BAB I PENDAHULUAN. masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pertimbangan

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan di luar negeri (Halim, 2012). Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam membiayai daerahnya adalah melalui penerimaan pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu penerimaan pemerintah pusat yang sebagian hasilnya (sekitar 90 persen) diserahkan kembali kepada daerah yang bersangkutan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan pada lima sektor yaitu sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Pemungutan pajak ini dilakukan oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemungutan dan pengalokasian PBB dilakukan oleh pusat agar ada keseragaman dan keadilan dalam perpajakan. Hal ini karena pemerintah pusat bertindak sebagai pengatur agar pemerintah daerah tidak memutuskan PBB atas kemauannya sendiri. Untuk mendukung kebijakan otonomi daerah, maka dilakukan pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

2

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak (taxing power). Setidaknya ada empat perubahan fundamental yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Pertama, mengubah penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dari open-list system menjadi closed-list system. Kedua, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah melalui perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah, dan pemberian dekresi kepada daerah untuk menetapkan tarif sesuai batas tarif maksimum dan minimum yang ditentukan. Ketiga, memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota dan kebijakan earmarking untuk jenis pajak daerah tertentu. Keempat, meningkatkan evektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem represif dan korektif (www.kemenkeu.go.id). Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). PBB P2 yang sebelumnya merupakan pajak pusat, dialihkan menjadi pajak daerah kabupaten/kota, dengan berbagai pertimbangan. Pertama, secara konseptual PBB P2 dapat dipungut oleh daerah karena lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (immobile), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut. Kedua, pengalihan PBB P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur APBD. Ketiga, pengalihan PBB P2 kepada daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperbaiki aspek transparasi dan

3

akuntabilitas dalam pengelolaannya. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB P2 termasuk dalam jenis local tax (www.kemenkeu.go.id). Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Fitri, 2014). Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, pengalihan pengelolaan BPHTB dilaksanakan mulai 2 januari 2011 dan pengalihan pengelolaan PBB P2 ke seluruh pemerintahan kabupaten/kota dimulai paling lambat januari 2014. Kota Surabaya merupakan kota pertama yang menerima pengalihan pengelolaan PBB P2. Dengan demikian Pemerintah Kota Surabaya menjadi pilot project bagi pelaksanaan pengalihan pengelolaan penerimaan dari sektor PBB P2. Keberhasilan pemerintah Kota Surabaya dalam mengelola penerimaan dari sektor PBB P2 dapat menjadi contoh dan acuan bagi pemerintah Kabupaten Kendal yang mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan dari pusat ke daerah pada tahun 2014. Menurut Kepala Bidang Penagihan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kendal pada tanggal 2 januari 2014, PBB P2 resmi

4

dikelola mandiri, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan dilakukan oleh DPPKAD, tidak lagi melalui KPP Batang. Pengambilalihan pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Kendal selain karena peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, juga untuk memaksimalkan potensi penerimaan PBB P2 di Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal merupakan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Kendal dan masuk wilayah metropolitan kedungsapur yang merupakan wilayah metropolitan terbesar keempat setelah Jabodetabek, Gerbangkertosusila, dan Bandung Raya. Selain itu, Kabupaten Kendal memiliki potensi yang besar dimana Kabupaten Kendal memiliki banyak wisata alam, wisata religi, industri dan lain sebagainya. Dengan potensi sumber daya alam yang sangat menunjang kelangsungan hidup dan pertumbuhan kepariwisataan daerah yang secara kompetitif unggul dibandingkan daerah lain, diharapkan pemerintah mampu memaksimalkan

potensi tersebut sebagai sumber-

sumber pendapatan asli daerah. Dengan adanya pengalihan pengelolaan PBB P2 dari pusat ke daerah tersebut diharapkan Kabupaten Kendal bisa menggali sumber-sumber penerimaan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh daerah. Hal itu dikarenakan pemerintah daerah lebih mengetahui karakteristik wilayah serta wilayah objek wajib, sehingga mampu meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang secara tidak langsung akan berdampak pada kemajuan pembangunan. Efektivitas merupakan suatu ukuran untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas menurut

5

Mardiasmo (2002) adalah “ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi tersebut dikatakan berjalan dengan efektif”. Tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 dihitung berdasarkan hasil yang dicapai dengan target yang ditentukan. Semakin besar tingkat efektivitas penerimaan PBB P2, dapat dikatakan kinerja

aparatur

penegak

pajak

telah

maksimal

atau

efektif

dalam

upaya

mengoptimalkan penerimaan PBB P2 tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil tingkat efektivitas yang dicapai maka kinerja aparatur penegak kurang maksimal. Berdasarkan hal tersebut diperlukan persiapan yang baik dan matang yang akan membuat besarnya pendapatan dan bangunan perkotaan Kendal. Berdasarkan penelitian Fitri (2014), menyebutkan bahwa berlakunya UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa konsekuensi kepada bertambahnya jenis Pajak Kabupaten/Kota, hanya 2 sektor PBB yang pengelolaannya dialihkan dari pemerintah pusat kepemerintah daerah, yaitu sektor perdesaan dan sektor pedesaan dan manfaat pengelolaan pengelolaan PBB P2 diharapkan mampu meningkatkan PAD terkait dengan keseluruhan pendapatan masuk ke kas Pemda. Sedangkan penelitian Setiawan dan Damaiyanti (2014), menyebutkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dikatakan sangat efektif dengan presentase melebihi dari 100% dan tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2009 sampai dengan 2013 dikatakan kurang dengan presentase dibawah 50%.

6

Peneliti tertarik melakukan sintesa dari penelitian terdahulu oleh saudara Setiawan dan Damayanti (2014) dengan menggunakan variabel efektivitas dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penelitian Fitri (2014) dengan menggunakan variabel dampak pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Adapun perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Damaiyanti dan Setiawan (2014) serta Fitri (2014), bahwa penelitian ini menggunakan objek efektivitas pengalihan pengelolaan PBB P2 terhadap PAD di Kabupaten Kendal tahun 2014. Disamping itu, pada tahun 2013 Kabupaten Kendal menjadi penyumbang terbanyak sebesar 60 % dari wilayah-wilayah yang dikelola KPP Pratama Batang. Namun pada januari 2014, Pemerintah Kabupaten Kendal telah resmi menerima pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan P2 wilayah Kabupaten Kendal yang semula dikelola Pemerintah Pusat. Selain itu peneliti ingin mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih “Dampak Efektivitas Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kendal” sebagai judul penelitian, karena peneliti menganggap dengan dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan dari pusat ke daerah dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

7

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1.

Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ?

2.

Berapa besarnya tingkat kontribusi atas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kendal?

3.

Adakah dampak dari pengalihan PBB P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah ??

1.2 Batasan Masalah Peneliti hanya meneliti penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan setelah dialihkan kepada Pemerintah Daerah, bukan pada proses pengalihannya. Dan hanya membahas 1 periode yaitu pada tahun 2014, karena Kabupaten Kendal baru mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan per 2 januari 2014. 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian: 1.

Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

8

2.

Untuk mengetahui kontribusi atas pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan dari pusat ke daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kendal.

3.

Untuk mengetahui dampak dari pengalihan PBB P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat penelitian 1.

Bagi penulis Hasil penelitian ini diharapkan memperluas pengetahuan penulis mengenai pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kendal.

2.

Bagi Pemerintah Daerah Sebagai bahan referensi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kendal.

3.

Bagi Akademik Dapat menambah referensi di perpustakaan Universitas Dian Nuswantoro serta dapat mengembangkan wawasan mahasiswa dan pengetahuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan masalah yang sama.

9

1.6 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, antara lain: Bab I :

Pendahuluan Bab ini berisikan gambaran mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian yang dilakukan dan sistematika penulisan.

Bab II :

Tinjauan Pustaka Pada bab ini berisi tentang teori – teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual penelitian.

Bab III :

Metode Penelitian Dalam bab ini membahas tentang jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan.

Bab IV :

Hasil dan Pembahasan Bab ini berisi tentang pembahasan tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kendal serta hasil penelitian.

Bab V :

Kesimpulan dan Saran Pada bab terakhir ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, saran yang berkaitan dengan kesimpulan yang diperoleh.

