Economic Report Indonesian Market

ECONOMIC REPORT

Economic Report Indonesian Market Indonesia: Infrastruktur dan Kecepatan Mengadaptasi suku bunga acuan baru Pada April 2016, BI mengumumkan bahwa mereka akan mengganti suku bunga acuan dari suku bunga BI menjadi 7-day Repo Rate, yang saat ini berada di level 5,25% dan akan mulai diterapkan pada 19 August 2016. Kami percaya dengan diterapkannya suku bunga acuan baru, maka suku bunga kredit akan didorong untuk turun dikarenakan 7-day Repo Rate menawarkan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan suku bunga BI saat ini dan diyakini mempunyai korelasi yang lebih kuat dengan pasar uang, sehingga diharapkan akan menjadi instrumen moneter yang efektif untuk mempengaruhi level likuiditas di pasar.

Melihat lebih dekat Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)

Sumber: Bloomberg

Kami mempertahankan proyeksi defisit transaksi berjalan berada di level antara 2,1% dan 2,4%, disebabkan oleh ekspektasi kami akan naiknya pengeluaran infrastruktur pada 2H16. Selain itu, kami mewaspadai potensi keluarnya arus modal finansial seiring dengan meningkatnya potensi kenaikan suku bunga The Fed dalam waktu dekat dan kemungkinan percepatan pengetatan kebijakan moneter di tahun 2017. Namun, kami juga memprediksi bahwa keluarnya arus modal tersebut dapat ditahan oleh peningkatan arus modal investasi langsung, didorong oleh promosi-promosi yang telah dilakukan pemerintah untuk menarik minat investor asing dan membaiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Oleh karena itu, kami mempertahankan perkiraan Rupiah berada di level Rp13.500-Rp14.500 per USD di 2016.

Pilar pertumbuhan ekonomi

Sumber: Bloomberg, Valbury Asia Securities

Sumber: Bank Indonesia

Kami telah mengindentifikasi beberapa katalis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu: pengampunan pajak, masuknya investor asing, peningkatan pengeluaran infrastruktur, perbaikan akses kredit, dan paket kebijakan. Kami melihat bahwa kebijakan pengampunan pajak selaku hal penting untuk diimplementasikan disebabkan oleh: 1) hal ini akan mengurangi masalah penghindaran pajak; 2) kebijakan pengampunan pajak berpotensi untuk menaikkan pendapatan negara dan dapat digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur; dan 3) pengampunan pajak akan meningkatkan likuiditas Indonesia. Berkaitan dengan perubahan basis pendapatan dari komoditas menjadi investasi, kami menyadari bahwa pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk menciptakan iklim yang lebih ramah bagi investor, seperti KLIK, layanan izin tiga jam, pusat logistik berikat, pelayanan terpadu satu pintu, dan pajak yang lebih rendah untuk DIRE. Selain itu, kami memprediksi pemerintah akan dapat mempercepat pengeluaran tahun ini dibandingkan tahun lalu di mana isu transisi pemerintahan telah memperlambat eksekusi, terbukti oleh analisa kami akan data yang berkenaan dengan infrastruktur yang menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Lebih lanjut, Bank Sentral dan OJK secara berkesinambungan telah melonggarkan aturan moneter untuk mengatasi perlambatan ekonomi dan meningkatkan kompetisi perusahaan Indonesia melalui bunga ringan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan suku bunga kredit ke level ‘single digit’.

Menuju arah yang lebih baik Setelah mengevaluasi faktor eksternal dan internal, kami menurunkan prediksi pertumbuhan PDB kami menjadi 4,9-5,2% di 2016, disebabkan oleh ekspektasi kami bahwa pertumbuhan ekonomi masih melambat dalam waktu dekat ini dikarenakan kecenderungan para konsumen masih menunda pengeluaran sampai tanda-tanda perbaikan ekonomi lebih pasti. Walaupun begitu, kami yakin bahwa inflasi yang stabil dan prediksi kami mengenai pelonggaran kebijakan moneter sekaligus dengan pertumbuhan masyarakat kelas menengah akan menjadi roda penggerak untuk pertumbuhan konsumsi di jangka menengah. Selain itu, pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan yang akan mengurangi birokrasi sehingga dapat memperbaiki iklim bisnis dan memikat PMA. Kami melihat usaha pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran infrastruktur dapat mendorong keyakinan investor dan diperkirakan akan menciptakan efek multiplier. Untuk jangka panjang, kami tetap optimis mengenai pertumbuhan Indonesia ke depan, didorong oleh bonus demografi dan kuatnya ekonomi fundamental.

