NOTA KESEP AHAMAN ANTARA SADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DAN THE REGIONAL COMMUNITY FORESTRY TRAINING CENTER FOR THE ASIA AND PACIFIC (RECOFTC) TENTANG PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KERJASAMA TEKNIS PENGEMBANGAN KEHUTANAN BERBASIS MASYARAKAT DAN PELATIHAN PENGELOLAAN HUTAN BERKE LA NJUTAN DI INDONESIA
Sadan Penyuluhan dan Pe.ngembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut BPPSDM Kehutanan dan The Regional Community Forestry Training Center for The Asia and Pacific, yang selanjutnya disebut RECOFTC, dan keduanya untuk selanjutnya disebut Para Pihak, Berkeinginan untuk mengembangkan lebih lanjut kerjasama keduabelah pihak untuk Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama Teknik Pengembangan Kehutanan Berbasis Masyarakat dan Pelatihan Pengelolaan Hutan Serkelanjutan. Menggantikan Nota Kesepakatan antara Regional Community Forestry Training Center for the Asia and Pacific dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia tentang kerjasama Pengembangan Hutan Kemasyarakatan di Indonesia yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 20 Sepember 2005. Menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mapun prosedur dan kebijakan pemerintah Republik Indonesia. TELAH MENYETUJUI BEBERAPA HAL BERIKUT INI:
PASALI TUJUAN
Keduabelah pihak akan bekerjasama untuk penguatan kapasitas Kementerian Kehutanan dan pihak lain dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta pembangunan kehutanan berbasis masyarakat di Indonesia.
PASAL II PENGERTIAN-PENGERTIAN
Di dalam Nata Kesepahaman ini; Penguatan kapasitas adalah semua proses yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, lembaga, organisasi dan masyarakat pada tingkat lokal, nasional dan internasional untuk lebih efektif dan secara aktif terlibat dalam pengelolaan. hutan yang berkeadilan dan secara ekologis berkelanjutan. Pengembangan Hutan berbasis Masyarakat mengacu kepada semua aktifitas yang terkait dengan pengelolaan hutan oleh masyarakat yang hidup di sekitarnya untuk kelestarian dan kesejahteraan mereka. Pengelolaan hutan berkelanjutan adalah sebuah konsep yang dinamis dan terus berkembang untuk memelihara dan meningkatkan nilai-nilai ekonomi, sosial dan lingkungan dari semua jenis hutan untuk kemanfatan generasi kini dan mendatang. Kelompok sasaran dari pengembangan kapasitas adalah: Kementrian Kehutanan, petugas pemerintah di tingkat propinsi dan kabupaten, Organisasi Masyarakat Sipil, Sektor Swasta dan Kelompok Masyarakat. Materi pelatihan yang termasuk dalam Nota Kesepahaman ini adalah materi pelatihan yang terkait dengan pengembangan kapasitas (modul, poster, flyers, kurikulum, dll.) Pihak Lain adalah semua lembaga di luar Kementerian Kehutanan dan RECOFTC sesuai kerangka Nata Kesepahaman ini.
PASAL Ill LINGKUP KERJASAMA
Lingkup kerjasama dalam Nota Kesepahaman ini mencakup peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kerjasama yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas yang telah ada dan pelatihan potensial serta praktek-praktek yang berguna untuk pelestarian hutan termasuk pertukaran informasi/materi, dan pertuka.ran kunjungan stat dan ahli.
PASAL IV MEKANISME
1. Nota Kesepahaman ini menyediakan kerangka kerjasama di antara keduabelah pihak. Program dan kerangka kerjasama di dalam Nota Kesepahaman ini harus dinyatakan dalam Aturan Program. 2. Aturan baru atau inisiatif baru dengan pihak lain harus dikonsultasikan dan diinformasikan ke BPPSDM Kehutanan , penjelasan lengkap atas masingmasing aturan program atau proyek mesti harus diperjelas dalam Rencana Operasi Tahunan. Rencana Operasi Tahunan harus menjelaskan secara detail setiap kegiatan atau program termasuk tujuan, prosedur dan aturan keuangan. Rencana operasi tahunan harus disusun dan disetujui keduabelah pihak. 3. Pelaksanaan dari program atau proyek yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus dilaporkan tiga bulanan dan dapat dievaluasi secara tahunan. 4. lnstitusi pelaksana di dalam Nota Kesepahaman ini dari pihak Kementerian Kehutanan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Pusdiklat Kehutanan).