10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Telaah Teori 2.1.1.1 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Menurut Siahaan (2009) Otonomi Daerah adalah kewenagan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentigan masyarakat setempat (bersifat lokalitas). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Siahaan (2009) Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. 2.1.2 Konsep Perpajakan 2.1.2.1 Pengertian Pajak Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan

11

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. 2.1.2.2 Fungsi Pajak Menurut Suandy (2005) fungsi pajak dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : 1.

Fungsi budgetair / Finansial yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

2.

Fungsi Regulerend / Fungsi Mengatur yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengukur baik masyarakat dibidang ekonomi, social maupun politik dengan tujuan tertentu.

2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2003) menyatakan dalam memungut pajak dibuat beberapa sistem pemungutan, yaitu: 1.

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3.

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

12

2.1.2.4 Syarat Pemungutan Pajak Mardiasmo

(2003)

menjelaskan

agar

dalam

pemungutan

pajak

tidak

menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : a.

Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang - undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang - undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing - masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b.

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c.

Tidak menganggu perekonomian (Syarat Ekonomi) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

13

2.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan 2.1.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi / tanah / dan / atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak. Suandy (2005). Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan / atau Bangunan. Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Contoh : sawah, ladang, kebun tanah perkarangan, tambang dan lain-lain. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah / perairan di wilayah Republik Indonesia. Contoh : rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dan lain-lain. Menurut Siahaan (2009) Untuk mempermudah pelaksanaan pengenaan PBB, Direktorat Jenderal Pajak mengelompokan objek pajak berdasarkan karakteristiknya ke dalam beberapa sektor, yaitu perdesaan, perkotaan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Hal ini sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep16/PJ.6/1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. Sektor pengenaan PBB tersebut adalah sebagaimana di bawah ini. a.

Sektor pedesaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri pedesaan.

b.

Sektor perkotaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang memiliki ciri-ciri daerah perkotaan.

14

c.

Sektor perdesaan dan perkotaan adalah objek PBB yang meliputi kawasan pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta objek khusus perkotaan.

d.

Sektor perkebunan adalah objek PBB yang diusahakan dalam bidang budidaya perkebunan, baik yang diusahakan oleh BUMN/BUMD maupun swasta.

e.

Sektor kehutanan adalah objek PBB di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil hutan.

f.

Sektor pertambangan adalah objek PBB di bidang usaha yang menghasilkan komoditas hasil tambang.

2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan 2.1.4.1 Pengalihan Pengelolaan PBB P2 Pengalihan pengelolaan PBB P2 pada prinsipnya dilaksanakan secara bertahap untuk seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, dengan berbagai pertimbangan diantaranya kesiapan daerah tersebut menerima pengalihan dimaksud. Pada tahun 2011 hanya kota Surabaya yang telah mendapatkan pengalihan atas pengelolaan PBB dari sektor perkotaan dan perdesaan. Kota ini merupakan satu-satunya kota yang telah siap melakukan pengelolaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan. Per 2 januari 2014 Kabupaten / Kota Kendal telah resmi mengelola PBB sektor perdesaan dan perkotaan sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 tahun 2010 tentang Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

15

Tujuan Pengalihan Pengelolaan PBB P2 Menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: 1.

Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah

2.

Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah),

3.

Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah,

4.

Memberikan kewenangan kepada dearah dalam penetapan tarif pajak daerah dan

5.

Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

2.1.4.2 Asas Mardiasmo (2003) menyebutkan Asas Pajak Bumi dan Bangunan yaitu : 1.

Memberikan kemudahan dan kesederhanaan

2.

Adanya kepastian hukum

3.

Mudah dimengerti dan adil

4.

Menghindari pajak berganda

16

2.1.4.3 Dasar Hukum PBB P2 Mardiasmo (2002) menjelaskan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Zuraida (2014) menjelaskan, terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Indonesia sudah beberapa kali mengalami proses perubahanyang semula diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai berlaku 1 januari 2010 maka Undang-Undang Pajak Daerah sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 2.1.4.4 Regulasi Pemungutan PBB P2 Kabupaten Kendal Sebagai landasan hukum pemungutan PBB P2, Kabupaten Kendal menetapkan PERDA Nomor 11 tahun 2011 tentang pajak Daerah telah melalui proses evaluasi oleh Kementerian

Keuangan

RI.

Kabupaten

Kendal

melaporkan

kesiapan

untuk

melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pajak Daerah kepada Kementerian Keuangan dengan melampirkan Perda tentang PBB-P2 sebagai persyaratan. Yang kemudian Kabupaten Kendal menetapkan SOP PBB P2 yang mengatur tata cara : 1) Pendaftaran objek baru 2) Pengajuan Pembetulan SPPT 3) Pembatalan SPPT

17

4) Pengajuan Mutasi objek / Subjek Pajak 5) Pengajuan Pengurangan 6) Pengajuan Keberatan dan banding 7) Tata Cara pembayaran Selain itu, Kabupaten Kendal juga telah menetapkan SOP dalam hal peraturan tentang PBB dan BPHTB antara lain sebagai berikut :

1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kendal 2) Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 Kabupaten Kendal 3) Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendataan Obyek dan Subyek PBB-P2 Kabupaten Kendal 4) Peraturan

Bupati

Nomor

13

Tahun

2013

tentang

Tata

Cara

Pembetulan,Pembatalan dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB-P2 Kabupaten Kendal 5) Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kendal. 6) Peraturan

Bupati

Nomor

16

Pembayaran,Penyetoran,Tempat

Tahun

2013

tentang

Tata

pembayaran,Pembayaran

angsuran,dan Penundaan Pembayaran PBB-P2 Kabupaten Kendal

Cara dengan

18

7) Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT dan Surat Tagihan Pajak Daerah PBB-P2 Kabupaten Kendal 8) Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya NJOP Bumi dan Bangunan PBB-P2 Kabupaten Kendal. 9) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang PBB-P2 Kabupaten Kendal 10) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kendal

2.1.4.5 Objek Pajak Menurut Zuraida (2014) berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang PDRD, objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan atau / bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pengertian bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota. Selanjutnya bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

19

a.

Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;

b.

Jalan tol;

c.

Kolam renang;

d.

Pagar mewah;

e.

Tempat olahraga;

f.

Galangan kapal, dermaga;

g.

Taman mewah;

h.

Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan

i.

Menara.

2.1.4.6 Objek Pajak Yang Tidak Kena Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang : a.

Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;

b.

Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

c.

Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

d.

Merupakan hutan lindungan, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

20

e.

Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

f.

Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Besarnya Nilai Jual Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Nilai Jual Objek pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 2.1.4.7 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah : Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.

21

2.1.4.8 Tarif Pajak, Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). berdasarkan pasal 1 angka 40 UU PDRD dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan NJOP adalah Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Dalam penjelasan Pasal 79 ayat (1) UU PDRD ditentukan bahwa penetapan NJOP dapat dilakukan dengan : 1) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. 2) Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan/metode penetuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. 3) Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penetuan nilai ual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

22

Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Selanjutnya penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3% (nol koma tiga persen. Tarif pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan denganPeraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Contoh : Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa : -

Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp300.000,00/m² ;

-

Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp350.000,00/m² ;

-

Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp 50.000,00/m² ;

-

Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,00/m². Besarnya pokok pajak yang terutang adalah : 1) NJOP Bumi : 800 × Rp300.000,00

꞊ Rp240.000.000,00

2) NJOP Bangunan : (1)

Rumah dan garasi : 400 × Rp 350.000,00

꞊ Rp140.000.000,00

23

(2)

Taman : 200 × Rp50.000,00

(3)

꞊ Rp 10.000.000,00

Pagar : (120 × 1,5) × Rp 175.000,00

꞊ Rp 31.500.000,00 +

Total NJOP Bangunan

Rp181.500.000,00

NJOP Tidak Kena Pajak

꞊Rp 10.000.000,00 –

Nilai Jual Bangunan Kena Pajak

꞊Rp171.500.000,00 +

3) NJOP Kena Pajak

꞊Rp411.500.000,00

4) Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah adalah 2% 5) PBB terutang: 0,2% × Rp411.500.000,00 ꞊ Rp823.000,00 Jadi, NJOP yang dikenakan oleh Wajib Pajak A adalah sebesar Rp823.000,00 2.1.4.9 Tahun Pajak Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak. Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. Dalam Pasal 1 angka 51 UU PDRD dijelaskan mengenai pengertian Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada

24

Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak. Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. Sesuai Pasal 84 ayat (2) UU PDRD diatur bahwa Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut: a.

