-
.
-~ -.
'~Yi' REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK IN DONESIA DAN KEPOLISIAN BRUNEI TENTANG KERJASAMA PEMBERANTASAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA DAN PENINGKATAN KAPAS!TAS
Kepoii.3:ar. Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Brunei, yang selanjutnya secarc. i;;dividu disebut sebagai "Pihak" dan secara kclektif sebagai t;Para Pihak"; BERKEiNGINAN untuk lebih meningkatkan dan memperkuat kerjasama yang ada a .T~2ra Para Pihak dalam semangat kemitraan dan dalam kerangk3 ASEA\lAPO L; 1\fiEWUJUDKAN kepentingan dalam meningkatkan kerjasam a antara Para
?ihak _ir.tL:k penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas kejahatan l!ntas .-.:::.:;ara dan peningkatan kapasitas; f\J~ EM E R.HAT!KAN kebutuhan untuk mencegah dan memberantas peningkatan a,-;carr,an k.ejahatan transnasional yang kompleks membutuhkan kerj asama i ntFnc. s~:::-: ai ;
llJ!ENG:Pj(UI prinsip-prinsip kemerdekaan, non-intervensi, kesetaraan, saling
rr.eng .;:.tungkan, dan hak-hak kedaulatan dan integritas teritorial; M E MP~R.TIM BANGKAN Komunike Kepolisian Negara Anggota A SEAN;
Bersama
pada
Konferensi
Kepa la
BE.RDf .SARKAN pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara masingmas!n:;; -:-ELA:--;
'/ E:i•~YETUJU !
hal-hal sebagai berikut;
Pasal1 DEFINISI Untuk tujuan Memorandum Saling Pengertian ini, istilah berikut harus didefir.is;kan sebagai berikut:
!··---·------·-----·---·----·-·· i
i.
"Peningkatan kapasitas" adalah setiap kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan keterampilan personel dari masing-masing Pihak;
2.
"lnformasi intelijen" adalah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan untuk kerjasama polisi;
3.
"Ke;giatan bersama" adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Para :-:>:;1sk da!am konteks mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara dar, peningkatan kapasitas; dan
4.
"l
Pasal2 KETENTUAN UMUM Tanpa mengabaikan hal yang terkandung dalam Memorandum Saling Pengertian ini, dimana pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini membs(ikan dampak kepada hak dan kepentingan setiap Pihak sehubungan denga-~ keamanan nasional, kepentingan nasional dan masyarakat atau ketertban umum, dan kerahasiaan dokumen, data dan informasi, Para Pihak dapat r.1elakL:kan !angkah-langkah atau konsu ltasi yang tepat untuk memasti;zan bahwa hak-hak dan kepentingannya dilindungi dan terjaga sesuai dengan nukum dan peraturan nasional masing-masing Pihak.
l
I
i i I
Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN Tujuar: Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk meningkatkan kerjasz.r::a yang ada antara Para Pihak, terutama dalam mencegah dan rnemberantas kejahatan lintas negara dan peningkatan kapasitas dengan mempe:kuat dan menggabungkan kerjasama dalam bidang pertukaran informasi, pelaksanaan operasi terkoordinasi, penguatan dan penggabungan jaringan yang ada, dan bantuan kerjasama.
Pasal4 BIDANG KERJASAMA Para Pihak akan bekerja sama dalam bidang-bidang beri kut: f\';encegah dan memberantas kejahatan lintas negara, kh ususnya tindak 1. pidana yang berkaitan dengan hal berikut: e:. Perdagangan gelap narkoba; c. Terorisme; c. Penyelund upan senjata I perdagangan senjata api ilegal; e:. Perdagangan manusia; e. Kejahatan siber;
'
Pencucian uang; Kejahatan ekonomi lintas negara; Pemalsu an dokumen perjalanan; pemalsuan indentitas; Perampokan bersenjata di !aut, dan kejahatan lainnya di laut; Kejahatan lainnya yang disetujui oleh Para Pihak.
f.
g. h. i. j.
