REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI KERAJAAN DENMARK TENT ANG KONSULTASI BILATERAL
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Kerajaan Denmark, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara kolektif disebut sebagai " Para Pihak";
Mengakui adanya kebutuhan untuk meningkatkan dan memperdalam hubungan bilateral di antara kedua negara berdasarkan asas manfaat yang sama dan saling menghormati sesuai prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam PBS;
Menghargai nilai-nilai demokratis dan sipil bersama dan komitmen bersama untuk berkontribusi terhadap perkembangan perdamaian, nilai demokratis, dan perkembangan berkelanjutan baik secara nasional maupun internasional;
1
Dipandu oleh kerja sama yang telah lama terbiana antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Uni Eropa (UE), dan prinsip-prinsip dan kerangka yang tercermin dalam Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama antara Indonesia dan Uni Eropa;
Mengingat
pentingnya
untuk membentuk suatu
mekanisme
untuk
mengadakan
pembicaraan reguler di antara Para Pihak mengenai hubungan bilateral, regional dan isuisu globall yang menjadi kepentingan bersama, dipandu oleh prinsip-prinsip dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
Berkehendak agar mekanisme tersebut akan dapat memfasilitasi konsultasi dan meliputi penyelenggaraan pertemuan rutin, terstruktur dan pertemuan ad hoc;
Meyakini bahwa mekanisme tersebut pada semua aspek hubungan bilateral, regional dan isu-isu global yang menjadi kepentingan bersama akan memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih baik dan pembangunan hubungan persahabatan di antara kedua bangsa dan negara;
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;
Telah mencapai saling pengertian berikut:
Pasal I Tujuan
Para Pihak akan melakukan diskusi dan konsultasi bilateral secara reguler pada tingkat Menteri Luar Negeri atau Pejabat Senior seperti Direktur Jenderal I Sekretaris Negara atau Direktur Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Kerajaan Denmark, apabila dianggap layak, untuk meninjau dan mengembangkan lebih lanjut hubungan bilateral dan untuk memfasilitasi konsultasi bilateral dan kerja sama antara Para Pihak di berbagai bidang yang menjadi kepentingan bersama.
2
Pasalll Lingkup Kerja Sama
Para Pihak akan melakukan Konsultasi dan pertukaran pandangan mengenai masalahmasalah yang menjadi kepentingan bersama khususnya pada bidang-bidang berikut, namun tidak terbatas pada:
1.
Masalah bilateral yang dapat mencakup isu politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan investasi, kesehatan, sosial, pendidikan dan budaya, ilmu
pengetahuan
dan
lingkungan,
penelitian,
energi,
transportasi,
dan
kekonsuleran, dengan:
a. Mengkaji, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perjanjian yang telah
I
disepakati oleh kedua negara;
I
b. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengevaluasi kerja sama yang mungkin dilakukan di masa depan; c.
Merekomendasikan kedua pemerintah masing-masing mengenai langkahlangkah apa yang perlu diambil untuk menghasilkan hasil yang nyata dan mengelola kemajuan hubungan bilateral;
d. Mempromosikan area kerja sama baru yang memungkinkan untuk memperluas dan memperdalam hubungan bilateral yang telah disepakati oleh Para Pihak.
2.
lsu regional yang menjadi kepentingan bersama yang mungkin berkaitan dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Uni Eropa (UE) dan kerja sama regional lainnya;
3.
lsu global yang menjadi kepentingan bersama, termasuk masalah yang berkaitan dengan PBB dan forum dan organisasi internasional lainnya.
3
I
I
Pasal Ill Mekanisme Konsultasi
1.
Konsul1tasi akan diadakan setidaknya sekali setiap 24 (dua puluh empat) bulan, atau setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Para Pihak, secara bergantian di Indonesia dan Denmark, atau di sela-sela konferensi internasional yang disepakati oleh Para Pihak. Modalitas, tanggal, tempat, agenda, dan tingkat perwakilan untuk Konsultasi akan dikomunikasikan dan disepakati oleh Para Pihak melalui saluran diplomatik.
