BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah diharapkan agar dapat
menggali dan memperdayakan potensi daaerah yang dapat dijadikan sumber penerimaan bagi daerah. Otonomi daerah mempunyai konsekuensi bahwa peran pemerintah pusat akan semakin kecil sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya dengan melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya.
1
Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khas terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan,
yang
akan
berdampak
pada
kemampuan
pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Penekanan pada belanja daerah menjadi titik perhatian terutama sisi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran. Laporan
kinerja
Pemerintah
Daerah
meliputi
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Masyarakat. Laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari LKPJ Kepala Daerah yang menjadi objek analisis laporan keuangan. Laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterprestasikan angka – angka dalam laporan keuangan dalam
2
rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial atau politik. Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah diperlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Proses penyusunan anggaran umumnya disesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi yang didasarkan pada Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, sehingga lahirlah tiga paket perundang-undangan, yaitu Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan, khususnya Perencanaan dan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat. Kemudian, keluar peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 13 tahun 2006 (saat ini telah diubah dengan Permendagri nomor 27 tahun 2013) tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, yang akan menggantikan Permendagri nomor 37 tahun 2012.
3
APBD yang disusun setiap daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : (a) Fungsi Otorisasi, APBD berfungsi sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan pendapatan dan belanja untuk masa satu tahun, (b) Fungsi Perencanaan, APBD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan peyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tahun bersangkutan, (c) Fungsi Pengawasan, APBD merupakan pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, (d) Fungsi Alokasi, anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, (e) Fungsi Distribusi, anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, (f) Fungsi Stabilisasi, anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD dan memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan.
Laporan pertanggungjawaban keuangan
yang dimaksud
dinyatakan dalam bentuk Laporan Keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Kepala SKPD, harus secara jelas menyatakan bahwa Laporan Keuangannya telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian
4
Internal yang memadai, dan informasi yang termuat pada Laporan Keuangannya, telah disajikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga laporan tersebut harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca laporan. Laporan keuangan dalam hal ini menggambarkan tentang pencapaian kinerja program atau kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja serta realisasi pembiayaan. Semenjak
diberlakukannya
kebijakan
otonomi
daerah
oleh
pemerintahan pusat, Provinsi Nusa Tenggara Timur memikul suatu tugas untuk memberikan suatu inovasi didalam sistem pemerintahan ke arah yang lebih baik untuk menjadi lebih mandiri didalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang akan dipertanggung jawabkan kepada pemerintahan pusat bahkan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sendiri. Oleh karena itu untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada tabel berikut:
5
Tabel 1.1 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2012 - 2014 Tahun Anggaran 2012 No
1 1.1 1.2.1
Uraian
PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan
Anggaran Setelah Perubahan
Tahun Anggaran 2013
Realisasi
2.256.453.232.000
%
2.241.542.051.286
435.081.956.000
Anggaran Setelah Perubahan
Tahun Anggaran 2014
Realisasi
%
Anggaran Setelah Perubahan
Realisasi
%
99,34
2.373.917.028.200
2.387.439.508.423
100.57
2.748.366.237.168
2.787.513.320.677 101.42
459.657.187.316 105,65
476.687.746.171
523.201.203.067
109.76
734.805.391.648
763.300.806.702 103.88
1.172.962.967.029
1.165.848.622.793
99.39
1.279.158.719.520
1.282.745.347.275 100.28
6.978.695.000
5.443.487.563
70.00
18.359.826.000
7.545.886.700 41.10
1.106.832.876.000
1.098.619.868.970
99,26
-
-
2.353.815.212.701
2.164.355.591.806
91,95
2.558.600.227.797
2.375.665.880.320
92.85
2.899.283.875.928
2.688.932.744.282 92.74
1.917.650.378.312
1.782.672.303.623
92,96
2.125.703.511.550
2.004.452.660.324
94,30
2.101.433.630.863
1.995.462.882.960 94,96
244.750.464.780
91,06
265.637.894.900
225.180.376.272
84,77
475.695.783.957
407.600.788.970 85,69
5.1
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah BELANJA DAERAH Belanja Operasi
5.2
Belanja Modal
268.769.527.579
Belanja tidak terduga Transfer
25.978.396.401
292.350.000
1.13
18.130.000.000
4.375.367.806
24,13
23.583.345.000
18.769.507.737 79,59
141.416.910.409
136.640.473.403
96.62
149.128.821.347
141.657.475.918
94,99
298.571.116.108
267.099.624.615 89.46
1.3 5
6 6.1 6.2
Surplus/Defisit PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Neto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
-
(97.361.980.701)
77.186.459.480 (79,28)
(184.683.199.597)
11.773.628.103
(6,38)
(150.917.638.760)
188.185.980.701
188.710.799.167 100,28
244.553.199.597
245.983.000.857
100.58
236.731.163.760
235.104.723.833 99.31
95,33
59.870.000.000
29.992.814.000
50.10
85.813.525.000
85.562.085.000 99.71
102.128.659.167 104,90 179.315.118.647
184.683.199.597 -
215.990.186.857 227.763.814.960
116.95
150.917.638.760
149.542.638.833 99.09 248.123.215.228
90.824.000.000
86.582.140.000
97.361.980.701 -
Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara 6
-
98.580.576.395 (65,32)
Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa pendapatan daerah provinsi Nusa Tenggara Timur meningkat, dimana tahun 2012 realisasi pendapatannya sebesar Rp. 2.241.542.051 kemudian meningkat pada tahun 2013 sebesar Rp. 2.387.439.508.423 dan pada tahun 2014 realisasi pendapatannya
sebesar
Rp.
2.787.513.320.677
dengan
peningkatan
persentase diantara 0,85% sampai 1,25% dimana pada tahun 2012 sampai 2013 ada peningkatan sebesar 1,25% dan pada tahun 2013 sampai tahun 2014 menurun ke 0,85%. Pada bagian belanja daerah, total realisasi belanja daerah provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2012 adalah sebesar Rp. 2.164.355.591.806 kemudian tahun 2013 meningkat menjadi Rp. 2.375.665.880.320 dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.688.932.744.282. Hal ini menunjukkan adanya surplus pada setiap tahun, dimana total anggaran daerah dari tahun 2012 sampai 2014 selalu lebih kecil dari realisasi pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun pada kenyataannya sumber penerimaan/ pendapatan terbesar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dana perimbangan dari Pemerintah pusat dimana pada tahun 2012 dana perimbangannya sebesar Rp. 1.098.619.868.970, pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.165.848.622.793 dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.282.745.347.275. sedangkan, Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih jauh dari total dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, di mana pada tahun 2012 PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 459.657.187.316, tahun
7
2013 sebesar Rp. 523.201.203.067 dan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 763.300.806.702. Kondisi ini menggambarkan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari Pemerintah Pusat sebagai sumber pendapatan dalam membiayai pengeluaran daerah dan belum mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama penerimaan pendapatan daerah Provinsi Nusa Tengara Timur. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012-2014".
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012-2014?”.
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012-2014.
8
1.4 Manfaat Penelitian Manfaat Penelitian ini yaitu: 1. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu keuangan khususnya mengenai pengukuran kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 3. Bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini Biro Keuangan Setda Provinsi NTT diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran didalam menentukan kebijakan pengelolaan dan peningkatan kinerja dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
