1
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt, atas karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Stratejik (Renstra) Kecamatan Lengkong Tahun 2014-2018 Laporan Rencana Stratejik Kecamatan Lengkong Tahun 20142018 merupakan dokumen rencana pelaksanaan Kinerja Kecamatan setiap tahun. Pada akhir tahun diharapkan dapat terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dan kelurahan dibidang
pemerintahan,
perekonomian,
kemasyarakatan,
pembangunan, infrastruktur, lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban. Akhirnya
dengan
telah
disusunnya
Rencana
Stratejik
(RENSTRA) tersebut besar harapan dapat menjadi acuan dalam pencapaian
kinerja
serta
bermanfaat
penyelenggara program dan kegiatan
bagi
seluruh
di Lingkungan
unsur
Kecamatan
Lengkong Kota Bandung sebagaimana yang diharapkan, Dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kota
Bandung
dalam
rangka
mewujudkan kesejahteraan warga dan masyarakat Kota Bandung.
Bandung,
Juni 2014
CAMAT LENGKONG,
Dra. LUSI SUSILAYANI, MSi. Pembina NIP. 19641210 198503 2 009 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
2
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................... 1 DAFTAR ISI ................................................................................... 2
Halaman
BAB I
:
PENDAHULUAN ................................................. 4 1.1. Latar Belakang ............................................. 4 1.2. Landasan Hukum ........................................ 6 1.3. Sistematika Penulisan ................................. 9
BAB II
:
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LENGKONG …....................................................11 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Lengkong Bandung .......................................... 11 2.2. Tugas Pokok dan Fungsi............................. 12 2.3. Sumber Daya ..............................................19 2.4.
Kinerja Pelayanan ......................................
2.6.
Tantangan dan Peluang ..............................
2.5. BAB III
:
BAB IV
:
BAB V
:
Anggaran Realisasi dan Pendanaan ...................................................26
Kota
22
Pelayanan
29
ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ............................................................... 31 3.1. Identifikasi Permaslahan.............................. 31 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ............. 32 3.3. Telaahan Renstra K/L Renstra Kecamatan Lengkong .................................................... 37
VISI DAN MISI .................................................... 39 4.1. Visi dan Misi ............................................... 39 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lengkong.................................. 42 4.3. Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi Kedepan ......................................................53 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF …………....58 5.1. Program dan Kegiatan .……………………… 58 5.2. Pendanaan Indikatif ......................................... 63
3
BAB VI
:
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD..................................................................73
BAB VII
:
PENUTUP............................................................. 75
LAMPIRAN-LAMPIRAN
4
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2005
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap berbagai perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek
(1 tahun). Berdasarkan
hal tersebut setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2014-2018 merupakan penjabaran visi dan misi dan Program Walikota yang akan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan. Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi
sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi
sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja
5
Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai penyelenggaraan
bagian
dokumen
pemerintah
perencanaan
daerah
maka
kinerja
Renstra
dalam
Kecamatan
Lengkong Kota Bandung 2013-2018 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 1.1
RPJMD
Perencanaan Stratejik
RENSTRA
- Visi dan Misi - Tujuan dan sasaran - Strategi dan Arah Kebijakan
- Visi dan Misi - Tujuan dan sasaran - Strategi dan Arah Kebijakan
- Program Pembangunan Daerah
- Program Pembangunan Daerah
- Program Prioritas
- Program Prioritas - Program Prioritas
Perencanaan Operasional
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan - Program Prioritas
- Program Prioritas
- Program Prioritas
Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah
6
yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Rencana Strategis Kecamatan Lengkong sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Bandung berupaya menjabarkan visi dan misi Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan tugas dan wewenang yang dilimpahkan walikota. Diharapkan
dengan
Rencana
Strategis
ini
dapat
tersusun
dokumen perencanaan Kecamatan Lengkong yang menyeluruh dan berkesinambungan
yang
dihasilkan
dari
proses
penyusunan
peraturan
pemerintah,
perencanaan yang transparan dan partisipatif. 1.2.
LANDASAN HUKUM Memuat
tentang
undang-undang,
Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, landasan hukum tersebut yaitu : a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi jawa Timur, Jawa Barat, Jawa tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta; b. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; d. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; e. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; f. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7
g. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; i. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; j. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; k. Undang-undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; l. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; m. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ; n. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ; o. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara,
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
pelaksanaan
Rencana pembangunan Daerah; q. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; s. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8
t. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota; u. Peraturan
Daerah
Nomor
8
Tahun
2007
tentang
Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung; v. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; w. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
serta
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Daerah x. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025; y. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2010-2030. z. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018; aa.Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008 tentang Rincian
Tugas
Kecamatan
Dan
Pokok
Dan
Kelurahan
Fungsi Di
Satuan
Organisasi
Pada
Lingkungan
Pemerintah
Kota
Bandung. 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis Kecamatan Lengkong Tahun 2014 – 2018 dimaksudkan untuk menjabarkan Visi dan Misi Kecamatan Lengkong dalam upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Lengkong Tahun 2014 – 2018 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan,
9
serta merumuskan program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tiap tahun. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I
: PENDAHULUAN Memuat
latar
belakang,
landasan
maksud
dan
tujuan,
serta
hukum,
sistematika
penulisan. BAB II
: GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat Tupoksi dan Struktur
Organisasi,
Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, tantangan dan peluang SKPD. BAB III
: ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Memuat identifikasi permasalahan, telaahan visi-misi, telaahan renstra, telaahan RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu-isu strategis.
BAB IV
:
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Memuat penjelasan mengenai visi-misi, tujuan dan
sasaran
jangka
menengah
Kecamatan
Lengkong, strategi dan kebijakan BAB V
:
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
10
DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI
:
INDIKATOR KINERJA NSKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
BAB VII
: PENUTUP
DAN SASARAN RPJMD
11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LENGKONG 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Lengkong Kota Bandung
Aspek kelembagaan dan pengorganisasian Pemerintah Kecamatan Lengkong didasari oleh Peraturan Daerah Kota bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan di Lingkungan Kota Bandung, terdiri atas : a. Camat; b. Sekretaris Kecamatan; c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; e. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan; f. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup; g. Seksi Pelayanan; h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; i. Sub Bagian Program dan Keuangan; j. Kelompok Jabatan Fungsional. Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan
CAMAT SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI KETEMTRAMAN & KETERTIBAN
SEKSI PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN
KELURAHAN
Sumber :Perda Kota Bandung Nomor 14 TahunKELURAHAN 2007
SUB BAGIAN PROGRAM & KEUANGAN
SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN & LINGKUNGAN HIDUP
SEKSI PELAYANAN
12
2.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Adapun tugas para Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kecamatan sesuai Peraturan Walikota Bandung, Nomor 250 Tahun 2008 tentang Tupoksi SKPD Kecamatan dan KelurahanKecamatan Lengkong mempunyai fungsi sebagai berikut : a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b) mengkoordinasikan
upaya
penyelenggaraan
ketentraman
dan
ketertiban umum; c) mengkoordinasikan
penerapan
dan
penegakan
peraturan
perundang-undangan; d) mengkoordinasikan
pemerliharaan
prasarana
dan
fasilitas
pelayanan umum; e) mengkoordinasikan
penyelenggaraan
pemerintahan
di
tingkat
Kecamatan; f)
membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
g) melaksanaan pelayanan ketatausahaan Kecamatan. h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsinya. Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Lengkong Kota Bandung sebagai berikut : 1) Camat
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan
sebagian
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi : a. mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat; b. mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum; c. mengkoordinasikan
penerapan
perundang- undangan;
dan
penegakan
peraturan
13
d.
mengkoordinasikan
pemeliharaan
prasarana
dan
fasilitas
pelayanan umum; e. membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya. 2) Sekretaris Kecamatan; mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan; b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan dan kelurahan; c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan; d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi; e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan; f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administrative kegiatan kesekretariatan dan kecamatan; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 3) Seksi
Pemerintahan
sebagian
tugas
mempunyai
Kecamatan
di
tugas bidang
pokok
melaksanakan
pemerintahan,
untuk
melaksanakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan; b. pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tentangga; c. pelayanan administrasi pertanahan; d. pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan; e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan dengan Instansi terkait; dan f. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.
