MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN DEPARTEMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DAN AGENCY FOR TECHNICAL COOPERATION AND DEVELOPMENT (ACTED) MENGENAI
PEMBANGUNAN PEDESAAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN, SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEHIDUPAN YANG BERKELANJUTAN MELALUI PENINGKATAN PERAN PERTANIAN DAN MUTU PRODUK PEDESAAN
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN DEPARTEMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DAN AGENCY FOR TECHNICAL COOPERATION AND DEVELOPMENT (ACTED)
MENGENAI
PEMBANGUNAN PEDESAAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN, SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENGHIDUPAN YANG BERKELANJUTAN MELALUI PENINGKATAN PERAN PERTANIAN DAN MUTU PRODUK PEDESAAN
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Ditjen PPHP), Departemen Pertanian Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Ditjen PPHP dan Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED) untuk selanjutnya disebut ACTED untuk selanjutnya secara bersama disebut sebagai Para Pihak; Memperhatikan kesamaan perhatian Para Pihak dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi petani serta masyarakat pedesaan melalui pendekatan-pendekatan pengembangan pedesaan secara terpadu: pertanian, bantuan teknis dan pembangunan kapasitas untuk peningkatan keamanan dan ketahanan pangan, produktivitas, mutu, nilai tambah serta daya saing produk pertanian; Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta kerjasama teknis internasional;
TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT: PASALI TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini (yang selanjutnya disebut sebagai MSP) adalah berperan aktif dalam peningkatan ketrampilan, kewirausahaan dan profesionalisme serta asset sosial petani dan masyarakat pedesaan untuk mendorong pengentasan kemiskinan, kehidupan yang berkelanjutan, kesejahteraan sosial serta pengembangan pedesaan yang berkelanjutan melalui peningkatan kuantitas, mutu, keamanan pangan dan daya saing produk pertanian serta produk-produk pedesaan lainnya.
PASAL II RUANG LINGKUP KERJASAMA
Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal: Mendukung Program Nasional dalam pengembangan mutu dan keamanan pangan produk pertanian serta Program Nasional lainnya; 2. Pengadaan pelatihan dan material serta bantuan teknis bagi petani mengenai manajemen dan teknologi pertanian berdasar pengembangan pertanian yang berkelanjutan; 3. Peningkatan infrastruktur di pedesaan untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dan mengurangi kerentanan masyarakat pedesaan terhadap bahaya dan bencana alam; 4. Pemberdayaan kelembagaan petani dan organisasi kemasyarakatan lainnya di pedesaan organization 5. Menghubungkan produsen di pedesaan dengan pasar 6. Kerjasama dan koordinasi antara ACTED dengan Dinas/Badan lingkup pertanian serta sektor lainnya di tingkat propinsi dan kabupaten/kota; 7. Mendukung keterlibatan kaum wanita di pedesaan dalam pengembangan ekonomi dan kehidupan yang ramah lingkungan 8. Pengelolaan sumberdaya alam di pedesaan secara efektif 9. Mendukung pengembangan sosial dan ekonomi petani dan masyarakat pedesaan beserta keluarganya 10. Kegiatan terkait lainnya yang disetujui bersama oleh Para Pihak 1.
PASAL Ill DAERAH KERJA
1.
2.
Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama pada daerah kerja yang meliputi: Propinsi Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam (NAO), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Tenggara; Perubahan dan penambahan daerah kerja lainnya harus mendapat persetujuan secara tertulis oleh Para Pihak
PASAL IV PENDAMPING
Untuk pelaksanaan MSP, Ditjen PPHP menunjuk Direktorat Mutu dan Standardisasi sebagai pendamping ACTED-INDONESIA;
PASAL V ARAHAN PROGRAM
Mekanisme kerjasama diuraikan dalam Arahan Program yang tercantum pada Lampiran sebagai bagian integral/tidak terpisah dari MSP ini
PASAL VI RENCANA KERJA
1.
2. 3. 4. 5.
6. 7.