SPOP tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

b.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

2.1.5 Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Menurut Mardiasmo (2002) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya”. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Sedangkan efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak bumi dan bangunan dengan potensi pajak bumi dan bangunan.

25

Menurut Bastian (2006) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan . Menurut Nurcholis (2005) efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri, dengan rumus sebagai berikut:

Formula untuk mengukur efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan PBB P2 dengan target penerimaan PBB P2 :

Sumber : Pradita(2014)

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan tolak ukur seberapa jauh suatu perusahaan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengetahui efektivitas dari pengalihan pengelolaan PBB P2 dapat diketahui dengan menghitung dari perbandingan realisasi pajak dengan target pajak. 2.1.6 Kontribusi PBB P2 Kontribusi adalah sumbangan, sehingga kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaaan (PBB-P2) terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

26

Formula untuk mengukur kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan PBB P2 dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah :

Sumber : Pradita (2014)

2.1.7 Pendapatan Asli Daerah Menurut Halim (2012), pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut. 1.

Pajak daerah,

2.

Retribusi daerah,

3.

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

4.

Lain-lain PAD yang sah.

2.2 Penelitian Terdahulu Penelitian mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu dengan periode waktu yang berbeda. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan akan disajikan dalam tabel di bawah ini :

27

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Nama Pengarang Kharisma Wanta Tarigan (2013)

Judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi PBB terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pramata Kota Manado

Ni Putu Dian Damaiyanti dan I Putu Ery Setiawan (2014)

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PBB Terhadap PAD Kota Denpasar Tahun 2009-2013

Ferian Dana Pradita, Imam Suyadi & Muhammad Faisal Riza (2014)

Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

Hasil Penelitian 1.Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam kurun waktu empat tahun dari tahun 2008 2011 terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2009. 2. Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Manado dinilai sudah efektif karena persentasenya diatas 90%. Akan tetapi jika pemungutanya atau target yang di berikan terealisasi dengan baik, PBB pemungutannya termasuk dalam katagori. Hal tersebut dilihat dari sumber kepmendagri No .690.900-327 Tahun 1996. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dari data 4 (empat) tahun terakhir tahun 2008-2011, yaitu persentase rata-rata 5%, kecuali pada tahun 2010 yaitu 6%. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2009 sampai dengan 2013 dikatakan sangat efektif dengan presentase melebihi 100 persen dan tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2009 sampai dengan 2013 dikatakan kurang dengan presentase dibawah 50 persen. 1.Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya telah melaksanaan intensifikasi pemungutanPBB Perkotaan untuk mengoptimalkan penerimaan PAD dari sektor PBB Perkotaan. Beberapa kegiatan intensifikasi pemungutan PBBPerkotaan yang telah dilakukan oleh DPPK Kota

28

Kurniawaty

Fitri

Dampak Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 Terhadap Peneriman PBB di Kelurahan Cinta Raja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru

Metha

Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Serta Efektivitas Penerimaannya di Pemerintah Kota

(2014)

Ida

Ayu

Apsari Prathiwi, Nyoman

Trisna

Herawati

,NiLuh

GedeErniSulindawati

Surabaya diantaranya adalah pemeliharaan dan perbaikan basis data PBB Perkotaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan objek pajak, meningkatkan efisiensi administrasi,koordinasi dengan instansi terkait,sosialisasi, dan mobil keliling. 2. intensifikasi pemungutan PBB Perkotaan yang dilakukan oleh DPPK Kota Surabaya menunjukan kriteria yang “Cukup Efektif”. 3. Kontribusi PBB Perkotaan terhadap PAD Kota Surabaya dari tahun 2011-2013 prosentasenya menunjukan penurunan. Secara keseluruhan kontribusi PBB Perkotaan dari tahun 2011sampai dengan 2013 berada pada rasio 20,10– 30,00%, hal ini menunjukan bahw kontribusi penerimaan PBB Perkotaan terhadap realisasi PAD Kota Surabaya termasuk dalam kriteria “Sedang Berlakunya UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa konsekuensi kepada bertambahnya jenis Pajak Kabupaten/Kota. Hanya 2 sektor PBB yang pengelolaannya dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yaitu sektor perdesaan dan perkotaan. Manfaat pengalihan pengelolaan PBB-P2 diharapkan mampu meningkatan PAD terkait dengan keseluruhan pendapatan masuk ke kas pemda. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan Perkotaan (PBB P2sebagai pajak daerah yang baru,tentu dalam persiapannya menimbulkan berbagai kendala, diantaranya software yang diberikan oleh Dirjen Pajak

29

(2015)

Denpasar tahun 2013 – 2014

yang biasanya digunakan sebagai sistem pemungutan pajak tidak dapat digunkan. Kendala yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang memadai. Terdapat tiga proses dalam pelaksanaan strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kota. Yang pertama yaitu proses perencanaan strategi yang kedua yaitu pelaksanaan strategi dan yang ketiga yaitu proses evaluasi, dimana pemerintah belum melakukan evaluasi terhadap penanganan pemungutan PBB di daerahnya. Penerimaan PBB P2 Kota Denpasar tergolong sangat efektif. Hal ini dilihat dari rasio yang berada di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan melampaui dari yang telah ditargetkan sebelumnya.

Sumber : diolah peneliti

2.3 Kerangka Konseptual Berdasarkan dasar teori yang telah dikemukakan bahwa salah satu upaya pemerintah daerah membiayai daerahnya adalah melalui penerimaan pajak khusunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk mendukung kebijakan otonomi daerah, maka dilakukan pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka kerangka konseptual penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

30

GAMBAR 2.1 KERANGKA KONSEPTUAL Target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan

Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan

Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan

Pendapatan Asli Daerah Sumber : DPPKAD Kabupaten Kendal

31

BAB III METODE PENELITIAN 3.1

Objek Penelitian Objek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset

Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kendal. DPPKAD Kabupaten Kendal dipilih menjadi lokasi penelitian ini, karena Kabupaten Kendal telah melakukan pengalihan PBB P2 sejak tahun 2014. 3.2

Definisi Operasional Definisi operasional adalah penentuan construct sehingga menjadi variable yang

dapat diukur. Berikut adalah definisi operasional dari masing – masing variabel dalam penelitian ini : 1.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah seuai dengan peraturan perundang – undangan.

2.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

3.

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

4.

Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

32

3.3 Jenis dan Sumber Data 3.3.1 Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar adalah data kuantitatif

berupa Daftar Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kendal tahun 2014. Sedangkan data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini melalui wawancara dengan pengurus di Kantor Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal berupa struktur organisasi, visi, misi, dan tujuan dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Kendal. 3.3.2 Sumber Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang diperoleh berupa, rekapitulasi target dan realisasi PBB P2, anggaran Pajak Daerah, piutang PBB P2 dan laporan realisasi APBD. Selain itu catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. 3.4 Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau dari

33

kearsipan data-data. Data yang didapat berupa data sekunder yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal. 3.5 Metode Analisis Data Teknik analisa data merupakan salah satu tahap kegiatan penelitian berupa proses penyusunan dan pengolahan data, guna menafsirkan data yang telah diperoleh melalui metode statistik. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode yang pembahasan masalahnya yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, dan membandingkan suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Langkah-langkah menganalisis data dalam penelitian ini yaitu dengan cara : 1.

Mengumpulkan data target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan tahun 2014.

2.

Menghitung efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan tahun 2014. Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas Pajak Bumi dan

Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah :

Sumber : Pradita (2014)

34

Untuk menilai efektif tidaknya maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 3.1 Interpretasi Nilai Efektifitas Persentase

Kriteria

>100%

Sangat efektif

90-100%

Efektif

80-90%

Cukup Efektif

60-80%

Kurang Efektif

<60%

Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327

3.

