MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PANECO FOUNDATION MENGENAI PROGRAM KERJASAMA KEANEKARAGAMAN HAYATI DI SUMATERA
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA), Kementerian Kehutanan (selanjutnya disebut sebagai Ditjen PHKA) dan PanEco Foundation (selanjutnya disebut sebagai PanEco) secara bersama-sama disebut sebagai " Para Pihak". Mempertimbangkan kepentingan bersama para pihak untuk mengembangkan program strategis untuk perlindungan ekosistem, konservasi alam, dan pengelolaan sumber daya alam lestari, perlunya mencegah penurunan populasi tumbuhan dan satwa liar sehubungan dengan pengembangan ekonomi; Mengacu pada undang-undang yang berlaku dan peraturan serta prosedur dan kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai kerjasama teknis internasional;
TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT: PASALI TUJUAN Tujuan kerjasama ini adalah untuk mendukung Ditjen PHKA meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati di Sumatera terutama Orangutan Sumatera, termasuk pengembangan ekowisata dan pemanfaatan lahan secara lestari.
PASAL II RUANG LINGKUP KERJASAMA Ruang lingkup kerjasama Memorandum Saling Pengertian ini termasuk; 1. Mengembangkan kapasitas Ditjen PHKA untuk melindungi dan merestorasi populasi dan habitat hidupan liar, terutama orangutan dan habitatnya; 2. Mempromosikan mekanisme pendanaan luar negeri untuk mendukung upaya Ditjen PHKA dalam mengembangan konservasi orangutan dan habitatnya; 3. Mempromosikan pemanfaatan lahan secara lestari; 4. Penguatan masyarakat lokal melalui program pengembangan ekonomi alternatif, pemberdayaan, penyadaran dan dukungan perbaikan pendidikan konservasi dan manfaat konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan lindung.
PASAL III ARAHAN PROGRAM DAN RENCANA OPERAS! TAHUNAN (1)
Program dan mekanisme kerjasama diatur dalam Arahan Program yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini;
(2)
Penjelasan rinci dari setiap program atau proyek akan dituangkan dalam Rencana Operasional. Rencana Operasional harus menjelaskan setiap kegiatan atau program secara terperinci termasuk tujuan, prosedur, dan pengaturan keuangan;
(3)
Rencana Operasional harus disusun dan disepakati oleh Para Pihak;
( 4)
Pelaksanaan proyek-proyek atau program di bawah Memorandum Saling Pengertian ini harus dievaluasi setiap tahun.
PASALIV KONTRIBUSI PARA PIHAK (1) Kontribusi Ditjen PHKA adalah: a. Memberikan arahan dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi atas aktivitas yang dilaksanakan; b. Memfasilitasi dan mendukung koordinasi dengan institusi lain di lingkup Kementerian Kehutanan, kementerian lain, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya dalam rangka implementasi kegiatan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini;
c. Menugaskan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PHKA untuk aktif dalam implementasi program kolaborasi untuk memastikan manfaat program; d. Membantu urusan perizinan yang diperlukan bagi tenaga ahli asing yang kompeten dan disetujui untuk tugas dalam rangka Memorandum Saling Pengertian ini sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. (2) Kontribusi PanEco adalah: a. Bersama Ditjen PHKA menyusun draft rencana kerja tahunan, melaksanakan kegiatan, dan membuat laporan sesuai kesepakatan dalam Memorandum Saling Pengertian ini; b. Melibatkan personel Ditjen PHKA dalam implementasi dan supervisi aktivitas di bawah Memorandum Saling Pengertian ini; c. Menyediakan bantuan teknis, peralatan, dan pembangunan kapasitas Ditjen PHKA dan UPT melalui pelatihan, pertemuan, seminar, dan aktivitas lain; d. Mendukung Ditjen PHKA dan UPT dalam pengembangan sistem informasi dan menyediakan bahan informasi mengenai keanekaragaman hayati untuk keperluan pengelolaan; e. Menyediakan tenaga ahli yang kompeten sesuai permintaan Ditjen PHKA untuk transfer ilmu pengetahuan; f. Menyediakan program penguatan ekonomi masyarakat lokal untuk mendukung perbaikan dan manfaat konservasi keanekareagaman hayati dan pengelolaan kawasan lindung; g. Mempromosikan kerjasama dan dialog dengan lembaga-lembaga terkait di sektor kehutanan atau sektor non-kehutanan di tingkat nasional dan internasional dan juga organisasi swasta sebagaimana diusulkan oleh Ditjen PHKA; h. Mendukung promosi upaya konservasi melalui pengembangan kampanye penyadaran untuk menjaga citra positif Indonesia melalui media di tingkat lokal, nasional dan internasional; i. Menjamin ketersediaan dukungan dana dari sumber-sumber luar negeri untuk implementasi aktivitas dalam periode Memorandum Saling Pengertian ini dengan target minimum USD 400.000 (empat ratus ribu dolar AS) per tahun.
PASAL V KETERLIBATAN PIHAK LAIN (1)
Jika dipandang perlu, PanEco dapat bekerjasama dengan pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada organisasi-organisasi non pemerintah lainnya, instansiinstansi pemerintah, badan-badan swasta, lembaga akademik dan masyarakat, untuk melaksanakan kegiatan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini;
(2)
Kerjasama tersebut dalam ayat 1 pasal ini harus disetujui oleh Ditjen PHKA dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan peraturan Republik Indonesia.
PASAL VI STATUSASET Aset yang dibeli PanEco dan digunakan untuk setiap proyek di bawah kerangka kerjasama ini akan menjadi milik Ditjen PHKA dan setelah kerjasama berakhir akan diserahkan kepada Ditjen PHKA untuk digunakan mendukung konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia.