8

Economic Report Indonesian Market Kembali ke titik awal? Pertumbuhan PDB pada 1Q16 tercatat sebesar 4,92%, melambat dari 5,04% YoY di 4Q15, namun membaik dari pertumbuhan sebesar 4,72% YoY di 1Q15. Hasil pertumbuhan di 1Q16 tersebut di bawah ekspektasi kami dan pasar, disebabkan oleh perlambatan belanja pemerintah dan pertumbuhan investasi di bawah ekspektasi pasar. Konsumsi domestik yang memberikan kontribusi terbesar pada pertumbuhan PDB, hanya tumbuh sebesar 4,94% YoY di 1Q16, walaupun inflasi terjaga, di mana kami percaya hal tersebut disebabkan oleh menurunnya pendapatan penduduk desa di tengah rendahnya harga komoditas sekaligus tingkat belanja yang menurun untuk kelas menengah dan atas. Walaupun begitu, survey Indeks Kepercayaan Konsumen oleh Bank Indonesia (BI) tercatat sebesar 112,1 di Mei 2016 di mana angka di atas 100 mengindikasikan optimistis. Terlebih lagi, survei penjualan ritel bertumbuh 10.4% YoY menjadi 196.6 di April 2016.

Sumber: Bank Indonesia

Sumber: Bank Indonesia

Pertumbuhan investasi berada di bawah ekspektasi dan hanya naik sebesar 5,57% YoY di 1Q16, dihambat oleh investor swasta yang memilih untuk mengaplikasikan strategi ‘wait and see’ walaupun pemerintah telah menerapkan kebijakan yang agresif beberapa kuartal belakangan ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk paket kebijakan ekonomi, pelonggaran kebijakan moneter, dan peningkatan belanja infrastruktur. Sebaliknya, sejalan dengan usaha pemerintah untuk menarik minat investor asing, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan total realisasi investasi sebesar Rp594,8tn di 2016, naik 14,5% YoY. Sampai dengan 1Q16, realisasi investasi meningkat ke rekor tertinggi dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp50,4tn (+18,6% YoY) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp96,1tn (+17,1% YoY).

Komposisi GDP Berdasarkan Pengeluaran

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

9

Economic Report Indonesian Market Belanja pemerintah hanya naik 2,93% YoY di 1Q16, melemah secara signifikan dibandingkan dengan 7,31% YoY di 4Q15. Kami percaya hasil tersebut disebabkan oleh faktor musiman di mana biasanya lebih rendah pada kuartal pertama dan akan memuncak mendekati akhir tahun. Dari faktor eksternal, ekspor masih menurun 3,88% YoY di 1Q16 di tengah pelemahan harga komoditas, walaupun menunjukkan perbaikan dibandingkan penurunan sebesar 6,44% YoY di 4Q15. Di sisi lain, impor melemah 4,24% YoY di 1Q16 dikarenakan permintaan domestik yang melesu. Terlepas dari hasil 1Q16 yang tidak cukup memuaskan, pemerintah masih optimis untuk membukukan pertumbuhan yang lebih baik di kuartal-kuartal mendatang. Apalagi, hasil kuartal pertama tahun ini mencatatkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, di mana pertumbuhan PDB hanya tercatat sebesar 4,72% YoY. Selain itu, kami yakin bahwa makroekonomi Indonesia masih cukup kuat, didukung oleh Rupiah yang stabil dan tingkat inflasi yang cukup rendah. Kami juga mengantisipasi hasil kebijakan pemerintah dapat tercermin dalam pertumbuhan ekonomi.

YoY Pertumbuhan PDB Berdasarkan Pengeluaran (%)

Di beberapa kuartal sebelumnya, kami melihat perlambatan pertumbuhan ekonomi dicatatkan pada provinsi yang ekonominya bertumpu pada komoditas. Di 1Q16, Papua dan Kalimantan Timur merupakan provinsi yang membukukan pertumbuhan negatif masing-masing sebesar 2,03% YoY dan 1,29% YoY. Sektor pertambangan dan penggalian mendominasi ekonomi Papua dan Kalimatan Timur dengan kontribusi terhadap ekonomi provinsi tersebut masing-masing sebesar 29,2% dan 41,1% di 1Q16.

