Hukum Islam sebagai Hukum Negara di Indonesia

Hukum Islam sebagai Hukum Negara di Indonesia Rifyal Ka’bah Mahkamah Agung RI-Universitas Yarsi Jakarta

Abstract: Speaking Islamic Law in Indonesia means speaking four items which are regarded as constituting Islamic Law. First is fiqh. Second is national law which regulates several aspects of Islamic law. Third is the decisions of religious courts. Fourth is fatwa (legal opinion) by individual mufti or fatwa institutions. The second and the third items are parts of the state law of Indonesia administered by the Religious Courts under the Supreme Court of Indonesia. The Religious Court is another name for the Islamic Court in Indonesia and it is one of the four courts within the legal system of the country which has seven jurisdictions of its own. Any Muslim citizen who was not well-satisfied by the decision of any Religious Court can appeal for more justice to the High Religious Court and then to the Supreme Court for another appeal and legal review. This article tries to sum up the term of Islamic law, the theories about the legality or legitimacy of Islamic law in Indonesia, Indonesian laws and regulations inspired by the Islamic Law, Indonesia’s Islamic legal education, the Religious Court as an Islamic Court in the country and related issues. Keywords: Hukum Islam, hukum Negara, Peradilan Islam.

I. Pendahuluan Hukum Islam adalah bahagian dari hukum nasional Indonesia, dan sebagai hukum negara diterapkan melalui Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah Aceh, yang merupakan salah satu peradilan Innovatio, Vol. IX, No. 2, Juli-Desember 2010

191

Rifyal Ka’bah

negara di bawah Mahkamah Agung. Hukum Islam berakar dari kenyataan bahwa ummat Islam merupakan mayoritas di negeri ini. Walau terjadi turun-naik prosentasi jumlah penduduk dari sensus ke sensus, fakta masih menunjukkan ummat Islam sebagai mayoritas. Hukum Islam didukung oleh berbagai pendidikan hukum Islam, baik swasta maupun negeri, dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi, yang tersebar di seluruh Indonesia dari dahulu sampai sekarang. Sebagian hukum Islam telah dijabarkan dalam berbagai kompilasi, perundang-undangan, peraturan daerah, qanun dan fatwa ulama. Makalah ini membicarakan secara tingkas pengertian hukum Islam, teori keberlakuan hukum Islam, peraturan perundangundangan bernuansa Islam, basis pendidikan hukum Islam dan peradilan Islam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional Indonesia.

II. Pengertian Hukum Islam Hukum Islam adalah terjemahan Islamic Law. Dalam Islam sebenarnya tidak dikenal istilah “hukum Islam”, tetapi syariat Islam (asy-Syariah al-Islâmiyyah) atau fiqh Islam yang berarti agama Islam itu sendiri,1 tetapi arti ini kemudian berkembang menjadi pemahaman para fuqahâ’ berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah, serta ijtihâd mereka sendiri terhadap perbuatan orang dewasa (af‘âl al-mukallafîn) yang menyangkut salah satu dari lima kaedah hukum (al-ahkâm alkhamsah), yaitu wâjib, sunnat, harâm, makrûh dan mubâh. Dengan demikian, syariat atau fiqh Islam menyangkut semua perbuatan orang dewasa, baik kehidupan yang sangat pribadi seperti kebersihan fisik dan alat vital, kehidupan keluarga dan rumah tangga, maupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Inilah yang diterjemahkan 1

Syarî‘at adalah “jalan agama yang benar” (the right way of religion) atau agama Islam itu sendiri yang lebih luas dari ibadah-ibadah formal dan ayat-ayat hukum yang diturunkan kepada Nabi Mhammad s.a.w. Lihat: ‘Abdullah Yûsuf ‘Alî, The Holy Qur’an: Text, Translation and Commentary (Brendwood, Maryland: Amana Corporation, 1409 H/1989 M), hal. 1297, catatan kaki no. 4756. 192