2.
Para Pihak akan menjamin kerahasiaan Konsultasi , termasuk dokumen dan informasi yang dipertukarkan, yang tidak akan dialihkan kepada pihak ketiga tanpa perset ujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.
~ I
3.
11
Setiap kali
dipandang perlu,
Para
Pihak dapat
membentuk,
berdasarkan
kesepakatan bersama secara tertulis melalui saluran diplomatik, kelompok kerja ad hoc untuk membahas isu-isu spesifik yang menjadi kepentingan bersama. I
4.
I
Setiap Pihak dapat mengundang badan pemerintah lainnya yang relevan untuk mengiambil bagian dalam Konsultasi, atau menjadi bagian, serta pekerjaan lain dalam kaitannya dengan penanganan, peninjauan dan I atau pemantauan aspekaspek tertentu dari hubungan bilateral, yang dianggap perlu oleh kedua Pihak.
Pasal IV Hubungan dengan Perjanjian lain, Konvensi, dan Perjanjian lnternasional lainnya I
I
I
Tidak satu pun dari ketentuan dalam Memorandum Saling Pengertian ini akan mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak mengenai setiap perjanjian, konvensi dan perjanjia n internasional lainnya, di mana mereka adalah bagian dari itu, ataupun tidak menimbulka.n hak I kewajiban di luar Mekanisme Konsultasi itu sendiri.
4
I
I
PasalV Penyelesaian Perbedaan
Setiap perbedaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi di antara Para Pihak.
Pasal VI Amandemen
I
I
I I
1. Memorandum Saling Pengertian ini dapat direvisi atau diamandemen dengan persetujuan bersama dari Para Pihak.
2. Revisi atau amandemen akan berlaku pada tanggal yang disepakati bersama oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
PasalVll Pemberlakuan, Durasi dan Pengakhiran
1.
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
akan
mulai
berlaku
pada
tanggal
penandatanganannya.
2.
Memorandum Saling Pengertian ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, kecuali salah satu Pihak memberitahukan Pihak lainnya mengenai keinginannya, secara tertulis melalui saluran diplomatik, untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Memorandum Saling Pengertian dimaksud.
I
I
5 I
I
SEBAGI'.
BUKTI,
yang
bertandatangan
di
bawah
ini
telah
menandatangani
Memorandum Saling Pengertian ini.
Dibuat di Jakarta pada tanggal 17 April 2013, dalam dua rangkap asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris. Se:;.; . ..ih tt::i<.~
. 11ell
1iliki kekuatan hu!f ยท 1m
yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan dalam penafsiran, naskah dalam bahasa lnggris yang akan berlaku.
UNTUK KEh ENTERIAN LUAR NEGERI RE ~ ~BLIK
UNTUK KEMENTERIAN LUAR NEGERJ KERAJAAN DENMARK
INDONESIA
Signed
R. M.' ARTY ME ~TER
Signed
Vl~0VNOA.l,
. AATALEGAWA UAR NEGERI
MENT
6
UAR NEGERI
~
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE KINGDOM OF DENMARK ON BILATERAL CONSULTATIONS
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark, hereinafter individually referred to as the "Party" and collectively referred to as the "Parties";
Acknowledging the need to enhance and deepen bilateral relationship between the two countries based on common benefit and mutual respect based on the principles enshrined in the Charter of the United Nations;
Appreciating their common democratic and civic values and shared commitments to contribute to peaceful, democratic, and sustainable developments both nationally and internationally;
Guided by the longstanding cooperation between the Association of South East Asian Nations (ASEAN) and the European Union (EU), and the principles and framework ensh rined in the Partnership and Cooperation Agreement between Indonesia and the EU;
Bearing in mind the importance to establish a mechanism for holding regular talks between the Parties regarding bilateral relations, regional and global issues of common interest, guided by the principles and the aims of the United Nations; 1
Desiring that such mechanism would facilitate consultation and include the holding of 1
regular, structured meetings and ad hoc meetings;
Convinced that such mechanism on all aspects of bilateral relations, regional and global issues of common interest will contribute to a better mutual understanding and to the development of friendly relations between the two peoples and countries;
Pursuant to the prevailing laws and regulations of the respective countries;
Have reached the following understanding:
Article I Objective
The Parties will conduct regular bilateral discussions and consultations at the level of Foreign Ministers or Senior Officials such as Director General/State Secretary or Directors of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the I
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Denmark, as appropriate, to review and further develop bilateral relations and to facilitate bilateral consultations and cooperation between the Parties in various fields of mutual interest.
