FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

TINDAK PIDANA PENCURIAN PULSA TELEPON SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN DI BIDANG KOMUNIKASI

SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh : ADE SAPUTRA NIM : 050200087 DEPARTEMEN : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

PENCURIAN PULSA TELEPHON DENGAN MENGGUNAKAN KARTU TELEPHON ILEGAL SKRIPSI Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar SARJANA HUKUM Oleh : ADE SAPUTRA HUTABARAT 050200087 DEPARTEMEN HUKUM PIDANA Disetujui oleh: KETUA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

ABUL KHAIR. SH.M.Hum NIP.131842854

DOSEN PEMBIMBING I II

ABUL KHAIR. SH.M.Hum M.Hum

DOSEN PEMBIMBING

NURMALAWATY. SH.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyajikan judul : “ Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan di Bidang Komunikasi.” Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu. Pada kesempatan ini, dengan segala hormat penulis mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH, selaku pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Syafridin Hasibuan, SH, MH. DFM, selaku pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak M. Husni SH, MH, selaku pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Bapak Abul Khair SH, M.Hum, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan juga sekaligus Dosen pembimbing I yang telah memberi bimbingan dan masukan-masukan yang sangat manfaat.

Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

6. Ibu Nurmalawaty, SH, M.Hum, selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat bermanfaat. 7. Ibu Sinta Uli SH, M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan-arahan sejak awal perkuliahan hingga akhir perkulian penulis. 8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum USU atas pengabdian serta dedikasinya menyumbangkan ilmu dan mendidik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum USU, berikut segenap staf administrasi yang telah banyak membantu pengurusan dokumen administrasi selama perkuliahan. 9. Teristimewa kepada orang tua laki-laki penulis yang telah meninggal dunia Alm. Tigor Hutabarat, penulis akan berdoa semoga Papa bahagia di surga, terlebih kepada orang tua, perempuan penulis Syansidan Siregar, terima kasih penulis ucapkan atas segala kasih sayang yang tak terhingga, dukungan, motivasi, bimbingan, fasilitas dan segala yang telah diberikan kepada penulis dari kecil hingga sampai sekarang ini yang hanya bisa penulis balas dengan do’a anak sholeh yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik. 10. Terutama untuk Bapak penulis Theodorus Sitepu, terima kasih penulis ucapkan atas segala kasih sayang yang tak terhingga, dukungan, motivasi, bimbingan, fasilitas dan segala yang telah diberikan kepada penulis dari kecil hingga sampai sekarang ini yang hanya bisa penulis balas dengan do’a anak sholeh yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik.


11. Tersayang kakak dan abang penulis Budi Hutabarat/Roy Erik Hutabarat dan Melinda Silvia br Hutarabat, Nirmala Cahaya br Hutabarat, Ermiyati br Sitepu. 12. Kepada Kakak dan Abang Ipar Penulis Kak Suriani, Selfi br Sinurat dan abang Daud Ramlan, Awaludin terimakasih atas perhatian dan bantuan baik secara materi dan spirit, serta keponakan penulis yang lucu-lucu dan penulis sayangi. 13. Terima kasih kepada keluarga besar Hutabarat dan keluarga besar Sitepu yang telah memberikan dukungan. 14. Untuk Bibik penulis Esterita br Tarigan, Spd dan Nenek penulis Nur Halijah yang telah memberikan nasehat-nasehat yang bermanfaat bagi penulis. 15. Untuk semua teman-teman di Fakultas Hukum USU terutama M. Rafi Erlangga, Faisal Akbar, Eriko Tarigan, Cory Tifany Lubis, terima kasih untuk pemberian semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. 16. Tersayang untuk Masna (Lena) Amd. Kom yang telah memotivasi penulis dengan perhatian dan kasih sayang. Penulis berharap segala bantuan, amal sholeh, doa yang diberikan mereka semua kepada penulis mendapatkan rahmat yang berlimpah dari ALLAH SWT. Amin Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh para pembaca. Medan,

Juni 2009

Ade Sahputra Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

DAFTAR ISI

ABSTRAK KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

:

PENDAHULUAN A. Latar Belakang .................................................................................

1

B. Rumusan Masalah ..........................................................................

5

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .......................................................

5

D. Keaslian Penulisan .........................................................................

6

E. Tinjauan Kepustakaan ....................................................................

6

1. Pengertian Pidana .....................................................................

7

2. Masalah Tindak Pidana ............................................................. 13 3. Pertanggungjawaban Pidana (Kesalahan) ................................. 17 4. Pengertian Telekomunikasi....................................................... 22 5. PengertianTeknologiInformasi............................................ 25 F. Metode Penelitian .......................................................................... 27 G. Sistematika Penulisan .................................................................... 30 BAB II :

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCURIAN PULSA TELEPON

TINDAK

PIDANA

A. Aspek hukum pidana dalam pemakaian pulsa telepon atas nama pihak lain........................................................................................ 30 B. Pengertian melawan hak dan tanpa hak ......................................... 35 C. Klasifikasi perbuatan manipulasi pulsa telepon ditinjau dari teori Ilmu Hukum Pidana ....................................................................... 37 Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

D. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian pulsa telepon sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia ................................ 41 BAB III :

KEJAHATAN DI BIDANG KOMUNIKASI DAN PENANGGULANGGANNYA DI INDONESIA A. Azas dan Tujuan Teknologi Informasi .......................................... 44

B. Tindak Pidana Teknologi Informasi dan komunikasi .................... 46 C. Kesengajaan ataupun Kelalaian terhadap seseorang yang Melakukan tindak pidana pencurian pulsa telepon ....................... 77 D. Penanggulangan kejahatan di bidang komunikasi ......................... 80 BAB IV :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PULSA TELEPON

A. Profil Pelaku Pencurian pulsa telepon ............................................ 94 B. Pertanggungjawaban tindak pidana pencurian Pulsa telepon .................................................................................. 97 C. Beberapa kasus ................................................................................ 102 BAB V :

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ........................................................................... 118 B. Saran ....................................................................................... 119


ABSTRAK ADE SYAHPUTRA* Abul Khair, SH, M.Hum** Nurmalawaty, SH, M.Hum*** Judul skripsi ini adalah “Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai bentuk Kejahatan di Bidang Komunikasi”. Permasalahannya adalah bagaimana ketentuan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian pulsa telepon sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia, bagaimana penanggulangan kejahatan di bidang komunikasi, dan bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pencurian pulsa telepon. Adapun metode penelitian yaitu berbentuk penelitian hukum normatif dilakukan dengan pengambilan data, dan pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari informasi berdasarkan studi kepustakaan dan studi contoh-contoh kasus yang berkaitan dengan penelitian, dimana bertujuan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian pulsa sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia, untuk mengetahui tata cara penanggulangan kejahatan di bidang komunikasi, untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana pencurian pulsa telepon. Berdasarkan hasil penelitian penulis kejahatan dalam bidang Teknologi Informasi dan komunikasi secara umum terdiri dari dua kelompok. Pertama, kejahatan biasa yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat bantunya. Dalam kejahatan ini, terjadi peningkatan modus dan operandi dari semula menggunakan peralatan biasa, sekarang telah memanfaatkan Teknologi komputerisasi. Dampak dari kejahatan biasa yang telah menggunakan Teknologi Informasi ternyata cukup serius, terutama bila dilihat dari jangkauan dan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Kedua, Seluruh jenis kejahatan baik yang telah diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang telah diatur di luar Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang terbukti dilakukan oleh setiap orang dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dimaksud dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dikenakan ancaman dan hukuman berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi bagi pelaku pencurian pulsa telepon harus sesuai dengan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut dari hukum di Indonesia yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan walaupun tidak diatur secara tegas dalam hukum di luar KUHPidana seperti Undang-undang No.36 tahun 1999 Tentang telekomunikasi,namun dalam modus operandi kegiatan pencurian pulsa telepon ada yang melanggar Undang-undang No.36 tahun 1999 Tentang telekomunikasi ,penanggulangan tindak pidana ini telah dilakukan dengan berbagai cara yakni dengan mengamankan system elektronik seperti komputer,internet dan teknologi informasi lainnya, sudah jelas pertanggungjawaban pidana dari pencurian pulsa mempunyai unsur pencurian sesuai dengan Pasal 362 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP).

* ** ***

Nama Mahasiswa Nama Dosen Pembimbing I Nama Dosen Pembimbing II


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Akhir-akhir ini sering menjadi pembicaraan mengenal banyaknya kejadian tentang kejahatan yang dilakukan melalui peralatan telekomunikasi terutama mengenai pemakaian

pulsa telepon dimana pembayarannya

dibebankan kepada pemilik nomor sambungan telepon yang merasa tidak tahu menahu tentang pemakaian pulsa tersebut. Cara yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan tersebut bermacam-macam, namun yang menjadi persoalan adalah apabila si pelaku tertangkap, hukum mana dan hukuman apakah yang kiranya tepat untuk dapat dijatuhkan terhadap pelaku bersangkutan. Pada tahun 1996 juga telah pernah diadakan suatu pembahasan mengani beberapa perbuatan curang yang berkaitan dengan bidang telekomunikasi tersebut. Pembahasan itu diselenggarakan dalam seminar sehari dengan topik. Kejahatan di Bidang Telekomunikasi dan penanggulangannya di Indonesia, yang diselenggarakan atas kerja sama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan PT Telkom, di Semarang pada tanggal 25 April 1996 yang lalu. Dalam tulisan ini tidak akan dibahas mengenai bagaimana cara seseorang melakukan manipulasi pulsa telepon yang telah dipergunakannya itu ke dalam rekening pembayaran pulsa pihak lain, akan tetapi tulisan ini hanya akan membahas mengenai segi hukum (khususnya hukum pidana) atau perbuatan tersebut. 1 Dalam ketentuan pidana tertulis yang sekali berlaku di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), belum

1

M. Yahya Harahap, Antisipasi Aparat Penegak Hukum dalam penanggulangan kejahatan Komunikasi, makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Kajahatan di Bidang Telekomunikasi dan Penanggulangannya di Indonesia,” diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan PT Telkom, di Semarang, 25 April 1996, hal 24-26 Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

terdapat pengaturan mengenai perbuatan manipulasi pemakaian pulsa telepon tersebut. Sedangkan pelaksanaan hukum pidana di Indonesia menganut asas legalitas sebagaimana dapat disimpulkan dari bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa : “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.” Asas legalitas tersebut dengan istilah “nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali,” yang intinya adalah bahwa suatu perbuatan baru dapat dihukum atau dipidana apabila sebelum perbuatan itu dilakukan, undangundang tertulis telah mengancam perbuatan tersebut dengan suatu hukuman. Atau dengan perkataan lain bahwa undang-undang tertulis harus telah mencantumkan terlebih dahulu bahwa suatu perbuatan tertentu merupakan perbuatan yang dapat dipidana, sebelum kemungkinannya perbuatan itu dilakukan oleh seseorang. Dari asas legalitas juga tersirat suatu maksud bahwa ketentuan Undangundang (khususnya hukum pidana) tidak dapat berlaku surut atau mundur kebelakang. Artinya sebagaimana telah dikemukakan diatas, yaitu bahwa ketentuan-ketentuan pidana terhadap berbagai perbuatan, yang dibuat setelah perbuatan-perbuatan tersebut terlanjur dilakukan seseorang, ketentuanketentuan pidana itu tidak dapat dikenakan kepada pada pelaku dari masingmasing perbuatan bersangkutan.


Dari hal perbuatan manipulasi pulsa telepon, ternyata tidak tercantum di dalam KUHP. Dengan demikian berdasarkan asas terebut, perbuatan manipulasi pulsa telepon itu secara formal tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana sehingga secara yuridis formal terhadap pelakunya apabila terbukti, juga tidak dapat diadili berdasarkan ketentuan dalam KUHP. Perbuatan manipulasi pemakaian pulsa telepon sebagaimana disebutkan diatas, kecuali jelas menimbulkan kerugian material bagi orang lain, perbuatan itu juga dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melawan hak karena pemakaian nomor sambungan telepon itu tanpa persetujuan dan bahkan tanpa sepengetahuan dari pemilik nomor sambungan telepon yang bersangkutan. Atau dengan perkataan lain bahwa sipemakai pesawat telepon tersebut dengan tanpa hak telah memanipulasi jumlah pulsa telepon orang lain yang tidak mempergunakannya. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya.


Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian pulsa telepon sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan cyber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. 2 Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bias demikian kompleks dan rumit. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara

2

Mohd. Gempita, Kejahatan Bidang Telekomunikasi Dampaknya Terhadap Masyarakat dan Negara, makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Kejahatan di Bidang Telekomunikasi dan Penanggulangannya di Indomesia,” diselanggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum UNDIP dengan PT. Telkom, di Semarang, 25 April 1996, hal 11. Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana ketentuan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian pulsa telepon sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia? 2. Bagaimana penanggulangan kejahatan di bidang komunikasi? 3. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pencurian pulsa telepon C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan penelitian Tujuan penelitian skripsi yang akan penulis lakukan adalah:

a. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian pulsa telepon sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia. b. Untuk mengetahui tata cara penanggulangan kejahatan di bidang komunikasi. c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana pencurian pulsa telepon . 2. Manfaat penelitian Adapun manfaat penelitian skripsi yang akan penulis lakukan adalah: a. Sebagai bahan masukan teoritis bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan pemahaman hukum pencurian pulsa telepon


b. Untuk menerapkan pengetahuan penulis secara praktis agar masyarakat mengetahui bagaimana pelaku tindak pidana pencurian pulsa telepon . D. Keaslian Penelitian Adapun judul tulisan ini adalah Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan di Bidang Komunikasi. Judul kripsi ini belum pernah ditulis dan diteliti dalam bentuk yang sama, sehingga tulisan ini asli, atau dengan kata lain tidak ada judul yang sama dengan mahasiswa fakultas hukum Universitas Sumatera

Utara.

Dengan

demikian

ini

keaslian

skripsi

ini

dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Tinjauan Kepustakaan Sesorang dapat dipidana apabila perbuatan terdakwa (pelaku) harus memenuhi semua unsur tindak pidana. Apabila pelaku memenuhi unsur tersebut, maka dapat dikatakan ia melakukan tindak pidana.

Setelah

dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana, maka dipertimbangkan pula ada tidaknya alasan pemaaf dan pembenar, termasuk cakap hukum maka dikatakan terdakwa memenuhi unsur kesalahan sehingga terdakwa dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi sebelum penjatuhan pidana, dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari terdakwa baru kemudian dijatuhi pidana. Kondisi sebagaimana disebutkan di atas tak lepas dari norma hukum positif, teori hukum pidana dan pemidanaan serta doktrin yang menjadi sumber dari hukum pidana. Mendasarkan pada hal itu maka diperlukan adanya perubahan pandangan atau paradigma baru dalam hukum pidana. Orientasinya tidak hanya pada pelaku saja, akan tetapi juga korban secara seimbang. Dalam Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

kepustakaan viktimologi pandangan tersebut oleh Schafer disebut Criminalvictim relationship. Dengan mengacu pada teori tersebut di atas, maka perhatian atas masalah hukum pidana cenderung akan berubah menjadi perbuatan, kesalahan (orang), korban dan pidana. Melalui paradigma demikian, tampaknya hukum pidana menjadi lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan. Konsep pemikiran inilah yang dikaji dan dikembangkan dalam penelitian tentang kedudukan korban yang muaranya adalah direkomendasikannya suatu model kedudukan korban secara adil dalam Sistem Peradilan Pidana yang memenuhi rasa keadilan sebagai hakikat dibentuknya suatu norma. 1. Pengertian Pidana Sebelum membicarakan masalah jenis – jenis pidana yang dikenal orang di dalam hukum pidana Indonesia, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan pidana itu sendiri. Djoko menyatakan bahwa pemberian pidana dalam arti umum itu merupakan bidang dari pembentuk Undang – undang karena azas legalitas, yang berasal dari zaman Aufklarung yang berbunyai : nullum crimen, nulla poena, sine preavialege (poenalli). 3 Jadi untuk mengenakan poena atau pidana diperlukan Undang – undang terlebih dahulu. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Andi Hamzah, yang membedakan antara hukuman dengan pidana. “ Pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian

3

Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 22


khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. 4 Menurut Van HAMEL, arti pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah: “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata – mata karena seorang tersebut telah melanggar hukum yang harus ditegakkan oleh negara. 5 Menurut Profesor SIMON, pidana atau straf itu adalah: suatu penderitaan yang oleh Undang – undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”. ALGRA-JANSSEN telah merumuskan pidana atau straf sebagai : “Alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana”. 6

4

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1985, hlm. 1 5 P. A. F Lamintang, Hukum Penintensier Indonesia, Amico, Bandung, 1984, hlm. 93 6 Romli Atmasasmita. Strategi Pembinaan Hukum, Alumni FH-UI. Jakarta. 1992,. Hlm 69 Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

Roeslan

Saleh

yang

dikutip

oleh

Martiman

Prodjohamidjojo

menyatakan bahwa pidana adalah: “reaksi atas delik dan berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.” 7 Dari tiga buah rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal tersebut perlu dijelaskan, agar kita di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berpikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari pemidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir para penulis belanda itu, secara harafiah telah menerjemahkan perkataan doel der straf dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan “doel der straf” itu sebenarnya adalah tujuan dari pemidanaan. Menurut Sudarto perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut berkatalah beliau antara lain bahwa: “ Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus 7

Martiman Prodjohamodjojo, Memahami Dasa – dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996, hlm. 57 Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordeeling”. Ted Honderich yang dikutip oleh M. Sholehuddin berpendapat tentang pemidanaan harus memuat 3 (tiga) unsur berikut: Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (deprivation) atau kesengsaraan (distress) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan hasil keputusan pelaku – pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subyek yang terbukti sengaja melanggar hukum atau peraturan. 8 Ada satu asas yang berlaku di dalam hukum pidana yaitu yang disebut asas legalitas. Hal ini berakibat tidak dapat dijatuhkan pidana suatu perbuatan yang tidak termasuk ke dalam rumusan delik. Untuk mencatumkan suatu perbuatan ke dalam rumusan delik, ada dua syarat yang harus dipenuhi yaitu sifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian perbuatan pidana menurut D. Schaffmeister dapat diartikan “Perbuatan manusia yang termasuk

8

M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 71 Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela”. 9 Perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dapat menyebabkan seseorang dijatuhi pidana. Pidana disini merupakan penghukuman atas tindakannya. Van Hammel yang dikutip Lamintang menyebutkan bahwa: “Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata – mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang telah ditegakkan oleh negara”. 10 Adanya pidana bagi pelaku kejahatan pada umumnya diharapkan menimbulkan efek penjeraan bagi si pelaku. Ada 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana,

yaitu “tindak

pidana”, “pertanggungjawaban pidana”, dan “pidana dan pemidanaan”, masing-masing merupakan “sub-sistem” dan sekaligus “pilar-pilar” dari keseluruhan bangunan sistem pemidanaan. Berikut diuraikan secara singkat mengenai ketiga sub-sistem tersebut dalam Konsep KUHP Nasional 2006. 11

2. Masalah Tindak Pidana Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi peristiwa yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, baik itu perubahan yang dilarang oleh Undangundang sebagai tindak pidana atau perbuatan lain yang tidak menyenangkan. Perbuatan atau tindak pidana itu memang harus ditangani secara benar 9

D. Schaffmeister, etc (ed) J. E. Sahetapy, Hukum Pidana, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P & K, Liberty Yogyakarta, 1995, hlm. 27 10 P. A. F Lamintang, Op. Cit, hlm. 91 11 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1985. hlm 84 Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

sehingga tidak terjadi eigenricthing seperti yang sering terjadi sekarang. Perbuatan eignricthing sangat tidak menguntungkan dalam kehidupan hukum karena dengan demikian proses hukum menjadi tidak dapat dilakukan terhadap pelaku kejahatan. Hukum pidana dikenal sebagai ultimum remidium atau sebagai alat terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa penderitaan, demikian Sudarto mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari penggunaan pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan. Tetapi tidak semua orang berpendapat bahwa pidana itu menimbulkan penderitaan, setidaktidaknya Roeslan Saleh mengemukakan bahwa dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki pelaku kejahatan. 12 Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu Pasal. Salah satu unsur dalam suatu Pasal adalah sifat melawan hukum (wederrechtelijke) baik yang secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu Pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu Pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau terdakwa dalam dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan.