2.
Penir:gkatan kapasitas.
Pasal5 BENTUK-BENTUK KERJASAMA Untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, Para Pihak akan: 1.
2.
Ms lakukan pertukaran informas i intelijen dalam dokumen dan kegi atan gabungan, sesuai dengan undang-undang nasional dan daiam batas-batas kewenangannya; kegiatan gabungan yang terkoord inasi, sesua: dengan nasional dan dalam batas-batas kewenangan masing-masing, :Jn:uk mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara; V:2:a:\.ukar;
ks ~e nt uan
3.
3ekerja sama dalam meningkatkan sumber daya manusia, termasuk pe:!:'Jkaran personel, pendidikan dan pelatihan serta stud i banding;
4.
:'./&:n)·snt..Jk Kom ite Bersama sebagai badan yang bertanggung jawab ;:;:~:s. s .::s:aksanaan Memorandum Saling Pengertian ini; dan
5.
.::~ ~S ,s.-jc.sc..ma
.
.~s. ;a
dalam kegiatan gabungan lainnya yang disepakati oleh
c:Jihak.
Pasal6 LEMBAGA KOORDINASI Para ?inak sepakat untuk menetapkan lembaga-lembaga berikut ini, yang akan rnengoordlnasikan, mengawasi dan mengevaluasi kerja sama yang diperoleh dari Memorandum Saling Pengertian ini: 1.
Llntuk
Kepolisian dan
Negara
Republik
Indonesia:
Divisi
Hubungan
' -:~e:r.asional,
2.
t... .-. ~~ k
K.epol isian Brunei : Kantor Sekretariat Komisaris Polisi Kepolisian
Pasal7 KERAHASIAAN 1.
Pe:1ggunaan setiap informasi, dokumen atau data yang diperoleh baik tarlu!is maupun lisan, yang diperoleh dalam pelaksanaan Memorandum Sadng Pengertian ini, akan dijaga kerahas iaannya oleh kedua belah ~; r.ak;
2.
Setiap Pihak harus mengambil setiap langkah yang diperlukan untuk r,1.enjamin kerahasiaan semua informasi tersebut sesuai dengan tuju an Memorandum Saling Peng ertian ini;
3.
Sega!a info rmasi atau dokumen yang berhubungan dengan Memorandum Sa!ing Pengertian ini tidak boleh dipindahkan ke pihak ketiga t anpa izin t.ertu!is dari kedua belah Pihak;
4.
t(s!entuan-ketentuan dalam Pasal ini akan terus berlaku antara Para Pihak setelah pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini.
Pasal 8 KOMITE BERSAMA F~:a
1.
Pihak akan membentuk Komite Bersama ya ng terdiri dari pe rwakilan ~2ra Pihak, dengan komposisi perwakilan yang akan ditentukan oleh Para Pihak.
2.
:~o::1ite Bersama akan diketuai bersama oleh Para Pihak dan harus di t:liQkat Komisaris Polisi, Jenderal Polisi, atau wakil mereka yang ditunjuk, c 2: ~ komposisi Sub-Komite Bersama akan ditentukan oleh Para Pihak .
3.
.-:.: .-:.il:e Barsama memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
c...
Mer:1muskan dan menetapkan keb ijakan dan prosedur dalam upaya ~.ntuk mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara dan ;Jer.~ngkata n kapasitas; .\~enerap kan
kebijakan dan program kegiatan yang disepakati
'Jersama;
4.
c.
Melakukan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan aktivitas gabungan yang dilakukan dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini; dan
c. .
'Jiergevaluasi kegiatan bersama yang dilaksanakan, 1le"1gidentifikasi dan menyiapkan program berikutnya.
dan
Kcmi;·e 3ersama da;Jat mengadakan pertemuan plena setidaknya sekali calarr. setiap tahunnya secara bergantian di Indonesia atau Brunei Dc.;ussalam pada tanggal yang akan disepakati oleh Para Pihak, se:nentara anggota Sub-Komite Bersama dapat bertemu setiap saat c.! salah satu negara bil a dianggap perlu.