Innovatio, Vol. IX, No. 2, Juli-Desember 2010

Hukum Islam sebagai Hukum Negara di Indonesia

sebagai Islamic Law (hukum Islam) atau Islamic Jurisprudence (ilmu hukum Islam). Sementara itu, hukum (law, recht, droît) dalam pengertian modern adalah aturan dan regulasi (rule and regulation) sebagai kendali pemerintah atas masyarakat (govermental social control).2 Dengan demikian, yang dimaksud hukum dalam pengertian modern merupakan bagian dari yang disebut syariat atau fiqh Islam secara khusus. Dalam hal ini hukum Islam. seluruhnya bersifat keagamaan (diyânî), tetapi dalam praktek kenegaraan ada hukum Islam yang bersifat (1) diyânî murni (yang tergantung kepada ketaatan individual muslim terhadap hukum agamanya) dan (2) yang bersifat yuridis (qadhâ’î) yang memerlukan peradilan negara untuk penegakannya.3 Disebut qadha’i, karena ia bersifat duniawi berdasarkan perbuatan atau tindakan lahir yang tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat batin. Seorang hakim memutus berdasarkan fakta yang ia lihat, yang ia tidak tahu secara batin apakah peristiwa itu sebenarnya seperti yang ia lihat. Ada ungkapan di kalangan hakim muslim: “Kami memutus dengan apa yang tampak, sedangkan Allah mengendalikan yang tidak tampak” (Nahnu nahkum bidz-zdawahir wallahu yatawalla bissara’ir ). Hakim memutus sebatas kemampuannya dan putusannya tidak menjadikan yang batil menjadi hak atau hak menjadi batil. Ia tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal dalam kenyataan yang ia lihat, tetapi bila hakikatnya tidak seperti yang ia putuskan, maka itu termasuk ilmu Allah. Karena itu, disabdakan dalam sebuah hadits riwayat Muslim, bahwa bila seorang hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh (berijtihad) tetapi salah di sisi Allah, maka ia masih mendapatkan sebuah pahala sebagai balasan atas kesungguhannya, namun bila

2

M. Lawrance Friedman, American Law (New York/London: W.W. Norton & Company, 1984), hal. 1-5. 3 Musthafâ Ahmad az-Zarqâ’, al-Madkhal al-Fiqh al-‘Âm (Bairut: Dâr alFikr, 1966-67), hlm. 58-59; juga lihat Rifyal Ka‘bah, Hukum Islam di Indonesia: Perspektif NU dan Muhammadiyah (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hal. 6062. Innovatio, Vol. IX, No. 2, Juli-Desember 2010

193

Rifyal Ka’bah

putusannya benar di sisi Allah, maka ia mendapat pahala dua kali, yaitu balasan atas kesungguhannya dan balasan atas kebenarannya. Berbeda dengan fatwa mufti, maka putusan peradilan bersifat mengikat.4 Disebut diyani, karena ia bersifat ukhrawi berdasarkan hakikat sesuatu dan kenyataan yang sebenarnya, sekalipun orang tidak melihatnya, ia menyangkut hubungan seseorang dengan Tuhannya. Hukum jenis kedua inilah yang menjadi dasar fatwa mufti. Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan berkembang di dunia hari ini digambarkan oleh Imran Ahsan Khan Nyazee ibarat pohon yang berakar dalam, berbatang besar, berdahan dan beranting banyak, berdaun rimbun dan berbuah lebat.5 Urat tunggang dan akarnya berasal dari al-Quran dan Sunnah Nabi, batangnya dikembangkan melalui formulasi para fuqahâ’ sepanjang zaman, daun dan buahnya oleh negara melalui produk perundang-undangan modern dan yurisprudensi peradilan. Menurut Nyazee, negara dapat memotong dan merapikan daun serta reranting kecil serta benalu yang merusak pohon secara umum, tetapi batang dan akarnya tidak boleh dibongkar karena tindakan itu akan membongkar akar dan batang hukum Islam yang berasal dari wahyu. Dengan demikian, pembaharuan hukum Islam sepanjang masa harus memperhatikan teori ini.

III. Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia Ketika Belanda sampai di Nusantara sekitar abad ke 16 dan 17 Masehi, mereka menemukan beberapa kerajaan besar dan kecil tersebar diberbagai pelosok, terutama kerajaan-kerajaan Islam di wilayah pesisir. Sebuah negara bagaimanapun kecilnya pasti diatur berdasarkan hukum tertentu, tidak terkecuali keadaan Indonesia pada masa itu, dan adalah fakta bahwa mayoritas penduduk 4

Rifyal Ka’bah, “Lembaga Fatwa di Indonesia Dalam Kajian Politik Hukum”, Majalah Hukum dan Peradilan. No. 68, Februari 2009, hal. 60-61. 5 Imran Ahsan Khan Nyazee, Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad (Kuala Lumpur: The Other Press, 2002), hal. 52-55. 194



beragama Islam. Berdasarkan kenyataan ini, maka beranjak dari teori receptio in complexu yang diramu oleh L.W.C. van den Berg, pemerintah kolonial Belanda menyatakan bahwa hukum Islam berlaku untuk orang Islam tanpa membedakan apakah mereka merupakan muslim yang taat atau bukan. Kebijakan pemberlakuan hukum Islam kepada umat Islam ini masih diperhatikan oleh pemerintah kolonial sampai kemudian Christian Snouck Hurgronje memperkenalkan istilah Adat recht (hukum Adat) pada tahun 1893. Dari penelitiannya di Aceh, Snouck berkesimpulan bahwa hukum Islam yang diberlakukan di Aceh bukanlah hukum Islam murni, tetapi yang telah diterima oleh hukum Adat. Dari sini kemudian ia terkenal dengan teori receptie yang ia ciptakan, bahwa hukum Islam yang dapat diberlakukan oleh pemerintah hanyalah hukum Islam yang telah diresepsi oleh hukum Adat setempat. Apa yang dimaksud hukum Adat tidak memiliki makna tunggal. Ia kadang dimaksudkan sebagai the native customs and uses (adat istiadat dan kebiasaan asli), atau the religious laws, institutions and customs (adat istiadat, kelembagaan dan hukum-hukum keagamaan), the religious laws or customs (hukum-hukum keagamaan dan adat istiadat) dan lain-lain.6 Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum Adat adalah hukum lokal nusantara yang dipengaruhi oleh berbagai unsur yang diberlakukan penduduk bumiputera sewaktu Belanda sampai di Indonesia. Banyak perdebatan di kalangan ahli, terutama Indonesia, tentang penggunaan istilah hukum Adat. Adat (al-‘adat) dalam perbendaharaan hukum Islam dikenal dengan istilah hukm al-‘adah (ruling of the tradition) atau dalam istilah yang lazim disebut al-‘urf (use, custom, tradition) dan dipandang sebagai salah satu sumber komplementer hukum Islam. Hukum Adat dalam pengertian ini, tidak menimbulkan polemik bagi para ahli hukum Islam, tetapi