Menghitung kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2014. Rumus untuk menghitung kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut :

Sumber : Pradita (2014)

35

Kriteria kontribusi PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Kendal adalah : Tabel 3.2 Interpretasi Nilai Kontribusi PBB P2 terhadap PAD Prosentase

Kriteria

Rasio 0,001 – 10,00%

Sangat Kurang

Rasio 10,10 – 20,00%

Kurang

Rasio 20,10 - 30,00%

Sedang

Rasio 30,10 – 40,00%

Cukup

Rasio 40,10 – 50,00%

Baik

Rasio di atas 50,00 %

Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Pemdagri Fisipol UGM, 1991

4.

Menarik kesimpulan

36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Deskripsi Objek Penelitian DPPKAD Kabupaten Kendal 4.1.1 Pembentukan DPPKAD Kabupaten Kendal Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2011 perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Kendal. Pada tahun 2012 disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kendal. 4.1.2

Visi dan Misi DPPKAD Kabupaten Kendal Visi DPPKAD Kabupaten Kendal Mewujudkan profesionalisme pelayanan dalam rangka efisiensi dan tranparansi

dalam pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan Pemerintah Daerah Menuju kemandirian dalam era otonomi. Misi DPPKAD Kabupaten Kendal 1.

Mengelola Keuangan Daerah secara transparan dan professional melalui progam akutansi Keuangan Daerah.

2.

Meningkatkan pengendalian untuk mewujudkan efektivitas dan efesiensi dalam mengelola Keuangan Daerah.

37

3.

Menyajikan Laporan Keuangan Daerah secara sistematis untuk menunjang pengambilan kebijakan yang tepat.

4.

Menggali dan mengembangkan potensi Daerah sesuai kewenangan yang ada dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

5.

Melaksanakan Pengelolaan Aset Daerah secara transparan dan akuntabel.

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD Kabupaten Kendal Sesuai Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2011, tugas pokok Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kendal yaitu: “ melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah “ . Dalam pasal 3 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok tersebut DPPKAD Kabupaten Kendal mempunyai fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah 2) Pengoordinasian dan fasilitasi pelayanan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah 3) Pembinaan dan pengendalian pelayanan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah

38

5) Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas 4.1.4

Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Kendal

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah terdiri dari : 1) Kepala Dinas : Tavip Poernomo, SH.MM. 2) Sekretaris, yang membawakan : Peni Astuti, SH. (1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan : Nurul Farida, S,os. (2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian : Warsini, SH (3) Sub bagian Keuangan : Mastur, SE, MM 3) Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan, yang membawahi : Endang Sri Handayani, S,Sos (1) Seksi Pembinaan Potensi Pendapatan : Danu Wicaksono, SSTP. (2) Seksi Pengkajian dan Pengembangan : Nadirin, S,Sos (3) Seksi Evaluasi dan Potensi Pendapatan : Rusyanto, SH 4) Bidang Administrasi Pendapatan, yang membawahi : Aminudin, SH (1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran : Imanudin Mahdi, SH (2) Seksi Penetapan dan Penagihan : M. Ansori, SH (3) Seksi Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain – lain : Agus Sarjito, SH. 5) Bidang Anggaran, yang membawahi : Ratna Mustikaningsih, SE.MM (1) Seksi Perencanaan Anggaran : Bonari, S.Sos (2) Seksi Analisis dan Evaluasi Anggaran : Drs. Joko Hartoto, MM (3) Seksi Perbendaharaan : Hadi Suripto, SH

39

6) Bidang Akuntansi, yang membawahi : Ida Bagus Satriyo, SE (1) Seksi Akuntansi Penerimaan : M. Anas, SE (2) Seksi Akuntansi Belanja : Noor Ellyana Y, SE, S.IP (3) Seksi Verifikasi : Siti Fadhilah, SE 7) Bidang Pengelolaan Aset Daerah, yang membawahi : Drs. Nung Tubeno (1) Seksi Analisis Kebutuhan dan Pengadaan : Aris Irwanto, S.Sos.Msi (2) Seksi Pemanfaatan, Inventarisasi, dan Distribusi : Kusmiyati, SE (3) Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan : Bambang Surono, SH 8) Bidang UPTD/PKD : Dwi Nurhayati, SE (1) Subbagian TU PKD : Supiyati 9) Kelompok Jabatan Fungsional (1) UPTD Pemegang Kas Daerah

40

Berikut adalah bagan struktur organisasi DPPKAD Kabupaten Kendal :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Kendal

41

4.1.5

Uraian Tugas Jabatan Struktural

4.1.5.1 Kepala Dinas Memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas bertugas : 1) Merumuskan konsep kebijakan Bupati di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional 2) Merumuskan progam kegiatan Dinas berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan 3) Mengoordinasikan urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai kebijakan Bupati 4) Mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan pelayanan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah 5) Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait baik secara langsung maupun tidak

langsung

untuk

mendapatkan

informasi,

masukan,

serta

untuk

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 4.1.5.2 Sekretaris Sekretaris Dinas dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian

tugas

Kepala

Dinas

untuk

merumuskan

kebijakan,

mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang perencanaan,

42

evaluasi, pelaporan, administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Dinas mempunyai tugas : 1) Perencanaan progam kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang kesekretariatan 2) Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan bidang kesekretariatan 3) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesekretariatan dan 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris Dinas bertugas : (1) Menyusun progam kegiatan Sekretaris berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan (2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan (3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas (4) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal (5) Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, aset daerah, dan ketatausahaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

43

4.1.5.2.1 Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok kepala Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan bertugas : 1) Menyusun program kegiatan Sub bagian Perencanaan,Evaluasi, dan Pelaporan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahunsebelumnya dan peraturan perundangundangan 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas 4) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 5) Mempelajari

dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang

perencanaan, evaluasi, pelaporan, pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah serta regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas

44

4.1.5.2.2 Sub bagian Umum dan Kepegawaian Sub bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, dan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian bertugas : 1) Menyusun program kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas 4) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal 5) Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang administrasi umum dan kepegawaian, pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah serta regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas

45

4.1.5.2.3 Sub bagian Keuangan Sub bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris

dalam merumuskan kebijakan,

koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub bagian Keuangan bertugas : 1) Menyusun program kegiatan Sub bagian Keuangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun

tertulis guna

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas 4) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal 5) Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

46

4.1.5.3 Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan dipimpinoleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan bidang pengembangan potensi pendapatan asli daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan mempunyai fungsi : 1) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pembinaan potensi pendapatan, pengkajian dan pengembangan serta evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah 2) Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan bidang pembinaan potensi pendapatan, pengkajian dan pengembangan serta evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah 3) Pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang pembinaan potensi pendapatan, pengkajian dan pengembangan serta evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah dan 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

bidang pembinaan potensi

pendapatan, pengkajian dan pengembangan serta evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok Pengembangan

Potensi Pendapatan bertugas :

dan fungsi,

Kepala

Bidang

47

(1) Menyusun program kegiatan Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan (2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan (3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi petunjuk serta arahan secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas (4) Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan

masukan,

informasi,

serta

untuk

mengevaluasi

permasalahan guna mencapai hasil yang optimal (5) Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang keuangan, pendapatan daerah, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 4.1.5.3.1 Seksi Pembinaan Potensi Pendapatan Seksi Pembinaan Potensi Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, danpemberian bimbingan di bidang Pembinaan Potensi Pendapatan. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan Potensi Pendapatan bertugas :

48

1) Menyusun program kegiatan Seksi Pembinaan Potensi Pendapatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas 4) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal 5) Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, pendapatan daerah, dan regulasi sektoral

terkait lainnya guna mendukung

kelancaran tugasnya 4.1.5.3.2 Seksi Pengkajian dan Pengembangan Seksi Pengkajian dan Pengembangan dipimpin olehseorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengkajian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas :

49

1) Menyusun program kegiatan Seksi Pengkajian dan Pengembangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas 4) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal 5) Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, pendapatan daerah, dan regulasi sektoral

terkait lainnya guna mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas 4.1.5.3.3 Seksi Evaluasi dan Pelaporan Potensi Pendapatan Seksi Evaluasi dan Pelaporan Potensi Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan evaluasi dan pelaporan potensi pendapatan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Potensi Pendapatan bertugas :

