BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 berisi tentang perlunya dilaksanakan Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakat menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Di lain pihak, keadaan di luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah (Halim dan Syam, 2012). Adanya otonomi daerah secara tidak langsung menuntut pemerintah daerah untuk menyajikan Laporan Keuangan secara transparan dan tepat. Pemerintah daerah diwajibkan bertanggung jawab dan terbuka kepada masyarakat dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Instansi Pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang didasarkan pada perencanaan strategis yang
1
2
telah ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut memerlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2009). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa
karakteristik kualitatif yang disyaratkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.
3
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Fenomena yang berkaitan dengan kualitas Laporan Keuangan disajikan pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 Grafik 1.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d Tahun 2013
Sumber: www.bpk.go.id
4
Gambar 1.1 di atas menggambarkan bahwa perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2009 sampai tahun 2013 menunjukan peningkatan yang tidak terlalu tinggi. Meskipun terdapat kenaikan proporsi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diikuti penurunan proporsi opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), pemerintah daerah masih perlu menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar dan berkualitas. Penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran hasil dari pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik. Kota Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi begitu besar dan menjadi salah satu pusat perekonomian di Negara Indonesia pengelolaan keuangannya masih kurang sesuai dengan yang diharapkan. BPK RI memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap LKPD Kota Bandung Tahun Anggaran 2010-2014. Daftar opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010-2014 disajikan dalam Tabel 1.1.
5
Tabel 1.1 Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kota Bandung No
Tahun
Opini BPK
1
2010
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2
2011
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3
2012
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4
2013
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5
2014
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Sumber:www.bpk.go.id Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini terhadap Kota Bandung pada tahun 2010-2014 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Beberapa permasalahan yang masih ditemukan dalam LKPD TA 2014 yaitu tentang masalah aset, kelemahan pengendalian sistem belanja daerah, pengendalian sistem internal piutang PBB, pengendalian internal dana kapitasi, serta keberadaan BUMD masih banyak yang belum memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah (BPK RI, 2014). Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandung masih memiliki kekurangan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang baik karena belum mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Salah satu permasalahan mendasar penyebab terjadinya LKPD yang tidak mendapatkan opini WTP dari BPK RI, dan nyata dihadapi banyak instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, adalah kelangkaan sumber daya manusia yang
6
memiliki kompetensi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi keuangan negara/daerah. Dalam mengatasi hal ini, khususnya bagi pemerintah daerah, hendaknya mulai mengubah kebijakan rekrutmen pegawai baru, yaitu lebih mengutamakan atau memperbanyak jumlah penerimaan pegawai baru dari sarjana akuntansi yang memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi pemerintahan. Di samping itu, diharapkan juga kepada Universitas atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi untuk mulai mengembangkan konsentrasi akuntansi pemerintahan pada jurusan akuntansi yang dimiliki (Tanjung, 2012). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian internal meliputi berbagai kebijakan yaitu, (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah. Jika penerapan SPI berjalan dengan baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik, begitu juga sebaliknya jika penerapan SPI tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai nilai informasi yang baik (Bastian, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Nagari dan Hadiputro (2015) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dikarenakan dalam dunia pemerintah,
7
setiap bagian dalam pemerintah harus diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan. Dalam pengelolaan bagian keuangan harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan terkait lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Windiastuti (2013) dan Ayu (2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sejalan dengan masih banyaknya temuan BPK atas lemahnya sistem pengendalian internal yang mengakibatkan kebocoran dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangundangan atas sebagian besar laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia sehingga masih perlunya peningkatan terhadap sistem pengendalian internal, karena semakin baik sistem pengendalian internal maka akan berdampak meningkatnya kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Khumaira (2013). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Penelitian yang dilakukan oleh Yensi, dkk (2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
8
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ketidaksignifikanan ini disebabkan oleh masih banyaknya temuan BPK terhadap LKPD mengenai permasalahan terkait sistem pengendalian internal. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: “PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Survey pada Dinas Pemerintah Kota Bandung).”
1.2 Identifikasi Masalah Masalah dalam penelitian ini adalah kurang baiknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan, dan berdasarkan latar belakang dan ditinjau dari beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. 2. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
9
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
1.3 Tujuan Penelitian Maksud dari penelitian ini adalah mencari, mengumpulkan, mengolah dan mendapatkan data yang dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemerintah Kota Bandung. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. 2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. 3. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
1.4 Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga informasi yang akurat dan relevan yang dapat digunakan oleh:
10
1. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan antara ilmu tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta sebagai prasyarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 2. Bagi Pemerintah Daerah Sebagai bahan masukan dan informasi dalam mengambil kebijakan penempatan sumber daya manusia dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah, yang nantinya berhubungan dengan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitasnya. 3. Bagi Masyarakat Bahan informasi mengenai sejauh mana penempatan sumber daya manusia dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerahnya masing-masing sehingga implementasinya dapat berjalan dengan baik dan seharusnya. 4. Bagi Akademisi Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dalam perkembangan ilmu akuntansi berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
11
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pemerintah Kota Bandung. Waktu penelitian dilakukan dari bulan September 2015 sampai dengan selesai.