1Q16 YoY Pertumbuhan PDB Berdasarkan Provinsi (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

10

Economic Report Indonesian Market Mengadaptasi suku bunga acuan baru Pemerintah telah mendorong bank sentral untuk menurunkan suku bunga agar mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan prediksi kami, BI telah menurunkan suku bunga acuannya sebesar 100bps menjadi 6,50% tahun ini, didorong oleh ekspektasi inflasi yang rendah pada 2016 dan stabilnya suku bunga the Fed. Kami menyadari bahwa bank sentral di dunia menggunakan suku bunga acuan yang berbeda-beda untuk mempengaruhi suku bunga kredit. Pada April 2016, BI mengumumkan bahwa mereka akan mengganti suku bunga acuan dari suku bunga BI menjadi 7-day Repo Rate, yang saat ini berada di level 5,25% dan akan mulai diterapkan pada 19 August 2016. Bank sentral menyatakan bahwa suku bunga acuan baru mempunyai tiga fungsi, diantaranya: 1) memperkuat sinyal kebijakan moneter; 2) memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter; 3) mendorong pendalaman pasar keuangan. Kami percaya dengan diterapkannya suku bunga acuan baru, maka suku bunga kredit akan didorong untuk turun dikarenakan 7-day Repo Rate menawarkan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan suku bunga BI saat ini dan diyakini mempunyai korelasi yang lebih kuat dengan pasar uang, sehingga diharapkan akan menjadi alat moneter yang lebih efektif untuk mempengaruhi level likuiditas di pasar. Risiko terhadap perkiraan kami adalah depresiasi Rupiah yang tajam dan pengetatan moneter oleh the Fed. Di tengah penurunan harga komoditas dan pelemahan permintaan pasar, inflasi di Indonesia terkontrol. Inflasi menurun ke level 3,30% YoY di Mei 2016, dibandingkan dengan 7,10% YoY di Mei 2015 setelah efek dari kenaikan harga BBM berakhir. Walaupun El Nino terlihat sudah berakhir, kami melihat potensi munculnya La Nina pada pertengahan tahun yang akan memperpanjang musim hujan. Kedua fenomena cuaca ini memberikan tekanan inflasi untuk produk makanan. Selain itu, untuk beberapa bulan ke depan, kami memprediksi inflasi akan sedikit naik yang disebabkan oleh perayaan Idul Fitri dan musim liburan sekolah. Walaupun begitu, kami memperkirakan inflasi di tahun 2016 berada di sekitar level 4% atau masih dalam target BI.

Sumber: Bloomberg, Valbury Asia Securities

Melihat lebih dekat Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Indonesia mencatat defisit neraca pembayaran USD0,3 miliar di 1Q16 dibandingkan dengan surplus USD5,09 miliar di 4Q15, diperberat oleh menurunnya surplus transaksi modal dan finansial. Adapun posisi cadangan devisa pada akhir Maret 2016 tercatat sebesar USD107,5 miliar dan menurun sedikit menjadi USD103,6 miliar pada Mei 2016. Jumlah cadangan devisa ini cukup untuk membiayai kebutuhan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah selama 7,6 bulan dan berada di atas standar kecukupan internasional.

11

Economic Report Indonesian Market Defisit transaksi berjalan menyempit di 1Q16, ditopang oleh surplus neraca perdagangan nonmigas yang meningkat sebagai dampak dari turunnya impor 5,2% QoQ yang lebih besar dari penurunan ekspor sebesar 2,6% QoQ. Hal ini mengakibatkan defisit transaksi berjalan turun dari 2,4% dari GDP di 4Q15 menjadi 2,1% dari GDP di 1Q16. Selanjutnya, kami menyadari bahwa peningkatan defisit transaksi berjalan juga didukung oleh membaiknya neraca perdagangan migas dikarenakan turunnya harga minyak serta berkurangnya defisit neraca jasa mengikuti turunnya pengeluaran wisatawan nasional selama berkunjung ke luar negeri. Untuk proyeksi ke depan, kami mempertahankan proyeksi defisit transaksi berjalan berada di level antara 2,1% dan 2,4%, disebabkan oleh ekspektasi kami akan naiknya pengeluaran infrastruktur pada 2H16. Selanjutnya, surplus transaksi modal dan finansial pada 1Q16 mencapai USD4,2 miliar atau lebih rendah dibandingkan 4Q15 sebagai dampak dari masih rendahnya penarikan pinjaman luar negeri swasta di tengah pelemahan ekonomi. Aliran masuk modal investasi portofolio neto berada pada level USD4,4 miliar di 1Q16, bersumber dari penerbitan sukuk global pemerintah, surat berharga negara berdenominasi Rupiah dan saham. Selain itu, kami mewaspadai potensi keluarnya arus modal finansial seiring dengan meningkatnya potensi kenaikan suku bunga the Fed dalam waktu dekat dan kemungkinan akan mempercepat pengetatan kebijakan moneter di tahun 2017. Namun, kami juga memprediksi bahwa keluarnya arus modal tersebut dapat ditahan oleh peningkatan arus modal investasi langsung, didorong oleh promosi-promosi yang telah dilakukan pemerintah untuk menarik minat investor asing dan membaiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Oleh karena itu, kami mempertahankan perkiraan Rupiah berada di level Rp13.500Rp14.500 per USD di 2016.