14
4) Seksi
Ketentraman
dan
Ketertiban
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban, untuk melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban; b. pembinaan ketentraman dan ketertiban; c. pembinaan potensi perlindungan masyarakat; d. pemberdayaan
masyarakat
dalam
pencegahan
dan
penanggulangan bencana; e. fasilitasi
dan
pengkoordinasian
kegiatan
ketentraman
dan
ketertiban dengan Instansi terkait; dan f. pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman da ketertiban. 5) Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pendidikan dan kemasyarakatan, untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pendidikan dan kemasyarakatan; b. inventarisasi dan fasilitasi masalah sosial kemasyarakatan; c. inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal; d. pembinaan
terhadap
lembaga
kemasyarakatan
di
tingkat
Kecamatan dan Kelurahan; e. fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda; f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan g. pelaporan
pelaksanaan
lingkup
bidang
pendidikan
dan
kemasyarakatan 6) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang
15
ekonomi,
pembangunan
dan
lingkungan
hidup,
untuk
melaksanakan tugas pokok Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : a. penyusunan
data
dan
bahan
materi
lingkup
ekonomi,
pembangunan dan lingkungan hidup; b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan; d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial; e. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan, pembangunan, serta lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan g. pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup. 7) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang pelayanan, untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pelayanan mempunyai fungsi: a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan; b. pelayanan data dan informasi Kecamatan; c. pelayanan administrasi kependudukan; d. pelayanan administrasi umum lainnya; e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi Terkait; dan f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan. 8) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang umum dan kepegawaian, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
16
a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian; b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan perlengkapan
kerumahtanggaan
dan
administrasi
Kecamatan, perjalanan
pengelolaan dinas,
serta
umum
dan
pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan c. pelaporan
kegiatan
lingkup
administrasi
kepegawaian. 9) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang keuangan dan program, untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan; b. pelaksanaan kegiatan
pengelolaan
penyiapan
administrasi
bahan
keuangan
penyusunan
rencana
meliputi anggaran,
koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian
keuangan
dan
menyusun
laporan
keuangan
Kecamatan; c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program
serta
penyusunan
laporan
akuntabilitas
pelaporan
lingkup
kegiatan
kinerja
kecamatan; dan d. pengkoordinasian
pengelolaan
administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan. 10) Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Walikota kepada Lurah, dalam melaksanakan tugas pokok Lurah mempunyai fungsi :
17
a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan; b. pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan kesejahteraan rakyat; c. pelayanan masyarakat; d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e. pemeliharaan
prasarana,
fasilitas
pelayanan
umum
dan
lingkungan hidup; dan f. pembinaan lembaga kemasyarakatan. 11) Sekretaris Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kesekretariatan, untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Lurah mempunyai fungsi: a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kesekretariatan Kelurahan; b. penyusunan rencana program dan kegiatan Kelurahan; c. pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian; d. pengkoordinasian kegiatan seksi di Kelurahan; e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kelurahan dengan Instansi Terkait; dan f. pelaporan pelaksanaan lingkup kesekretariatan dan Kelurahan. 12) Seksi
Pemerintahan
sebagian
tugas
mempunyai
Lurah
di
tugas
bidang
pokok
melaksanakan
pemerintahan,
untuk
melaksanakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pemerintahan; b. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW); c. pengkoordinasian
dan
fasilitasi
kegiatan
ketertiban; d. pembinaan ketentraman dan ketertiban; e. pembinaan potensi perlindungan masyarakat;
ketentraman
dan
18
f. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan dengan Instansi Terkait; dan g. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan. 13) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang ekonomi,
pembangunan
dan
lingkungan
hidup,
untuk
melaksanakan tugas pokok Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : a. penyusunan
data
dan
materi
bahan
lingkup
ekonomi,
pembangunan dan lingkungan hidup; b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan; d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial; e. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup; f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup dengan Instansi terkait; dan g. pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup. 14) Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas
Lurah
di
bidang
kemasyarakatan,
untuk
melaksanakan tugas pokok Seksi Kemasyarakatan mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kemasyarakatan; b. inventarisasi potensi bidang kemasyarakatan; c. inventarisasi dan Fasilitasi bidang pendidikan; d. pembinaan
terhadap
lembaga
kemasyarakatan
di
tingkat
Kelurahan; e. fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda;
19
f. pemberdayaan
masyarakat
dalam
pencegahan
dan
penanggulangan bencana; g. inventarisasi dan fasilitasi ketahanan pangan; h. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan i. pelaporan pelaksanaan lingkup kemasyarakatan. 15) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pelayanan, ntuk melaksanakan tugas pokok Seksi Pelayanan mempunyai fungsi: a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan; b. pelayanan data dan informasi Kelurahan; c. pelayanan administrasi kependudukan; d. pelayanan administrasi umum lainnya; e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan Instansi Terkait; dan f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan. 16) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat untuk Kecamatan dan Lurah untuk Kelurahan. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan
dan
beban
kerja,
sesuai
dengan
peraturan
perundangundangan yang berlaku. 2.3.
Sumber Daya Berdasarkan struktur organisasi tersebut diatas Kecamatan
dipimpin
oleh
membawahi :
seorang
Camat
dengan
eselon
III-A,
dengan
20
1. Sekretariat Kecamatan (eselon III-B), membawahi 2 sub bagian dengan eselon IV-B yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Program dan Keuangan. 2. 5 (lima) orang kepala seksi dengan eselon IV-A yaitu : Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Kasi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Kasi Pendidikan dan Kemasyarakatan dan Kasi Pelayanan. 3. 7 (Tujuh) orang lurah dengan eselon IV-A, yaitu : Lurah Malabar, Paledang, Cikawao, Burangrang, Lingkar Selatan, Turangga dan Cijagra. Keadaan pegawai pada bulan Desember
2013 di Kecamatan
Lengkong, adalah sebagai berikut : Tabel 2.1
NO
1
2 3 4 5 6 7 8
SATUAN KERJA
KECAMATAN KEL. MALABAR KEL. PALEDANG KEL. CIKAWAO KEL. BURANGRANG KEL. LING.SELATAN KEL. TURANGGA KEL. CIJAGRA JUMLAH
ESELON III A
PELA K SANA
JML
1 -
1 -
8 1 1 -
17 7 7 6
1
-
-
1
7
1 1 1 12
-
-
1
1
1 2 1 15
7 8 7 66
JUMLAH PERSONIL
IV B
IV A
III B
17 7 7 6
2 5 5 5
5 1 1 1
7
5
7 8 7 66
5 5 5 37
21
Tabel. 2.2 NO 1 2 3 4 5 6
7 8
SATUAN KERJA KECAMATAN KEL. MALABAR KEL. PALEDANG KEL. CIKAWAO KEL. BURANGRANG KEL. LING.SELATAN KEL. TURANGGA KEL. CIJAGRA
JUMLAH
GOLONGAN
TINGKAT PENDIDIKAN
I -
II 6 1 1
III 7 6 6
IV 4 -
JML 17 7 7
SD -
SLP 1 -
SLA 5 3 2
DPL 1 1
S1 4 3 4
S2 6 1 -
JML 17 7 7
-
1
6 6
-
6 7
-
-
2 4
-
4 3
-
6 7
-
-
7
-
7
-
-
2
-
4
1
7
6 6 50
4
8 7 66
-
1
5 2 25
1 3
3 3 28
1 9
8 7 66
- 2 - 1 1 13
22
2.4.
Kinerja Pelayanan
Tingkat capaian kinerja Kecamatan Lengkong Kota Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 20092013 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.3 Riviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lengkong Kota Bandung Tahun 2009-2013
NO.
1 1
2
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Batununggal Kota Bandung
2 Tersedianya data Pedagang Non Formal UMKM Terbina
3
4
5
6
Target SPM
3
Target IKK
Target Indikato r Lainnya
4 5
200
Terlaksananya Kegiatan Monitoring Hasil/Evaluasi Bawaku Makmur
20
Tersusunnya Hasil Musrenbang Usulan Tahun 2014
5
Tersedianya data Swadaya Murni
20
Tersedianya data Koperasi dan Pra
10
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
Satuan 1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
dokume n
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
usaha
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
kegiatan
4
4
4
4
4
4
4
4
4
dokume n
1
1
1
1
1
1
1
1
dokume n
4
4
4
4
4
4
4
dokume n
2
2
2
2
2
2
2
1
16
2
3
4
5
17
18
19
20
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4
100%
100%
100%
100%
100%
1
1
100%
100%
100%
100%
100%
4
4
4
100%
100%
100%
100%
100%
2
2
2
100%
100%
100%
100%
100%
100%
23 Koperasi 7
Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan
40
kegiatan
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
100%
100%
100%
100%
100%
8
Terlaksananya pembinaan organisasi kewanitaan
15
kegiatan
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
100%
100%
100%
100%
100%
9
Terfasilitasinya Organisasi Kepemudaan
15
kegiatan
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
100%
100%
100%
100%
100%
10
Meningkatnya kegiatan olah raga
20
kegiatan
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
100%
100%
100%
100%
100%
11
Meningkatnya kualitas keagaaman (DKM, Majelis Ta'lim,MUI)
40
kegiatan
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
100%
100%
100%
100%
100%
12
Terfasilitasinya kegiatan pendidikan
10
kegiatan
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
100%
100%
100%
100%
100%
13
Meningkatnya apresiasi seni dan budaya
10
kegiatan
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
100%
100%
100%
100%
100%
14
Laporan dan evaluasi
5
1 tahun
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100%
100%
100%
100%
100%
15
penanaman pohon
pohon
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
100%
100%
100%
100%
100%
16
Pendataan pohon pelindung dan produktif
5
kegiatan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100%
100%
100%
100%
100%
17
Pendataan alat biofori dan sumur resapan
10
kegiatan
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
100%
100%
100%
100%
100%
18
Pendataan Perusahaan yang menggunakan air tanah
5
kegiatan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100%
100%
100%
100%
100%
19
Pembentukan Pengamanan Wilayah
5
kegiatan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100%
100%
100%
100%
100%
20
Refill APAR dan APAB
5
unit
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100%
100%
100%
100%
100%
21
Pendataan PKL
5
kegiatan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100%
100%
100%
100%
100%
3500
24 22
Jumsih dan Opsih
55
kegiatan
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
100%
100%
100%
100%
100%
23
Pembuatan Kartu Linmas
5
kegiatan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100%
100%
100%
100%
100%
24
Pendataan Bangunan Pinggir Kali
5
kegiatan
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100%
100%
100%
100%
100%
25
Jumlah Linmas aktif
385
anggota
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
100%
100%
100%
100%
100%
26
Pendataan Satwankar
7
kegiata
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100%
100%
100%
100%
100%
27
Tersedianya Profil Kecamatan
100
dokume
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
100%
100%
100%
100%
100%
28
Tersedianya data monografi
100
dokume n
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
100%
100%
100%
100%
100%
29
Tersedianya Buku Ahli Waris
500
buku
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100%
100%
100%
100%
100%
30
Tersedianya E-KTP
E-KTP
55.00 0
55.00 0
55.00 0
55.00 0
100%
100%
100%
100%
100%
31
Terlaksananya tertib administrasi Kelurahan
Kelurah an
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
100%
100%
100%
100%
100%
32
Indeks Kepuasan Masyarakat
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
100%
100%
100%
100%
100%
33
Tersedianya KTP dan KK SIAK
KTP dan KK
30.00 0
30.00 0
30.00 0
30.00 0
30.00 0
30.00 0
30.00 0
30.00 0
30.00 0
30.00 0
100%
100%
100%
100%
100%
25
NO.
