BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Misi Kota Bogor Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Misi tahap I dalam RPJMD Kota Bogor 2015-2019 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi Tahap I tersebut. Adapun Misi tersebut terdiri dari : 1.
Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi;
2. Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur; 3. Menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan; 4. Menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorentasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif; 5. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan; 6. Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kota Bogor dengan Dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut sebagai acuan, artinya indicator kinerja Bappeda Kota Bogor harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang tercantum dalam target kinerja RPJMD.
Berdasarkan urusan dan kewenangan dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Bogor, Bappeda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangannya sebagai berikut :
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No
SASARAN
1
Meningkatnya partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan
2
Tersedianya baseline data yang kuat, akurat dan mutakhir
INDIKATOR SASARAN - Tingkat partisipasi Musrenbang Kelurahan (%) - Tingkat partisipasi Musrenbang Kecamatan (%) - Tingkat partisipasi Musrenbang Kota (%)
CAPAIAN KINERJA SASARAN AWAL AKHIR 50 70
80
90
90
95
Tingkat integrasi database mencakup data capaian SPM, IKU/IKK, Indikator Kinerja Daerah RPJM, Indikator Sasaran RPJM (%)
Tidak Tersedia
Tersedia
Jumlah OPD yang menerapkan sistem kearsipan berbasis TI
Tidak Tersedia
Tersedia
STRATEGI
PROGRAM
BIDANG URUSAN
OPD PJ
Mengembangkan sistem perencanaan dan monev pembangunan yang meningkatkan kepedulian dan partisipasi publik terutama dalam proses pembangunan formal strategis.
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Baseline data ini harus diperankan sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan (decision supporting system) sehingga harus dapat menyajikan berbagai indikator pembangunan seperti
Pengembangan Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan Data/Informasi
Statistik
Badan Perencanaan
pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme untuk mengoptimalkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai bagian dari baseline data dan decision supporting system. 3
4
Meningkatnya kegiatan perekonomian dan aksesibilitas masyarakat terhadap lapangan pekerjaan yang produktif
Jumlah IKM yang produktif
700
1075
0
1
Mengembangan sistem ketenagakerjaan terpadu melalui pengembangan keterampilan dan mental wirausaha serta sistem informasi kerja yang uptodate dan iklim bekerja
/Statistik Daerah
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersusunnya kebijakan penataan ruang yang berwawasan lingkungan
Peninjauan ulang RTRW Kota Bogor 2011-2031 (dokumen)
Meningkatnya implementasi rencana tata ruang dan kendali terhadap pemanfaatan ruang
- Frekuensi pembinaan kepada masyarakat (per tahun) - Jumlah regulasi penataan ruang (perda/perwali) - Persentase tindak lanjut atas pengaduan pelanggaran tata ruang (%) - Tingkat konsistensi pemanfaatan ruang
5
Mengimplementasi kan penataan ruang secara tegas dengan mengembalikan kenyaman Kota Bogor melalui peran serta masyarakat dalam pengendalian. 1
6 Meningkatnya luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota
Persentase luas Ruang Terbuka Hijau Kota dalam kondisi terpelihara (%)
Perencanaan Tata Ruang
Penataan Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
Penataan Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penataan Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11
10
20
100
100 Pemanfaatan Ruang
0
90
100
100 Membebaskan sempadan sungai atau sumber air lainnya dan memanfaatan aset yang belum dioptimalkan serta mengoptimalisasik an fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) eksisting.
Pemanfaatan Ruang
7
2
7
Tertatanya Pedagang Kaki Lima serta pasar tradisional
Jumlah pasar tradisional yang ditata
Menciptakan ruang ekonomi yang memfasilitasi ekonomi tradisional dan pentaan Pedagang Kaki Lima.