PASAL VII HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (1) Hak Kekayaan Intelektual atas semua catatan, laporan, peta, hasil survei, basis data, lembar pengetahuan, foto, video dan informasi lain, baik berwujud maupun tidak berwujud yang dihasilkan dari kegiatan bersama antara Ditjen PHKA dan PanEco berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan dimiliki bersama oleh para pihak kecuali hak kekayaan intelektual tersebut merupakan milik dari pihak ketiga; (2) Para Pihak harus saling berkonsultasi dan mendapatkan izin sebelum menggunakan dan mempublikasikan hasil dari kerjasama sebagaimana tercantum pada ayat (1); (3) Para Pihak dizinkan menggunakan hak kekayaaan intelektual tersebut untuk pemeliharaan, penyesuaian, dan perbaikan kekayaan intelektuan itu untuk tujuan sebagaimana ditetapkan dalam lingkup kerjasama; (4) Masing-masing pihak akan bertanggung jawab terhadap tuntutan dari pihak ketiga manapun atas kepemilikan dan keabsahan dari penggunaan hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh pihak tersebut di atas untuk implementasi aktivitas kerjasama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini;
(5) Semua publikasi dalam rangka pelaksanaan program kerjasa ma harus mencantumkan logo Ditjen PHKA dan PanEco Foundation dan menyebutkan Ditjen PHKA dan PanEco Foundation sebagai mitra pelaksana. Berdasarkan keterlibatan mereka, para pihak yang terlibat dipastikan disebutkan sebagai penulis pada publikasi dan mendapatkan salinan publikasi tersebut; yang dihasilkan dari (6) PanEco dapat menggunakan hak kekayaan intelektual kerjasama dengan Ditjen PHKA hanya untuk tujuan nir-laba; (7) Kapan saja salah satu pihak memerlukan kerjasama dengan pihak lain untuk penggunaan kekayaan intelektual, Pihak tersebut harus mengutamakan kerjasama itu bersama Pihak lainnya yang merupakan pihak pertama bekerjasama, dan dilepaskan bila pihak lainnya tidak dapat ikut secara saling menguntungkan; (8) Kapan saja salah satu pihak memerlukan kerjasama dengan pihak lain di luar Ditjen PHKA dan PanEco untuk setiap dukungan pendanaan, masing-masing pihak akan berkonsultasi dengan pihak lain mengenai implikasinya khususnya mengenai hak kekayaan intelektual yang boleh jadi timbul dalam implementasi Memorandum Saling Pengertian ini; (9) Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi hak-hak atau kewajiban-kewajiban dalam pasal ini.
PASAL VIII SUMBER DAYA GENETIK DAN KEARIFAN TRADISIONAL (1) Para Pihak harus mengakui nilai sumber daya genetik dan kearifan tradisional (selanjutnya disebut SGKT), dan mengakui hak-hak pemegang SGKT untuk perlindungan yang efektif atas penyalahgunaan dan kesalahan penafsiran dari kedua belah pihak; (2) SGKT harus dilindungi terhadap penyalahgunaan dan penyimpangan dari kedua belah pihak; (3) Setiap perolehan, penggunaan atau pemanfaatan SGKT dengan cara tidak adil atau terlarang merupakan tindakan kesalahan penafsiran. Penyalahgunaan juga termasuk pengambilan keuntungan komersial yang berasal dari akuisisi, penggunaan atau pemanfaatan SGKT saat orang yang menggunakan SGKT tersebut tahu atau lalai bahwa SGKT tersebut diperoleh dengan cara tidak adil yang artinya kegiatan komersial lainnya bertentangan dengan praktek-praktek yang jujur yang menghasilkan manfaat yang tidak adil dari SGKT;
( 4) Tunduk pada kepatuhan dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Butir (3) Pasal ini, setiap Pihak wajib, dalam hal perlindungan kekayaan intelektual dari SGKT, menurut dalam wilayahnya, (i) orang alam yang warga negara, atau berdomisili di wilayah setiap Pihak lain dan (ii) hak hukum yang atau perorangan yang, di wilayah salah satu Pihak lain, memiliki bentuk usaha nyata dan efektif untuk perlindungan, penciptaan dan transaksi SGKT, perlakuan yang sama yang diberikan kepada warga negaranya sendiri; (5) Setiap akses ke dan penggunaan SGKT masing-masing Pihak dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan memerlukan persetujuan izin dari Pihak berwenang yang relevan. Pihak harus menjamin bahwa masyarakat setempat harus diinformasikan sebelumnya setuju dengan akses dan informasi dengan hasil dari kegiatan koperasi dan atau kolaborasi yang menggunakan SGKT tersebut; (6) Ketika kegiatan koperatif dan kolaboratif di bawah Memorandum Saling Pengertian ini memanfaatkan SGKT untuk tujuan komersial, maka Pihak, atas nama masyarakat lokal yang bersangkutan, akan berhak atas hak kekayaan intelektual, apabila memungkinkan, dan pembagian manfaat yang terkait; (7) Manfaat perlindungan SGKT yang pemegangnya berhak meliputi pembagian yang adil dan merata dari manfaat yang timbul dari penggunaan komersial industri SGKT; (8) Upaya hukum harus ada untuk menyediakan pertolongan bagi pemegang SGKT pada kasus-kasus dimana pembagian manfaat yang adil dan merata sebagaimana dimaksud dalam Butir (7) Pasal ini belum terjadi.