Program kegiatan harus ditetapkan dalam Rencana Kegiatan lnduk 3 (tiga) tahun dan Rencana Tahunan berisi rincian spesifikasi program termasuk kegiatan, tujuan, serta rencana kerja dan keuangan. Program kegiatan lnduk 3 (tiga) tahun harus ditetapkan dan disetujui oleh Para Pihak. Pendamping harus memfasilitasi ACTED-INDONESIA dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Operasional Tahunan Rencana Kerja Tahunan harus memuat seluruh rencana kegiatan oleh ACTED1NDONESIA dalam satu tahun Kegiatan dapat ditambahkan setiap saat kedalam Rencana Kegiatan Tahunan tergantung dari peluang dukungan dana baru dan berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak Pelaksanaan program dalam rangka MSP ini harus dievaluasi secara berkala setiap tahun Pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dengan Departemen pertanian dan yang lain di tingkat pusat dan daerah harus diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun dan apabila diperlukan
PASAL VII KEWAJIBAN
Oitjen PPHP harus : 1. 2. 3. 4.
5.
Mendorong instansi maupun personil terkait di lingkup Departemen untuk berpartisipasi dalam keg iatan-kegiatan sesuai MSP ini Mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk berpartisipasi dalam kelancaran pelaksanaan program-program yang dilaksanakan di wilayah kerjanya Mendorong replikasi penerapan praktek-praktek kerja dari pertani dan pertanian yang berhasil pada lokasi kegiatan lainnya Membantu pengurusan ijin-ijin yang diperlukan untuk memasuki maupun meninggalkan wilayah Republik Indonesia, bila diperlukan, serta ijin-ijin tinggal dan kerja bagi personil asing ACTED yang terlibat dalam pelaksanaan program-program sesuai MSP ini Membantu pengurusan pembebasan bea cukai dan pajak sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku
ACTED harus: 1.
Mendorong program-program pengembangan pedesaan: bantuan teknis dan material bagi petani dan masyarakat pedesaan (pelatihan pertanian dan kewirausahaan, penyuluhan, mutu dan keamanan pangan hasil pertanian, hubungan pasar), pengelolaan sumberdaya alam, pengembangan masyarakat, serta proyek-proyek pengembangan lain bagi masyarakat pedesaan untuk
2.
3. 4. 5. 6.
pengentasan kemiskinan. kehidupan berkelanjutan serta kesejahteraan sosial dan ekonomi Penyediaan tenaga ahli dan konsultan kompeten untuk alih pengetahuan, ketrampilan dan teknologi dalam kegiatan-kegiatan yang disepakati bersama Penyediaan dana, peralatan dan segala kebutuhan di lapangan dalam pelaksanaan program-program sesuai MSP ini Penyediaan professional endchment dan kunjungan-kunjungan yang diperlukan untuk keberhasilan kelompok tani Menyampaikan laporan tertulis seluruh kegiatan tahunan kepada Ditjen PPHP Menyelenggarakan forum diskusi untuk peningkatan program-program berjalan dan pengembangan program baru dengan Pendamping dan para pemangku kepentingan
PASAL VIII KETERLIBATAN ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT
Apabila ACTED melakukan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan setempat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat, maka organisasi tersebut harus terdaftar dan ditetapkan oleh instansi Pemerintah Indonesia yang berwenang. ACTED harus melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi Pemerintah Daerah terkait.
PASAL IX PERSYARATAN KEGIATAN
ACTED-INDONESIA menjamin seluruh pertugasnya harus: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Memperhatikan, menghormati dan sesuai dengan peraturan serta perundangan yang berlaku di Indonesia Menghormati integritas dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tidak mendukung gerakan separatisme Tidak terlibat dalam kegiatan intelijen Tidak melakukan kegiatan-kegiatan diluar yang telah ditetapkan bersama oleh Para Pihak Menghormati kebiasaan, tradisi dan agama yang ada di masyarakat Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan komersil Tidak melakukan kegiatan penyebaran agama Menyesuaikan dengan Program Nasional di bidang Pembangunan Pertanian dan program-program nasional lainnya
PASALX PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Perbedaan atau sengketa yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan dari MOU ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau perudingan antara Para Pihak yang didasari prinsip saling menghormati.
PASALXI AMAN DEM EN
1. 2.
MSP ini dapat diubah melalui persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak Perubahan dimaksud mulai berlaku pada saat tanggal penandatanganannya
PASAL XII MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN AKHIR MASA BERLAKU
1. 2.