6

John Ball, Indonesian Law at the Crossroad: Commentary and Materials (Sydney: Oughtershaw Press, 1996), hal.1-3. Innovatio, Vol. IX, No. 2, Juli-Desember 2010

195

Rifyal Ka’bah

hukum Adat yang diperkenalkan oleh Snouck adalah kebiasaan yang mempunyai implikasi hukum, khususnya kebiasaan yang disertai sanksi dalam hal pelanggaran. Teori receptie mendapat tanggapan serius dari Hazairin yang menyatakan teori Snouck bersifat tendensius dengan maksud menelantarkan hukum Islam yang sudah berlaku di kalangan penduduk selama ini. Sebagai seorang Islamolog, Snouck tahu betul posisi hukum Adat dalam konteks hukum Islam, tetapi ia sengaja menggunakan pengertian yang sama sekali baru untuk mengalihkan perhatian dari hukum Islam yang diyakini mayoritas penduduk. Karena itu, Hazairin sering menyebut teori receptie sebagai teori iblis, yaitu makhluk halus iblis yang mempunyai tabiat menyesatkan manusia dengan tipu muslihatnya.7 Hazairin cukup beralasan karena Snouck sebenarnya seorang ateis yang pernah menjadi intel Belanda dan menyamar sebagai muslim di Makkah dengan nama ‘Abdul Ghafar.8 Teori hukum Adat selanjutnya dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven yang membagi Nusantara kepada beberapa wilayah hukum Adat. Ia telah berusaha keras mengkodifikasi hukum Adat dari berbagai wilayah Indonesia dengan maksud menjadikannya hukum penduduk bumi putera, tetapi sampai pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, upaya ini tidak pernah berhasil karena tidak mendapat dukungan penuh pemerintah jajahan. 9 Sungguhpun 7

Hazairin, Demorasi Pancasila (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1990), hal. 97. 8 Lihat buku P.S.J. Van Koningsveld, Snouck Hurgronje dan Islam, terjemahan dari Acht artkelen over leven en werk van een orientalist uit het koloniale tijdperk. (Jakarta: PT Girimukti Pusaka, 1989). 9 Peter Burns dalam disertasinya mengupas secara luas tentang upaya Van Vallenhoven memperjuangkan teorinya, yang oleh Burns disebut sebagai “The Leiden Legacy”. Ia antara lain menyimpulkan: “The body of Von Vollenhoven, like that of John Brown, may lie... a moldering in the grave, but his influence, like the soul of the slave saving rebel, still marches on... [D]espite his great personal values], Van Vallenhoven marched –as his latter day followers still march—steadily and with great confidence, in a wrong direction.” (Mayat Von Vollenhoven adalah seperti mayat John Brown, 196



demikian, Van Vallenhoven, Ter Haar dan para penganjur hukum Adat lain dari kalangan bangsa Belanda mempunyai murid sampai ke zaman kemerdekaan dari kalangan orang Indonesia sendiri, dan sampai sekarang, hukum Adat masih tetap dipandang sebagai salah satu unsur hukum nasional Indonesia, disamping unsur lain yang terdiri dari hukum Islam dan hukum warisan kolonial Belanda. Malah di zaman kemerdekaan, unsur-unsur hukum Indonesia tidak hanya terdiri dari perundangan warisan kolonial, hukum Islam dan hukum Adat, tetapi juga yang mengambil aspirasi dari perundangundangan Barat modern, terutama bidang hukum ekonomi dan HAM. Perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan keempat unsur ini, apakah akan terjadi persaingan yang memenangkan salah satu unsur, ataukah akan terjadi peleburan dan harmonisasi dengan mempertemukan bagian-bagiannya dan meninggalkan berbagai kontradiksi, sehingga terbentuk sebuah hukum nasional Indonesia modern yang dapat menjawab tantangan hukum masa depan. Semuanya tergantung kepada perkembangan di masa depan. Menurut Hazairin, keempat unsur tersebut dapat diintegrasikan tanpa kontradiksi melalui kebijakan legislasi nasional. Dari mana pun asal-usulnya, baik hukum Adat, hukum Islam, hukum warisan kolonial Belanda, maupun hukum Barat modern, bila telah disusun melalui mekanisme legislasi nasional sebagaimana lazimnya dalam demokrasi, maka hasilnya adalah hukum nasional Indonesia. Dari sudut politik hukum Islam, menurut penulis, di Indonesia terdapat dua kecenderungan dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Kecenderungan pertama adalah hukum Islam berlaku barangkali terbaring... hancur luluh di kuburan, tetapi pengaruhnya adalah seperti pemberontak penyelamat budak masih berketayangan... [di samping nilai pribadinya yang agung]. Van Vollenhoven berketayangan, seperti juga para pengikut terakhirnya masih berketayangan, dengan tangguh dan percaya diri yang besar, dalam sebuah arah yang salah). Peter Burns, The Leiden Legacy: Concept of Law in Indonesia (Leiden: KITLV Press, 2004), hal. 253. Innovatio, Vol. IX, No. 2, Juli-Desember 2010