Pasal9 PUBLIKASI KEPADA MEDIA ;
1.
2.
Para Pihak akan memastikan segala publikasi kepada media terka it c:engan hal-hal di bawah Memorandum Saling Pengertian ini, baik secara sepihak atau bersama -sama, dikoordinasikan untuk menjaga ke~entingan masing-masing Pihak. Pl.l;::dikasi kepada media harus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran nasyarakat atas usaha Para Pihak dalam menekan dan menggagalkan t:r:ci ak-tindak pidana.
I
I.
Pasal10 PEMBIAYAAN
Setiap Pihak akan membiayai pengeluaran masing-masing yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
Pasal 11 REVISI, MODIFIKASI, DAN AMANDEMEN
1.
Memorandum Saling Pengertian ini dapat direvisi, dimod ifikasi, atau diamandemen setiap waktu dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak. Re-Jisi, modifikasi, atau amandemen tersebut akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.
2.
Sega!a bentuk revisi, perubahan, atau amandemen disetujui oleh Para Pihak akan dituangkan ke dalam tulisan dan akan membentuk bagian yc:llg tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
3.
Setiap revisi, modifikasi, atau amandemen tidak akan mengurangi hak dan kewajiban yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian ini sebelum ataL! sampai dengan tanggal revisi, modifikasi, atau amandemen terseb ut.
Pasal 12 PENYELESAIAN SENGKETA
Segal2 perbed aan atau perselisihan yang timbul dari interpretasi dan pelaksa;1aan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai olah Para Pihak melalui konsultasi dan negosiasi melalui saluran di p loma~k
Pasal 13 ~.ULAJ
1. 2.
BERLAKU, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN
Memorandum Saling Pengertian akan mulai berlaku sejak tangga l penandatanganannya. Mer!·1orandum Saiing Pengertian ini akan tetap berlaku untuk jangka
we:Ktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan be:·sama secara tertulis oleh Para Pihak. 3.
S:::~i c.~
satu Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat12.:.batnya 3 (tiga) bulan sebelum masa pemberhentian tersebut.
se·c~ap
4.
Pengakh iran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan memengaruhi program yang sedang berjalan dan proyek yang dibentuk di bawah ~fsnorandu m Saling Pengertian ini sampai selesainya prog ram dan p :-o~rsk tersebut, kecuali Para Pihak memutuskan lain.
S E BAGA~
BUKTI , yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh peme r~nta h masing-masing, dengan ini menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini _
DIBUAT dalam rangkap dua di Bali pada ta nggal sembilan November tahun c;ua riD~.-. enam belas, dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, seluruh naskah memidki keabsa han yang sama _ Dalam hal terjadi perbedaan pene{:;;! s.n, maka naskah dalam bahasa lngg ris yang berlaku_
UI~T ,~ _<_
,<E?OLISIAN NE
UNTUK KEPOUSIAN BRUNEI
I
Dat H" Mohd Jamm KOMISIONE
REPUBUK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETVVEEN THE INDONESIAN NATIONAL POLICE AND THE ROYAL BRUNEI POLICE FORCE ON COOPERATION IN COMBATING TRANSNATIONAL CRIME AND CAPACITY BUILDING
ihe !r:d:::nes:an National Police and the Royal Brunei Police Force, hereinafter referred to individu ally as the "Party" and collectively as the "Parties"; DESIRING to further increase and strengthen the existing coo peratio n between the Parties in the spirit of partnership and within the framework of ASEA '\APOL; REAUSING the importance of enhancing cooperatio n between the Parties for law er,forcement in preventing and combating transnational crime and capacity oui!ding;
f-JOTiNG the need to prevent and combat th e increasing threat of complex tra n s n<:x-lio.--~ a l crime requires international cooperation; RECO~t'\!ISIN G the principles of independence, non-interference, equality, mutuai benefits, and the rights to sovereignty and territorial integrity;
CONS;[J;ER!NG the Joint Communiques of the annual ASEAN Chief of Police Conference; ?URS-..;Ai\\T to the prevaiiing laws and regulations in their respective countries; :-1AVE .~GREED as follows:
Article 1 DEFINITION For the purpose of this Memorandum of Understanding, the following terms shall be defined as fo llows:
~---~----·-~i;;;~~a;;~;~l~::~t~~~;e;;~;;t~~;~~~~;~;~~~~~~~~rt~~;n~=~i~:j
2.