PASAL V KONTRIBUSI MASING-MASING PIHAK
RECOFTC, harus: RECOFTC akan menyediakan biaya-biaya langsung yang terkait dengan kegiatan dan personil atau konsultan, 1. Gaji, manfaat dan kebutuhan lain sesuai dengan kebijakan yang dikembangkan sendiri oleh RECOFTC di negara yang ditempati, 2. Menyediakan peralatan dan pengembangan kapasitas kepada Kementerian Kehutanan, dan unit-unit pelaksananya, melalui pendidikan, pelatihan, pertemuan, seminar dan kegiatan lain. 3. Menyediakan tenaga ahli sesuai dengan persyaratan dari Kementerian Kehutanan untuk mengadakan alih pengetahuan 4. Mempromosikan kerjasama dan dialog dengan institui terkait dengan sektor kehutanan maupun non-kehutanan pada tingkat nasional dan internasional termasuk organisasi swasta yang diusulkan oleh Kementrian Kehutanan. 5. Mempromosikan jaringan bagi ahli di tingkat regional dan internasional bagi Kementerian Kehutanan, serta mempromosikan keterlibatan ahli Indonesia pada kegiatan di tingkat regional dan internasional, jika diperlukan. BPPSDM Kehutanan harus:
1. Membantu menyediakan pengurusan visa, ijin tinggal, ijin keluar dan masuk kembali ke Indonesia bagi tenaga ahli dan stat yang disetujui untuk bekerja bagi RECOFTC di Indonesia di bawah Nota Kesepahaman ini 2. Menyediakan personil yang memenuhi kualifikasi untuk menghadiri pelatihan dan terlibat dalam proyek-proyek sesuai kebutuhan bagi pelaksanaan program yang tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, 3. Memberikan dukungan dan respon yang tepat waktu atas rencana, kegiatan, pelaporan dan evaluasi yang diakibatkan oleh Nota Kesepahaman ini, 4. Memberikan dukungan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi-instansi lain mulai dari dalam lingkup Kementerian Kehutanan, KementerianKementerian lain, Pemerintah Daerah serta lnstansi terkait lainnya dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan/proyek dalam Nota Kesepahaman ini. 5. Memfasilitasi dalam hal perijinan dan persetujuan Tenaga Ahli yang kompeten untuk ditunjuk dalam pelaksanaan MoU ini 6. Menyedikan ruang kantor untuk RECOFTC Indonesia di Pusat Diklat Kehutanan Bogor 7. Membantu RECOFTC dalam pengurusan bebas pajak di Indonesia
PASAL VI KETERLIBAT AN PIHAK LAIN
1. Jika dipandang perlu, .RECOFTC dapat bekerjasama dengan pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada organisasi-organisasi non Pemerintah lainnya, instansi-instansi pemerintah, badan-badan swasta, lembaga akademik dan masyarakat, untuk melaksanakan kegiatan di bawah Nota Kesepahaman ini. 2. Kerjasama tersebut dalam ayat 1 pasal ini harus disetujui oleh Sadan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan peraturan Republik Indonesia.
PASAL VII STATUS ASET
Aset yang dibeli RECOFTC dan digunakan untuk kegiatan dalam kerangka Nota Kesepahaman ini akan menj~di milik Kementerian Kehutanan setelah selesainya kerjasama dan harus diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dimanfaatkan sebagai pendukung penguatan kapasitas dan kerjasama teknik dalam mengupayakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan di Indonesia.
