REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
I
REPUBLIK INDONESIA
I
DAN INSTITUT FEDERAL GEOSAINS DAN SUMBER DAYA ALAM REPUBLIK FEDERAL JERMAN
I
I
TENTANG PERTUKARAN KERJASAMA PERCONTOHAN MENYANGKUT
!
KESINAMBUNGAN PENAMBANGAN TIMAH Dl PROVINSI BANGKA BELITUNG
l'
I
I Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, yang diwakili oleh Direktur Teknik dan Lingkungan, atau "DJMB", dan lnstitut Federal Geosains dan Sumber Daya Alam , diwakili oleh Presidennya atau " BGR" , secara individual akan disebut sebagai "Pihak" dan keduanya secara kolektif disebut sebagai "Para Pihak",
MENGACU pada hukum dan peraturan Para Pihak yang berlaku;
telah menyetujui ketentuan sebagai berikut:
PASAL1 TUJUAN
(1) Tujuan
MSP ini, selanjutnya disebut sebagai
menciptakan
kerangka
administratif antara
Para
"MSP
", adalah
untuk
Pihak terkait seputar
r-·-
I' II
pertukaran
kerjasama
percontohan
menyangkut
kesinambungan
Penambangan Timah di Provinsi Bangka Belitung.
I
(2) Tujuan khusus dari pertukaran kerjasama percontohan ini adalah untuk
I
mendukung pengembangan pengetahuan dan jaringan untuk bisa menerapkan teknik terbaik di lokasi reklamasi tambang timah antara para pemangku kepentingan Indonesia yang cakap.
PASAL2 DASAR KERJASAMA
MSP ini bukan dimaksudkan untuk menciptakan kewajiban yang mengikat secara hukum, tidak mengandung segala persyaratan yang menjadikannya efektif sebagai kesepakatan , dan hanyalah sebuah ekspresi dari niat baik Para Pihak.
PASAL 3 AREA KERJASAMA
Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Pasal 1, Para Pihak bersama-sama akan melakukan, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, pertukaran kerjasama percontohan Penambangan Timah yang berkelanjutan dengan berfokus pada teknik terbaik reklamasi daerah bekas pertambangan timah untuk mendukung kelestarian lingkungan dan sosial-ekonomi di Provinsi Bangka Belitung.
PASAL 4 BADAN PELAKSANA
(1) DJMB menunjuk Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, yang selanjutnya disebut DTL sebagai badan pelaksana dari MSP ini.
(2) BGR menunjuk Unit Pertambangan dan Ketahanan Geologi Departemen Sumber Daya Mineral, selanjutnya disebut BGR, sebagai badan pelaksana MSP ini.
PASAL 5 NOTA KONSEP
(1) Untuk pelaksanaan kegiatan yang termaktub dalam MSP
ini, konsep
implementasi harus dijabarkan dalam bentuk tertulis melalui nota konsep. Nota konsep
harus
setidaknya
memberikan
informasi tentang
kegiatan
dan
metodologi masing-masing , jadwal indikatif kegiatan yang luas, dan keterlibatan Para Pihak ketiga sebagai mitra pelaksanaan (kontrak) .
(2) Nota konsep harus disetujui oleh Para Pihak. Nota konsep itu akan disertakan dalam lampiran pada MSP ini.
PASAL 6 LOKASI
(1) Sebuah situs percontohan di Provinsi Bangka Belitung harus dipilih untuk demonstrasi
lapangan
dan
survei
yang
berkaitan
dengan
Pertukaran
Kerjasama Percontohan.
(2) Lokasi situs percontohan harus dipilih berdasarkan persetujuan bersama oleh Para Pihak sesuai dengan kriteria seleksi tertentu.
