BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Sekretariat Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra Setda dapat dicapai. Skenario dan asumsi pencapaian indicator kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2012-2017 mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 20122017, dengan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2017, Tata kelola Pemerintahan yang baik merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD. Hal ini sejalan dengan misi kelima dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 yaitu Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, Tujuan misi kelima tersebut Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan Sasarannya adalah : 1. Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi;

62 Renstra Setda Provinsi Banten 2012 - 2017

2. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi; 3. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat; 4. Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan; 5. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum di daerah; 6. Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan; Adapun Indikator kinerja Sekretariat Daerah yang ingin dicapai dengan mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017 tersebut adalah sebagai berikut : Urusan Wajib Yang Ditangani: 1) Perencanaan Pembangunan, melalui Program : a. Pengendalian Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang ingin dicapai adalah Rasio Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan APBD. b. Kerjasama Pembangunan Daerah, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai adalah Koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar daerah dan luar negeri. 2) Kependudukan dan Catatan Sipil, melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai adalah Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan. 3) Sosial, melalui Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai adalah : 1. Cakupan kegiatan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan; 2. Cakupan kelembagaan kelompok/badan/lembaga/ organisasi keagamaan yang terfasilitasi. 4) Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, melalui program :


a. Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, indikator kinerja yang ingin dicapai adalah : 1. Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum; 2. Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan; 3. Jumlah

Dokumen

Pedoman

Pelaksanaan

Pembangunan

dan

Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa; 4. Rasio Kegiatan Fasilitasi LPSE Provinsi Banten; 5. Koordinasi Pengendaliaan Inflasi Daerah; 6. Pengembangan dan Peningkatan Lembaga Keuangan Daerah; 7. Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah; 8. Pengembangan Pelayanan Publikasi, Kerjasama Jaringan Media dan Informasi; 9. Peningkatan Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Dokumentasi; 10. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat; b. Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai adalah : 1. Rasio fasilitasi pengelolaan perlengkapan dan aset daerah; 2. Jumlah Kekayaan Daerah (Rp). c. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah, indikator kinerja yang ingin dicapai adalah : Rasio dokumen penataan organisasi perangkat daerah, penataan kelembagaan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah, penataan Ketatalaksanaan, penyusunan analisa jabatan dan

analisis beban kerja perangkat daerah serta pembinaan kualitas

pelayanan publik. d. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, indikator kinerja yang ingin dicapai adalah : 1. Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan;


2. Rasio

ketersediaan dokumen penatausahaan, Pengendalian dan

Evaluasi pelaporan keuangan. e. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, indikator kinerja yang ingin dicapai adalah : 1. Rasio penyediaan barang dan

jasa administrasi perkantoran serta

pelayanan tata usaha dan kerumah tanggaan; 2. Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah; 3. Rasio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur; 4. Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian; f. Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM, indikator kinerja yang ingin dicapai adalah : 1. Rasio ketersediaan dokumen produk hukum; 2. Cakupan kegiatan peningkatan kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). 5) Statistik, melalui Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai adalah Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (unit).







BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Recommend Documents