnya penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul “PERBANDINGAN UU NO. 13 TAHUN 2003 KETENAGAKERJAAN DALAM HAL PEMOGOKAN KERJA DAN PENYEBABNYA DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1997 JO. UU NO. 11 TAHUN 1988 JO. PERPU NO. 3 TAHUN 2000 JO. UU NO. 28 TAHUN 2000”. Dan salwat serta salamdisampaikan kehadirat Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih jauh sempurna dari apa yang diharapkan, hal ini mungkin kekurangankekurangan dari kemampuan yang dimiliki. Bagaiamanapun juga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dalam kesempurnaan tulisan ini, dan akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segalanya. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin yang rabbal A’lamin.

Medan,

Desember 2005 Penulis

Amsali S. Sembiring : Perbandingan UU. No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan Dalam Hal Pemogokan Kerja…, 2008 USU e-Repository © 2008

PERBANDINGAN UU NO. 13 TAHUN 2003 KETENAGAKERJAAN DALAM HAL PEMOGOKAN KERJA DAN PENYEBABNYA DENGAN UU NO. 25 TAHUN 1997 JO. UU NO. 11 TAHUN 1988 JO. PERPU NO. 3 TAHUN 2000 JO. UU NO. 28 TAHUN 2000 Mogok kerja atau unjuk rasa sebenarnya hanyalah salah satu upaya untuk memperjuangkan hak-hak pekerja. Sejak era reformasi kasus pemogokan marak dimana-mana, malah seperti menjadi mode. Di satu sisi sebenarnya hal ini menunjukkan ketidakpuasan dikalangan pekerja, karena para pekerja semakin mengetahui hak dan kewajibannnya, namun di sisi lain mencerminkan adanya keprihatinan, karena ternyata masih adanya mogok kerja yang dilakukan secara asal-asalan, yaitu bukan diakibatkan gagalnya perundingan antara pekerja dengan pengusaha. Disamping itu aksi mogok kerja ini ada yang disertai dengan tindakan destruktif berupa pengrusakan fasilitas perusahaan, fasilitas umum, dan mengganggu kepentingan umum. Padahal, UU No. 13 tahun 2003 mengatur bahwa mogok kerja hanya dapat dibenarkan bila dilakukan secara sah, tertib, damai, dan sebagainya akibat gagalnya perundingan, dan hal tersebut kita bandingkan dengan UU No. 25 tahun 1997 Jo. UU No. 11 tahun 1988 Jo. PERPU No.3 tahun 2000 Jo. UU No. 28 tahun 2000 tentang ketenagakerjaan (lama). Pemogokan

pada

dasarnya

terjadi

karena

ketidakharmonisan

hubungan antara pekerja dengan pengusaha, yang biasanya disebabkan adanya tuntutan yang diajukan pekerja yang tidak ditanggapi oleh perusahaan dengan berbagai alasan. Adanya ketidakharmonisan hubungan keduanya, dan semakin banyaknya pemogokan di Indonesia. Selama tahun 2003 pemogokan yang terjadi di Indonesia sebanyak 161 kasus, dengan


melibatkan 68.144 pekerja,

dan mengakibatkan 643.253 jam kerja yang

hilang.

Tabel 1 : Jumlah Kasus Pemogokan, TK yang Terlibat dan Jam Kerja yang Hilang, Tahun 2003 Bulan Januari

Kasus Pemogokan 13

TK Yang Terlibat 5.354

Jam Kerja Yang Hilang 51.347

Pebruari

15

6.231

54.311

Maret

18

6.874

58.713

April

12

4.219

47.632

Mei

18

7.213

59.138

Juni

12

5.941

51.321

Juli

13

6.043

51.673

Agustus

11

4.112

45.612

September

12

6.143

57.111

Oktober

10

4.334

46.138

Nopember

12

5.326

56.714

Desember

15

6.324

63.543

Jumlah

161

68.114

643.253

Sumber : Depnakertrans Dari 161 kasuspemogokan di Indonesia selama tahun 2003, penyebab utama pemogokan ternyata bersifat non normatif, yakni mencapai 260, sedangkan yang bersifat normatif sebanyak 111. Penyebab non normatif paling banyak yaitu tuntutan terhadap kesejahteraan sebanyak 44, dan


tuntutan kenaikan upah/THR sebanyak 38 tunttuan. Namun bila dilihat lebih dalam, akar permaslahan utama modoknya pekerja adalah penghasilan yang relatif rendah tidak mencukupi untuk biaya hidup. Hal ini dapat dimengerti, mengingat situasi perekonomian yang belum pulih benar, sehingga para pekerja masih jauh dari sejahtera, meskipun pemerinah setiap tahun memperbaiki Upah Minimum Propinsi (UMP) di setiap daerah walaupun UMP sudah mengalami peningkatan, tetapi besarnya UMP tersebut belum dapat mencakupi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Faktor Penyebab Pemogokan Tahun 2003 No

