RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA-SKPD)
2010-2015
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015
RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010-2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara
Pusat
dan
Pemerintahan
Daerah
maka
daerah
mempunyai
kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah.
Akuntabilitas
merupakan
perwujudan
kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan -1-
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai salah satu instansi pemerintah daerah
sesuai
dengan
bidang
tugasnya
membantu
Kepala
Daerah
dalam
penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global. Rencana strategis yang disusun oleh Bappeda merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada.
Rencana ini merupakan
suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana
strategis
disusun
untuk
jangka
waktu
lima
tahun,
dan
diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 16. Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas, maka Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Musi Rawas perlu direvisi sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. -2-
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015
Gambar 1.1
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Pedoman
RPJM-Nasional
RPJP-Nasional
(5 Tahun)
(20 Tahun) Acuan
Memperhatikan
Acuan
RPJP-Daerah Propinsi (20 Tahun)
RPJM- Daerah Propinsi/ Renstrada-Propinsi dan Standar Pelayanan Minimal
Acuan RPJP-Daerah Kab/Kota (20 Tahun)
Memperhatikan Pedoman
Input
RPJM-Daerah Kab/Kota (5 Tahun)
Penjabaran
Pedoman
Pedoman
RKPD Kab/Kota
Rancangan Renstra-SKPD
Renstra-SKPD
(1 Tahun)
(5 Tahun) Acuan Acuan
Input
RKP Acuan
Pedoman
Renja-SKPD (1 Tahun) Pedoman RAPBD Kab/Kota
-3-
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015
1.2
Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Pembangunan Daerah adalah :
Rencana
Strategis
Badan
Perencanaan
1. Landasan Idiil : Pancasila 2. Landasan Konstitusional : UUD 1945 3. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah -4-
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 16. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 – 2010 18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 19. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas 20. Perda Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor
Tahun 2011
tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 – 2015 1.3
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas adalah : 1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya 2. Untuk
menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan,
sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2010 - 2015 dapat tercapai. 3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. 4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan. 5. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. -5-
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah : 1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. 2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik. 3. Memanfaatkan
perangkat
manajerial
dalam
pengelolaan
pemerintahan
dan
pembangunan. 4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan. 5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan. 6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima. 7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders). 1.4
Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 – 2015 disusun menurut sistematika sebagai berikut :
-6-
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 BAB
I
PENDAHULUAN Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas: Mengemukakan secara ringkas: Pengertian Renstra SKPD, Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra SKPD, Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja SKPD, Landasan Hukum memuat : Memuat penjelasan tentang UndangUndang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD. Sitematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB
II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaiancapaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.
-7-
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). Sumberdaya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional Kinerja SKPD memuat; tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan
besaran
kebutuhan
pelayanan,
dan
arahan
lokasi
pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
-8-
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 BAB
III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini memuat:Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD; Pada bagian ini dikemukakan permasalahanpermasalahan
pelayanan
SKPD
beserta
faktor-faktor
yang
mempengaruhinya.Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ; Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD dipaparkan apa saja faktorfaktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Penentuan Isu-isu Strategis ; Pada bagian ini direview kembali faktorfaktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: gambaran pelayanan SKPD,sasaran jangka menengah pada Renstra K/L ,sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Kabupaten/Kota, dan implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD , implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang
BAB
IV
VISI,
MISI,
TUJUAN,
DAN
SASARAN,
STRATEGI
DAN
KEBIJAKAN -9-
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh SKPD. Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten/kota. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.
BAB
V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menguraikan
pengertian program yaitu instrumen kebijakan
yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).
BAB
VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Penetapan indicator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran,Pada bagian dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- 10 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015 BAB
VII
PENUTUP Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.
- 11 -
Renstra Bappeda Musi Rawas 2010-2015
BAB VII PENUTUP Demikianlah Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Musi Rawas 2010-2015 yang merupakan
Dokumen Perencanaan di SKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai penjabaran, pelaksanaan dan penerjemahan dari Program dan Prioritas serta Pelaksanaan Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2010-2015. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 – 2015 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Diharapkan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 dapat dijadikan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja SKPD Bappeda Kabupaten Musi Rawas setiap tahunnya mulai dari tahun 2011 sampai 2015. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan msukkan , saran dan kritik sehingga Rencana Strateguis Bappeda Musi Rawas tahun 2010 – 2015 menjadi lebih baik. Muara Beliti,
2011
KEPALA BAPPEDA MUSI RAWAS
Ir. SUHARTO, MM Pembina Tingkat 1 Nip. 19640317 199003 1 005 - 62 -