1 1
2
3
4
5
6
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Batununggal Kota Bandung
Target SPM
2
3
Target IKK
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Target Indikator Lainnya
Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke-
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
80 %
51.853 .000
94.31 1.800
39.40 0.000
174.031. 000
50.858. 000
93.00 0.000
66.860.00 0
168.031 .000
98,0 8
98,60
99,99
86.25
96,55
Prosentase peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan kecamatan dan kelurahan
80 %
83.074 .000
125.9 58.80 0
73.66 2.500
110.002.5 00
257.950. 000
82.000. 000
124.9 00.00 0
72.32 9.800
89.841.60 0
255.120 .000
98,7 0
99,15
97,71
81.67
98,90
Prosentase peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat kecamatan dan kelurahan
80 %
191.36 0.000
101.4 46.18 0
63,68 7,500
68.047.50 0
811.650. 000
190.00 0.000
100.4 00.00 0
62.80 8.000
62.444.90 0
771.620 .349
99,2 8
98,96
91,33
91,76
95,07
Prosentase peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban tingkat kecamatan dan kelurahan
80 %
33.750 .000
70.97 7.500
52.08 7.500
39.587.50 0
35.900.0 00
33.750. 000
70.00 0.000
51.47 7.500
38.919.50 0
35.900. 000
100
98,62
99,91
98,31
100
Prosentase peningkatan pemerintah umum kecamatan dan kelurahan
80 %
53.480 .000
91.97 5.400
38.17 5.000
86.400.00 0
720.210. 000
53.480. 000
90.90 0.000
38.17 5.000
67.939.34 7
718.737 .500
100
98,83
100
78,63
99,79
Prosentase peningkatan pelayanan kepada masyarakat kecamatan dan kelurahan
80 %
85.000 .000
91.96 3.850
42.51 2.500
183.700.0 00
74.100.0 00
85.000. 000
91.96 8.850
42.51 2.500
163.768.8 40
73.447. 100
100
100
99,99
89,24
99,19
Prosentase peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan dan kelurahan
4
5
77.510.00 0
38,99 5,500
26
2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Lengkong Kota Bandung, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2013 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Lengkong Kota Bandung sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.4 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lengkong Kota Bandung Tahun 2013 Uraian Belanja
Anggaran 10.764.174.653,85
- Belanja Tidak Langsung
5.618.035.204,85
- Belanja Langsung
5.146.139.449,00
Bertambah/ (Berkurang)
522.096.436,85
Sumber : Kecamatan Lengkong 2013) Realisasi keuangan Kecamatan Lengkong Kota Bandung pada tahun anggaran 2013
untuk belanja sebesar Rp. 10.242.078.217( 95%) yang
terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.352.891.756 ( 95%) dan belanja langsung sebesar Rp. 4.889.186.461 ( 95 %). Untuk periode pelayanan Tahun 2009-2013 kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Lengkong Kota Bandung, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Lengkong Kota Bandung sebagaimana tabel berikut :
27
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lengkong Kota Bandung Tahun 2009-2013 Anggaran pada Tahun ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Uraian
1
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
10.764.17 4.653,85
10.242.078.2 17
95
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.618.035. 204.85
5.352.891.75 6
95
BELANJA LANGSUNG
5.146.139. 449
4.889.186.46 1
95
BELANJA
Rata-rata Pertumbuhan Angga ran
Realisas i
17 = (6-2)/5
18 = (11-7)/5
28 Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan Lengkong Kota Bandung Tahun 2009-2013 Anggaran pada Tahun ke -
Realisasi anggaran pada Tahun ke -
Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke -
Uraian 1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
51.853.000
94.311.800
39.400.000
77.510.000
174.031.00 0
50.858.00 0
93.000.00 0
66.860 .000
168.031.0 00
98,08
98,60
99,99
86.25
96,55
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
83.074.000
125.958.800
73.662.500
110.002.500
257.950.00 0
82.000.00 0
124.900.0 00
72.329. 800
89.841 .600
255.120.0 00
98,70
99,15
97,71
81.67
98,90
Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
191.360.000
101.446.180
63,687,500
68.047.500
811.650.00 0
190.000.0 00
100.400.0 00
62.808. 000
62.444 .900
771.620.3 49
99,28
98,96
91,33
91,76
95,07
Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
33.750.000
70.977.500
52.087.500
39.587.500
35.900.000
33.750.00 0
70.000.00 0
51.477. 500
38.919 .500
35.900.00 0
100
98,62
99,91
98,31
100
Fasilitasi peningkatan pemerintah umum Kecamatan dan Kelurahan
53.480.000
91.975.400
38.175.000
86.400.000
720.210.00 0
53.480.00 0
90.900.00 0
38.175. 000
67.939 .347
718.737.5 00
100
98,83
100
78,63
99,79
Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat
85.000.000
91.963.850
183.700.000
74.100.000
85.000.00 0
91.968.85 0
42.512. 500
163.76 8.840
73.447.10 0
100
100
99,99
89,24
99,19
1
42.512.500
38,995, 500
29
2.6 Tantangan dan Peluang Tantangan a. Masih adanya citra birokrasi Pemerintah Kota Bandung yang kurang baik di masyarakat b. Koordinasi pelaksanaan tugas denga unit kerja lain kurang berjalan lancer c. Kualitas pelayanan Pemerintah kecamatan terhadap masyarakat kurang optimal d. Ketidak seimbangan formasi jabatan dengan aparat pelaksana Pemerintah Kecamatan
Peluang a.
Memiliki wilayah kerja yang cukup luas serta terletak di pusat Kota Bandung
b.
Memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak dengan karakteristik yang cukup potensial
c.
Adanya penguatan kinerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan
d.
Meningkatnya daya kritis serta dukungan masyarakat terhadap Pemerintah Kecamatan
e.
Memiliki jalur perdagangan dan jasa yang strategis
f.
Adanya kebijakan Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan peran Pemerintah Kecamatan
g.
Segmen pasar peningkatan PSD masih terbuka luas
Beberapa factor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD .
Faktor Penghambat : 1)
Sumber Daya Manusia a.
Manajemen Kepegawaian perangkat Kecamatan masih lemah
b.
Pengalaman sumber daya manusia dalam pengorganisasian system pemerintahan Kecamatan Lengkong masih kurang
c.
Komitmen, integritas, motivasi, disiplin dan loyalitas pegawai masih kurang
d.
Pelaksana fungional pranata computer, arsiparis serta tenaga fungsional lainnya masih kurang
e.
Kuantitas pegawai tenaga operasional yang berpengalaman masih kurang
30
2)
Manajemen Internal a.
Koordinasi internal ( antar seksi ), secretariat dan Pemerintah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Lengkong masih kurang
b.
Prosedur, pembagian kewenangan dan koordinasi antara unit kerja Pemerintah Kota dengan Pemerintah Kecamatan Lengkong belum jelas
3)
c.
Kurangnya kemampuan dalam melakukan analisa kebutuhan organisasi
d.
Belum adanya standar kualitas pelayanan di Pemerintah Kecamatan Lengkong
Sarana dan Prasarana a.
Sarana dan prasarana Kantor Pemerintah Kecamatan Lengkong masih kurang mendukung
4)
b.
Sistem informasi Pemerintah Kecamatan Lengkong masih terbatas
c.
Sistem pengarsipan dan dokumentasi hasil kegiatan masih kurang tertata dengan baik
Hubungan dengan Pihak Luar a.
Sosialisasi dan tindak lanjut kegiatan Pemerintah Kecamatan Lengkong kepada Masyarakat belum optimal
b.
Kurangnya koordinasi dengan unit lain di Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan kegiatan
Faktor Pendorong a. Sumber Daya Manusia yang professional dengan memiliki komitmen, dedikasi dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya b. Kepemimpinan yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial yang handal dengan wawasan dan pemikiran yang luas serta actual c.
Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan dalam melaksanakan tugasnya senantiasa diimbangi dengan inovasi dan kreatifitas
d. Dukungan sumber daya dan dana yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan turut menentukan bagi pencapaian kinerja yang tinggi e. Bentuk system komunikasi dan puiblikasi kegiatan yang dilaksanakan berpengaruh kuat terhadap pencapaian kinerja yang berkualitas professional dan handal Pemantapan teknologi administrasi yang sesuai dengan kebutuhan sangat efektif dalam mendorong produktivitas dan kinerja organisas
31
BAB III ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Dalam upaya mewujudkan dan merealisasikan Program Kerja, Pemerintah Kecamatan Lengkong Kota Bandung, senantiasa dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan/kendala, adapun permasalahan yang dirasakan oleh Pemerintah Kecamatan Lengkong saat ini adalah sebagai berikut: 1.
Masih kurangnya kualitas SDM aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan, sehingga untuk meningkatkan SDM aparatur tersebut perlu diikutsertakan dalam berbagai diklat terutama yang ada korelasinya dengan bidang tugasnya masing-masing.
2.
Masih adanya Kantor Kelurahan yang belum memiliki bangunan kantor representatif dalam upaya menunjang pelayanan kepada masyarakat karena sampai saat ini masih harus adanya perbaikan/rehab secara maksimal.
3.
Peran serta masyarakat dalam menunjang pembangunan daerah yang berorientasi kepada pembangunan yang berwawasan lingungan masih belum optimal, terbukti dengan masih adanya masyarakat yang: Membuang sampah tidak pada tempatnya (di sungai/kali, dll). Menebang dahan/ranting pohon-pohon pelindung.
4.
Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap upaya untuk menunjang kondisi lingkungan yang kondusif, terbukti dengan masih adanya: Para Pedagang Kaki Lima yang masih melaksanakan kegiatan usahanya di atas trotoar dan badan jalan di lokasi-lokasi yang dilarang./tidak diperbolehkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung, sehingga mengganggu terhadap kelancaran arus lalu lintas maupun pejalan kaki. Para PKL tidak pernah mengindahkan dan memperhatikan kebersihan lingkungan.
5.
Masih banyaknya fasilitas-fasilitas sosial/umum di wilayah Kecamatan Lengkong yang kondisinya sudah rusak dan perlu segera mendapat perhatian serta bantuan
32
penanganannya, seperti jalan-jalan/gang yang sudah rusak, saluran air yang dangkal dan menyempit, dll. 3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi Kota Bandung tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yaitu :
“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA” Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut : Bandung adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang. Unggul
adalah
menjadi
yang
terbaik
dan
terdepan
dengan
mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung. Nyaman adalah terciptanya suatu kondisidi mana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik
sehingga nyaman
untuk
ditinggali
serta
ruang-ruang
kota
dan
infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Sejahtera
yaitu
mengarahkan
semua
pembangunan
kota
pada
pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan
33
yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat.Masyarakat sejahtera tentunya tidak hanya dalam konteks lahiriah
dan
materisaja,
melainkan
juga
sejahtera
jiwa
dan
batiniah.Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah sebuah manifestasi akan sebuah sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk
mencapai
kualitas
kehidupan
yang
semakin
baik,
hingga
menjaditeladan bagi kota lainnya. Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Misi Tahap III dalam RPJPD Kota Bandung 2005-2025 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap III tersebut. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan
Iangkah-langkah
yang
akan
dilakukan
dalam
mewujudkan visi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : Manusia yang berdaya saing, ekonomi kokoh, tata kelola
pemerintah
yang
baik,
infrastruktur
berkelanjutan,
serta
kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan Kota Bandung. Kelima hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kota Bandung. Adapun Misi tersebut terdiri dari: 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan religius 2. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing
3. Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi serta berhati nurani 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota 5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.