PASAL VIII HAK-HAK KEKAY AAN INTELEKTUAL
1. Para pihak setuju bahwa semua hak-hak kekayaan intelektual yang muncul karena kerangka kerjasama ini akan menjadi milik bersama; a. Keduabelah pihak harus diperbolehkan untuk menggunakan hak-hak kekayaan intelektual dengan maksud memelihara, mengadaptasi dan memperbaiki kekayaan yang relevan, b. Keduabelah pihak harus bertanggungjawab dalam menghadapi tuntutan pihak ketiga atas kepemilikan dan legalitas atas penggunaan hak-hak kekayaan intelektual yang ditimbulkan oleh para pihak yang telah disebutkan di depan. 2. Apabila para pihak hendak mengumumkan data yang bersifat rahasia atas kegiatan yang tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, pihak yang mengumumkan hak-hak kekayan intelektual tersebut harus mendapatkan persetujuan sebelumnya. 3. Pada saat hak-hak kekayan intelektual digunakan oleh salah satu pihak atau lembaga atas na.ma pemerintah untuk kepentingan komersial, pihak yang lain harus mendapatkan manfaat royalti yang sama. 4. Kapan saja salah satu pihak memerlukan kerjasama dengan pihak ketiga di luar negara Indonesia untuk kepentingan komersial atas hak-hak kekayaan intelektual yang termasuk dalam kerangka Nota Kesepahaman ini, pihak ini harus mendapatkan prioritas untuk bekerjasama dengan pihak ketiga, dan akan diabaikan seandainya apabila pihak lain tidak dapat berpartisipasi apabila tidak memperoleh manfaat yang setara.
PASAL IX SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL
1. Para pihak harus menyadari nilai sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang selanjutnya disebut SDGPT dan mengakui pemegang hak dari SDGPT untuk secara efektif meindunginya dari penyalahgunaan dan :penyelewengan oleh pihak manapun. 2. Semua pengadaan dan penggunaan SDGPT secara tidak adil atau terlarang merupakan penyelewengan atas undang-undang SDGPT, Penyelewengan juga termasuk bila mendapatkan manfaat komersial dari pengadaan atau penggunaan SDGPT ketika pihak tersbut menggunakan SDGPT tersebut tahu tetapi gagal untuk tahu atau mengabaikan bahwa SDGPT tersebut dimanfaatkan secara curang atau tidak adil atau kepentingn komersial fain yang berlawanan dengan pemnfaatan yang jujur yang mendatangkan manfaat setara atas SDGPT.
3. Segala bentuk akses dan penggunaan SDGPT dari slah satu pihak dalam pelaksanaa Nota Kesepahaman ini harus mendapatkan persetujuan awal dari pihak terkait. Para pihak harus memastikan bahwa masyarakat lokal yang terkait dengan SDGPT ini harus diutamakan mendapatkan akses dan menginformasikan manfaat atas kerjasama dan penggunaan bersama SDGPT 4. Pada saat kegiatan bersama dan kerjasama dalam kerangka Nota Kesepahaman ini menggunakan SDGPT untuk kepentingan komersial, para pihak atas nama masyarakat yang terkait dengan SDGPT tersebut harus mendapatkan hak-hak kekayaan intelektual bila diperlukan mendapatkan manfaat bersama. 5. Manfaat dari perlindungan SDGPT kepada pemegang hak SDGPT adalah mendapatkan hak manfaat atas SDGPT secara adil dan setara atas manfaat ekonomi yang muncul dari kepentingan komersial atau industri. 6. Sarana legal harus .tersedia bagi pemegang SDGPT untuk proses penyelesaian apabila terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan atau tidak terjadi manfaat yang adil dan setara seperti disebutkan dalam ayat 5 di atas.
PASALX PERSETUJUAN PERTUKARAN MATERIAL
Mempertimbangkan kerangka hukum dan peraturan yang berlaku atas pertukaran material, hasil penelitian dalam kerangka Nata Kesepahaman ini harus menerapkan Persetujuan Pertukaran Material (PPM) dan harus disetujui keduabelah pihak.
PASAL XI PEMBATASAN AKTIFITAS PERSONIL
1. RECOFTC harus memastikan dalam menjalankan kegiatan terkait dengan Nata Kesepahaman ini harus: a. Mengamati, menghormati dan mentaati hukum, perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di Indonesia b. Bersesuaian dengan kepentingan Indonesia c. Menghormati integritas dan kesatuan negara Republik Indonesia dan mencegah untuk mendukung gerakan separatisme. d. Mencegah untuk terlibat dalam kegiatan intelijen atau gerakan bawah tanah. e. Menghormati adat istiadat, tradisi dan keyakinan keagamaan masyarakat lokal
f. Mencegah untuk terlibat dalam kegiatan politik dan komersial g. Mencegah untuk terlibat dalam penyebaran salah satu agama. 2. RECOFTC menjamin bahwa semua staf asing yang dipekerjakan di Indonesia tidak akan terlibat dengan kegiatan lain kecuali program yang telah disetujui berdasarkan Nata Kesepahaman ini. 3. lmplementasi dari Nata Kesepahaman ini, RECOFTC bisa bekerjasama dengan pihak lain dengan sepengetahuan Kementerian Kehutanan.