Sumber: Bank Indonesia (BI)

Pilar pertumbuhan ekonomi Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah menerapkan tiga strategi utama, yaitu: 1) memaksimalkan pendapatan negara dengan mengubah basis pendapatan dari komoditas menjadi investasi, mengimplementasikan kebijakan pengampunan pajak, memperlebar basis pajak, dan memperkuat kepatuhan pajak; 2) meningkatkan kualitas belanja pemerintahan, berfokus pada pengeluaran yang menaikkan tingkat produktivitas sekaligus mendorong pemerintah daerah untuk ikut berpartisipasi; 3) memperkuat akses untuk kredit bank.

Pengampunan pajak: kebijakan yang penting Pengampunan pajak sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 28 Juni, walaupun telah melewati batas waktu sebelumnya pada tanggal 31 Mei. Kami melihat bahwa kebijakan pengampunan pajak sebagai hal penting untuk diimplementasikan disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, kami yakin bahwa ini akan mengurangi masalah penghindaran pajak. Selama beberapa tahun, pemerintah telah mengalami masalah

12

Economic Report Indonesian Market penghindaran pajak, diantaranya, dapat dilihat dari pendapatan pajak terhadap PDB yang rendah sebesar 11,4% di tahun 2015, atau salah satu paling rendah di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, pemerintah sebelumnya telah memperkenalkan kebijakan yang diberi nama ‘sunset policy’ dan ‘reinventing policy’ masing-masing pada tahun 2008 dan 2015. Program tersebut telah memberi kesempatan wajib pajak untuk mengubah data pajak mereka dan melaporkan jumlah aset secara sukarela dengan denda yang lebih rendah tanpa investigasi lebih lanjut. Program ‘sunset policy’ di 2008 telah membawa lebih dari 5 juta wajib pajak baru ke dalam daftar pajak. Kami yakin bahwa pengampunan pajak selanjutnya akan setidaknya sama suksesnya dengan 2008, disebabkan oleh pertukaran informasi antar negara akan diimplementasikan pada tahun 2018. Terlebih lagi, pengampunan pajak selanjutnya akan disahkan dalam bentuk undang-undang sementara kebijakan sebelumnya hanya dalam bentuk regulasi di mana informasi tidak akan dibagikan dengan lembaga lain termasuk Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Sumber: Bank Dunia

Kedua, kami melihat bahwa kebijakan pengampunan pajak berpotensi untuk menaikkan pendapatan negara dan dapat digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur dan mempersempit defisit fiskal di tengah pelemahan harga komoditas. Seperti diketahui, ‘sunset policy’ yang diimplementasikan pada tahun 2008 merupakan terobosan program kebijakan fiskal di Indonesia dan meningkatkan pendapatan pajak negara sebagai 30% atau sekitar Rp7,5 triliun sedangkan untuk pengampunan pajak selanjutnya, pemerintah memperkirakan akan membukukan pendapatan pajak tambahan sebesar lebih dari Rp100 triliun, tergantung dari denda pajak yang dikenakan pada peserta. Berdasarkan undang-undang (UU) terakhir, denda pajak akan dikenakan antara 1% dan 3% untuk aset yang dideklarasi dan dipulangkan ke Indonesia sedangkan untuk aset yang dideklarasi tetapi tidak dipulangkan, maka akan dikenakan denda sebesar 2% sampai dengan 6%. Penalti ditetapkan dalam pasal 3 rancangan undang-undang (UU)

13

Economic Report Indonesian Market Ketiga, kami berharap bahwa pengampunan pajak akan meningkatkan likuiditas Indonesia. Adapun aset yang dipulangkan ke Indonesia akan ditahan minimal tiga tahun dan akan diinvestasikan ke dalam Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti yang tertera dalam artikel 12 dalam RUU pengampunan pajak. Walaupun demikian, pelapor pajak dapat memilih untuk menginvestasikan dana repatriasi dalam bentuk instrumen lain, seperti obligasi swasta, dengan persetujuan terlebih dahulu. Sebaliknya, walaupun kami yakin bahwa pengampunan pajak dapat memberikan keuntungan-keuntungan yang disebut sebelumnya, jika pemerintah tidak dapat mengontrol dengan baik, maka berpotensi akan menaikkan tingkat inflasi. Selain itu, kami melihat masih kurangnya mekanisme pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak ini.