PASAL 7 TANGGUNG JAWAB
(1) Untuk DJMB: a. DJMB akan memberikan dukungan administratif berupa surat kepada Pemerintah
Provinsi
Bangka
Belitung
dan
Pemegang
lzin
Usaha
Pertambangan untuk penggunaan lahan sebagai lokasi
percon:h::"~;" --~ " I
lokasi yang dipilih. b. DJMB harus mengelola koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan melakukan pengawasan dan memberikan bantuan yang diperlukan bersama dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang berlaku untuk Pertukaran Kerjasama Percontohan. c. DJMB akan memberikan informasi latar belakang yang relevan dan saran untuk BGR dalam rangka untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan negara Republik Indonesia yang berlaku.
(2) Untuk BGR: a. BGR akan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disetujui berdasarkan nota konsep yang berlaku. Untuk tujuan ini, BGR bisa mengontrak pihak ketiga di Indonesia. Keputusan untuk memberikan kontrak kepada pihak ketiga merupakan kebijakan penuh BGR dan akan mengacu pada peraturan lelang Jerman. Setiap saat, BGR dapat memutuskan untuk melaksanakan atau mendukung kegiatan apapun melalui stafnya
sendiri, bukan melalui
pihak ketiga yang dikontrak. b. Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan oleh staf BGR serta kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang dikontrak atas nama BGR, harus disediakan oleh BGR. BGR telah mencadangkan hingga 80.000 EUR per tahun untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Keputusan untuk mobilisasi dana hingga jumlah ini merupakan kebijakan penuh BGR. Mobilisasi dana tergantung ketersed iaan umum mereka serta evaluasi BGR untuk jadwal dan kemajuan Pertukaran Kerjasama Percontohan. c. Jika diminta, BGR wajib memberitahukan DJMB semua informasi yang diperlukan dari pihak ketiga I pihak sebelum mekanisme tender I janji temu oleh BGR. d. Jika ada keberatan I pertanyaan muncul dari DJMB mengenai niat BGR untuk mengontrak pihak ketiga lbeberapa pihak lain, hendaknya dilakukan melalui konsultasi.
(3) Untuk kedua Pihak: Para Pihak akan menyediakan akses bersama untuk penyediaan dokumen, informasi dan data yang sesuai untuk memajukan pelaksanaan MSP ini. Relevan untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang disepakati, pertukaran informasi juga meliputi pihak ketiga yang dikontrak oleh BGR seperti dijelaskan di atas.
PASAL 8 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
Setiap properti intelektual yang timbul dalam pelaksanaan MSP ini akan dimiliki bersama dan : a. Setiap Pihak diizinkan untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut untuk tujuan memelihara, mengadaptasi dan memperbaiki properti yang relevan. b. Setiap Pihak bertanggung jawab atas setiap klaim yang dibuat oleh pihak ketiga yang berkaitan dengan kepemi likan atau legalitas penggunaan hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh Para Pihak untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama pada MSP ini.
PASAL 9 PERJANJIAN TRANSFER MATER!
Sampel diperoleh dari survei lapangan terkait dengan Kerjasama Pertukaran Percontohan tidak boleh dibawa keluar dari Indonesia dan harus diperiksa di Indonesia untuk tujuan evaluasi.
PASAL10 KERAHASIAAN
(1) Setiap Pihak akan berusaha untuk menjaga konfidelitas dan kerahasiaan dokumen, informasi dan data lainnya yang diterima atau disalurkan langsung atau tidak langsung kepada Pihak lain berdasarkan MSP ini atau perjanjian lainnya yang dibuat berdasarkan MSP ini.
(2) Ketentuan-ketentuan Pasal ini akan terus mengikat antara Para Pihak bahkan sampai berakhirnya MSP ini.
(3) Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan data dan I atau informasi yang timbul dari kegiatan kerjasama pada MSP ini kepada pihak ketiga yang bersifat rahasia , Pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lain sebelum pengungkapan dapat dibuat.
(4) Setiap Pihak akan mengusahakan data atau informasi relevan yang harus dibagi di antara peserta Kerjasama Pertukaran Percontohan sebagaimana didefinisikan dalam nota konsep di mana ini diperlukan untuk memajukan tujuan Kerjasama Pertukaran Percontohan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1.
(5) Ketentuan Pasal ini tidak akan merugikan hukum dan peraturan masing-masing negara Pihak yang berlaku.
