BAB I PENDAHULUAN
I.1
Latar Belakang Transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana, prasarana, yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia dalam membentuk jaringan prasarana dan jariangan pelayanan.Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh peran sektor transportasi. Karenanya sistem transportasi nasional harus dibina agar mampu menghasilkan jasa transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakan dinamika pembangunan; mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa; mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegra dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Provinsi Kepulauan yang memiliki ± 1.192 pulau (besar dan kecil), letaknya sangat strategis yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Australia serta memiliki 5 (lima) pulau terdepan/terluar yaitu Pulau Batek (Kabupaten Kupang), Ndana (Kabupaten Rote Ndao), Dana (Kabupaten Sabu Raijua), Mangkudu (Kabupaten Sumba Timur) dan Pulau Alor (Kabupaten Alor). Peranan sektor transportasi sangat penting dan strategis untuk peningkatan aksesibilitas dan mobilitas orang, barang dan jasa,
membangun konektivitas lokal kabupaten, regional (antar daerah
kabupaten/kota), nasional (antar provinsi) dan internasional (dengan negara-negara tetangga) serta antar Koridor Ekonomi. Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), masuk dalam Koridor Ekonomi V bersama Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat sebagai ‘’Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional’’ dengan Kegiatan Utama : Pariwisata, Peternakan dan Kelautan/Perikanan Dalam pembangunan transportasi, Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai peranan sesuai cakupan kewenangannya masing-masing, yaitu berkewajiban untuk menyusun rencana dan merumuskan kebijakan, mengendalikan dan mengawasi perwujudan transportasi. Salah satu kewajiban dimaksud adalah menetapkan jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan. Disamping itu juga berkewajiban untuk Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2013-2018
1
melaksanakan tugas pembangunan sarana dan prsarana transportasi yang tidak diusahakan, dengan prioritas daerah-daerah yang kurang berkembang, terisolir/terpencil, diantaranya pengembangan pelayanan keperintisan transportasi darat, laut dan udara dengan sumber pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain pemerintah (pusat dan daerah) juga ada penyedia jasa transportasi yang mempunyai peranan untuk menyelenggarakan transportasi yang didukung perangkat keras, perangkat lunak termasuk manajemen dan sumber daya manusia, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Swasta dan Koperasi maupun penyedia jasa transportasi untuk kepentingan sendiri/pribadi yang sekaligus berperan sebagai pengguna jasa trasnportasi yang dihasilkannya. Dan sebagai pengguna jasa transportasi adalah masyarakat luas yang membutuhkan jasa transportasi dalam melaksanakan kegiatannya baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun dalam bidang pertahanan-keamanan negara. Tuntutan kualitas pelayanan transportasi ke depan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas manusia dan barang serta aksesibilitas pada daerah terisolir/tertinggal dan daerah perbatasan negara. Dengan
terbatasnya anggaran pembangunan pada sektor infrastruktur transportasi
khususnya bersumber dana APBD
menuntut perubahan pola pikir ke-arah perencanaan dan
penetapan prioritas program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana perhubungan secara efektif, efisien, sesuai kebutuhan , berdasarkan realitas pola aktivitas, pola bangkitan/tarikan-pergerakan, sebaran pergerakan serta keunggulan komparatif dalam suatu wilayah/daerah yang natinya akan dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD, hal tentunya sejalan dengan arah pengembangan dan pembangunan transportasi wilayah (TATRAWIlL) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 serta dalam rangka menjabarkan secara teknis operasional Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018,maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Perhubungan Tahun 20132018 secara teknis operasional perlu disusun. Renstra SKPD ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yangmemuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2013-2018
2
program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan serta pencapaian
kinerja
implementasi
Renstra
Dinas
Perhubungan
5
(lima)
tahun
sebelumnya.Renstra ini nantinya menjadi pedoman dan acuan bagi Dinas Perhubungan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan sebagai input penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT (Tahunan) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hubungan keterkaitan antara Rentra SKPD dengan RPJMD
Abtraks i K eterkaitan R ens tra S K P D dan D dan R P J MD: R ens tra R P J MD V IS I K DH T E R P IL IH
V IS I S KPD
T UP O K S I
MIS I D AN AG E ND A
MIS I S KPD
G AMB AR AN P E L A Y A NAN S K PD
T UJ UAN D AN S AS AR AN
T UJ UAN D AN S AS AR AN
S T R AT E G I
S T R AT E G I
K E B IJ AK AN
K E B IJ AK AN
P R O G R AM & K E G IAT AN
E VA L UA S I R E NS T R A S K P D S E B E L UMNY A
P R O G R AM & K E G IAT AN
Pembangunan sektor perhubungan (darat, laut dan udara) di Provinsi Nusa Tenggara Timursecara berkelanjutan, diarahkan untuk pencapaian Visi dan Misi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timuryaitu mempercepat pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidupdengan tujuan Peningkatan kualitas dan persebaran aksesibilitas wilayah berbasis tata ruang dengan 2 (dua) sasaran utama, yaitu : 1)
Terwujudnya kesinambungan pergerakan barang dan jasa antar desa dan antar koleksi dan distribusi;
2)
Tersedianya transportasi publik yang memadai.