34
6. Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembiayaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat) Hal penting yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung 2014-2018 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota
terpilih
yang
akan
dilaksanakan
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut Tabel 3.1
Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih No.
Aspek
1
BANDUNG RESIK
2
BANDUNG NYAMAN
3
BANDUNG SEHAT
4
BANDUNG SEJAHTERA
Indikator 1. Bebas Sampah dalam 2 Tahun
2. Bebas Banjir dalam 3 Tahun 3. Jalan Mulus dan Caang dalam 3 Tahun 4. Bebas Macet dalam 4 Tahun 1. Sarana olahraga/taman bermain di
setiap RW 2. Penyediaan sarana air bersih 3. Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni 4. Bantuan 100 juta/RW/tahun 5. Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun 6. Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun 1. Asuransi Kesehatan
2. Ambulance gratis 3. Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam 1. Menciptakan 100.000 wirausahawan
2. Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru 3. Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun 4. Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah 5. Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg 6. Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa
Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013
35
Gambar 3.1 Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
Bandung Resik Bebas Sampah : 2 thn Bebas Banjir : 3 thn Jalan Mulus & Caang : 3 thn Bebas Macet : 4 thn
2014
2015
2017
2016
2018
Bandung Sehat
Asuransi Kesehatan Ambulance gratis
Santunan Kematian Rp. 2 juta/jiwa Puskesmas gratis dan pelayanan 24 jam
Bantuan 100 juta/RW/tahun Bantuan 100 juta PKK/kelurahan/tahun Bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun
Bantuan 100.000 beasiswa untuk siswa SD, SMP, SMU dan mahasiswa per tahun Bantuan keuangan untuk guru honorer, guru madrasah, dan tempat ibadah Subsidi Harga sembako dan gas 3 kg
Bandung Nyaman
Sarana olahraga/taman bermain di setiap RW Penyediaan sarana air bersih Perbaikan 10.000 rumah tidak layak huni
Bandung Sejahtera
Menciptakan 100.000 wirausahawan Menciptakan 250.000 lapangan pekerjaan baru
Sumber : Bappeda Kota Bandung 2013 Hal
tersebut
menjadi
tanggung
jawab
Pemerintah
Kecamatan
Batununggal bersama stakeholder untuk turut mewujudkannya, berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Batununggal untuk mengawal janji-janji politik Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung terpilih,
36
secara terkoordinasi bersama dengan Stakeholder di lingkungan Kecamatan Batununggal dan Kota Bandung pada umumnya. Demikian pula adanya Instruksi Walikota Bandung Nomor 002 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara telah mencanangkan 24 Kelompok Kerja meliputi 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Program / Kegiatan untuk mewujudkan Bandung Juara atau unggul di bandingkan dengan Pemerintah Kota / Kabupaten lainnya di Indonesia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Lengkong Kota Bandung, adapun rincian Rencana Aksi Menuju Bandung Juara yang digagas oleh Walikota Bandung secara lengkap sebagaimana terlampir, adapun rekapitulasi jumlah kegiatan rencana aksi Bandung Juara adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Rencana Aksi Menuju Bandung Juara No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
KELOMPOK KERJA KELOMPOK KERJA KEMACETAN BANDUNG KELOMPOK KERJA PEDAGANG KAKI LIMA KELOMPOK KERJA SAMPAH BANDUNG KELOMPOK KERJA BANDUNG HIJAU KELOMPOK KERJA BANDUNG AMAN (MASALAH SOSIAL) KELOMPOK KERJA BANJIR BANDUNG KELOMPOK KERJA KOTA KREATIF BANDUNG KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA BUDAYA KELOMPOK KERJA BANDUNG SMART CITY KELOMPOK KERJA KOLABORASI BANDUNG KELOMPOK KERJA KAMPUNG JUARA KELOMPOK KERJA REVITALISASI BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PENDIDIKAN KELOMPOK KERJA PARIWISATA BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PASAR BANDUNG KELOMPOK KERJA TAMAN TEMATIK KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA MUSIK/FILM KELOMPOK KERJA BANDUNG KOTA DESAIN KELOMPOK KERJA INDEX KEBAHAGIAAN (INDEX OF HAPINNES) BANDUNG KELOMPOK KERJA PUBLIC RELATION BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI DEKRANASDA BANDUNG KELOMPOK KERJA REFORMASI PKK BANDUNG KELOMPOK KERJA KESEHATAN KELOMPOK KERJA BANDUNG TO WTP Jumlah
Sumber : Bagian Orpad Setda Kota Bandung 2013
JUMLAH KEGIATAN / RENCANA AKSI 24 11 18 30 11 7 16 15 13 22 21 15 14 14 6 21 12 15 7 5 8 9 6 15 335
37
3.2. Telaahan Renstra K/L Renstra Kecamatan Lengkong Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh critical success factor yang merupakan strategi kunci untuk Kecamatan Lengkong yang harus dipenuhi sebagai berikut: 1.
Kuantitas, kualitas dan motivasi Pegawai yang memadai;
2.
Koordinasi yang mantap antar lini/sektor/unit;
3.
Peran serta aktif dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan;
4.
Tersedianya sarana prasarana yang memadai;
5.
Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan tupoksi;
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kecamatan Lengkong. Dibandingkan struktur dan pola ruang eksisting maka Kecamatan Lengkong dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Kecamatan Lengkong dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Kecamatan Lengkong dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
3.4. penentuan isu-isu strategis Isu-isu strategis yang tercantum dalam draft RPJMD terdiri dari 14 isu, yaitu Lingkungan Hidup, Infrastruktur, Kemacetan, Banjir, Sampah, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Menurunkan angka kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan dan Permasalahan Sosial, Penataan Kawasan Kumuh dan Revitalisasi Kota, Pendidikan, Kesehatan, Pedagang Kaki Lima, Budaya, Pariwisata
38
dan Ekonomi Kreatif, Pemberdayaan Masyarakat serta Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi."Isu Strategis tersebut didasarkan pada permasalahan kota dan mempertimbangkan isu strategis regional, nasional dan globalTerkait dengan visi, misi dan isu strategis yang tercantum dalam draft rancangan awal RPJMD,
39
BAB IV VISI DAN MISI
4.1.
Visi dan Misi Berdasarkan Visi dan Misi Kota Bandung tersebut, maka Kecamatan
Lengkong
telah
menetapkan
Visi
Kecamatan
Lengkong, sebagai berikut : “Memantapkan Lengkong BERSEMANGAT (Bersih, Sehat, Makmur, Aman, Nyaman, Giat, Agamis dan Tertib) Definisi operasional dari visi tersebut adalah : 1. Bersih, diharapkan Kecamatan Lengkong bersih secara lahir dan batin,
mulai
masyarakatnya,
dari
penyelenggara
bersih
fisik
pemerintahan
lingkungan
da
(lingkungan
permukiman, jalan, sarana/fasilitas umum dll.) dan bersihbatin adalah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi aparatur dan pelayanan kepada masyarakat dilandasi hati nurani yang bersih dan penuh keikhlasan; 2. Sejahtera, diharapkan terciptanya kondisi damai lahir maupun bathin, yakni terpenuhinya kebutuhan baik secara ekonomi, sosial budaya maupun kehidupan beragama; 3. Maju, diharapkan mampu dalam suasana saling mendukung dan bersinergi,
mantap,
dan
dinamis
serta
iklim
berusaha,
pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan bekerja di wilayah kerja Kecamatan Lengkong sebagai salah satu yang dapat memberikan akses bagi kemakmuran masyarakat; 4. Aman, diharapkan dapat terciptanya kondisi kamtibmas yang lebih kondusif dari berbagai ancaman, hambatan dan gangguan dalam kehidupan bagi aparat maupun masyarakat;
40
5. Nyaman, diharapkan terciptanya kondisi lingkungan yang asri, indah, tenang dan memberikan kenyamanan sehingga dapat menimbulkan daya tarik ; 6. Giat, diharapkan dengan suasana saling mendukung dan bersinergi, mantap, dan dinamis sehingga makin kreatif, inovatif dan produktif serta serta dapat berpengaruh terhadap iklim berusaha, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan bekerja di wilayah
kerja
Kecamatan
Lengkong
salah
satunya
dapat
memberikan akses bagi kemakmuran masyarakat, 7. Agamis, diharapkan terciptanya situasi yang religius dalam setiap pola prilaku dan kehidupan aparat maupun masyarakat; 8. Tertib, bidang,
diharapkan mulai
kelurahan,
terciptanya
dari
tertib/ketertiban
lingkungan
aparatur
di
segala
kecamatan
dan
tertib administrasi, tertib di jalan raya, tertib di
sarana atau fasilitas umum, tertib membuang sampah, tertib lingkungan, dan tertib pelayanan kepada masyarakat; Aparatur kecamatan dan kelurahan sebagai fasilitator, motivator,
dan
dinamisator
akan
bekerja
sama
dengan
masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan, pemuda dan stakeholders
secara
bersama-sama
untuk
menjadikan
Kecamatan Lengkong sebagai mitra Pemerintah Kota Bandung dan
masyarakat
Bandung
dalam
pengembangan
kawasan
Burangrang dan Buahbatu sebagai sentra kuliner dan Wisata Belanja serta pengembangan Pusat Sekunder Permukiman, Perdagangan, Perkantoran, dan Industri Jasa Perdagangan. Sedangkan
untuk
mewujudakan
Visi
Kecamatan
Lengkong tersebut, telah ditetapkan Misi Kecamatan Lengkong, yiatu :
41
a.
Mewujudkan kinerja Aparatur pemerintahan Kecamatan Lengkong yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, terutama pemberdayaan aparatur pemerintah kecamatan/kelurahan.
