Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
S
esuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung dan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007, maka Dinas Perhubungan Kota Bandung mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Perhubungan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Bandung mempunyai fungsi antara lain adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi Teknis Lalu Lintas dan Parkir, Teknis Angkutan dan Terminal, Teknis Sarana dan Teknis Operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Tupoksi di atas perlu disusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 20132018 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan
pembangunan,
dan
pelaksanaan
pelayanan
kepada
stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini memuat suatu dokumen perencanaan yang berisi tentang visi yang akan dituju oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan dalam beberapa misi yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas disertai arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya. Proses penyusunan Rencana Strategis ini telah melalui beberapa tahapan mulai dari penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang Pembentukan tim Penyusun renstra SKPD, dilanjutkan dengan orientasi mengenai Renstra SKPD, kemudian penyusunan agenda kerja
1
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung tim penyusunan Renstra SKPD dan terakhir penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Tim penyusun dipersiapkan oleh Kepala SKPD dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah. Adapun susunan tim penyusun terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai ketua tim, Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai Sekretaris Tim, Kasubag Keuangan dan Program sebagai Ketua Kelompok Kerja dengan beranggotakan perwakilan dari masing-masing bidang, UPT dan Sekretariat. Orientasi mengenai Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung kepada seluruh anggota tim dilakukan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman yang diperlukan dalam menyusun Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung. Adapun aspek-aspek orientasi meliputi : peraturan per Undang-Undangan perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang meliputi tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
(EPPD),
tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja
penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah;
keterkaitan
dengan
dokumen perencanaan lainnya; teknis penyusunan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung; dan teknis menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Agenda
kerja
pembentukan
tim
dijadikan hingga
sebagai penetapan
panduan
kerja
rancangan
mulai
Renstra
dari Dinas
Perhubungan Kota Bandung. Adapun agenda kerja tersebut meliputi : persiapan
penyusunan
penyesuaian
rancangan
renstra,
penyusunan
rancangan
renstra,
renstra,
penyampaian
rancangan
renstra,
2
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung verifikasi rancangan renstra, penyusunan rancangan akhir renstra dan diakhiri dengan penetapan renstra. Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana
yang
akan
menentukan
kualitas
dokumen
rencana
pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.. Adapun data dan informasi yang harus disiapkan antara lain : Peraturan perundang-undangan yang terkait; kebijakan pemerintah yang terkait; dokumen-dokumen seperti RT/RW Kota Bandung, Renstra Kementerian Perhubungan serta Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat, hasil evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung periode lalu. Dalam
kaitan
dengan
sistem
perencanaan
pembangunan
sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung merupakan satu bagian yang utuh dari
manajemen
kerja
di
lingkungan
Pemerintah
Kota
Bandung
khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD
Kota Bandung, serta juga telah menyesuaikan
dengan rencana strategis Kementerian Perhubungan juga Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat. Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung. Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara , keberadaan Renja Dinas Perhubungan Kota Bandung akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kota Bandung yang dalam kaitan ini pula substansi RKA
3
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung tersebut akan
tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bandung. 1.2 Landasan Hukum Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung disusun melalui dasar : a.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
d.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
e.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
f.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
g.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 2020 / SJ, tanggal 11 Agustus 2005, perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
h.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025
i.
Permendagri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
j.
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan
Renstra
Dinas
Perhubungan
Kota
Bandung,
dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan strategi
4
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung pembangunan
Dinas
Perhubungan
Kota
Bandung
untuk
secara
konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, antara lain : 1.
Memberikan
arah
dan
pedoman
bagi
semua
personil
dalam
melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang
perencanaan
pembangunan,
sehingga
tujuan,
sasaran,
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2013-2018 dapat tercapai; 2.
Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3.
Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan;
4.
Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
5.
Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas
Perhubungan
suksesnya
Kota
pencapaian
Bandung sasaran
dalam
turut
pembanguanan
mendukung daerah
Kota
Bandung yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018. 1.4 Sistematika Penulisan Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung 2013-2018 dibuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi
Renstra
SKPD
dalam
penyelenggaraan
pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.
5
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3
Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD
1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaiancapaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perhubungan Kota Bandung yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD
periode
sebelumnya,
dan
mengulas
hambatan-
hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perhubungan Kota Bandung ini. 2.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Memuat
penjelasan
pembentukan
Dinas
umum
tentang
Perhubungan
dasar Kota
hukum Bandung,
struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perhubungan
6
Kota Bandung.
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). 2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Bandung Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung berdasarkan sasaran/target Renstra
Dinas
Perhubungan
Kota
Bandung
periode
sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung
dan/atau
indikator
lainnya
seperti
MDGs
(Millenium Development Goals) atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. 2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian
Perhubungan
Perhubungan
Propinsi
dan
Jawa
Renstra
Barat,
Dinas
hasil
telaahan
terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi
sebagai
pengembangan Bandung
pada
tantangan
pelayanan lima
Dinas
tahun
dan
peluang
bagi
Perhubungan
Kota
mendatang.
Bagian
ini
mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
7
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung Pada
bagian
permasalahan
ini
dikemukakan
pelayanan
Dinas
permasalahan-
Perhubungan
Kota
Bandung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih.
permasalahan
Selanjutnya
pelayanan
berdasarkan
Dinas
identifikasi
Perhubungan
Kota
Bandung, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan
pendorong
pelayanan
Dinas
Perhubungan
Kota
Bandung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan
perumusan
isu
strategis
pelayanan
Dinas
Perhubungan Kota Bandung. 3.3
Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat Bagian
ini
mengemukakan
penghambat pelayanan
ataupun Dinas
mempengaruhi
apa
saja
faktor-faktor
Perhubungan permasalahan
Kota
faktor-faktor
pendorong
dari
Bandung
yang
pelayanan
Dinas
Perhubungan Kota Bandung ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan ataupun Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat. 3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
8
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat
dan
pendorong
Perhubungan
Kota
permasalahan
pelayanan
dari
Bandung
pelayanan
yang
Dinas
Dinas
mempengaruhi
Perhubungan
Kota
Bandung ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 3.5
Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan
Dinas
mempengaruhi
Perhubungan
Kota
permasalahan
Bandung
pelayanan
yang Dinas
Perhubungan Kota Bandung. BAB IV
VISI,
MISI,
TUJUAN,
DAN
SASARAN,
STRATEGI
DAN
KEBIJAKAN 4.1
Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bandung Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandung.
4.2
Tujuan
dan
Sasaran
Jangka
Menengah
Dinas
Perhubungan Kota Bandung Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Bandung.
Pernyataan
tujuan
dan
sasaran
jangka
menengah Dinas Perhubungan Kota Bandung beserta indikator kinerjanya. 4.3
Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandung Pada
bagian
ini
dikemukakan
rumusan
pernyataan
strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam lima tahun mendatang. BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).
9
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada
bagian
Perhubungan
ini
dikemukakan
Kota
Bandung
indikator yang
kinerja
secara
Dinas
langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Pada bagian ini
dikemukakan Kesimpulan dan beberapa
rekomendasi.
10
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD DAN ANALISIS STRATEGI 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
D
inas Perhubungan Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan
pembantuan.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi : a.
Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
b.
Penyelenggaraan
sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang perhubungan; c.
Pembinaan
dan
pelaksanaan
tugas
operasional
di
bidang
Perhubungan yang meliputi lalu lintas dan parkir, angkutan dan terminal, sarana dan operasional; d.
Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas;
e.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan perangkat organissasi aparatur Dinas Perhubungan Kota
Bandung terdiri dari : Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandung
11
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas 1.5 Unsur Pembantu Pimpinan yang terdiri dari : 1.5.1 Sekretaris; yang membawahi : 1.5.1.1 Sub BagianUmum dan Kepegawaian 1.5.1.2 Sub BagianKeuangan dan Program 1.5.2 Bidang Lalu lintas dan Parkir; yang membawahi : 1.5.2.1 Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas 1.5.2.2 Seksi Tata Teknis Perparkiran 1.5.3
Bidang Angkutan dan Terminal; yang membawahi : 1.5.3.1 Seksi Bina Angkutan 1.5.3.2 Seksi Tata Teknik Terminal
1.5.4 Bidang Sarana; yang membawahi : 1.5.4.1 Seksi Pengujian Kendaraan 1.5.4.2 Seksi Perbengkelan 1.5.5 Bidang Operasional ; yang membawahi : 1.5.5.1 Seksi Penataan dan Pengendalian 1.5.5.2 Seksi Bina Lalu lintas 1.5.6 UPT yang terdiri dari : 1.5.6.1 UPT Terminal 1.5.6.2 UPT Parkir 1.5.6.3 UPT Trans Metro Bandung 2.2 Sumber Daya SKPD Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Bandung terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan/ perlengkapan/ asset. 2.2.1 Sumber Daya Manusia a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan No
Tingkat Pendidikan
Jumlah Pegawai
1
Doktor (S-3)
0
2
Pasca Sarjana (S-2)
12
3
Sarjana (S-1)
71
12
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
No
Tingkat Pendidikan
Jumlah Pegawai
4
Diploma (D-3)
8
5 6 7 8
Diploma (D-2) SLTA SLTP SD
3 296 32 37
Jumlah b. Jumlah
Pegawai
Yang
459 Telah
Mengikuti
Pelatihan
Penjenjangan No
Jumlah Pegawai
Pelatihan Penjenjangan
1
SPAMEN
1
2
SPAMA
4
ADUM / ADUMLA
12 Jumlah
17
c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan No
Golongan
Jumlah
1
IV
5
2
III
105
3
II
283
4
I
56
JUMLAH
459
d. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf No
Jabatan
Jumlah Pegawai 1
1
Esselon II B (Kepala Dinas)
2
Esselon III A (Sekretaris)
1
3
Esselon III B ( Kepala Bidang)
4
4
Esselon IV A (Kassubag/Kasie/Ka
13
13
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
No
Jumlah Pegawai
Jabatan UPT)
5
Esselon IV B (Kassubag TU UPT)
6
Staf (Termasuk CPNS)
3 437
Jumlah
459
2.2.2 Sumber Daya Lainnya Sumber Daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak.
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Adapun Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung yang mengacu pada SPM (Standar Pelayanan Minimal) Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu : 1. Tersedianya Angkutan Umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota. 2. Tersedianya Halte pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. 3. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. 4. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) pada jalan Kota. 5. Tersedianya unit Pengujian Kendaraan bermotor bagi Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji. 6. Tersedianya SDM di bidang terminal. 7. Tersedianya SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. 8. Tersedianya SDM di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir. 9. Tercapainya
standar
Keselamatan
14
bagi
angkutan
umum
yang
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung melayani trayek. Reviu capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2008 - 2013 dan Proyeksi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2014 - 2018 dapat dilihat pada tabel berikut : No
Indikator Kinerja Dishub
1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedianya jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota 2 Tersedianya halte pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 3 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek 4 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) Kota
1
Target Renstra SKPD Tahun Ke 2 3 4 5
Realisasi Capaian Tahun Ke 2 3 4
1
5
1
Rasio Capaian Tahun Ke 2 3 4
5
30%
31%
32%
33%
34%
30% 30.50%
31% 31.50%
32%
100%
98%
97%
95%
94%
30%
35%
40%
45%
50%
31%
37%
42%
46%
52%
104%
106%
105%
103%
104%
50%
50%
50%
50%
50%
47%
47%
47%
47%
47%
95%
95%
95%
95%
95%
35%
40%
45%
50%
55%
37%
41%
46%
51%
58%
105%
103%
101%
102%
106%
5 Tersedianya unit pengujian 20% 40% 60% 80% 100% 0% 25% 50% 75% 100% 0% kendaraan bermotor bagi Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji 6 Tersedianya Sumber Daya 75% 75% 75% 75% 75% 77.81% 76.82% 75.17% 69.87% 71.19% 104% Manusia di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal
63%
83%
94%
100%
102%
100%
93%
95%
7 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten / Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor
70% 72.50% 75% 77.50% 80% 70.45% 72.73% 75.00% 77.27% 77.27% 100.6% 100.3% 100% 99.71% 96.6%
8 Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota 9 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten / Kota
55%
55%
100%
100% 100%
55%
55%
55%
55%
58%
61%
61%
61%
100% 105.6% 111% 111.11% 111.1%
100% 100% 99.42% 99.27% 99.11% 99.08% 99.99% 99.42% 99.27% 99.11% 99.08% 99.99%
15
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung Adapun tingkat capaian penganggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas Perhubungan Kota Bandung, akan disajikan dalam tabel 2.2a dan 2.2b berikut ini:. Real isasi Anggaran pada Tahun ke
A ng g a ra n pa da Ta hun ke Ura ia n
1
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
P e nda pa ta n
16,939,472,500
19,660,674,500
23,004,333,725
11,942,178,663
24,660,674,500
16,937,792,500
18,489,569,900
18,973,554,355
8,175,955,500
9,662,043,040
Be la nja La ngs ung
15,526,523,400
22,348,014,924
20,363,012,924
36,652,889,913
72,777,960,833
13,441,451,795
21,430,875,192
18,748,094,319
31,334,653,017
4,832,173,752
Be la nja Tida k La ngs ung
16,719,089,993
17,414,974,990
21,191,492,094
22,961,184,461
22,922,638,950
15,759,541,206
17,388,947,810
20,666,418,298
22,176,355,398
8,254,723,890
1 Pe ndapatan
Rata-Rata Pertumbuhan
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke
Uraian 1 12
2 13
3 14
4 15
5 16
Anggaran 17
Realisasi 18
99.99%
94.04%
82.48%
68.46%
39.18%
19,241,466,778
15,644,218,064
Be lanja Langsung 86.57%
95.90%
92.07%
85.49%
6.64%
33,533,680,399
21,238,768,581
Be lanja Tidak Langsung 94.26%
99.85%
97.52%
96.58%
36.01%
20,241,876,098
18,997,815,678
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kota Bandung yang mana membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang transportasi maka hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi baik bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung maupun bagi stake holder lainnya. Tantangan yang paling menonjol adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi, baik untuk jarak dekat, menengah maupun jarak jauh. Untuk kebutuhan transportasi jarak dekat peluang ini sudah ditangkap dengan maraknya angkutan rakyat berupa sepeda motor ojek maupun becak. Untuk jarak menengah (dalam kota) nampaknya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung mengingat banyaknya penumpang angkutan kota yang beralih
menggunakan
sepeda
motor
16
sehingga
sedikit
banyak
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung mempengaruhi kelangsungan usaha jarak menengah ini. Sedangkan untuk pelayanan angkutan jarak jauh nampaknya ada pergeseran pemilihan moda angkutan khususnya untuk kelas menengah ke atas (kelas angkutan umum eksekutif) dari angkutan massal (bus dan kereta api) beralih kepada kendaraan yang lebih kecil (travel). Peluang
pengembangan
pelayanan
Dinas
Perhubungan
Kota
Bandung dalam menangani masalah transportasi ini cukup terbuka, khususnya untuk angkutan jarak menengah (dalam
kota). Hal ini
dimungkinkan dengan strategi Dinas Perhubungan Kota Bandung yang mencoba mengembangkan sarana angkutan umum massal (SAUM),sky bridge maupun monorel.
17
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan
Tugas
dan
Fungsi
Pelayanan SKPD
S
alah satu kriteria suatu kota dikatakan sebagai kota modern adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi warga kota. Fungsi dan peran serta masalah
yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk. Transportasi semakin vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Hal – hal yang bersangkut paut dengan transportasi menyinggung langsung kepada kebutuhan pribadi – pribadi warga kota dan berkaitan langsung dengan ekonomi kota. Sebagai ibukota dari Provinsi Jawa Barat Kota Bandung mengemban berbagai fungsi sebagai pusat dari berbagai kegiatan seperti pusat pemerintahan, pariwisata, perdagangan dan pendidikan, hal ini sedikit banyak berpengaruh kepada pelayanan sistem transportasi di Kota Bandung. Adapun permasalahan transportasi secara umum di Kota Bandung adalah sebagai berikut : 1)
Jumlah penduduk Kota Bandung yang cukup tinggi yaitu sekitar + 2,3 Juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 3% menyebabkan kebutuhan akan transportasi yang cukup tinggi, adapun faktor yang mempengaruhi adalah daya tarik kota Bandung yang mendorong orang untuk berkunjung ataupun menetap di Kota Bandung.