PASAL XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan dalam interpretasi atau implementasi atas Nata Kesepahaman ini, maka harus ditempuh upaya konsultasi dan atau negosiasi di anatara keduabelah pihak berdasarkan prinsip kesetaraan dan penghargaan atas masing-masing pihak.
PASAL XIII AMANO EM EN
Kedua belah pihak dapat menyatakan secara tertulis untuk meninjau ulang atau mengamandemen atas Nota Kesepahaman ini. Peninjauan kembali atau amandemen yang disetujui keduabelah pihak harus dinyataan secara tertulis dan akan menjadi bagian yang tak terpisahkan atas Nota Kesepahaman ini.
PASALXIV
MASA PEMBERLAKUAN, PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN 1. Nota Kesepahaman ini akan efektif sejak ditandatangani keduabelah pihak dan akan berlaku dan mengikat selama 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasar.kan evaluasi dan persetujuan keduabelah pihak. 2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh keduabelah pihak apabila salah satu pihak menyampaikan peringatan pemberhentian secara tertulis 6 bulan sebelumnya. Pemberhentm an akan efektif setelah ada persetujuan bersama dan untuk selanjutnya berlaku masa penghentian program akan ditentukan dengan persetujuan yang saling menguntungkan keduabelah pihak.
DISAKSIKAN DAN DIWAKILI OLEH KEDUABELAH PIHAK, Telah ditandatangan keduabelah pihak di bawah ini, DILAKSANAKAN di Jakarta, pada hari Kamis tanggal Satu Maret tahun Dua Ribu Dua Belas, dalam bahasa lnggris dan bahasa Indonesia, yang keduanya berlaku secara otentik.
Atas nama RECOFTC
Atas nama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
f.
DR. TINT LWIN THAUNG Executive Director
Q
DR. TACHRIR FATHONI Kepala Sadan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE AGENCY OF FORESTRY EXTENSION AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT THE MINISTRY OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REGIONAL COMMUNITY FORESTRY TRAINING CENTER FOR ASIA AND PACIFIC (RECOFTC} CONCERNING CAPACITY BUILDING AND TECHNICAL COOPERATION TO PROMOTE COMMUNITY BASED FORESTRY DEVELOPMENT AND TRAINING ON SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT IN INDONESIA The Agency For Forestry Extension and Human Resources Development of The Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "AFEHRD", and the Regional Community . Forestry Training Center for Asia and the Pacific hereinafter referred to as "RECOFTC" and, both of them hereinafter referred to as the "Parties"; Desiring to further promote the strengthening of collaboration between the two Parties in capacity building and technical cooperation to promote community based forestry development and training on sustainable forest management in Indonesia. Superseding the Memorandum· of Understanding between the Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific and the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia concerning cooperation to promote Community Based Forestry Development in Indonesia signed in Jakarta on September 20, 2005;
Pursuant to the prevailing laws and regulations in Indonesia, as well as the procedures and policies of the Government of the Republic of Indonesia, HAVE AGREED AS FOLLOWS:
ARTICLE I OBJECTIVES
The Parties shall collaborate to strengthen the capacity of MOF and other parties in terms of sustainable manageme.nt of forests and appropriate community based forestry development in Indonesia.
Page 1 of8
ARTICLE II: DEFINITIONS
Under this Memorandum of Understanding: Capacity Building is all process capabilities in individuals, groups, institutions, organizations, and societies at the local, national, and international level to be more effective and actively involved in the equitable and ecologically sustainable management of forests. Community Based Forestry Development refers to activities related to management of forest by the communities living within and surrounding forests for sustainable forests and prosperous communities. Sustainable Management of Forests is a dynamic and evolving concept that aims to maintain and enhance the economic, social, and environmental value of all types of forest for the benefit of present and future generations. The target groups of the capacity building are: MOF, Province and District Officials, Civil Society Organizations, the Private Sectors and Community Organizations. Training materials in this MOU include herein: teaching materials related with capacity building (modules, posters, flyers, curriculum, etc.) Other parties are external institutions aside from MOF and RECOFTC that sign this MOU. e.g. non government organizations, government agencies, private entities, academic institutions and communities
ARTICLE Ill SCOPE OF COOPERATION
The scope of cooperation under this Memorandum of Understanding will include capacity building activities on planning and implementation of collaborative activities designed to strengthen existing and potential training on beneficial practices and for sustainable management of forests including exchange of information/materials and exchange visits of staff and experts.