Perencanaan Tata Ruang
Penataan Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS)
Berkondisi Baik (km)
Memperlakukan dua sungai utama yang melalui Kota Bogor yaitu Ciliwung dan Cisadane sebagai ecoregion sehingga pengelolaannya harus dilaksanakan secara lintas daerah
Perencanaan Sosial Budaya
Perencanaan Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan
Jumlah sosialisasi lingkungan hidup (tema)
Mewujudkan kota yang lebih ramah lingkungan dengan menekankan pada perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat melalui pendidikan formal dan pembinaan secara kontinyu.
Perencanaan Sosial Budaya
Perencanaan Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Terwujudnya sistem angkutan umum kota yang nyaman dan ramah lingkungan
- Jumlah angkutan umum berbahan bakar alternatif
Mewujudkan sistem pergerakan yang efisien dan ramah lingkungan
- Perencanaan Pembanguna n Sarana Prasarana
Perencanaan Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8
9
1
3
10
4
72
- Jumlah Prasarana & Sarana Perhubungan Terbangun & Terpelihara - Operasional Jumlah Koridor BTS Trans Pakuan (koridor)
11 Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3
7
10
100
Persentase ketersediaan sarpras terhadap kebutuhan
12
0 Meningkatnya pengelolaan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim
- Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi - Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum
Mewujudkan masyarakat dan pemerintah yang siap-tanggap dalam menghadapi bencana di beberapa daerah prioritas.
Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
Perencanaan Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5
Jumlah kampung iklim
13
10 Meningkatnya Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
yang berdasarkan pada sistem angkutan massal yang memadai.
Jumlah Bank Sampah (lokasi)
85 Mereduksi jumlah sampah yang diangkut melalui upaya 3R (Reuse Reduce Recycle) yang didasarkan pada penerapan teknologi dan perubahan
Perencanaan Sarana Prasarana Kota
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
kesadaran dan perilaku masyarakat khususnya di tingkat rumah tangga, RT, RW dan kelurahan. 14
68 Terpeliharanya kelestarian warisan budaya
Jumlah kegiatan pengadaan sarana prasarana kesenian budaya
15
10 Dijadikannya Bogor sebagai Pusat Pengetahuan dan Penelitian bidang pertanian dan botani
2,5 Indeks kepuasan masyarakat pada seluruh OPD yang
Memperkuat upaya pelestarian warisan budaya melalui pembuatan regulasi, kemitraan antarpihak, dan sarpras pendukung khususnya di kawasan cagar budaya.
Perencanaan Tata Ruang
Penataan Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Mitigasi dan Perubahan Iklim
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Mengaktifkan kembali potensi penelitian dan peningkatan pengetahuan pertanian dan botani Kota Bogor melalui kerjasama dalam negeri dan luar negeri.
Kerjasama Pembangunan
Perencanaan Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Memperkuat relasi pemerintah dan masyarakat melalui perbaikan kualitas pelayanan publik dan penyediaan
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Seluruh Urusan
Seluruh OPD
15
Jumlah kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga penelitian dalam dan luar negeri
16 Meningkatnya kualitas pelayanan
145
3,25
informasi publik secara lebih mudah dan terbuka. 17
8 Terbangunnya kesepahaman bersama antar daerah mengenai isu-isu lintas wilayah dalam bidang ekonomi dan pengembangan wilayah, pelayanan publik, serta lingkungan hidup
Jumlah bidang kesepakatan bersama antar daerah (bidang)
18
100 Tersusunnya perundangan daerah yang sinkron dan sinergis
Perundangan daerah yang penyusunan/perubaha nnya dikonsultasikan dengan seluruh pemangku kepentingan (%)
19 Harmonisnya perundangan daerah
15
Perundangan daerah yang harmonis (%)
Memperkuat kerjasama antardaerah dalam pembangunan dalam bidangbidang prioritas. Selain itu, kerja sama ini juga dilakukan dalam rangka menguatkan posisi Kota Bogor dalam konstelasi Jabodetabekpunjur
Kerja Sama Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Menyusun peraturan perundangan yang tidak tumpang tindih melalui harmonisasi perundangan daerah.
Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang
Penataan Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perundangan daerah
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Penataan Ruang
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
100
100
100
100
100