2)
Kemacetan lalu lintas di Kota Bandung sehingga mengakibatkan kemacetan pada pusat kota terutama menjelang hari libur (Jum’at, Sabtu, Minggu), adapun pada hari kerja faktor yang mendorong karena kecenderungan pergerakan kendaraan dari daerah pinggiran dan perbatasan Kota menuju ke daerah perkantoran, sentra usaha / bisnis, sekolah dan sebagainya. Adapun pada hari libur faktor yang
18
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung medorong karena banyaknya pendatang dari luar kota khususnya Jakarta yang mengisi akhir pekannya di sentra-sentra wisata belanja. 3)
Pencemaran lingkungan (polusi udara) yang diakibatkan oleh sektor industri dan kendaraan bermotor (motorized traffic) seperti angkutan kota, bus, truk, kendaraan pribadi dan sepeda motor, adapun faktor yang mempengaruhi karena banyaknya volume kendaraan yang beroperasi di jalan..
4)
Kecelakaan diantaranya kendaraan
lalu
lintas,
adalah yang
adapun
faktor
tidak
faktor
kedisipilinan
layak,
kondisi
yang
mempengaruhi
pengendara,
jalan
yang
kondisi
rusak
dan
sebagainya . 5)
Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum, adapun faktor yang mempengaruhinya karena tingkat pengetahuan dan disiplin operator angkutan yang rendah.
6)
Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Bandung seperti marka, rambu, RPPJ dan paku jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan maraknya aksi pencurian dan perusakan / vandalism..
7)
Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.
8)
Tidak
seimbangnya
pertumbuhan
jumlah
kendaraan
dengan
penambahan jaringan jalan di Kota Bandung, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kemudahan konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit) sementara Pemerintah Daerah kesulitan dalam pembebasan lahan untuk menambah ruas jalan yang baru. 9)
Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, faktor yang mempengaruhinya adalah banyaknya pengguna transoportasi umum yang beralih ke kendaraan pribadi sementara angkutan umum dinilai tidak cukup nyaman.
19
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung 10) Rendahnya
penggunaan
kendaraan
angkutan
umum
yang
berkapasitas besar, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi angkutan umum massal yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak pengguna jasa transportasi. 11) Jaringan jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan
pola
distribusi
angkutan
barang,
faktor
yang
mempengaruhinya adalah belum adanya terminal angkutan barang khusus yang akan menjadi sentra distribusi barang. 12) Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority bagi pemangku kebijakan. 13) Belum mantapnya manajemen kepengusahaan angkutan kota, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah masih banyaknya pribadi / orang per orang yang memgelola usaha angkutan kota yang dilakukan secara tradiosional. 14) Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya). Perubahan berbagai paradigma tersebut diatas sangat berpengaruh kepada
kebijakan,
strategi
dan
kinerja
Dinas
Perhubungan
Kota
Bandung. Dalam skala regional isu demokratisasi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup yang lahir dan tumbuh berkembang di era reformasi perlu
diantisipasi
oleh
Dinas
Perhubungan
Kota
Bandung
dalam
pemberian pelayanan umum yang semakin mempertimbangkan azas keadilan, penyediaan
penyediaan prasarana
fasilitas dan
pelayanan
sarana
umum
transportasi
yang
serta
memadai,
penyusunan
peraturan perundangan (Perda dan Perwal) yang berkaitan dengan kebijakan publik. Keberanian masyarakat untuk melakukan protes terbuka terhadap kebijakan publik yang mereka anggap kurang memenuhi azas keadilan,
20
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung menuntut adanya transparansi dalam proses pelayanan dan sosialisasi produk kebijakan publik yang akan diterapkan dalam skala regional, sehingga kebijakan tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga Dinas Perhubungan Kota Bandung perlu mengantisipasi berdasarkan pelaksanaan fungsi hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga. Namun
demikian
Dinas
Perhubungan
Kota
Bandung
senantiasa
menerima semua kritikan dan masukan yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan di bidang transportasi. Demikian pula isu perdagangan bebas yang bercirikan efisiensi dan privatisasi perlu diantisipasi berkenan dengan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai pelaksana sebagian kewenangan Pemerintah Kota Bandung di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan sebagai Regulator serta fasilitator dalam penyiapan kebijakan umum dan kebijakan teknis yang mencakup transportasi dihubungkan dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindak lanjuti dengan PP Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,
Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten / Kota. Untuk itu Dinas Perhubungan Kota Bandung perlu mengantisipasi
dengan
mengeluarkan
Peraturan
Daerah
tentang
Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung dan Peraturan Daerah mengenai
Pungutan
perencanaan,
Daerah
pembinaan,
di
Bidang
organisasi
dan
Perhubungan tata
laksana
yang di
berisi bidang
transportasi. Dengan melihat fenomena dan perubahan paradigma diatas, sangat disadari bahwa pengaruh global dan regional serta lokal merupakan landasan bagi terbentuknya lingkungan baru dimasa depan. Dalam kaitan ini profil masa depan yang merupakan refleksi dari berbagai tantangan dan perubahan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah: 1)
Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara elemen pada semua bidang.
2)
Kecenderungan terpolanya lingkungan kerja masa depan yang sekaligus menggambarkan pola antar kegiatan dengan layanan antar
21
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung moda transportasi yang saling terintegrasi secara kesisteman. Lingkungan kerja masa depan yang terbentuk akibat kemajuan teknologi transportasi akan melahirkan realitas baru, yaitu adanya nuansa keterhubungan global dan mobilitas global antar sub sistem kegiatan. 3)
Dalam persaingan global yang semakin tajam akan diwarnai oleh kecanggihan teknologi tranportasi sehingga sektor transportasi akan dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi dan daya saing yang semakin tinggi.