197

Rifyal Ka’bah

untuk warga yang beragama Islam, dan kecenderungan kedua adalah bahwa substansi hukum Islam masuk kedalam perundang-undangan Indonesia tanpa label Islam sehingga mengikat kepada semua warga negara tanpa melihat agamanya. Misalnya substansi hukum pidana, perdata dan ekonomi Islam menjadi bagian integral dari hukum pidana, perdata dan ekonomi nasional Indonesia, tanpa menyatakan ini sebagai substansi hukum Islam.10

IV. Peraturan Perundang-undangan Islam Menelisik produk perundang-undangan Indonesia yang berhubungan dengan Islam selama ini, ternyata istilah hukum dan syariat Islam (juga: syariah) digunakan silih berganti (interchangable). Tidak mengherankan, karena sejak Republik ini berdiri, Indonesia telah menghasilkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berujung kepada hukum atau syariat Islam bagi warga yang beragama Islam. Misalnya, UU No. 1/1974 yang mengatur tentang sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama. Berdasarkan UU ini, perkawinan penduduk hanya sah bila dilakukan menurut keyakinan agamanya dan setelah itu dicatatkan pada negara. Bagi warga beragama Islam, pencatatan tersebut dilakukan di Kantor Urusan Agama dan bagi warga non-muslim di Kantor Catatan Sipil. Kemudian UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, mengatur salah satu pengadilan negara di Indonesia yang berdasarkan hukum 10

Pendekatan seperti ini antara lain didukung oleh Padmo Wahjono. Beliau menyatakan: “Memasukkan budaya hukum Islam, maka kita dihadapkan kepada dua kemungkinan: (a) mengenai hukum positif Islam, sehingga kita terbatas memasalahkan hukum yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam, atau (b) mengenai nilai-nilai hukum Islam, yang akan dapat berlaku bagi seluruh warga negara, bahkan mungkin seluruh penduduk termasuk yang bukan warga negara. Kedua alternatif ini dapat mempengaruhi pembentukan hukum nasional di masa yang akan datang.” Lihat, Padmo Wahjono, “Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang”, dalam Amrullah Ahmad et. al. (Eds.), Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1994), hal. 241. 198



Islam. Sesuai UU No. 14 Tahun 1970, pengadilan agama adalah salah satu dari empat jenis pengadilan di Indonesia yang semuanya bermuara ke Mahkamah Agung. Peradilan agama adalah peradilan untuk orang yang beragama Islam (Pasal 1 ayat 1) mengenai masalah tertentu (Pasal 2). Pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, (c) wakaf dan shadaqah (Pasal 49). Dalam UU No. 3/2006 yang merupakan revisi UU No. 7/1986, kewenangan pengadilan agama diperluas menjadi tujuh bidang, yaitu (1) perkawinan, (2) kewarisan, (3) wakaf, (4) hibah, (5) shadaqah, (6) zakat, dan (7) ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49. Sementara UU No. 4 Tahun 2004 pasal 10 ayat 2 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.” Pasal 2 UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan bahwa “Setiap warga negara yang beragama Islam mempunyai hak untuk menunaikan ibadah haji.” Lebih lanjut Pasal 3 menjelaskan; “Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan, dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji.” Serta dalam Pasal 3 bahwa: “Penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan atas keadilan memperoleh kesempatan, perlindungan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.” Pasal 2 UU No. 25 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa: “Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat”.11 Lebih lanjut Pasal 3 menegaskan: “Pemerintah 11

Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden RI ÂNo. 8 Tahun 2001 Tentang


