FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

PENGOPLOSAN BERAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

TESIS

Oleh

PARLUHUTAN SILITONGA 087005106/HK

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

Universitas Sumatera Utara

PENGOPLOSAN BERAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk memperoleh Gelar Magister Humaniora Dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

PARLUHUTAN SILITONGA O87005106/HK

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010


HALAMAN PENGESAHAN Judul Tesis

:

Nama Mahasiswa NIM Program Studi

: : :

PENGOPLOSAN BERAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Parluhutan Silitonga 087005106 Ilmu Hukum

Menyetujui: Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH) Ketua

(Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum) (Dr. T. Keizerina Devi A., SH, CN, M.Hum) Anggota Anggota

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH) Ketua

Dekan

(Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum)


Telah diuji pada

:

Tanggal

: 18 Agustus

2010

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua

: Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH

Anggota

:1. Prof. Dr. Sunarmi, SH, Mhum 2. Dr. T. Keizerina Devi A., SH, CN, M.Hum 3. Prof. Dr. Suhaidi, SH., M.Hum 4. Dr. Agusmidah, SH., M.Hum


ABSTRAK

Membicarakan tentang pengoplosan beras menjadi sangat penting disebabkan beras merupakan komoditas pangan yang sangat strategis, Fungsi strategis beras terletak pada posisinya yang menjadi pangan pokok (staple food) bagi sekitar 3(tiga) miliar orang atau separuh penduduk dunia. Beras di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga bersentuhan dengan sosial politik. Tidak mengherankan apabila beras selalu menjadi masalah penting. Dari sisi konsumen, pentingnya beras sebagai pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Asia disebabkan karena lebih dari 70% kebutuhan kalori dan protein sebagian penduduk Asia khususnya masyarakat yang berpendapatan rendah, dipenuhi dari beras. Untuk Indonesia, tingkat partisipasi konsumsi beras diperkotaan maupun di pedesaan baik di Jawa maupun di luar Jawa sangat tinggi yaitu 97% sampai dengan 100%. Masalah pengoplosan beras harus diberikan pada proporsi yang sebenarnya sehingga diperoleh pemahaman dan tindakan yang sama di dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen. Di Indonesia, istilah oplos sering dikonotasikan dengan usaha mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas. Misalnya tindakan pengoplosan solar atau diesel dengan minyak tanah bersubsidi. Cara sedemikian ini dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan yang besar tetapi tindakan ini sudah jelas mengakibatkan kerusakan mesin dan membohongi serta merugikan konsumen. Cara mengoplos yang demikian dapat dikategorikan sebagai penipuan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan dapat dipidanakan. Tindakan pengoplosan atau mencampur beras antara suatu kualitas dengan kualitas lain yang berbeda misalnya beras kualitas satu dicampur dengan beras kualitas dua, tiga ataupun kualitas dibawahnya, perlu dikaji lebih mendalam lagi apakah tindakan yang salah dan merugikan masyarakat/konsumen atau melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Pada Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, telah diatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan Pada Pasal 19 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan “. Pasal tersebut di atas mengatur tentang tanggungjawab pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya. Dikatakan pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas; kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen.

i


Apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran dalam menjalankan usahanya, akan diberikan sanksi sesuai pada Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjamin diperolehnya hakhak konsumen, dengan dijaminnya hak-hak konsumen tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi konsumen untuk memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen. Disamping itu dengan dijaminya hak-hak konsumen akan menciptakan iklim usaha yang sehat. Dalam rangka menciptakan iklim dunia usaha yang sehat perlu dilakukan koordinasi diantara sesama instansi teknis terkait untuk meluruskan dan mendudukkan suatu permasalahan, dalam hal ini masalah pengoplosan beras.

Kata Kunci : 1. 2.