PASALIX PERJANJIAN TRANSFER MATERIAL (1) "Material" berarti setiap material dari tanaman dan hewan termasuk asal virus, termasuk material reproduksi dan perkembang-biakan vegetatif, mengandung unitunit fungsional dari hereditas dan material lain yang berkaitan dengan Sumber Daya Genetika dan Kearifan Tradisional; (2) Semua material penelitian atau sumber daya yang digunakan dalam kerjasama akan ditransfer menggunakan Standard Material Transfer Agreement (SMTA) yang diputuskan antara penyedia dan pengguna. Perjanjian tersebut harus tunduk pada persetujuan dengan pihak berwenang resmi terkait dari para pihak; (3) Material atau sumber daya tersebut yang akan dialihkan pada penandatanganan SMTA dan akan tunduk pada undang-undang, peraturan serta regulasi bio-safety dan bio-prospecting yang tepat; ( 4) Salah satu pihak dapat menggunakan material-material tersebut, namun akan memberikan kredit penuh kepada sumber material; (5) Seandainya program atau proyek kerjasama berdasarkan Perjanjian harus melibatkan transfer material atau sumber daya, maka Para Pihak sepakat untuk memfasilitasi transfer di bawah kondisi perjanjian ini, sesuai dengan hukum dan peraturan masingmasing pihak, dengan memperhatikan hukum internasional dan perjanjian yang mengikat Para Pihak;
(6) Semua paspor data yang tersedia dan, tunduk pada hukum yang berlaku, setiap informasi deskriptif non-rahasia terkait yang tersedia lainnya, harus dibuat tersedia dengan Sumber Daya Genetik diberikan; (7) Penerima menyanggupi bahwa material harus digunakan atau disimpan hanya untuk tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian; (8) Ketika material yang ditransfer dan sumber daya yang dikembangkan menjadi tujuan komersial, maka Pihak yang menyediakan berhak atas hak kekayaan intelektual dan pembagian keuntungan yang relevan; (9) Dalam hal Penerima mentransfer Material yang diberikan berdasarkan perjanjian ini kepada orang atau badan lain, maka penerima akan melakukannya sesuai dengan persyaratan dan kondisi dari Standard Material Transfer Agreement, (10) Syarat dan kondisi untuk mentransfer material atau sumber daya kepada pihak ketiga ditetapkan oleh Para Pihak dalam melaksanakan pengaturan.
PASALX KERAHASIAAN
(1) Jika salah satu Pihak ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang diterima, dibagi, atau dihasilkan dari kegiatan kerjasama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga, pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan tersebut dapat dilakukan. (2) Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan terus mengikat antara Para Pihak meskipun Memorandum Saling Pengertian ini telah berakhir.
PASALXI PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
(1) PanEco Foundation menjamin bahwa dalam melaksanakan aktivitas, staffnya akan : a. Memperhatikan, menghormati dan mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan Pemerintah Indonesia; b. Sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia; c. Menghormati kesatuan Negara Republik Indonesia dan menghindari atau tidak terlibat kegiatan separatisme; d. Menghindari atau tidak terlibat kegiatan intelejen; e. Menghormati budaya, tradisi, keyakinan masyarakat setempat; f. Menghindari atau tidak terlibat kegiatan politik dan kegiatan komersial; g. Menghindari atau tidak terlibat kegiatan propaganda keagamaan;
h. Menghindari atau tidak melakukan kegiatan di wilayah konflik dan di daerah perbatasan yang sensitif; i. Tidak melakukan penggalangan dana di Indonesia untuk melaksanakan program dan kegiatannya. j. Tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di luar yang telah disepakati oleh Para Pihak (2) Setiap pelanggaran terhadap apa yang telah disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini dapat mengakibatkan pencabutan semua izin dari personil yang bersangkutan dan pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini.
PASALXll PENYELESAIAN SENGKETA
Persengketaan yang muncul akibat perbedaan interpretasi atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak, berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati.
PASAL XIII AMANDEMEN
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diamandemen setiap waktu melalui kesepakatan tertulis Para Pihak. Amandemen tersebut mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
PASALXIV MASA BERLAKU, PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN
(1) Memorandum Saling Pengertian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditanda-tangani dan akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; (2) Memorandum Saling Pengertian ini dapat diperpanjang apabila disepakati oleh Para Pihak. Salah satu Pihak dapat mengusulkan perpanjangan Memorandum Saling Pengertian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya enam bulan sebelum tanggal berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini dengan mempertimbangkan hasil evaluasi;
(3) Kedua belah pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini setiap waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya sekurangkurangnya 6 ( enam) bulan sebelum tanggal diakhirinya Memorandum Saling Pengertian ini. Dalam hal pengakhiran Memorandum Saling Pengertian, pihak yang memprakarsai pengakhiran harus membuat Rencana Pengakhiran untuk memastikan bahwa pengalihan Rencana Kegiatan Tahunan yang telah disetujui/disepakati secara penuh dapat berlangsung lancar.
Sebagai bukti, pejabat yang ditunjuk telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini Memorandum Saling Pengertian ini dibuat di Jakarta pada hari Senin tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun dua ribu sebelas dalam dua rangkap dari versi asli Bahasa Indonesia, dan diterjemahkan ke versi Bahasa Inggris. Kedua versi mempunyai arti yang sama, tetapi bila ada perbedaan persepsi dan interpretasi, maka yang digunakan adalah versi bahasa Indonesia.
Untuk Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia It s lhaus.Cff-MISB 1g
Untuk
IPanEco, Foundation
ORI 4 Direktur Jenderal
President
Lampiran:
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM, KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN PANECO FOUNDATION TENTANG PROGRAM KERJASAMA KEANEKARAGAMAN HAYATI DI SUMATRA
ARAHAN PROGRAM
I.