50

1) Menyusun program kegiatan Seksi Evaluasi dan Pelaporan Potensi Pendapatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundangundangan 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas 4) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal 5) Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, pendapatan daerah, dan regulasi sektoral

terkait lainnya guna mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas 4.1.5.4 Bidang Administrasi Pendapatan Bidang Administrasi Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,

mengoordinasikan,

membina

dan

mengendalikan

kegiatan

bidang

Administrasi Pendapatan Pajak Daerah dan Penerimaan Dana Perimbangan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Administrasi Pendapatan mempunyai tugas :

51

1) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah, penetapan dan penagihan, serta penerimaan Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan 2) Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan bidang pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah, penetapan dan penagihan, serta penerimaan Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan 3) Pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah, penetapan dan penagihan, serta penerimaan Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan dan 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pendataan dan pendaftaran Pajak Daerah, penetapan dan penagihan, serta penerimaan Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Untuk melaksanakan tugas pokok

dan fungsi,

Kepala

Bidang

Administrasi Pendapatan bertugas : (1) Menyusun

program

kegiatan

Bidang

Administrasi

Pendapatan

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan (2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan (3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberi arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas

52

(4) Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan kerja Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan guna mencapai hasil yang optimal (5) Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, Pajak Daerah dan Dana Perimbangan serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 4.1.5.4.1 Seksi Pendataan dan Pendaftaran Seksi Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Pendataan dan Pendaftaran

Pajak Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi

Pendataan dan Pendaftaran bertugas : 1) Menyusun program kegiatan Seksi Pendataan dan Pendaftaran berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberi arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas

53

4) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal 5) Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, pajak daerah, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 4.1.5.4.2 Seksi Penetapan dan Penagihan Seksi Penetapan dan Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan,

perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan bertugas : 1) Menyusun program kegiatan Seksi Penetapan dan Penagihan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya dan memberi arahan dan petunjuk secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas

54

4) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian

dan Kepala Seksi di

lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal 5) Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, pajak daerah, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, dan sebagainya. 4.1.5.4.3 Seksi Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Seksi Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-laindipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang Penerimaan Dana Perimbangan dan lain-lain. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain bertugas : 1) Menyusun program kegiatan Seksi Penerimaan Dana Perimbangan dan LainLain berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas

55

4) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal 5) Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, dana perimbangan dan lain-lain pendapatanserta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, dan sebagainya. 4.1.5.5 Bidang Anggaran Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina danmengendalikan kegiatan di bidang anggaran. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Anggaran mempunyai tugas : 1) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang anggaran 2) Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan bidang anggaran 3) Pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang anggaran dan 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang anggaran. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bidang Anggaran bertugas : (1) Menyusun program kegiatan Bidang Anggaran berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan (2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan

56

(3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas (4) Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan guna mencapai hasil kerja yang optimal (5) Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang keuangan, anggaran dan pengelolaan keuangan serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas, dan

sebagainya. 4.1.5.5.1 Seksi Perencanaan Anggaran Seksi Perencanaan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan,

koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan anggaran. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Perencanaan Anggaran bertugas : 1) Menyusun program kegiatan Seksi Perencanaan Anggaran berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan

57

3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas 4) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan guna mencapai hasil kerja yang optimal 5) Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang keuangan, perencanaan anggaran, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, dan sebagainya. 4.1.5.5.2 Seksi Analisis dan Evaluasi Anggaran Seksi Analisis dan Evaluasi Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang analisis dan evaluasi anggaran. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Analisis dan Evaluasi Anggaran bertugas : 1) Menyusun program kegiatan Seksi Analisis dan Evaluasi Anggaran berdasarkan hasil evaluasi kegiatan sebelumnya dan peraturan perundang-undangan 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan

58

3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas 4) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan guna mencapai hasil kerja yang optimal 5) Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang keuangan, analisis dan evaluasi anggaran serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, dan sebagainya. 4.1.5.5.3 Seksi Perbendaharaan Seksi Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perbendaharaan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Perbendaharaan bertugas : 1) Menyusun program kegiatan Seksi Perbendaharaan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas

59

4) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan guna mencapai hasil kerja yang optimal 5) Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang keuangan, perbendaharaan, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 4.1.5.6 Bidang Akuntansi Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina danmengendalikan kegiatan di bidang akuntansi. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi : 1) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang akuntansi 2) Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan bidang akuntansi 3) Pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang akuntansi dan 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang akuntansi Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Akuntansi bertugas : (1) Menyusun program kegiatan Bidang Akuntansi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan (2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan

60

(3) Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan urusan Akuntansi Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (4) Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi baik langsung maupun tidak langsung dengan Bidang dan UPTD di lingkungan Dinasmaupun Bendahara pada SKPD terhadapvkeabsahan setoran pendapatan Daerah, pengeluara, dan SPMU yang telah diambil (sesuai pembebasan rekening) (5) Memberikan bimbingan teknis akuntansi pada setiap SKPD serta melaksanakan pencatatan Akuntasi baik manual atau dengan komputer secara sistematis dan kronologis pembiayaan sesuai (6) Mengoordinasikan

mengenai pendapatan, belanja, dan

dengan peraturan perundang-undangan dan

memantau

pelaksanaan

teknis

akuntansi

penerimaan, akuntansi belanja, dan verifikasi agar kegiatan berdaya guna dan berhasil guna (7) Menyusun laporan berkala/realisasi anggaran

semesteran, realisasi

anggaran tahunan, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan Daerah

61

4.1.5.6.1 Seksi Akuntansi Penerimaan Seksi Akuntansi Penerimaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang akuntansi penerimaan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan bertugas : 1) Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi pendapatan Daerah dengan SKPD dan pihak terkait sesuai jenis penerimaan untuk tertib administrasi 2) Membuat

laporan/umpan balik pendapatan Daerah berdasarkan rekapitulasi

penerimaan sebagai laporan kepada SKPDpengelola pendapatan dan instansi terkait 3) Menyusun laporan bulanan, triwulanan, semesteran , dan tahunan pendapatan Daerah berdasarkan catatan akuntansisebagai bahan penyajian data kepada atasan 4) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia 5) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan, dan sebagainya.

62

4.1.5.6.2 Seksi Akuntansi Belanja Seksi Akuntansi Belanja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang akuntansi belanja. Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Akuntansi Belanja bertugas : 1) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan urusan akuntansi belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2) Mengadakan penelitian terhadap SP2D maupunSTS belanja tidak langsung dan belanja langsung SKPD sesuai dengan pembebanan kode rekening 3) Melaksanakan pencatatan akuntansi baik manual atau dengan komputer secara sistematis dan kronologis mengenai belanja tidak langsung dan belanja langsung 4) Melaksanakan pengumpulan data dari setiap SKPD guna penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia, dan sebagainya. 4.1.5.6.3 Seksi Verifikasi Seksi Verifikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang verifikasi. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Verifikasi bertugas :

63

1) Memeriksa dan/atau meneliti Surat Pertanggungjawaban penerimaan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan penerimaan pendapatan 2) Menghimpun laporan Berita Acara Pemeriksaan Kas setiap triwulan 3) Membuat laporan feedback realisasi SP2D dan Surat Pertanggungjawaban secara periodik 4) Meneliti

laporan

pertanggungjawaban

Belanja

Fungsional

Bendahara

Pengeluaran 5) Meneliti laporan pertanggungjawaban Pendapatan Fungsional Bendahara Penerimaan, dan sebagainya. 4.1.5.7 Bidang Pengelolaan Aset Daerah Bidang Pengelolaan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan,membina dan mengendalikan kegiatan di bidang pengelolaan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi : 1) Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pengelolaan aset daerah 2) Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan bidang pengelolaan aset daerah 3) Pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang pengelolaan aset daerah dan 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan aset daerah

64

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah bertugas : (1) Menyusun

program

kegiatan

Bidang

Pengelolaan

Aset

Daerah

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan (2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan (3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberi arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas (4) Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan kerja Dinas secara langsung maupun tidaklangsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar dicapai hasil kerja yang optimal (5) Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, pengelolaan aset daerah, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 4.1.5.7.1 Seksi Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Seksi Analisis Kebutuhan dan Pengadaan dipimpinoleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan Analisis Kebutuhan dan

65

Pengadaan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Analisis Kebutuhan dan Pengadaan bertugas : 1) Melaksanakan analisis kebutuhan barang sesuai dengan peraturan perundangundangan 2) Melaksanakan inventarisasi Daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) yang diajukan oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan

Pemerintah Daerah 3) Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa skala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berkoordinasi dengan unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola Layanan PengadaanSecara Elektronik (LPSE) untuk memanfaatkan teknologi informasi (e-procurement) 4) Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi dan perusahaan dalam rangka menyusun standarisasi dan klasifikasi/pembakuan mutu barang dan satuan harga untuk menjamin adanya kesatuan/keseragaman kebutuhan barang/perlengkapan Pemerintah Daerah 5) Menyiapkan bahan dan menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Barang/Jasa dan Honorarium di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, dan sebagainya.