12

Sudarto, R. Ali, Kedudukan Badan Hukum, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, PT Alumni, Bandung, 2000, hlm 62 Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

2.1. Dasar Patut Dipidananya Perbuatan a) Dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah

sumber

hukum

atau

landasan

legalitas

untuk

menyatakan suatu per-buatan sebagai tindak pidana atau bukan. Seperti halnya dengan KUHP (WvS), Konsep tetap bertolak dari asas legalitas formal (ber-sumber pada Undang-Undang). Namun Konsep juga memberi tempat kepada “hukum yang hidup/hukum tidak tertulis” sebagai sumber hukum (asas legalitas materiel). b) Dalam Konsep sebelumnya s/d konsep KUHP Nasional 2004 belum ada penegasan mengenai pedoman/kriteria/rambu-rambu untuk menentukan sumber hukum materiel mana yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas). Namun dalam perkembangan Konsep terakhir Konsep KUHP Nasional 2006, sudah dirumuskan pedoman/kriteria/rambu-rambunya, yaitu “sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/ atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”. Jadi, pedoman/kriterianya bertolak dari nilainilai nasional maupun internasional. Sesuai dengan nilai-nilai nasional ( Pancasila ), artinya sesuai dengan nilai/paradigma moral religius, nilai/ paradigma kemanusiaan (humanis), nilai/paradigma (kerakyatan/hikmah

kebangsaan,

nilai/paradigma

kebijaksanaan),

dan

demokrasi

nilai/paradigma

keadilan sosial. Patut dicatat, bahwa rambu-rambu yang Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

berbunyi “sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”, mengacu/bersumber dari istilah “the general principles of law recognized by the community of nations” yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 2 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights). c) Sejalan dengan keseimbangan asas legalitas formal dan materiel itu, Konsep juga menegaskan keseimbangan unsur melawan hukum formal dan materiel dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana. 13 Penegasan ini diformulasikan dalam Pasal 11 Konsep KUHP Nasional 2006 yang lengkapnya berbunyi : (1) “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. (4) Adanya formulasi ketentuan umum tentang pengertian tindak pidana dan penegasan unsur sifat melawan hukum 13

Masruchin Ruba, Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, IKIP Malang, 1996.

hlm 89 Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

materiel di atas, patut di-catat sebagai suatu perkembangan baru karena ketentuan umum se-perti itu tidak ada dalam KUHP. 2.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana (“Forms of Criminal Offence”) a) Sebagaimana dimaklumi, aturan pemidanaan dalam KUHP (WvS) tidak hanya ditujukan pada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga terhadap mereka yang melakukan perbuatan dalam bentuk “percobaan”, “permufakatan jahat”, “penyertaan”, “perbarengan” (concursus), dan “pengulangan” (recidive). Hanya saja di dalam KUHP, “permufakatan jahat” dan “recidive” tidak diatur dalam Aturan Umum Buku I, tetapi di dalam Aturan Khusus. b) Dalam Konsep KUHP Nasional 2006, semua bentuk-bentuk tindak pidana atau tahapan terjadinya/dilakukannya tindak pidana itu, dimasukkan dalam Ketentuan Umum Buku I. Bahkan dalam perkembangan terakhir (Konsep KUHP Nasional 2006) ditambah dengan ketentuan tentang “persiapan” (preparation) yang selama ini tidak diatur dalam KUHP dan juga belum ada dalam Konsep-konsep sebelumnya. c) Aturan umum “permufakatan jahat” dan “persiapan” dalam Buku I Konsep KUHP Nasional 2006, agak berbeda dengan “percobaan”. 14 Perbedaannya adalah :

14

M. Sholehuddin, Op.Cit. hlm 70


1. Penentuan dapat dipidananya “percobaan” dan lamanya pidana ditetapkan secara umum dalam Buku I, kecuali ditentukan lain oleh UU; pidana pokoknya (maksimum/ minimum) dikurangi sepertiga. 2. Penentuan dapat dipidananya “permufakatan jahat” dan “persi-apan” ditentukan secara khusus/tegas dalam UU (dalam perumusan tindak pidana yang bersangkutan.). Aturan umum

hanya

menentukan

pengertian/batasan

kapan

dikatakan ada “permufakatan jahat” atau “persiapan”, dan lamanya pidana pokok (yaitu dikurangi dua pertiga). 15

3. Pertanggungjawaban Pidana (Kesalahan) Dalam Bab Pertanggung Jawaban Pidana (Kesalahan), Konsep KUHP Nasional 2006 menegaskan secara eksplisit dalam Pasal 35 (1) “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (“Geen straf zonder schuld”; “Keine Strafe ohne Schuld”; “No punishment without Guilt”; asas “Mens rea” atau “asas Culpabilitas”) yang di dalam KUHP tidak ada. Asas culpabilitas ini merupakan salah satu asas fundamental, yang oleh karenanya perlu ditegaskan secara eksplisit di dalam Konsep KUHP Nasional 2006 sebagai pasangan dari asas legalitas. Penegasan yang demikian merupakan perwujudan pula dari ide keseimbangan monodualistik.

15

Martiman Prodjohamodjojo, Op.Cit. hlm 86


Konsep KUHP Nasional 2006 tidak memandang kedua asas/syarat itu sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut. Oleh karena itu, Konsep KUHP Nasional 2006 juga memberi kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas “strict liability”, asas “vicarious liability”, dan asas “pemberian maaf/pengampunan oleh hakim” (“rechterlijk pardon” atau “judicial pardon”). 16 3.1 Masalah Pemidanaan Tujuan dan Pedoman Pemidanaan : Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, di dalam Konsep KUHP Nasional 2006 dirumuskan tentang “Tujuan dan Pedoman Pemidanaan”. Dirumuskannya hal ini, bertolak dari pokok pemikiran bahwa : a)

sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (“purposive system”) dan pidana hanya merupakan alat/ sarana untuk mencapai tujuan;

b) “tujuan pidana” merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) di samping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana (kesalahan)”, dan “pidana”; c)

perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan se-bagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan;

16

Romli Atmasasmita, Op.Cit, hlm75


d) dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap “formulasi” (kebijakan legislatif), tahap “aplikasi” (kebijakan judisial/judikatif), dan tahap “eksekusi” (kebijakan administratif/eksekutif); oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan atara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan. 3.2 Ide-ide Dasar Sistem Pemidanaan Sistem pemidanaan yang dituangkan di dalam Konsep KUHP Nasional 2006, dilatarbelakangi oleh berbagai ide dasar atau prinsip-prinsip sbb. : a)

ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;

b) ide keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”; c)

ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/ “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban);

d) ide penggunaan “double track system” (antara pidana/punishment dengan tindakan/treatment/measures); e)

ide mengefektifkan “non custodial measures (alternatives to imprisonment)”.

f)

Ide elastisitas/fleksibilitas pemidanaan (“elasticity/flexibility of sentencing”);


g) Ide modifikasi/perubahan/penyesuaian pidana (“modification of sanction”; the alteration/annulment/revocation of sanction”; “redetermining of punishment”); h) Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana; i)

Ide permaafan hakim (“rechterlijk pardon”/”judicial pardon”);

j)

Ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum; 17

Bertolak dari ide-ide dasar itu, maka di dalam Konsep KUHP Nasional 2006 ada ketentutuan-ketentuan yang tidak ada dalam KUHP yang berlaku saat ini, yaitu antara lain : 1.

adanya pasal yang menegaskan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (asas culpabilitas) yang diimbangi dengan adanya ketentuan tentang “strict liability” dan “vicarious liability” (Pasal 35);

2.

adanya batas usia pertanggungajawaban pidana anak (“the age of criminal responsibility”); (Pasal 46).

3.

adanya bab khusus tentang pemidanaan terhadap anak (Bab III Bagian Keempat);

4.

adanya kewenangan hakim untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak (asas diversi); (Pasal 111)

5.

17

adanya pidana mati bersyarat; (Pasal 86);

Andi Hamzah, Op.Cit. hlm 81


6.

dimungkinkannya terpidana seumur hidup memperoleh pelepasan bersyarat; (Pasal 67 jo. 69)

7.

adanya pidana kerja sosial; pidana pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup ;(Pasal 62 jo 64);

8.

adanya pidana minimal khusus yang disertai juga dengan aturan/pedoman pemidanaannya atau penerapannya; (Pasal 66, 82, 120, 121, 130, 137)

9.

dimungkinkannya penggabungan jenis sanksi (pidana dan tindakan)

10. dimungkinkannya pidana tambahan dijatuhkan sebagai sanksi yang berdiri sendiri; (Pasal 64 ayat 2) 11. dimungkinkannya hakim menjatuhkan jenis pidana lain yang tidak tercantum dalam perumusan delik yang hanya diancam dengan pida-na tunggal; (Pasal 56-57) 12. dimungkinkannya hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif walaupun ancaman pidana dirumuskan secara alternative; (Pasal 58) 13. dimungkinkannya

hakim

memberi

maaf/pengampunan

(“rechterlijk pardon”) tanpa menjatuhkan pidana/tindakan apapun kepada terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan; (Pasal 52 ayat 2) 14. adanya kewenangan hakim untuk tetap mempertanggungjawabkan/ memidana si pelaku walaupun ada alasan penghapus pidana, jika si Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

pelaku patut dipersalahkan (dicela) atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut (dikenal dengan asas “culpa in causa” atau asas “actio libera in causa”);( Pasal 54) 15. dimungkinkannya perubahan/modifikasi putusan pemidanaan, walaupun sudah berkekuatan tetap; (Pasal 55 dan Pasal 2 ayat 3) 4. Pengertian telekomunikasi Telekomunikasi adalah pertukaran informasi (dimana terjadi perubahan ”format informasi”) pada hubungan komunikasi jarak jauh yang terjadi secara elektris/elektronis. 18 Telekomunikasi merupakan pertukaran informasi dalam berbagai bentuk (suara,data, teks, gambar, audio, video) melalui jaringan berbasis computer. 19 Dalam

Undang-undang

Nomor

36

Tahun

1999

tentang

Telekomunikasi ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 tentang pengertian telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan / atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ditegaskan pengertian Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Dan dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan Sarana dan Prasarana Telekomunikasi adalah

18

Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika : PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hlm 62 19 Imam Baehaqie Abdullah, Menggugat Hak-Panduan Konsumen Bila Dirugikan, Jakarta : YLKI, 1990, hal 82 Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

segala sesuatu

yang

memungkinkan

dan

mendukung

berfungsinya

telekomunikasi. Teknologi merupakan pembuatan benda-benda yang dapat diamati secara inderawi untuk melayani kebutuhan atau gagasan manusia. Sedangkan Informasi (Bahasa Indonesia) dan Information (Bahasa Inggris) berasal dari ”To-Inform” yang berarti adalah memberitahu. Dari rumusan pengertian yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang

nomor 18 Tahun 2002 tentang IPTEK ini terlihat bahwa

teknologi merupakan hasil yang diperoleh dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan

untuk pemenuhan kebutuhan manusia.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang ini, ditegaskan tentang pengertian Ilmu pengetahuan adalah disusun, dan dikembangkan secara

rangkaian pengetahuan yang digali, sistematis dengan menggunakan

pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun

eksploratif untuk menerangkan pembuktian

gejala alam dan / atau gejala kemasyarakatan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat kecenderungan pemasaran berbagai jasa aplikasi telematika yang didiseminasikan kepada masyarakat sebagai suatu gaya hidup yang patut diikuti dinamikanya. Sebagai bangsa yang telah menggunakan aplikasi telematika dengan canggih, trend ini merupakan hal yang menguntungkan, karena pada saat yang bersamaan ikutmendukung pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia. Dalam


perspektif Indonesia, telematika dapat menjadi enabler pemulihan ekonomi baik di tingkat mikro maupun makro. Pada tataran konsep, telematika sudah diakui oleh para pemangku kepentingan bidang telematika di seluruh dunia, bahwa industri sektor ini adalah pilar pembangunan ekonomi dari suatu bangsa. Dengan demikian apabila di suatu negara sektor telematika ini mengalami kemajuan, maka salah satu keuntungan yang didapatkan adalah kemampuannya dalam menunjang kemampuan sumber daya manusia untuk menjadi manusia yang berkualitas. yang pada gilirannya akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang kuat. Masih pada tataran konsep yang sama, telematika merupakan teknologi yang tidak mengenal batasan (borderless) sehingga dalam penyelenggaraan jasa maupun pengaturan industrinya diperlukan aturan yang meliputi kepentingan bangsa dan negara Indonesia sekaligus memperhitungkan karakter alamiah (nature) dari teknologi itu sendiri. Tiga hal utama mendorong perlunya revisi Undang-undang N0.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi : 1) peningkatan peran telekomunikasi dalam kehidupan masyarakat yang kurang diimbangi dengan perangkat hukum yang melindungi masyarakat sebagai pelanggan. 2) perkembangan teknologi konvergensi yang siap mendukung peningkatan perang telekomunikasi ini dan memperkaya (enrich) kehidupan masyarakat


Indonesia namun juga berpotensi untuk mengakibatkan chaos dalam dunia telekomunikasi, teknologi informasi. 3) tarik menarik dan trade-off antara kepentingan nasional dan kepentingan global dalam dunia tanpa batas (borderless world) yang akan semakin diperkuat intensitas kehadirannya dengan perkembangan era konvergensi. Semangat utama revisi semestinya adalah menjaga harmonisasi antara kepentingan masyarakat banyak dan industri telekomunikasi, antara kemajuan teknologi konvergensi dengan kebutuhan masyarakat akan layanan. 5. Pengertian Teknologi Informasi Berikut ini adalah berbagai pendapat mengenai teknologi informasi: Teknologi

informasi

adalah

studi

atau

penggunaan

peralatan

elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan dan gambar. 20 Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. 21 Teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Mikrokomputer, computer mainframe, pembaca barcode, perangkat lunak 20 21

M. Yahya Harahap, Op.Cit. hlm 74 Mohd. Gempita, Op.Cit, hlm 77


pemroses transaksi, perangkat lunak lembar kerja (spreadsheet), dan peralatan komunikasi dan jaringan merupakan contoh teknologi informasi. 22 Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. 23 Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, pendidikan, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. 24 Teknologi Informasi (Information Technology) menjadi issue yang sedang booming di Indonesia. Salah satu bidang yang berkembang cepat di Indonesia saat ini adalah teknologi komputer dan telekomunikasi.

22

Ricardus Eko Indrajit. E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya. PT Elek Media Komputindo. Jakarta, 2001, hlm 58 23 Anggraeni Srihartati. Artikel Perkembangan E-Commerce di Indonesia. http://www.Waena.Org. Selasa 10 Mei 2007 24 Sri Hariningsih. Artikel Keabsahan Transaksi Elektronik dan Aspek Hukum Pembuktian Terhadap Data Elektronik, http://www.Legalitas.Org. 2 Maret 2008. Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

Perkembangan teknologi dewasa ini sudah memasuki paruh kedua dari era konvergensi antara telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi. Konvergensi adalah keniscayaan, sudah menjadi kenyataan sehari-hari dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemangku kepentingan (stakeholder) di ketiga sektor ini sudah berancang-ancang memasuki tahapan selanjutnya dari era konvergensi teknologi. Pada saat ini, jasa telekomunikasi dengan mudah dapat merambah ke penyelenggaraan jasa lain yang berhubungan dengan penyiaran dan teknologi informasi. Sementara itu, sebaliknya, jasa teknologi informasi juga sudah dapat menunjang penyelenggaraan telekomunikasi dan sekaligus penyiaran. F. Metode Penelitian 1. Sifat/bentuk penelitian Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Langkah pertama dilakukan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu Inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan telekomunikasi. Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini. Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan perkara pencurian pulsa telepon .


2. Data Data yang diteliti adalah data sekunder yang terdiri dari : Bahan/sumber primer berupa peraturan perundang-undangan dan bukubuku yang ada. Bahan/sumber sekunder berupa bahan acuan lainnya yang berisikan informasi yang mendukung skripsi ini, seperti tulisan-tulisan, situs internet dan sebagainya. 3. Teknik Pengumpulan data Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi contoh kasus yang berkaitan dengan skripsi ini. 4. Analisis data Analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini diuraikan dalam 5 bab, dan tiap-tiap bab berbagi atas beberapa sub-sub bab, untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut : BAB I

:

Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan dan

Manfaat

Penulisan,

Keaslian

Penulisan,

Tinjauan

Kepustakaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

BAB II

:

Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon. Dalam bab ini berisi tentang Aspek hukum pidana dalam pemakaian pulsa telepon atas nama pihak lain, Pengertian melawan hak dan tanpa hak, dan Klasifikasi perbuatan manipulasi pulsa telepon ditinjau dari teori Ilmu Hukum Pidana dan Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian pulsa telepon sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia.

BAB III :

Kejahatan Di Bidang Komunikasi Dan Penanggulanggannya Di Indonesia. Dalam bab ini berisi tentang Azas dan Tujuan Teknologi Informasi, Tindak Pidana Teknologi Informasi dan komunikasi, Kesengajaan ataupun Kelalaian terhadap seseorang yangmelakuakan

tindak

pidana pencurian

pulsa

telepon,

Penanggulangan kejahatan di bidang komunikasi. BAB IV :

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon. Dalam bab ini berisi tentang Penegakan Hukum Dan Profil Pelaku Pencurian pulsa telepon, Pertanggungjawaban tindak pidana dan penanganan pencurian pulsa telepon dan Beberapa contoh kasus.

BAB V

:

Kesimpulan dan Saran. Merupakan bab penutup dari seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya, yang berisikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian skripsi ini, yang dilengkapi dengan saran-saran.


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN PULSA TELEPON

A. Aspek hukum pidana dalam pemakaian pulsa telepon atas nama pihak lain Kecanggihan ilmu Pengetahuan dan Teknologi saat ini semakin berkembang dengan pesat, hal tersebut juga telah membawa perkembangan yang signifikan terhadap dunia teknologi informasi. Dapat kita lihat dengan adanya internet

sebagai media yang sangat penting dalam bidang informasi dan

telekomunikasi. Kehadiran internet juga sangat terkait dengan perangkat komputer sebagai alat untuk dipergunakan dalam mengakses jaringan internet diseluruh penjuru dunia dimana jaringan telekomunikasi dapat dijangkau. Tidak ketinggalan juga seiring dengan perkembangan internet dan komputerisasi, telepon seluler atau sering juga disebut sebagai telepon mobil nirkabel, ponsel, wairres HP lahir dengan berbagai jenis yang terus berkembang dengan pesat sehingga menambah income bagi dunia bisnis yang bergerak dibidang telekomunikasi dan telepon seluler. Mungkin kita bertanya-tanya tentang hubungan antara komputer, internet dan telepon seluler dalam dunia teknologi informasi saat ini, secara sederhana dapat

dijelaskan

hubungan

ketiga

perangkat

tersebut

adalah

dalam

mengoperasikan internet kita harus membutuhkan perangkat komputer sebagai alat untuk mengoperasikan internet begitu pula dengan telepon seluler yang Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

merupakan jaringan telekomunikasi yang dihubungkan pada

komputer untuk

mendapatkan jaringan internet. Pada perkembangan teknologi saat ini, orang dapat mengakses internet meskipun kita berada dikendaraan, perangkat yang digunakan adalah komputer yang disebut laptop yang

disambungkan ke jaringan telekomunikasi telepon

seluler dengan penggunaan teknologi CDMA (Circuit Division Multiple akses) yang dikenal dalam layanan Generasi ketiga, 3G. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dalam Pasal 1 angka 2 jika dihubungkan dengan telepon seluler maka dapat dikatakan bahwa telepon seluler merupakan salah satu alat telekomunikasi. Penggunaan telepon seluler di era globalisasi saat ini, dapat dilihat sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting dalam Gaya hidup, going mobile sangat dibutuhkan, di mana orang ingin menghubungi dan dihubungi di manapun berada, menyebabkan telepon seluler menjadi alat yang wajib untuk dimiliki dan dibawah kemana saja oleh setiap orang. Peningkatan pemilikan atas telepon seluler memperlihatkan bahwa alat yang digunakan dalam proses komunikasi sekunder

ini, selain

merupakan barang mewah juga merupakan barang wajib untuk dimiliki. Dari hal tersebut secara langsung dapat dikatakan bahwa telepon seluler sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang apalagi bagi mereka yang mempunyai pekerjaan baik dibidang pemerintahan, pendidikan, bisnis,

dsbnya. Akan tetapi seiring

dengan perkembangan kecanggihan teknologi tersebut selain memberi dampak positif juga memberikan dampak negatif.