PROGRAM
Untuk mewujudkan tujuan program kerjasama ini, Ditjen PHKA dan PanEco akan melaksanakan aktivitas yang terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati di Sumatera melalui aktivitas yang mendukung. a) Inisiatif global, regional, nasional dan lokal dalam bidang konservasi keanekaragaman hayati; b) Pembangunan berkelanjutan, khususnya pembangunan Kehutanan melalui KSDAH&E (Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) dan mempromosikan pertanian lestari dan program kemasyarakatan di luar sektor kehutanan; c) Penelitian, survei, studi, kajian, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, kampanye penyadartahunan konservasi, advokasi, kebijakan konservasi, pengembangan pengelolaan sistem informasi konservasi, dan pemantauan dan evaluasi kegiatan untuk memperbaiki perlindungan ekosistem, konservasi alam dan pengelolaan sumber daya alam lestari; d) Pengembangan pangkalan data dan system pengelolaan informasi yang dapat digunakan secara langsung untuk mendukung perlindungan ekosistem, konservasi alam dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari; e) Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi guna meningkatkan dukungan bagi perlindungan ekosistem, konservasi alam dan pengelolaan konservasi alam secara lestari; f) Peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan ekosistem, konsevasi alam dan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari untuk mendukung pembangunan lestari di tingkat daerah, nasioanal, dan regional; g) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SOM) dalam perencanaan perlindungan ekosistem, konservasi alam dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari;
II.
AREA KERJA DAN SUMBER PENDANAAN
1) PanEco berkantor pusat di Chileweg 5, CH-8415 Berg am Irchel, Switzerland 2) Di Indonesia PanEco menggunakan alamat kantor mitra utamanya, Yayasan Ekosistem Lestari, JI. Wahid Hasyim No. 51/74 Medan 20154, Sumatera Utara; 3) Lokasi kerja kegiatan PanEco di bawah Memorandum Saling Pengertian ini adalah di Pulau Sumatera, khususnya: a. Provinsi Sumatera Utara (Sumut) b. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalm (NAD) c. Provinsi Jambi Perluasan daerah kerja adalah memungkinkan setiap waktu apabila di sepakati oleh kedua belah pihak; 4) Aktivitas Program, dan Sumber Pendanaan No Program 1 Program Re-introduksi Orangutan Sumatera dengan fasilitas Stasiun Karantina Orangutan dan Stasiun re-introduksi
III.
Lokasi Sumut, Jambi dan NAD
2
Penelitian, survey dan pemantauan populasi dan habitat satwa liar
Sumut, NAD, Jam bi
3
Pendidikan Peningkatan Kesadaran
Sumut, Jambi, NAD
4
Dukungan teknis untuk pengembangan RTR WP/RTR WK yang melindungi hidupan liar terutama orangutan dan kepentingan ekonomi masyarakat
Sumut, NAD
Sumber Pendanaan Dari berbagai sumber yang legal di luar negeri yang di kordinir oleh Pan Eco Grant, donasi dari sumber-sumber legal Grant, donasi dari sumber-sumber legal Grant, donasi dari sumber-sumber legal
MEKANISME
1) Kegiatan yang hendak dilaksanakan akan dimasukkan dalam Rencana Pelaksanaan Program (RPP) yang berlaku selama periode kerjasama berlangsung, yaitu untuk lima tahun kegiatan. Rencana tersebut harus memuat tujuan yang akan dicapai dalam waktu lima tahun, output dan outcome yang direncanakan, jenis kegiatan dan dampak bagi perlindungan ekosistem, konservasi alam, pengelolaan sumber daya alam lestari. RPP harus disusun berdasarkan hasil identifikasi, pemantauan dan evaluasi permasalahan dan disesuaikan dengan kebutuhan, peluang dan ketersediaan dana. Amandemen atas RPP ini adalah memungkinkan melalui konsultasi dan kesepakatan oleh kedua pihak;
2) RPP yang diusulkan dapat dipersiapkan secara bersama-sama dan/atau oleh satu dari kedua belah pihak yang kemudian disepakati secara bersama-sama untuk memastikan bahwa program dan aktivitas sesuai dengan strategis pengembangan, kebijakan dan prioritas lembaga-lembga pemerintah atau pemerintah provinsi atau kabupaten, dan juga harus cocok dengan rencana pembangunan nasional ; dan oleh karena itu, RPP yang telah disepakati harus menjadi acuan untuk implementasi kerjasama; 3) Rencana Kegiatan Tahunan akan disusun oleh PanEco bersama-sama dengan UPT-UPT dari Ditjen PHKA di daerah dan/atau institusi terkait dari Esolan I dari Kementerian Kehutanan. Rencana Kerja Tahunan kemudian akan dipresentasikan secara bersamasama dalam forum tahunan baru kemudian persetujuan secara bersama-sama oleh Ditjen PHKA dan PanEco; 4) Rencana Kerja Tahunan di atas harus berisi rincian dari tujuan, jenis kegiatan, orang yang terlibat, jadwal waktu, prosedur evaluasi, perkiraan biaya, dan juga kontribusi yang akan diberikan oleh PanEco dan Ditjen PHKA/UPT secara bersama-sama dengan pihak-pihak terkait lainnya; 5) Dalam implementasi kegiatan PanEco dan Ditjen PHKA akan melaksanakan koordinasi pada semua tingkatan secara bersama-sama dengan pihak-pihak terkait lainnya; 6) Untuk lebih terinci tentang implementasi Memorandum Saling Pengertian ini, maka Ditjen PHKA akan menunjuk Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati sebagai koordinator, termasuk penanganan masalah-masalah teknis terkait dengan alam, secara bersama-sama dengan direktorat terkait dan UPT-UPT lokal dari Ditjen PHKA;
IV.