Faktor Penyebab

Jumlah

A

NORMATIF

1

Hak THR

18

2

Hak Lembur

7

3

Hak Cuti

9

4

Jamsostek/Astek

6

5

UMP/K

25

6

Putusan P4P/D

4

7

KKB

0

8

Serikat Pekerja

0

9

PHK

20

10

Pelaksanaan Pesangon

13

11

Uang Servis

2

12

Upah Tidak Dibayar

7

Jumlah

111


B

NON NORMATIF

1

Bonus

10

2

Peny. Tunjangan/Sembako

5

3

Kerja Kembali

3

4

Menu/Uang Makan

25

5

Slip Gaji

9

6

Premi Hadir

0

7

Katering

1

8

Surat Sakit

0

9

Solidaritas

30

10

Kenaikan Upah/THR

38

11

Transport

23

12

Pengangkatan

2

13

Intimidasi/Scrosing

6

14

Insentif/Kesejahteraan

44

15

Pesangon-Kepmen 150/2000

7

16

Sarana Ibadah

0

17

Uang Shift

1

18

Pakaian Kerja

0

19

Kontrak kerja

3

20

Direktur/Manager SDM Mundur

16

21

Perusahaan Tutup

2

22

Status Hub. Kerja

35

Jumlah

260

Jumlah Seluruhnya

371

Sumber : Depnakertrans, Ditjen PHI Data Januari s/d Nopember 2003


Perbaikan kesejahteraan tampaknya akan terusmenjadi tuntutan para pekerja, sebenarnya kesejahteraan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan menjadi motivasi utama untuk bekerja lebih baik mengingat bahwa hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar para pekerja dapat termotivasi untuk bekerja dengan baik. Di sisi lain banyak pengusaha juga menghadapi berbagai kednala, untuk memenuhi tuntutan pekerja tersebut. Namun bila

perusahaan dinilai mampu meningkatkan

kesejahteraan, tetapi tidak mau, maka para pekerja dinilai wajar untuk menuntutnya Dilihat dari sisi perbandingan antara UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berlaku sekarang dengan UU No. 25 tahun 1997 Jo UU No. 11 tahun 1988 Jo PERPU No. 3 tahun 2000 Jo UU No. 28 tahun 2000 Tentang Ketenagakerjaan yang tidak berlaku lagi,, maka terdapat beberapa aturan-aturan. Terdapat pula perbedaan-perbedaannya khususnya pada aturan aksi mogok dimana dalam hal tersebut adanya perbedaan maupunpersamaannya. Di dalam UU No. 13 tahun 2003 aturan mogok kerja diatur di dalam Pasal 137 s/d Pasal 145yang masing-masing pasal berbunyi : Pasal 137 Mogok kerja sebagai hal dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.


Pasal 138 (1) Pekerja/buruh dan atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum. (2) Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut. Pasal 139 Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa

sehingga

tidak

mengganggu

kepentingan

umum

dan/atau

membahayakan keselamatan orang lain.

Pasal 140 (1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang ebrtanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurangkurangnya memuat : a. Waktu (hari, tanggak dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja b. Tempat mogok kerja c. Alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja


d. Tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai pertanggung jawaban mogok kerja. (3) Dalam hal mogok kerja oleh pekerja/buruh yang tidak menajdi anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggungjawab mogok kerja. (4) Dalam hal mogok kerja tidak dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara : a. Melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi, atau b. Bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan.

Pasal 142 (1) Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemebritahuan mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 wajib memberikan tanda terima. (2) Sebelum

dan

selama

mogok

kerja

berlangsung,

instansi

yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah

yang

menyebabkan

timbulnya

pemogokan

dengan

mempertemukannya dan merundingkannya degnan para pihak yang berselisih.


(3) Dalam hal perundingan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi. (4) Dalam hal perundingan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansiyang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang. (5) Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) maka atas dasar perundingan antara perusahaan dan serikat pekerja/buruh atau penangungjawab mogok kerja, mogok kerja dapat diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali.