199

Rifyal Ka’bah

berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.” Pasal 1 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentinganya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.” Selanjutnya Pasal 2 menjelaskan bahwa: “Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.” Penjelasan atas UU ini antara lain menyatakan: “Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.” Setelah Piagam Jakarta, istilah syariat masuk pertama kali kedalam khazanah hukum Indonesia melalui UU No. 10 Tahun 1998. UU yang merevisi UU No. 7 Tahun 1982 tentang Perbankan ini, menyatakan dalam Pasal 1 ayat (12) tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam pasal ini diterangkan dengan jelas bahwa yang dimaksud prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam. Jadi istilah syariah di sini disamakan dengan hukum Islam. Jauh sebelum ini, yaitu tanggal 10 Juni 1991, telah terbit Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) berdasarkan instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. KHI terdiri dari tiga buku tentang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Khusus mengenai Buku III telah disempurnakan menjadi UU No. 41/2004 tentang Wakaf. Sedangkan Buku I dan Buku II KHI juga sedang mengalami revisi dan telah menjadi RUU dengan nama RUU Badan Amil Zakat Nasional menyatakan bahwa “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.” 200



Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan, dan RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Kewarisan. Cepat atau lambat kedua RUU ini tentu juga akan menjadi UU. Hukum Islam dalam KHI ini tidak lain adalah kompilasi syariat Islam dalam perkawinan, kewarisan dan kewakafan. Sejak diterbitkan, KHI telah digunakan sebagai hukum materiil di peradilan agama (PA) yang merupakan peradilan syariat Islam di Indonesia. Istilah syariat juga muncul dalam Pasal 25 ayat 1, 2 dan 3, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh. Pasal ini mengatur peradilan syariat Islam dengan nama Mahkamah Syariyah dengan kewenangan berdasarkan syariat Islam dalam sistem hukum nasional. yang diatur secara khusus dengan Qanun Aceh sebagai perda (Peraturan Daerah) otonomi Aceh. Mahkamah Syariyah atau peradilan syariat Islam di Propinsi NAD adalah pengadilan agama plus berdasarkan Qanun dengan kewenangan melebihi pengadilan agama di propinsi-propinsi lain. Di propinsi lain, kewenangan pengadilan agama terbatas dalam tujuh bidang seperti diatur dalam Pasal 49 UU No. 3/2006. Namun UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kewenangan pengadilam agama di daerah itu meliputi bidang yang luas sekali, yaitu ibadah, hukum keluarga (al-ahwal ash-shakhshiyyah), hukum perdata (almu‘amalah), hukum pidana (al-jinayah), peradilan (qadha), pendidikan (tarbiyah), dakwah, syiar dan pembelaan Islam, yang penerapannya berdasarkan Qanun (Pasal 125 ayat 1, 2 dan 3). Dengan berlakunya UU ini, pengertian syariat Islam di Aceh kembali pada makna asalnya, yaitu sebagai agama Islam itu sendiri (the right way of religion)12 Menurut pemahaman ‘Abdullah Yusuf ‘Ali, syariat dengan pengertian luas seperti ini tidak hanya menyangkut aspek hukum atau fiqh dalam pengertian yang lazim, tetapi keseluruhan agama Islam. Ini akan membawa pada sebuah pertanyaan serius di masa depan: “Apakah seluruh aspek ajaran 12

‘Abdullah Yusuf ‘Ali, The Holy Qur ’an: Text, Translation and Commentary hal. 1297. Innovatio, Vol. IX, No. 2, Juli-Desember 2010

201

Rifyal Ka’bah

Islam membutuhkan perundang-undangan negara (dalam hal Aceh adalah Qanun), ataukah hanya aspek yang berhubungan dengan hukum semata? Perundang-undangan syariat Islam di daerah tingkat satu dan dua tidak hanya melalui Qanun Aceh, tetapi juga berbagai Peraturan Daerah (Perda), Surat Edaran dan bentuk lain di berbagai daerah. Salah satu contoh di kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan), diterbitkan Perda No. 03/2002 tentang Larangan Penertiban dan Penjualan Minuman Keras, Perda No. 02/2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, Perda No. 05/2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah, Perda No. 06/2005 tentang Pandai Baca-Tulis al-Quran Bagi Siswa dan Calon Penganten. Di kabupaten Maros (Sulawesi Selatan), ada Perda No. 15, 16, 17/Desember 2005 tentang Buta Aksara al-Quran, Busana Muslim, dan Pengelolaan Zakat. Di Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), ada Perda No. 09/2005 tentang Zakat Profesi. Di Pamekasan (Madura) ada Perda No. 18/2001 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol. Di Cianjur (Jawa Barat) ada Surat Edaran No. 061/2896/Org tentang Anjuran Pemakaian Seragam Kerja (Muslim/ Muslimah) Pada Hari-Hari Kerja. Di Padang (Sumatera Barat) ada Instruksi Walikota No. 451.442/Binsos-III/2005 tentang Kewajiban Berbusana Muslim. Di Riau ada Surat Gubernur No. 003.1/UM/08.1 tentang Pembuatan Papan Nama Arab-Melayu.13 Beberapa Perda ini menunjukkan adanya dukungan terhadap hukum atau syariat Islam dari wakil-wakil rakyat daerah tertentu. Melihat perkembangannya, tidak mustahil jumlah Perda Syariat Islam atau apa yang dipandang sebagai Perda Syariah akan bertambah di masa depan, di disamping perundang-undangan tingkat pusat yang akan lahir di masa depan untuk mendukung reformasi hukum negeri ini. 13

