FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012

TINJAUAN HUKUM TERHADAP SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YANG TERMUAT DALAM PASAL 15 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

GABRIEL A. BRAHMANA 070200360

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012

Universitas Sumatera Utara

TINJAUAN HUKUM TERHADAP SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YANG TERMUAT DALAM PASAL 15 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk Mememuhi Gelar Sarjana Hukum

Oleh

GABRIEL A. BRAHMANA 070200360 Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Hukum Perdata Dagang

(Dr. Hasim Purba, SH, M.Hum) Nip. 19660303198508101 DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

(Muhammad Hayat, SH) Nip. 195008081980021001

(Maria Kaban, SH, M.Hum) Nip. 196012251987032001

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012

Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) adalah kuasa yang bersifat khusus, tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain selainnya membebankan Hak Tanggungan. Karena dianggap memegang peran penting di dalam pemberian jaminan hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, maka bentuknya pun dibakukan dalam blangko standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996.Blangko standar tersebut dibuat sedemikian rupa, memuat unsur-unsur penting sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Dalam hal ini Pejabat Notaris merasa terbelenggu dalam pembuatan SKMHT karena harus mengikuti blangko standar tersebut tidak diperkenankan untuk membuat format sendiri terkecuali janji-janji yang dicantumkan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Metode penelitian yang digunakan dalam membahas masalah-masalah tersebut diatas adalah melalui pendekatan Yuridis Empiris dengan mengumpulkan secara cermat data-data primer dan sekunder di lapangan. Penelitan di lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan SKMHT, yaitu Pejabat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kantor Pertanahan di Kota Medan. Sebagai konsekuensi ditetapkannya SKMHT dalam bentuk blangko standar maka Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional harus menjaga tersedianya blangko standar tersebut secara kontinyu tidak boleh terputus, karena blangko tersebut dalam praktek sangat penting dan diperlukan untuk memfasilitas penjaminan dalam rangka pencairan kredit demi berjalannya roda perekonomian. Dari hasil diperoleh bahwa Didalam praktek, pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) oleh Notaris tidak memungkinkan dibuat dalam bentuk lain selainnya harus mengikuti bentuk blangko standar yang telah dibakukan. Sebagai konsekuensinya bilamana tidak mengikuti bentuk blangko standar, maka tidak memungkinkan untuk dipergunakan sebagai dasar dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Larangan kuasa substitusi dalam pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tidak berpengaruh bagi pemegang Hak Tanggungan (kreditor) perbankan, seharusnya pihak bank sebagai penerima kuasa diwakili oleh direksi pusat, kenyataan yang terjadi kuasa dari pemberi kuasa diterima oleh pimpinan bank cabang setempat melalui petugas bank yang diberi kuasa oleh pimpinan cabang bank tersebut, dalam kasus demikian ini timbul kesan seolah-olah direksi bank pusat mensubstitusikan kuasa yang diterima dari pemberi Hak Tanggungan kepada pimpinan cabang bank setempat, demikian pula timbul kesan pimpinan cabang mensubstitusikan kepada petugas bank bawahannya yang ditunjuk

Kata Kunci : Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)

Universitas Sumatera Utara

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME, yang telah memberikan

rahmat

serta

perlindungan

Nya

sehingga

penulis

dapat

menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : “ Tinjauan Hukum Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Yang Termuat Dalam Pasal 15 Ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan “ Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin skripsi ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Penulis menyadari, bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulis sampai skripsi ini terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya. Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari semua pihak tidak mungkin penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis sampaikan rasa hormat dan bangga serta terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tuaku Daud Brahmana,SH dan Ibunda Juwita br Ginting yang telah membesarkan, mendidik,

Universitas Sumatera Utara

menasehati serta mendoakan yang tiada henti-hentinya untuk keselamatan dan kesuksesan penulis. Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendorong dan membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara antara lain kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH. M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Utara, Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M. Hum sebagai Pembantu Dekan I, Bapak Syafruddin Hasibuan, SH, M.Hum, DFM sebagai pembantu Dekan II, Bapak Muhammad Husni, SH, M.Hum sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Dr. H. Hasim Purba, SH. M.Hum sebagai Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Muhammad Hayat, SH, sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, mengkritisi, memberikan saran-saran dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 4. Ibu Maria Kaban, SH, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing II yang telah menyetujui judul, outline skripsi, membimbing mengkritisi dan memberikan saran-saran yang konstruktif serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 5. Bapak Prof. Dr. Tan Kamello, SH, M.Hum, selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 6. Para staf dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama sepuluh semester.

Universitas Sumatera Utara

7. Seluruh rekan-rekan Kantor Hukum D&F Associates Jl. Airlangga No. 14 8. Kepada teman-teman angkatan 2007 yang telah memberikan banyak kenangan indah selama dalam masa perkuliahan. Di sadarinya kekurang sempurnaan penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu hukum jaminan pada khususnya.

Medan,

Juli 2012 Penulis

GABRIEL A. BRAHMANA 070200360

Universitas Sumatera Utara

DAFTAR ISI

ABSTRAK ...................................................................................................... i KATA PENGANTAR .................................................................................... ii DAFTAR ISI ................................................................................................... iv BAB I

PENDAHULUAN ........................................................................ 1 A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1 B. Perumusan Masalah ................................................................. 9 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................... 10 D. Keaslian Penelitian .................................................................. 11 E. Metode Penelitian ................................................................... 12 F. Sistematika Penulisan ............................................................. 16

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan .............................................. 19 B. Pengertian, Unsur, Ciri-ciri serta asas-asas Hak Tanggungan

28

C. Latar Belakang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) ................................................................................. 39

Universitas Sumatera Utara

BAB III

PENGARUH SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TIDAK MEMBUAT KUASA SUBSTITUSI BAGI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN (KREDITOR) ................................................................................. 49 A. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Merupakan Surat Kuasa Khusus yang Mempunyai Ciri Tertentu ................................................................................... 49 B. Pengaruh Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Tidak memuat Kuasa Subsitusi Bagi Pemegang Hak Tanggungan (Kreditor) .................................................... 63 C. Manfaat Adanya Kejelasan Mengenai Unsur-Unsur Pokok Yang Terkandung Dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) ........................................................... 67

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................ 71 A. Bentuk SKMHT Berupa Surat Kuasa yang bersifat Khusus .. 71 B. Larangan Kuasa Subsitusi dalam Pembuatan SKMHT Terhadap Pemegang Hak Tanggungan ................................... 78 C. Aspek Hukum dari SKMHT terhadap UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan ....................................................... 82

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................... 89 A. Kesimpulan ............................................................................. 89 B. Saran ........................................................................................ 91

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

Universitas Sumatera Utara