Pasal 142 (1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 139 dan 140 adalah mogok kerja yang tidak sah. (2) Akibat dari hukum mogok kerja yang tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Menteri

Pasal 143 (1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggunakan hak mogok yang dilakukan secara sah, tertib dan damai


(2) Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib dan damai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 144 Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, pengusaha dilarang : a. Mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja denganpekerja/buruh lain dari luar perusahaan; atau b. Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.

Pasal 145 Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan dan normative yan sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah. Dari ketentuan-ketentuan pasal 137 s/d pasal 145 UU No. 13 tahun 2003 dapat ditarik suatu gambaran bahwa aturan-aturan mengenai mogok kerja pada suatu perusahaan meliputi : 1. Bahwa mogok kerja adalah suatu hak bagi pekerja dan serikat pekerja yang tidak dapat dihalang-halangi oleh pihak manapun juga serta para pekerja yang mogok kerja dilakukan secara sah menurutaturan yang berlaku.


2. Bahwa

mogok

kerja

harus

menghindari

pelanggaran

terhadap

kepentingan umum dan keselamatan jiwa orang lain, serta mogok kerja tidak boleh dilakukan oleh para pekerja yang bekerja untuk melayani kepentingan

umum

dan

perusahaan

yang

jenis

kegiatannya

membahayakan keselamatan manusia. 3. Bahwa

mogok

kerja

yang

dilakukan

terlebih

dahulu

harus

memberitahukannya dalam waktu 7 hari pada pengusaha dan industri di bidang ketenagakerjaan. 4. Bahwa mogok kerja dapat dilakukan apabila perundingan tidak memenuhi kata sepakat. 5. Bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh para pekerja atau serikat pekerja dengan sah, pihak perusahaan tidak dibenarkan memecat pekerja tersebut dan tidak dibenarkan pula untuk menggantikan posisi para pekerja dans erikat pekerja tersebut. 6. Bahwa selama mogok kerja dilakukan secara sah, pihak pengusaha wajib untuk tetap memberikan upah kepada pekerja. Khusus megnenai mogok kerja yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau mogok kerja yang tidak sah diatur tersendiri dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Nomor : KEP. 232/MEN/2003 TENTANG Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah. Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah oleh para pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di kualifikasikan sebagai mangkir.

Pasal 1 1. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.


2. Pengusaha adalah : a. Orang

perseorangan,

persekutuan,

atau

badan

hukum

yang

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri ; b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia. 3. Perusahaan adalah : a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ; b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 2 Mogok kerja merupakan hak dasar pekerja/buruh da/atau serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

Pasal 3 Mogok kerja tidak sh apabila dilakukan : a. Bukan akibat gagalnya perundingan, dan/atau b. Tanpa memberitahukan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan/atau


c. Dengan

pemberitahuan

kurang

dari

7

(tujuh)hari

sebelum

pelaksanaan mogok kerja; dan/atau d. Isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a,b,c,, dan d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 4 Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang

dapat

disebabkan

karena

pengusaha

tidak

mau

melakukan

perundingan walaupun serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh telah meminta secara tertulis kepada Pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) dari hari kerja atau perundingan-perundingan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan.

Pasal 5 Mogok kerja pada perusahaan yang melayani kepentignan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia, yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang sedang bertugas dikualifikasikan sebagai mogok kerja yang tidak sah. Pasal 6 (1) Mogok kerjayang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mungkir.


(2) Pemanggilan

untuk

kembali

bekerja

bagi

para

pelaku

mogok

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh perusahaan 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis. (3) Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap mengundurkan diri.

Pasal 7 (1) Mogok Kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 dikualifikasikan sebagai mungkir. (2) Dalam hal mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia yang berhubungan dengan pekerjaannya dikualifikasikan sebagai kesalahan berat.


KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP.232/MEN/2003 TENTANG AKIBAT HUKUM MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 142 ayat (2) Undang-undan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu diatur akibat hukum mogok kerja yang tidak sah ; b. Bahwa

untuk itu perluditetapkan dengan Keputusan

Menteri ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4) ; 2.

Undang-undang

Nomor

Ketenagakerjaan(Lembaran

13

Tahun

Negara

2003

Republik

tentang Indonesia

Tahun 1903 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;

Memperhatikan : 1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 31 Agustus 2003 ;


2. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 25 September 2003 ;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KEPUTUSAN

MENTERI

TENAGA

KERJA

DAN

TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG AKIBAT HUKUM MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH. Pasal 1 Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Hal-hal yang dapat ditarik dari aturan-aturan megnenai mogok kerja pada Undang-undang ketenagakerjaan yang lama dan sudah dicabut ini adalah : 1. Bahwa mogok kerja merupakan suatu bagi pekerja dan serikat pekerja. 2. Bahwa mogok kerja terjadi apabila gagalnya perundingan. 3. Bahwa mogok kerja yang dilakukan secara sah, maka pengusaha wajib untuk membayar upah, namun tidak untuk sebaliknya. 4. Bahwa mogok kerja dilakukan harus terlebih dahulu memberitahukan kepada pengusaha dan instansi di bidang ketenagakerjaan selama 7 kali 24 jam. 5. Bahwa mogok kerja harus tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum dan/atau mengancam keselamatan jiwa masyarakat serta hartabenda perusahaan.


