REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK INDONESIA DAN PASUKAN PERTAHANAN AWAM SINGAPURA REPUBLIK SINGAPURA TENTANG MANAJEMEN RISIKO BENCANA
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia dan Pasukan Pertahanan Awam Singapura Republik Singapura (selanjutnya secara terpisah disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"); MENYATAKAN keinginan untuk bekerja sama di bidang Manajemen Risiko Bencana untuk kesejahteraan dan keselamatan masyarakat kedua negara; MEMAHAMI bahwa kerja sama ini memiliki keuntungan bagi kedua negara dalam mengembangkan dan memperkuat sistem manajemen risiko bencana; MEMPERTIMBANGKAN pentingnya kerja sama internasional dan peran dari organisasi internasional dalam bidang penanggulangan bencana; dan SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara; TELAH mencapai kesepahaman sebagai berikut:
PASALI TUJUAN Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut MSP) ini adalah untuk membangun kerangka kerja sama yang efektif di bidang Manajemen Risiko Bencana.
PASAL II RUANG LINGKUP KERJASAMA Berdasarkan pada hukum, peraturan, kebijakan dan prosedur yang berlaku di masing-masing negara, ruang lingkup kerjasama di bawah MSP ini adalah sebagai berikut:
Pertukaran pengetahuan dan keahlian terkait pencegahan dan kesiapsiagaan dalam bidang Pengurangan Risiko Bencana; Peningkatan keahlian personil dari masing-masing Pihak melalui pemahaman terhadap pengalaman-pengalaman baik, keikutsertaan dalam pelatihanpelatihan bersama, berbagai lokakarya, dan program-program terkait Manajemen Risiko Bencana; Memberikan bantuan yang saling menguntungkan dalam hal bencana alam, jika disetujui bersama; dan Melakukan metode kerja sama lainnya yang disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak.
PASAL Ill TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
1.
Para Pihak wajib berupaya untuk mengatur, mengkoordinasikan cfan melaksanakan seluruh kegiatan yang diidentifikasi di dalam MSP ini di negara masing-masing. Jika diperlukan, Para Pihak akan membuat pengaturan pelaksanaan terpisah untuk melaksanakan area kerja sama yang spesifik dalam ruang lingkup MSP ini.
3.
Sesuai dengan hukum, perundang-undangan, peraturan, kebijakan dan prosedur masing-masing negara, Para Pihak akan berupaya untuk memfasilitasi masuk dan keluarnya personil dan peralatan-peralatan ataupun bahan- bahan materi yang dibutuhkan untuk kegiatan- kegiatan dibawah MSP, sekiranya diperlukan . Untuk memfasilitasi pelaksanaan MSP ini, masing- masing Pihak akan menugaskan seorang pejabat penghubung untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan dibawah MSP ini.
PASAL IV PENGATURAN PELAKSANAAN
1.
Pengaturan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal Ill ayat 2 MSP ini wajib menjabarkan secara rinci tentang program, institusi-institusi dan pengaturan keuangan.
2.
Pengaturan-pengaturan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
,______i
PASAL V PEMBATASAN AKTIVITAS PERSONIL Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa personil mereka yang terlibat dalam kegiatan dibawah MSP ini: a) b) c) d) e) f)
Mematuhi, menghormati dan tunduk pada hukum kedua negara; Melakukan kegiatan dengan memperhatikan kepentingan Para Pihak; Menghormati dan menjunjung integritas Pihak yang diwakili; Tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan terlarang; Menghormati kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat dari Pihak lain; dan Tidak terlibat dalam kegiatan politik atau kegiatan komersial.
PASAL VI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 1.
Berdasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku di negaranya, masingmasing Pihak wajib menghormati hak kekayaan intelektual Pihak lain di dalam wilayah negaranya.
2.
Hak milik atas, dan hak kekayaan intelektual pada, atau sehubungan dengan, materi apa pun yang diberikan oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan MSP ini tetap menjadi milik Pihak yang memberikan materi dan hak milik dan hak kekayaan intelektual tersebut harus selalu dihormati dan dilindungi oleh Pihak penerima materi, sesuai dengan kewajiban internasional dan hukum nasional masing- masing negara, terlepas dari pengakhiran MSP ini.
3.