66

4.1.5.7.2 Seksi Pemanfaatan, Inventarisasi, dan Distribusi Seksi Pemanfaatan, Inventarisasi, dan Distribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pemanfaatan, inventarisasi, dan distribusi. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemanfaatan, Invetarisasi, dan Distribusi bertugas : 1) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan pemanfaatan, inventarisasi, dan distribusi 2) Melaksanakan fasilitasi pendistribusian barang

ke Satuan Kerja Perangkat

Daerah 3) Melaksanakan kegiatan inventarisasi barangmilik Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak 4) Menyiapkan bahan laporan inventarisasi barang serta melaksanakan sensus barang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5) Melaksanakan pengamanan aset/barang milik Daerah 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia 4.1.5.7.3 Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pemeliharaan

67

dan penghapusan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemeliharaan dan Penghapusan mempunyai tugas : 1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan kerja Dinas secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar dicapai hasil kerja yang optimal 2) Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, pemeliharaan, dan penghapusan aset serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas 3) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan dan penghapusan aset daerah 4) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pemeliharaan dan penghapusan asset 5) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelelangan persewaan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah termasuk lelang tanah eks bengkok dan eks bondo desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. 4.1.5.8 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemegang Kas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah di bidang Kas Daerah meliputi penerimaan, penyimpanan atau penyerahan uang serta surat berharga milik Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

68

1) Perencanaan kegiatan pengelolaan Kas Daerah sesuai peraturan perundangundangan 2) Pelaksanaan dan pengelolaan Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan 3) Pengoordinasian kegiatan pengelolaan Kas Daerah dan 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

kegiatan Pemegang Kas

Daerah Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala UPTD bertugas : (1) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas serta unit kerja terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal (2) Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, Kas Daerah, dan regulasi sektoral terkaitlainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas (3) Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan Kas Daerah (4) Menerima setoran dan meneliti berkas bukti penerimaan daerah baik berupa

uang

tunai

dan

atau

surat

berharga

dariSKPD

dan

menyetorkannya kepada bank yang ditunjuk atas nama rekening Kas Umum Daerah

69

(5) Melaksanakan pembayaran kepada bendaharawan

atau pihak ketiga

berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah dicocokkan dengan daftar penguji, dan sebagainya. 4.1.5.9 Kepala Sub bagian Tata Usaha Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan ketatalaksanaan, kehumasan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan di lingkungan UPTD. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub bagian Tata Usaha bertugas : 1) Menyusun program kegiatan Sub bagian Tata Usaha pada UPTD Pemegang Kas Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman kerja 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan petunjuk dan arahan secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas 4) Mempelajari

dan

mengkaji

peraturan

perundang-undangan

di

bidang

kepariwisataan dan regulasi sektoral terkait lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas 5) Menyusun konsep kebijakan Kepala UPTD Pemegang Kas Daerah dan naskah dinas di bidang ketatausahaan

70

6) Melaksanakan fasilitasi dan pelayanan kegiatan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, kehumasan, perlengkapan, dan perbekalan di lingkungan UPTD 7) Menyusun usulan pengadaan barang kebutuhan rumahtangga UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan 8) Melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, dan pemeliharaan barang inventaris guna tertib administrasi 4.1.4.10 Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas. 4.2

Hasil Penelitian

4.2.1 Gambaran Umum Sejak dialihkannnya PBB P2 dari Pusat ke Pemerintah Daerah, kini PBB P2 secara resmi dikelola oleh DPPKAD dengan harapan Pemerintah Daerah mampu maksimal dengan harapan mampu menggali potensi-potensi pajak baru, mengingat sifat objek pajaknya ada di wilayah Pemerintah Daerah, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam pengelolan PBB P2, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan PBB P2 dalam APBD yang telah ditetapkan oleh Pemda bersama dengan DPRD kedalam pokok ketetapan yang tercetak di SPPT. Sedangkan target penerimaan dalam anggaran penerimaan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2014

71

yang ditetapkan sebesar Rp 16.000.000.000, meskipun target potensi yang ada dilapangan mencapai Rp 19.662.293.250 dengan jumlah SPPT sebanyak 546.610 lembar. Selanjutnya Pemerintah Daerah juga menetapkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu sebesar 0,1% dari dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak paling rendah sebesar Rp 10.000.000 untuk setiap wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan SPPT yang diterima dari Pemerintah Pusat belum sepenuhnya valid. Untuk tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai PERDA Nomor 11 tahun 2011 Pasal 65 yang dilakukan yaitu : 1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. 2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT yang kemudian Bupati atau Pejabat dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut: 1) SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau pejabat sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

72

Sedangkan untuk wilayah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai Pasal 67 UU PDRD, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dipungut di wilayah Daerah di mana orang pribadi atau badan yang secara nyata menguasai dan/atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan itu, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 4.2.2 Ketetapan dan Realisasi PBB P2 berdasarkan Potensi Ketetapan PBB P2 tahun 2014 secara keseluruhan di Kabupaten Kendal sesuai dengan jumlah SPPT yang diterbitkan sebesar Rp 19.662.293.250 Angka ini masih perlu dicermati. Berdasarkan informasi dari DPPKAD Kabupaten Kendal, angka tersebut kemungkinan besar belum sesuai dengan potensi PBB P2 yang sebenarnya karena basis data PBB P2 yang digunakan masih menggunakan data SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) yang digunakan oleh KPP Batang yang belum dimutakhirkan kembali oleh Kabupaten Kendal. Masih ada kemungkinan ditemukan SPPT bermasalah yang berimplikasi pada timbulnya potensi pajak semu dan piutang pajak semu, misalnya adanya SPPT ganda atas objek tanah yang sama dan adanya SPPT yang objek tanahnya tidak ditemukan. Ketidakakuratan data tersebut akan diverifikasi kembali oleh Kanwil DJP Kendal bersama KPP Batang dengan melibatkan unsur terkait sebelum tahun pengalihan melalui kegiatan Pemutakhiran Basis Data PBBP2. Kegiatan pemutakhiran data ini dimaksudkan untuk memperoleh basis data PBB P2 secara riil. Pemutakhiran data dilakukan dengan mengelompokkan data PBB P2 menjadi 3 (tiga) bagian : pertama, data objek pajak/subjek pajak (PBB P2) yang

73

dinyatakan telah valid yang nantinya langsung dimasukkan dalam basis data PBB Kabupaten Kendal. Kedua, data objek pajak/subjek pajak (PBB P2) yang bermasalah dan ada potensi untuk ditagih (misalnya ada kesalahan nama, luas dan alamat tidak jelas/lengkap) akan diperbaiki sesuai mekanisme yang berlaku. Ketiga, data objek pajak/subjek pajak (PBB P2) ganda yang menghasilkan potensi pajak dan piutang pajak semu tidak bisa ditagih akan dihapuskan dari basis data PBB P2. Dan pajak terutang semu yang masih tercatat saat ini akan dihapuskan dari daftar piutang pajak. Hasil akhir kegiatan pemutakhiran data ini kemungkinan besar akan mengurangi ketetapan PBB P2 di Kabupaten Kendal. Berikut adalah tabel Rekapitulasi Ketetapan dan Realisasi PBB P2 tahun 2014 yang di peroleh dari Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kendal : Tabel 4.1 Rekapitulasi Ketetapan dan Realisasi PBB P2 Tahun 2014 Kabupaten Kendal No

Kecamatan

Ketetapan SPPT

Rp

Realisasi SPPT

Rp

%

1.