6. Bahwatata cara mogok kerja akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Untuk lebih jelasnya akan dibandingkan persamaan dan perbedaan antara undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan Undang-undang ketenagakerjaan yang sudah di cabut (lama).

Persamaan 1. Baik undang-undang yang baru maupun undang-undang yang lama mengatur bahwa mogok kerja merupakan hak bagi para pekerja dans erikat pekerja. 2. Baik undang-undang yang baru maupun undang-undang yang lama tidak membenarkan jika mogok kerja sampai mengganggu keamanan dan ketertiban umum. 3. Baik undang-undang yang baru maupun Undang-Undang yang lama mewajibkan pekerja atau serikat pekerja untuk memberitahukan terlebih dahulu pada pengusaha dan instansi di bidangketenagakerjaan sebelum aksi mogok kerja. 4. Baik udnang-undang yang baru maupun undang-undang yang lama tidak membenarkan pengusaha untuk menindak pekerja yang melakukan aksi mogok kerja, jika mogok kerja tersebut dilakukan secara sah. 5. Baik undang-undang yang baru maupun yang undang-undang lama mengisyaratkan bahwa mogok kerja terjadi apabila kata sepakat dalam perundingan tidak dapat tercapai.


Perbedaan 1. Kalau kita melihat kepada Undang-undangyang lama jelas tidak ada diatur secara tegas jenis perusahaan yang diperbolehkan para pekerjanya atau serikat pekerja melakukan aksi mogok kerjanamun kalau kita melihat Undang-undang yang abru secara tegas dan jelas menyatakan bahwa perusahaan yang jenis kegiatannya menyangkut kepentingan umum atau jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia harus diatur sedemikian rupa. 2. Kalau kita lihat kepada Undang-undang yang lama jelas tidak ada syarat yang ahrus dipenuhi dalam melakukan aksi mogok kerja. Sedangkan di dalam Undang-undang yang baru syarat-syarat tersebut sudah harus dipenuhi sebelum melakukan aksi mogok kerja. 3. Di dalam undang-undang yang lama, jangka waktu pemberitahuan dihitung dengan satuan jam yakni 7 hari 24 jam. Sedangkan di dalam Undang-undang yang baru menggunakan hari yakni 7 hari kerja. Meskipun tampaknya sama namun ada perbedaan substansi diantara keduanya. 4. Di dalam Undang-undang yang lama sama sekali tidak diatur akibat hukum yang timbul bagi para pekerja atau serikat pekerja yang melakukan aksi mogok kerja secara tidak sah. Sedangkan di dalam Undang-undangyang baru, akibat hukum dari aksi mogok yang tidak sah diatur

lebih

lanjut

di

dalam

Keputusan

Menteri

yaitu

KEP

:

232/MEN/2003. 5. Di dalam Undang-undang yang lama, tata cara megnenai aksi mogok ekrja diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah sudah tidak


dibutuhkan lagi karena Undang-undang yang baru menganggab tata cara mogok kerja sudah terinci diatur di dalamnya. Dengan melihat perbedaan dan persamaan antara Undang-undang ketenagakerjaan yang barudengan undang-undang ketenagakerjaan yang lama, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khusus yang mengatur aksi mogok kerja lebih luas, lebih terarah dan kepastian serta lebih sempurna mengatur hak dan kewajiban pekerja dan tata cara melakukan mogok kerja yang sah.


DAFTAR PUSTAKA Iman Soepomo, SH. Hukum Perburuhan, BidangHubungan Kerja, cet. ke Tujuh, 1990. Mr. Wirjono Prodjodikoro. Hukum Perdata Tentang Persetujuan – Persetujuan Tertentu, 1990. UU No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan UU No. 25 Tahun 1997. Jo. UU No. 11 Tahun 1988. Jo. Perpu No. 3 Tahun 2000. Jo. UU No. 28 Tahun 2000. Depnakertrans, Ditjen PHI Data 2005.


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

Recommend Documents