3.
MSP ini mulai berlaku pada saat tanggal penandatanganan untuk jangka waktu efektif selama 3 (tiga) tahun MSP ini dapat diperpanjang atau dihentikan oleh Para Pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya terlebih dahulu mengenai keinginannya untuk sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa MOU ini berakhir. Berakhirnya MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu dari segala program yang dibuat atas dasar MOU ini sampai selesainya program tersebut kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh Para Pihak
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah Memorandum Saling Pengertian.
ini telah
menandatangani
DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta, pada hari ini .. .. . D.et~e:-m tahun Dua Ribu Sembilan, 2 (dua) naskah asli dalam bahasa Indonesia dan lnggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa lnggris yang berlaku.
10....
.h.l f .......
Untuk Di.rektorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian DEPARTEMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
Untuk Agency for Technical Cooperation and Development
Dr. Ir. Nyoman Oka Tridjaja, MAppl.Sc Direktur Mutu dan Standardisasi
Nicolas Jeambrun Direktur Wilayah Indonesia
LAMPI RAN
ACUAN PROGRAM A. PROGRAM
Program harus meliputi: 1. Penyediaan bantuan teknis dan material termasuk program pendidikan, seminar, workshop, pelatihan, pendampingan, promosi dan pameran 2.
3.
4.
Mendorong pengembangan masyarakat terpadu melalui pengembangan kapasitas, keberlanjutan, produktivitas, integritas dan peranan masyarakat khususnya bagi organisasi berbasis masyarakat pertanian dan lembaga pengembangan di daerah pedesaan Peningkatan ketrampilan teknis dan manajerial untuk pengembangan kapasitas sumberdaya manusia serta penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan pedesaan lain untuk mendukung pengentasan kemiskinan, kehidupan berkelanjutan dan kesejahteraan social Meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan tambahan pendapatan maupun pangan
5.
Perlindungan sumberdaya alam melalui produksi hijau, pengelolaan sumberdaya alam dan/atau praktek-praktek pertanian agro-ekologi yang benar 6. Meningkatkan infrastruktur di pedesaan untuk memperbaiki akses terhadap pasar dan mengurangi kerentanan masyarakat pedesaan terhadap bencana alam 7. Pelatihan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian serta menciptakan hubungan dengan para pemasok untuk meningkatkan kemitraan di dalam rantai pasokan dan meningkatkan akses pasar produk pertanian 8. Menyelenggarakan studi banding bagi petani dan masyarakat pedesaan di dalam atau di luar negeri 9. Penerapan sistem pertanian "eco-friend/y" , sistem pertanian organik atau pengendalian hama terpadu (PHT) serta Program Persyaratan Dasar (PPD) dalam menghasilkan produk pertanian yang aman, bermutu dan berdaya saing 10. Mend orang terciptanya mekanisme keuangan mikro (Kelompok mandiri) di tingkat pedesaan dalam penguatan sumberdaya keuangan petani dan masyarakat pedesaan lainnya 11. Kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan pertanian dan masyarakat pedesaan
B. MEKANISME
1. 2. 3.
ACTED harus menyiapkan Rencana Kerja lnduk sebagai acuan dalam pelaksanaan program Rencana Kerja lnduk harus dibahas dan disetujui oleh kedua belah pihak ACTED harus berkonsultasi dengan Pendamping dan instansi berwenang di daerah dalam perencanaan dan persiapan setiap program untuk menjamin bahwa kegiatan dan program sesuai dengan strategi pengembangan,
4.
5.
6.
kebijakan dan prioritas dari Pemerintah Daerah yang berwenang serta sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional Rincian setiap kegiatan atau program harus ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang akan disampaikan kepada Pendamping untuk mendapat persetujuan Setiap kegiatan atau program akan dilaksanakan berkerjasama dengan instansi pemerintah, organisasi masyarakat setempat yang telah membangun rencana pelaksanaan bersama dengan ACTED serta konsultasi dengan Pendamping Dukungan dana dan logistik untuk kegiatan dan program yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan harus disediakan oleh ACTED kecuali terjadi keadaan luar biasa
C. MONITORING AND EVALUATION
Monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di bawah ini: 1. Program yang dilaksanakan oleh ACTED atau Organisasi kemasyarakatan bekerjasama dengan ACTED, harus mempunyai komponen monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak dan capaian program 2. Monitoring harus dilakukan oleh Para Pihak bersama dengan institusi terkait lain, setiap tahun atau kuartal sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja. ACTED harus mengkoordinasi dan menyediakan pengaturan ini 3. Hasil monitoring dan evaluasi harus disampaikan oleh ACTED kepada Pendamping dan instansi pemerintah terkait lainnya
D. LAPORAN
1.