Pegandon

20.448

431.324.461

19.798

413.942.001

95,97%

2.

Kangkung

27.871

662.962.790

26.887

634.268.997

95,67%

3.

Patean

34.793

828.360.200

32.200

772.238.436

93,22%

4.

Ngampel

19.926

426.079.192

17.676

388.898.056

91,27%

5.

Plantungan

30.178

445.833.084

26.162

389.553.454

87,38%

74

Lanjutan No

Kecamatan

Ketetapan SPPT

Rp

Realisasi SPPT

Rp

%

6.

Pageruyung

25.943

570.377.996

22.551

492.249.895

86,30%

7.

Cepiring

22.267

968.474.200

18.051

773.524.565

79,87%

8.

Kendal

23.276

1.623.922.652

18.697

1.291.890.707

79,55%

9.

Sukorejo

40.764

1.036.860.961

31.454

809.714.854

78,09%

10.

Limbangan

32.247

777.459.738

25.023

603.120.222

77,58%

11.

Brangsong

24.903

911.310.280

18.067

683.164.762

74,97%

12.

Rowosari

23.199

692.388.580

16.630

508.820.481

73,49%

13.

Kaliwungu

23.439

588.090.833

17.587

430.652.050

73,23%

selatan 14.

Weleri

22.120

1.503.406.525

15.619

1.046.703.466

69,62%

15.

Patebon

29.887

1.162.043.935

19.878

797.481.743

68,63%

16.

Kaliwungu

21.783

2.992.599.260

9.718

2.004.280.960

66,97%

17.

Singorojo

39.807

693.456.480

27.440

458.638.241

66,14%

18.

Gemuh

24.161

997.590.758

14.637

627.277.090

62,88%

19.

Ringinarum

17.658

662.282.116

11.098

406.114.508

61,32%

20.

Boja

41.940

1.687.469.209

24.140

938.015.489

55,59%

546.610

19.662.293.250

413.313

14.470.549.977

73,60%

Jumlah

Sumber : Kantor Pelayanan PBB P2Kabupaten Kendal (data diolah)

75

Dari hasil data yang diperoleh diatas, penulis menyikapi bahwa, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tahun 2014 di Kabupaten Kendal sebesar Rp 14.470.549.977 yaitu 73,60% dari ketetapan yang telah ditentukan. 4.2.3 Target dan Realisasi PBB P2 berdasarkan APBD Realisasi penerimaan bersumber dari pajak bumi bangunan perkotaan perdesaan (PBB

P2)

Kabupaten

Kendal

hingga

akhir

tahun

2014

tercatat

sebesar

Rp 15.569.254.696, (97,31 %) dari target sebesar Rp 16.000.000.000 berdasarkan target pendapatan APBD Perubahan tahun 2014. Berikut adalah tabel anggaran Pajak Daerah di Kabupaten Kendal : Tabel 4.2 Anggaran Pajak Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Kendal Tahun 2014

Uraian

Target

Realisasi

Pajak Hotel

55.000.000

54.559.000

Pajak Restoran

1.452.681.550

1.570.800.273

Pajak Hiburan

75.000.000

74.340.000

Pajak Reklame

900.000.000

950.805.400

PPJ

27.417.489.240

34.030.023.973

Pajak Mineral Bukan Logam 600.000.000

436.786.900

& Batuan Pajak Parkir

7.000.000

1.250.000

76

Lanjutan Tahun

Uraian

Target

Realisasi

Pajak Air Tanah

450.000.000

1.104.787.900

Pajak Burung Walet

30.000.000

25.665.000

PBB P2

16.000.000.000

15.569.254.696

Bea

Perolehan Hak

Atas 5.150.000.000

7.052.800.576

Tanah & Bangunan Sumber : DPPKAD Kabupaten Kendal (data diolah)

Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa realisasi PBB P2 di Kabupaten Kendal pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp 15.569.254.696 atau mencapai angka 97,31 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp 16.000.000.000. Sedangkan nilai PBB P2 yang ditetapkan dalam SPPT sebesar Rp 19.662.293.250 yang berasal dari sekitar 546.610 wajib pajak. 4.2.4 Penerimaan Piutang PBB P2 tahun 2014 Dengan dialihkannya PBB P2 menjadi pajak daerah, maka seluruh piutang PBB P2 yang tercatat di Ditjen Pajak diserahkan pula kepada pemda. Penyerahan piutang tersebut telah diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah. Sehubungan

dengan

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharan Negara, Piutang Negara didefinisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai

77

dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Sehingga, Piutang PBB P2 akan terus tercatat dalam laporan keuangan apabila pada tahun-tahun berikutnya bagi wajib pajak yang belum membayar/melunasi piutangnya. Dan Hak untuk melakukan penagihan PBB P2, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah. Berikut adalah tabel penerimaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari tahun 2009-2013 yang berhasil dipungut di tahun 2014 :

Tabel 4.3 Penerimaan Piutang PBB P2 tahun 2009-2013 Di Kabupaten Kendal No

Tahun Pajak

Pembayaran PBB P2

1

2009

5.469.452

2

2010

4.129.289

3

2011

10.511.833

4

2012

17.582.338

5

2013

1.061.011.807

JUMLAH

1.098.704.719

Sumber: Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

78

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa piutang pada tahun 2009 yang diterima di tahun 2014 yaitu sebesar RP 5.469.452, penerimaan piutang tahun 2010 yaitu sebesar Rp 4.129.289, penerimaan piutang tahun 2011 yaitu sebesar Rp 10.511.833, penerimaa piutang tahun 2012 yaitu sebesar Rp 17.582.338 dan penerimaan piutang tahun 2013 sebesar Rp 1.061.011.807. Sehingga total penerimaan piutang dari tahun 2009-2013 yaitu sebesar Rp 1.098.704.719. 4.2.5 Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 di Kabupaten Kendal Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok Pendapatan Asli dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut : 1. Pendapatan Pajak Daerah Sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten / Kota terdiri atas : a)

Pajak Hotel

b)

Pajak Restoran

c)

Pajak Reklame

d)

Pajak Penerangan Jalan

e)

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

f)

Pajak Parkir

g)

Pajak Air Tanah

79

h)

Pajak Burung Walet

i)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

j)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2. Pendapatan Retribusi Daerah Sesuai Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Paak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan retribusi Daerah Kabupaten / Kota terdiri atas : a)

Retribusi Jasa Umum

b)

Retribusi Jasa Usaha, dan

c)

Retribusi Perizinan tertentu

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan terdiri atas : a)

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD

b)

Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara / BUMN

c)

Bagian laba atas penyertaan pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

4. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah terdiri atas : a)

Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan

b)

Jasa giro

80

c)

Pendapatan bunga

d)

Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah

e)

Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibatdari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah

f)

Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

g)

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

h)

Pendapatan denda paak

i)

Pendapatan denda retribusi

j)

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan

k)

Pendapatan dari pengembalian

l)

Fasilitas sosial dan fasilitas umum

m)

Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

n)

Pendapatan dari anggsuran/cicilan penjualan

o)

Hasil pengelolaan dana bergulir

81

Berikut adalah hasil dari laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kendal : Tabel 4.4 Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kendal Tahun 2014

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Pendapatan Asli Daerah

165.601.850.200 198.548.687.780 119,90

Pendapatan Pajak Daerah

52.137.170.790

60.871.165.158

116,75

Pendapatan Retribusi Daerah

26.859.120.429

25.025.239.731

93,17

Pendapatan Hasil Pengelolaan

7.649.003.932

7.765.907.188

101,53

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain

Pendapatan

Asli 78.956.555.049

104.886.375.703 132,84

Daerah yang Sah Sumber :DPPKAD Kabupaten Kendal (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 165.601.850.200 dengan realisasi sebesar Rp 198.548.687.780, sehingga diperoleh hasil presentase sebesar 119,90% yang artinya pemerintah telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Besarnya anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut merupakan hasil dari total jumlah dari anggaran pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp 52.137.170.790 dengan realisasi sebesar Rp 60.871.165.158, anggaran pendapatan Retribusi