Makna
yang
terkandung
adalah
kinerja pemerintahan Kecamatan Lengkong saat ini sudah cukup baik, tetapi untuk mewujudkan visi masih perlu ditingkatkan lagi agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di segala bidang kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat. b.
Mewujudkan Kecamatan Lengkong yang bersih, tertib, tertata,
dan
kondusif
partisipasi
seluruh
terkandung
adalah
berlandaskan
warga
kesadaran
masyarakat.
harapan
masyarakat
Makna
dan yang
Kecamatan
Lengkong agar wilayahnya menjadi tertib, bersih, indah dan tertata dalam suasana kondusif dengan gerakan kesadaran warga masyarakat untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan mulai dari diri sendiri, lingkungan rumah tangga dan lingkungan masyarakatnya. c.
Mengembangkan perekonomian kecamatan yang sehat, dinamis, dan berpijak pada keadilan ekonomi, yang mencakup usaha pengembangan dan pembinaan produk unggulan kecamatan dan menumbuhkembangkan koperasi serta kesempatan berusaha dan lapangan kerja di sektor usaha rumah tangga, usaha kecil, dan menengah. Makna yang terkandung adalah masih perlu dikembangkan secara terus menerus perekonomian di Kecamatan Lengkong dengan penekanan pada keadilan ekonomi terutama untuk kelompok ekonomi
lemah,
pengembangan
berusaha, dan lapangan kerja.
koperasi,
kesempatan
42
d.
Mengembangkan sosial budaya di lingkungan kecamatan yang ramah dan berhati nurani serta menjunjung tinggi sikap religius. Makna yang terkandung adalah Kecamatan Lengkong menempatkan perilaku individu, pergaulan sosial, solidaritas sosial, dan kegotongroyongan masyarakat sebagai landasan membangun Lengkong yang kondusif.
4.2. Tujuandan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lengkong Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Kecamatan Lengkong merumuskan tujuan sebagai berikut : 1.
Meningkatkan akuntabilitas kinerja;
2.
Meningkatkan
kesadaran
dan
partisipasi
seluruh
warga
masyarakat; 3.
Meningkatkan perekonomian kecamatan yang sehat, dinamis dan berpijak pada keadilan ekonomi;
4.
Meningkatkan sosial budaya di lingkungan kecamatan yang ramah dan berhati nurani dengan menjunjung tinggi sikap religius. Tabel 4.1 Tujuan
Misi Mewujudkan kinerja Aparatur pemerintahan Kecamatan Lengkong yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Mewujudkan Kecamatan Lengkong yang bersih, tertib, tertata, dan kondusif berlandaskan kesadaran dan partisipasi seluruh warga masyarakat
Tujuan Meningkatkan akuntabilitas kinerja
Meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh warga masyarakat
43
Mengembangkan perekonomian kecamatan yang sehat, dinamis, dan berpijak pada keadilan ekonomi Mengembangkan sosial budaya di lingkungan kecamatan yang ramah dan berhati nurani serta menjunjung tinggi sikap religius
Meningkatkan perekonomian kecamatan yang sehat, dinamis dan berpijak pada keadilan ekonomi Meningkatkan sosial budaya di lingkungan kecamatan yang ramah dan berhati nurani dengan menjunjung tinggi sikap religius
Tabel 4.2 Sasaran Tujuan Meningkatkan akuntabilitas kinerja Meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh warga masyarakat Meningkatkan perekonomian kecamatan yang sehat, dinamis dan berpijak pada keadilan ekonomi Meningkatkan sosial budaya di lingkungan kecamatan yang ramah dan berhati nurani dengan menjunjung tinggi sikap religius
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Meningkatnya kesadaran dan partisipasi seluruh warga masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di Kecamatan Meningkatnya perekonomian kecamatan yang sehat, dinamis dan berpijak pada keadilan ekonomi Meningkatkan sosial budaya di lingkungan kecamatan yang ramah dan berhati nurani dengan menjunjung tinggi sikap religius
44
Tabel 4.3 Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Lengkong Kota Bandung Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Meningkatnya kesadaran dan partisipasi seluruh warga masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di Kecamatan Meningkatnya perekonomian kecamatan yang sehat, dinamis dan berpijak pada keadilan ekonomi Meningkatnya sosial budaya di lingkungan kecamatan yang ramah dan berhati nurani dengan menjunjung tinggi sikap religius
Indikator Kinerja Nilai AKIP Kecamatan Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakat an Kelurahan (LKK) Tingkat perekonomian yang sehat dan dinamis
Tingkat sosial budaya yang ramah dan religius
Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Lengkong Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Lengkong Kota Bandung secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapai
dalam
kurun
waktu
5
(lima)
tahun
sesuai
dengan
kemampuan, dengan demikian Sekretariat Daerah Kota Bandung sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Lengkong Kota Bandung pada periode Tahun 2013-2018, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :
45
TABEL 4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lengkong Kota Bandung Tahun 2013-2018 TARGET KINERJA PADA TAHUN KENO.
(1)
TUJUAN
(2)
SASARAN
(3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan
INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan akuntabilitas kinerja
2
Meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh warga masyarakat
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi seluruh warga masyarakat terhadap kegiatan pembangunan di Kecamatan
Meningkatkan perekonomiankecamatan yang sehat, dinamis dan berpijak pada keadilan ekonomi
Meningkatnya perekonomian kecamatan yang sehat, dinamis dan berpijak pada keadilan ekonomi
Meningkatkan sosial budaya di lingkungan kecamatan yang ramah dan berhati nurani dengan menjunjung tinggi sikap religius
Meningkatkan sosial budaya di Tingkat sosial budaya yang lingkungan kecamatan yng ramah dan religius ramah dan berhati nurani dengan menjunjung tinggi sikap religius
4
1
2
3
4
5
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Kategori
B
B
B
A
A
NILAI
0,80
0.85
0,90
0,95
1,00
skala
-
sedang
sedang
tinggi
tinggi
Kategori
CC
CC
B
B
A
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
(4)
1.
3
SATUAN
Nilai AKIP Kecamatan Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakat an Kelurahan (LKK)
Tingkat perekonomian yang sehat dan dinamis
46
Dalam kerangka akuntabilitas kinerja pengukuran kinerja Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan dapat dilakukan dengan metoda pengukuran rata-rata tugas umum pemerintahan secara terstruktur untuk mengetahui capaian kinerja berdasarkan bidang tugas atau Kepala Seksi yang ada di Kecamatan Lengkong dan selanjutnya dapat diakumulasi untuk mengetahui capaian kinerja TUP pada tingkat KecamatanUntuk menghitung capaian kinerja Tugas Umum Pemerintahan digunakan tabel sebagai berikut : TABEL 4.5 TARGET KINERJA PADA TAHUN KEINDIKATOR KINERJA
SATUAN
(1) Bidang pemerintahan
Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan
Bidang perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup,
1
2
3
4
5
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
NILAI
0,8
0.85
0,90
0,95
1,00
0.85
0,90
0,95
1,00
0.85
0,90
0,95
1,00
0.85
0,90
0,95
1,00
0.85
0,90
0,95
1,00
0,85
0,90
0,95
1.00
NILAI
Bidang Pendidikan dan kemasyarakatan
NILAI
Bidang ketentraman dan ketertiban
NILAI
Bidang pelayanan
0,8
0,8
0,8 NILAI 0,8
Rata-rata Tugas Umum Pemerintahan 0,8
Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam PP 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan atau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang
Pembentukan Dan
Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sampai saat ini belum ada alat ukur atau instrument pengukuran yang dikembangkan secara khusus untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya,
sehingga
diperlukan
alat
ukur
/
instrument
/
tools
pengukuran kinerja TUP Kecamatan. Rincian Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan berdasarkan PP 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan, meliputi:
47
a.
mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; c.
mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e.
mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f.
membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g.
melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat Dalam kerangka akuntabilitas kinerja pengukuran kinerja Tugas Umum
Pemerintahan (TUP) Kecamatan dapat dilakukan dengan metoda pengukuran secara terstruktur untuk mengetahui capaian kinerja berdasarkan bidang tugas atau Kepala Seksi yang ada di Kecamatan Lengkong dan selanjutnya dapat diakumulasi untuk mengetahui capaian kinerja TUP pada tingkat Kecamatan. Alat ukur (Tools) yang dikembangkan untuk mengukur TUP Kecamatan berupa tabel pengukuran yang terdiri dari kolom isian dan perhitungan menggunakan format Microsoft Excel meliputi :
1.
Bidang Tugas Umum Pemerintahan / sesuai jumlah Kepala Seksi pada Kecamatan
2.
Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan
3.
Jumlah Indikator kegiatan pada setiap bidang / Kasi
4.
Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan / Kelurahan
5.
Satuan Indikator Kinerja
6.
Capaian Kinerja Tahun berkenaan
7.
Hasil perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja
48
8.
perbadingan capaian kinerja dengan nilai pembagi (jumlah indicator pada setiap TUP)
9.
Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi (= ∑ tiap bidang)
10. Penjumlahan seluruh bidang / Kasi (∑ Seluruh bidang) 11. Prosentase perbadingan ∑ nilai kinerja seluruh bidang dengan jumlah bidang tugas / seksi yang di ukur Format template yang digunakan untuk mengukur TUP Kecamatan, sebagaimana tabel berikut :
49
Tabel 4.6 : Template Pengukuran Tahunan Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan BIDANG TUGAS / SEKSI
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
NILAI PEMBAGI BIDANG
TARGET TAHUN n
SATUAN
CAPAIAN TAHUN n
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7 = 6/4
Bidang pemerintahan
Bidang perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup
1
Jumlah Kelurahan Tertib Administrasi
4
Kelurahan
2
Jumlah RW dan RT Tertib Administrasi se Kecamatan
4
RW/RT
3
% Pelayanan adm. Pertanahan ……..