Dampak negatif tersebut adalah beruapa kejahatan-kejahatan seperti penipuan dan pencurian dengan menggunakan telepon seluler. 25 Modus kejahatan ini sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang berbunyi : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu

sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan

mempergunakan

susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk

menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun." 26 Modus kejahatan ini sebagai tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi : “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Kejahatan penipuan dengan menggunakan telepon seluler melalui salah satu layanan SMS (Short Message Service) telah banyak memakan korban yaitu masyarakat pengguna telepon seluler dan juga kejahatan mencuri pulsa telepon yang penggunanya masyarakat. Sebagaimana data dalam tulisan

sebelumnya

25

Surat kabar, pubrik opini, “Modus Kejahatan penipuan ini ditinjau dari hukum pidana materilnya” edisi 19 - 22 November 2003 26 Ricardus Eko Indrajit. E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya. PT Elek Media Komputindo. Jakarta, 2001 Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

tercatat dari data Exelcom yang disampaikan pada pelaksanaan dialog tanggal 20 Agustus 2002 tentang penipuan melalui telepon seluler di

Jakarta, yang

menghadirkan ahli hukum komunikasi Hinca IP. Panjaitan, Kepala

Dinas

Penerangan Polda Metro Jaya Anton Bachrul Alam, General Manager Customer Service Exelcom Wardhani Soedjono dan Dyah Tari dari Yayasan

Lembaga

Konsumen (YLKI) terungkap pada periode Januari sampai dengan Juli 2002 terdapat 3.000 pengguna telepon seluler yang mengadukan aksi penipuan. Umumnya pengguna telepon seluler itu nyaris menjadi korban Dilain pihak bahwa mungkin pembuat Undang-undang telah memikirkan bahwa untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi apalagi dalam dunia teknologi telekomunikasi, media, dan informatika atau disingkat teknologi Telematika saat ini,

keterangan ahli sangat dibutuhkan untuk

memberikan pendapatnya berdasarkan

keahlian yang dimilikinya untuk dapat

membuktikan bahkan menyelesaikan kasus-kasus pidana yang terjadi. Dapat diberikan contoh dalam kasus-kasus kemajuan teknologi ini adalah apa yang dinamakan dengan Cybercrime yang sering juga dikenal dengan kejahatan dunia maya. Dalam hal kejahatan cyber di bidang telekomunikasi pemerintah telah melindungi dengan ketentuan Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yang teraplikasi pada Pasal 7 ayat 1 undang-undang no 36 tahun 1999 menyebutkan bahwa:


Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi : a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi; c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Sedangkan perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidananya terkait dengan Pasal 7 ayat 1 undang-undang ini terdapat pada Pasal 22 (perbuatan yang dilarang) dan Pasal 50 (ketentuan pidana) Undang –undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu: Pasal 22 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi : a. akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau b. akses ke jasa telekomunikasi; dan atau c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Ketentuan pidana Pasal 22 Pasal 50 “Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.


B. Pengertian melawan hak dan tanpa hak Dilihat dari maksud yang terkandung di dalam kedua macam istilah tersebut terhadap dipelaku, sebenarnya tidak terdapat perbedaan pengertian. “Melawan hak” artinya sipelaku telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan melawan hak orang lain, dimana sebenarnya perbuatan tertentu tersebut hanya boleh dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan. Sedangkan “tanpa hak” menunjukkan bahwa sipelaku tidak memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan bersangkutan. Dengan demikian makna dari kedua istilah tersebut terhadap sipelaku adalah sama, yaitu bahwa sipelaku seharusnya tidak melakukan suatu perbuatan baik secara melanggar hak orang lain, maupun tanpa ia sendiri mempunyai hak untuk melakukan perbuatan bersangkutan. Dalam teori hukum perdata, sejak semula telah terdapat suatu anggapan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan secara “melawan hak” orang lain, merupakan prbuatan yang melawan hukum. Kemudian anggapan tersebut meluas yaitu bahwa suatu perbuatan yang berlawanan dengan “kepatuhan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain”, juga dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan sipelaku yang tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan bersangkutan. Berarti dapat disebut sebagai perbuatan “melawan hukum”.


Dari uraian singkat diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan demikian perbuatan sipemakai pesawat telepon yang mempergunakan nomor sambungan telepon orang lain sebagaimana telah dikemukakan, berdasarkan teori ilmu hukum perdata dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang “melawan hukum”. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa : “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Kemudian ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata menyebutkan bahwa : “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.” Dari bunyi ketentuan kedua pasal tersebut, jelas bahwa pemakai pesawat telepon sebagaimana dikemukakan, dapat dikenakan sanksi perdata sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal bersangkutan, baik perbuatannya itu dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaiannya. Dalam hal ini, maka sipemakai wajib memberikan ganti kerugian kepada sipemilik nomor sambungan telepon yang telah dirugikannya.


C. Klasifikasi perbuatan manipulasi pulsa telepon ditinjau dari teori Ilmu Hukum Pidana a. Ajaran Mengenai sifat Melawan Hukum Dalam teori ilmu hukum pidana, aliran mengenai sifat melawan hukum” dibedakan antara sifat melawan hukum secara formil dengan sifat melawan hukum secara materiel. Penganut ajaran “sifat melawan hukum secara formil” berpendapat bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum” apabila perbuatan tersebut ternyata memenuhi semua unsure tindak pidana (delik) yang tertulis secara tegas di dalam suatu pasal mengenai perbuatan bersangkutan. Sedangkan penganut ajaran “sifat melawan hukum secara materiel” berpendapat bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan “melawan hukum” tidaklah selalu harus memenuhi semua unsur delik sebagaimana tercantum di dalam suatu pasal perundang-undangan pidana, akan tetapi suatu perbuatan yang “bertentangan dengan kepatuan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat baik terhadap pribadi maupun terhadap harta benda” juga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang “melawan hokum”. Berdasarkan

pendapat

dari

penganut

ajaran

“Materiele

wederrechtelijkheid” tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa apa yang dimaksudkan sebagai “perbuatan melawan hukum pidana maupun dalam teori ilmu hukum perdata mempunyai pengertian yang sama, dimana dalam teori ilmu hukum

perdata

disebut

sebagai

onrechtmatigedaad”

sebagaimana

telah

dikemukakan. Dengan demikian maka perbuatan manipulasi pulsa telepon


tersebut, dalam teori ilmu hukum pidana juga dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Dengan dapat dianggapnya perbuatan manipulasi pulsa telepon tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum pidana, maka pertanyaan yang timbul yaitu apakah dengan demikian terhadap pelakunya juga dapat dikenakan sanksi pidana? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu harus diperhatikan adanya asas-asas dan ajaran-ajaran yang dianut dalam teori ilmu hukum pidana. Asas utama yang perlu diperhatikan adalah asas legalitas sebagaimana telah dikemukakan. Berdasarkan asas legalitas, terhadap pelaku dari perbuatan manipulasi pulsa telpon tersebut, jelas tidak dapat dikenakan sanksi pidana, karena perbuatan terssebut tidak terdapat perumusannya di dalam salah satu pasal KUHP yang berlaku sekarang. Ajaran

“materials

wederrechtelijkheid”

telah

menghasilkan

suatu

kesimpulan bahwa perbuatan manipulasi pulsa telpon tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hokum dalam bidang hokum pidana. Namun “materiele wederrechtelikheid” itu sendiri dibedakan dalam dua macam yaitu “materiele wederrechtelijkheid” yang bernilai “positif” dan yang bernilai “negatif”. “Materiele wederrechtelijkheid” bernilai “positif” yaitu apabila suatu perbuatan ternyata bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat baik terhadap pribadi maupun harta benda, namun perundang-undangan pidana merumuskan mengenai perbuatan tersebut. Perbuatan Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

manipulasi pulsa telepon adalah termasuk di dalamnya, maka dengan demikian untuk pemidanaannya harus memperhatikan kembali asas legalitas. “Materiele wederrechtelijkheid” bernilai “negatif” yaitu apabila suatu perbuatan dirumuskan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana, namun ternyata perbuatan itu tidak bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat baik terhadap pribadi maupun harta benda. Sedangkan perbuatan

manipulasi telepon sebagaimana dimaksud

merupakan kebalikan dari pernyataan diatas. Dengan demikian melalui beberapa pendekatan tersebut, belum diperoleh suatu jawaban atas pertanyaan mengenai dapat atau tidak dapatnya pelaku manipulasi telepon itu dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya. 27 b. Interpertasi atau penafsiran dalam teori hukum pidana Dalam bidang hukum pidana juga diperolehkan

mempergunakan

interpertasi ataupun penafsiran sebagaimana dalam bidang hukum lainnya, kecuali penggunaan “analogi”. Larangan penggunaan “analogi” tersebut juga tersirat dari bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHPidana (asas legalitas). Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan, bahwa asas legalitas menghendaki ketentuan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana itu, telah ada terlebih dahulu sebelum perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang.

27

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1985 Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

Dalam hal suatu perbuatan yang mirip dengan perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan undang-undang, berdasarkan asas legalitas ketentuan itu tidak dapat dipergunakan sebagai dasar pemidanaan bagi perbuatan yang hanya mirip tersebut. Mengenai larangan dipergunakannya “analogi” dalam bidang hukum pidana bahwa sebaiknya tidak diterapkan secara mutlak, namun dapat dipertimbangkan penggunaannya secara terbatas sesuai dengan kasus yang sedang diselesaikan. Sedangkan apabila larangan tersebut diterapkan secara mutlak, maka jelas bahwa berbagai tindak pidana yang muncul pada masa sekarang tidak dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan KUHPidana yang sekarang berlaku. Suatu contoh kasus yang penyelesaiannya menghasilkan perbedaan pendapat dari para sarjana hukum mengenai apakah penyelesaian tersebut mempergunakan “analogi” ataukah tidak adalah putusan Hoge Read Belanda tahun 1923 mengenai pemakaian aliran listrik tanpa izin. Pemakai aliran listrik tersebut dipidana karena dianggap telah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 362 KUHP. Beberapa unsur tindak pidana dalam ketentuan Pasal 362 KUHP disebutkan antara lain unsure “mengambil” dan unsure “barang”. Apabila berpegang pada asas legalitas, maka di dalam perbuatan sipemakai aliran listrik diatas tidak dapat unsur “mengambil” dan “barang”. Namun karena kemudian diakuinya “perluasan penafsiran” mengenai pengertian barang yang meliputi pula “barang tidak berwujud”

(misalnya “jasa”), dan juga perluasan penafsiran

mengenai pengertian “mengambil” yang tidak lagi selalu harus terjadinya Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

sentuhan secara fisik, maka akhirnya ketentuan Pasal 362 KUHP itu dapat diterapkan terhadap pelaku pemindahan arus listrik tanpa hak tersebut. Mengenai hal tersebut diatas kiranya tidak perlu pembahasan terlalu panjang, yang jelas pada akhirnya pelaku pemindahan arus listrik tanpa hak, walaupun pemindahan itu tanpa “mengambil suatu barang” ternyata dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP, yaitu sebagai pelaku tindak pidana “pencurian”. Apapun alas an yang dipergunakan Hoge read Belanda dalam putusannya terhadap kasus pemindahan arus lisrik tanpa hak tersebut sebagai tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP), konstruksi hukum itu akhirnya dapat diterima oleh semua pihak. Bahkan sekarang telah menjadi ketentuan yang tercantum dalam Surat Daftar Pemakaian Arus Listrik pada setiap pelanggan, yang mengancam dengan sanksi pidana bagi pemakai arus lisrik tanpa izin dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Adapun mengenai”pulsa telepon” yang dapat menghasilkan “jasa” dalam bidang telekomunikasi, kiranya juga dapat diartikan sebagai b. Barang yang tidak berwujud b. Sebagai suatu yang mempunyai nilai ekonomis. Kemudian cara pengambilan pulsa telepon dapat dimasukkan ke dalam “mengambil” sebagaimana yang telah diperluas penafsirannya yaitu dengan tanpa memegang ataupun memindahkan sesuatu barang secara fisik. Dengan demikian apabila perluasan penafsiran mengenai pemakai pulsa telepon tanpa hak tersebut dapat diterima, maka kiranya tidak akan menjadikan persoalan untuk menerapkan ketentuan Pasal 362 KUHP terhadap pelaku Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

manipulasi pulsa telepon itu, apabila dapat tertangkap dan terbukti atas perbuatannya. Dalam hal ini memang kekuatannya “terbatas” dengan “pulsa telepon” yang jumlah ataupun kekuatannya “tidak terbatas”. Andaikata “Pulsa telepon” itu dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak terbatas jumlahnya, karena berapapun banyaknya jumlah pulsa telepon yang dipergunakan

oleh

seseorang,

pihak

lain

masih

akan

tetap

dapat

mempergunakannya juga tanpa harus khawatir akan kehabisan pulsa, maka dalam hal demikian tampaklah perbedaannya dengan arus listrik sebagaimana telah diuraikan diatas. Dengan demikian sekalipun seseorang itu telah mempergunakan pulsa telepon tanpa hak, sepintas tampak bahwa perbuatan tersebut tidak akan mengurangi hak ataupun mengambil milik siapapun dalam penggunaan pulsa telepon tersebut, karena pihak lain masih tetap dapat mempergunakannya dengan sepuas-puasnya.

D. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian pulsa telepon sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia Kejahatan dalam bidang Teknologi Informasi secara umum terdiri dari dua kelompok. Pertama, kejahatan biasa yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat bantunya. Dalam kejahatan ini, terjadi peningkatan modus dan operandi dari semula menggunakan peralatan biasa, sekarang telah memanfaatkan Teknologi Informasi. Dampak dari kejahatan biasa yang telah menggunakan Teknologi Informasi ternyata cukup serius, terutama bila dilihat dari jangkauan dan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

Kedua, Seluruh jenis kejahatan baik yang telah diatur maupun yang diatur di luar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang terbukti dilakukan oleh setiap orang dengan memanfaatkan Teknologi Informasi . Adapun saknsi yang dikenakan bagi pelaku pencurian pulsa telepon haruslah telebih dahulu mengetahui unsur-unsur,pasal-pasal yang terkait serta sanksi-sanksi pidana maupun denda dari modus operandi pencurian pulsa telepon yang bermacam-macam cara yaitu:

MODUS OPERANDI Membangun VOIP ( voice over internet protocol ) terlarang

Pembobolan jaringan telekomunikasi pada perusahaan telekomunikasi untuk mencuri pulsa

Penggandaan nomor telepon sesuler

KLASIFIKASI PASAL PERBUATAN penggelapan jasa 372 KUHP telekomunikasi pencurian pulsa telepon 362 KUHP pemalsuan kartu telepon

263 KUHP

pembobolan jaringan

pengerusakan

22, U-U No.36 thn 1999 ttg Telekomunikasi 406 KUHP

pencurian pulsa telepon

362 KUHP

pencurian pulsa telapon

362 KUHP

pemalsuan nomor

263 KUHP 19.23 dan 24 U-U no.36 tahun 1999 ttg telekomunikasi

SANKSI PIDANA DENDA 4 tahun penjara 5 tahun penjara 6 tahun penjara 6 tahun penjara

Rp.600 juta

2 tahun 8 bulan penjara 5 tahun penjara 5 tahun penjara 6 tahun penjara 1 tahun penjara


Rp.100 juta

Cara berkelompok TRIPARTIT dan TELECONFERNCES

Menipu pengguna telepon

penggelapan jasa telekomunikasi

372 KUHP 22, U-U No.36 thn 1999 ttg Telekomunikasi

pencurian pulsa

362 KUHP

5 tahun penjara

penipuan

378 KUHP

pencurian pulsa telepon

362 KUHP

4 tahun penjara 5 tahun penjara 6 tahun penjara

22, U-U No.36 thn 1999 ttg Telekomunikasi Mencuri pulsa dengan cara menyuntik kabel telepon

Penipuan melalui sms

4 tahun penjara 6 tahun penjara

pengerusakan

406 KUHP

2 tahun 8 bulan penjara -

memasuki wilayah orang tanpa izin pencurian pulsa

551 KUHP 362 KUHP

5 tahun penjara

penipuan

378 KUHP

pencurian pulsa.

362 KUHP

4 tahun penjara 5 tahun penjara


Rp.600 juta

Rp.600 juta

2. Rp.225

BAB III KEJAHATAN DI BIDANG KOMUNIKASI DAN PENANGGULANGGANNYA DI INDONESIA

A. Azas dan Tujuan Teknologi Informasi Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi begitu pesat, sehingga memungkinkan diterapkannya cara-cara baru yang lebih efisien untuk produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Proses inilah yang membawa manusia ke dalam Masyarakat atau Ekonomi Informasi. Asas

kehati-hatian

berarti

para

pihak

yang

bersangkutan

harus

memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun pihak lain dalam menyelenggarakan informasi elektronik dan transaksi elektronik. Asas itikad baik berarti para pihak yang bertransaksi tidak bertujuan untuk secara sengaja mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut; Asas legalitas berarti memberikan suatu landasan hukum sehingga transaksi elektronik dan tanda tangan elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraan transaksi elektronik dan tanda tangan elektronik mendapatkan pengakuan hukum dalam pengadilan; Asas manfaat berarti bahwa penyelengaraan transaksi elektronik dan tanda tangan elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Asas netral teknologi berarti penyelenggaraan transaksi elektronik dan tanda tangan elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi di masa mendatang. Tujuan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kesetaraan dimata hukum antara dokumen yang berisi informasi elektronik dengan dokumen tertulis yang berbasiskan kertas. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: 1) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia 2) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; 4) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. 28

28

Ricardus Eko Indrajit. E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya. PT Elek Media Komputindo. Jakarta, 2001, hal 73 Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

B. Tindak Pidana Teknologi Informasi dan Komunikasi Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan barang/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia sangat beraneka ragam dan dapat dibedakan atas berbagai macam kebutuhan. Dengan adanya bermacam-macam dan berbagai jenis kebutuhan tersebut maka setiap manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa barang maupun jasa. Dalam era informasi, keberadaan suatu informasi mempunya arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, serta merupakan suatu kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individual maupun organisasi. Sekarang ini dijumpai ketergantungan yang semakin meningkat terhadap informasi. Perubahan bentuk masyarakat menjadi suatu masyarakat informasi (information society) memicu perkembangan teknologi informasi (information technology revolution) menjadi kian pesat sehingga terciptalah perangkatperangkat informatika yang semakin canggih dan jaringan sistem informasi yang kian rumit dan handal, serta mampu memenuhi permintaan semua lapisan masyarakat. Undang - undang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi ini berlaku terhadap setiap orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atau negara lain yang mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut.