ARTICLE IV MECHANISM
Page 2 of8
1. This MOU provides the framework for cooperation between the parties. The program and mechanism of cooperation under this MOU shall be stipulated in a Program Arrangement; 2. New arrangements or/and new initiatives with other parties shall consult and inform to AFEHRD; A detailed description of each program arrangement or project shall be specified in an Annual Plan of Operation. The Annual Plan of Operation shall describe the detailed specification of each activity or program including objectives, procedure, and financial arrangements. The Annual Plan of Operation shall be drawn up and agreed upon by involved Parties; 3. The implementation of the projects or programs under this Memorandum of Understanding shall be reported quarterly and evaluated annually; 4. The executing agency of this MOU from the side of the MOF of Indonesia is the Center for Forestry Education and Training (CFET).
ARTICLE V CONTRIBUTION OF THE PARTIES
RECOFTC shall: RECOFTC will bear the direct expenses associated with the activities of its personnel or consultants. 1. The salary, benefits and policies for RECOFTC employed personnel will be determined by RECOFTC's established personnel procedures for country program staff; 2. Provide equipment and capacity building to MOF and its technical implementing units through education, train.ing, meetings, seminars, and other activities; 3. Provide qualified experts as requested by MOF to transfer knowledge; 4. Promote cooperation and dialogue with related institutions in forestry or non-forestry sectors at national and international levels as well as private organizations as proposed by MOF; 5. Promote regional and international expertise networks of MOF and promote the involvement of Indonesian experts in regional and international activities where appropriate; AFEHRD shall: 1. Assist in arranging visas, stay permits, exit and re-entry permits for the approved RECOFTC's expatriate staff and experts assigned in Indonesia under this Memorandum of Understandi_ng;
Page 3 of8
2. Provide qualified personnel to participate in training and projects as needed for the implementation of the program under this Memorandum of Understanding. 3. Provide timely support and responses to plans, activities, reports and evaluations resulting from this Memorandum of Understanding. 4. Provide facilitation and coordination supports with other institutions from within the Ministry of Forestry, other ministries, local governments, and other related institutions in relation to the implementation of activities under this Memorandum of Understanding; 5. Assist in arranging necessary permits for the approved qualified experts assign under this Memorandum of Understanding in relation with the existing government regulation on research permit. 6. Provide an office space for RECOFTC Indonesia at CFET in Bogar 7. Assist RECOFTC in acquiring tax free operation in Indonesia
ARTICLE VI INVOLVEMENT OF OTHER PARTIES
1. If it is deemed necessary, RECOFTC may have cooperation with other parties including but not limited to other non government organizations, government agencies, private entities, academic institutions and communities to implement the activities under this Memorandum of Understanding. 2. Such cooperation in Paragraph 1 of this Article shall be mutually agreed by and shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia.
ARTICLE VII ASSET STATUS
Assets purchased by RECOFTC and used for any project under the framework of this cooperation will belong to MOF after termination of the cooperation and shall be handed over to MOF to be used for supporting capacity building and technical cooperation to promote sustainable management of forests in Indonesia;
Page 4 of8
ARTICLE VIII INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. The Parties agree that any intellectual property arising under the implementation of this MOU shall be jointly owned and: a. Each Party shall be allowed to use such intellectual property for the purpose of
maintaining, adapting and improving the relevant property. b. Each Party shall be liable for any claim made by any third party pertaining to the ownership and legality of the use of the intellectual property right which is brought in by the aforementioned Party for the implementation of cooperation activities in virtue of this MOU. 2. If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted in the cooperation activities under this MOU to any third party, the disclosing Party must obtain prior consent from the other Party before any disclosure can be made. 3. In the event that the intellectual property is used by the Party and/or institution thereof on behalf of the Government for commercial purposes, the other Party shall be entitled to obtain equitable portion of the royalty. 4. Whenever either Party requires the cooperation of another party outside the Republic of Indonesia for any commercial undertaking resulted from intellectual property covered by this MOU, this Party will give first preference of the cooperation to the other Party under this MOU, which will be waived, if the other Party is unable to participate in a mutually beneficial manner.