i!
"I ntelligence information " means any information needed in the process of investigation for police cooperation ;
3.
I I
"Joint activities" means any activities conducted by the Parties in the co:-.text of preventing and combating transnational crimes and capacity building; and
4.
"Joint Committee" refers to the committee established by the Parties in accordance with Article 8 for the purpose of formulating policy and directives for preventing and combating transnational crimes and for capacity building within the scope of this Memorandum of Understanding.
1
<
the
Article 2 GENERAL PROViSION Notwithstanding anyth ing contained in this Memorandum of Understanding, where the implementati on of this Memorandu m of Understanding effects any Party's rights and interests with respect to its national security, nationa l and public i.1terest or public order, confidentia lity and secrecy of documents, information and data, the Parties may undertake appropriate steps or consu ltations to ensure th at its rights and interests are protected and safeguc. rded in accordance with the national laws, rules and regulations and policies of each Party.
Article 3 PURPOSE AND OBJECTIVE T he o.Jj3ctive of this Memorandum of Understanding is to enhance existing cooperation between the Parties, particularly in preventing and combating transnational crimes and capacity building through strengthening and consolidating cooperation in the areas of exchange of information, the conduct of coordinated operations, the strengthening and consolidation of existing netwo(ks and cooperative assistance.
Article 4 AREAS OF COOPERATION The Parties shall cooperate in the following areas: 1.
Preventing and combating transnational crimes, particularly crim inal acts rslated to the following: c.. Illicit drug trafficking; b. Terrorism; c. Arms smuggling/ illegal fire arms trafficking; a. Human trafficking; e. Cybercrimes;
f. g. h. 1.
j. 2.
Money laundering; Transnational economic crimes; Fraudulent travel documents; and identity fraud; Armed robbery at sea, and other crimes at sea; Other crimes as mutually agreed by the Parties.
Capacity building .
Article 5 FORMS OF COOPERATION For the implementation of this Memorandum of Understanding, the Parties shall: 1.
Exchange intelligence information on joint activities and documents, in co!Tlpliance with national legislation and with in the limits of their respective authorities;
2.
Undertake coord inated joint activities, in accordance with the national provisions and within the limits of their respective authorities, to prevent and combat transnational crimes;
3.
Cvoperate in enhancing human resources, including exchange of personnel, education and training as well as comparative studies;
4.
E:stablish a Joint Committee as a body responsible for the implementation .:..:.' ·~.1ls Memorandum of Understanding; and
r::.
v.
C.::.Jperate in other joint activities as agreed upon by the Parties.
Article 6 CONTACT POINTS The Parties agree to designate the following as points of contact, to coordinate, supervise and evaluate the cooperation derived from this Memorandum of Understanding: '1.
For the Indonesian National Police: International Relations Division, and
2.
Fo\·
~h e
o·~.=;ce
Royal Brunei Police Force: Commissioner of Police Secretariat of t he Roya l Brunei Police Force.
Article 7 CONFIDENTIALITY 1.
The use of every information, document or data acquired, either written or verbal, obtained in the implementation of this Memorandum of Lr.derstand ing, shall be kept confidential by both Parties;
2.