Delik tentang pencurian dalam dunia maya termasuk salah satu delik yang paling populer diberitakan media masa. Pencurian disini tidak diartikan secara konvensional yakni tentang perbuatan mengambil barang secara nyata. Dalam kasus pencurian di Internet, barang yang dicuri yakni berupa data digital baik yang berisikan data transaksi keuangan milik orang lain maupun data yang menyangkut soft ware (program) ataupun data yang menyangkut hal-hal yang bersifat rahasia dan juga dalam kasus pencurian pulsa, barang yang dicuri berupa pulsa dengan cara biaya telepon dibebankan kepemilik telepon yang asli. Delik pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP dan variasinya diatur dalam Pasal 363 KUHP, yakni tentang pencurian dengan pemberatan; Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan, Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 tentang pencurian dikalangan keluarga (delik aduan). Pasal 362 KUHP berbunyi : “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Menurut hukum pidana, pengertian benda diambil dari penjelasan Pasal 362 KUHP yaitu segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, (misalnya listrik) dan mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Data atau program yang tersimpan di dalam media penyimpanan disket atau sejenisnya yang tidak dapat diketahui wujudnya dapat berwujud dengan cara menampilkan pada layar penampil komputer (screen) atau dengan cara mencetak pada alat Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

pencetak (printer) juga dengan saluran telepon. Dengan demikian data, program komputer atau saluran teleponyang tersimpan dapat dikategorikan sebagai benda seperti pada penjelasan Pasal 362 KUHP. Untuk Indonesia, regulasi hukum cyber menjadi bagian penting dalam sistem hukum positif secara keseluruhan. Pemerintah perlu segera menuntaskan Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk dibuatkan PP (Peraturan Pemeritah) agar Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat segera dijalankan, mengingat aktivitas penggunaan dan pelanggarannya telah demikian tinggi. Regulasi ini merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat demi terciptanya kepastian hukum. UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri dalam hal materi dan muatannya telah dapat menjawab persoalan kepastian hukum menyangkut tindak pidana carding, hacking dan cracking, dalam sebuah bab tentang perbuatan yang dilarang dimuat ketentuan yang terkait dengan penyalahgunaan teknologi informasi, yang diikuti dengan sanksi pidananya. Demikian juga tindak pidana dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini diformulasikan dalam bentuk delik formil, sehingga tanpa adanya laporan kerugian dari korban aparat sudah dapat melakukan tindakan hukum. Hal ini berbeda dengan delik materil yang perlu terlebih dulu adanya unsur kerugian dari korban. 29 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan satu upaya penting dalam setidaknya dua hal: 29

Mieke Komar Kantaatmadja, CYBERLAW : Suatu Pengantar, (Bandung : ELIPS, 2001).


(1) pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin. Diklasifikasikannya

tindakan-tindakan

yang

termasuk

kualifikasi

pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan Teknologi Informasi (TI) disertai sanksi pidananya termasuk untuk tindakan carding, hacking dan cracking. (1) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi bagian hidup manusia yang tidak dapat dipisahkan. Keberadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) membuat hidup kita menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Aktivitas yang terkait dengan pekerjaan, pendidikan, hingga hiburan terkait erat dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK). 30

Menyusun

dokumen

elektronik,

melakukan

penghitungan, mengirim dan membaca e-mail, berselancar di internet, chatting merupakan aktivitas sehari-hari yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Tidak ada satupun organisasi atau perusahaan yang tidak menggunakan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kegiatannya, bahkan bagi sebagian mereka, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sudah menjadi bagian utama pelaksanaan kegiatan. Perkembangan Teknologi Informasi (TI) dan khususnya juga Internet ternyata tak hanya mengubah cara bagaimana seseorang berkomunikasi, mengelola data dan informasi, melainkan lebih jauh dari itu mengubah bagaimana 30

Mieke Komar Kantaatmadja, Ibid, hlm 34


seseorang melakukan bisnis. Banyak kegiatan bisnis yang sebelumnya tak terpikirkan, kini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan model-model bisnis yang sama sekali baru. Begitu juga, banyak kegiatan lainnya yang dilakukan hanya dalam lingkup terbatas kini dapat dilakukan dalam cakupan yang sangat luas, bahkan mendunia. Namun, lebih dari itu, perubahan-perubahan yang terjadi juga dinilai sangat revolusioner. Munculnya bisnis dotcom, meski terbukti sebagian besar mengalami kegagalan, tetapi sebagian besar lainnya mengalami keberhasilan, dan sekaligus ini dianggap fenomenal. Karena selain itu merupakan sesuatu yang sama sekali baru, dimensinya pun segera mendunia. Di sisi lain, perkembangan Teknologi Informasi dan Internet ini, juga telah sangat mempengaruhi hampir semua bisnis di dunia untuk terlibat dalam implementasi dan menerapkan berbagai aplikasi. Banyak manfaat dan keuntungan yang bisa diraih kalangan bisnis dalam kaitan ini, baik dalam konteks internal (meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi), dan eksternal (meningkatkan komunikasi data dan informasi antar berbagai perusahaan pemasok, pabrikan, distributor) dan lain sebagainya. 31

31

Mohd. Gempita, Kejahatan Bidang Telekomunikasi Dampaknya Terhadap Masyarakat dan Negara, makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Kejahatan di Bidang Telekomunikasi dan Penanggulangannya di Indomesia,” diselanggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum UNDIP dengan PT. Telkom, di Semarang, 25 April 1996 Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

Adapun

kejahatan

teknologi

informasi

selalu

berkaitan

dengan

komputerisasi adalah: A. Kejahatan Komputer Sebelumnya kita perhatikan dulu bahwa komputer membawa banyak pengaruh dalam kehidupan manusia saat sekarang ini. Komputer memiliki banyak dampak yang menguntungkan dalam masyarakat ketika digunakan untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan dan sosial. Aplikasi sosial yang dapat digunakan dalam komputer seperti diagnosa kedokteran, CAT, rencana program pemerintahan, kontrol kualitas dan pelaksanaan undang-undang. Komputer bisa digunakan untuk mengontrol kejahatan melalui bermacammacam pelaksanaan undang-undang atau hukum yang mengizinkan penegak hukum untuk mengidentifikasi dan bertindak cepat untuk bukti dari kejahatan. Komputer juga digunakan untuk memantau tingkat polusi udara dan air,secara garis besar di bawah ini akan dijelaskan secara ringkas tentang palanggaran hukum di dunia maya : 1. Pelanggaran Isi Situs Web

a) Pornografi Merupakan pelanggaran yang paling banyak terjadi, dengan menampilkan gambar, cerita ataupun gambar bergerak.Contoh : Situs-situs porno.


b) Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran ini berupa :

1. Memberikan fasilitas download gratis. 2. Menampilkan gambar-gambar yang dilindungi tanpa izin pembuat gambar 3. Merekayasa gambar atau foto hasil karya orang lain tanpa izin.

Contoh : Penyebaran lagu lewat internet merugikan pemegang Hak Cipta 2. Kejahatan dalam Perdagangan secara Elektronik (E-Commerce)Penipuan Online Ciri-cirinya yaitu harga produk yang banyak diminati sangat rendah, penjual tidak menyediakan nomor telepon, tidak ada respon terhadap pertanyaan melalui e-mail, menjanjikan produk yang sedang tidak tersedia.Contoh :BernersLee, yang secara luas dikenal sebagai penemu web ketika bekerja di European Organisation for Nuclear Research (Cern) pada tahun 1980 an sampai tahun 1990 an, mengatakan kepada The Daily Telegraph sebuah situs yang ia kunjungi dengan maksud untuk membeli hadiah Natal ternyata adalah palsu."Hal terburuk yang pernah terjadi pada saya adalah ketika saya bermaksud membeli hadiah Natal dari sebuah perusahaan online yang terlihat sebagai perusahaan yang bonafit di internet namun ternyata mereka benar-benar perusahaan palsu," ungkapnya kepada koran The Daily Telegraph.


a) Penipuan Pemasaran Berjenjang Online Ciri-cirinya yaitu dengan mencari keuntungan dari merekrut anggota dan menjual produk secara fiktif.Contoh : Pada surat kabar Pikiran Rakyat berjudul ‘Seorang Mojang Bandung Menghasilkan Ribuan Dolar US Dari Internet.’ Juga disebutkan bahwa Anne Ahira (25) gadis itu telah berpenghasilan US$ 3.000 – 5.000 setiap bulan (Ia menjual produk paket-paket training).

Pada bulan Agustus 2005, Anne yang pernah mendapat Piagam Kartini 2005 itu menyatakan bahwa bisnisnya rontok dan menyalahkan perusahaan yang diikutinya dan menganggap bahwa ia senasib dengan ratusan downline yang merugi di bawahnya. Inilah gambaran jelas mengenai salah satu bentuk bisnis Multi Level Marketing (MLM) yang ibarat fatamorgana kelihatannya menjanjikan namun kenyataannya menipu.

b) Penipuan Kartu Kredit Cirinya yaitu terjadi biaya misterius pada tagihan kartu kredit untuk produk atau layanan internet yang tidak pernah dipesan oleh pemilik kartu kredit.Contoh :BOSTON — Informasi setidaknya dari 45.7 juta kartu kredit and debit yang telah dicuri oleh ahli komputer yang memperoleh akses ke TJX’s customer information dalam pelanggaran keamanan yang memberi discount kepada para pengecer yang telah ditutup.


3. Pelanggaran Lainnya

a) Recreational Hacker

Yaitu hacker tingkat pemula yang umumnya bertujuan hanya intuk menjebol suatu system dan menunjukkan kegagalan atau kurang andalnya system keamanan pada suatu perusahaan.Contoh :Digigumi (Grup Digital) adalah sebuah kelompok yang mengkhususkan diri bergerak dalam bidang game dan komputer. Digigumi ini menggunakan teknik-teknik hexadecimal untuk mengubah teks yang terdapat di dalam game. Contohnya, game Chrono Trigger berbahasa Inggris dapat diubah menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, status Digigumi adalah hacker, namun bukan sebagai perusak.

b) Cracker atau Criminal Minded Hacker Mempunyai motivasi untuk mendapatkan keuntungan, melakukan sabotase sampai pada menghancurkan data, Contoh :dilumpuhkannya beberapa saat situs Yahoo.com,

eBay.com,

Amazon.com,

Buy.com,

ZDNet.com,

CNN.com,

eTrade.com dam MSN.com karena serangan bertubi-tubi dari cracker dengan teknik Distributed Denial of Service (DDoS). Serangan yang dilancarkan pada bulan Februari 2000 tersebut sempat melambatkan trafik Internet dunia sebesar 26 persen.

c)

Political Hacker


Merupakan suatu situs web dalam usaha menempelkan pesan atau mendiskreditkan lawannya.Contoh :Usaha untuk kampanye anti Indonesia pada masalah Timor Timur yang dipelopori oleh Ramos Horta dan kawan-kawan sehingga situs Departemen Luar Negeri Republik Indonesia sempat mendapat serangan yang diduga keras dari kelompok anti integrasi sebelum dan setelah jajak pendapat tentang Referendum Timor Timur tahun 1999 lalu.

d) Denial of Service Attack (DoS)

Penyerangannya dilakukan dengan cara membanjiri data yang besar yang akan mengakibatkan akses ke suatu situs web menjadi lambat atau macet.Contoh :dilumpuhkannya beberapa saat situs Yahoo.com, eBay.com, Amazon.com, Buy.com, ZDNet.com, CNN.com, eTrade.com dam MSN.com karena serangan bertubi-tubi dari cracker. Serangan yang dilancarkan pada bulan Februari 2000 tersebut sempat melambatkan trafik Internet dunia sebesar 26 persen.

e)

Viruses

Program pengganggu (malicious) perangkat lunak dengan melakukan penyebaran virus yang dapat menular melalui aplikasi internet, ketika akan diakses oleh pemakai. Sebelum ditemukan internet, pola penularan virus oleh hackers hanya bisa melalui floppy disk. Akan tetapi dengan berkembangnya internet dewasa ini, virus dapat bersembunyi di dalam file dan downloaded oleh user (pemakai) bahkan menyebar pula melalui kiriman e-mail.Hampir kebanyakan varian dari virus import berbasis script ini menggunakan icon mirip seperti folder. Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

Virus ini memiliki kemampuan untuk melakukan auto update ke beberapa situs, seperti yang dilakukan oleh salah satu variannya, Autoit.CA, yang banyak dilaporkan. Ia juga dapat memanfaatkan Yahoo! Messenger sebagai media perantara penyebarannya dengan mengirimkan pesan berisi link ke setiap contact person yang ada di Y!M korban.Contoh 1 :Pihak produsen software yang memproduksi piranti induk (master) dari permainan (games), film dan lagu dapat kehilangan profit atau keuntungan karena karyanya dibajak melalui download dari internet dan dikopi ke dalam bentuk CD-ROM yang selanjutnya diperbanyak secara ilegal atau tanpa seizin penciptanya melalui video caset decoder (vcd), compact disc (cd), play station dan cassete recorder.Contoh 2 :Pemalsuan piranti lunak adalah sebuah masalah yang luas dan serius.

BSA tahun 2005 dan IDC Global Software Piracy Study mengestimasi bahwa industri piranti lunak mengalami kerugian sekitar 31 milyar dolar AS setahun akibat pembajakan; pemalsuan piranti lunak memberikan kontribusi yang signifikan pada gambaran ini.

f)

Phising

Yaitu suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan indormasi sensitive, seperti kata sandi dan kartu kredit, dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi, seperti e-mail atau pesan instan. Istilah ini muncul dari kata bahasa Inggris fishing (‘memancing’), dalam hal ini berarti memancing informasi Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

keuangan dan kata sandi pengguna.Contoh: dengan meng-klik link yang diminta, kita akan dibawa ke website e-banking dan diminta memasukkan username dan nomor pin ke website palsu (samara website bank asli).

g) Perjudian ( Gambling ) Yang biasa juga di sebut sebagai Internet gambling biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan sport atau kasino melalui Internet. Kadangkadang juga digunakan untuk tempat iklan di Internet bagi taruhan sport lewat telepon. Online game yang sesungguhnya sebetulnya jika seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui Internet. Hal ini biasanya untuk tipe-tipe game seperti lotere, bingo, keno.

h) Cyber Stalking Cyberstalking

yaitu

tindakan

menjelek-jelekkan

seseorang

dengan

menggunakan identitas seseorang yang telah dicuri sehingga menimbulkan kesan buruk terhadap orang tersebut. Dengan mengetahui identitas, orang tersebut akan difitnah dan hancurlah nama baiknya. Contoh dari kejahatan ini adalah penggunaan password e-mail kemudian mengirimkan e-mail fitnah kepada orang lain.Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer mengemukakan bahwa pengertian kejahatan komputer adalah segala aktifitas tidak sah yang memanfaatkan komputer untuk tidak pidana . Sekecil apapun dampak atau akibat yang ditimbulkan dari penggunaan komputer secara tidak sah atau ilegal merupakan suatu kejahatan.Departemen kehakiman Amerika Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

menyatakan bahwa penyalahgunaan komputer dibagi dua bidang utama. Pertama, penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan, seperti pencurian. Kedua, komputer tersebut merupakan obyek atau sasaran dari tindak kejahatan tersebut, seperti sabotase yang menyebabkan komputer tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.Semua perumusan atau batasan yang diberikan mengenai kejahatan komputer (computer crime) atau penyalahgunaan komputer (computer misuse) secara umum dapat disimpulkan sebagai perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai alat/sarana untuk melakukan tidak pidana atau komputer itu sendiri sebagai objek tindak pidana. Dan dalam arti sempit kejahatan komputer adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan teknologi komputer yang canggih.

Dilihat dari definisi-definisi di atas ada beberapa subtansi dari kejahatan komputer atau penyalahgunaan komputer yang hendak dibahas, yaitu :

A) Akses

tidak

sah

dan

Penggunaan

secara

tidak

sah

(unauthorized access and unauthorized use) Isu utama dalam pembahasan akses secara tidak sah (unauthorized access) adalah hacking , yang dikenal juga dengan sebutan computer trespass, yaitu tindakan yang melanggar hukum apapun bentuk alasan dan motivasinya. Tidak jarang tindakan ini disertai dengan penipuan, pencurian, penggelapan, atau pengrusakan. Hacking sebagai salah satu kejahatan di komputer telah memiliki sejarah perjalanan yang panjang. Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

Bermula diakhir perang dunia II sampai dengan tahun 60-an komputer masih merupakan barang langka, hanya departemen dan organisasi-organisasi besarlah yang mempunyai komputer. Pada awalnya beberapa orang mahasiswa yang berasal dari Institute of Technology (MIT) di Massachusets melakukan eksperimen dengan menggunakan komputer institutnya. Mereka melakukan penyusupan-penyusupan dalam menggunakan komputer dengan maksud agar penggunaan komputer tersebut dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Para mahasiswa tersebut membuat program yang bertujuan mengoptimalkan fungsi dan kerja komputer dan membantu pengembangan bahasa LISP karya John McCarthy.

B) Penipuan dan pencurian informasi (fraud and information theft)

Contoh – contoh kejahatan komputer

1. Pencurian uang, 2. Virus komputer, 3. Layanan pencurian, 4. Pencurian jasa, 5. Pencurian data dalam program, 6. Memperbanyak program, 7. Mengubah data, 8. Pengrusakan program, 9. Pengrusakan data. Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

C) Pelanggaran- pelanggaran (associated offence) Sedangkan contoh pelanggaran-pelanggaran adalah sebagai berikut : pelanggaran terhadap kebebasan ,pelanggaran terhadap undang – undang atau hukun internasional,sistem informasi dan kejahatan komputer

D) Objek Penyerangan dalam Komputer Komputer sebagai sistem mempunyai beberapa bagian. Bagian-bagian dari komputer menimbulkan luasnya kemungkinan terjadinya pelanggaran komputer atau kejahatan komputer. Berikut merupakan bagian dari sistem komputer yang mungkin diserang.

1. Perangkat keras (Hardware) Adalah bagian dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh oleh manusia. Perangkat keras terdiri dari terminal komputer, printer, external modem, scanner, mouse,pointing device, disk, tape drives, dll.

2. Perangkat Lunak (Software) Perangkat lunak adalah seperangkat instruksi yang ditulis oleh manusia untuk memberi perintah bagi komputer untuk melakukan fungsinya. Pada dasarnya ada dua bagian dari perangkat lunak yaitu operating sistem ( perangkat lunak yang sudah ditulis di pabrik yang berfungsi sebagai penengah antar perangkat keras dengan perangkat lunak yang ditulis oleh pemakai komputer) dan Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

program aplikasi (program yang ditulis dan diterjemahkan oleh language software untuk menyelesaikan suatu aplikasi tertentu. Ada dua cara untuk bisa mendapatkan program aplikasi yang dibutuhkan, yaitu dengan mengembangkan program aplikasi sendiri atau membelinya.

3. Data Dapat dipersamakan bahwa data seperti darah yang menjadi tanda kehidupan seseorang begitupula dengan data yang menjadi sumber kehidupan suatu organisasi. Data dalam organisasi menghimpun berbagai macam informasi dalam perusahaan, seperti data jumlah barang, data perjanjian, data keuangan,dll. Apabila sesorang mencuri data dari suatu organisasi artinya ia mencuri aset perusahaan tersebut, sama seperti ia mencuri uang atau perlengkapan.

4. Komunikasi Komunikasi bertempat di network. Network membentuk jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem komputer yang dihubungkan dengan jalur transmisi alat komunikasi membentuk satu sistem. Dengan network, komputer satu dapat menggunakan data di komputer lain, dapat mencetak laporan komputer lain, dapat memberi berita ke komputer lain walaupun berlainan

area.

Network

merupakan

cara

yang

sangat berguna untuk

mengintegrasikan sistem informasi dan menyalurkan arus informasi dari satu area ke area lainnya. Sedangkan internetwork menghubungkan satu atau lebih network.


Internet adalah jaringan global yang menghubungkan ribuan jaringan komputer independen dari berbagai belahan dunia. Terhubungnya komputer ke dalam berbagai network membuka peluang diserangnya informasi yang tersimpan dalam komputer tersebut. Cracker dapat menggunakan satu komputer dalam network untuk menghubungi network yang lain serta merusak sistem dan network yang terhubung tersebut. Craker dapat berpindah dari satu network ke network yang lainnya untuk menyulitkan terdeteksi diri atau keberadaannya.

e)

Istialah pelaku dalam kejahatan teknologi

1. Hacker Hacker adalah sebutan untuk orang atau sekelompok orang yang memberikan sumbangan bermanfaat untuk dunia jaringan dan sistem operasi, membuat program bantuan untuk dunia jaringan dan komputer.Hacker juga bisa di kategorikan perkerjaan yang dilakukan untuk mencari kelemahan suatu system dan memberikan ide atau pendapat yang bisa memperbaiki kelemahan system yang di temukannya.