Pemikat untuk berinvestasi di Indonesia Berkaitan dengan perubahan basis pendapatan dari komoditas menjadi investasi, kami menyadari bahwa pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk menciptakan iklim yang lebih ramah bagi investor, seperti KLIK, layanan izin tiga jam, pusat logistik berikat, pelayanan terpadu satu pintu, serta pajak yang lebih rendah untuk DIRE bersama dengan paket kebijakan ekonomi. Terlebih lagi, Presiden Jokowi aktif mengunjungi beberapa negara, termasuk Inggris, Korea Selatan, dan Rusia, dengan tujuan untuk meningkatkan PMA di seluruh Indonesia. Perlu dicatat bahwa BKPM telah meluncurkan program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi atau dikenal dengan sebutan KLIK. Di bawah program ini, investor diberikan ijin untuk melakukan konstruksi pabrik mereka beserta fasilitasnya tanpa harus menunggu penerbitan izin lingkungan (AMDAL) dan izin mendirikan bangunan (IMB). Sampai dengan akhir Mei 2016, 40 proyek telah diutilisasikan di bawah fasilitas KLIK dengan total investasi sebesar Rp57,1 triliun. Ke depannya, BKPM akan meningkatkan cakupan KLIK dengan total 25 kawasan industri sampai dengan akhir 2016. BKPM juga memperkenalkan layanan izin tiga jam untuk mengurangi birokrasi dengan tujuan mempersingkat waktu layanan dari sebelumnya, 23 hari atau lebih. Layanan Izin Investasi 3 Jam merupakan layanan yang diberikan BKPM untuk investor dengan nilai investasi di atas Rp 100 Miliar atau menyerap minimal 1.000 tenaga kerja Indonesia. Selain itu, pemerintah memperluas layanan ini untuk 4 sektor infrastruktur, yakni perhubungan, ESDM, pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta komunikasi dan informatika. Untuk sektor infrastruktur, perusahaan tidak perlu memenuhi syarat minimum investasi atau tenaga kerja. Pemerintah mengharapkan program ini dapat mendukung target Presiden Jokowi yang mencanangkan penciptaan 2 juta lapangan pekerjaan baru. Berdasarkan data BKPM, elastisitas tenaga kerja Indonesia menurun dari 450 ribu tenaga kerja baru setiap 1% pertumbuhan ekonomi di tahun 2004, menjadi 160 ribu tenaga kerja tahun 2014. Melalui izin investasi 3 jam ini, pemerintah mengharapkan akan meningkatkan minat investor dalam mendirikan proyek investasi besar dengan penyerapan tenaga kerja tinggi.

14

Economic Report Indonesian Market Prosedur layanan izin tiga jam

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Sebagai tambahan, biaya logistik yang tinggi adalah salah satu halangan signifikan yang selama ini telah menahan pertumbuhan industri dan menahan investor untuk bersaing dengan negara tetangga pada level yang setara. Berdasarkan BKPM, logistik di Indonesia saat ini lebih inferior dibandingkan Singapura dan Vietnam, ditunjukkan oleh rata-rata waktu proses ekspor dan impor di Indonesia yang mencapai 3,5 hari dibandingkan 2 hari di Singapura dan 1 hari di Vietnam. Saat ini, barang-barang yang diimpor oleh perusahaan Indonesia disimpan di Singapura dan Malaysia sehingga meningkatkan biaya penyimpanan. Oleh sebab itu, kami yakin bahwa pusat logistik berikat (PLB) menjadi program untuk mengatasi masalah ini. PLB merupakan suatu gudang logistik multifungsi yang mendapat fasilitasi pembebasan bea masuk dan pajak impor. Ketentuan pembentukan PLB juga akan menarik investasi, yaitu dengan diperbolehkannya pengusaha asing nonpabrik menjadi pemasok bahan baku di Pusat Logistik Nasional (PLN).

Perkembangan infrastruktur Kami percaya bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi telah mendorong kebutuhan untuk mempercepat pengeluaran infrastruktur. Kami memprediksi pemerintah akan dapat mempercepat pengeluaran tahun ini dibandingkan tahun lalu di mana isu transisi pemerintahan telah memperlambat eksekusi. Di laporan ekonomi kami sebelumnya, kami telah mendiskusikan detail dari belanja infrastruktur. Saat ini, kami akan melaporkan proses perkembangan program tersebut.