Terlepas dari ketentuan di atas, Para Pihak setuju bahwa jika diperlukan, pengaturan pelaksanaan dapat menetapkan ketentuan lebih lanjut yang mengatur hak kekayaan intelektual yang timbul dari pengaturan pelaksanaan tersebut.
PASAL VII KERAHASIAAN 1.
Kecuali dinyatakan lain secara tertulis, informasi yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain dalam MSP ini, dan setiap pengaturan pelaksanaan turunannya, harus diperlakukan sebagai informasi rahasia.
2.
Masing- masing Pihak tidak diperbolehkan untuk membuka, menerbitkan, atau memberikan informasi rahasia yang diterima dari Pihak lainnya kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya sebelumnya.
. :
:
3.
Masing-masing Pihak wajib menggunakan informasi rahasia yang diberikan oleh Pihak lain untuk tujuan MSP ini saja, kecuali jika disetujui lain secara tertulis oleh Pihak lainnya.
4.
Masing-masing Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan seluruh informasi rahasia yang dimilikinya dan mencegah akses atau penggunaan yang tidak sah.
5.
Masing-masing Pihak wajib memastikan personilnya mematuhi kewajibankewajiban yang dinyatakan pada Paragraf 2 (dua) hingga 4 (empat) dalam Pasal ini .
6.
Kewajiban-kewajiban dibawah Pasal ini akan tetap berlaku meskipun ada penangguhan sementara atau pengakhiran MSP ini.
PASAL VIII PENANGGUHAN SEMENTARA
Masing-masing Pihak berhak, dengan alasan keamanan nasional, menangguhkan sementara, baik secara keseluruhan ataupun sebagian pelaksanaan MSP ini. Penangguhan ini wajib berlaku segera setelah adanya pemberitahuan secara tertulis oleh Pihak yang mengajukan.
PASAL IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama.
PASALX PERU BAHAN
MSP ini dapat dirubah sewaktu-waktu oleh Para Pihak melalui kesepakatan bersama secara tertulis. Perubahan tersebut akan berlaku pada waktu yang ditentukan oleh Para Pihak secara tertulis dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
PASALXI MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN
1.
MSP ini wajib berlaku pada tanggal penandatanganannya oleh Para Pihak.
2.
MSP ini akan berlaku untuk periode 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu periode selama tiga (3) tahun berikutnya melalui persetujuan tertulis oleh Para Pihak.
3.
Masing-masing Pihak sewaktu- waktu dapat menghentikan MSP ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
4.
Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian setiap program yang sedang berlangsung dibawah MSP kecuali ditentukan bersama oleh Para Pihak.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing- masing, telah menandatangani MSP ini . Ditandatangani di Singapura pad a tanggal 7 September 2017, dalam rangkap dua, masing - masing dalam Bahasa lnggris dan Bahasa Indonesia, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perselisihan, maka naskah dalam Bahasa lnggris yang akan berlaku .
UNTUK BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PASUKAN PERTAHANAN AWAM SINGAPU REPUBLIK SINGAPURA
ERIC YAP WEE TECK PESURUHJAYA
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE SINGAPORE CIVIL DEFENCE FORCE OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON DISASTER RISK MANAGEMENT
The National Disaster Management Authority of the Republic of Indonesia and the Singapore Civil Defence Force of the Republic of Singapore (hereinafter referred to singularly as "the Party" and jointly as "the Parties"); ACKNOWLEDGING the wish to cooperate in the field of Disaster Risk Management for the well-being and safety of their people; UNDERSTANDING that such cooperation has mutual benefits for both countries in the conduct of development and strengthening of disaster management system; TAKING into consideration the importance of international cooperation and the role of international organizations in the field of disaster management; and PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries; HAVE reached the following understandings:
ARTICLE I PURPOSE The purpose of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the "MOU") is to establish an effective framework for cooperation in the field of Disaster Risk Management.
ARTICLE II SCOPE OF COOPERATION Subject to the prevailing laws, regulations, policies and procedures of the respective countries, the scope of cooperation under this MOU is as follows :
1.
Exchange of knowledge and expertise in prevention and preparedness on Disaster Risk Reduction;
2.
Enhancement of the skills of each Party's personnel through understanding best practices, participation in joint trainings, workshops, and programs related to Disaster Risk Management;
3.
Giving mutual assistance in cases of natural disaster, if mutually agreed; and
4.
Engaging in other methods of cooperation as mutually agreed in writing by the Parties.
