TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP IZIN PENGELOLAAN HUTAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2002
SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh : FENNY KLIDIYAN. S NIM : 110200161
DEPARTEMEN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP IZIN PENGELOLAAN HUTAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2002
SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh : FENNY KLIDIYAN. S NIM : 110200161
DEPARTEMEN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP IZIN PENGELOLAAN HUTAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2002 SKRIPSI
Disusun Oleh :
FENNY KLIDIYAN S NIM : 110200161 Diajukan untuk meglengkapi tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara
(Suria Ningsih, SH, M.Hum) Nip. 196002141987032002
DOSEN PEMBIMBING I
DOSEN PEMBIMBING II
(Suria Ningsih, SH, M.Hum) Nip. 196002141987032002
(Hemat Tarigan, SH, M.Hum) Nip. 195601211979031005
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT
Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
:
FENNY KLIDIYAN. S
NIM
:
110200161
Jurusan
:
Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi
:
Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Izin Pengelolaan Hutan Di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2002.
Dengan ini menyatakan : 1. Bahwa skripsi yang saya tulis tersebut diatas adalah benar hasil dari tulisan saya sendiri dan bukan merupakan ciplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain. 2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi tersebut adalah ciplakan, maka segala sesuatu
yang
timbul
dari
akibat
hukum
tersebut
akan
saya
pertanggungjawabkan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.
Medan, 22 Maret 2015 Penulis,
FENNY KLIDIYAN. S NIM : 110200161
ABSTRAK TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP IZIN PENGELOLAAN HUTAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2002 *Fenny Klidiyan. S **Surianingsih, SH, M.Hum ***Hemat Tarigan, SH, M.Hum Keberadaan hutan sangat penting dalam kehidupan dan pelestarian lingkungan sehingga perlu ditingkatkan pengelolaannya dalam rangka mewujudkan peran dan fungsinya secara optimal. Disisi lain penebangan hutan secara liar (illegal loging) tetap berjalan sehingga hutan sebagai paru-paru dunia akhir-akhir ini tidak dapat berfungsi seperti sediakala. Perumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah: Bagaimanakah izin pengelolaan hutan, bagaimana pengaturan izin pengelolaan hutan berdasarkan peraturan daerah No.21 tahun 2002, bagaimana upaya penegakan Hukum Administrasi Negara terkait maraknya masalah penebangan hutan liar (illegal loging). Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Adapun izin pengelolaan hutan terdiri dari; izin pemanfaatan kawasan hutan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu, masing-masing terhadap hutan produksi dan hutan lindung dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada hutan produksi, pengaturan izin pengelolaan hutan sesuai Peraturan Daerah No.21 Tahun 2002 diberikan terhadap Perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Swasta Indonesia, Badan Usaha Milik Negara ataupun Badan Usaha Milik Daerah, dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur setelah memenuhi syarat-syarat; 1) setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berkewajiban membuat rencana izin yang disahkan oleh Dinas atas nama Gubernur dan menjaga, memelihara serta melestarikan tempat usahanya, 2) dalam pelaksanaan kegiatannya setiap pemegang izin usaha wajib mengikutsertakan masyarakat sekitar hutan dan 3) izin akan diberikan apabila telah memenuhi aspek kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, penegakan Hukum Administrasi Negara terhadap maraknya penebangan hutan liar (illegal loging) untuk perorangan atau badan yang tidak memiliki izin usaha pengelolaan hutan dilakukan penghentian kegiatan dilapangan dan menuntutan hukum denda administrasi atau sekaligus pidana. Sementara untuk perseorangan atau badan yang memiliki izin dapat dilakukan; penghentikan pelayanan administrasi, penghentian kegiatan dilapangan, denda administrasi, pengurangan jatah produksi, pencabutan izin maupun dapat diberikan sanksi pidana yang diterapkan secara kumulatif bersama-sama sanksi administrasi. Kata kunci : Izin, Pengelolaan hutan, penebangan hutan liar (illegal loging) *) Mahasiswi Fakultas Hukum USU/Penulis **) Dosen/Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Dosen Pembimbing I ***) Dosen/ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Dosen Pembimbing II
KATA PENGANTAR Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Izin Pengelolaan Hutan Di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002”. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Syafrudin Hasibuan, SH, M.Hum, DFM selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Dr. OK. Saidin, SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Ibu Surianingsih, SH, M.Hum, sebagai ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Universitas Sumatera Utara dan juga sebagai dosen pembimbing I yang telah banyak memberi bimbingan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini 6. Bapak Hemat Tarigan, SH, M.Hum., sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini. 7. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan wawasan keilmuan kepada penulis
8. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi terbaik selama proses akademik penulis 9. Teristimewa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Babe Yudi Sudiharmoko dan Mami Rina Yanti Pulungan, Kakak Yos Yandani Sudiharmoko dan Adik Khusnul Khatimah Sudiharmoko dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan do’a dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini 10. Teristimewa Shendy Syahpoetra Sembiring dan seluruh rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum USU yang telah banyak membantu penulis selama kuliah Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis meminta maaf kepada pembaca skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dari penulis. Besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Amin…….. Medan,
Februari 2015 Penulis
(Fenny Klidiyan S.)
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ............................................................................................................
i
KATA PENGANTAR ............................................................................................
ii
DAFTAR ISI ..........................................................................................................
iv
BAB I
PENDAHULUAN.............................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah ..............................................................
1
B. Perumusan Masalah .....................................................................
7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....................................................
8
D. Keaslian Penulisan .......................................................................
9
E. Tinjauan Kepustakaan..................................................................
9
F. Metode Penelitian ........................................................................
13
G. Sistematika Penulisan ..................................................................
15
:
BAB II :
TINJAUAN UMUM TENTANG IZIN PENGELOLAAN HUTAN ..............................................................................................
18
A. Izin Pengelolaan Hutan ................................................................
18
B. Fungsi Pengelolaan Hutan ...........................................................
27
C. Permasalahan Pengelolaan Hutan Indonesia ...............................
30
D. Ketentuan-Ketentuan Mengenai Masalah Perizinan Pengelolaan Hutan ............................................................................................
36
E. Kaitan Antara Izin Pengelolaan Hutan dengan Hukum Administrasi Negara ........................................................................................ 54
BAB III :
PELAKSANAAN PENGURUSAN IZIN PENGELOLAAN HUTAN BERDASARKAN PERDA NO. 21 TAHUN 2002 ..........
56
A. Latar Belakang Lahirnya Perda No.21 Tahun 2002 ....................
56
B. Syarat dan Prosedur Pengelolaan Hutan ......................................
59
BAB IV :
BAB V :
C. Fungsi Pengelolaan Hutan wilayah Sumatera Utara....................
62
D. Pihak-pihak yang Berwenang Mengeluarkan Izin Pengolahan Hutan ............................................................................................
66
UPAYA PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERKAIT MARAKNYA PENEBANGAN HUTAN LIAR ........ 74 A. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara .............................
74
B. Kondisi hutan di Sumatera Utara ................................................
81
C. Penegakan hukum administrasi negara kaitannya dengan Pengelolaan Hutan .......................................................................
89
D. Sanksi Administratif Terhadap Penyalahgunaan Izin Pengelolaan Hutan berdasarkan Perda No. 21 tahun 2002 .........
95
KESIMPULAN DAN SARAN........................................................... 101 A. Kesimpulan................................................................................... 101 B. Saran ............................................................................................. 105
DAFTAR PUSTAKA