Para hacker biasanya melakukan penyusupan-penyusup an dengan maksud memuaskan pengetahuan dan teknik. Rata - rata perusahaan yang bergerak di dunia jaringan global (internet) juga memiliki hacker. Tugasnya yaitu untuk menjaga jaringan dari kemungkinan perusakan pihak luar "cracker", menguji jaringan dari kemungkinan lobang yang menjadi peluang para cracker mengobrak - abrik jaringannya, sebagai contoh : perusahaan asuransi dan auditing "Price Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

Waterhouse". Ia memiliki team hacker yang disebut dengan Tiger Team. Mereka bekerja untuk menguji sistem sekuriti client mereka.

a. Hirarki / Tingkatan Hacker Hacker mempunyai tingkatan-tingkatan, tiap tingkatan di bedakan dengan kemampuan dan ilmu yang dimiliki sang hacker.

1.Elite Ciri-ciri : mengerti sistem operasi luar dalam, sanggup mengkonfigurasi & menyambungkan jaringan secara global, melakukan pemrogramman setiap harinya, effisien & trampil, menggunakan pengetahuannya dengan tepat, tidak menghancurkan data-data, dan selalu mengikuti peraturan yang ada. Tingkat Elite ini sering disebut sebagai ‘suhu’.

2.Semi Elite Ciri-ciri : lebih muda dari golongan elite, mempunyai kemampuan & pengetahuan luas tentang komputer, mengerti tentang sistem operasi (termasuk lubangnya), kemampuan programnya cukup untuk mengubah program eksploit.

3.Developed Kiddie


Ciri-ciri : umurnya masih muda (ABG) & masih sekolah, mereka membaca tentang metoda hacking & caranya di berbagai kesempatan, mencoba berbagai sistem sampai akhirnya berhasil & memproklamirkan kemenangan ke lainnya, umumnya masih menggunakan Grafik User Interface (GUI) & baru belajar basic dari UNIX tanpa mampu menemukan lubang kelemahan baru di sistem operasi.

4.Script Kiddie Ciri-ciri : seperti developed kiddie dan juga seperti Lamers, mereka hanya mempunyai pengetahuan teknis networking yang sangat minimal, tidak lepas dari GUI, hacking dilakukan menggunakan trojan untuk menakuti & menyusahkan hidup sebagian pengguna Internet.

5.Lammer Ciri-ciri : tidak mempunyai pengalaman & pengetahuan tapi ingin menjadi hacker sehingga lamer sering disebut sebagai ‘wanna-be’ hacker, penggunaan komputer mereka terutama untuk main game, IRC, tukar menukar software prirate, mencuri kartu kredit, melakukan hacking dengan menggunakan software trojan, nuke & DoS, suka menyombongkan diri melalui IRC channel, dan sebagainya. Karena banyak kekurangannya untuk mencapai elite, dalam perkembangannya mereka hanya akan sampai level developed kiddie atau script kiddie saja.

b. Dua Jenis Kegiatan Hacking Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

1. Social Hacking, yang perlu diketahui : informasi tentang system apa yang dipergunakan oleh server, siapa pemilik server, siapa Admin yang mengelola server, koneksi yang dipergunakan

jenis

apa

lalu

bagaimana

server

itu

tersambung

internet,mempergunakan koneksi siapa lalu informasi apa saja yang disediakan oleh server tersebut, apakah server tersebut juga tersambung dengan LAN di sebuah organisasi dan informasi lainnya

2. Technical Hacking, merupakan tindakan teknis untuk melakukan penyusupan ke dalam system, baik dengan alat bantu (tool) atau dengan mempergunakan fasilitas system itu sendiri yang dipergunakan untuk menyerang kelemahan (lubang keamanan) yang terdapat dalam system atau service. Inti dari kegiatan ini adalah mendapatkan akses penuh kedalam system dengan cara apapun dan bagaimana pun.

Cracker Cracker adalah sebutan untuk mereka yang masuk ke sistem orang lain dan cracker lebih bersifat destruktif, biasanya di jaringan komputer, mem-bypass password atau lisensi program komputer, secara sengaja melawan keamanan komputer, men-deface (merubah halaman muka web) milik orang lain bahkan hingga men-delete data orang lain, mencuri data dan umumnya melakukan cracking untuk keuntungan sendiri, maksud jahat, atau karena sebab lainnya Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

karena ada tantangan. Beberapa proses pembobolan dilakukan untuk menunjukan kelemahan keamanan sistem.

Perbedaan Hacker dan Cracker

Hacker 1.Mempunyai kemampuan menganalisa kelemahan suatu sistem atau situs. Sebagai contoh : jika seorang hacker mencoba menguji situs Yahoo! dipastikan isi situs tersebut tak akan berantakan dan mengganggu yang lain.

Biasanya hacker melaporkan kejadian ini untuk diperbaiki menjadi sempurna.

2.Hacker mempunyai etika serta kreatif dalam merancang suatu program yang berguna bagi siapa saja.

3. Seorang Hacker tidak pelit membagi ilmunya kepada orang-orang yang serius atas nama ilmu pengetahuan dan kebaikan.

Cracker 1. Mampu membuat suatu program bagi kepentingan dirinya sendiri dan bersifat destruktif atau merusak dan menjadikannya suatu keuntungan. Sebagia contoh : Virus, Pencurian Kartu Kredit, Kode Warez, Pembobolan Rekening Bank, Pencurian Password E-mail/Web Server.

2.Bisa berdiri sendiri atau berkelompok dalam bertindak. Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

3. Mempunyai situs atau cenel dalam IRC yang tersembunyi, hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya.

4. Mempunyai IP yang tidak bisa dilacak.

5. Kasus yang paling sering ialah Carding yaitu Pencurian Kartu Kredit, kemudian pembobolan situs dan mengubah segala isinya menjadi berantakan. Sebagai contoh : Yahoo! pernah mengalami kejadian seperti ini sehingga tidak bisa diakses dalam waktu yang lama, kasus clickBCA.com yang paling hangat dibicarakan tahun 2001 lalu. Akibat yang Ditimbulakan oleh Hacker dan Cracker

Hacker : membuat teknologi internet semakin maju karena hacker menggunakan keahliannya dalam hal komputer untuk melihat, menemukan dan memperbaiki kelemahan sistem keamanan dalam sebuah sistem komputer ataupun dalam sebuah software, membuat gairah bekerja seorang administrator kembali hidup karena hacker membantu administrator untuk memperkuat jaringan mereka.

Cracker : merusak dan melumpuhkan keseluruhan sistem komputer, sehingga data-data pengguna jaringan rusak, hilang, ataupun berubah.

j)

SPAM


Dari wikipedia, Spam istilah lainnya junk mail merupakan penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengguna web Bentuk berita spam yang umum dikenal meliputi: spam surat elektronik, spam instant messaging, spam Usenet newsgroup, spam mesin pencari informasi web (web search engine spam), spam blog, spam berita pada telepon genggam, spam forum Internet, dan lain lain.

Spam ini biasanya datang bertubi-tubi tanpa diminta dan sering kali tidak dikehendaki oleh penerimanya. Beberapa contoh lain dari spam ini bisa berupa surat elektronik berisi iklan, sms pada telepon genggam, berita yang masuk dalam suatu forum newsgroup berisi promosi barang yang tidak terkait dengan aktifitas newsgroup tersebut, spamdexing yang mendominir suatu mesin pencari (search engine) untuk mencari popularitas bagi suatu URL tertentu, ataupun bisa berupa berita yang tak berguna dan masuk dalam suatu blog, buku tamu situs web, dan lain-lain.

a.

Tujuan orang-orang yg tidak kita kenali mengirim spam diantaranya adalah:

1. Media publikasi dan promosi 2. Media pishing untuk menggaet si penerima spam.


3. Media penyebaran

virus & worm.Dampak dari spam ini

adalahWaktu terbuang untuk mengidentifikasi dan membuang email sampah in 4. Harddisk menjadi penuh karna isi spam (sampah) yg tak terpakai 5. Biaya koneksi ke ISP membengkak akibat SPAM. 6. Virus - Trojan menyusup dalam e-mail SPAM bisa menjadi maslah yang besar. b. Untuk mengatasi spam langkah2 yang bisa diambil adalah 1. Memakai antivirus yang mendukung anti spam. 2. Memberi filter untuk spam pada router ato server email dan smacamnya. 3. Gunakan firewall bawaan OS dan personal firewall. 4. Aktifkan anti-relay atau non aktifkan relay sistem pada server email. 5. Gunakan fasilitas mail filtering yang ada di Outlook Expre

k) SpyWare Spyware dan Adware adalah suatu program (software) yang sengaja dibuat dan disebarluaskan oleh para produsen pembuatnya dan disebarluaskan di internet agar mereka bisa mengintai semua aktifitas orang lain di internet, khususnya pada saat mereka sedang melakukan browsing. Jika program yang mereka buat ( terdapat spyware / adware) sudah tertanam dan aktif di komputer seseorang, maka Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

mereka akan mudah melakukan berbagai hal yang pada intinya akan merugikan pengguna internet. adi spyware itu bisa di ibaratkan dia adalah parasit pada sebuah komputer.

a. Tanda-tanda umum terdapat spyware Ada beberapa gejala umum yang bisa dirasakan oleh pengguna computer apabila parasit yang bernama SPYWARE dan ADWARE sudah benar-benar menginfeksi, yaitu :

1. Kinerja Computer akan terasa lambat, terutama setelah terhubung dengan internet. 2. Browser ( Mozilla FireFox, Internet Explorer, Opera Browser, Netscape dll ) terkadang atau seringkali macet ( hang / crash ) pada saat akan membuka halaman web tertentu. 3. Alamat situs yang sudah di-set secara default sering berubah. 4. Terkadang browser terbuka dengan sendirinya secara massal dan langsung mengakses situs tertentu. 5. Pengaruh (resiko/akibat) yang ditimbulkan Spyware dan Adware

Karena Spyware dan Adware itu digolongkan sebagai sebuah parasit, maka kedua jenis parasit versi computer ini juga memiliki prinsip hidup yang moderat, sama seperti prinsip hidup parasit yang sebenarnya, yaitu demi kelangsungan hidupnya parasit tidak ingin berbuat berbuat yang menyebabkan matinya organisme yang ditumpanginya, sebab jika organisme yang ditumpanginya mati Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

maka ia juga akanikut mati :d Hal ini berarti bahwa meskipun computer kita sudah dijangkiti Spyware dan Adware. kehadiran mereka sidalam system computer tidak akan sampai membuat computer hancur, rusak, data-data hilang ataupun meledak

b. Ada beberapa pengaruh ataupun resiko yang di akibatkan oleh spyware dan Adware, antara lain 1. Kinerja Computer akan menjadi lambat meskipun specs computer kita sudah serba lux dan canggih 2. Apabila kita terhubung ke Internet, maka semua informasi yang kita ketik, khususnya via web, akan mudah ditangkap (intercepted) oleh orang lain.Ini sangat berbahaya bagi yang sering melakukan transaksi online. 3. Mereka ( pihak yang membuat kedua parasit tadi ) dapat membuat link dalam bentuk icon yang berisi alamat-alamat situs yang tidak resmi (unauthorized sites) dan meletakkannya ke desktop computer kita. 4. Dalam hal ini, tujuan mereka tentu saja jahat, yaitu agar kita melakukan click link tadi dan masuk kedalam perangkap mereka 5. Selain membuat link pada desktop, mereka juga bisa dengan mudah menambahkan daftar alamat-alamat situs yang tidak resmi kedalam menu Internet Favorites pada browser kita. 6. Semua aktifitas yang terjadi pada browser akan terlacak dan termonitor ( tracked and monitored) Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

7. Selain membuat dan meletakkan link dalam bentuk icon, mereka juga bisa seenaknya meng-attach toolbar dan searchbar yang tidak kita kehendaki pada browser kita 8. Semua informasi penting yang menyangkut diri kita dapat mereka jual atau disebarluaskan ke pihak lain. 9. Default homepage dan semua setting pada browser kita dapat dibajak ( hijacked ).Koneksi internet akan sangat lambat.

c. Membuang dan Perbaiki Komputer dari Spyware dan Adware ada banyak cara untuk membersihkan computer kita dari Spyware dan Adware. Dan untuk mendiagnosanya anda dapat melakukannya secara tepat, seperti : 1. Membuka windows explorer masuk kedalam C:Program Files dan periksa apakah ada folder-folder aneh didalam hardisk anda. 2. Masuk kedalam Control Panel, klikganda (double-click) icon add/remove programs. 3. Periksa apakah ada program-program aneh yang sudah terinstal didalam hardisk anda. perlu diingatterkadang spyware terdapat didalam sebuah Program. 4. Buka tombol Start-Run, dari dalam kotak dalog run, ketik MSCONFIG lalu akhiri dengan mengkiklik tombol OK, pada kotak dialog MSCONFIG(System Configuration Utility), klik tab Startup,


periksa apakah ada program-program aneh yang dijalankan secara otomatis pada sesi start-up. B. KEJAHATAN KOMUNIKASI 1. KEJAHATAN TELEPON

PENCURIAN PULSA Banyak cara bagi pelaku kejahatan untuk mendapatkan hasil dengan cara mrugikan orang lain. Melihat kemajuan teknologi yang semakin maju dengan pesat sehingga sekarang pulsa telepon yang dikategorikan kedalam barang tidak berwujudpun dapat diambil secara tidak sah atau tanpa izin atau yag disbut mencuri. Ada beberapa cara dalam melakukan kjahatan pencurian pulsa ini sebagai berikut:

1. Membangun VOIP terlarang Pelaku membangun suatu jaringan yaitu VOIP (voice over internet protocol),dengan adanya VOIP ini pelaku dapat memberikan suatau jasa telepon Internasional namun dengan tarif local dengan membuat kartu telepon dan dijual kekonsumen tanpa ada izin dari perusahaan telekomunikasi dan departemen yang terkait.


2. Membobol/mengakses jaringan perusahaan jasa telekomunikasi tanpa sepengetahuan perusahaan jasa tersebut. Pelaku

membobol/mengakses

jaringan

perusahaan

telekomunikasi,kemudian mengambil pulsa dan mengirimkannya ke jaringan yang dipunyai pelaku seperti telepon selular atau internet yang kita akses. 3. Penggandaan Nomor telepon Pelaku dengan keahlianya membuat kartu telepon dan mengisi kartu teleon tersebut

dengan

nomor

yang

sudah

terdaftar

di

perusahaan

telekomunikasi,sehingga nomor tersebut menjadi ganda,dan pembayaran telepon dari nomor yang ganda dibebankan ke nomor telepon yang asli,sehingga merugikan yang mempunyai nomor asli. 4. Menipu konsumen telepon Modus operandi ini pelakunya adalah orang dalam dari perusahaan telekomunikasi,seperti telkom dengan cara memutus jaringan teleopon konsumen dan menyambungkanya ke jaringan lain seperti jasa telekomunikasi yaitu warung telepon (wartel) yang dimiliki sendiri oleh pegawai perusahaan telekomunikasi tersebut dan biaya wartel tersebut dibebankan ke jaringan telepon konsumen. 5. Penipuan melalui layanan SMS ( short massage servis ) Pelaku mengirimkan SMS kepemilik telepon seluler dengan kata-kat sehingga konsumen mengikuti perintah yang ada di SMS dan setelah diikuti barulah pulsa pemilik telepon seluler tersebut di ambil. Hal diatas hanya beberapa modus operandi pelaku yang hingga sekarang di temukan, sehingga jelas bahwa kejahatan cyber khususnya dalam hal pencurian Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

pulsa ini pelakunya memeiliki ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi yang tinggi yang membuat kejahatan ini tidak semua atau sembarang orang yang melakukannya.

2. KEJAHATAN AKSES KOMUNIKASI FRAUD TELEKOMUNIKASI

Yaitu kecurangan yang sengaja dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak jujur atau tidak sah menurut hukum, sebuah penipuan, korupsi (termasuk memanfaatkan fasilitas orang lain), atau penyalahgunaan wewenang (termasuk pembocoran rahasia)”.Contoh :Fraud Telekomunikasi Meskipun cara untuk melakukan fraud telekomunikasi terus menerus berubah, namun untuk memberikan gambaran seperti apa bentuk fraud yang terjadi pada jaringan telekomunikasi maka berikut beberapa contoh bentuk fraud yang ditemukan di beberapa negara :

1. Clip On fraud : dilakukan dengan cara memparalel pair kabel telepon orang lain atau telepon umum secara phisik.

2. Automated Attendant Fraud : (salah satu jenis PBX fraud) Automated attendant adalah salah satu feature yang dimiliki oleh PBX untuk membimbing panggilan yang masuk agar dapat berhubungan dengan extension yang dituju. Fraudster yang mengetahui sifat-sifat feature ini dapat mencari kelemahannya


untuk dapat memperoleh dial tone dari PSTN dan kemudian digunakan untuk panggilan ke nomor yang diinginkan.

3. Subscription Fraud : bentuk fraud yang dilakukan dengan memanipulasi data pribadi pada saat pengajuan sambungan telepon, sehingga jumlah pemakaian pulsa yang besar (biasanya dibisniskan/ditawarkan kepada orang lain dengan harga yang relatif murah) tidak dapat ditagihkan karena dia telah berpindah tempat sebelum tagihan datang. Di negara maju pun yang telah menerapkan management fraud mengidentifikasikan bahwa jenis fraud ini cukup besar. Biasanya pada bulan-bulan pertama berlangganan, dia berlaku sebagai pelanggan yang baik-baik dengan jumlah biaya pemakaian yang sedang dan pembayaran tepat waktu.

4. Cloning Fraud : adalah salah satu bentuk fraud telepon cellular, dilakukan dengan penyadapan (merekam) ESN (Electronic Serial Number) dan MIN (Mobile Identification Number) kepunyaan orang lain dan menggunakannya pada pesawat gandaan/paralel ilegal, dengan demikian tagihan akan dibebankan kepada pemilik yang sah.

5. Social Engineering Fraud : kegiatan fraud yang dilakukan dengan menggunakan keuletan fraudster untuk memperoleh informasi rahasia, kode akses atau password yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan panggilan. Fraud ini kebanyakan dilakukan di tempat-tempat sosial yang menggunakan PBX, seperti asrama atau rumah sakit. Misalnya mengaku sebagai kepala asrama atau dokter kepada operator dan ingin melakukan panggilan keluar. Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

6. Call Forwarding Fraud : fraud ini dilakukan pada telepon yang mempunyai fasilitas call forwarding. Dengan keahliannya fraudster memperoleh password sipelanggan resmi untuk dapat melakukan forwarding ke nomor lain yang diinginkan. Selanjutnya fraudster menawarkannya kepada pemakai terutama untuk pangilan interlokal atau internasional dengan biaya yang lebih murah.

C.

Kesengajaan

ataupun

Kelalaian

terhadap

seseorang yang

melakukan tindak pidana pencurian pulsa telepon. A. Setiap delik umumnya terdiri dari dua unsur pokok yaitu : 1) Unsur pokok subyektif yaitu dipenuhi unsur kesalahan yang dapat berupa : (a) Kesengajaan (dolus) yang bentuknya : (1) Sengaja berinsaf kemungkinan. (2) Sengaja berinsaf kepastian. (3) Sengaja sebagai tujuan/maksud.

(b) Kealpaan/kelalaian (culpa) (1) Alpa yang ringan (Levis), tidak hati-hati (tidak berinsaf kemungkinan). (2) Alpa yang berat (Lata), dapat menduga akibat perbuatan itu (berinsaf kemungkinan).

2) Unsur pokok obyektif terdiri dari : (a) Perbuatan manusia (positif atau negatif) (b) Menimbulkan akibat membahayakan, merusak /menghilangkan kepentingan/ kepentingan

yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan,

kemerdekaan, harta milik / benda, kehormatan dan sebagainya.