4
%
4
% surat keterangan ahli waris tepat waktu
4
%
1
% hasil musrenbang yang direalisasi (melalui P2KB, PNPM, SKPD, CSR dan Reses Dewan)
12
%
2
Panjang Kerb dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara)
12
meter
3
Panjang Trotoar dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara)
12
meter
4
Panjang Drainage jalan protokol dalam kondisi baik (telah dicat dan terpelihara)
12
meter
5
Jumlah RW se Kecamatan yang terbina melalui program Bandung Green and Clean (BGC)
12
rw
6
Jumlah RW yang melakukan pengeloalan sampah berbasis masyarakat dari seluruh RW se Kecamatan
12
rw
KINERJA KEPALA SEKSI
8 = 7/3
9 = ∑ tiap bidang
50 7
Bidang Pendidikan dan kemasyarakatan
Bidang ketentraman dan ketertiban
Jumlah sungai dan anak sungai yg telah dilakukan program Kali Bersih
12
sungai/ anak sungai
8
Jumlah Rumah Kumuh yg menerima bantuan
12
rumah
9
Jumlah rumah ibadah yg menerima bantuan
12
rumah ibadah
10
Jumlah Sumur Resapan
12
sumur
11
Jumlah Lubang Resapan Biopori
12
lubang
12
Jumlah pohon pelindung / produktif yang ditanam
12
pohon
1
Jumlah LPM Aktif
9
LPM
2
Jumlah Forum RW aktif se Kecamatan
9
forum
3
% Peningkatan swadaya murni bidang social kemasyarakatan, dll
9
%
4
Jumlah lembaga keagamaan tingkat Kecamatan dan Kelurahan yg aktif
9
lembaga
5
Jumlah TP-PKK dan Pok PKK aktif se kecamatan
9
TP/Pok
6
Jumlah posyandu aktif se Kecamatan
9
pos
7
Jumlah Karang Taruna Kecamatan dan kelurahan Aktif
9
Karang Taruna
8
Fasilitasi keg Bidang seni Budaya
9
Kegiatan
9
Fasilitasi keg bidang Olah Raga dan Prestasi
9
Kegiatan
1
Penurunan jumlah kejadian gangguan ketentraman / ketertiban dalam masyarakat
12
kejadian
2
Penurunan Jumlah PKL di Zona Merah
12
%
51
Bidang pelayanan umum
5 BIDANG
3
Jumlah PKL terbina di Zona Kuning dan Hijau
12
%
4
Jumlah PKL tertata di Zona Kuning dan Hijau
12
%
5
Jumlah RW yang melakukan MOU dgn PD kebersihan dari seluruh RW se Kecamatan
12
%
6
Pelaksanaan Jumsih dalam satu tahun,
12
Kegiatan
7
Jumlah Anggota Linmas Aktif
12
anggota
8
Peningkatan swadaya murni bidang linmas
12
Rp.
9
Jumlah Siskamling aktif
12
RW
10
Jumlah Pos Kamling
12
pos
11
Jumlah Anggota Satwankar Aktif
12
anggota
12
Jumlah RW yang memiliki sarana pemadam kebakaran portable (APAR) atau tradisional
12
RW
1
% Fasilitasi Pelayanan adm. Kependudukan Tepat waktu pelayanan (sesuai SOP)
2
%
2
% Pelayanan adm. Umum lainnya Tepat waktu (Sesuai SOP)
2
% *) **)
TOTAL KINERJA 5 BIDANG Maks =
CAPAIAN
52 penjelasan Instrumen Pengukuran Kolom 1
Tugas Umum Pemerintahan dibagi menjadi 5 bidang sesuai jumlah Kepala Seksi pada Kecamatan
2
Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan
3
Jumlah Indikator kegiatan pada masing-masing bidang / Kasi merupakan nilai pembagi kinerja bidang
4
Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan / Kelurahan
5
Satuan Indikator Kinerja
6
Capaian Kinerja Tahun kegiatan
7
Pengukuran Kinerja Kegiatan
8
Pengukuran Kinerja dari keseluruhan Tugas Kepala Seksi
9
Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi
**
Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (Bobot optimal 5, masing-masing bidang bobot optimal 1)
53
Berdasarkan uraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Lengkong Kota Bandung 2014-2018 tersebut diatas dapat menunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Lengkong Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyatan Tujuan dan sasaran ditunjukan dengan target capaian kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapainnya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dalam
rangka
memenuhi
kinerja
sasaran
setiap
tahun
tersebut
diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Kecamatan Lengkong Kota Bandung.
4.4
Kondisi Yang diinginkan dan Proyeksi kedepan Dalam rangka pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien maka
dianalis
faktor-faktor
yang
dianggap
dapat
mempengaruhi
keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai – nilai yang
berkembang
dalam
organisasi
serta
situasi
dan
kondisi
lingkungannya. a. Kekuatan (strenght) Faktor – faktor kekuatan tersebut antara lain : 1. Adanya komitmen dalam organisasi Internal dan Eksternal tingkat Kecamatan. 2. Adanya Program Kerja Kecamatan. 3. Tersedianya
dukungan
berkesinambungan.
anggaran
dari
APBD
yang
54
4. Tersedianya sarana & prasarana kerja. Fasilitas ini menyangkut gedung dan ruangan kantor, peralatan kantor ( baik perangkat keras maupun perangkat lunak ). b. Kelemahan (weakness) Faktor – faktor kelemahan tersebut antara lain : 1. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal. 2. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi. 3. Sarana
&
Prasarana
kerja
yang
belum
memadai
dalam
menunjang kegiatan sehari-hari. 4. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang belum memadai. 5. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait. 6. Disiplin dan tanggung jawab pegawai masih belum sesuai dengan aturan kepegawaian. 7. Pemeliharaan sarana & prasarana belum optimal, kuantitasnya masih kurang, kualitasnya sudah menurun.
c. Peluang (Oportunity) Faktor – faktor peluang tersebut antara lain : 1. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Bandung kepada Camat. 2. Adanya dukungan dari Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat cukup tinggi. 3. Adanya pelaku ekonomi kecil, menegah, dan besar. 4. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. 5. Adanya alokasi dana bergulir dari Pemerintah. 6. Dukungan peraturan terhadap penguatan peran Kecamatan 7. Kebijakan desentralisasi kewenanganya Walikota
55
d. Ancaman (Threatness) Faktor – faktor ancaman tersebut antara lain : 1. Banyaknya jumlah penduduk berdampak pada banyaknya jumlah pengangguran. 2. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. 3. Rendahnya daya beli masyarakat. 4. Merebaknya Pedagang Kaki Lima. 5. Lemahnya sistem pemasaran hasil produksi dari masyarakat. 6. Masyarakat masih lemah dalam pemahaman aturan aturan yang ada.
Dengan
melihat
diidentifikasikan
faktor
beberapa
–
faktor
faktor kunci
SWOT diatas keberhasilan
maka yang
dapat sangat
berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lengkong Kota Bandung, adalah terdiri dari : 1. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari. 2. Adanya dukungan dana yang memadai dan berkesinambungan. 3. Adanya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah. 4. Adanya Sumber Daya Aparatur yang Memadai dan memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. 5. Terjalinnya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait dan Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan. 6. Adanya standar kerja untuk memacu peningkatan kinerja pegawai. 7. Mengembangkan
sistem
reward
dan
punishment
untuk
meningkatkan kinerja aparatur. 8. Terjalinnya kerja sama yang baik dengan lembaga formal dan non formal serat sektor swasta.
56
9. Adanya kepemimpinan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik serta mampu memberikan motifasi dan menjadi penggerak serta membuat suasana dinamis bagi bawahan.
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Kecamatan Lengkong Kota Bandung dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Lengkong Kota Bandung dalam periode 2013-2018, sebagaimana tabel berikut ini : Tabel 4.7 Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Kecamatan LengkongKota Bandung Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan
Strategi Memanfaatkan koordinasi dengan instansi pemerintah Kota untuk meningkatkan
Kebijakan Mengembangkan manajemen akuntabilitas kinerja dan keuangan organisasi
akuntabilitas kinerja dan keuangan (ST) Meningkatnya kesadaran dan
Meningkatkan pelayanan
partisipasi seluruh warga
publik untuk meningkatkan
masyarakat terhadap kegiatan
peranserta masyarakat dalam
pembangunan di Kecamatan
pembangunan (SO
Meningkatnya perekonomian
Meningkatkan perekonomian
kecamatan yang sehat,
yang sehat dan dinamis(WO)
dinamis dan berpijak pada keadilan ekonomi
Meningkatkan Peran
Meningkatnya sosial budaya di
Meningkatkan social budaya
lingkungan kecamatan yang
yang ramah dan religious (WO)
ramah dan berhati nurani dengan menjunjung tinggi sikap religius
kecamatan dan kelurahan
57
Berdasarkan
strategi
dan
kebijakan
yang
dirumuskan
Kecamatan
Lengkong Kota Bandung tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun 2013-2018, akan dikemukakan pada bab selanjutnya.
58
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1.
Program dan Kegiatan Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Lengkong pada kurun waktu 5 (lima) tahun 2014-2018 telah ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahandiuraikan sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Data/ Informasi Statistik Daerah. 2. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 3. Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 4. Fasilitasi
Peningkatan
Kualitas
Kehidupan
Kemasyarakatan
Kecamatan dan Kelurahan 5. Peningkatan
Infrastruktur
dan
Lingkungan
Hidup
Tingkat
Kecamatan dan Kelurahan 6. Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 7. Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 8. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan,
dengan mengacu kepada
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kegiatan yang akan dilaksanakan dengan indikator kinerja dari masing-masing kegiatan adalah adalah sebagai berikut : 1. Pengembangan Data/ Informasi Statistik Daerah a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
59
2. Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan a. Penyampaian prioritas usulan hasil musrenbang tingkat kecamatan; b. Rekapitulasi pendataan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lingkup kecamatan; c. Rekapitulasi pendataan peserta dan lokasi padat karya; d. Rekapitulasi Pendataan Pengangguran e. Penerbitan
Surat
Keterangan
domisili
koperasi
dalam
pendirian Koperasi; f. Rekapitulasi pendataan Koperasi, usaha Kecil dan Menengah; g. Pembinaan pra Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro; h. Fasilitasi pengajuan bantuan modal; i. Penerbitan Surat Keterangan Domisili usaha industri maupun perdagangan; j. Pembinaan terhadap KUKM yang ada di masyarakat; k. Terselenggaranya
kegiatan
P2KP/PNPM
Mandiri
tiap
kelurahan 3. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan. a. Monitoring pelaksanaan pendataan program wajib belajar; b. Fasilitasi pembentukan komite sekolah tingkat sekolah dasar yg ada di wilayahnya; c. Penerbitan rekomendasi sebagai salah satu persyaratan izin operasional pendidikan non formal dan informal (kursus dan pendidikan masyarakat); d. Mengkoordinasikan
pencegahan
penyakit
menular,
penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya; e. Mengkoordinasikan Pencegahan Gizi Buruk.