Daerah

sebesar

Rp

26.859.120.429

dengan

realisasi

sebesar

82

Rp 25.025.239.731, anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 7.649.003.932 dengan realisasi sebesar Rp 7.765.907.188, anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 78.956.555.049 dengan realisasi sebesar Rp 104.886.375.703. 4.3 Pembahasan 4.3.1 Perhitungan Efektivitas PBB P2 Efektivitas merupakan ukuran yang menyatakan bahwa target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Maka alat yang digunakan untuk mengukur efektivitas PBB P2 dengan membandingkan antara realisasi PBB P2 dengan target PBB P2 yang sudah ditetapkan dikalikan seratus dalam bentuk presentase. a) Pada tahun 2014 Besarnya jumlah target pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan tahun 2014 sebesar Rp 16.000.000.000, diketahui realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan sebesar Rp 15.569.254.696, maka besar efektivitasnya :

Analisis efektivitas erat kaitannya dengan target yang menjadi acuan dalam memungut pajak, sedangkan target erat kaitannya dengan potensi, dengan mengetahui

83

potensi maka akan menjadi lebih tepat menentukan target yang tentunnya akan berimbas pada realisasi yang tidak akan jauh dari perkiraan target. Efektivitas dapat juga dikatakan sebagai suatu ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan bila dikaitkan dengan pajak yang menjadi objek penelitian yaitu pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan , analisis efektivitas dapat dikatakan sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan realisasi penerimaan pajak dalam mencapai potensi yang sebenarnya harus dicapai pada suatu periode tertentu. Jika dilihat dari hasil perhitungan diatas, dengan target sebesar Rp 16.000.0000 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp 15.569.254.696 maka diperoleh tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Kendal sebesar 97,31 % dengan kriteria efektif, hal ini disebabkan karena hasil yang dicapai hampir memenuhi target dan tepat sesuai waktu yang telah ditentukan. Semakin besar tingkat efektivitas penerimaan PBB P2, maka dapat dikatakan kinerja aparatur penegak pajak telah maksimal dalam upaya pengoptimalan penerimaan PBB P2. Jika di lihat dari partisipasi masyarakat, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kendal yang tertinggi ada pada Kecamatan Pegandon yaitu sebesar 95,97% dan Kecamatan Kangkung sebesar 95,67% dengan sedangkan terendah ada pada Kecamatan Boja sebesar 55,59%. Jika dilihat ratarata dari pencapaian pemungutan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perkecamatan yaitu sebesar 94,89%. Hal tersebut menunjukkan bahwa, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kendal hampir memenuhi target yang telah ditentukan.

84

4.3.2 Perhitungan Kontribusi PBB P2 Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan memberikan sumbangan dalam Pendapatan Asli Daerah. Untuk menghitung tingkat kontribusi PBB P2 terhadap PAD yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi PBB P2 dengan realisasi penerimaan PAD dikalikan seratus persen. Semakin tinggi kontribusi PBB P2 terhadap PAD maka akan mendorong meningkatnya PAD Kabupaten Kendal. a) pada tahun 2014 besarnya jumlah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan tahun 2014 sebesar

Rp

15.569.254.696,

dan

realisasi

Pendapatan

Asli

Daerah

sebesar

Rp 198.548.687.780 maka besar kontribusinya :

= 7,84 % Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari Pendapatan Daerah, sedangkan Pendapatan Daerah itu sendiri adalah salah satu sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembiayaan pembangunan dari suatu daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerahnya, yang salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

85

Dimana Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah ditetapkan sebagai Pendapatan Asli Daerah. Secara umum, semakin tinggi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan maka semakin tinggi kontribusi yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jika dilihat dari hasil perhitungan diatas diperoleh besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Kendal tahun 2014 sebesar 7,84 % dengan kriteria sangat kurang. Hal ini disebabkan karena PAD tidak hanya dipengaruhi oleh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan saja tetapi juga dipengaruhi oleh pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 4.3.3 Dampak Pengalihan PBB P2 Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Pemerintah Daerah, tentunya akan menimbulkan dampak baik secara fiskal maupun secara sosiologis. 1. Dampak secara fiskal a. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola PBB P2 di daerahnya masing-masing. Sehingga, upaya-upaya peningkatan penerimaan

86

pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan khususnya sektor perdesaan dan perkotaan dapat terus ditingkatkan, baik secara intensifikasi maupun secara ekstensifikasi. b. Permasalahan yang ada dimasyarakat dapat diproses secara langsung tanpa menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Data objek dan subjek pajak secara bertahap dapat diperbaruhi sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga akurasi dapat terjamin. Seperti : data objek pajak atau subjek pajak yang ganda, objek pajak atau subjek pajak yang tidak terdata, objek pajak atau subjek pajak yang tidak sesuai dengan kondisi nyata dan pengenaan pajak atas fasilitas umum yang seharunya tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. c. Pada saat PBB P2 dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten / Kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%, namun setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB P2 Akan masuk ke dalam kas Pemerintah Daerah. d. Akurasi data objek dan subjek PBB P2 akan semakin meningkat karena Pemerintah Daerah lebih menguasai wilayahnya dibandingkan dengan aparat Pemerintah Pusat. 2. Dampak secara sosiologis a. Masyarakat lebih mudah untuk membayarkan Setiap berurusan dengan PBB P2 tidak perlu lagi ke kantor KPP Pratama sebagai perwakilan kantor pajak

87

pusat, tetapi cukup ke satuan kerja di kabupaten/kota yang ditunjuk untuk mengelola PBB P2. b. Terdapat perbedaan tarif pajak dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak atau NJOPTKP pada saat dikelola oleh pemerintah pusat dan setelah dialihkan ke pemerintah daerah. Pada saat PBB P2 dikelola oleh pemerintah pusat tarif yang dikenakan adalah tarif tunggal 0,5%, sedangkan tarif yang dikenakan setelah dialihkan ke pemerintah daerah adalah paling tinggi 0,3%. Untuk Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kendal ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) dari dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sesuai PERDA Kabupaten Kendal Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Daerah Artinya tarif yang dikenakan akan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Demikian juga dengan NJOPTKP saat PBB P2 dikelola oleh pemerintah pusat ditetapkan paling tinggi Rp.24.000.000 setiap wajib pajak, sedangkan setelah dialihkan ke pemerintah daerah ditetapkan paling rendah Rp.10.000.000 setiap wajib pajak. Dengan perbedaan pengenaan NJOPTKP dan tarif ini, maka pengenaan pajak terutang pun akan berbeda. c. Setelah pengalihan pengelolaan ke pemerintah daerah, tagihan PBB masyarakat yang masih terhutang tidak serta merta dihapuskan, akan tetapi tetap terdaftar sebagai hutang yang harus dilunasi.

88

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dapat dibuat kesimpulan : 1.

Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan pada tahun 2014 sebesar 97,31 persen dengan kategori efektif,

2.

Tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal pada tahun 2014 dikatakan sangat kurang dengan presentase 7,84 persen. Hal ini disebabkan karena PAD tidak hanya dipengaruhi oleh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan saja tetapi juga dipengaruhi oleh pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

3.

Dampak pengalihan pengelolaan PBB P2 ke Daerah yaitu, Akurasi data objek dan subjek PBB P2 akan semakin meningkat. Tarif yang dikenakan setelah dialihkan ke pemerintah daerah adalah paling tinggi 0,3% sedangkan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kendal ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) dari dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu sesuai PERDA Kabupaten Kendal Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan NJOPTKP paling rendah Rp.10.000.000 setiap wajib pajak.

89

5.2 Saran Pemerintah Kabupaten Kendal khususnya Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah sebagai yang berwenang dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) hendaknya dapat mempertahankan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dan lebih meningkatkan kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan pendataan ulang Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan agar potensi-potensi baru dapat terdata dengan baik. Memberikan sosialisasi akan pentinganya membayar pajak, agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.