4)
Sektor transportasi dituntut semakin berperan dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa guna mendukung tumbuhnya ekonomi di kota Bandung serta sekaligus mempersempit kesenjangan
antar
daerah
dengan
senantiasa
memperhatikan
kesesuaian tata ruang dan kelestarian lingkungan. 5)
Meningkatnya tuntutan konsumen atau pengguna jasa terhadap kualitas
layanan
jasa
transportasi
yang
direfleksikan
oleh
terwujudnya : b. Kondisi Persaingan yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan jasa transportasi yang pada gilirannya dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. c. Pemerataan manfaat persaingan atau kompetensi bagi pengguna jasa, penyelenggara serta pemerintah Kota Bandung kepada seluruh lapisan masyarakat. d. Perlindungan terhadap kepentingan pengguna jasa transportasi, dalam hal kualitas pelayanan, tarif dan variasi pilihan jasa sesuai preferensinya. e. Peraturan
Daerah
yang
mendukung
pelaksanaan
kegiatan
transportasi secara efektif. Dengan memperhatikan dalam menyikapi kecenderungan kedepan yang dihadapi, baik oleh jajaran operator maupun pengguna jasa tersebut, diperlukan peran aktif Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam
22
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan transportasi dalam pengalokasian dan pendayagunaan secara efektif dan efisien. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih. Visi Kepala Daerah Kota Bandung yang diimpelmentasikan dalam Visi Kota Bandung yaitu “Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera” ditindak lanjuti oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai salah satu bentuk dukungan di bidang tranportasi sesuai tupoksi
untuk ikut mensukseskan visi tersebut. Sesuai dengan
tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu “melaksnakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan” maka salah satu tugas Dinas Perhubungan kota Bandung yang terkait dengan visi Kota Bandung tersebut adalah ikut serta mewujudkan sistem transportasi kota Bandung yang unggul dan nyaman guna membantu masyarakat untuk lebih sejahtera. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung terkait visi Kota Bandung tersebut yaitu “perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan juga penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang” diarahkan untuk terwujudnya kota Bandung yang unggul, nyaman di bidang transportasi dengan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejateraan masyarakat. Untuk mendukung terwujudnya Visi kepala daerah harus didukung dan misi yang baik dari kepala daerah, adapun misi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani. 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
23
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan dari misi kepala daerah diatas, maka dituangkan kedalam Misi Kota Bandung yaitu “Menyediakan fasilitas infrastruktur kota yang nyaman, umur pakai panjang dan merata, secara efektif dengan konsep maju, hijau dan manusiawi dengan seimbang dan berkelanjutan (enviromental friendly)”. Keterkaitan Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menunjang misi ini sesuai tugas pokok nya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi kota yang nyaman dengan masa pakai yang panjang juga merata di wilayah kota Bandung dengan konsep maju secara teknolongi, hijau dengan mengurangi polusi udara sebagai akibat dar emisi gas buang kendaraan bermotor sehingga ikut berperan dalam kesehatan manusia yang dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung yang terkait dengan misi tersebut yaitu merumuskan
kebijakan
teknis
di
bidang
perhubungan
dan
menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perhubungan agar teciptanya infrastruktur transportasi yang nyaman, tahan lama, berwawasan lingkungan hijau secara merata dan berkelanjutan. Program Kepala Daerah yang diemplementasikan dalam tupoksi Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu penerapan angkutan massal berbasis monorel yang mana pelaksanaanya sudah dalam tahap studi pra FS monorel koridor 1 dan koridor 2. Faktor-faktor yang mungkin menjadi penghambat bagi terwujudnya Visi dan misi Kota Bandung diantaranya :
Tidak seimbangnya pertumbuhan kendaraan dibandingkan dengan pertumbuhan ruas jalan yang baru sehingga mempengaruhi upaya untuk menekan angka kemacetan.
Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat sehingga sulit untuk mendorong mereka kembali
24
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung menggunakan
sarana
angkutan
umum
agar
dapat
menekan
penggunaan kendaraan pribadi di jalan.
Tingkat kesadaran pengemudi angkutan umum masih rendah sehingga memberikan kontribusi dalam menambah kesemrawutan di jalan.
Masih banyaknya aksi-aksi yang tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat yang berakibat rusak/hilangnya fasilitas kelengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas maupun trafic light sehingga berpengaruh terhadap keamanan dan kenyaman di jalan.
Peralatan software maupun hardware ATCS yang sudah tua sehngga memerlukan biaya perawatan yang tinggi yang berimbas pada kualitas layanan traffic light. Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota
Bandung untuk mewujudkan visi misi Kota Bandung yaitu :
Angkutan umum bagi sebagian masyarakat masih menjadi andalan dalam menggunakan jasa transportasi, sehingga hal ini menjadi harapan untuk memajukan angkutan umum massal yang lebih intens lagi.
Adanya bantuan dari Kementerian Perhubungan dalam pengadaan bus sehingga membantu kelancaran pengoperasian Trans Metro Bandung.
Adanya bantuan dari Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat untuk up grading ATCS sehingga ikut membantu pelayanan traffic light di Kota Bandung.
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Kementerian Jenderal
Perhubungan
Perhubungan
Darat
Republik dalam
Indonesia dokumen
cq
Direktorat
perencanaannya
mempunyai tujuan sebagi berikut : 1.
Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat
25
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung 2.
Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia.
3.
Peningkatan kualitas operator/penyedia jasa di transportasi darat yang memiliki kualitas prima di dalammanajemen produksi;
4.
Peningkatan daya saing pelayanan transportasi darat sehingga mampu berkompetisi dengan moda lainnya;
5.
Pertumbuhan pembangunan transportasi darat yang merata dan berkelanjutan
6.
Penciptaan
pembangunan
transportasi
darat
yang
terintegrasi
dengan moda lainnya. Adapun sasaran Kementrian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu : 1.
Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana transportasi darat agar mampu memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional
2.
Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber
daya
manusia
undangan/regulatory
dan
reform)
di
peraturan bidang
per-undang-
transportasi
darat
dalamrangka memberikan peluang yang sama se-cara adil dan demokratis
kepada
masyarakat
untuk
ber-peranserta
dalam
penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. 3.
Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa transportasi darat di kawasan perdesaan, pedalaman, kawasan tertinggal, ka-wasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk menciptakan suasana aman dan damai
4.
Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa transportasi darat yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Ada beberapa point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan
oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu : Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi
26
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung darat; pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat di wilayah (Kota Bandung). Faktor yang bisa menjadi penghambat adalah tingkat kesadaran operator kendaraan (khususnya
angkutan
umum)
akan
pentingnya
keselamatan
dan
keamanan transportasi. Demikian pula dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi darat terkendala adanya penolakan dari sebagian pihak yang merasa “terusik” dengan keberadaan sarana dan prasarana transportasi yang akan dibangun / dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Adapun yang menjadi faktor pendorong bagi upaya pencapaian tujuan / sasaran tersebut adalah adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah daerah aq Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan pemerintah Pusat cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu lintas. Dinas
Perhubungan
Propinsi
Jawa
Barat
dalam
dokumen
perencanaan mempunyai tujuan yaitu : “Meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan perhubungan menuju terwujudnya sistem transportasi yang selamat lancar dan nyaman. Adapun sasarannya sebagai berikut : 1.
Tercapainya
peningkatan
kinerja
sumber
daya
manusia
perhubungan Jawa Barat. 2.
Tercapainya
peningkatan
efektifitas
dan
efisiensi
proses
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu. 3.
Tercapainya peningkatan kualitas sarana prasana transportasi yang baik dan ramah lingkungan.
4.
Tercapainya peningkatan pelayanan transportasi yang prima.
5.
Tercapainya
peningkatan
akuntabilitas
tata
kelola
Dinas
Perhubungan Jawa Barat. Setidaknya ada 2 point yang mempunyai keselarasan dengan tugas yang akan diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, yaitu :
27
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung peningkatan SDM dan peningkatan pelayanan transportasi. Faktor yang mungkin akan jadi hambatan bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu terbatasnya SDM yang mempunyai keahlian di bidangnya sementara ada beberpa SDM yang akan memasuki masa pensiun ataupun mutasi ke instansi lain. Sementara untuk pelayanan angkutan masih ada hambatan dari faktor eksternal yang sifatnya non teknis karena kendala sosial dan kultural. Adapun faktor pendukung yang bisa membantu terlaksananya tugas yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota
Bandung,
yaitu
adanya
koodinasi
yang
cukup
baik
pada
pelaksanaan mengahadapi angkutan lebaran, natal dan tahun baru. 3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Ada beberapa point Rencana tata ruang wilayah Kota Bandung yang mana Dinas Perhubungan Kota Bandung terkait di dalamnya, yaitu :
Pengembangan Terminal Terpadu dan pembangunan berbasis transit dengan
pola
kemitraan
dengan
PT
Kereta
Api,
swasta
dan
Pemerintah
Pembangunan fasilitas parkir bersama yang terletak di sentra sepatu dan olahan kulit cibaduyut.