Majalah mingguan Gatra, 6 Mei 2006, hal. 26. Juga lihat: Rifyal Ka’bah, The Jakarta Charter and the Dynamic of Islamah Shariah in the History of Indonesian law (Jakarta: University of Indonesia, School of Law, Post Graduate Studies Program, 2006), hal. 13-14, 34-35. 202



Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan, bahwa salah satu kewenangan Peradilan Agama adalah memutus sengketa dalam bidang ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah yang dimaksud meliputi sebelas jenis; yaitu a. bank syariah; b. lembaga keuangan makro syariah; c. asuransi syariah; d. reasuransi syariah; e. reksadana syariah; f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g. sekuritas syariah; h. pembiayaan syariah; i. pegadaian syariah; j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k. bisnis syariah. Dengan kesebelas jenis hukum ekonomi syariah ini berarti hampir seluruh cakupan fiqh mu‘amalat dalam syariat Islam telah menjadi hukum positif di Indonesia. Kemunculan ekonomi syariah melaini kecenderungan hukum Islam yang berlaku sejak awal kemerdekaan Indonesia. Selama ini, keberlakuan hukum Islam hanya menyangkut warga yang beragama Islam. Khusus mengenai ekonomi syariah, begitu juga sengketa ekonomi syariah, tidak hanya menyangkut warga negara yang beragama Islam, tetapi mencakup semua warga negara tanpa melihat perbedaan agama. Dengan melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi syariah, maka baik muslim maupun non-muslim, telah menundukkan dirinya pada ketentuan hukum ekonomi syariah. Transaksi ekonomi syariah pada umumnya berdasarkan akad atau perjanjian di antara para pihak, dan dalam hal terjadi sengketa, maka akad atau perjanjian itulah yang menjadi konstitusi bagi para pihak. Dalam hal ini, kemungkinan sengketa tidak hanya terjadi antara sesama muslim, tetapi juga antara muslim dan non muslim, bahkan antara sesama non muslim. Dalam bidang ekonomi syariah juga telah terbit perundangundangan Perbankan Syariah dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). Pasal 1 ayat (1) UU Tentang SBSN menyatakan bahwa: “Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai alat bukti bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.” Innovatio, Vol. IX, No. 2, Juli-Desember 2010

203

Rifyal Ka’bah

Penjelasan Umum UU Sukuk Negara menyatakan: “Keuangan Islam didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan. Oleh karena itu, sesuai dengan dasar operasionalnya yakni syariah Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan al- Hadits serta Ijma’, instrumen pembayaran syariah harus selaras dan memenuhi prinsip syariah, yaitu antara lain transaksi yang dilakukan oelh para pihak harus bersifat adil, halal, thayyib, dan maslahat. Selain itu, transaksi dalam keuangan Islam sesuai dengan syariah harus terlepas dari unsur larangan berikut: (1) Riba, yaitu unsur bunga atau return yang diperoleh dari penggunaan uang untuk mendapatkan uang (money for money); (2) Maysir, yaitu unsur spekulasi, judi, dan sikap untunguntungan; dan (3) Gharar, yaitu unsur ketidakpastian yang antara lain terkait dengan penyerahan, kualitas, kuantitas, dan sebagainya...” Sementara itu, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa: “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” Pasal 2 menjelaskan bahwa “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”. Sedangkan ayat (12) menjelaskan: “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yan dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.” Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan: “(1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan. dalam Peraturan Bank Indonesia.” Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa “Bank Syariah atau UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyelurkannya kepada organisasi pengelola zakat.” Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa: “Bank Syariah 204



dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).” Hukum materil ekonomi syariah di Indonesia umumnya baru dalam bentuk fiqh para fuqaha’ atau fatwa DSN MUI secara khusus. Maka untuk mengisi kekosongan di bidang ini terutama bagi penyelesaian sengketa di pengadilan, Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang terdiri dari 4 buku tentang Subyek Hukum dan Amwal, Akad, Zakat dan Hibah, serta Akutansi Syariah.

V. Pendidikan Syariah atau Hukum Islam14 Pengembangan hukum Islam di Indonesia antara lain dilakukan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) serta fakultas-fakultas syariah lain yang lahir di zaman Republik. Sebelumnya juga telah berdiri Pendidikan Hukum Islam Negeri, Sekolah Guru Hakim Agama Negeri dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang merupakan cikal bakal IAIN. Fakultas dan sekolah jenis ini mempunyai akar yang kuat dalam sejarah pendidikan Islam Indonesia melalui metode surau, pondok, pesantren dan madrasah. Di lembaga-lembaga ini, fiqh sebagai hukum Islam merupakan salah satu mata pelajaran penting. Hampir tidak ada pendidikan surau, pondok, pesantren atau madrasah yang tidak mengajarkan fiqh kepada siswa-siswanya. Pada tingkat dasar, biasanya diajarkan hukum menyangkut thaharah (bersuci, wudhu’, tayammum, mandi) dan ibadah keseharian. Pada tingkat menengah diajarkan bagian-bagian dari hukum perkawinan, dan pada tingkat lanjut diajarkan hukum waris, hibah, transaksi dagang, pertanian, perternakan dan masalah-masalah pelik lain. Buku-buku yang 14