PASAL11 BATASAN KEGIATAN PERSONAL
BGR menjamin bahwa kegiatan mereka dan staf yang ditugaskan pada status resmi pada MSP
ini akan menghormati kemandirian politik, kedaulatan, dan
integritas wilayah negara tuan rumah , dan akan menghindari kegiatan yang tidak konsisten dengan maksud dan tujuan MSP ini.
PASAL12 STATUS PERALATAN DAN PENDUKUNG MATERI
(1) Peralatan dan materi yang disediakan I dibeli oleh atau atas nama BGR untuk mendukung pelaksanaan Kerjasama Pertukaran Percontohan harus digunakan semata-mata untuk tujuan pelaksanaan Kerjasama Pertukaran Percontohan. (2) Setelah penyelesaian proyek, pembuangan materi harus dibahas oleh Para Pihak.
(3) Yang dimaksudkan sebagai serah terima materi
dan peralatan harus
didokumentasikan dalam Penyerahan Berita Acara sesuai dengan hukum dan peraturan Indonesia.
PASAL13 DOMISILI
(1) DJMB berdomisili di Jl. Prof. Dr. Supomo No. 10, RT.1/RW.3, Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus lbukota Jakarta 12870, Indonesia. (2) BGR berdomisili di Geozentrum Hannover, Stilleweg 2, 30655 Hannover, Jerman (3) Jika
terjadi
pertukaran
alamat
atau
domisili,
setiap
Pihak
harus
memberitahukan Pihak lain.
PASAL14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan interpretasi pelaksanaan MSP ini harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi atas dasar
I
saling pengertian dan itikad baik antara Para Pihak.
I i
PASAL15 AMANDEMEN
(1) Amandemen atau revisi MSP
ini akan dilakukan setelah konsultasi dan
kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak.
(2) Amandemen tersebut merupakan bagian yaflg tidak terpisahkan dari MSP ini dan mulai berlaku pada tanggal yang akan ditentukan pada oleh Para Pihak.
PASAL16 BERLAKUNYA PERSETUJUAN, JANGKA WAKTU, DAN BERAKHIRNYA PERSETUJUAN
(1) MSP ini mulai berlaku pad a tanggal penandatanganan terakhir dan akan tetap berlaku selama 2 (dua) tahun, kecuali salah satu Pihak memberikan pemberitahuan
tertulis
kepada
Pihak
lain
perihal
keinginannya
untuk
mengakhiri atau memperpanjang MSP ini dengan memberikan pemberitahuan sembilan puluh (90) hari sebelumnya. (2) Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian setiap kegiatan yang sedang berlangsung terkait dengan pelaksanaan kontrak Pihak Ketiga terkait dengan MSP ini sampai masing-masing kontrak selesai, atau sampai disepakati oleh Para Pihak secara tertulis.
DISAKSIKAN KEDUA BELAH PIHAK, yang bertanda tangan di bawah ini telah
menandatangani MSP ini.
DIBUAT
dalam
rangkap
dua
di
Hannover,
Jerman
pada
tanggaiS~~'?.I.~~~-- -bulan .......M~\ ..... ..... tahun 2017 dan di Jakarta, Indonesia pada
tanggai.~~S~- ... bulan ..A.P.":"\\ .. .... tahun
2017 dalam bahasa lnggris dan
bahasa Indonesia, keduanya sama-sama otentik. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran mengenai MSP ini, teks bahasa lnggris yang berlaku.
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
LEMBAGAFEDERALUNTUK GEOSMNSDANSUMBERDAYA ALAM
Signed
Signed
IR. M. HENDRASTO, M.SC DJMB Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
PROF. RALPH WATZEL Presiden BGR
\
,..
.. ... .