Article II Scope of Cooperation
The Parties will carry out Consultations and exchange of views on matters of common interests in particular on the following areas of cooperation, but not limited to:
1.
Bilateral issues which may include political, security and defence, economic, trade and investment, health, social, educational and cultural, science and research, environmental, energy, transportation, and consular matters, by:
a. Reviewing, monitoring and evaluating the implementation of existing agreements concluded by the two countries; b. Identifying, analysing, and evaluating possible future cooperation;
2
c. Recommending
both respective governments on whatever necessary
measures to produce tangible results and manage the progress of bilateral relations; d. Promoting new areas of cooperation that allow the expanding and deepening of bilateral relations as agreed by the Parties;
2.
Regional issues of common interest which may include those relating to the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), the European Union (EU) and other regional cooperation;
3.
Global issues of common interest, including issues relating to the United Nations and other international fora and organizations.
Article Ill Mechanism of Consultations
1.
The Consultations will be held at least once every 24 (twenty four) months, or at any time deemed necessary by the Parties, alternately in Indonesia and Denmark, or in the margin of international conferences as agreed by the Parties. The modalities, dates, venue, agenda, and level of representatives of the Consultations will be communicated and agreed upon by the Parties through diplomatic channels.
I
2.
The Parties will guarantee the confidentiality of the Consultations, including any
I
documents and information exchanged, which will not be transferred to a third I
party without written prior consent of the other Party.
3.
Whenever considered necessary, the Parties may establish, by mutual consent in writing through diplomatic channels, an ad hoc working group to discuss specific issues of common interest.
4.
The Parties may invite other relevant government entities to take part in the Consultations, or parts hereof, as well as other work in relation to addressing, reviewing and/or monitoring specific aspects of the bilateral relationship, as deemed necessary by both Parties.
3
Article IV Relationship with other Treaties, Conventions, and other International Agreements
None of the articles in this Memorandum of Understanding will affect the rights and obligations of the respective Parties regarding any treaties, conventions and other international
agreements,
which
they
are
part
of,
nor
will
they
generate
rights/obligations beyond the Mechanism of Consultations itself.
Article V Settlement of Differences
Any differences that arise from the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding will be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties.
Article VI Amendments
1. This Memorandum of Understanding may be revised or amended by mutual consent of the Parties.
2. Such revision or amendment will enter into force on the date mutually decided by the Parties and will form an integral part of this Memorandum of Understanding.
Article VII Entry into Force, Duration and Termination
1.
This Memorandum of Understanding will enter into force on the day of its s~gnature.
4
2.
This Memorandum of Understanding will remain in force for a period of 5 (five) years and will be automatically renewed for subsequent periods of 5 (five) years, unless a Party notifies the other Party of its intention, in writing through diplomatic channels, to terminate this Memorandum of Understanding 6 (six) months prior to the intended termination date of this Memorandum of Understanding.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned has signed this Memorandum of Understanding.
Done in Jakarta on 17 April 2013, in two originals, each in the Indonesian and English languages. All texts are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text will "Jrevail.
FOR THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS FOR THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
OF THE KINGDOM OF DENMARK
Signed
Signed
R. M. MARTY~- NATALEGAWA MINISTER FORORL:IGN AFFAIRS
\fllllY S0~DAL MINISTER'ii'OR FOIGN AFFAIRS
5