Each Party shall take every necessary measure to e nsure the confidentiality of all such information in accordance with the objective of this Memorandum of Understanding;
3.
Any information or document related to this Memorandum of Understanding shall not be transferred to a third Party without the written approval of both Parties;
4.
T:1a provisions of this Paragraph shall continue to apply between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of lnderstanding.
Article 8 JOINT COMMITTEE 1.
-::1e Parties shall establish a Joint Committee cons isting of the Parties' representatives, with the composition of the representatives to be c:eter;nined by the Parties.
2.
The Joint Committee shall be co-chaired by the Parties and shall be at the le'Jei of Chief of Police, Police General or their designated representatives, and the composition of the Sub-Joint Committees shall be determined by the Parties.
3.
:!!e responsibilities of the Joint Committee shall be as follows: c.. Formulate and determine policies and procedures in the endeavours for preventing and combating transnational crimes and capacity building; b. Implement mutually agreed policies and activity programs; c. ~oordinate and oversee the implementation of joint activities conducted within the framework of this Memorandum of Jndarstand ing; and e:. eval uate implemented joint activities, and identify and prepare subsequent programmes.
4.
-:-he Joint Committee may meet in plenary at least once every year alternately in Indonesia or Brunei Darussalam on a date to be agreed L:pon by the Parties , while members of any Sub-J oint Committees may meet at anytime in either country as deemed necessary.
Article 9 PUBLICATION TO THE MEDIA 1.
-~-il a
2.
Publication to the media shall be aimed at enhancing public awareness of the Parties' endeavours to suppress and foil crimi nal acts.
Parties shall ensure that any publication to the med ia regarding r.--.c.rters under the scope of this Memorandum of Understanding either L.1:!ateraliy or jointly, be coordinated in order to safeguard the interests a·.' :he respective Parties.
Article 10 FUNDING
Each Party shall defray its own expenses that may be incurred in the implementation of this Memorandum of Understanding, unless agreed othervvise by the Parties.
Article 11 REVISION, MODIFICATION, AND AMENDMENT
1.
This Memorandum of Understanding may be revised , modified or amended at any time upon the written agreement of the Parties. Such revision, modification or amendment shall come into force on such date as may be mutually determined by the Parties.
2.
Ar..y revision, modification or amendment agreed to by th e Parties shall be reduced into writing and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.
3.
.lulY revision, modification or amendment shall not prejudice the rights and obiigati ons arising from or based on th is Agreement before or up to the da~e of such revision, modification or amendment.
I
I I
I I I I I i
Article 12 SETTLEMENT OF DISPUTES
,.
I
Any d!·fference or dispute arising out of the interpretation and implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by both Parties th ro ugh consultation and negotiation through diplomatic channels.
Article 13 EN"fRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1.
This Memorandum of Understanding will take effect as of the date of its signing.
2.
Tnis Memorandum of Understanding wi ll remain in effect for a period of 5 (five) years an d may be extended by mutual consent in writing by the Parties.
3.
E;tiler Party may terminate this Memorandum of Understanding at any tme by giving written notice no later than 3 (three) months prior to such termination.
4.
-_-r-.e termination of this Memorandum of Understanding will not affect any cngoing programmes and projects made under th is Memorandum of L':-.derstanding until the completion of such programmes and projects, un1ess the Parties decide otherwise.
l
·-- -··· --------J
IN W fTt\lESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised by their respec~ive governments, do hereby sign this Memorandum of Understanding. DONE tn two origin al copies in Bali on the nineth day of November in the year two thousand and sixteen in the Indonesian and English languages, a ll texts being equ:.:!ly authentic. In the event of a:1y divergence of interpretation, the Englis:-..c.nguage text shall prevail.
FC~
Tf-IE INDONESIAN ,\s:-..T,ONAL POLICE
FOR THE ROYAL BRUNEI POLICE FORCE
Dato H. Mohd Jamm
uhd Shah AI Is lam R ROYAL BRUNEI E FORCE
Il i