ARTICLE IX GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE
1. The Parties shall recognize the value of genetic resources and traditional knowledge (hereinafter refer to as the "GRTK"), and recognize the rights of holders of GRTK to the effective protection over GRTK against misuse and misappropriation of any Party. 2. Any acquisition, appropriation or utilization of GRTK by unfair or illicit means constitutes an act of misappropriation. Misappropriation may also include deriving commercial benefit from acquisition, appropriation, or utilization of GRTK when the person using that GRTK knows or is negligent in failing to know, that it was acquired or appropriated by unfair means and other commercial activities contrary to honest practice that gain inequitable benefit from GRTK.
Page 5 of 8
3. Any access to and use of GRTK of the respective Party under the implementation of this MOU shall require prior consent from the relevant authorities of the Party. The Party shall insure that the local communities concerned shall be prior informed consent with the access and informed with the results of the cooperative and collaborative activities using such GRTK. 4. When the cooperative and collaborative activities under this MOU utilizes GRTK for commercial purpose, the Party, on behalf on its local communities concerned, shall be entitled to the right of in~ellectual property, where appropriate, and associated benefit sharing. 5. The benefits of protection of GRTK to which its holders are entitled include the fair and equitable sharing of benefits arising out of the commercial of industrial use of that GRTK. 6. Legal means shall be available to provide remedies for holder of GRTK in cases where the fair and equitable sharing benefits as provided for in paragraph 5 has not occurred.
ARTICLE X MATERIAL TRANSFER AGREEMENT
Taking into account the applicable laws and regulation of the Parties, research material used in the collaboration under this MOU shall be transferred using Material Transfer Agreement (MTA) and shall be approved by Parties. ARTICLE XI LIMITATIONS OF PERSONNEL ACTIVITIES
1. RECOFTC shall ensure that in conducting activities pursuant to this Memorandum of Understanding its staff shall: a.
Observe, respect and comply with laws, regulations and policies of the Government of the Republic of Indonesia;
b.
Be in line with the Indonesian national interest;
c.
Respect the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements;
d.
Refrain from involving in any intelligence I clandestine activities;
e.
Respect the customs, traditions and any religious creed of the local communities;
Page 6 of8
f.
Refrain from engaging in any political and commercial activities;
g.
Refrain from conducting any religious propagation.
2. RECOFTC guarantees that any foreign staff employed in Indonesia will not involve in any other activities in Indonesia outside the agreed programs based on this Memorandum of Understanding;
3. In the implementation of this cooperation, RECOFTC may have cooperation with other parties upon knowledge of MoF.
ARTICLE XII SETTLEMENT OF DIFFERENCES
Any disputes or differences arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultation and or negotiations between the Parties, based on the principle of equality and mutual respect.
ARTICLE XIII AMENDMENT
Either Party may request in writing a review or amendment of this Memorandum of Understanding. Any such revie~ or amendment agreed upon by the Parties should be made in writing and it shall become an integral part of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE XIV ENTRY INTO FORCE, DURATION, EXTENSION AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding is effective on the date when the Parties have signed and will remain in force for 5 (five) years and can be extended based on the evaluation and approval of the Parties. 2. This Memorandum of Understanding may be terminated by either Party at any time upon giving 6 (six) months advance written notice of termination to the other Party. Upon the termination of this Memorandum of Understanding, the mechanism of phasing out of the program will be determined through mutual consultation between the Parties.
Page 7 of8
r
IN WITNESS WHEREOF, the under signed have signed this Memorandum of Understanding. DONE in duplicate at Jakarta on this Thursday of 151 March in the year two thousand and twelve in the English Language and Indonesian, both texts being equally authentic.
FOR RECOFTC
FOR THE MINISTRY OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
~
DR. TINT LWIN THAUNG Executive Director
\
DR. TACHRIR FATHONI Director General of AFEHRD
Page 8 of8
