MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN BRUNEI DARUSSALAM TENTANG KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIPLOMATIK
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Brunei Darussalam selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak,; BERHASRAT untuk mengembangkan dan memperkuat hubungan dan kerjasama yang bersahabat antara kedua negara melalui konsultasi dan pertukaran pandangan mengenai isu-isu bilateral dan internasional yang menjadi ketertarikan bersama; MEMPERTIMBANGKAN kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan dan kerjasama yang ada antara Para Pihak melalui kerjasama yang lebih erat di bidang pendidikan dan pelatihan untuk para diplomat; SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara. TELAH DICAPAI kesepahaman sebagai berikut: PASALI TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut MSP) ini adalah untuk: a. Berkonsultasi dan bertukarpandangan mengenar rsu-isu hubungan dan kerjasama bilateral yang menjadi ketertarikan bersama, maupun isu regional dan internasional; b. Memberikan kerangka kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan untuk para diplomat kedua Negara;
c. Menciptakan kondisi untuk memelihara tlubungan dan kerjasama yang tetap antara pusat pendidikan dan pelatihan diplomatik dari Para Pihak;
PASAL 2 BIDANG KERJASAMA II
Bidang kerjasama di bawah MSP ini terdiri dari: a. Menyelenggarakan pertemuan konsultasi, konferensi ata u simposium mengenai isu-isu pengembangan hubungan dan kerjasama bilateral, maupun isu-isu regional dan internasional; b. Pertukaran para pengajar dengan maksud untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman masing-masing dengan para pengajar dan siswa dari Pihak lain; c. Pertukaran informasi dan bahan cetakan lainnya yang diterbitkan secara nasional maupun internasionai, terutama di bidang-bidang yang menyangkut ketertarikan bersama; d. Pertukaran para pejabat atau siswa untuk berpartisipasi dalam kursus dengan topik-topik yang menjadi ketertarikan bersama seperti kebijakan-kebijakan di bidang kebudayaan, politik dan ekonomi maupun keterampilan berbahasa di lembaga pendidikan diplomatik Para Pihak atau di institusi pendidikan yang disetujui.
PASAL 3 LEMBAGA-LEMBAGA PELAKSANA
1. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menunjuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan MSP ini. 2. Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Brunei Darussalam menunjuk Departemen Administrasi Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan MSP ini.
I•
PASAL 4 PENGATURANPELAKSANAAN
Para Pihak akan memutuskan pengaturan pelaksanaan dari setiap kegiatan bersama. Untuk tujuan ini, Pengaturan khusus wajib diputuskan oleh Para Pihak yang terdiri dari syarat dan kondisi kegiatan yang akan dilakukan .
PASAL 5 PENGA TURAN KEUANGAN
1. Pengaturan keuangan dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang dibuat berdasarkan MSP ini akan ditentukan oleh Para Pihak atas dasar kasus per kasus dalam pelaksanaannya . 2. Para Pihak harus membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada MSP ini dengan sumber yang telah ditetapkan dalam anggaran masingmasing sesuai dengan ketersediaan dana dan peruntukan anggaran dari sumber tersebut serta hukum dan peraturan nasional masing-masing Pihak.
PASAL 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. Para Pihak wajib memastikan bahwa hak kekayaan intelektual yang mungkin muncul dari pelaksanaan MSP ini diatur sesuai dengan peraturan nasional Para Pihak dan instrumen hukum internasional yang mana Para Pihak merupakan Negara pihak. 2. Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk membuka data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerjasarna dalam MSP ini, Pihak tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu d3ri Pihak lainnya sebelum pembukaan tersebut dapat dilakukan.
PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan antara Para Pihak yang berkaitan dengan penafsiran dan pelaksanaan MSP ini wajib diselesaikan melalui konsultasi-konsultasi dan perundingan-perundingan.
PASAL 8 PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa semua personil yang terlibat kegiatan dalam MoU ini tidak akan berpartisipasi dalam masalah politik dan/atau usaha komersial di negara penerima, dan wajib bertindak di dalam kerangka kegiatan kerjasama dalam MSP ini.
PASAL 9 PERU BAHAN
MSP ini dapat ditinjau atau diubah kembali setiap waktu atas kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Peninjauan kembali atau perubahan-perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal sebagaimana ditentukan Para Pihak dan wajib menjadj bagian yang tak terpisahkan dari MSP ini.
PASAL10 MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU, DAN MASA BERAKHIR
1.
MSP ini wajib mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
2. MSP ini akan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis selama 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan Pihak lainnya mengenai pengakhiran MSP ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya MSP ini, melalui jalur diplomatik.