PELAPORAN
1) Laporan - laporan dipersiapkan melalui proses konsultasi antara kedua belah pihak dan setelah itu diserahkan kepada pihak-pihak terkait; 2) Format dan Periode Pelaporan: a. Laporan Khusus. Laporan khusus dipersiapkan pada kasus-kasus tertentu yang memerlukan penanganan yang cepat; b. Laporan Rutin Laporan Rutin terdiri dari ; Laporan Tahunan Laporan Tahunan dipersiapkan setiap tahun dengan berkonsultasi secara bersamasama kemudian dipersentasikan pada forum tahunan Ditjen PHKA-PanEco. Laporan tahunan yang sudah disetujui secara bersama-sama akan disampaikan kepada pihakpihak terkait. Laporan tahunan antara lain harus berisi status kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan RKT, hasil-hasil yang telah dicapai, orang-orang/ahli yang terlibat, peralatan dan anggaran yang disediakan/digunakan, permasalahan dan hambatan dan rekomendasi untuk langkah selanjutnya;
Laporan Semester Laporan Semester dipersiapkan secara bersama-sama setiap 6 (enam) bulan dengan berkonsultasi kemudian menyerahkannya kepada instansi terkait. Laporan Semester antara lain harus berisi hasil-hasil dari aktivitas, personil/ahli yang terlibat, permasalahan-permasalahan dan hambatan yang dihadapi dan sekaligus rekomendasi untuk langkah selanjutnya; Laporan Triwu/an Laporan Triwulan dipersiapkan oleh staf lapangan PanEco dan diserahkan kepada UPTUPT yang isinya adalah masalah yang sama dengan isi laporan Semester dan Laporan Tahu nan; c. Laporan Akhir Laporan Akhir harus dipersiapakan secara bersama-sama setelah periode lima tahunan berakhir dan diserahkan kepada pihak-pihak terkait dengan ketentuan dibawah ini: i. Laporan harus berisi output aktivitas, personil/organisasi yang terlibat, pendanaan, peralatan dan fasilitas yang digunakan, outcome dan dampak terhadap upaya konservasi, kegiatan kampanye, hambatan-hambatan dan rekomendasi; ii. Laporan harus dipersiapkan dalam Bahasa Indonesia dan dipersentasikan secara bersama-sama dengan dihadari oleh Ditjen PHKA dan pihak manajemen PanEco yang setelah disetujui dapat menterjemahkannya kedalam Bahasa Inggris; iii. 15 kepi dari laporan itu akan diberikan kepada Ditjen PHKA dan 1 kepi diberikan kepada masing-masing UPT dan lembaga/organisasi terkait pada tingkat kabupaten dan pusat yang menjadi mitra PanEco;
V.
EVALUASI
Evaluasi dari proyek dan program akan dilaksanakan sebagai berikut : (1) Evaluasi akan dilaksanakan oleh Ditjen PHKA dan PanEco dan/atau bila perlu dengan
melibatkan lembaga/organisasi terkait setelah terlebih dahulu disepakati oleh kedua belah pihak; (2) Evaluasi Tahunan akan dilaksanakan setiap tahun dan evaluasi akhir akan dilaksanakan menjelang berakhirnya Memorandum Saling pengertian ini; (3) Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk memantau, mengarahkan dan memperbaiki implementasi kegiatan, dan penyesuaian akan dilakukan pada rencana aktivitas masa berikutnya berdasarkan pertimbangan kesesuain teknis dan kebijakan kedua belah pihak; (4) Evaluasi Akhir dilaksanakan mulai enam bulan sebelum masa MoU berakhir untuk menilai dan mempertimbangkan kelanjutan kerjasama dengan memperhatikan tujuan, efektivitas, efesiensi konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE DIRECTORATE GENERAL OF FOREST PROTECTION AND NATURE CONSERVATION OF THE MINISTRY OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND PANECO FOUNDATION CONCERNING COOPERATIVE PROGRAMMES OF BIODIVERSITY IN SUMATRA The Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation of the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as Ditjen PHKA) and the PanEco Foundation (hereinafter referred to as Pan Eco), hereinafter collectively referred to as the "Parties".
CONSIDERING the common interest of the Parties to develop a strategic programme for ecosystem protection, nature conservation, and sustainable natural resources management, needed to prevent decline of populations of plant and animal species due to the economic development;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations as well as the procedures and policy of the Government of the Republic of Indonesia concerning international technical cooperation;
HAVE AGREED AS FOLLOWS: ARTICLE I OBJECTIVE The objective of this cooperation is to support Ditjen PHKA to strengthened efforts on the conservation of the biodiversity of Sumatra, especially the Sumatran Orangutan, include the ecotourism development and sustainable land use.
ARTICLE II SCOPE OF COOPERATION The scope of cooperation of this Memorandum of Understanding shall include: 1. Improving the management capacity of Ditjen PHKA to protect and restore wildlife populations and wildlife habitats, especially the orangutan and its habitat; 2. Promoting mechanism of overseas funding to support the effort of Ditjen PHKA in developing conservation of the orangutan and their habitat; 3. Promoting sustainable land use;
4. Empowerment of local communities through development of alternative economic empowerment programmes, awareness and conservation education to better support and benefit from biodiversity conservation and protected areas management.