2.
ACTED harus menyampaikan laporan tahunan kepada Pendamping dan instansi pemerintah berwenang lainnya mencakup: Kegiatan-kegiatan dan capaian dari kegiatan dan progrm yang telah selesai maupun sedang berjalan a. Keberlanjutan dan evaluasi dari program b. Laporan keuangan, pengeluaran untuk kegiatan dan program termasuk peralatan dan kebutuhan/pengeluaran oleh tenaga ahli c. Penilaian dan saran-saran untuk tindak lanjut d. Hambatan-hambatan yang dihadapi Seluruh laporan dibuat dalam bahasa lnggris dan Indonesia
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN DIRECTORATE GENERAL OF PROCESSING AND MARKETING OF AGRICULTURAL PRODUCTS MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AGENCY FOR TECHNICAL COOPERATION AND DEVELOPMENT (ACTED)
CONCERNING
RURAL DEVELOPMENT FOR POVERTY ALLEVIATION, SUSTAINABLE LIVELIHOODS AND SOCIAL WELFARE THROUGH AGRICULTURE INTERVENTIONS AND RURAL PRODUCTS QUALITY IMPROVEMENT
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN DIRECTORATE GENERAL OF PROCESSING AND MARKETING OF AGRICULTURAL PRODUCTS MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AGENCY FOR TECHNICAL COOPERATION AND DEVELOPMENT (ACTED) CONCERNING RURAL DEVELOPMENT FOR POVERTY ALLEVIATION, SUSTAINABLE LIVELIHOODS AND SOCIAL WELFARE THROUGH AGRICULTURE INTERVENTIONS AND RURAL PRODUCTS QUALITY IMPROVEMENT
The Directorate General of Processing and Marketing of Agricultural Products (DGPMAP), Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "DGPMAP" and Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED) hereinafter referred to as "ACTED", hereinafter collective to as the parties; Considering their common interest in improving social and economic welfare of farmers and rural populations using integrated rural development approaches: agriculture management, technical support and capacity building targeting food safety and security, improvement in productivity, quality, added value and competitiveness of agriculture products; Pursuant to the prevailing laws and regulations in Indonesia, as well as the procedures and policies of the Government of The Republic of Indonesia, concerning international technical cooperation;
HAVE REACHED AN UNDERSTANDING AS FOLLOWS: ARTICLE I OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as MOU) is to contribute substantially to the improvement of farmers' and rural population's skills, entrepreneurship and professional and social assets in order to promote poverty alleviation, sustainable livelihood, social welfare, and sustainable rural development through increasing quantity, quality, safety and competitiveness of agricultural products and other rural products.
ARTICLE II SCOPE OF COOPERATION
The Parties agree to cooperate in the following fields: 1. National Program on Development of Quality and Safety of products and other National Development Programs 2. Training material and technical assistance to farmers on Agriculture technology and management based on sustainable agricultural development 3. Improvement of infrastructures in rural areas to increase competitiveness of agricultural and reduce vulnerability of rural population towards hazards and disasters 4. Empowering of farmer's institution and other community based organization in the communities 5. Linkages between rural producers and markets 6. Collaboration and coordination between ACTED and Agricultural Service Office and other sectors at the provincial and district leve l. 7. Support to women in rural areas to be involved in economic development and eco-livelihood 8. Effective management of natural resources within the communities 9. Support in economic and social development of farmers and rural populations and their families 10. Other related activities of interest that are mutually agreed upon by The Parties
ARTICLE Ill WORKING AREAS
1. The Parties agree to work together in working areas covering the provinces of North Sumatra, Nanggroe Aceh Darussalam (NAO), East Nusa Tenggara (NTT), and Southeast Sulawesi. 2. Any additional of working areas shall be agreed in writing by the Parties.