~
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN DIRECTORATE GENERAL OF MINERAL AND COAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE FEDERAL INSTITUTE FOR GEOSCIENCES AND NATURAL RESOURCES OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ON PILOT COOPERATION EXCHANGE ON THE SUSTAINABILITY OF TIN MINING IN BANGKA BELITUNG PROVINCE
Directorate General of Mineral and Coal, represented by Director of Technique and Environment, or " DGMC", and the Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, represented by its President, or " BGR", individually shall be referred as "Party" and collectively as 'The Parties",
PURSUANT to to the prevailing laws and regulations of the Parties;
have agreed as follows:
ARTICLE 1 OBJECTIVE
I, (1) The objective of this Memorandum of Understanding, hereinafter referred to as the "MOU", is to establish an administrative framework between the Parties
related to a Pilot Cooperation Exchange on the Sustainability of Tin Mining in Bangka Belitung Province. (2) The specific objective of the Pilot Cooperation Exchange is to support knowledge building and networking on best practice in tin mine site reclamation among Indonesian expert stakeholders.
ARTICLE 2 NATURE OF COOPERATION
This MOU is not intended to create any legally binding obligations, does not contain all the terms to be effective as an agreement, and is merely an expression of the good intentions of the Parties.
ARTICLE 3 AREA OF COOPERATION
To achieve the objective set forth in Article 1, the Parties will jointly conduct, in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia, the Pilot Cooperation Exchange on the Sustainability of Tin Mining with a focus on best practice in reclamation of ex-tin mining areas in order to support its environmental and socio-economic sustainability in Bangka Belitung Province.
ARTICLE 4 EXECUTING AGENCIES
(1) DGMC appoints the Directorate of Technique and Environment of Mineral and Coal, hereinafter referred to as DTE as executing agencies of this MOU. (2) BGR appoints the Mining and Sustainability Unit of the Geology of Mineral Resources Department, hereinafter referred to as BGR, as executing agency of this MOU.
I I
Ii
ARTICLE 5 CONCEPT NOTE
(1) For implementation of activities falling under this MOU , an implementation concept shall be elaborated in written form through concept notes. Concept notes shall at least provide information on activities and their respective methodology, a broad indicative schedule of activities, and involvement of th ird Parties as implementation (contract) partners. (2) Concept notes shall be approved by the Parties. They shall be considered as attachments to this MOU .
ARTICLE 6 LOCATION
(1) A pilot site in Bangka Belitung Province shall be selected for field demonstrations and surveys related to the Pilot Cooperation Exchange. (2) The location of the pilot site shall be selected based on mutual consent by the Parties according to specific selection criteria.
ARTICLE 7 RESPONSIBILITIES
(1) For DGMC: a. DGMC shall provide administrative support in the form of letter(s) to the Provincial Government of Bangka Belitung and the Mining Permit Holder for the use of land as a pilot site at the selected location. b. DGMC shall manage coordination with the Provincial Government of Bangka Belitung and conduct supervision and provide necessary assistance along with the Provincial Government of Bangka Belitung as applicable for the Pilot Cooperation Exchange. c. DGMC shall provide relevant background information and advice to BGR in order to ensure that activities are conducted in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia. (2) For BGR: a. BGR shall facilitate implementation of agreed activities based on the applicable concept note(s). To this end, BGR may contract third parties in
Indonesia. The decision to award any contracts to third parties is at the full discretion of BGR and will be based on German tender regulations. At any time, BGR may decide to implement or support any activities through its own staff, rather than via contracted third parties. b. Funding for implementation of activities, both activities by BGR staff as well as activities implemented by contracted third parties on behalf of BGR, shall be made available by BGR. BGR has reserved an amount of up to 80,000 EUR per year for implementing any such activities. The decision for mobilization of any funds up to this amount is at the full discretion of BGR. Mobilization of funds is subject to their general availability as well as BGR's evaluation of schedule and progress of the Pilot Cooperation Exchange. c. If requested , BGR shall inform DGMC all necessary information of the third party/parties prior to the tender mechanism/appointment by BGR. d. If any objection/question arises from DGMC regarding the intention of BGR to contract third party/parties, it shall be conducted through consultation. (3) For both Parties: The Parties shall provide mutual access to documents, information and data as appropriate to further the implementation of this MOU . Where relevant for successful implementation of agreed activities, exchange of information shall also include third parties contracted by BGR as defined above.