ARTICLE Ill PROGRAMME DIRECTION AND ANNUAL PLAN OF OPERATION (1) The program and mechanism of cooperation shall be stipulated in Program Direction which constitutes as an annex and integral part of this Memorandum of Understanding. (2) Detailed description of each program or project shall be specified in the annual Plan of Operation. The annual Plan of Operation shall describe detail specification of each activity or programme including objectives, procedure, and financial arrangements. (3) The Annual Plan of Operation shall be drawn up and agreed upon by the Parties. (4) The implementation of the projects or programs under this Memorandum of Understanding shall be assessed annually.
ARTICLE IV CONTRIBUTION OF THE PARTIES (1) Ditjen PHKA shall: a. Provide direction in the planning, implementation and evaluation of activities undertaken; b. Provide facilitation and coordination supports with other institutions from within the Ministry of Forestry, other ministries, local governments, and other related institutions in relation to the implementation of activities under this Memorandum of Understanding; c. Appoint the Technical Executive Unit (UPT) of Ditjen PHKA to actively participate in the implementation of the collaborative programs to ensure the benefits of the programmes; d. Assist in arranging necessary permits for the approved qualified experts assign under this Memorandum of Understanding accordance with prevailing government regulation.
(2) Pan Eco shall: a. Together with Ditjen PHKA prepare draft of annual work plans, implement activities, and provide reports in accordance with this Memorandum of Understanding; b. Involve Ditjen PHKA personnel in the implementation and supervision of activities under this Memorandum of Understanding; c. Provide technical assistance, equipment, and capacity building of Ditjen PHKA and its UPT through training, meeting, seminar, and other activities;
d. Support Ditjen PHKA and its UPT in developing information systems and providing information materials on biodiversity for management requirements; e. Provide qualified expert as requested by Ditjen PHKA to transfer knowledge; f. Provide local communities economic empowerment programmes to better support and benefit from biodiversity conservation and protected areas management; g. Promote cooperation and dialogue with related institutions in forestry or nonforestry sector at national and international level as well as private organizations as proposed by Ditjen PHKA; h. Support promotion of conservation efforts through developing awareness campaigns to keep a positive image of Indonesia through the media at local, national and international level; i. Guarantee availability of funding support from overseas sources for the implementation of the activities during the period of this Memorandum of Understanding with a minimum target of US$ 400,000 (four hundred thousand dollars) annually.
ARTICLE V INVOLVEMENT OF OTHER PARTIES (1) If it is deemed necessary, PanEco may have cooperation with other parties including but not limited to other non government organizations, government agencies, private entities, academic institutions and communities to implement the activities under this Memorandum of Understanding. (2) Such cooperation in Paragraph 1 of this Article shall be mutually agreed by Ditjen PHKA and shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia.
ARTICLE VI ASSET STATUS Assets purchased by PanEco and used for any project under the framework of this cooperation will be belong to Ditjen PHKA and after termination of the cooperation shall be handed over to Ditjen PHKA to be used for supporting biodiversity conservation in Indonesia.
ARTICLE VI INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (1) Intellectual property rights on notes, reports, maps, survey results, data bases, know-how, photographs, videos or other information, whether or not reduced to tangible from which have been developed in joint work between Ditjen PHKA and PanEco pursuant to this Memorandum of Understanding shall be jointly owned by both Parties except where such intellectual property rights are legally held by a third party. (2) The Parties shall consult with and obtain prior permission from the other party to use the result of cooperation as described at Paragraph 1 of this Article. (3) Each Party may be permitted to use the intellectual property right for the purpose of maintaining, adapting, and improving such properties for the purpose as stipulated in the scope of cooperation. (4) Each Party shall be liable for any claim made by any third party on the ownership and legality of the use of the intellectual property right which is brought in by the aforementioned Party for implementation of the cooperation activities under this Memorandum of Understanding. (5) All publications under the framework of the implementation of cooperation shall bear Ditjen PHKA and PanEco logo and mention Ditjen PHKA and PanEco as implementation partners. Based on their involvement, the Parties shall be recognized as the authors of publications and receive copies of these publications. (6) PanEco shall use the intellectual property right arising from the cooperation with Ditjen PHKA for non-profit purposes only. (7) Whenever either Party requires the cooperation of other parties for the utilization of intellectual property, this Party shall give first preference of cooperation to the other initial cooperating Party, which will be waived if the other Party is unable to participate in mutually beneficiary manner. (8) Whenever either Party requires the cooperation of another party outside Ditjen PHKA and PanEco for any financial support, either Party shall consult the other Party of any implications especially on the intellectual property right that may arise under the implementation of this Memorandum of Understanding. (9) For the collection of specimens during research activities, collecting of specimens should be in accordance with the regulations pertaining to Material Transfer Agreement issued by the Government of the Republic of Indonesia; (10) Termination of this Memorandum of Understanding shall not affect rights or obligations under this Article.
ARTICLE VIII GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE (1) The Parties shall recognize the value of genetic resources and traditional knowledge (hereinafter GRTK), and recognize the rights of holders of GRTK to the effective protection over GRTK against misuse and misinterpretation of both Parties. (2) GRTK shall be protected against misuse and misappropriation in both Parties. (3) Any acquisition, appropriation or utilization of GRTK by unfair or illicit means constitutes an act of misinterpretation. Misappropriation may also include deriving commercial benefit from acquisition, appropriation or utilization of GRTK when the person using that GRTK knows or is negligent in failing to know, that it was acquired or appropriated by unfair means and other commercial activities contrary to honest practices that gain inequitable benefit from GRTK; (4) Subject to compliance with its obligation referred to in Paragraph 3 of this Article, each Party shall, in respect of the intellectual property protection of GRTK, according within its territory, (i) to natural persons who are nationals of, or are domiciled in the territory of any of the other Party and (ii) to legal entitles which or natural persons who, in the territory of any of the other Party, have a real and effective establishment for the creation, protection and transaction of GRTK, the same treatment that it accords to its own nationals; (5) Any access to and use of GRTK of the respective Party under the implementation of this Memorandum of Understanding shall require prior consent permit from the relevant authorities of the Party. The Party shall insure that the local communities concerned shall be prior informed consent with the access and informed with the results of the cooperative and or collaborative activities using such GRTK. (6) When the cooperative and of collaborative activities under this Memorandum of Understanding utilize GRTK for commercial purpose, the Party, on behalf of its local communities concerned, shall be entitled to the right of intellectual property, where appropriate, and associated benefit sharing. (7) The benefits of protection of GRTK to which its holders are entitled include the fair and equitable sharing of benefits arising out of the commercial of industrial use of GRTK. (8) Legal means should be available to provide remedies for holders of GRTK on cases where the fair and equitable sharing of benefits as provided for in Paragraph 7 of this Article has not occurred.