15

Economic Report Indonesian Market Berkaitan dengan Anggaran Pengeluaran Belanja Negara Perubahan (APBN-P) untuk 2016, Indonesia merencanakan Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp54 triliun untuk 24 BUMN. Sebagian besar PMN akan diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Rp23.6 triliun) untuk membangun pembangkit listrik. Adapun, Wijaya Karya (WIKA), Pembangunan Perumahan (PTPP), Jasa Marga (JSMR), and Krakatau Steel (KRAS) juga akan menerima PMN. Sementara itu, pemerintah akan menurunkan target pendapatan pada APBN-P sebesar 4,8% dari anggaran semula menjadi Rp1.734,5 triliun disebabkan oleh asumsi pendapatan pajak yang lebih rendah di tengah ketidakpastian ekonomi. Sejalan dengan pendapatan, pemerintah juga menurunkan target pengeluaran dalam APBN-P sebanyak 2,3% menjadi Rp2.047,8 triliun. Kami akan memonitor perkembangan pendapatan pajak karena kami percaya bahwa pendapatan pajak yang lebih rendah merupakan risiko utama yang akan mempengaruhi pelaksanaan proyek infrastruktur.

Penyerapan anggaran pemerintah masih di bawah ekpektasi kami. Seperti diketahui, penyerapan anggaran pada umumnya dipersulit oleh proses birokrasi. Sisi positifnya, kami melihat penyerapan anggaran oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang menerima alokasi tersebut, meningkat dari 11,78% pada awal Juni 2015 menjadi 20,28% pada awal Juni 2016. Sebaliknya, ada kemungkinan pemotongan anggaran PUPR sampai dengan 8% yang disebabkan oleh penurunan target pengeluaran di APBNP 2016 sebesar Rp48 triliun. Namun, pemotongan anggaran PUPR ini hanya akan mempengaruhi belanja operasional, bukan belanja modal.

Kami melihat bahwa perkembangan infrastruktur masih sejalan dengan rencana, terlihat dari penjualan semen curah yang kuat. Berdasarkan Asosiasi Semen Indonesia (ASI), permintaan semen curah, yang pada umumnya digunakan untuk proyek infrastruktur, naik 7,8% YoY menjadi 5,6 juta ton pada 5M16 dan menyumbang 23% terhadap total penjualan semen sebesar 24,4 juta ton. Konsumsi semen domestik diperkuat oleh penjualan di luar Jawa yang digunakan untuk pembangkit listrik, smelter dan pembangunan pedesaan. Di masa depan, kami percaya bahwa konsumsi semen akan membaik, didorong oleh efek multiplier dari proyek infrastruktur.

16

Economic Report Indonesian Market Indikasi lain dari pengeluaran pemerintahan dapat dilihat dari kontrak baru perusahaan BUMN di bidang konstruksi yang menguat, terutama dikontribusi oleh Wijaya Karya (WIKA), Pembangunan Perumahan (PTPP), Adhi Karya (ADHI), dan Waskita Karya (WSKT ). Di 5M16, kontrak baru WIKA naik signifikan 47,6% YoY menjadi Rp8,6 triliun, atau setara 23% dari total target tahun 2016. Sebaliknya, PTPP mencatatkan penurunan kontrak baru sebesar 26,5% YoY menjadi Rp7,2 triliun di 5M16 atau sekitar 22,2% dari total target tahun 2016. Sementara itu, kontrak baru ADHI dicatatkan sebesar Rp5,3 triliun, hanya meningkat 14,5% YoY di 5M16 dan mencapai 21,5% dari total target 2016. Walaupun kontrak baru WSKT tercatat sebesar Rp8 triliun di 1Q16, perusahaan menargetkan untuk membukukan kontrak baru sejumlah Rp50 triliun di 1H16 atau sekitar 75% dari total target Rp66 triliun di 2016.

Kami juga melihat beberapa proyek besar pemerintah, antara lain Light Rail Transit (LRT ), Jakarta Mass Rapid Transit (MRT ), dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Saat ini, terdapat empat proyek LRT, dua diantaranya saat ini sedang dibangun, yaitu: LRT yang menjadi penghubung Jakarta dan kota sekitarnya dengan nilai investasi Rp34 triliun yang akan dibangun oleh ADHI sebagai kontraktor utama dan LRT Palembang senilai Rp7,2 triliun, dipimpin oleh WSKT. Adapun, dua LRT lainnya sedang dalam proses perencanaan, yaitu: LRT dalam kota dan LRT Bandung. Selain itu, pemerintah juga mengerjakan proyek Jakarta MRT dan kereta cepat JakartaBandung di mana menguntungkan WIKA dan anak perusahaannya, Wika Beton (WTON).