Pengoplosan Beras Perlindungan konsumen

ii


ABSTRACT Talking about “pengoplosan” rice becomes very important because rice is a strategic food commodities, rice strategic function lies in its position that became staple food for about 3 (three) billion people or half the world population. Rice in Indonesia is not only an economic problem, but also social contact with politics. Not surprisingly, when the rice has always been an important issue. From the consumer side, the importance of rice as a staple food for most people in Asia caused by more than 70% of calorie and protein needs some Asian population, particularly low-income communities, full of rice. For Indonesia, the participation rate of rice consumption in urban and rural areas both in Java and outside Java is as high as 97% to 100%. Pengoplosan action or mix problem of rice should be given to the actual proportions in order to obtain the same understanding and actions in conducting consumer protection. In Indonesia, the term often “oplos” connotations with the business mix in order to take advantage without regard to quality. Eg diesel fuel or diesel pengoplosan action with subsidized kerosene. In such a way is intended to gain a huge advantage but this action was clearly result in damage to machinery and deceive and harm consumers. Such mixing mode can be categorized as fraudulent and contrary to the Law Number 8 Year 1999 concerning consumer protection and can punished Pengoplosan action or rice mix between a quality different with other qualities such as a quality rice mixed with rice quality two, three or quality underneath, needs to be studied more in depth again whether the action is wrong and detrimental to the public / consumer or violating consumer protection laws. In Article 8 of the Consumer Protection Act, has been arranged on the prohibited acts for businesses and in Article 19 digits (1) of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection stated that "businessmen responsible for providing compensation for damage, pollution, and / or loss of consumers due to consumption of goods and or services produced or traded. " Article mentioned above regulate the business responsibilities of the products. It said businesses are responsible to give compensation for; damage, pollution and loss of consumers. If the perpetrators of violations of business conduct in the operations, will be subject to sanctions according to Article 60 through Article 63 Consumer Protection Act. The government is fully responsible for obtaining guarantees consumer rights, with guaranteed consumer rights would provide legal certainty for consumers to obtain or determine the choice of goods and / or service needs and maintain or defend their rights if harmed by the behavior of business actors provider of consumer needs. Besides, with guaranteed consumer rights will create a healthy business climate. In order to create a healthy business climate needs to be coordination among the relevant technical agencies to stretch and settles a problem, in this case the problem pengoplosan rice. iii


Key words: 1. Rice mix 2. Consumer Protection

iv


KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Judul tesis adalah : “PENGOPLOSAN BERAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN”. Penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna dan masih banyak kelemahan serta kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan dan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini. Pada penulisan tesis ini, penulis telah banyak memperoleh masukan dan menerima bantuan dari berbagai pihak. Atas saran, masukan dan bantuan baik moril maupun materil, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada: 1.

Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, MSc(CTM). Sp.A(K), Rektor Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister;

v


2.

Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B., MSc, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara;

3.

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara sekaligus pembimbing utama yang telah memberi arahan dan membantu penulis dalam pennyempurnaan tesis ini;

4.

Prof. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum, dan Dr. T. Keizerina Devi A, SH., CN, M.Hum, selaku komisi pembimbing dengan penuh perhatian memberi dorongan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

5.

Prof. Dr. Suhaidi, SH., M.Hum dan Dr. Agusmidah, SH, M.Hum, selaku komisi penguji, terima kasih atas masukan dan pendapatnya.

6.

Seluruh Guru Besar serta Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bantuan ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menuntut ilmu pengetahuan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara;

7.

Bapak Dirut Perum BULOG dan jajaran Direksi Perum BULOG

yang telah

memberikan beasiswa kepada Penulis untuk mengikuti pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, beserta

vi


seluruh keluarga besar Perum BULOG Divisi Regional Sumatera Utara, Sub Divre Kisaran dan Sub Divre Medan yang memberikan masukan dan dorongan semangat kepada Penulis untuk tetap terus belajar. 8.

Isteri dan anak ku tercinta yang telah memberikan dorongan dan dukungan moril dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara;

9.