Pemberian insentif berupa penyediaan ruang parkir di sentra boneka sukamulya
Pembangunan fasiitas parkir bersama di sentra tekstil Cigondewah
Pembangunan fasiitas parkir bersama di sentra jeans Cihampelas
Pembangunan terminal type A di Gede Bage
Optimalisasi terminal type B di Ledeng
Pengembangan terminal type C di SPK
Pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat disinsentif maupun insenif
Pengembangan strategi pengenaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas di jalan di sekitar pusat kota
28
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
Pengembangan alernatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat kota yang menggunakan moda angkutan publik
Aplikasi sistem transportasi terpadu
Optimalisasi sistem transportasi terpadu
Optimalisasi kebijakan penetapan tarif
Penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum pemadu moda (bus line) Faktor yang bisa menjadi penghambat dari beberpa point di atas
diantaranya adalah : keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung, sementara untuk penyediaan lahan yang menggunakan dana
APBD
merupakan
PerhubunganKota
tupoksi
Bandung.
instansi
Adapun
faktor
lain
di
luar
pendorong
yang
Dinas bisa
membantu tugas Dinas Perhubungan kota Bandung diantaranya : adanya kerja sama dengan Bappenas dalam penyediaan kajian studi pra FS untuk pembangunan Terminal Terpadu di Gede Bage; adanya payung hukum
yang
menjadi
landasan
untuk
kebijakan
pengenaan
tarif
berkenaan dengan pelayanan perhubungan di Kota Bandung. Untuk kajian lingkungan hidup strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung telah turut aktif dalam upaya menurunkan emisi gas buang dengan melakukan beberapa kali sosialisasi dan uji petik emisi gas buang bekerja sama dengan BPLH maupun bengkel-bengkel tertunjuk dan instansi terkait lainnya. 3.4.1 Penentuan Isu-Isu Strategis Isu isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :
Tingkat kemacetan yang perlu penanganan secara intens
Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan masyarakat pengguna jasa transportasi
Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, traffic light) yang umur pakainya
sudah
lama
sehingga
penggantian.
29
memerlukan
perbaikan
/
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
Fasilitas
pendukung
transportasi
(terminal,
halte)
yang
perlu
penanganan lebih lanjut agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi.
Peningkatan
profesioalisme
aparatur
Dinas
Perhubungan
Kota
Bandung disertai peningkatan fasilitas pendukungnya (sarana dan prasarana aparatur) untuk membantu kelancaran pelayanan di bidang transportasi.
Penyediaan lahan parkir yang memadai di beberapa titik rawan kemacetan dan penanganan serta penertiban parkir liar.
Keselamatan transportasi dengan pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan umum dan barang disertai penyediaan alat uji kendaraan bermotor yang memadai.
Pengembangan memadai
sarana
sebagai
angkutan
upaya
untuk
umum menarik
masal
(SAUM)
kembali
yang
pengguna
kendaraan pribadi untuk beralih ke kendaraan umum sehingga dapat
memberikan
kontribusi
mengurangi kemacetan.
30
yang
signifikan
dalam
upaya
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD
D
alam upaya untuk ikut mensukseskan visi Kota Bandung yaitu “Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera” maka Dinas Perhubungan Kota Bandung
mempunyai visi : “TERWUJUDNYA SISTEM TRANSPORTASI KOTA YANG LEBIH BAIK UNTUK MENDUKUNG KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA YANG UNGGUL, NYAMAN DAN SEJAHTERA”.
Sedangkan dalam upaya untuk mewujudkan visinya maka Dinas Perhubungan Kota Bandung mempunyai misi sebagai berikut : 1. Menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan terkendali 2. Menyediakan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman. 3. Menyediakan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai 4. Meningkatkan kapasitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandung ditetapkan tujuan yang ingin dicapai antara lain :
31
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung 1. Terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan terkendali. 2. Tersedianya sarana angkutan umum yang aman dan nyaman. 3. Tersedianya prasarana dan fasiitas perhubungan yang memadai. 4. Aparat Dinas Perhubungan Kota Bandung semakin handal. 5. Mewujudkan pertanggung jawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pencapaian misi Dinas Perhubungan Kota Bandung yaitu : 1. Mengendalikan kemacetan lalu lintas 2. Mengembangkan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman 3. Meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan 4. Meningkatnya aparatur yang profesional dan handal SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE
INDIKATOR SASARAN
T e rk e ndali nya aspe k -aspe k
Jumlah aspe k
pe nye bab k e mace tan
pe nye bab
1
2
3
4
5
31%
47%
69%
88%
100%
k e mace tan yang te ratasi / te rk e ndali Ke ce patan rata-rata 23
23,5
24
24,5
25
te mpuh k e ndaraan
k m/jam
k m/jam
k m/jam
k m/jam
k m/jam
95,5%
96%
96,5%
97%
97,5%
23%
29%
35%
42%
50%
T e rse di anya sarana
Angk utan umum
angk utan umum
yang lulus uji KIR
yang
aman dan nyaman T e rse di a prasarana dan
T e se di anya /
fasi li tas pe rhubungan yang
te rbangunnya
me madai
fasi ltas prasarana SAUM se suai re ncana i nduk transportasi k ota
Me ni ngk atnya Kapasi tas
Jumlah aparatur
Ki ne rja Di nas Pe rhubungan
yang lulus di k lat
Kota Bandung
te k ni s
10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang
Inde k s Ke puasan
B
B
B
A
A
C
C
B
B
A
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Masyarak at (IKM) Ni lai Evaluasi AKIP Prose ntase T e muan Pe nge lolaan Anggaran BPK/ Inspe k torat yang di ti ndak lanjuti Prose ntase T e rti b Admi ni strasi Barang / asse t dae rah
32
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung 4.3
Strategi dan Kebijakan SKPD
4.3.1.
Strategi
Strategi
merupakan
keseluruhan
cara
atau
langkah
dengan
penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan.
Cara
atau
langkah
dirumuskan
lebih
bersifat
makro
dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan programprogram, antara lain : 1. Mengendalikan kemacetan lalu lintas yaitu dengan melengkapi fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, marka parkir, rekayasa lalu lintas, penertiban parkir liar dan sebagainya. 2. Mengoperasikan angkutan umum massal yang
aman, nyaman dan
relatif terjangkau dapat menarik kembali pengguna transportasi umum yang sempat beralih ke kendaraan pribadi (khususnya sepeda motor) dengan mengoperasikan Sarana Angkutan Umum Massal Trans Metro Bandung. Selain kenyamanan tidak kalah pentingnya adalah faktor keselamatan, maka faktor kelaikan kendaraan menjadi faktor penting untuk disikapi dengan melengkapi perangkat pengujian kendaraan bermotor. 3. Meningkatkan prasarana dan fasilias perhubungan seperti penyediaan halte angkutan umum yang layak dan memadai sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa transportasi untuk lebih tertib menunggu sarana tranportasi umum. Juga keberadaan terminal
dengan
segala
fasilitas
penunjang
yang
layak
bagi
penumpang / pengguna jasa transportasi umum bisa meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. 4. Mengirimkan aparat Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk mengikuti beberapa Diklat baik Teknis maupun non Teknis juga melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dan kantor
33
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung yang memadai. 4.3.2.
Kebijakan
Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun
pelaksanaan
program
dan
kegiatan
guna
tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandung, yaitu : 1. Manajemen Lalu lintas Lalu lintas di kota Bandung akan terus berkembang dengan cepat, tidak
memungkinkan
mengakomodasi
pertumbuhan
dengan
membangun jalan-jalan baru. Untuk itu perlu diterapkan langkahlangkah manajemen lalu lintas yang baik untuk memanfaatkan prasarana jalan dengan optimal. Manajemen lalu lintas adalah pengelolaan dan pengendalian lalu lintas dengan menggunakan optimasi penggunaan prasarana yang ada. Hal ini menyangkut kondisi arus lalu lintas dan sarana penunjangnya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam manajeman lalu lintas antara lain : 1.1 Manajemen kapasitas Adalah menggunakan kapasitas dan ruas jalan seefektif mungkin sehingga pergerakan lalu lintas yang lancar merupakan persyaratan utama dengan cara : (a) Peningkatan melakukan
kapasitas
persimpangan
perbaikan
geometric
jalan
dengan
persimpangan
cara
dengan
membuat pulau-pulau lalu lintas dan kanalisasi. (b) Peningkatan kapasitas ruas jalan dengan cara melakukan penertiban penggunaan daerah manfaat jalan dari aktifitas pedagang kaki lima (PKL), pemisahan jenis kendaraan, dan pengendalian parkir di badan jalan (on street parking) diatur tempat, posisi dan waktu.