17

Economic Report Indonesian Market MRT: Progres Pembangunan MRT Jakarta Tahap 1 Mencapai 42% Awal Juni 2016

Sumber: Jakartalrt.com

LRT Penghubung Kota Jakarta dan Sekitarnya dengan Nilai Rp34 triliun

Sumber: Jakarta Post, Valbury Asia Securities

Kami yakin pengerjaan proyek infrastruktur merupakan salah satu prioritas pemerintah, dapat dibuktikan dari Peraturan Presiden no.3/2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang bertujuan untuk mempercepat 225 proyek, termasuk 47 proyek jalan tol. Dalam Peraturan Presiden tersebut, Jokowi telah menginstruksikan seluruh kementerian, Jaksa Agung, Kapolri, sekretaris kabinet, kepala staf kepresidenan dan seluruh pejabat untuk mengambil bagian dalam usaha percepatan implementasi proyek strategis nasional. Selain itu, pemegang konsensi jalan tol dapat menalangi biaya pembebasan lahan terlebih dulu dan akan nantinya dibayarkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. WSKT dan Jasa Marga (JSMR) telah menyatakan bahwa mereka telah menyiapkan masing-masing Rp5 triliun dan Rp3 triliun untuk melanjutkan pembebasan lahan untuk proyek tol mereka.

18

Economic Report Indonesian Market Kisah mengenai suku bunga pinjaman Bank Sentral dan OJK secara berkesinambungan telah melonggarkan aturan moneter untuk mengatasi perlambatan ekonomi dan meningkatkan kompetisi perusahaan Indonesia. Kami melihat bunga ringan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan suku bunga kredit ke level ‘single digit’ menjadi dua contoh kebijakan tersebut. Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) menguasai 90% dari jumlah perusahaan di Indonesia, namun hanya memberikan kontrbusi sebesar 50% terhadap PDB Indonesia. Adapun, kami yakin bahwa ketahanan segmen UMKM dianggap sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia di tengah perlambatan. Namun, suku bunga kredit yang tinggi dilihat sebagai halangan untuk pertumbuhan mereka, terutama menjelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Oleh karena itu, kami yakin bahwa masih ada ruang untuk berkembang bagi segmen UMKM, didukung oleh suku bunga KUR yang lebih rendah dari awalnya 22% pada tahun 2014 menjadi 12% di 2015 dan kembali diturunkan menjadi 9% di tahun 2016. Selanjutnya, pemerintah masih akan menekan suku bunga KUR menjadi 7% di tahun 2017. Pemotongan suku bunga tersebut sebagian besar akan ditanggung oleh subsidi pemerintahan. Sejalan dengan suku bunga KUR yang lebih rendah, pemerintah menargetkan pencairan KUR mencapai Rp120 triliun tahun ini. Sampai dengan awal Juni 2016, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menginformasikan bahwa pencairan KUR telah mencapai Rp46,1 triliun. Jadi, kami harap program KUR ini dapat memberikan efek positif untuk pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan dari bawah ke atas atau lebih dikenal dengan sebutan ‘bottom up’. Selain menurunkan suku bunga KUR, OJK mendorong bank-bank di Indonesia untuk memangkas suku bunga kredit mereka ke level ‘single digit’ sebagai salah satu upaya pemerintahan untuk menciptakan pembiayaan yang lebih terjangkau dan memajukan pertumbuhan ekonomi negara sekaligus meningkatkan daya saing. Kami juga menyadari bahwa bank di Indonesia telah menikmati tingkat marjin bunga bersih yang tinggi yaitu di level 5,6% pada 4M16, tertinggi di kawasan ASEAN, didorong oleh suku bunga kredit yang lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya. Sebagai informasi, Filipina menawarkan suku bunga kredit di sekitar 6% dan suku bunga Jepang berada di level 0,95% sampai dengan Maret 2016. Dengan tujuan untuk menurunkan tingkat suku bunga, pemerintah telah mengambil beberapa langkah. Bank Indonesia telah menurunkan tingkat suku bunga acuan dan giro wajib minimum untuk menyuntikkan tambahan likuiditas ke dalam pasar. Selain itu, bank sentral akan menggunakan 7-day Repo Rate sebagai acuan baru untuk suku bunga di Indonesia. OJK juga telah menetapkan batas atas suku bunga deposito yaitu maksimum 100 bps di atas suku bunga acuan untuk bank pada kategori “BUKU III” dan 75bps di atas suku bunga acuan untuk bank yang berada di kategori “BUKU IV” mulai dari Maret 2016. Sementara itu, jika pemerintah dapat menjaga tingkat inflasi, level likuiditas yang cukup dan makroekonomi yang stabil, kami percaya bahwa tingkat suku bunga ‘single digit’ dapat tercapai. Adapun, jika pemerintah dapat menurunkan hambatan bagi bank asing untuk masuk sehingga meningkatkan tingkat kompetisi domestik; kami melihat bahwa hal ini dapat membantu untuk menekan tingkat suku bunga.