Rekan-rekan satu angkatan (XIII) dan staf pegawai dari Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, yang selalu memberikan semangat dan dorongan serta bantuan kepada Penulis untuk kelancaran menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara;

10. Semua pihak yang membantu Penulis yang tidak dapat disebutkan nama dan jabatannya satu persatu. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan konstribusi bagi semua pihak yang berkepentingan walaupun tidak luput dari kekurangan. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkah, karunia dan kekuatan lahir batin kepada kita semua. Medan,

Agustus 2010 Penulis

PARLUHUTAN SILITONGA

vii


RIWAYAT HIDUP

Nama

: Parluhutan Silitonga

Tempat/Tgl lahir

: Medan, 11 Nopember 1969

Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Agama

: Kristen Protestan

Riwayat Pendidikan

: 1. SD. Negeri Sipahutar Tapanuli Utara, Lulus tahun 1982 2. SMP Negeri Sipahutar Tapanuli Utara Lulus Tahun 1985 3. SMA Swasta RK. Tri Sakti Medan, Lulus Tahun 1988 4.

Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen Medan, lulus Tahun 1993

5.

Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera

Utara, Tahun

2008-2010

viii


DAFTAR ISI ABSTRAK……………………………………………………………… ABSTRACT ……………………………………………………………. KATA PENGANTAR…………………………………………………. RIWAYAT HIDUP …………………………………………………….. DAFTAR ISI …………………………………………………………… DAFTAR TABEL ………………………………………………………

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ……………………………………… B. Perumusan Masalah ………………………………… C. Tujuan Penelitian ………………………………… … D. Manfaat Penelitian ………………………………….. E. Keaslian Penelitian ………………………………….. F. Kerangka Teori dan Konsepsi ……………………… ... 1. Kerangka Teori ………………………………….. .. 2. Konsepsi ……………………………………… .. G. Metode Penelitian …………………………………….. 1. Tipe atau Jenis Penelitian…………………………. 2. Sumber Data ………………………………………. 3. Teknik Pengumpulan Data ………………………… 4. Metode Analisis Data ……………………………… TINDAKAN PENGOPLOSAN BERAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN A. Pengoplosan Beras ……………………………………. B. Perbuatan yang dilarang Dalam UU . No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen……………………… C. Pengoplosan Beras ditinjau dari UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen………………………. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PERDAGANGAN PANGAN A. Pembinaan dan Pengawasan…………………………….. 1. Departemen Perindustrian dan Perdagangan………… 2. Departemen Kesehatan dan BPOM………………….. 3. Perusahaan Perum BULOG………………………….. 4. Pemerintah Kabupaten dan Kota…………………….. 5. Polisi Negara Republik Indonesia……………………..

i iii v viii ix xi

1 7 8 9 9 10 10 23 28 28 28 29 30

31 34 38

51 52 53 55 57 58

ix


6. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) ………………………………. B. Kelemahan Pembinaan dan Pengawasan perdagangan Beras………………………………………………….. ….. BAB IV

BAB IV

59 59

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI TINDAKAN PENGOPLOSAN BERAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN A. Perlindungan konsumen ……………………………… B. Hubungan antara konsumen dan produsen…………… C. Hak dan kewajiban konsumen………………………… D. Hak dan Kewajiban pelaku usaha…………………….. E. Tanggungjawab produsen atau pelaku usaha………… F. Perlindungan konsumen dari pengoplosan beras…….. G. Penyelesaian sengketa konsumen………………………

64 69 71 77 79 84 94

KESIMPULAN A. Kesimpulan …………………………………………… B. Saran…………………………………………………..

104 106

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………….

109

x


DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Komponen fisik beras sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 01-6127-1999............................................................…........... 27

Tabel 2.

Harga Pembelian Pemerintah Terhadap gabah dan Beras Sesuai Inpres RI No. 7 Tahun 2009 tanggal 29 desember 2009….. 57

Xi


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2010

Recommend Documents