34
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung (c) Peningkatan kapasitas jaringan jalan
dengan melakukan
pembatasan tempat membelok (turning movement), sistem jalan satu arah, tidak flow dan koordinasi lampu lalu lintas (ATCS). 1.2 Manajemen permintaan (demand) Langkah yang dilakukan dalam manajemen permintaan adalah : (a) Merubah rute kendaraan angkutan umum (b) Merubah moda dari angkutan pribadi ke moda angkutan umum (c) Kebijaksanaan parkir dengan melarang parkir pada daerah tertentu atau jalan tertentu di pusat kota. (d) Intelegent Transport System (ITS) yaitu memberikan informasi kepada pengguna jasa tentang kondisi lalu lintas melalui media elektronik/internet, alat yang dipasang pada kendaraan, dan papan elektronik yang dipasang pada lokasi/jalan tertentu yang dapat memberikan gambaran situasi arus lalu lintas secara nyata sehingga pengguna jasa transportasi dapat dengan mudah memilih rute. (e) Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dengan three in one (3 in 1) dan memberlakukan road pricing pada jalan-jalan tertentu. (f) Kontrol
terhadap
penggunaan
tata
guna
lahan
dengan
penerapan dilarang berbelok untuk memasuki suatu gedung dan lainnya (penutupan jalan). 1.3 Manajemen prioritas Kegiatan yang dilakukan adalah : (a) Membuat lajur khusus bus kota. (b) Membuat jalur khusus sepeda (c) Membuat/membangun trotoar yang dapat digunakan untuk penderita cacat / orang tua.
35
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung (d) Memasang audio tactile pada tiang lampu lalu lintas yang berguna bagi tuna netra untuk menyebrang jalan baik di persimpangan maupun ruas jalan. (e) Membuat daerah khusus digunakan untuk pejalan kaki, di mana
kendaraan
pribadi
dilarang
untuk
memasukinya
(misalnya di jalan Braga). 2. Manajemen Angkutan Umum Kebijakan dan strategi transportasi untuk jangka menengah dan panjang di bidang angkutan umum adalah : (a) Membuat lajur khusus bus pada beberapa ruas jalan baik searah maupun berlawanan arah dengan arus lalu lintas (contra flow). (b) Memberikan prioritas bagi bus di persimpangan dengan cara memberikan nyala lampu hijau pada saat bus sampai di persimpangan. (c) Memberikan jalur khusus angkutan umum untuk melalui suatu kawasan / ruas jalan tertentu di mana kendaraan pribadi dilarang untuk memasukinya. (d) Pengembangan
sistem
angkutan
masal,
seperti
mengganti
kendaraan umum kapasitas kecil (angkot) dengan kendaraan umum kapasitas besar dan pembangunan kereta api perkotaan (MRT dan LRT). (e) Memperluas jaringan pelayanan angkutan umum yang terdiri dari jenis pelaynan dan rute pelayanan sejalan dengan pertumbuhan kota yang direncanakan. (f) Pengaturan dan perijinan trayek angkutam umum, pemerintah secara progresif akan membebaskan pengaturan dan perijinan trayek untuk memajukan sistem angkutan umum yang efisien. (g) Pengaturan
dan
perijinan
pengusaha,
pemerintah
akan
menyiapkan perusahaan milik pemerintah untuk swastanisasi. (h) Pemberian subsidi, agar kualitas angkutan umum dalam hal ini kelangsungan usaha dan kemampuan daya beli masyarakat dapat dipenuhi.
36
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung 3. Manajemen Angkutan Barang Pengendalian pergerakan angkutan barang dalam kota bertujuan untuk
mengendalikan
waktu
penggunaan
ruang
jalan
agar
tidak
bersama-sama dengan perjalanan masyarakat kota pada periode waktu sibuk, pengendalian lintasan yang dapat digunakan
oleh angkutan
barang terutama ditujukan untuk melindungi jalan-jalan dan lingkungan dari kerusakan, penentuan lokasi parkir untuk berhenti di pinggir jalan dan penentuan waktu dan lokasi untuk kegiatan bongkar muat barang atau perlu diberlakukan kebijakan system logistic di Kota Bandung. 4. Manajemen Terminal Terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan yang berfungsi pokok sebagai pelayanan umum, yaitu tempat untuk naik turun penumpang dan bongkar muat barang, pengendalian lalu lintas kendaraan umum serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Untuk mendukung fungsi terminal tersebut, langkah yang dilakukan yaitu : (a) Menentukan lokasi yang sesuai / strategis baik untuk terminal penumpang maupun terminal barang, (b) Pembangunan terminal terpadu (c) Partisipasi sektor swasta dalam penyediaan dan pembangunan terminal akan terus didorong, tetapi akan tetap diperlukan kerjasama dalam kerangka struktur dan rencana transportasi setempat. 5. Manajemen Tata Ruang 5.1 Penetapan tata ruang Penyusunan dan penetapan kebijakan transportasi kota sangat berkaitan erat dengan penetapan kebijakan tata ruang kota dan kota
penyangga.
Penataan
berbagai
pusat
kegiatan
dan
pemukiman serta kepentingan masyarakat kota secara tepat dan baik akan membantu memudahkan perencanaan dan pengaturan transportasi kota secara baik.
37
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung 5.2 Penyebaran pusat kegiatan Penyebaran pusat kegiatan ke berbagai lokasi di wilayah kota dapat membantu menghindarkan terjadinya pemusatan beban jalan pada suatu jaringan jalan kota tertentu, dapat mendorong menurunnya panjang perjalanan. 6. Manajemen Lingkungan Kualitas udara di daerah perkotaan sangat rendah, dengan tingkat pencemaran
udara
yang
cenderung
tinggi.
Kendaraan
bermotor
memberikan kontribusi penting bagi berbagai masalah lingkungan seperti polusi udara, polusi kebisingan, polusi getaran dan lainnya. Untuk mengatasi ini perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : (a) Mewajibkan kendaraan penumpang umum dan barang (saat ini) dilakukan pengujian kendaraan setiap enam bulan sekali. (b) Menetapkan ambang batas gas buang kendaraan (c) Mengurangi kadar timbal dalam bahan bakar minyak (d) Penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar gas (e) Melarang kendaraan berat memasuki perumahan / pemukiman (f) Penegakan hukum yang berlaku. 7. Manajemen Sumber Daya Manusia Manusia sebagai pengguna jasa transportasi sangat mutlak untuk ditingkatkan. Hal ini disebabkan masih rendahnya disiplin pemakai jalan dan kemampuan petugas operasional di lapangan. Langkah langkah yang dilakukan antara lain : a
Memberikan penyuluhan tentang keselamatan berlalu lintas di jalan
b
Meningkatkan kualitas pengusaha angkutan umum
c
Meningkatkan kualitas petugas operasional
d
Memberdayakan kualitas sekolah mengemudi
e
Memperketat seleksi untuk memperoleh SIM
f
Menindak tegas setiap pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
38
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung 4.4 Analisis Strategi Strategi adalah alat mencapai tujuan, dalam perkembangannya konsep mengenai strategi ini terus berkembang seiring dengan perubahan perilaku dan kebutuhan masyarakat. 1.
Analisis Swot Salah satu teori pemilihan strategi yang “tepat” untuk suatu
organisasi adalahdengan cara memahami/mencermati dan mencari kesesuaian antara kekuatankekuatan internal organisasi dan kekuatan‐ kekuatan eksternalnya (peluang dan ancaman) yang disebut analisis SWOT. Untuk mencapai tujuan, Dinas Perhubungan Kota Bandung juga telah melakukan analisis SWOT yaitu dengan mengidentifikasikan berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strateginya yang didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (streight) dan peluang (opportuniteis), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Tahapan yang dilakukan dalam melakukan analisis SWOT adalah sebagai berikut : a.