Menuju angka keberuntungan 13 Sejauh ini, kami melihat bahwa paket kebijakan ekonomi masih belum membawa perubahan ekonomi yang cukup signifikan, disebabkan oleh proses implementasi yang pada umumnya membutuhkan waktu. Untuk memastikan keefektifan paket kebijakan ekonomi, pemerintah telah membentuk empat ‘special task forces’. ‘Task force’ pertama ditujukan untuk percepatan penyelesaian peraturan. ‘Task force’ kedua akan mengidentifikasi faktor penghambat implementasi paket kebijakan. ‘Task force’ ketiga ditujukan untuk menganalisa dampak paket kebijakan. Sedangkan, ‘Task force’ keempat akan memastikan sosialisasi, publikasi dan diseminasi paket kebijakan.

19

Economic Report Indonesian Market Paket Kebijakan Tambahan

Juta

20

Economic Report Indonesian Market Menuju arah yang lebih baik Kami percaya bahwa pertumbuhan PDB Indonesia akan menguat dalam kuartal-kuartal mendatang. Bank Indonesia telah memotong suku bunganya sebanyak empat kali tahun ini dan akan mengubah suku bunga acuan menjadi 7-day Repo Rate yang menawarkan bunga yang lebih rendah. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kualitas pengeluaran dengan memfokuskan belanja kepada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, setelah mengevaluasi faktor eksternal dan internal, kami menurunkan prediksi pertumbuhan PDB kami menjadi 4,9-5,2% di 2016, disebabkan oleh ekspektasi kami bahwa pertumbuhan ekonomi masih melambat dalam waktu dekat ini dikarenakan kecenderungan para konsumen masih menunda pengeluaran sampai tanda-tanda perbaikan ekonomi lebih pasti. Walaupun begitu, kami yakin bahwa inflasi yang stabil dan prediksi kami mengenai pelonggaran kebijakan moneter sekaligus dengan pertumbuhan masyarakat kelas menengah akan menjadi roda penggerak untuk pertumbuhan konsumsi di jangka menengah. Selain itu, pemerintah telah meluncurkan paket kebijakan yang akan mengurangi birokrasi sehingga dapat memperbaiki iklim bisnis dan memikat PMA. Kami melihat usaha pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran infrastruktur dapat mendorong keyakinan investor dan diperkirakan akan menciptakan efek multiplier. Kami mengantisipasi ekspor belum akan membaik dikarenakan kondisi harga minyak yang tertekan. Di masa mendatang, kami yakin bahwa Indonesia akan mengubah pendapatan berbasis komoditas menjadi pendapatan berbasis manufaktur. Adapun, harga komoditas yang cukup rendah dapat menekan impor. Akan tetapi, kami berpendapat bahwa kenaikan impor dapat terjadi seiring dengan jalannya proyek infrastruktur. Kami tetap optimis mengenai pertumbuhan Indonesia ke depan, didorong oleh bonus demografi dan kuatnya ekonomi fundamental. Namun, risiko terhadap prediksi kami meliputi: 1) pendapatan pajak di bawah target, disebabkan oleh perlambatan ekonomi terhambat oleh harga komoditas yang di bawah ekspektasi yang dikombinasikan dengan tidak berhasilnya program pengampunan pajak, sehingga menghalangi belanja pemerintah; 2) depresiasi Rupiah, dibayangi oleh kenaikan suku bunga the Fed yang lebih tinggi dan lebih cepat, maupun perlambatan ekonomi Cina yang dapat memperlebar defisit transaksi berjalan; 3) penundaan proyek infrastruktur karena birokrasi. Menganalisa pendapat ‘Bullish’ dan ‘Bearish’ tentang Indonesia

Sumber: Valbury Asia Securities

21