(c) Keadaan-keadaan yang dibedakan : (1) Keadaan sebelum/saat perbuatan dilakukan. Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

(2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

(d) Sifat dapat dihukum berkenaan dengan hukum. (1) Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan dari hukuman. (2) Sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum ( larangan atau perintah). Kecanggihan ilmu Pengetahuan dan Teknologi saat ini semakin berkembang dengan pesat, hal tersebut juga telah membawa perkembangan yang signifikan terhadap dunia teknologi informasi. Dapat kita lihat dengan adanya internet

sebagai media yang sangat penting dalam bidang informasi dan

telekomunikasi. Kehadira kartu telepon juga sangan terkait dengan kejahatan telepon sebagai alat untuk

dipergunakan dalam mengakses jaringan internet dan alat

komunikasi jarak jauh sehingga dieluruh penjuru dunia dimana jaringan telekomunikasi dapat dijangkau. Tidak ketinggalan juga seiring dengan perkembangan internet dan komputerisasi ,telepon selular atau sering juga disebut sebagai telepon mobil nirkkabel,ponsel ,wairres HP,dngan berbagai jenis perkembangan ini memunculkan juga berbagai jenis kejahatan,karena income yang tinggi dari perkembangan teknologi itu sendiri membuat orang-orang yang sangat pintar dalam hal kegiatan cyber dengan sengaja melakukan kejahatankejahatan untuk mendapatkan sesuatu tanpa hak dan ilegal serta merugikan orang lain.


Dari modus kejahatan penipuan dengan menggunakan salah satu layanan SMS dan juga pencurian pulsa dapat dikatakan bahwa kejahatan ini sudah sangant canggih. Dari kecanggihan inilah maka hubungan antara komputer,internet dan telepon selular sanagt etar dalam dunia teknologi informasi saat ini. Kegiatan yang dilakukan secara sengaja ataupun lalai dari kejahatan ini utamanya untuk mengambil keuntungan dari apa yang dimiliki orang lain sehingga sangat merugikan pihak-pihak yang terkait didalamnya. Kesengajaan dalam kejahatan ini sudah jelas memenuhi unsur kesalahan karena dilakukan dengan sengaja bertujuan atau dengan suatu maksud tertentu yang pelaku telah mengetahui bahwa perbuatanya sudah melaggar hukum dan merugikan orang lain. Dari unsur-unsur ini maka si pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya.


D. Penanggulangan kejahatan di bidang komunikasi Penanggulangan terhadap cybercrime dalam bentuk hacking dan juga dalam bentuk penyadapan saluran pulsa telepon perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, yakni meliputi pembangunan kultur, struktur dan subtansi hukum pidana. Dalam hal ini kebijakan hukum pidana menduduki posisi yang strategis dalam pengembangan hukum pidana modern. Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris policy atau dalam bahasa Belanda politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam mengelolah, mengatur atau menyelesaikan urusanurusan publik, masalah- masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). Oleh karena itu istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Marc Ancel menyatakan, bahwa modern criminal science terdiri dari 3 (tiga) komponen,

yakni

criminology,

criminal

law dan

penal

policy.

Menurut

pandangannya, penel policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya pada pembuat undangundang, tetapi juga pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Dengan demikian yang Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

dimaksudkan peraturan hukum positif (the positive rules) adalah peraturan perundang-undangan pidana. Dalam kaitannya dengan jenis kejahatan ini, maka kebijakan hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan: 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui (in welk opzicht de bestaande straf bepalingen herzien dienen te worden); 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana (wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrad verkomen); 3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus

dilaksanakan

(hoe

de

opsporing,

vervolging,

berechting

en

tenuitvoerlegging van straffen dient te verloppen). 32 Penangulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum (law enforcement), oleh Karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum. Proses pembuatan undang-undang pidana bertujuan memberikan perlindungan masyarakat (social defence) dan mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Berdasarkan tujuan di atas diharapkan sistem hukum pidana yang ada dapat mengantisipasi keadaan normlessness untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Kejahatan hacking sebagai sebuah kejahatan baru memberikan sebuah pemahaman terhadap keberadaan

32

Mieke Komar Kantaatmadja, CYBERLAW : Suatu Pengantar, (Bandung : ELIPS, 2001).


hukum pidana kita. Disatu sisi penerapannya terbentur asas legalitas, sedangkan di sisi lain kepastian hukum dan rasa keadilan wajib untuk dipenuhi. Asas legalitas (principle of legality) sebagai dasar pemidanaan menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu

dalam

perundang-undangan.

Hal

ini

bertujuan

untuk

memberikan

perlindungan hukum bagi warganegara terhadap kekuasaan tanpa batas dari pemerintah. Kebijakan hukum pidana (tataran aplikatif) sangat dipengaruhi sistem hukum yang berlaku saat ini. Hukum pidana Indonesia yang ada saat ini dan pengembangan ke depan dipengaruhi oleh tradisi hukum civil law. Politik hukum yang cenderung mengarah pada tradisi civil law mengandung konsekuensi sebagai berikut: 1. Peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara teliti dan lengap sehingga diharapkan mampu menjangkau semua permasalahan yang timbul. 2. Asas legalitas ditempatkan sebagai landasan yang bersifat fundamental dan dalam pelaksanaannya harus dijunjung tinggi tanpa kecuali. Operasionalisasi

peraturan

perundang-undangan

diupayakan

seoptimal

mungkin untuk menangani berbagai kasus yang bervariasi dengan pendekatan penafsiran (interpretasi). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hacking dapat ditempuh dengan pembaharuan hukum pidana, pada hakekatnya adalah suatu upaya untuk melakukan re-orientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio filosofik dan sosio cultural masyarakat Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

Indonesia yang melandasi kebijakan social, kebijakan criminal dan kebijakan penegakan hukum Indonesia. Indonesia saat ini sedang melakukan langkah-langkah kebijakan harmonisasi dengan negara-negara lain, khususnya dalam lingkungan ASEAN menyangkut masalah cybercrime. Antisipasi masalah cybercrime tidak hanya melalui penyusunan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh tim gabungan Depkominfo dengan perguruan tinggi, namun juga berusaha mengkaji lagi Undang –undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi apakah masih sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dan juga mengantisipasinya dalam penyusunan konsep KUHP baru. Kebijakan sementara ditempuh di dalam konsep KUHP baru tahun 2006 adalah sebagai berikut: Konsep KUHP tahun 2006 memperluas dan memberi kejelasan definisi tentang beberapa aspek yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah cybercrime. Pengertian “barang” (Pasal 174 Konsep KUHP tahun 2006) di dalamnya termasuk benda tidak berwjud berupa data dan program komputer, jasa telepon/telekomunikasi/jasa komputer. P  engertian “anak kunci” (Pasal 178 di Konsep KUHP tahun 2006 ) dalamnya termasuk kode rahasia, kunci komputer, kartu magnetic, signal yang telah deprogram untuk membuka sesuatu.


Pengertian “surat” (Pasal 188 Konsep KUHP tahun 2006) termasuk data tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetic, media penyimpan komputer atau penyimpan data elektronik lainnya; Pengertian “ruang” (Pasal 189) termasuk bentangan atau terminal komputer yang dapat diakses dengan cara-cara tertentu; sistem komputer; Pengertian jaringan “telepon” (Pasal 191 Konsep KUHP tahun 2006) termasuk jaringan komputer atau sistem komunikasi komputer. Pengertian-pegertian ini menjelaskan bahwa konsep KUHP baru tidak hanya berupaya mengantisipasi masalah cybercrime maupun computer crime melainkan juga berupaya mengantisipasi telecommunication crime. Berikut ini cara penanggulangannya : a. Mengamankan sistem Tujuan yang nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Pengamanan sistem secara terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisasikan kemungkinan perusakan tersebut. Membangun sebuah keamanan sistem harus merupakan langkah-langkah yang terintegrasi pada keseluruhan subsistemnya, dengan tujuan dapat mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah unauthorized actions yang merugikan. Pengamanan secara personal dapat dilakukan mulai dari tahap instalasi sistem sampai akhirnya menuju ke tahap pengamanan fisik dan pengamanan data. Pengaman Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

akan adanya penyerangan sistem melaui jaringan juga dapat dilakukan dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, Telnet dan pengamanan Web Server. b. Penanggulangan Global The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) telah membuat guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan computer-related crime, dimana pada tahun 1986 OECD telah memublikasikan laporannya yang berjudul Computer-Related Crime : Analysis of Legal Policy. Menurut OECD, beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah : 1) melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. 2) meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. 3) meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan,

investigasi dan penuntutan perkara-perkara

yang

berhubungan dengan cybercrime. 4) meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. 5) meningkatkan kerjasama antarnegara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime.


c. PERAN POLISI Dengan semakin maraknya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan membawa pengaruh yang besar terhadap kehidupan dan kebudayaan yang ada di masyarakat. Karena pada dasarnya kemajuan dan perkembangan berdampak positif dan negatif. Untuk mengantisipasi kemajuan dan perkembangan jaman yang dibawa ke arah negatif maka dalam hal ini, peran para aparat penegak hukum khususnya Polri sangat dituntut untuk lebih tegas dalam menegakkan hukum dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Banyak faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya mengungkap pencurian pulsa tersebut terutama di pihak penyidik dalam hal ini kepolisian sehigga membuat kepolisisan seperti tidak mengerti akan kejahatan yang dihasilkan dari kegiatan cyber.

Tindak pidana cybercrime cukup marak di Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia menyadari betul kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang bersifat borderless ini. Untuk sementara ini, perhatian terutama diarahkan pada tindak pidana credit card fraud atau yang populer dengan istilah carding. Kendala yang Dihadapi Penyidik Perangkat hukum yang memadai Undang-undang atau perangkat hukum positif adalah instrument terakhir dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penyidikan karena penerapan delikAde Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

delik hukum yang salah akan mementahkan penyidikan yang dilakukan.Walaupun penyidiknya sudah mampu dan memahami profil dan budaya para hacker/preker, teknikteknik serta modus operandi para hacker/preker, serta sudah didukung oleh laboratorium yang canggih sekalipun. Kemampuan penyidik Secara umum penguasaan operasional komputer dan pemahaman terhadap hacking komputer serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tersebut dari para penyidik Polri masih sangat minim. Banyak factor yang mempengaruhi hal tersebut namun dari beberapa faktor tersebut ada yang sangat berpengaruh (determinan). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut: a. Kurangnya pengetahuan tentang komputer dan sebagian besar dari mereka belum menggunakan Internet atau menjadi pelanggan pada salah satu ISP (Internet Service Provider) b. Pengetahuan dan pengalaman para penyidik dalam menangani kasus-kasus cyber crime masih terbatas. Mereka belum mampu memahami teknik hacking, modusmodus operandi para hacker dan profil-profilnya. c. Faktor sistem pembuktian yang menyulitkan para penyidik karena Jaksa (PU) masih meminta keterangan saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) formal sehingga diperlukan pemanggilan saksi/korban yang berada di luar negeri


untuk dibuatkan berita acaranya di Indonesia , belum bisa menerima pernyataan korban atau saksi dalam bentuk faksimili atau email sebagai alat bukti. Fasilitas komputer forensic Untuk membuktikan jejak-jejak para hacker, cracker dan precker dalam melakukan aksinya terutama yang berhubungan dengan program-program dan datadata komputer, sarana Polri belum memadai karena belum ada computer forensik. Fasilitas ini diperlukan untuk mengungkap data-data digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti berupa soft copy (image, program, dsb). Dalam hal ini Polri masih belum mempunyai fasilitas forensic computing yang memadai. Strategi Penyidikan Penyempurnaan perangkat hukum Polri bekerja sama dengan para ahli hukum dan organisasi lainnya yang sangat berkepentingan atau keamanan usahanya tergantung dari kesempurnaan undangundang di bidang cyberspace (pengusaha e-commerce dan banking) sedang memproses untuk merancangnya agar di Indonesi terwujud cyberlaw yang sempurna. Upaya tersebut secara garis besarnya adalah: menciptakan undang-undang yang bersifat lex specialist, menyempurnakan undang-undang pendukungnya dan melakukan sintesa serta analogi yang lebih luas terhadap KUHP. Hal ini dilakukan dengan bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia dan instansi lainnya yang terkait (Telkom).


Mendidik para penyidik Dalam hal menangani kasus cybercrime diperlukan penyidik yang sudah cukup berpengalaman (bukan penyidik pemula), pendidikannya diarahkan untuk menguasai teknis penyidikan dan menguasai administrasi penyidikan serta dasardasar pengetahuan di bidang komputer dan profil hacker. Membangun fasilitas forensic computing Fasilitas forensic computing yang akan didirikan Polri diharapkan akan dapat melayani tiga hal penting, yaitu: a. evidence collection b. forensic analysis c. expert witness Meningkatkan upaya penyidikan dan kerja samainternasional Dalam hal penanganan kasus cyber crime dan kasuskasus penyalahgunaan kartu kredit, Polri telah melakukan koordinasi/joint investigation dengan pihak US Secret Services baik di Semarang maupun di D.I. Yogyakarta . Terhadap kasus-kasus penggunaan nomor-nomor kartu kredit secara tidak sah yang terjadi dan sedang dalam proses penyidikan Polri, tersangka dapat divonis sebagaimana kejahatan yang dilakukannya. Untuk itu, yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: a. Mengadakan penelitian ulang terhadap TKP, para saksi dan berkas-berkas perkara cyber crime yang sedang ditangani oleh para penyidik Polri.


b. Sworn written affidafit/BAP Sumpah untuk saksi dan korban yang berada di luar negeri dilakukan dengan bantuan US Secret Service dan disosialisasikan kepada PU dan pengadilan untuk menjadi alat bukti yang sah dalam proses pengadilan. c. Melakukan koordinasi dengan jaksa pengiriman internasional dalam hal pengungkapan perkara. d. Melibatkan saksi ahli dari AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia ). Upaya Penanggulangan Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan sistem keamanan jaringan daninformasi. b. Memasang kontrol akses untuk menyaring user/pemakai sehingga hanya pemilik saja yang dapat menggunakan jaringan tersebut. c. Melakukan penyaringan terhadap isi dari komunikasi elektronik. d. Mencegah akses ke situs yang tidak berkaitan dengan bidang tugasnya. d. Peran Masyarakat Masyarakat sebagai konsumen dan sekaligus pihak yang dirugikan baik pengguna telepon selular ataupun telepon rumah sangat diharapkan kerja samanya jika masyarakat mengalami kejadian yang membuat hilangnya pulsa di telepon seluler atau membengkaknya tagihan telepon rumah atau seluler padahal konsumen tidak merasa pemakaian telepon yang berlebihan, ada beberapa hal yang harus dilakukan masyarakat sebagai konsumen yaitu : Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

1. Memberikan

komplen/keluhan,klarifikasi

terhadap

perusahaan

jasa

telekomunikasi tersebut bahwa pemakaian pulsa telepon tersebut tidak sebanyak tagihan telepon yang ada. 2. Melaporkan ke YLKI ( yayasan konsumen indonesia ) jika keluhan tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan jasa telekomunikasi. 3. Melaporkan kepihak kepolisian agar tindak pidanya ini langsung di selidiki sehingga tidak berlarut-larut.

e. Membuat Pendeteksi Dini Terjadinya Pencurian Pulsa Pada Pesawat Telepon Pelanggan Pencurian pulsa telepon merupakan hal yang sedang marak akhir-akhir ini. Definisi pencurian pulsa adalah segala macam usaha untuk dapat menggunakan fasilitas telekomunikasi yang disebut telepon tanpa harus mengeluarkan biaya pulsa yang sudah ditentukan atau secara tidak sah. Jenis-jenis pencurian pulsa telepori sangat beragam, namun yang jelas pencurian pulsa telepon tersebut sangat merugikan berbagai fihak yaitu pelanggan telepon dan kantor sentra telepon. Pembuatan alat deteksi pencurian pulsa telepon ini dikhususkan pada kasus pencurian pulsa telepon yang paling sederhana yaitu pencurian dengan pemaralelan jalur telepon kabel milik pelanggan (kabel jalur telepon yang menuju ke pelanggan). Apabila telah terpasang nomor satuan sambungan telepon dan kabel jalur telepon yang menuju suatu tempat baik itu di rumah, kantor atau dimana saja, maka asalkan Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

ada pesawat telepon, setiap orang dapat menggunakan jalur telepon tersebut. Tentu saja penggunaan pulsa telepon itu akan dicatat oleh kantor sentra telepon, tanpa memperdulikan siapa yang menggunakan telepon tersebut. Apabila terjadi pencurian pulsa telepon pada jalur ini, maka akan terjadi pembengkakan tagihan rekening pulsa yang akan sangat merugikan pelanggan yang jalur teleponnya diparalel oleh seseorang secara tidak sah tersebut. Pada jalur telepon terdapat tegangan arus searah (DC) sebesar 50 volt pada saat gagang pesawat telepon diletakkan (on hook), dan bila diangkat arus akan mengalir melalui pesawat telepon dan tegangan jalur akan turun menjadi 6 â€“ 8 volt. Fenomena ini dapat dimanfaatkan untuk membuat sebuah alat pendeteksi terjadinya pencurian pulsa telepon dengan cara pemaralelan jalur telepon, dan selanjutnya alat deteksi akan memberitahukan dan mencegah pencurian pulsa telepon tersebut. Prinsip kerja alat deteksi ini adalah mendeteksi terjadinya penurunan tegangan pada jalur telepon yaitu dan 50 volt menjadi 6 8 volt, dimana hal ini menunjukkan terjadi pengangkatan gagang pesawat telepon dan pesawat telepon yang tersambung pada jalur tersebut (ada 2 kemungkinan, yaitu pesawat telepon pelanggan yang sah atau milik pencuri pulsa). Alat ini juga dilengkapi dengan deteksi hubung singkat dan hubung buka. Alat deteksi ini bekerja secara otomatis sehingga tidak menggangu kinerja pesawat telepon pelanggan dan kantor sentra telepon. Dan segi inovatif hal ini merupakan terobosan baru untuk mempersingkat proses pengaduan pelanggan ke Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

kantor sentra telepon. Sedangkan segi produktifnya pembuatan alat deteksi ini mudah, relatif murah dan komponennya mudah didapatkan di pasaran, dapat diproduksi baik dalam skala industri rumah tangga maupun industri besar dan mempunyai prospek penjualan yang baik sehingga dapat mendatangkan keuntungan. Ke-empat hal diataslah yang harus dilakukan masyarakat agar tidak ada lagi korban dengan masalah pencurian pulsa ini.


BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN PULSA TELEPON

A. Profil Pelaku Pencurian pulsa telepon Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati. 33 Pelaku harus dibantu untuk sadar akan kerugian atau kerusakan yang timbul dan dibantu dalam menunaikan kewajibannya untuk secara maksimal memulihkan kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya. Kesadaran yang muncul, keinginan untuk memulihkan, dan pelaksanaan pemulihan kerugian atau kerusakan diharapkan muncul karena kerelaan dari para pelaku tindak pidana bukan dikarenakan adanya paksaan dari pihak lain, di sisi lain, masyarakat juga mempunyai kewajiban terhadap korban dan pelaku tindak pidana dalam mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat dan menjamin keterbuka luasnya kesempatan bagi para pelaku untuk dapat memperbaiki dan kembali aktif di dalam masyarakat. 34 Karena pelaku merupakan orang-orang yang memiliki keterampilan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat tinggi, namun keahlian mereka disalah 33

Soerjono Soekanto, Pokok – Pokok Sosiologi Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997,

hal 64 34

Syafruddin Kalo, Aspek Kebijakan penegakan dan pengembangan Hukum Pidana, Rineka Cipta Jakarta, 1991, hal 85 Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

gunakan untuk kepentingan yang merugikan orang lain. Kita dapat melihat dari berbagai modus operadi pada kasus-kasus pencurian pulsa telepon semuanya menggunakan alat-alat teknologi informasi seperti komputer untuk mengakses internet, telepon selular dan lain-lain. Penjelasan perbuatan pelaku dengan modusmodus operandi tindak pidana pencurian pulsa telepon adalah sebagai berikut: 1. Membangun VOIP terlarang Pelaku membangun suatu jaringan yaitu VOIP (voice over internet protocol),dengan adanya VOIP ini pelaku dapat memberikan suatau jasa telepon Internasional namun dengan tarif local dengan membuat kartu telepon dan dijual kekonsumen tanpa ada izin dari perusahaan telekomunikasi dan departemen yang terkait. 2. Membobol/mengakses jaringan perusahaan jasa telekomunikasi tanpa sepengetahuan perusahaan jasa tersebut. Pelaku membobol/mengakses jaringan perusahaan telekomunikasi,kemudian mengambil pulsa dan mengirimkannya ke jaringan yang dipunyai pelaku seperti telepon selular atau internet yang kita akses. 3. Penggandaan Nomor telepon Pelaku dengan keahlianya membuat kartu telepon dan mengisi kartu teleon tersebut dengan nomor yang sudah terdaftar di perusahaan telekomunikasi,sehingga nomor tersebut menjadi ganda,dan pembayaran telepon dari nomor yang ganda dibebankan ke nomor telepon yang asli,sehingga merugikan yang mempunyai nomor asli. Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

4. Menipu konsumen telepon Modus operandi ini pelakunya adalah orang dalam dari perusahaan telekomunikasi,seperti telkom dengan cara memutus jaringan teleopon konsumen dan menyambungkanya ke jaringan lain seperti jasa telekomunikasi yaitu warung telepon (wartel) yang dimiliki sendiri oleh pegawai perusahaan telekomunikasi tersebut dan biaya wartel tersebut dibebankan ke jaringan telepon konsumen. 5. Penipuan melalui layanan SMS ( short massage servis ) Pelaku mengirimkan SMS kepemilik telepon seluler dengan kata-kat sehingga konsumen mengikuti perintah yang ada di SMS dan setelah diikuti barulah pulsa pemilik telepon seluler tersebut di ambil. Hal diatas hanya beberapa modus operandi pelaku yang hingga sekarang di temukan, sehingga jelas bahwa kejahatan cyber khususnya dalam hal pencurian pulsa ini pelakunya memeiliki ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi yang tinggi yang membuat kejahatan ini tidak semua atau sembarang orang yang melakukannya.