3. Pengakhiran MSP ini wajib tidak mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku setiap kegiatan yang sedang berjalan yang dibuat sebelum berakhirnya MSP ini hingga selesainya kegiatan tersebut, kecuali Para Pihak menyepakati sebaliknya.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini. DIBUAT dalam rangkap dua di Bali pada tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas dalam Bahasa lnggris dan Indonesia, kedua naskah memiliki keabsahan yang sama. Jika terdapat perbedaan penafsiran atas MSP ini, maka teks bahasa lnggris yang wajib berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
II Signed I
'
1_, . ,
,
I
I
I
,
·,
UNTUK KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERDAGANGAN BRUNEIDAF ·ssALAM
Signed ;
I
I
Yan Mulia DR. R Menter
Paduka Yang Mulia Pangeran Mohamed Bolkiah Menteri Luar Negeri dan Perdagangan
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE OF BRUNEI DARUSSALAM ON DIPLOMATIC EDUCATION AND TRAINING
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Brunei Darussalam, hereinafter collectively referred to as "Parties" and singularly as "Party" ; DES IRl NG to develop and strengthen the friendly relations and cooperation between the two countries through consultations and exchange of views on bilateral and international issues of mutua! interest CONSIDERING the need to develop and foster existing relations and cooperation between the Parties through closer cooperation in the field of education and training for diplomats; PURSUANT to the prevailing laws and regulations in the respective countries. HAVE REACHED the following understanding:
ARTICLE 1 OBJECTIVES The objectives of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as MoU) are to: a. Consult and exchange views on issues of bilateral relations and cooperation of mutual interest, as well as on regional and international issues; b. Provide a framework of cooperation in the field of education and training for diplomats of both countries; c. Create conditions for maintaining regular contacts and cooperation between the diplomatic education and training centers of the Parties.
ARTIC LE 2 AREAS OF COOPERATION
The areas of cooperation under this MoU comprise: a. Organizing consultative meetings, conferences or symposia on issues of development on bilateral relations and cooperation, as well as on regional and international issues; b. Exchange of lecturers with a view to sharing their respective knowledge and experience with lecturers and students of the other Party; c. Exchange of information and any other printed materials on national and international publications, especially in areas of mutual interest; d. Exchange of officials or students to participate in courses on topics of mutual interest such as cultural, political and economic policies as well as linguistic skills at the Party's diplomatic institution or agreed educational institutions.
ARTICLE 3 IMPLEMENTING AGENCIES
1. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia designates the Centre for Education and Training of the Ministry of Foreign Affairs as the agency that is responsibte for the implementation of this MoU. 2. The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Brunei Darussalam designates the Department of Administration of the Ministry of Foreign Affairs and Trade as the agency that is responsible for the implementation of this MoU .
ARTICLE 4 IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
The Parties will decide on the implementation arrangement of every joint activity. For this purpose, a specific Arrangement shall be concluded by the Parties which constitute the terms and the conditions of the proposed activities.
ARTICLE 5 FINANCIAL ARRANGEMENT
1. The financial arrangements of the above-mentioned activities made under this MoU shall be determined by the Parties on case-by-case basis for their implementation.
2. The Parties shall finance the activities referred to in this MoU w,ith the assigned resources in their respective budget, subject to availability and budget appropriation of such resources and each Party's national laws and regulations.
ARTICLE 6 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 1. The Parties shall ensure that any intellectual property rights which may arise out of the implementation of this MoU, be governed in accordance with the Parties' national legislation and the international legal instruments to which the Parties are party to. 2. If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulting from the cooperation activities under this MoU, it must obtain prior consent from the other Party before disclosure can be made.
ARTICLE 7 SETTLEMENT OF DISPUTES Any dispute between the Parties concerning the interpretation and implementation of this MoU shall be settled through consultations and negotiations.
ARTICLE 8 LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES Each Party shall ensure that all personnel engaged in the activities under this MoU will not participate in any political affairs and/or any commercial ventures in the host country, and shall act within the framework of activities of cooperation under this MoU. ARTICLE 9 AMENDMENT This MoU can be reviewed or amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such revisions or amendments shall enter into force on such date as determined by the Parties and shall form an integral part of this MoU.
ARTICLE 10 ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION 1.
This MoU shall enter into force on the date of its signing.
2. This MoU shall remain in force for a period of 3 (three) years and automatically be extended for 1 (one) year consecutively, unless one Party notifies the other Party about the termination of this MoU by giving written notification at least 3 (three) months prior to the date of expiration of this MoU, through diplomatic channels. 3. The termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any ongoing activities made prior to the termination of this MoU until the completion of such activities, unless the Parties agree otherwise .
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.
DONE in duplicate at Bali on this eighteenth day of July in the year two thousand and eleven in the English and Indonesian languages, both texts being equally authantic. In case of any divergence of interpretation of this MoU, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE OF BRUNEI DARUSSALAM
,,
Signed H. E. DR. R.l\11 r/!~Ht{ M. Natalegawa Minister fof/Foreign Affairs
Signed
H. R. H Prince Mohamed Bolkiah Minister of Foreign Affairs and Trade