ARTICLE IX MATERIAL TRANSFER AGREEMENT (1) "Material" means any material of plants and animals including viruses origin, including reproductive and vegetative propagating material, containing functional units of heredity and other material relating to Genetic Resources and Traditional Knowledge.
(2) All research material or resources used in the collaboration will be transferred using a Standard Material Transfer Agreement (SMTA) concluded between the provider and the user. The agreement shall be subject to approval by relevant of appropriate authorized authority of the Parties. (3) Such materials or resources will be transferred upon the signing of the SMTA and will be subject to pertinent bio-safety and bio-prospecting laws, rules, and regulations. ( 4) Either Party may use such materials, but will give full credit to the source of the materials; (5) In case programs or projects of cooperation under Agreement should involve transfer of materials or resources, the Parties shall agree to facilitate the transfer under the conditions of this agreement, in accordance with the respective laws and regulations of the parties, taking into account international law and treaties binding the Parties. (6) All available passport data and, subject to applicable law, any other associated available non confidential descriptive information, shall be made available with the Genetic Resources provided. (7) The recipient undertakes that the material shall be used or conserved only for the purposes as agreed in agreement. (8) When the transferred material and resources are developed into commercial purposes, the providing Party shall be entitled to the right of intellectual property and relevant benefit sharing. (9) In the case that the Recipient transfers the Material supplied under this agreement to another person or entity, the recipient shall do so under the terms and conditions of the Standard Material Transfer Agreement. (10) The terms and condition for the transfer materials or resources to third parties shall be stipulated by the Parties in implementing arrangement.
ARTICLE X CONFIDENTIALITY (1) If either Party wishes to disclose any confidential data and/or information received, shared or resulted from the cooperation activities under this Memorandum of Understanding to any third party, the disclosing party must obtain prior consent from the other Party before any disclosure can be made. (2) The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE XI LIMITATIONS OF PERSONNEL ACTIVITIES (1)
PanEco shall ensure that its staff in conducting activities pursuant to this Memorandum of Understanding shall: a. Observe, respect and comply with laws, regulations and policies of the Government of the Republic of Indonesia; b. Be in line with the Indonesian National interest; c. Respect the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements; d. Refrain from involving in any intelligence/ clandestine activities; e. Respect the customs, traditions and any religious creed of the local communities; f. Refrain from engaging in any political and commercial activities; g. Refrain from conducting any religious propagation; h. Refrain from conducting any activities in conflict areas and sensitive borders; i. Not raise any funds in Indonesia to support its programmes and activities; j. Refrain from conducting any activities other than those agreed upon by the Parties
(2) Any violations of the above mentioned in Paragraph 1 of this Article may result the revocation of all permits of the personnel concerned and termination of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE XII SETTLEMENT OF DIFFERENCES Any disputes or differences arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultation and or negotiations between the Parties, based on the principle of equality and mutual respect.
ARTICLE XIII AMENDMENT This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such amendments shall enter into force on such date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE X ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION (1) This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of signing and shall remain in force for a period of 5 (five) years. (2) This Memorandum of Understanding may be extended as mutually agreed by the Parties. Either Party may propose to extend this Memorandum of Understanding by giving a written notification to the other Party at least six months prior to the expiry date of this Memorandum of Understanding by considering the evaluation result. (3) Either Party may terminate this Memorandum of Understanding at any time by giving written notification to the other Party at least six months prior to the intended termination. In the event of terminating of the Memorandum of Understanding, the terminator Party shall develop a termination plan to ensure the full and smooth transition of the Annual Plan agreed.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.
DONE in duplicate at Jakarta on Monday of the thirtieth in the year two thousand and eleven, in Indonesian and English, both texts are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, Indonesian text shall prevail.
For the Directorate General of Forest Protection and Nature Conservati .ss the Ministry of Forestry of the Republic a~-
Director General
President
--(
Annex to:
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING Between The Directorate General of Forest Protection And Nature Conservation, Department of Forestry, Republic of Indonesia With PANECO FOUNDATION PROGRAMME DIRECTION
I.
PROGRAMME (1) To realize this co-operative programme, PHKA and PanEco shall conduct activities in Sumatra related to the conservation of natural biodiversity through activities that support: a) Local, regional, national and global initiatives within the sector of the conservation of natural biodiversity; b) Sustainable development, specifically forestry development through conservation of natural resources including its ecosystem; and promote sustainable eco-farming and community programme outside of the forestry sector; c) Research, surveys, studies, analysis, education, training, assistance, awareness campaigns on nature conservation, advocacy, nature conservation policy, development of nature conservation related information system, observation and evaluation of activities, to improve ecosystem protection, nature conservation and sustainable management of natural resources; d) Development of a database and management of information system that can be directly accessed to support ecosystem protection, nature conservation and sustainable management of natural resources; e) Community development around conservation areas in terms of increasing support for ecosystem protection, nature conservation and sustainable management of nature conservation; f) Improvement of awareness on the importance of ecosystem protection, nature conservation and sustainable management of natural resources to support sustainable sustainable development at local, regional and national levels; g) Improvement of human resource's capacity within the ecosytem protection plan, nature conservation and sustainable management of natural resources;
II.