Lebih lanjut lihat, Rifyal Ka’bah, “Sekilas Tentang Pendidikan Hukum dan Syariah di Indonesia” dalam Nasrullah et. al. (Eds.), Reformasi Pendidikan Tinggi Hukum (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2002), hal. 56-66. Innovatio, Vol. IX, No. 2, Juli-Desember 2010

205

Rifyal Ka’bah

dipakai pada umumnya berasal dari mazhab Syafi‘î atau cabangcabangnya, baik yang ditulis oleh fuqaha’ dari Arab dan India, maupun oleh penulis Indonesia sendiri. Topik-topik fiqh yang dibicarakan di lembaga pendidikan Islam Nusantara tidak berbeda dari yang dibicarakan di tempat-tempat lain di dunia Islam. Fakultas syariah di Indonesia pada mulanya mengambil model dari beberapa negara Arab Timur Tengah, terutama Mesir dengan Universitas al-Azharnya. Di al-Azhar sendiri, Fakultas Syariah mempunyai dua bentuk: Fakultas Syariah murni dan Fakultas Syari‘àh serta Hukum (asy-Syariah wa al-Qanûn). Fakultas Syariah di Indonesia berkembang dari bentuk pertama, hingga menyebabkan pendidikan hukum negara diserahkan pada fakultas hukum di luar IAIN. Sekarang setelah hukum Islam mulai terintegritas kedalam hukum nasional, barulah dirasakan kebutuhan untuk mengembangkan Fakultas Syariah menjadi Fakultas Syariah serta Hukum. Kajian syariat Islam Indonesia juga dilakukan oleh berbagai universitas Eropa, Amerika dan Australia yang mempunyai pusat kajian Indonesia atau Asia Tenggara. Pengkajian seperti ini sebagian dilakukan oleh warga Indonesia sendiri dan sebagian lagi oleh warga negara asing. Beberapa contohnya adalah kajian Islam Universitas Leiden di Belanda, Universitas Sorbonne di Perancis, Universitas London di Inggris, Universitas Monash dan Universitas Sydney di Australia, Universitas McGill di Kanada, Harvard Law School di Amerika Serikat, dan Universitas Leipzig di Jerman. Akhir-akhir ini penelitian tentang Islam Indonesia juga mulai dilakukan di beberapa universitas Jepang. Hal yang sama juga merambah universitas di wilayah Timur Tengah seperti al-Azhar, Universitas Cairo dan Universitas ‘Ainsyam di Mesir, Universitas Madinah dan Universitas Umm al-Qura di Saudi Arabia.15

15

Rifyal Ka’bah, “Penegakan Syariah/Hukum Islam di Indonesia”, Varia Peradilan, No. 285, Agusuts 2009, hal. 17. 206



VI. Peradilan Agama sebagai Peradilan Islam Peradilan Agama dan Mahkamah Syariyah adalah pewaris peradilan Islam dengan berbagai nama yang sudah ada sebelum kedatangan penjajah Barat ke Indonesia. Peradilan Agama sebagai peradilan Islam disebut Belanda sebagai godsdienstige rechtspraak (peradilan ibadat atau agama) atau priesterraad (peradilan paderi atau raad agama). Kelahirannya secara resmi berdasarkan pada Konninklijk Besluit Raja Belanda Willem III tanggal 19 Januari 1882, dan diumumkan dalam Staatsblad 1882 No. 152 dengan nama Priesterraden yang lazim disebut Raad Agama, yang terdiri dari 7 Pasal. Keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai 1 Agustus 1882 dan diumumkan dalam Staatsblad 1882 No. 153.16 Dari Staatsblad ini dan berbagai peraturan yang lahir kemudian, dinyatakan bahwa penyelesaian perselisihan Hukum Perdata antar orang Islam harus diputuskan menurut hukum agamanya. Perkara-perkara yang dimaksud seputar perkawinan, perceraian, rujuk, dan hal-hal sejenisnya. Peradilan Agama diakui oleh Belanda sebagai peradilan Islam dalam bidang tertentu, tetapi tidak diikuti dengan pembinaan yang wajar seperti yang diberikan kepada Landraad (Peradilan Negeri). Hal ini menggambarkan kebijakan politik kolonial yang berbeda terhadap keberlakuan hukum Islam, terutama setelah perpindahan dari teori reseptio in complexu menjadi teori reseptie. Perbedaan perlakuan ini terlihat dari tidak adanya upaya pemerintah jajahan untuk memberikan pembinaan organisasi, managemen, rekruitmen hakim dan pegawai peradilan, pendidikan dan bidang lainnya. Pembinaan baru dilakukan paska kemerdekaan, terutama di era reformasi melalui amandemen Undang-Undang Dasar, UndangUndang Peradilan Agama dan perubahan sistem peradilan menjadi sistem satu atap di bawah Mahkamah Agung. Sistem peradilan ditetapkan dan diatur berdasarkan pasal-pasal dalam konstitusi, 16

