BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Otonomi Daearh merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No.22 dan 25 tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan
Pemerintah
Indonesia
tentang
Otonomi
Daerah
yang
mulai
dilaksanakan secara efektif pada tanggal 1 januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Otonomi daerah disatu sisi memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah, namun disisi lain memberikan implikasi tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Saputri and Muid 2014). Dalam UU No.32 tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapatan lain-lain. Kebijakan penggunaan semua dana
1
2
tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Seharusnya dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel. Pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, dimana oleh pemerintah daerah dilaporkan dan diperhitungkan dalam APBD. Tujuan dari transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertical antara pusat ke daerah, dan untuk menciptakan stabilisasi aktifitas perekonomian daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda sehingga daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan maju dibidang industri serta perdagangan cenderung memiliki PAD yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Hal tersebut mengakibatkan munculnya kesenjangan dikarenakan adanya daerah dengan PAD tinggi dan daerah dengan PAD rendah. Kecenderungan ini membuat banyak terjadi ketimpangan antara setiap daerah di Indonesia. Pendapatan asli daerah yang sesungguhnya menjadi wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaannya terkadang tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah.
3
Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiscal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (UU No.33 Tahun 2004). Dalam perannya guna menciptakan pemerataan pada pemerintah daerah DAU menjadi salah satu sumber yang penting dalam belanja daerah bersama dengan PAD. Namun terjadi perbedaan perlakuan antara DAU dan PAD yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam belanja pada aktivitas-aktivitas pemerintah daerah. Perbedaan perlakuan pemerintah daerah terjadi saat pemerintah daerah lebih merespon (belanja) lebih banyak (boros) dengan menggunakan
dana
transfer
(DAU)
untuk
belanja
pemerintah
daerah
dibandingkan menggunakan dana sendiri (PAD) maka disebut flypaper effect. Pada Penelitian (Rahmawati 2016), tentang flypaper effect dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur khususnya pada wilayah gerbangkatulistiwa yang meliputi Gresik, Bangkalan,Mojokerto,Surabaya,Sidoarjo,Lamongan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara
4
bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Nilai koefisien pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan dengan koefisien dana alokasi umum ini membuktikan bahwa tidak terjadi flypaper effect. Sedangkan penelitian menurut (Saputri and Muid 2014) Yaitu tentang flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dari hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa DAU lebih berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD hal ini membuktikan adanya flypaper effect dalam respon Pemerintah Daerah terhadap DAU dan PAD. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur? 2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur? 3. Apakah terjadi flypaper effect pada tahun 2014? 4. Apakah flypaper effect terjadi pada daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi atau dengan PAD rendah?
5
C. Pembatasan Masalah Agar tujuan penelitian ini dapat tercapai, maka ruang lingkup penelitian dibatasi yaitu pada Pengaruh flypaper effect pada Dana alokasi umum (DAU) dan Pendapatan asli daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014.
D. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji, maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Mengetahui apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 2. Mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 3. Mengetahui apakah terjadi flypaper effect tahun 2014. 4. Mengetahui apakah flypaper effect terjadi pada daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi atau dengan PAD rendah.
E. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya sebagai berikut : 1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan dibidang belanja daerah dalam pemerintah daerah serta
6
sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang ada. 2. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana transfer berupa dana alokasi umum dari pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah secara proporsional dan disajikan secara transparan sehingga dapat terwujud good governance. 3. Bagi Pembaca dan Almamater, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang belanja daerah di pemerintah daerah.