B. Pertanggungjawaban tindak pidana pencurian Pulsa telepon Berbicara mengenai tanggung jawab, tidak akan terlepas siapa yang tanggung jawab atas sesuatu perbuatan-perbuatan kepada siapa perbuatan dapat dipertanggung jawabkan serta apakah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dimana akibat dari perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang, dapat dipertanggung jawabkan oleh si pembuat. Tidak semua orang yang telah melakukan suatu perbuatan dimana akibat dari perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Misalnya seorang gila melakukan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, bahkan akibat dari perbuatan itu dapat menghilangkan nyawa orang lain. Terhadap orang gila tersebut, akibat dari perbuatan yang ia telah lakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 44 ayat 1 KUHAP yang menyebutkan bahwa barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum. Hal tersebut adalah dapat diterima karena seorang yang gila dalam melakukan perbuatan, dia tidak menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut dan tidak akan pernah mau memikirkan resiko akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya. Dan karena kurang sempurna akalnya tadilah yang menyebabkan seseorang dianggap tidak cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum seperti untuk melakukan suatu perjanjian dengan pihak lain atau


dalam perbuatan-perbuatan hukum lainnya. Bahkan tanggungjawab itu akan hapus meskipun seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum sekalipun. Kalau dirinci secara lebih sederhana, maka tanggungjawab itu meliputi: 1. Tanggung jawab kontraktual atau tanggung jawab berdasarkan adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. 2. Tanggung jawab perundang-undangan atau tanggung jawab berdasarkan adanya suatu perbuatan melanggar hukum. 35 Pengertian tanggung jawab itu sebenarnya cukup luas pengertiannya, dikatakan demikian karena tanggung jawab itu mempunyai pengertian berbeda-beda, tergantung dari pada objek tanggung jawab sendiri. Akan tetapi dapat ditarik suatu pengertian secara umum bahwa pengertian tanggung jawab itu adalah suatu resiko tersebut dapat berupa sesuatu suatu kerugian yang diderita oleh si pembuat atau berupa sesuatu yang harus dijalani oleh si pembuat seperti tanggung jawab seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang akibatnya diatur dalam KUHAP.. Aktivitas pokok dari pencurian pulsa telepon ini pertanggungjawabannya dapat kita lihat dari terpenuhinya unsur- unsur tindak pidana yaitu perbuatan dilakukan dengan sengaja, merugikan orang lain, tanpa hak dan izin memiliki barang milik orang lain terutama pada pulsa yang di curi. Pertanggung jawaban dari tindak pidana ini masih menggunakan pasal-pasal dalam KUHPidana, walaupun ada juga yang dapat dikenakan pasal diluar KUHPidana seperti pada Undang- uandang 35

Siahaan, N.H.T, Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Penerbit Pantai Rei, Jakarta, 2005. hal 52 Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

Telekomunikasi no.36 thun 1999,namun tindak pidana pencurian pulsa ini hal pokonya yaitu pencurian pengaturan pertanggungjawabanya masih mengacu pada KUHPidana yaitu pasal 362 KUHPidana tentang pencurian, karena belum adanya Undang –undang diluar KUHPidana mengatur tindak pidana pencurian pulsa telepon. Sebab-sebab pasal 362 KUHPidana yang digunakan karena yaitu: Adapun mengenai”pulsa telepon” yang dapat menghasilkan “jasa” dalam bidang telekomunikasi, kiranya juga dapat diartikan sebagai b. Barang yang tidak berwujud b. Sebagai suatu yang mempunyai nilai ekonomis. Kemudian cara pengambilan pulsa telepon dapat dimasukkan ke dalam “mengambil” sebagaimana yang telah diperluas penafsirannya yaitu dengan tanpa memegang ataupun memindahkan sesuatu barang secara fisik. Dengan demikian apabila perluasan penafsiran mengenai pemakai pulsa telepon tanpa hak tersebut dapat diterima, maka kiranya tidak akan menjadikan persoalan untuk menerapkan ketentuan Pasal 362 KUHP terhadap pelaku manipulasi pulsa telepon itu, apabila dapat tertangkap dan terbukti atas perbuatannya. Perbuatan –perbuatan pidana lain yang mendukung kegiatan pencurian pulsa telepon tersebut juga yang diatur dalam KUHPidana seperti: Penggelapan pasal 372 KUHPidana Ancaman hukumannya 4 tahun penjara


Penipuan pasal 378 KUHPidana Ancaman hukumannya 4 tahun penjara Pengerusakan pasal 406 KUHPidana Ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan penjara Pemalsuan pasal 263 KUHPidana Ancaman hukumannya 6 tahun penjara Perbuatan –perbuatan pidana lain yang mendukung kegiatan pencurian pulsa telepon tersebut

ada juga yang diatur di luar KUHPidana merupakan kegiatan

cybercrime, karena mengakses langsung kejaringan komputer untuk melakukan pencurian pulsa telepon. Dalam hal kejahatan cyber di bidang telekomunikasi pemerintah telah melindungi dengan ketentuan Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi yang teraplikasi pada Pasal 7 ayat 1 undang-undang no 36 tahun 1999 menyebutkan bahwa: Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi : a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi; c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus. Sedangkan perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidananya terkait dengan Pasal 7 ayat 1 undang-undang ini terdapat pada Pasal 22 (perbuatan yang dilarang)


dan Pasal 50 (ketentuan pidana) Undang –undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi yaitu: Pasal 22 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi : a. akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau b. akses ke jasa telekomunikasi; dan atau c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Ketentuan pidana Pasal 22 Pasal 50 “Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Pasal 19 Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi. Penomoran Pasal 23 (1) Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi ditetapkan dan digunakan sistem penomoran. (2) Sistem penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Pasal 24 Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

Permintaan penomoran oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi diberikan berdasarkan sistem penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. Pasal 48 Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

C. Beberapa contoh kasus Suatu hari Liana Sutrisno, ibu rumah tangga yang tinggal di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, kaget bukan kepalang. Tagihan telepon rumahnya untuk bulan April 2003 tiba-tiba menggelembung jadi Rp 1,8 juta. Biasanya setiap bulan dia cuma membayar sekitar Rp 80 ribu. Ini diketahui dari Heru, anak pertamanya, yang akan membayarnya lewat ATM. "Ma, kok mahal sekali tagihan teleponnya, mungkin salah?" kata sang anak. Karena penasaran, Sutrisno, suaminya, mendatangi Kantor Telkom Sumur Bor, Cengkareng, pertengahan April silam. Hasilnya? Pihak Telkom menyatakan, tak ada kesalahan penagihan. Tak puas dengan keterangan ini, akhirnya Liana mengadu ke Kantor Daerah Telekomunikasi Jakarta Barat. Di sana ibu empat anak ini tambah terkejut. Ternyata yang membuat layanan membengkak adalah tagihan premium call, yang biasa dipakai untuk menjawab kuis, konsultasi, atau mengobrol asyik. Tarif layanan ini memang tinggi, Rp 3.300 per menit, jauh dari tarif Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

pulsa biasa yang sekitar Rp 250 per tiga menit. Liana geleng-geleng karena setelah dicek ke semua anggota keluarganya, tak ada yang memakai layanan mahal itu. "Soalnya, yang menanggung biaya telepon saya itu kan anak saya. Jadi kami tahu diri," ujarnya kepada TEMPO. Yang lebih mengherankan, dalam slip itu juga terdapat tagihan Telkomnet Instan. Padahal, di rumah Liana cuma ada komputer rusak tanpa modem. Jadi tak mungkin dipakai untuk main internet. Kasus yang dialami keluarga Liana ternyata juga menimpa puluhan keluarga lain. Dari tumpukan pengaduan gangguan telepon yang diterima Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) selama Januari hingga September 2002, kasus premium call menduduki peringkat teratas. Jumlahnya mencapai 25 persen dari puluhan pengaduan. Tahun sebelumnya, angkanya lebih besar, sekitar 74,1 persen dari sekitar 81 pengaduan. Dari semua kasus premium call itu, para pengadu merasa tidak pernah memakai layanan tersebut. Lalu siapa yang menyabotnya? Pihak YLKI cenderung menyalahkan pihak Telkom. Paling tidak, menurut Sudaryatmo, pengacara publik lembaga ini, teknologi canggih tidak menjamin bebas dari masalah. Ia menunjuk sebuah kasus tagihan telepon di Depok pada 1999. Di sana ada sebuah keluarga yang tidak mengajukan aplikasi sambungan langsung internasional (SLI) tapi dalam rekening muncul tagihan SLI. Setelah YLKI mengusutnya, pihak Telkom tidak bisa membuktikan adanya aplikasi tersebut. Jadi, "Sistem mereka masih memungkinkan adanya kesalahan," kata Sudaryatmo. Bisa kesalahan, bisa juga kesengajaan. Soalnya, secara teknis memang mungkin saja terjadi pencurian pulsa telepon. Menurut Roy Suryo, pengamat Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

telematika, penggarongan pulsa bisa dilakukan di kotak distribusi telepon. Boks yang dibuka untuk melacak gangguan telepon ini biasanya terletak di sekitar rumah pelanggan. Yang memegang kunci kotak ini tentu saja para petugas Telkom. Hanya, hingga kini tak terdengar ada petugas Telkom yang ditindak. Menurut Edy Satriono, staf Bagian Hubungan Masyarakat Telkom Divisi Regional II Jakarta, memang tidak ada pencurian pulsa dengan cara mengutak-atik kotak tersebut. Apalagi Telkom mengetahui persis petugasnya yang memegang kunci kotak di setiap wilayah. "Kalau ada masalah, bisa dengan mudah diketahui siapa orangnya. Sanksi yang diberikan pun berat bila melakukan hal itu," ujar Edy. Untuk mendeteksi dengan cepat adanya pencurian pulsa, Roy Suryo mengusulkan agar digunakan meteran pencatat tagihan di rumah-rumah pelanggan telepon seperti halnya listrik. Atau bisa juga dengan sistem prabayar. Kata Roy, "Ini lebih adil, sehingga pelanggan tidak dirugikan," kata Roy. Usul itu belum tentu bisa segera dilaksanakan, padahal korban telah berjatuhan. Yang pasti, Nyonya Liana semakin pusing akhir bulan ini. Telepon di rumahnya akan dicabut oleh Telkom bila tagihannya yang selangit itu tak segera dilunasi. 36

36

http://www.Jakartapost.com/cetak/berita.php?id=2008050501412033


Dua Pegawai Bank Diringkus Pelaku Pembobol Jaringan Indosat Makassar, Petugas kepolisian Polresta Makassar Timur berhasil membongkar praktik pembobolan sistem jaringan teknis PT Indosat di Makassar.Dua pelaku; Taufik dan Arfan diamankan di salah satu bank swasta di Makassar, tempat mereka bekerja selama ini, Senin, 3 Maret. Kedua pelaku pembobol jaringan diamankan tim unit khusus Polresta Makassar Timur. Taufik dan Arfan diketahui telah melakukan praktik cyber crim dengan membobol jaringan PT Indosat. Akibatnya, pulsa untuk semua operator di bawah bendera PT Indosat senilai ratusan juta rupiah berhasil diraup pelaku. Kedua pelaku dibekuk di kantornya pukul 15.00 Wita. Selama ini, petugas telah mengendus keberadaan pelaku. Namun, baru sore kemarin, petugas memastikan jika kedua orang tersebut adalah pelaku yang melakukan pencurian dengan menggunakan teknologi. Selain membekuk pelaku, polisi juga berhasil menyita barang bukti berupa alat-alat yang digunakan. Barang bukti yang disita, antara lain; laptop, Modulator DEModulator (modem), dan kabel data.Praktik kriminal di dunia maya itu, tergolong langka di Makassar. Bahkan, modus operandi pencurian yang dilakukan pun termasuk baru, sangat rapi, dan apik. Hal ini dibuktikan dengan cara kerja yang sudah dilakoni pelaku sejak 2000 lalu.


Terbilang, selama tujuh tahun perbuatan tersebut, tidak tercium oleh petugas maupun pihak Indosat sendiri. Informasi yang dihimpun Fajar di Polresta Makassar Timur malam tadi menyebutkan, praktik tersebut awalnya dilakukan oleh Taufik. Taufik yang diketahui bekerja sebagai bagian teknis di kantornya itu memanfaatkan keahliannya di bidang teknologi untuk menjebol akses pulsa PT Indosat. “Saya telah melakukannya sejak tahun 2000. Awalnya saya cuma main-main dengan mengisap pulsa dari Indosat,” beber Taufik kepada penyidik unit khusus Polresta Makassar Timur. Menurut Taufik, dirinya menarik pulsa mulai dari kisaran puluhan ribu hingga ratusan juta rupiah. Aliran pulsa tersebut, diakuinya dikirim pada beberapa orang dekatnya. Bahkan, dalam pengakuannya, ia kerap mengirimkan pulsa hasil curian kepada keluarganya yang ada di Kabupaten Pinrang. Sementara Arfan mengaku mulai mengenal pencurian “halus” tersebut akhir Desember 2007 lalu. Arfan yang memang satu ruangan dengan Taufik, akhirnya juga bisa mengoperasikan metode menembus jaringan Indosat, berkat bantuan Taufik. Sama dengan Taufik, Arfan juga telah meraup pulsa puluhan juta dari perbuatannya itu. “Jika dihitung-hitung, pulsa yang kami ambil sudah mencapai Rp200 juta,” ujar Taufik. Lalu, bagaimana cara kerja pelaku hingga berhasil membobol jaringan tersebut? Kepada penyidik, Taufik mengaku hanya mengandalkan alat teknologi


berupa modem yang terakses dengan internet. Dengan alat tersebut, pelaku membeli kartu perdana dan dimasukkan ke dalam modem itu. Dengan kemampuannya yang mirip hacker itu, keduanya berhasil menembus jaringan PT Indosat. Dengan sekejap, modem yang merupakan software pulsa elektrik itu dapat mentransfer jumlah pulsa yang diinginkan. Setelah ditelusuri, Taufik kerap mengirim pulsa pada keluarganya berinisial Ww yang tinggal di Jl Jend Sudirman, Kabupaten Pinrang. Petugas kepolisian yang mendatangi rumah Ww di Pinrang, mendapatkan keterangan jika saldo terakhir pengiriman pulsa dari Taufik senilai Rp6 juta. Terbongkarnya praktik ini tidak terlepas dari penyelidikan polisi selama ini. Praktik itu tercium petugas kepolisian sejak Oktober lalu. Saat itu, petugas kepolisian mendapat laporan sistem jaringan PT Indosat di Makassar telah dijebol. “Kira-kira empat bulan kita selidiki, ternyata pelakunya adalah pegawai bank,” ujar Kapolresta Makassar Timur AKBP Kamaruddin didampingi Kanit Khusus Polresta Makassar Timur, Iptu Sugeng. Kata Kamaruddin, pihaknya masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut, termasuk cara kerja keduanya. Hingga malam tadi, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang penyidik unit khusus Polresta Makassar Timur. Sementara Head of Makassar Branch PT Indosat, Nanang Tri Suseno yang dikonfirmasi Fajar malam tadi, mengaku belum mengetahui peristiwa itu. Bahkan, informasi jebolnya jaringan PT Indosat juga belum diketahuinya. “Saya belum dapat Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

laporannya tentang hal itu. Saya akan koordinasikan dengan anggota saya yang lain,” kata Nanang, singkat. VoIP Terlarang?? Saya nggak habis pikir... Siapa yang mencuri siapa dan apa yang dicuri oleh pelaku bisnis sambungan internasinal dengan menggunakan VoIP pada berita dibawah ini? Kemajuan teknologi dalam bidang IT ini sudah maju sekali. Salah satunya adalah VoIP. Yang dengan VoIP ini kita bisa telpon keluar negeri dengan menggunakan pulsa lokal. Hampir diseluruh bisnis telekomunikasi di manca negara, ini adalah suatu yang halal dan lumrah dalam rangka penyediaan servis. Lah kok, di Indoneisa malah dibilang pencuri... Atau ada yang merasa dirugikan terus lapor ke polisi dengan tuduhan "mencuri pulsa luar negeri" dan sementara polisinya tidak paham sama sekali ttg IT. Klop lah... Memang VoIP di indonesia dilarang?? regards, candra dari sini. Dibongkar, Jaringan Pencuri Pulsa Internasional Serobot Jaringan SLI, lantas Dijual Murah SURABAYA - Petugas Reserse Ekonomi (Resek) Polwiltabes Surabaya kemarin menggerebek dua rumah di Jalan Gayungan V dan Manyar Kertoarjo. Sebab, kedua rumah tersebut ditengarai sebagai tempat melakukan praktik pencurian dan penggelapan jasa telekomunikasi jaringan internasional secara ilegal. Operasi kilat ini langsung dipimpin Kasatserse Asisten Superintendent Edwin M.B. dan Kanit Resek Senior Inspektur Djumadno.


Tak tanggung-tanggung, ribuan kartu panggil (call phone) dalam kurs rupiah dan dolar disita polisi sebagai barang bukti. Juga, sejumlah perangkat alat komunikasi yang diduga kuat dipakai untuk menjalankan bisnis terlarang itu. Seorang tersangka, yakni Peter Hariyadi, pengelola PT Cipta Visi Universal Talk yang terletak di Jalan Manyar Kertoarjo, langsung digiring ke Mapolwiltabes Surabaya. Setelah diperiksa penyidik resek, tersangka dijebloskan ke tahanan kantor polisi. Modus operandi jaringan kejahatan internasional itu sangat canggih. Pelanggan telepon internasional bebas melakukan percakapan antarnegara dengan tarif sangat murah. Pengelola berani memberikan potongan harga (diskon) tarif internasional sangat besar, antara 50-78 persen. Tapi, pengelola usaha membayar ke Telkom dengan biaya lokal. Padahal, logikanya, pengelola juga harus membayar ke Telkom sesuai tarif internasional. "Ini sudah merupakan pelanggaran. Mereka telah melakukan pencurian dan penggelapan tarif pulsa telepon internasional. Ironisnya, usaha itu ternyata tidak dilengkapi izin resmi dari pemerintah," ungkap Kapolwiltabes Surabaya Senior Superintendent Sri Kresno saat mengadakan jumpa pers setelah penggerebekan. Akibat pencurian dan penggelapan telekomunikasi itu, yang paling dirugikan adalah Indosat, Satelindo, dan Telkom. Pasalnya, pelanggan instansi resmi itu jelas sangat berkurang. Seharusnya yang berhak mengakses sambungan langsung internasional (SLI) itu adalah Indosat dan Satelindo. Tapi, ternyata langsung diserobot


sindikat ini tanpa izin resmi dari pemerintah. Penggerebekan pertama dilakukan di Jalan Gayungan V. Produknya dinamakan Netphone Call.