Zuffran Sabrie et.al. (Eds.), Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Departemen Agama RI: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1999), hal.12. Innovatio, Vol. IX, No. 2, Juli-Desember 2010

207

Rifyal Ka’bah

berbagai undang-undang dan penjelasannya, Peraturan Pemerintah dan lain-lain. Bab IX, Pasal 24 UUD 1945 hasil perubahan ketiga menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara; dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut diulang kembali dalam Bab II Pasal 10 UU No. 4/2004. Perkembangan Peradilan Agama antara lain dapat dilihat dari peningkatan kewenangannya, mulai dari putusannya yang terbatas dalam bidang nikah-talak-rujuk dan harus dikukuhkan oleh Peradilan Umum, sampai menjadi tujuh bidang dalam UU No. 3/ 2006, dan juga kewenangan tambahan untuk Mahkamah Syariyah Aceh sebagai Peradilan Agama plus berdasarkan Qanun Aceh sebagai daerah otonomi khusus.

VII. Penutup Hukum Islam adalah terjemahan dari Islamic Law. Dalam Islam sebenarnya tidak dikenal istilah “hukum Islam”, tetapi syariat Islam (asy-Syariah al-Islâmiyyah) atau fiqh Islam (al-Fiqh al-Islâmî). Dalam hal ini, hukum Islam seluruhnya bersifat diyânî (keagamaan), tetapi dalam praktek kenegaraan ada hukum Islam yang bersifat (1) diyânî murni (yang tergantung kepada ketaatan individual seorang muslim terhadap hukum agamanya) dan (2) yang bersifat qadhâ’î (yuridis) yang memerlukan peradilan negara untuk penegakannya Sistem peradilan Islam di Indonesia dapat dilihat dari peningkatan kewenangan Peradilan Agama dan Mahkamah Syariyah di Aceh, sebagai Peradilan Syariat Islam dengan kewenangan terbatas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 208



Hukum acara dan materil yang belum terkondifikasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, diresepsi dari dari fiqh para fuqaha’ dan fatwa para ulama. Sebagai bagian dari hukum nasional, para pencari keadilan berdasarkan hukum Islam dapat melanjutkan upaya hukum untuk perkara-perkara mereka dari peradilan tingkat pertama, sampai ke tingkat banding dan kasasi serta peninjauan kembali di Mahkamah Agung RI.


209

Rifyal Ka’bah

BIBLIOGRAFI Az-Zarqâ’, Musthafâ Ahmad, al-Madkhal al-Fiqh al-‘Âm, Beirut: Dâr al-Fikr, 1967. Ball, John. Indonesian Law at the Crossroad: Commentary and Materials, Sydney: Oughtershaw Press, 1996. Burns, Peter, The Leiden Legacy: Concept of Law in Indonesia, Leiden: KITLV Press, 2004. Yûsuf ‘Alî, Abdullah, The Holy Qur’an: Text, Translation and Commentary, Brendwood, Maryland: Amana Corporation, 1409 H/1989 M. Friedman, Michael Lawrence, American Law, New York/London: W.W. Norton & Company, 1984. Hazairin, Demorasi Pancasila, Jakarta: Rineka Cipta, 1990. Ka‘bah, Rifyal, Hukum Islam di Indonesia: Perspektif NU dan Muhammadiyah, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999. Ka‘bah, Rifyal, “Lembaga Fatwa di Indonesia Dalam Kajian Politik Hukum”, Majalah Hukum dan Peradilan, No. 68, Februari 2009. Ka‘bah, Rifyal, The Jakarta Charter and the Dynamic of Islamah Shariah in the History of Indonesian law, Jakarta: University of Indonesia, School of Law, Post Graduate Studies Program, 2006. Ka‘bah, Rifyal, “Sekilas Tentang Pendidikan Hukum dan Syariah di Indonesia” dalam Nasrullah et. al. (Eds.),Reformasi Pendidikan Tinggi Hukum, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2002. Ka‘bah, Rifyal,”Penegakan Syariah/Hukum Islam di Indonesia”, Varia Peradilan, No. 285, Agustus 2009. Nyazee, Imran Ahsan Khan, Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad Kuala Lumpur: The Other Press, 2002. Sabrie, Zufran, et.al. (Eds.), Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1999. Van Koningsveld, P.S.J, Snouck Hurgronje dan Islam, terjemahan dari Acht artkelen over leven en werk van een orientalist uit het koloniale tijdperk. Jakarta: PT Girimukti Pusaka, 1989. Wahjono, Padmo, “Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang”, dalam Amrullah Ahmad et. al. (Eds.), Prospek Hukum Islam dalam Kerangka 210



Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1994.


211

Hukum Islam sebagai Hukum Negara di Indonesia

Recommend Documents