ARTICLE IV COUNTERPART
To implement the MOU, the DGPMAP appoints The Directorate of Quality and Standardization as the Counterpart of ACTED (hereinafter referred to as "the Counterpart").
ARTICLE V PROGRAM DIRECTION
The mechanism of the cooperation is defined in the Program Direction which is set out in the Annex and constitutes an integral part of MOU
ARTICLE VI PLAN OF OPERATION
1. The description of programs shall be defined in the 3 (three) years Master Plan of Operation and The Annual Plan containing detailed specification of the respective programs including activities,_objectives, work plan, and budgeting. 2. The 3 (three) years Master Plan of Operation shall be drawn up and agreed by the Parties. 3. The Counterpart shall facilitate ACTED and the Local Governments in preparing the Annual Plan of Operation 4. The Annual Plan of Operation shall contain the overall operation plan of ACTED-INDONESIA in a year 5. Activities can be added in the annual plan of operation throughout the year depending on new funding opportunity and based on mutual between the two parties. 6. The implementation of the programs under this MOU shall be assessed annually, 7. Conduct an annual and/or necessary consultative and coordination meeting with relevant institutions in the central and local governments.
ARTICLE VII OBLIGATION
The DGPMAP shall: 1. Encourage the participation of appropriate agencies and personnel under The Ministry in relevant activities under this MOU 2. Encourage the participation of Provincial and District Government for the smoothness implementation of such programs in their respective areas. 3. Encourage the replication of the best practices of farmer to the others project. 4. Assist in arranging required permits to enter and leave the country, whenever necessary, as well as working and stay permits as needed for the approved foreign ACTED personnel to assist the implementation of the program under this MOU 5. Assist in arranging the exemption from customs and tax to comply with laws and regulations The ACTED shall: 1. Promote programs on the development of rural areas: farmers' and rural population's technical and material assistance (agriculture and entrepreneurship training, services extension, quality and safety of agricultural products, links to markets), natural resources management, community development, as well as other development projects for rural population to initiate poverty alleviation, sustainable livelihoods and social and economic welfare 2. Provide qualified experts, and consultants to transfer knowledge, skills, and technology in mutually agreed activities
3. Provide funds, equipment, and field supplies for the implementation of the programs under this MOU 4. Provide professional enrichment and visits for farmer's in need to successful farmer associations 5. Submit to DGPMAP annual progress reports and completion report at the end of the MOU Period. All reports are subject to DGPMAP written approval 6. Conduct discussion forum for improvement of existing program and development of new program with the Counterpart and stakeholders
ARTICLE VIII INVOLVEMENT OF LOCAL COMMUNITY ORGANIZATION In case ACTED works in partnership with local community based organizations including domestic non-government organization, the local community based organizations should be legally registered and endorsed by the respective Government of Indonesia. ACTED undertakes to regularly coordinate with the respective Local Government
ARTICLE IX STATUS OF ASSETS After the completion of the cooperation, the ownership of any assets purchased by ACTED for the implementation of the cooperation under this MoU shall be decided by mutual consent of the parties.
ARTICLE X REQUIREMENTS FOR ACTIVITIES 1. ACTED assures that all its activities and personnel assigned under this MoU shall : a. Observe, Respect and comply with the laws and regulation and policies of the Government Indonesia b. Respect the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movement c. Refraining from involving in any intelligence/clandestine activities d. Refrain from conducting any activities other than those jointly decided by the parties e. Respect the customs, tradition and religion of the social community f. Refrain from engaging in any political and commercial activities g. Not raise any funds in Indonesia to support its programs and activities; h. Refrain from conducting any religious propagation i. Correspond to Agriculture development and other National Programs 2. Any violations of the above mentioned points may results in revoking all permits of personnel concerned and termination of the program.