Polisi berhasil mengamankan

seperangkat alat komputer dan 1.015 kartu panggil dalam kurs rupiah. Antara lain, 198 unit Rp 100 ribu; 549 unit Rp 250 ribu; 167 unit Rp 500 ribu, dan 82 unit Rp 1 juta. Tempat usaha ilegal itu sangat tersembunyi, di daerah perkampungan. Bahkan, saking rapinya, warga sekitar tidak mengetahui usaha yang dilakukan di bangunan berlantai II itu. Rumah tersebut tidak menggunakan papan nama, hanya rumah biasa. Operator dan perangkat komputer berada di lantai II. Sedangkan kantor pusatnya berada di Jakarta. Oleh sebab itu, polisi masih belum bisa menangkap tersangkanya karena yang bersangkutan berada di Jakarta. Tapi, tiga karyawannya langsung dimintai keterangan. Berbeda dengan yang di Jalan Manyar Kertoarjo, yang ini lebih canggih meski sistem yang digunakan sama. Kelebihannya, menggunakan kartu panggil dengan kurs dolar. Kantor pusatnya terletak di Sydney, Australia. Kantor-kantor cabangnya ada di Jakarta, Semarang, dan Hongkong. Yang terletak di Jl Manyar Kertoarjo itu kantor pemasaran. Sedangkan kendali operator berada di sebuah rumah di Jl Dharma Husada. Di rumah itu, terdapat sekitar 32 line telepon yang selalu on-line selama 24 jam. Dari tempat tersebut, polisi mengamankan 60 unit kartu panggil. Antara lain, 44 unit USD 30; 5 unit USD 50; dan 11 unit USD 100. Cara mengoperasionalkannya cukup mudah. Yakni, pelanggan hanya tinggal membeli kartu panggil dengan harga Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

yang sudah tersedia. Hampir sama dengan kartu bebas. Kartu tersebut juga dilengkapi nomor PIN yang berfungsi untuk melakukan akses ke luar negeri. Setiap pelanggan memiliki password yang tidak diketahui pelanggan lain. "Setelah itu, pelanggan langsung bisa berkomunikasi bebas dengan biaya yang sangat murah. Tinggal masukkan kode negara yang dikehendaki, pelanggan sudah bisa berkomunikasi sepuasnya," kata Kapolwil. Sementara itu, Arya Satria Ananta, manajer bisnis development PT Telkom Divre V Surabaya, yang ditemui di TKP (tempat kejadian perkara), mengatakan bahwa investasi untuk biaya operasional jasa telekomunikasi itu Rp 500 juta lebih. Dia menjelaskan, untuk bisa menggunakan jalur internasional, pengelola menyewa link kepada Telkom. Namanya link E-one. Dengan link itu, penyewa sudah bisa melakukan akses internasional. "Selain itu, mereka juga tidak memiliki izin calling card dan internet service provider (IST)," kata Arya. Beberapa perangkat yang digunakan, antara lain, VOIP (voice office internet protocol) dan PABX. "Mereka menggunakan alat-alat ini tanpa sepengetahuan Telkom. Ini jelas-jelas telah melanggar ketentuan," tegas Arya. Karena jaringan kejahatan itu berskala internasional, Polwiltabes Surabaya kemarin langsung melakukan koordinasi dengan Mabes Polri. MENJARING KORUPSI PULSA Pengganda nomor

telepon

genggam gagal dijerat

pasal

korupsi,

melanggar gangguan telekomunikasi. Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

tapi

ANCAMAN Kejaksaan Jakarta Barat untuk menyeret pencuri pulsa telepon dengan

Undang-Undang

Antikorupsi

menjadi

kenyataan.

Tiga

terdakwa

pengganda nomor telepon genggam: Aking, Bennie Chen, dan Bun Hok, adalah

orang

pertama

yang

mencicipi

tuduhan

korupsi

itu.

Jaksa

Uri

Hasan Basri dan Frits Piri mengajukan dakwaan korupsi (Undang-Undang Nomor

3

Tahun

1971)

sebagai

dakwaan

primer.

Sedangkan

dakwaan

subsidernya Pasal 363 KUHP (pencurian), dan lebih subsider lagi, jaksa menjeratnya

dengan

Undang-Undang

Nomor

3

Tahun

1989

tentang

Telekomunikasi. Namun sengatan jaksa untuk melilitkan kabel korupsi pada pengganda telepon genggam itu kandas di pengadilan. Dua terdakwa, Aking dan Bennie Chen, oleh Ketua Majelis Hakim Faisal Nasser dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis pekan lalu hanya dihukum 18 bulan dan 9 bulan penjara. Terdakwa hanya terbukti melanggar Undang-Undang Telekomunikasi. Sedangkan perkara terdakwa Bun Hok belum diputuskan. Hukuman itu jauh lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa. Selain menuntut hukuman badan 5 tahun penjara, Jaksa Frits Piri juga menuntut hukuman denda

Rp

20

juta.

Letak

keunggulan

pasal

korupsi

dibanding

dengan KUHP memang pada adanya hukuman denda pengganti tadi. Kasus penggandaan nomor telepon ini terbongkar menyusul banyaknya keluhan konsumen pemilik telepon genggam yang tagihan pulsanya selalu membengkak.. Setelah dilakukan pengusutan oleh petugas Telkom dan polisi, akhirnya ditemukan kawanan Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

pengganda telepon tadi. Disebutkan jaksa, transaksi telepon genggam yang menumpang nomor pada pemakai asli itu dilakukan pada 1994 dan 1995, di sebuah hotel di kawasan Mangga Besar, Jakarta. Yang dijual adalah ESN (Electronic Serial Number),

yang diperoleh

Bennie Chen secara tidak sah dari 140 telepon genggam jenis AMPS. Nomor itu diperoleh Bennie, yang warga Singapura, dari 140 telepon yang pernah diperbaiki PT Teknikotama Globalindo, tempat Bennie Chen bekerja sebagai marketing manager. Bennie Chen, lewat sebuah alat yang disebut Marconi Instrument, menurut jaksa, berhasil memperoleh nomor ESN para pemilik handphone. Padahal, ini rahasia. Dalam penangkapan itu ditemukan daftar nomor yang digandakan, dan tercatat dalam 12 lembar kertas. Sebagai penyedia telepon kosong adalah Bun Hok. Ketika itu per telepon dijual seharga Rp 2 juta (pasaran di luar mencapai sekitar Rp 3 juta). Namun yang menguntungkan, pemilik telepon ganda ini tidak terkena tagihan pulsa. Pemakai hanya nebeng pada nomor telepon milik orang lain. Dan telepon ini hanya digunakan untuk mengirim pesan, tidak bisa untuk menerima. Pembelinya, menurut para terdakwa, kebanyakan adalah artis. Antara lain disebut-sebut: Penyanyi Dedi Dhukun, Yacob Kembar Grup, Tommy J. Pisa, Wanda Chaplin, Yongki R.M., Baliyanto Wahyudi, dan lain-lain. Tapi jaksa hanya berhasil mendatangkan dua saksi artis, yakni:

Wanda Chaplin

dan

Baliyanto.

Itu

pun

setelah

dipanggil

secara

paksa. Sementara itu artis lain, semenjak kasus ini disidangkan, menurut jaksa, amat sulit dicari. Akibatnya, jaksa hanya mengajukan dua saksi artis pemakai telepon Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

bernomor ganda itu. Saksi yang memberatkan adalah dari Telkom, yang menyebut jumlah kerugian akibat pencurian pulsa mencapai Rp 3 milyar. Jaksa Frits Piri tidak puas dengan vonis hakim. "Saya tetap yakin ini perkara korupsi. Sebab pulsa telepon genggam ganda yang tidak dibayar ini sudah merugikan PT Telkom Rp 3 milyar," ujar Frits. Telkom sebagian besar sahamnya adalah milik negara. Jadi unsur merugikan keuangan negara, seperti disyaratkan dalam tindak pidana korupsi, menurut jaksa, sudah terpenuhi. Keyakinan jaksa itu bertolak belakang dengan pendapat hakim. Sebab, menurut penilaian hakim, tuduhan korupsi tidak terbukti. Terdakwa selalu menyebut otak pelaku penggandaan adalah Kenny, yang sekarang masih buron. Sejumlah saksi yang diajukan juga tidak ada yang mengetahui persis tentang penggandaan nomor telepon. Hakim malah menyebut, pemakai telepon genggam bernomor ganda yang kebanyakan terdiri dari artis itulah yang seharusnya diadili. "Saksi inilah yang terbukti merugikan keuangan negara," kata hakim. Sementara itu terdakwa dinyatakan tidak terbukti merugikan keuangan negara (mencuri pulsa). Maka hakim tidak sependapat jika pasal korupsi dikenakan pada terdakwa. Menurut hakim, terdakwa Bennie dan Aking hanya terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, mengganggu telekomunikasi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989). Sedangkan

pencurian

pulsa,

karena

tidak

berwujud

benda,

sulit

dibuktikan. Pertimbangan ini jelas tidak bisa diterima jaksa. "Menurut saya, pulsa Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

sudah sama dengan aliran listrik yang sudah dianggap sebagai benda. Secara fisik pulsa memang tidak kelihatan, tapi frekuensi gelombangnya kan bisa dirasakan," ujar Frits. Frits memang ingin membuat jera para pengganda telepon. Karena itu ia menggunakan pasal korupsi. Dan itu tidak mengada- ada. Ia mengacu pada kasus pencurian listrik yang dilakukan para pengusaha (industri). Pada 13 Mei 1993, Hakim Abdul Razak dari Pengadilan Negeri Tangerang, untuk pertama kali dalam sejarah peradilan, menghukum pencuri listrik dengan pasal korupsi. Direktur Utama PT Karya Tulada yang terbukti mencuri setrum itu divonis 3 tahun penjara, dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada negara Rp 896 juta. Jumlah itu sama dengan nilai setrum yang dicuri selama beberapa bulan. Jaksa Frits langsung naik banding. Ia juga bertekad ingin menuntaskan kasus tersebut. "Tidak tertutup kemungkinan untuk mengajukan para artis pencuri pulsa itu ke pengadilan," katanya. Aries Margono dan Krisnadi Yuliawan.

OKNUM TELKOM PENCURI PULSA Orde Reformasi yang dharapkan akan membawa perbaikan bagi kehidupan masyarakat masih menghadapi rintangan dan kendala yang tidak sedikit di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Rintangan tersebut umumnya datang dari pejabat pemerintah, pegawai negeri sipil, anggota TNI POLRI dan karyawan BUMN. Selama 32 tahun Orde Baru berkuasa, mereka merasakan betapa manisnya ber-KKN memperkaya diri dan karenanya sangat sulit merubah diri u ntuk menjadi abdi masyarakat yang baik. Kasus KKN yang lagi marak di Manado dan Minahasa Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

akhir-akhir ini adalah kasus pencurian pulsa telpon oleh oknum-oknum TELKOM. Seperti kita ketahui karyawan-karyawan Telkom terlibat aktif dalam usaha kepemilikan Wartel-wartel yang tumbuh subur bagaikan jamur di musim hujan. Modus operandi pencurian pulsa ini berbagai macam, tetapi yang paling umum dilakukan dengan membuat saluran telepon pelanggan mati pada hari-hari tertentu. Umumnya hari ideal untuk membuat mati saluran telepon pelanggan pada

hari

Sabtu

dan

Minggu,

karena

pada

hari-hari

tersebut

tingkat

pemakaian telpon di Wartel-Wartel meningkat. Kasus pencurian pulsa ini tentu saja melibatkan "orang dalam" Telkom. Dengan segala kecanggihan mereka, maka bukan suatu hal yang sulit bagi mereka untuk memindahkan saluran

telepon

pelanggan

ke

saluran

telepon

wartel

milik

kroni-kroni

Telkom melalui sistim komputer. Kalau pelanggan melapor bahwa telponnya tidak bersuara, dengan enteng pihak Telkom bilang bahwa ada gangguan dan kerusakan sistim. Kalau pelanggan mengeluh bahwa rekening teleponnya membengkak, dengan santai pihak Telkom akan bilang kepada pelanggan untuk minta saja print-out pemakaian telpon interlokal. Selanjutnya bila berdasarkan print-out , pelanggan protes bahwa dia tidak pernah menelepon interlokal pada nomor-nomor yang tertera di printout, pihak Telkom akan berdalih bahwa rekaman catatan di print- out tersebut murni berdasarkan pemantauan komputer Telkom. Akhirnya karena kesal tentu pelanggan akan menuduh pihak Telkom bermain-main mencuri pulsa. Bagaikan mantan Jaksa Agung Andi Ghalib, pihak Telkom akan berdalih : Mana buktinya ? Maka jadilah ka Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

sus pencurian pulsa Telkom ini bagaikan lingkaran setan bagi pelanggan. Umumnya pelanggan

yang

akan

dicuri

pulsanya

adalah

pelanggan

Telkom

yang

mampu membayar tagihan rekening diatas Rp 500,000 dan telah menjadi pelanggan Telkom lebih dari 1 tahun. Sebagai pelanggan TELKOM, berhati-hatilah anda bila tiba-tiba telpon anda tidak bersuara dan tiba-tiba rekening telpon anda membengkak. Monopoli dalam bisnis telekomunikasi telah menyebabkan pihak Telkom bersifat arogan dan sewenang-wenang tanpa peduli pada penderitaan rakyat.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan 1.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian pulsa telepon sesuai dengan

peraturan hukum di Indonesia yakni dalam KUH Pidana terdapat pada pasal 362 tentang “pencurian”,sedangkan di luar KUHPidana tidak mengatur secara tegas tentang pencurian pulsa telepon, namun pda modus operandi pencurian pulsa telepon dalam hal cara mengambil/mencuri pulsa tesebut juga melanggar ketentuan pidana yang di luar KUHPidana yaitu pada Undang- undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan perbuatannya melakukan pelanggaran dalam hal akses jaringan secara ilegal ( Pasal 22 ), menggagu jalannya penyelenggaraan telekomunikasi (Pasal 19). 2.

Penanggulangan

kejahatan

di

bidang

komunikasi

terlebih

dahulu

menaggulangi kejahatan di dunia cyber karena pencurian pulsa ini dilakukan dengan mengakses jaringan internet (komputer). Penaggulangannya ada beberapa cara baik langsung ke system komputer maupun ke oknum-oknum yang terkait seperti polisi dan peran serta masyarakat. Penanggulangan ke system adalah berupa mengamankan system, membuat aturan dan penanggulangan yang bersifat global ( universal ), Membuat Pendeteksi Dini Terjadinya Pencurian Pulsa Pada Pesawat Telepon Pelanggan. Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

3.

Pertanggungjawaban tindak pidana pencurian pulsa telepon ini berupa

terpenuhinya unsur-unsur didalam KUHPidana yaitu perbuatan dilakukan dengan sengaja, merugikan orang lain, tanpa hak dan izin memiliki barang milik orang lain sehingga pokok dari kejahatan ini adalah pencurian yang di atur pada Pasal 362 KUHPidana dan dapat juga dikenakan pasal-pasal lain yang menyangkut modus operandi pencurian pulsa tersebut baik di dalam KUHPidana yaitu Pasal 378 (penipuan),

Pasal 263

(pemalsuan),

Pasal

372

(penggelapan),

Pasal 406

(pengerusakan) ataupun di luar KUHPidana yaitu Undang-undang No.36 tahun 1999 pada Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 tentang system penomoran. B. Saran 1. Dalam hal perbuatan merusak jaringan telekomunikasi penulis memberikan saran bahwa walaupun perbuatan merusak suatu barang itu terdapat ketentuannya dalam pasal 406 KUHP, namun terhadap sipelaku agar seyogyanya dipergunakan asas “lex specialis’ dengan menerapkan ketentuan Pasal 22 UU No.36/1999 tentang yang sanksi pidana selama-lamanya 6 tahun penjara dan denda setinggi-tingginya Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Sedangkan apabila perbuatan merusak tersebut diikuti dengan pemakaian pulsa telepon tanpa hak, maka disarankan agar terhadap si pelaku dikenakan ketentuan Pasal 362 KUHP yang sanksi pidanya selamlamanya 5 (lima) tahun penjara. 2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahkan dimungkinkan untuk dapat menuntut seseorang pelaku tindak pidana dengan sanksi Ade Saputra : Tindak Pidana Pencurian Pulsa Telepon Sebagai Bentuk Kejahatan Di Bidang Komunikasi, 2009.

pidana yang digabungkan secara bersama-sama dan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang merasa telah dirugikan atas perbuatan seseorang tersebut. Ketentuan tersebut ada karena pencurian pulsa telepon ini dilakukan dengan melaggar juda beberapa ketentuan pidana. Penjelasan resmi dari pasal yang bersangkutan (Pasal 98 KUHAP) menyebutkan bahwa maksud penggabungan perkara tersebut gugatan pada perkara pidana adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kerugian bagi orang lain adalah termasuk kerugian pihak korban.


DAFTAR PUSTAKA Atmasasmita, Romli, Strategi Pembinaan Hukum, Alumni FH-UI. Jakarta. 1992. Baehaqie, Imam Abdullah, Menggugat Hak-Panduan Konsumen Bila Dirugikan, (Jakarta : YLKI, 1990). D. Schaffmeister, etc (ed) J. E. Sahetapy, Hukum Pidana, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P & K, Liberty Yogyakarta, 1995. Eko Indrajit. Ricardus., E-commerce Kiat dan Strategi di Dunia Maya. PT Elek Media Komputindo. Jakarta, 2001. Gempita, Mohd, Kejahatan Bidang Telekomunikasi Dampaknya Terhadap Masyarakat dan Negara, makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Kejahatan di Bidang Telekomunikasi dan Penanggulangannya di Indomesia,” diselanggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum UNDIP dengan PT. Telkom, di Semarang, 25 April 1996 Hamzah, Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1985. Harahap, M. Yahya, Antisipasi Aparat Penegak Hukum dalam penanggulangan kejahatan Komunikasi, makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Kajahatan di Bidang Telekomunikasi dan Penanggulangannya di Indonesia,” diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan PT Telkom, di Semarang, 25 April 1996. Kalo, Syafruddin, Aspek Kebijakan penegakan dan pengembangan Hukum Pidana, Rineka Cipta Jakarta, 1991. Komar, Mieke Kantaatmadja, CYBERLAW : Suatu Pengantar, (Bandung : ELIPS, 2001). Lamintang, P. A. F., Hukum Penintensier Indonesia, Amico, Bandung, 1984, Makarim, Edmon, Kompilasi Hukum Telematika (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004) Prakoso, Djoko, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988. Prodjohamodjojo, Martiman, Memahami Dasa – dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996. Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, cet.V,(Bandung : Citra Aditya Bakti,1989). Ruba, Masruchin, Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, IKIP Malang, 1996

Sholehuddin, M., Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Soekanto, Soerjono, Pokok – Pokok Sosiologi Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Sudarto, R. Ali, Kedudukan Badan Hukum, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, PT Alumni, Bandung, 2000. 1. Peraturan Perundang-undangan BW (KUHPerdata) Konsep KUHP Nasional tahun 2006

KUHPidana Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang IPTEK Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Situs Internet Anggraeni Srihartati. Artikel Perkembangan E-Commerce http://www.Waena.Org. Selasa 10 Mei 2007.

di

Indonesia.

Sri Hariningsih. Artikel Keabsahan Transaksi Elektronik dan Aspek Hukum Pembuktian Terhadap Data Elektronik, http://www.Legalitas.Org. 2 Maret 2008. Website http:///www. Kompas. Com Tanggal 3 Desember 2006 Website http:///www. Waspada. Com Tanggal 9 Juni 2009 Website http:///www. Google. Com

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Recommend Documents