Membuat Matriks SWOT Mengelompokkan
variabel
berdasarkan
pernyataan-pernyataan
terpilih : KEKUATAN
PELUANG
1. Sumber Daya Manusia yang 1. Akses Jalan Tol. dimiliki Dinas Perhubungan 2. Adanya Peraturan yang telah Kota Bandung yang memadai berjumlah 459 orang. 3. Adanya masukan dan kritikan 2. Adanya Visi dan Misi Dinas dari masyarakat yang akan Perhubungan berpengaruh terhadap 3. Adanya Komitmen Pimpinan. peningkatan pelayanan 4. Sarana dan Prasarana kepada masyarakat 4. Adanya Kesamaan dalam upaya penanganan permasalahan Transportasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat
39
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung KELEMAHAN
ANCAMAN
1. Kompetensi teknis pegawai yang tidak seimbang 2. Keterbatasan pemahaman pegawai tentang tugas pokok dan fungsinya. 3. Keterbatasan anggaran Pemerintah 4. Profesionalisme pegawai yang belum memadai
1. Jumlah Penduduk Kota Bandung yang cukup tinggi 2. Tingginya Tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan transportasi 3. Besarnya Penggunaan kendaraan pribadi di Kota Bandung 4. Macet. 5. Pusat Aktivitas belum merata.
40
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
D
alam
pencapaian
dibutuhkan beberapa
beberapa
beberapa kegiatan
kelompok
program dengan
sasaran
yang
indikator
maka
didukung
oleh
kinerja
dan
kebutuhan pendanaan indikatifnya. Beberapa
kelompok
sasaran
dalam
Rencana
Strategis
Dinas
Perhubungan Kota Bandung 2013-2018 dan kelompok sasaran yang mendukung Janji Walikota, yaitu : 1. Mengendalikan kemacetan lalu lintas; Untuk mencapai sasaran tersebut maka dibutuhkan program sebagai berikut : Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas, dengan beberapa kegiatan pendukungnya adalah :
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas, dengan indikator kinerja : tersedianya rambu-rambu lalu lintas dengan kebutuhan pagu indikatif
untuk
5
(lima)
tahun
ke
depan
sebesar
Rp.
42.735.700.000,
Pengadaan marka jalan, dengan indikator kinerja : tersedianya marka jalan dengan kebutuhan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 42.750.925.000,-
Pengadaan papan petunjuk parkir, dengan indikator kinerja : tersedianya papan petunjuk parkir dengan kebutuhan pagu indikatif pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 62.027.816.000,-
Pengadaan marka parkir, dengan indikator kinerja : tersedianya marka parkir dengan kebutuhan pagu indikatif pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 6.105.100.000,-
Pengadaan Paku jalan, dengan indikator kinerja : tersedianya paku jalan dengan kebutuhan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 24.420.400.000,-
41
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
Rehabilitiasi / Pemeliharaan ATCS, dengan indikator kinerja : terpeliharanya ATCS dengan kebutuhan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 241.151.450.000,-
2. Mengembangkan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman; Untuk mencapai sasaran tersebut maka dibutuhkan program sebagai berikut : a) Program Peningkatan pelayanan angkutan, dengan beberapa kegiatan pendukungnya adalah :
Pengoperasian angkutan massal / bus line, dengan indikator kinerja
:
beroperasinya
Trans
metro
Bandung
dengan
kebutuhan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 143.650.000.000,
Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya, dengan indikator kinerja : Terlaksananya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum , dengan kebutuhan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 36.630.000.000,-
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan, dengan indikator kinerja : Terkoordinasinya pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru,
dengan kebutuhan pagu
indikatif
ke
untuk
5
(lima)
tahun
depan
sebesar
Rp.
36.630.000.000,
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan, dengan indikator Penyuluhan terhadap pengendara bermotor dan operator angkutan, dengan kebutuhan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 16.483.770.000,-
Penciptaan
keamanan
dan
kenyamanan
penumpang
dilingkungan terminal, dengan indikator tersedianya jasa keamanan di terminal, dengan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 36.630.000.000,
Penciptaan
disiplin
dan
42
pemeliharaan
kebersihan
di
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung lingkungan
terminal,
dengan
indikator
tersedianya
jasa
kebersihan di lingkungan terminal, dengan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 31.000.000.000,b) Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor, dengan beberapa kegiatan pendukungnya sebagai berikut :
Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor, dengan indikator tesedianya fasiitas pendukung gedung pengujian kendaraan bermotor, dengan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 6.105.100.000,-
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor,
dengan
indikator tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor beserta kelengkapan pendukung hasil pengujian, dengan pagu indikatif
untuk
5
(lima)
tahun
ke
depan
sebesar
Rp.
25.606.500.000,
Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor, dengan indikator uji petik emisi gas buang kendaraan bermotor, dengan pagu indikatif
untuk
5
(lima)
tahun
ke
depan
sebesar
Rp.
6.105.100.000,3. Meningkatnya prasarana dan fasiitas perhubungan; Untuk mencapai sasaran tersebut maka dibutuhkan program sebagai berikut : a) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, dengan kegiatan pendukungnya adalah :
Pembangunan gedung terminal, dengan indikator kinerja : Terbangunnya gedung terminal, indikatif
untuk
5
(lima)
dengan kebutuhan pagu
tahun
ke
depan
sebesar
Rp.
5.000.000.000,
Pembangunan
halte
bus,
taxi
gedung
terminal,
dengan
indikator kinerja : Terbangunnya halte angkutan umum, dengan kebutuhan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 30.525.500.000,-
43
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung b) Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, dengan beberapa kegiatan pendukungnya adalah :
Perencanaan
pembangunan
prasarana
dan
fasilitas
perhubungan, dengan indikator kinerja : Tersedianya dokumen perencanaan / kajian teknis bidang perhubungan,
dengan
kebutuhan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 43.346.210.000,
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan, dengan indikator kinerja : Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan, dengan kebutuhan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 16.483.770.000,-
Monitoring evaluasi dan pelaporan, dengan indikator kinerja : dokumen monev,
dengan kebutuhan pagu indikatif untuk 5
(lima) tahun ke depan sebesar Rp. 579.984.500,c) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, dengan beberapa kegiatan pendukungnya adalah :
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor, dengan indikator kinerja : terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor, indikatif
untuk
5
(lima)
tahun
dengan kebutuhan pagu ke
depan
sebesar
Rp.
1.526.275.000,
Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor, dengan indikator kinerja : terpeliharanya prasarana
balai
pengujian
kendaraan
bermotor,
dengan
kebutuhan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 1.221.020.000,
Rehabilitasi
/
pemeliharaan
terminal/pelabuhan,
dengan
indikator kinerja : terpeliharanya terminal, dengan kebutuhan pagu indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp. 7.396.000.000,4. Meningkatnya aparatur profesional yang handal; Untuk mencapai sasaran tersebut maka dibutuhkan program
44
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai berikut : Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan pendukungnya adalah :
Pendidikan dan pelatihan formal, dengan indikator kinerja : Terdidiknya aparatur, dengan kebutuhan pagu indikatif ratarata pertahun sebesar Rp. 1.915.765.000,-
Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota Bandung (terlampir)
45
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Bandung yang tercantum dalam RPJMD 2013-2018, yaitu :
No
1
2
IKU
Persentase tersedianya fasilitas sarana dan prasarana SAUM sesuai dengan rencana induk transportasi kota. Persentase aspek penyebab kemacetan yang terkendali.
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD Tahun 0 25%
18.75% (6 dari 32 Aspek)
TARGET KINERJA PD AKHIR PERIODE RPJMD
TARGET KINERJA SASARAN
1 30%
2 35%
3 40%
4 45%
5 50%
31.25% (10 dari 32 Aspek)
46.87% (15 dari 32 Aspek)
68,75% (22 dari 32 Aspek)
87.5% (28 dari 32 Aspek)
100% (32 dari 32 Aspek)
50%
100%
Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu : 1. Terwujudnya angkutan umum massal di 2 koridor (Cibiru-Cibeureum) (Cicaheum-Cibeureum) 2. Terwujudnya kecepatan rata-rata tempuh kendaraan dalam kota 3. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 4. Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan : marka jalan 5. Pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan : marka parkir 6. Pengadaan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) : ATCS 7. Pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) : ATCS 8. Tersedianya halte angkutan umum 9. Tersedianya fasilitas parkir khusus (gedung/taman parkir) Kota Bandung
46
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung 10. Tingkat kepemilikan / kelulusan KIR angkutan umum Reviu Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) N O 1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
INDIKATOR Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota Tersedianya halte pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan gardrill) Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kota yang memiliki populasi
Tar get
Cap aian
Tar get
Cap aian
Tar get
Cap aian
Tar get
Cap aian
Tar get
Cap aian
2009 2010 2011 2012 2013 75 31 % 75 31 % 75 31 % 75 31 % 75 % % % % %
100 %
44.6 1%
100 %
54.4 6%
100 %
44.6 1%
100 %
54.4 6%
100 %
60 %
13.9 5%
60 %
13.9 5%
60 %
13.9 5%
60 %
13.9 5%
60 %
60 %
75.1 6%
60 %
76 % 60 %
75.1 6%
60 %
76 % 60 %
60 %
33.3 %
60 %
33.3 %
33.3 %
60 %
33.3 %
47
60 %
60 %
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
N O
6 . 7 .