60
f.
Koordinasi pembinaan Upaya Kesehatan yang Bersumber daya
Masyarakat
(UKBM)Pengesahan
surat
keterangan
miskin;Penerbitan surat keterangan tidak mampu guna mendapat jaminan pelayanan kesehatan; g. Penetapan
Satgas
Pengarusutamaan
gender
tingkat
kecamatan; h. Penetapan Kelurahan Layak Anak; i.
Koordinasi penyelenggaraan Keluarga Berencana lingkup kecamatan Penetapan Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPKS;
j.
Penyelenggaraan pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA lingkup kecamatan;
k. Pemberian
rekomendasi
Tenaga
Kesejahteraan
Sosial
Kecamatan (TKSK); l.
Rekapitulasi pendataan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lingkup kecamatan;
m. Pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana ingkup kecamatan; n. Pemberian rekomendasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA); o. Penerbitan surat keterangan tidak mampu bagi PMKS; p. Pendataan potensi pariwisata tingkat Kecamatan; q. Pembinaan Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) tingkat Kecamatan; r.
Pendataan potensi seni dan budaya tingkat Kecamatan
s. Pembinaan organisasi kepemudaan tingkat kecamatan t.
Pembinaan
dan
pengembangan
keolahragaan
tingkat
kecamatan u. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK v. Pengawasan
pendistribusian
Beras
Miskin
kecamatan w. Rekapitulasi pendataan kelompok rawan pangan
di
wilayah
61
x. Mengkoordinasikan tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah Kecamatan dalam rangka kerukunan antar pemeluk agama
4. Fasilitasi
Peningkatan
Kualitas
Lingkungan
Hidup
dan
Infrastruktur Lingkungan Masyarakat a. Fasilitasi penataan taman di lingkungan pemukiman b. Pengusulan titik lampu penerangan jalan c. Fasilitasi kegiatan dalam upaya membangkitkan partisipasi masyarakat
dalam
gerakan
pembibitan,
penanaman,
pemeliharaan dan pengawasan lingkungan hidup (GB4LH). d. Koordinasi pengawasan penggalian jalan, trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh instansi Pengelola Utilitas (PDAM, PLN, TELKOM, dll); e. Koordinasi dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembersihan saluran drainase jalan, trotoar, berm dan median di jalan Lingkungan f.
Koordinasi pengecatan kerb trotoar dan kerb median di jalan Lingkungan;
g. Peningkatan
peranserta
masyarakat
dalam
pengelolaan
lingkungan hidup h. Pengelolaan
sampah
yang
dihasilkan
masyarakat,
penghijauan, pembuatan sumur resapan dan biopori 5. Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat a. Pengusulan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, portal dan polisi tidur di lingkungan jalan pemukiman dan jalan umum; b. soaialisasi Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.
62
c. Rekapitulasi dan pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari kelurahan; d. Koordinasi pengawasan Izin mendirikan Bangunan (IMB); e. Pengawasan dan Penertiban reklame insidentil, antara lain baligo, spanduk, poster, selebaran, pamflet dan umbul-umbul yang liar; f. Koordinasi penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL);; g. pembinaan Linmas h. Penerbitan Kartu Anggota LINMAS; i. Pembinaan Satwankar Kelurahan. j. Fasilitasi penyelenggaraan Lomba Pos Kamling; 6. Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan a. Pembuatan monografi Kecamatan; b. Koordinasi pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya c. Koordinasi, dan monitoring terhadap suksesnya kegiatan Pemilu dan pemilihan kepala Daerah; d. Koordinasi ORMAS dan ORPOL dalam rangka pendidikan Politik kepada Masyarakat; e. Rekapitulasi Pendataan Keberadaan Parpol, ORMAS, LSM, dan LSM Nirlaba lainnya di tingkat Kecamatan; f.
Menerbitkan surat keterangan domisili Parpol, ORMAS, LSM, dan LSM Nirlaba lainnya pada wilayah Kecamatan;
g. Penyampaian Database untuk penyusunan LPPD Kota; h. Fasilitasi hubungan kerjasama antar kelurahan dalam wilayah kerja
63
i.
Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya;
j.
Koordinasi Forum Musyawarah Pimpinan Kecamatan;
k. Pembinaan terhadap RT dan RW. 7. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan a. Penandatangan
formulir
biodata
penduduk
WNI
di
Kecamatan; b. Penandatangan formulir perubahan biodata penduduk WNI di Kecamatan; c. Penandatangan formulir permohonan Kartu Keluarga di Kecamatan; d. Penandatanganan formulir permohonan KTP; e. Pemarafan setiap penerbitan KTP oleh instansi pelaksana f.
Pengelolaan dan perekaman data pelayanan administrasi kependudukan
g. Koordinasi Pembinaan RT/RW dalam tertib administrasi kependudukan h. Koordinasi kelompok informasi masyarakat (KIM); i.
Koordinasi pelayanan pengaduan masyarakat
j.
Penerbitan surat keterangan ahli waris.
5.2.Pendanaan Indikatif Berdasarkan pagu indikatif yang dikeluarkan Bappeda Kota Bandung, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Lengkong mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Kota Bandung, adalah sebagai berikut :
64
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Lengkong Kota Bandung 2014-2018 Target kinerja Program Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
1
2
Meningkatka n kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan
Meningkatny a kinerja penyelenggar aan tugas umum pemerintaha n
Meningkatnya kinerja penyelenggaraa n tugas umum pemerintahan
Indikator Sasaran
3
Indeks pelayanan / Indeks kepuasan masyarakat
Capaian kinerja tugas umum pemerintaha n
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD
Lok asi
Targe t
Rp
Targe t
Rp
Targe t
Rp
Targe t
Rp
Targe t
Rp
Targe t
Rp
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Kec . Bat un un gga l
Kec . Bat un un gga l
4
5
6
1.20.1.2 0.26.30. 07
Program peninglat an peran Kecamata n dan Kelurahan
Tersedianya dana untuk kegiatan sosialisasi masalah kependudukan
B
B
102.6 75.00 0
B
121.230 .000
B
133.353 .000
A
146.688.3 00
A
161.357 .130
A
665.303.4 30
Program peninglat an peran Kecamata n dan Kelurahan
Tersediannya dokumen kependudukan dan sosialisasi tertib administrasi kepada 549 RT dan 83 RW, dan Terlaksananya program bantuan RW
N/A
0.80
1.420 .009. 600
0.85
1.420.0 09.600
0.90
1.562.0 10.560
0.95
1.718.211. 616
1
1.890.0 32.777, 60
1
8.010.274. 153,60
1.20.1.2 0.26.30. 05
7
Tahun 1
Uni t Ker ja SK PD Pe ngg un g jaw ab
65
1.20.1.2 0.26.30. 04
1.20.1.2 0.26.30. 03
1.20.1.2 0.26.30. 02
Program peninglat an peran Kecamata n dan Kelurahan
Tersedianya dana untuk kegiatan penertiban PKL, Pembinaan Linmas dan Kegiatan Sosialisai Perda K3
100%
374.5 00.00 0
100%
24.500. 000
100%
110.000 .000
100%
121.000.0 00
100%
133.100 .000
100%
763.100.0 00
Program peninglat an peran Kecamata n dan Kelurahan
Tersedianya dana untuk penyelenggaraa n musrenbang, dana untuk penataan infrastruktur di kecamatan dan kelurahan dan untuk kegiatan pembersihan gorong-gorong
100%
630.0 25.00 0
100%
486.504 .392
100%
535.154 .312
100%
588.669.7 43,20
100%
647.536 .717,52
100%
2.887.890. 164,72
Program peninglat an peran Kecamata n dan Kelurahan
Tersedianya dana untuk kegiatan peningkatan keterampilan generasi muda, kegiatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan kegiatan dalam rangka meningkatkan wawasan SDM,
100%
895.2 50.00 0
100%
895.250 .000
100%
984.775 .000
100%
1.083.252. 500
100%
1.191.5 77.750
100%
5.050.105. 250
66
Meningkatny a partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembanguna n fisik dan non fisik kecamatan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik dan non fisik kecamatan
1.20.1.2 0.26.30. 01
Tingkat pelaksanaan inovasi Lembaga Kemasyaraka tan Kelurahan (LKK)
Nilai AKIP Kecamatan
Meningkatny a akuntabilitas kinerja
Meningkatnya akuntabiltas kinerja kecamatan
Ditindaklanju tinya seluruh temuan BPK dan Inspektorat Tertib administrasi barang/ asset di Kecamatan
1.20.1.2 0.26.06. 01
Program peninglat an peran Kecamata n dan Kelurahan
Tersedianya dana untuk kegiatan pemutahiran data perekonomian, kegiatan sosialisasi peraturan perundangundangan perekonomian
Program Inovasi pembangu nan dan pemberda yaan kewilayah an
Tingkat pelaksanaan inovasi pemberdayaan dan pembangunan kewilayahan
N/A
-
sedan g
sedan g
tinggi
tinggi
tinggi
Penilaian LAKIP SKPD oleh inspektorat atau KEMENPAN
CC
CC
CC
B
B
A
A
N/A
100%
N/A
100%
Program peningkat an pengemb angan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
PROGRA M PELAYA NAN
100%
65.05 0.000
15.95 0.000
100%
100%
65.050. 000
25.950. 000
100%
100%
71.555. 000
28.545. 000
100%
100%
78.710.50 0
31.399.50 0
100%
100%
86.581. 550
34.539. 450
100%
100%
366.947.0 50
136.383.9 50
Tingkat kewajaran Laporan SKPD
Cakupan pelayanan administrasi
100%
100%
983.4 55.40 0
100%
100%
972.506 .893
100%
100%
1.069.7 57.582
100%
100%
1.176.733. 340
100%
100%
1.294.4 06.674, 22
100%
5.496.859. 889,42
67 ADMINI STRASI PERKAN TORAN Kegiatan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik
perkantoran
Tersedianya dana untuk jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kegiatan Penyediaa n Jasa Pemelihar aan dan Perizinan Kendaraa n Dinas / Operasion al
