75
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN SKPD Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas. Inilah wujud keterkaitan antara Renstra SKPD dan RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas. Bab ini memastikan bahwa seluruh sasaran RPJM Kabupaten Kepulauan Anambas hendak diwujudkan oleh seluruh SKPD yang ada sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
No
Kondisi kinerja awal periode Indikator Kinerja RPJMD Tahun 0
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
6.1 Mekanisme Perencanaan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan peraturan pemerintah tentang tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011-2015
76
Rencana Pembangunan dibagi ke dalam tiga periodesasi : (1). Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) :
(2). Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ; (3). Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam rangka mengoptimalkan peran masyarakat, maka salah satu tahapan dalam proses perencanaan adalah musyawarah perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat. RPJP memuat Visi, Misi, dan arah pembangunan untuk periode 20 tahun.
RPJP lebih bersifat visioner, dan hanya memuat hal-hal yang
mendasar, sehingga cukup memberi keleluasaan dalam penyusunan Rencana Pembangaunan Jangka Menengah dan Tahunan. RPJM Daerah adalah Rencana Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Perioritas Kepala Daerah. Dengan demikian tahap awal dari penyusunan RPJM Daerah adalah penjabaran Visi, Misi dan Program Perioritas ke dalam rancanan awal. Rancangan Awal ini dijadikan sebagai pedoman dari semua SKPD dalam menyusun Rencana Strategis. RPJM Daerah disusun dengan menggunakan Renstra SKPD dan menjadi bahan Musrenbang Jangka Menengah.
Rancangan Akhir disusun dengan
mengakomodasi hasil dari Musrenbang kemudian ditetapkan menjadi RPJM Daerah. Perkembangan Perencanaan Partisipatif bermula dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait (stakeholder) dengan prakarsa tersebut.
Komitmen semua
pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan program dan kegiatan. Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
dalam
penyusunan
perencanaan akan dilaksanakan melalui siklus dan mekanisme sesuai denga ketentuan yang ditetapkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Terkait dengan pembangunan komunikasi dan informatika, ke depan akan dilaksanakan melalui penyelenggaraan
RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011-2015
77
Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA) Kabupaten Kepulauan Anambas. MUSRENBANGDA dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh SKPD Kabupaten Kepulauan Anambas. Tujuan dari diselenggarakannya MUSRENBANGDA tersebut adalah untuk : 1) menciptakan persamaan persepsi dalam pola pembangunan daerah ; 2) menciptakan sinergi dan integrasi program dankegiatanpembangunankomunikasidaninformatika, sehingga seluruh aktifitas pembangunan komunikasi dan informatika merupakan kekuatan yang mampu mewujudkan pencapaian komunikasi dan informatika daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ; 3) mewujudkan jaringan komunikasi dan Informatika yang mampu menjaga eksistensi Kabupaten Kepulauan Anambas, bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; 4) menjaring masukan dan pemikiran serta komitmen semua pihak dalam mendukung dan melaksanakan pembangunan komunikasi dan informatika untuk mewujudkan Masyarakat Kepulauan Anambas yang Informatif dan Sejahtera melalui penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Berasal dari konsep dan pemikiran yang dihasilkan dari MUSRENBANGDA, disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan komunikasi dan informatika daerah tahunan dan lima tahunan. Dengan pola perencanaan demikian, maka perencanaan pembangunan komunikasi dan informatika daerah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika secara subtansi telah diperkuat dengan konsep pembangunan
komunikasi
dan
informatika
yang dilakukan
oleh
masyarakat dan para pemangku kepentingan (stakeholders).
6.2 Pemantauan dan Pengendalian Pemantauan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu : 1) penyusunan rencana; 2) penetapan rencana; 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana. Kegiatan
perencanaan,
pelaksanaan,
pengendalian
dan
evaluasi
RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011-2015
78
pelaksanaan rencana merupakan bagian-bagian dari fungsi manajemen, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keempatnya saling melengkapi dan masing-masing member umpan balik serta masukan kepada yang lainnya. Perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan. Setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik. Sejalan dengan itu, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan program pembangunan perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Pemantauan dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindak lanjut pemantauan dan pengendalian merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional yang ditempuh berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan dan pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan rencana yang telah ditetapkan, antara lain :melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan, ataupun klarifikasi atas ketidak-jelasan pelaksanaan rencana. Dalam kontek sini, Dinas Komunikasi dan Informatika melengkapi aktifitas pemantauan melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan program (WASGRAM) secara terpadu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.