Sejalan dengan sasaran utama diatas, juga diarahkan untuk :
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2013-2018
3
pusat
1)
Mendukung pertumbuhan ekonomi sebagaimana termuat dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang mana NTT masuk dalam Koridor Ekonomi V bersama Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat;
2)
Membangun konektivitas lokal, regional, nasional dan internasional untuk kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa;
3)
Membuka rute pelayanan angkutan untuk kemudahan akses pada daerah-daerah terisolir/tertinggal serta desa-desa sasaran Program Desa Mandiri Anggur Merah melaui program/kegiatan pelayanan angkutan perintis (darat, laut dan udara);
4)
Peningkatan keselamatan dan keamanan jasa angkutan (darat, laut dan udara); dan
5)
Mewujudkan kelancaran pelayanan transportasi publik, dengan menciptakan angkutan layanan publik yang aman, lancar dan nyaman.
I.2
Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025; 10. Peraturan
Daerah
Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur
Nomor
10
Tahun
2008
tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 – 2018. 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTT Tahun 2011 – 2030 ; Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2013-2018
4
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014; 14. Tataran Transportasi Wilayah Nasional (TATRANAS), Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) Provinsi NTT. I.3
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi NTT adalah sebagai berikut : 1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2013 – 2018 dapat tercapai; 2. Memberikan arah dan kebijakan pelaksanaan pembangunan sektor perhubungan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Sebagai pedoman bagi pimpinan dan staf dalam merumuskan rencana kerja, program dan kegiatan tahunan di sektor perhubungan; 4. Sebagai tolok ukur pengukuran pencapaian kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur di sektor Perhubungan. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi NTT adalah sebagai berikut: 1. Menjabarkan secara teknis sektoral Visi, Misi, Kebijakan dan Agenda Pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT tahun 2013 – 2018; 2. Menentukan dan menetapkan target kinerja tahunan di sektor perhubungan; 3. Menjabarkan program dan kegiatan prioritas RPJMD ke dalam program dan kegiatan sektoral. 4. Menghitung dan menganalisis kebutuhan sumber daya (SDM, Biaya, Material/Bahan, Sarana/Prasarana dan Peralatan) yang dibutuhkan untuk pencapaian target kinerja tahunan.
I.4
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut: Bab 1.
Pendahuluan; yang memuat latar belakang penulisan, maksud dan tujuan penyusunan renstra, landasan hukum, dan sistematika penulisan;
Bab 2.
Gambaran Umum Pelayanan SKPD; yang menggambarkan secara umum tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi NTT, Sumber Daya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2013-2018
5
(SDM, Biaya, Material, Peralatan dan Aset), Kinerja pembangunan sektor perhubungan di NTT, permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta kondisi yang diharapkan kedepan dalam pembangunan sektor perhubungan; Bab 3.
Isu Strategis Pembangunan Sektor Perhubungan; yang memuat
permasalahan-
permasalahan dalam pembangunan sektor perhubungan, menelaah permasalahan nasional dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah, Tatrawil, Renstra Kementerian Perhubungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sektor perhubungan; Bab 4.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan; memuat pernyataan visi, misi Dinas Perhubungan 5 (lima) tahun ke depan, merumuskan sasaran, strategi pencapaian dan kebijakan untuk mencapai sasaran;
Bab 5.
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif; Memuat rencana indikatif program dan kegiatan serta sasaran dan pendanaan indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan.
Bab 6. Indikator Kinerja; Pada bagian ini memuat indikator-indikator kinerja SKPD yang yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Bab 7. Penutup
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi NTT Tahun 2013-2018
6