8 .
9 .
INDIKATOR
Tar get
Cap aian
Tar get
2009 kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji Tersedianya SDM di bidang terminal Tersedianya SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor Tersedianya SDM di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir Tercapainya Standar Keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek
Cap aian
Tar get
2010
Cap aian
Tar get
2011
Cap aian
Tar get
2012
Cap aian
2013
60 %
75.1 6%
60 %
69.8 7%
60 %
75.1 6%
60 %
69.8 7%
60 %
100 %
77.3 %
100 %
77.3 %
100 %
77.3 %
100 %
77.3 %
100 %
100 %
66.6 7%
100 %
66.6 7%
100 %
66.6 7%
100 %
66.6 7%
100 %
100 %
92.2 2%
100 %
87.8 6%
100 %
92.2 2%
100 %
87.8 6%
100 %
Proyeksi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) N O 1 .
INDIKATOR Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kota
Tar get
Cap aian
2014 75 55% %
Tar get
Cap aian
2015 75 15% %
48
Tar get
Cap aian
2016 75 10% %
Tar get
Cap aian
2017 75 10% %
Tar get
Cap aian
2018 75 10% %
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
N O 2 .
3 .
4 .
5 .
6 . 7 .
INDIKATOR
Tar get
Cap aian
2014 Tersedianya 100 55% halte pada % setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek. Tersedianya 60 55% terminal % angkutan penumpang pada setiap Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya 60 55% fasilitas % perlengkapan jalan (rambu, marka dan gardrill) Tersedianya 60 55% unit pengujian % kendaraan bermotor bagi Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji Tersedianya 60 55% SDM di bidang % terminal Tersedianya 100 55% SDM di bidang % pengujian kendaraan
Tar get
Cap aian
Tar get
Cap aian
Tar get
Cap aian
Tar get
Cap aian
2015 100 15% %
2016 100 10% %
2017 100 10% %
2018 100 10% %
60 %
15%
60 %
10%
60 %
10%
60 %
10%
60 %
15%
60 %
10%
60 %
10%
60 %
10%
60 %
15%
60 %
10%
60 %
10%
60 %
10%
60 %
15%
60 %
10%
60 %
10%
60 %
10%
100 %
15%
100 %
10%
100 %
10%
100 %
10%
49
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
N O
8 .
9 .
INDIKATOR
Tar get
Cap aian
2014 bermotor Tersedianya SDM di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir Tercapainya Standar Keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek
Tar get
Cap aian
2015
Tar get
Cap aian
2016
Tar get
Cap aian
2017
Tar get
Cap aian
2018
100 %
55%
100 %
15%
100 %
10%
100 %
10%
100 %
10%
100 %
55%
100 %
15%
100 %
10%
100 %
10%
100 %
10%
50
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
R
encana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung 20132018 merupakan pedoman pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun
2014 – Tahun
2018, sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Stategis ini menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam periode 2014 – 2018. mempertimbangkan Perhubungan.
ketersediaan
Dalam pelaksanaannya, dengan
sumberdaya
(anggaran)
Dinas
Dalam dokumen Rencana Strategis diuraikan sasaran-
sasaran yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan beserta target yang harus dicapai lima tahun yang akan datang, program-program, dan prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran. Untuk
sempurnanya
pencapaian
kinerja
program-program
pembangunan Dinas Perhubungan periode 2014 – 2018, masih ditemui adanya permasalahan dan hambatan, namun demikian permasalahan dan hambatan yang ditemukan selama periode 2009 – 2013, tersebut senantiasa selalu diupayakan untuk mencari solusinya.
Permasalahan
dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah sebagai berikut: (1) Tidak seimbangnya antara system jaringan (supply) dan system pergerakan (demand), pertumbuhan rata-rata kendaraan per tahun dengan jaringan jalan, idealnya sebuah kota mempunyai jalan 20 % dari luas lahannya. (2) Pelaksanaan
pembangunan
mempertahankan
tingkat
sector
transportasi
pelayanan,
masih
dalam
rangka
dihadapkan
pada
terbatasnya pendanaan untuk pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana, sehingga masih dijumpai beberapa kondisi prasarana dan
sarana
yang
kurang
mendapatkan
transportasi jalan.
51
perawatan,
terutama
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung Rekomendasi : (1) Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan upaya penempatan
ulang
desain
jaringan
pada
jalan
utama
kota,
meningkatkan kualitas jalan, koordinasi lampu lalu lintas, penataan perparkiran dan penatagthyjan koridor masuk dan keluar kota Bandung, diselenggarakan pula manajemen angkutan umum dengan upaya
pengembangan
integritas
pelayanan
angkutan antar
moda
umum
missal,
angkutan
meningkatkan
umum,
selain
itu
dilakukan pula peningkatan dan pengembangan traffic safety dengan melaksanakan
pengujian
kendaraan
bermotor,
meningkatkan
pendidikan pengemudi, membina bengkel umum kendaraan bermotor serta penyelenggaraan event-event seperti uji emisi dan car free day. (2) Lebih mengarahkan pembelanjaan yang ditujukan untuk menunjang pembangunan sektor transportasi dalam rangka mempertahankan tingkat pelayanan transportasi jalan.
52
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung KATA PENGANTAR
S
yukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, karena
berkat
menyelesaikan
Perhubungan
Kota
rakhmat Rencana
Bandung
dan
karunia-Nya
Strategis
2013-2018.
kami
(RENSTRA)
Rencana
Strategis
dapat Dinas Dinas
Perhubungan Kota Bandung 2013-2018 ini disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, partisipasi seluruh pejabat Dinas Perhubungan Kota Bandung, serta dengan memperhatikan arah reformasi perencanaan dan penganggaran yang telah ditentukan. Renstra ini juga disusun dengan semangat untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan sebagai landasan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam menentukan arah pembangunan bidang perhubungan ke depan. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Bandung 2013-2018 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan
pembangunan,
dan
pelaksanaan
pelayanan
kepada
stakeholders. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandung yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung.
Bandung,
Juni 2014
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG
E.M. RICKY GUSTIADI, ATD., MT. PEMBINA TINGKAT I NIP. 19660824 198903 1 003
i 53
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung
54
Rencana Strategis (Renstra) 2013-2018 Dinas Perhubungan Kota Bandung DAFTAR ISI Kata Pengantar ....................................................................................
i
Daftar Isi ............................................................................................. ii BAB I
Pendahuluan .......................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ................................................................ 1 1.2 Landasan Hukum ............................................................ 4 1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................ 4 1.4 Sistematika Penulisan ..................................................... 5
BAB II Gambaran Pelayanan ............................................................. 11 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ........................... 11 2.2 Sumbar Daya SKPD ........................................................ 12 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD .................................................. 14 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
16
BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi ..................... 18 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ..................................................... 18 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ........................................... 23 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi .................... 25 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ............................................ 28 BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan ................. 31 4.1 Visi dan Misi ................................................................... 31 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .................. 31 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD .......................................... 33 4.4 Analisis Strategi ................................................................ 39 BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ........................................... 41 BAB VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ................................................................ 46 BAB VII Kesimpulan dan Rekomendasi ................................................ 51
55 ii