ARTICLE 8 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Any intellectual property arising under the implementation of this MOU will be jointly owned, and: a. Each Party will be allowed to use such intellectual property for the purpose of maintaining, adapting and improving the relevant property. b. Each Party will be liable for any claim made by any third party pertaining to the ownership of or the legality of the use of the intellectual property rights brought by The Parties for the implementation of any cooperative activities under this MOU.
ARTICLE 9 MATERIAL TRANSFER AGREEMENT
(1) Samples obtained from any field surveys related to the Pilot Cooperation Exchange shall not be taken out of Indonesia and shall be examined in Indonesia for evaluation purposes.
ARTICLE 10 CONFIDENTIALITY
(1) Each Party will undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received or supplied directly or indirectly to the other Party under this MOU or any other agreements made pursuant to this MOU. (2) The provisions of this Article will continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this MOU. (3) If either Party wishes to disclose confidential data and/or information arising from the cooperative activities under this MOU to any third party, the disclosing Party must obtain prior consent from the other Party before any disclosure can be made. (4) Each Party will undertake that relevant data and/or information shall be shared among participants of the Pilot Cooperation Exchange as defined in the concept note(s) where this is required to further the objectives of the Pilot Cooperation Exchange as referenced in Article 1. (5) The provisions of this Article will not prejudice the prevailing laws and regulations of the Party's respective country.
ARTICLE 11 LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
BGR assures that its activities and staff assigned to official status under this MOU will respect the political independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country, and will avoid any activities inconsistent with the purposes and objectives of this MOU .
ARTICLE 12 STATUS OF EQUIPMENT AND MATERIALS SUPPORTER
(1) Equipment and materials provided/purchased by or on behalf of BGR to support the implementation of the Pilot Cooperation Exchange shall be used solely for the purpose of implementation of the Pilot Cooperation Exchange. (2) After the completion of the project, disposal of materials should be discussed by the Parties. (3) The said handing over of the materials and equipment shall be documented in Handing Over Minutes in accordance with Indonesian Jaws and regulations.
ARTICLE 13 DOMICILE
(1) DGMC is domiciled at Jl. Prof. Dr. Supomo No. 10, RT.1/RW.3, Menteng Dalam, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus lbukota Jakarta 12870, Indonesia. (2) BGR is domiciled at Geozentrum Hannover, Stilleweg 2, 30655 Hannover, Germany. (3) If any change occurs in address or domicile, each Party shall inform the other Party.
ARTICLE 14 SETTLEMENT OF DIFFERENCES
Any differences arising in relation to the interpretation of implementation of this MOU shall be settled amicably by consultation or negotiation on the basis of mutual understanding and goodwill between the Parties.
ARTICLE 15 AMENDMENT
(1) Any amendment or revision of this MOU shall be made after consultation and in mutual agreement in writing by the Parties.
(2) Such amendment shall constitute an integral part of this MOU and shall come into force on the date as may be determined upon by the Parties.
ARTICLE 16 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
(1) This MOU shall enter into force on the date of the last signature and shall remain in force for 2 (two) years, unless either Party gives written notification to the other Party of its intention to terminate or extend this MOU with ninety (90) days prior notice. (2) The termination of this MOU shall not affect the completion of any on-going activities related to third-Party contract implementation associated with this MOU until the respective contract has been completed , or as mutually agreed by the Parties in writing .
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this MOU.
2017 DONE in duplicate in Hannover, Germany in the.0.~~~.~. day of....M.£?-.~ and in Jakarta, Indonesia in the ~h\'f!i.day of.. .. Ar..~~.\......... 2017 in English and Indonesian languages, both being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this MoU , the English text shall prevail.
.......
MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
FEDERAL INSTITUTE FOR GEOSCIENCES AND NATURAL RESOURCES
Signed
Signed
IR. M. HENDRASTO, M.SC
PROF. RALPH WATZEL
DGMC Director Technique and Environment of Mineral and Coal
BGR President