ARTICLE XI DISPUTE SETTLEMENT Any difference or dispute between the parties related to interpretation and implementation of the MOU shall be settled amicably through consultations and/or negotiations between the Parties based on the principles or mutual respect and understanding. ARTICLE XII AMANDEMENT 1. Any amendment to this MOU should only be made after consultation and by mutual written consent of the Parties 2. Such amendment shall come into force on the date of the signing of the amendment. ARTICLE XIII ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION 1. This MOU shall enter into force on the date of its signing and shall be effective for a period of 3 (three) years. This MOU may be extended by mutual written consent of the Parties. 2. This MOU may be terminated by either Party by giving written notification to other Party at least 6 (six) months in advance 3. The termination of this MOU shall not affect the validity and duration of any ongoing programs under this MOU until completion of such programs unless the Parties decide otherwise IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, has signed this Memorandum of Understanding.
H-.
DONE in duplicate at Jakarta, on this day of ... Ot:C.-.~~.k.~. ( in the year Two Thousand and Nine, in 2 (two) originals in the Indonesia and English language, both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.
..
JO ....
For Directorate General of Processing and Marketing of Agricultural Products MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
For Agency for Technical Cooperation and Development
Dr. Nyoman Oka Tridjaja, MAppl.Sc Director of Quality and Standardization
Nicolas Jeambrun Country Director
ANNEX PROGRAM DIRECTION A. PROGRAM
The program shall include : 1. Providing related technical and material assistance including educational programs, seminars, workshops, trainings, mentoring, promotion and exhibition 2. Enhancing integrated community development through capacity development, sustainable development, productivity enhancement, integration and people participation in particular with farmer's Community Based Organizations (CBO) and other Local Development Institution in rural areas 3. Increasing managerial and technical skills to develop human resources capacity as well as strengthening farmers and other rural institutions in promoting poverty alleviation, sustainable livelihoods and social welfare 4. Enhancing the participation of rural population in additional income/food generation activities 5. Protecting natural resources through green production, proper management of natural resources and/or agro-ecological farming practices 6. Improving rural infrastructures for a better access to market and reduction of vulnerability of rural population toward disasters 7. Training on Processing and Marketing of Agricultural Products and creating links with suppliers to enhance partnership in the whole supply chain and improve market access of agricultural products 8. Providing comparative studies for farmers and rural population in country or abroad 9. Implementing eco-friendly agriculture systems, or organic food system or Integrated Pest Management (IPM) and Pre-requisite Program (PRP) in production of high quality, safety and competitive agricultural products 10. Promoting the establishment of micro-finance mechanisms (self-help Groups) in the village level to strengthen financial resource of farmers and other rural workers 11 . Other projects related to Agriculture and Rural Population Development
B. MECHANISM
1. ACTED shall prepare the master Plan of Operation as reference for the program implementation 2. The Master Plan of Operation shall be discussed and agreed by the Counterpart 3. ACTED shall consult the Counterpart and local authorities in the planning and preparation of each program to ensure that the activities, projects or programs are in accordance with the development strategy, policy and
priority of the Local Government authorities and in accordance with the national development policies 4. Detailed description of those individual projects or programs shall be set forth in the Annual Plan of Operation which will be submitted to the Counterpart for interview and approval on a yearly basis 5. Individual projects or programs will be implement through cooperation with governmental institutions, and local community based organizations, which have developed joint implementation plans with ACTED and in consultation with the Counterpart 6. Financial and logistical support for all projects and programs stated in the Annual Plan of Operation shall be provided by ACTED unless force majeure event
C. MONITORING AND EVALUATION
Monitoring end evaluation shall be carried out as set forth below: 1. The programs implemented by ACTED or local Community Based Organizations cooperation with ACTED, shall have monitoring and evaluation component to measure the impact and achievement of the program 2. Monitoring shall be conducted by the parties together with other related institutions, every year or quarter as defined in the Plan of Operation, on an ongoing basis. ACTED shall coordinate and provide any arrangement for each of these representative 3. The result of monitoring and evaluation shall be submitted by ACTED to the counterpart and other related Government institutions.
D. REPORT
1. ACTED shall submit annual report to the counterpart and the relevant Government authorities concerned, covering: a. Activities and achievement of the completed and ongoing projects and programs b. Continuation and evaluation of the program c. Financial report, regarding expenditures for the programs and projects including equipment and expert's expenses d. Assessment and recommendation for further actions e. Unforeseen events and constraints faced 2. All reports are prepared in English and Indonesian