Tersedianya dana untuk perpanjangan STNK
Kegiatan Penyediaa n Jasa Kebersiha n Kantor
Tersedianya dana untuk retribusi kebersihan
Kegiatan Penyediaa n Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya dana untuk perawatan peralatan kantor
Kegiatan Penyediaa n Alat Tulis
Terpenuhinya biaya untuk kebutuhan ATK
100%
88.44 0.000
100%
88.440. 000
100%
97.284. 000
100%
107.012.4 00
100%
117.713 .640
100%
498.890.9 00
100%
7.600 .000
100%
7.600.0 00
100%
8.360.0 00
100%
9.196.000
100%
10.115. 600
100%
42.871.60 0
100%
79.80 0.000
100%
79.800. 000
100%
87.780. 000
100%
96.558.00 0
100%
106.213 .800
100%
450.151.8 00
100%
100%
100%
87.69 5.000
100%
100%
87.695. 000
100%
100%
96.464. 500
100%
100%
106.110.9 50
100%
100%
116.722 .045
100%
494687.49 5
68 Kantor
Kantor
Kegiatan Penyediaa n Barang Cetakan dan Penggand aan
Tersedianya dana untuk barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan Penyediaa n Kompone n Instalasi Listrik /Peneran gan Bangunan Kantor
Tersedianya dana untuk pembelian komponen intalasi listrik keperluan kantor
Kegiatan Penyediaa n Peralatan dan Perlengka pan Kantor
Tersedianya dana untuk pembelian sarana dan prasarana kantor
Kegiatan Penyediaa n Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaa n Bahan Bacaan
Terpenuhinya kebutuhan dana untuk pembelian peralatan rumah tangga kantor
Tersedianya dana untuk pembelian
100%
90.10 0.000
100%
90.100. 000
100%
99.110. 000
100%
109.021.0 00
100%
119.923 .100
100%
508.254.1 00
100%
22.85 0.000
100%
22.850. 000
100%
25.135. 000
100%
27.648.50 0
100%
30.413. 350
100%
128.896.8 50
100%
81.13 5.000
100%
81.135. 000
100%
89.248. 500
100%
98.173.35 0
100%
107.990 .685
100%
457.682.5 35
100%
40.15 0.000
100%
40.150. 000
100%
44.165. 000
100%
48.581.50 0
100%
53.439. 650
100%
226.486.1 50
100%
33.00 0.000
100%
33.000. 000
100%
36.300. 000
100%
39.930.00 0
100%
43.923. 000
100%
186.153.0 00
69 dan Perundan gundangan
Kegiatan Penyediaa n Makanan dan Minuman
Kegiatan RapatRapat Koordinas i dan Konsultasi Ke Luar Daerah PROGRA M PENING KATAN SARANA DAN PRASAR ANA APARAT UR Kegiatan Pengadaa n Kendaraa n Dinas / Operasion al
bahan bacaan
Terpenuhinya dana untuk kebutuhan jamuan tamu/rapat beserta makanan pegawai
Tersedianya dana untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya kendaraan roda-3 dan roda-4
100%
152.6 20.00 0
100%
141.671 .493
100%
155.838 .642
100%
171.422.5 06,20
100%
188.564 .756,82
100%
810.117.3 98,02
100%
220.5 50.00 0
100%
220.550 .000
100%
242.605 .000
100%
266.865.5 00
100%
239.552 .050
100%
1.244.122. 550
100%
1.792 .190. 000
100%
1.907.8 29.606
100%
2.098.6 12.567
100%
2.308.473. 823
100%
2.539.3 21.206
100%
10.646427 .202,77
100%
71.60 0.000
100%
71.600. 000
100%
78.760. 000
100%
86.636.00 0
100%
95.299. 600
100%
403.895.6 00
70 Kegiatan Pengadaa n Perlengka pan Gedung Kantor
Tersedianya Kelengkapan gedung kantor
Kegiatan Pengadaa n Meubeulai r
Tersedianya sarana dan prasarana kerja karyawan
Pemelihar aan rutin/berk ala gedung kantor
100%
5.935 .000
100%
5.935.0 00
100%
6.528.5 00
100%
7.181.350
100%
7.899.4 85
100%
33.479.33 5
100%
9.450 .000
100%
249.450 .000
100%
274.395 .000
100%
301.834.5 00
100%
332.017 .950
100%
1.207.147. 450
100%
175.3 70.00 0
100%
175.370 .000
100%
192.907 .000
100%
212.197.7 00
100%
233.417 .470
100%
989.262.1 70
100%
379.4 35.00 0
100%
376.035 .000
100%
413.638 .500
100%
455.002.3 50
100%
500.502 .585
100%
2.124.613. 435
Terpeliharanya gedung kantor
Kegiatan Pengadaa n Perlengka pan Peralatan Aparatur
Tersedianya perlengkapan aparatur
Kegiatan Pemelihar aan Rutin/ Berkala Kendaraa n Dinas/ Operasion al
Tersedianya biaya pemeliharaan mobil dan motor
100%
473.2 00.00 0
100%
598.439 .606
100%
658.283 .566
100%
724.111.9 22
100%
796.523 .114,86
100%
3.250.558. 209,46
Kegiatan Rehabilita si Sedang/B
Tersedianya ruangan kantor yang
100%
606.2 00.00 0
100%
400.000 .000
100%
440.000 .000
100%
484.000.0 00
100%
532.400 .000
100%
2.462.600. 000
71 erat Gedung Kantor PROGRA M PENING KATAN DISIPLI N APARAT UR
representative
Persentase pelanggaran disiplin pegawai
100%
110.7 50.00 0
100%
114.730 .000
100%
176.203 .000
100%
193.823.3 00
100%
213.205 .630
100%
808.711.9 30
100%
42.25 0.000
100%
46.230. 000
100%
50.853. 000
100%
55.938.30 0
100%
61.532. 130
100%
256.803.4 30
100%
50.000. 000
100%
100%
50.000.00 0
Kegiatan Pengadaa n Pakaian Dinas Beserta Perlengka pannya
Tersedianya pakaian dinas harian
Kegiatan Pengadaa n Pakaian KORPRI
Tersedianya pakaian KORPRI
Kegiatan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu
Tersedianya pakaian adat daerah dan Pakaian Olahraga
100%
68.50 0.000
100%
68.500. 000
100%
75.350. 000
100%
82.885.00 0
100%
91.173. 500
100%
256.803.4 30
PROGRA M PENING KATAN KAPASIT AS SUMBER DAYA APARAT UR
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
100%
238.3 00.00 0
100%
118.931 .509
100%
170.824 .659
100%
187.907.1 24,90
100%
206.697 .837,39
100%
922.661.1 30.29
100%
100%
100%
72 Pendidika n dan pelatihan formal
100%
2.500 .000
100%
18.931. 509
100%
20.824. 659
100%
22.907.12 4,90
100%
25.197. 837,39
100%
90.361.13 0.29
Pembinaa n Kinerja Aparatur
Tersedianya dana untuk pembinaan kinerja bagi aparatur di kecamatan
100%
235.8 00.00 0
100%
100.000 .000
100%
150.000 .000
100%
165.000.0 00
100%
181.500 .000
100%
832.300.0 00
Program optimali sasi pemanfa atan teknolog i informas i
Jumlah Aplikasi Teknologi Informasi
100%
142.1 00.00 0
100%
100%
100%
100%
100%
142.100.0 00
100%
142.1 00.00 0
100%
100%
100%
100%
100%
142.100.0 00
Penyusun an sistem informasi terhadap layanan publik
JUMLAH
Meningkatnya kemampuan aparatur
Tersedianya aplikasi informasi layanan publik
73
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Dalam rangka
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka
Kecamatan Lengkong Kota Bandung menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah. Indikator kinerja RPJMD yang diacu oleh Renstra Kecamatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, sebagai berikut : 1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Peran serta swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat 3. Rata-rata Tingkat pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) 4. Nilai evaluasi AKIP Kota 5. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Indikator
Kinerja
Kecamatan
Lengkong
Kota
Bandung
yang
mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Lengkong untuk mewujudkannya
sekaligus
menjadi
Indikator
Kecamatan Lengkong Kota Bandung yaitu :
Kinerja
Utama
(IKU)
74
1. IKM SKPD/Unit Kerja (Indeks / IKM / mutu Layanan SKPD / Unit Kerja; 2. Swadaya murni masyarakat dalam kegiatan pembangunan 3. Tingkat pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan
Kelurahan
(LKK) 4. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Lengkong Kota Bandung; 5. Ditindaklanjutinya seluruh temuan BPK dan inspektorat 6. Tertib administrasi barang/ asset daerah di Kecamatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lengkong Kota Bandung dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 6.1 Indikator kinerja Kecamatan Lengkong Kota Bandung INDIKATOR RPJMD YANG DI ACU (1) 1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Tingkat pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakat an Kelurahan (LKK) 3. Nilai evaluasi AKIP Kota
4. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah
INDIKATOR KINERJA RENSTRA SATUAN KECAMATAN
(2) 1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Rata-rata tingkat pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)
3. Nilai AKIP Kecamatan
4. Ditindaklanjutinya seluruh temuan BPK dan Inspektorat
5. Tertib administrasi barang/ asset daerah di Kecamatan
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE1
2
3
4
5
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Kategori
B
B
B
A
A
Skala
-
Kategori
CC
CC
B
B
A
%
100
100
100
100
100
%
100
100
100
100
100
sedang
sedang
tinggi
tinggi
75
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lengkong Tahun 2014-2018 merupakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun, yang pelaksanaannya dijabarkan dalam Rencana Kerja Kecamatan setiap tahun. Pada akhir tahun ke 5 (lima) diharapkan dapat terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan dan kelurahan dibidang pemerintahan, perekonomian, kemasyarakatan, pembangunan, infrastruktur, lingkungan hidup dan trantib. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lengkong mengacu kepada RPJMD Kota Bandung yaitu membantu "MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA" Diharapkan dengan Rencana Strategis ini dapat tersusun dokumen perencanaan Kecamatan Lengkong yang menyeluruh dan berkesinambungan yang dihasilkan dari proses penyusunan perencanaan yang transparan dan partisipatif.
Bandung, Juli 2013 CAMAT LENGKONG,
Dra. LUSI SUSILAYANI, M.Si Pembina NIP. 19641210 198303 2 009
76