Kegiatan pemantauan dan pengendalian dilakukan melalui metode yang sistematis, meliputi :
RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011-2015
79
1) Evaluasi, dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan rencana pembangunan pada masa yang akan datang. Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu : (1) evaluasi pada tahap perencanaan
(ex-ante),
yaitu
evaluasi
dilakukan
sebelum
ditetapkannya rencana pembangunan, dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan
cara
mencapai
tujuan
yang
telah
dirumuskan
sebelumnya; (2) evaluasi pada tahap pelaksanaan (on-going), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelakanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya; (3) evaluasi pada pasca pelaksanaan (ex-post), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektifitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan dari suatu program).
2) Laporan, merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting didalam proses pelaksanaan program dan kegiatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat dana kurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relavan. Di dalam pelaksanaannya kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang, berkala maksudnya ialah bahwa laporan dilakukan setiap 3 bulan (triwulan), dan 6 bulan (semester) atau tahunan. Sedangkan berjenjang maksudnya ialah, bahwa laporan dilaksanakan
RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011-2015
80
dari satu unit kerja paling bawah dalam organisasi sampai kepada pucuk pimpinan organisasi. Selain itu laporan juga harus dilakukan kepada masyarakat, baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan agar setiap unit organisasi menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas melalui media cetak/elektronik, sedangkan laporan secara pasif dimaksudkan agar setiap organisasi perlu mengembangkan media penyebarluasan informasi melalui situs informasi, sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. Untuk mendapatkan hasil yang dapat memberikan informasi secara maksimal diperlukan bentuk format pelaporan yang memadai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan perlu dipantau secara periodic melalui mekanisme pelaporan, agar target yang telah ditetapkan dalam rencana dapat dicapai. Terkait dengan pelaksanaan laporan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan system pelaporan melalui format laporan bulanan, triwulan, tahunan dan LAKIP, dilengkapi dengan sistem pengendalian melalui rapat monitoring dan evaluasi secara periodik dan bertahap. Hasil pemantauan ini dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk keperluan pengendalian apabila terjadi penyimpangan dari target yang telah ditetapkan. Evaluasi dan pengendalian ini dilakukan dalam bentuk rapat kerja yang diikuti oleh semua penanggungjawab kegiatan. Tidak
kalah
Komunikasi
pentingnya
dan
dari
Informatika
keseluruhan
adalah
aktifitas
terlaksananya
Dinas
kegiatan
pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika secara efektif dan akuntabel.
Efektif
mengandung
makna
bahwa
hasil-hasil
pembangunan tersebut mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan akuntabel merujuk pada upaya mencapai sasaran tersebut dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam pengelolaan anggaran pemerintah untuk bidang komunikasi dan
RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011-2015
81
informatika. Terkai dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan komitmen untuk dalam hal pengelolaan keuangan Negara memperoleh opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari BPK-RI. Upaya kearah tersebut akan memperoleh dukungan sepenuhnya dari kegiatan bimtek Penyusunan Laporan Keuangan dan review atas laporan keuangan seluruh bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika oleh Inspektorat Daerah. Upaya mencapai akuntabilitas yang tinggi akan banyak bergantung pada tingkat propesionalisme dan integritas moral dari aparatur pelaksananya. Sehubungan dengan itu, maka sesuai dengan rumusan misi yang ke-1 dari Dinas Komunikasi dan Informatika (yaitu “Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur bidang komunikasi dan informatika“). Inspektorat Daerah juga diharapkan memberikan dukungan sepenuhnya dalam hal pembinaan karakter dan budaya kerja pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Anambas.
RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011-2015