ARTICLE Ill RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES 1.
The Parties shall endeavor to manage, coordinate, and implement all activities identified under this MOU in their respective countries.
2.
If necessary, the Parties shall enter into separate implementing arrangements for the purpose of implementing specific areas of cooperation within the scope of this MOU.
3.
In accordance with the laws, rules, regulations, policies and procedures of the respective countries, the Parties shall endeavor to facilitate the entry and exit of personnel and equipment or materials needed for the activities under this MOU, as required .
4.
To facilitate the implementation of this MOU, each Party shall designate a respective liaison officer to coordinate all activities under this MOU .
ARTICLE IV IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS 1.
The implementation arrangements as stipulated in Article Ill Paragraph 2 of this MOU shall set out specific details addressing programmes, institutions, and financial arrangements.
2.
Such arrangements shall form an integral part of this MOU.
ARTICLE V LIMITATION OF ACTIVITIES OF PERSONNEL Each Party shall ensure that their personnel engaged in activities under this MOU :
a) b) c) d) e) f)
Observe, respect and comply with the laws of both countries ; Perform the activities with due regard to the interests of the Parties; Respect and uphold the integrity of the Party they represent; Refrain from involvement in unauthorised activities; Respect the customs and traditions of the local communities of the other Party; and Refrain from engaging in any political or commercial activities.
ARTICLE VI INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 1.
Subject to the prevailing laws and regulations of its country, each Party shall respect the intellectual property rights of the other Party within its country.
2.
The title to, and intellectual property rights in, or in relation to , any material supplied by one Party to the other Party pursuant to this MOU shall remain with the Party supplying the material and such title and rights shall be respected and protected by the Party receiving the material at all times, in accordance with its international obligations and domestic law, notwithstanding the termination of this MOU.
3.
Notwithstanding the above, the Parties agree that if necessary, the implementing arrangements shall set out further provisions to regulate the intellectual property rights arising under that implementing arrangement.
ARTICLE VII CONFIDENTIALITY 1.
Unless otherwise indicated in writing, information provided by one Party to the other under this MOU, and any subsequent implementation arrangements, shall be treated as confidential information.
2.
Each Party shall not disclose, publish or transfer to a third party confidential information received from the other Party, without the prior written consent of the other Party.
3.
Each Party shall use confidential information provided by the other Party for the purpose of this MOU only, unless otherwise agreed in writing by the other Party.
4.
Each Party shall take reasonable steps to provide for the safe custody of all confidential information in its possession and to prevent any unauthorised access or use.
j 1 J
5.
Each Party shall ensure that its personnel complies with the obligations specified in Paragraphs 2 (two) to 4 (four) of this Article .
6.
The obligations under this Article shall continue to apply notwithstanding the temporary suspension or the termination of this MOU.
ARTICLE VIII TEMPORARY SUSPENSION Each Party reserves the right, for reasons of national security, to temporarily suspend, the operation of either the whole or a part of this MOU. Such suspension shall take effect immediately upon written notification by the requesting Party.
ARTICLE IX SETTLEMENT OF DISPUTES Any dispute arising from or relating to this MOU shall be settled amicably through mutual consultations.
ARTICLE X AMENDMENT This MOU may be amended at any time by the Parties by mutual written consent. Such amendment will take effect on such date as may be determined by the Parties in writing and shall form an integral part of this MOU .
ARTICLE XII ENTRY INTO EFFECT, DURATION AND TERMINATION 1.
This MOU shall come into effect on the date of its signature by the Parties.
2.
This MOU shall remain in effect for a period of three (3) years and may be extended for a further period of three (3) years by mutual written agreement of the Parties.
3.
Either Party may terminate this MOU at any time by giving written notification to the other Party at least 6 (six) months prior to the intended date of termination .
4.
The termination of this MOU shall not affect the completion of any ongoing activities undertaken pursuant to this MOU unless mutually determined by the Parties.
i
________ _!
IN WITNESS WHEREOF , the undersigned, being duly authorised by their respective Governments, have signed th is MOU .
Signed in Singapore on 7 September 2017, in duplicate, each in the English and Indonesian languages, all texts being equally authentic. In the event of any dispute, the English text shall prevail.
FOR THE NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE SINGAPORE CIVIL DEFENCE FORCE OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
ERIC YAP WEE TECK COMMISSIONER