AREA OF WORK AND FUNDING RESOURCE 1) PanEco having its head office at Chileweg 5, CH-8415 Berg am Irchel, Switzerland 2) In Indonesia, PanEco is registered under the address of its principle partner Yayasan Ekosistem Lestari, JI. Wahid Hasyim No. 51/74, Medan 20154, Sumatra Utara; 3) The area of work of PanEco under this Memorandum of Understanding is Sumatra, specifically: a. The province of North Sumatra (Sumut) b. The province of Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) c. The province of Jambi Expansion of the area of work is possible at any time, subject to agreement by both parties;
4) Programme activities and funding resource No Programme Funding resource Area different 1 Sumatran Orangutan North Sumatra, From Reintroduction Programme with Jambi, and NAD legal, international orangutan quarantine centre donors under the of and rentroduction centre coordination Pan Eco 2
Research, surveys and North Sumatra, observation of wild life habitat NAD, Jambi and population
donation Grant, different from legal sources
3
Education and awareness raising
donation Grant, from different legal sources
4
support Technical the North to development of NAD Spatial District/Provi ncia I Planning that protects wild life, especially orangutan, and local economy
North Sumatra, Jambi, NAD
donation Sumatra, Grant, different from legal sources
2
III.
MECHANISM
1) Planned activities will be included in the Plan of Operation (PO), which will be in effect during the period of this agreement, which is 5 years. The plan must include the targets to be achieved within 5 years, planned outputs and outcomes, types of activities and the impacts for ecosytem protection, nature conservation and the sustainable management of natural resources. The PO is to be formulated based on the results of identification, observation and evaluation of problems and adjusted with the needs, opportunities and availability of funds. Amendment to this PO shall be possible through consultation and based on agreement of both parties. 2) Proposed PO can be prepared together and/or by one of the parties to be agreed by both in order to ensure that the programme and activities are in line with the development strategies, policies and the priorities of government institutions at all levels (central, provincial and/or district) as well as in line with the national development plan. Therefore, the agreed PO must be the basis for the implementation of the cooperation; 3) The Annual Work Plan (AWP) shall be prepared by PanEco together with the local UPTs of PHKA and/or with the related Echelon I institution from the Forestry Department. The AWP will be presented together in the annual forum to be agreed together with the Directorate General PHKA and PanEco; 4) The above mentioned Annual Working Plan shall include details of the targets, the type of activities, the involved personnel, the evaluation procedure, cost estimates as well as the contribution of PanEco and the Directorate General of PHKA/UPT together with other related parties; 5) Within the implementation of activities, Pa nEco and PHKA shall coordinate on all levels together with other relevant parties; 6) For more detailed coordination of the implementation of this Memorandum of Understanding, PHKA will appoint the Directorate of Biodiversity Conservation as the coordinator, including technical nature related aspects, along with other relevant Directorates and local UPTs of DitJen PHKA;
IV.
REPORTING 1) Reports are to be prepared through consultation process between both parties and to be delivered to related parties;
3
2) Format and reporting period a. Special Report: Special report is to be prepared for specific cases that need to be handled rapidly; b. Regular Reports: The regular reports consist of:
Annual Report The annual report is to be prepared anually through joint consultatin and will then be presented in annual forum of PHKA - PanEco. The agreed annual report will be delivered to related parties. The annual report shall include the status of activities implemented based on the AWP, achievements, personnel/experts involved, equipments and budget available/disbursed, problems and constraints as well as recommendation for the next steps; Mid-term Report A Mid-term report is to be prepared every 6 months by joint consultation and to be delivered to relevant institutions. The Mid-term report shall include achievements of activities, personnel/experts involved, problems and constraints as well as recommendation for the next steps; Quarterly Reports Quarterly reports are to be prepared by the field staff of PanEco and shall include the similar contents as mid-term and annual report; the report send to the related implementation unit (UPT) of Ditjen PHKA.
c. Final Report The final report is to be prepared together after a period of five years elapsed and to be delivered to related parties under following criterion: i. The report has to include outputs of activities, personnel/organisation involved, funding, equipments and facilities used, outcomes and the impact to conservation efforts, campaign activities, constrains and recommendation; ii. The report has to be prepared in Bahasa Indonesia and is to be presented together, attended by PHKA and PanEco management, which is allowed to translate the report into English; iii. 15 copies of the report shall be handed over to DitJenPHKA, and 1 copy for each UPT and relevant institutions/organisations at district and central level that are partners of PanEco;
4
V.
EVALUATION The evaluation of the project and programme will be carried out as follows (1) Evaluations will be conducted by PHKA and Pan Eco and/or, if necessary, involves
related institution/organisation agreed previously by both parties; (2) An annual evaluation will be conducted every year and the final evaluation will be conducted by the end of this Memorandum of Understanding; (3) Annual evaluations will be conducted to observe, direct and to improve the implementation of activities and adjustments to be applied in the activity plan for the next term based on the consideration of technical adjustment and policies of botrh parties; (4) The final evaluation will be conducted six months before the Mou has elapsed to appraise and to consider the extension of the cooperative by considering the target, effectiveness, efficiency of the conservation of biodiversity in Indonesia
5
