RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2015

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESADAN KESATUAN BANGSA (BPMD DAN KESBANG) KABUPATEN KARIMUN

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, bahwa kami dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Kabupaten Karimun Tahun 2015. Rencana Kerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun tahun 2015 sebagai penjabaran Rencana Strategis BPMPD Tahun 2011-2016 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya, sehingga penyusunan Renja dimaksud

dapat terwujud dengan harapan dalam

pelaksanaannya senantiasa diberikan kelancaran dan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan BPMPD untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan. Pada akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun ini dapat bermanfaat bagi segenap pihak untuk terselenggaranya perbaikan kinerja manajemen (performance planning) pemerintahan.

Tanjung Balai Karimun,

Maret 2014

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KESATUAN BANGSA KABUPATEN KARIMUN,

Drs. HURNAINI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19670228 199112 1 002

RENCANA KINERJA (RENJA) BPMPD dan KESBANG KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015

Page i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR……………………………………………………………………….…………………….. BAB I PENDAHULUAN……………………………………………….………………………………… 1.1 Latar Belakang…………………………………………….………………………….. 1.2 Landasan Hukum………………………………………….………………………… 1.3 Maksud dan Tujuan………………………………….……………………………... 1.3.1 Maksud…………………………………………………………….……………. 1.3.2 Tujuan…………………………………………………….…………………….. 1.4 Sistematika Penulisan………………………………………….…………………..

i 1 1 3 7 7 7 9

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU………….……………... 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD………………………………………………………………………….. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD……………………………………………... 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD………… 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD………………………………… 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……………..

10

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional…………………………………… 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) SKPD…………………… 3.2.1. Tujuan………………………………………………………………………….. 3.2.2 Sasaran………………………………………………………………………… 3.3 Program dan Kegiatan……………………………………………………………. 3.3.1 Program Kerja Tahun 2015……………………………………………. 3.3.2 Kegiatan Prioritas Tahun 2015……………………………………….

26 26 27 27 28 28 28 30

BAB III


Page ii

10 14 21 23 24


Page iii

a. bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program / kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia. b. Implikasi yang timbul dari pelaksanaan program / kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program / kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun. 1.3.1 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun ada beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi yaitu : Aspek permasalahan dan hambatan yang dihadapi dari dalam merupakan Faktor Internal yaitu : 1. Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia yang mendukung upaya pembangunan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun belum memadai. 2. Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Karimun menyediakan anggaran dalam mendukung program-program yang ada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun. 3. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan


Page 4

Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun dalam mendukung keseluruhan program dibidang persatuan dan kesatuan bangsa dan pembangunan politik. Hal ini mengingat bahwa tugas, fungsi dan tanggung jawab pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa serta politik tidak semata-mata berada pada pemerintah pusat tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 4. Koordinasi pembangunan yang dilaksanakan pada berbagai instansi terkait dalam kegiatan berdimensi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun masih lemah, terlihat masih tumpang tindih program. 5. Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah ditunjukkan dari kurangnya pemahaman dan ketrampilan pegawai dibidang – bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus, minimnya penguasaan teknologi juga menjadi satu keterbatasan, mengingat penguasaan teknologi informasi menjadi prasyarat dasar bagi peningkatan pengetahuan dan efektifitas serta efisiensi kerja. 6. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran yang belum optimal dan ruang perkantoran yang kurang memadai, padahal manfaatnya besar untuk menunjang kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan usia alat/barang, maka

kualitasnyapun

semakin

menurun

sehingga

banyak

dibutuhkan penggantian dan/atau pemeliharaan. Aspek permasalahan dan hambatan yang dihadapi dari luar merupakan Faktor Eksternal yaitu : 1. Salah satu penyebab kegagalan kebijakan dan program dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dimana :


Page 5

-

Kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa relative masih rendah

-

Kemampuan

dan

ketrampilan

pengurus

lembaga

kemasyarakatan belum merata pada seluruh anggota pengurus. -

Rendahnya motivasi masyarakat untuk diperankan sebagai lembaga kemasyarakatan

-

Keberadaan lembaga perekonomian desa belum berfungsi secara maksimal

-

Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) perangkat desa

-

Masih

kurangnya

aparatur

desa

yang

ahli/kompeten

dibidangnya 2. Basis data yang valid guna menunjang pengambilan keputusan dirasakan masih lemah. Selain basis data yang masih lemah, aksesibilitas terhadap data juga cukup sulit. Masyarakat masih sulit mengakses data dan informasi pembangunan yang pada akhirnya berdampak kepada distribusi pembangunan yang tidak tepat sasaran dan minimnya partisipasi

masyarakat

untuk

mendukung

dan

terlibat

dalam

pembangunan daerah. 3. Maraknya kelembagaan sosial yang muncul dan berbasis adat dan suku, berpotensi memunculkan persoalan lain. Hal ini dikarenakan diantara kelembagaan-kelembagaan sosial itu ada yang dibentuk dengan orientasi politis yang dikhawatirkan kemudian justru menjadi ancaman bagi kerukunan antar penduduk asli dan pendatang, antar etnis dan antar agama.

1.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun


Page 6

anggaran. RKPD merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). RKPD tersusun melalui beberapa mekanisme perencanaan yaitu melalui Forum Musyawarah berjenjang,

Perencanaan mulai

dari

Pembangunan

tingkat

Desa

/

(Musrenbang) Kelurahan,

secara

Kecamatan,

Kabupaten/Kota termasuk Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD).

Dalam

hal

penyusunan

Rencana

Kerja

(Renja)

Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun Tahun 2012 mengacu pada RKPD Kabupaten Karimun prioritas pembangunan sebagai berikut : 1.

Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan perekonomian daerah guna menekan angka kemiskinan;

2.

Peningkatan daya tarik daerah guna meningkatkan nilai investasi

guna

memperluas

lapangan

pekerjaan

dan

pengembangan ekonomi kerakyatan; 3.

Peningkatan sumberdaya manusia melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, iman dan taqwa

4.

Peningkatan kehidupan masyarakat pedesaan dan pesisir melalui revitalisasi pertanian dan perikanan;

5.

1.5

Peningkatan pembangunan Aparatur Pemerintah.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan usulan dari kegiatan Musrenbang yang terkait dengan usulan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan


Page 7

Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun ke

dalam

rancangan

Renja

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,

Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun. Dari hasil Forum SKPD dilakukan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD bagi setiap SKPD. Dalam keadaan terdapat usulan masyarakat yang mendesak dan belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap SKPD yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD. Sehingga rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara rancangan awal RKPD dengan rancangan RENJA SKPD yang telah mendapatkan konfirmasi dan review dari setiap SKPD. Musrenbang tahunan atau Musrenbang RKPD dan Forum SKPD berfungsi menjembatani kepentingan

antara

pemerintah pusat dan

pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan

para

pemangku

kepentingan

untuk

penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.


Page 8

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan dalam melaksanakan tugas, kegiatan dan program di bidang pembangunan di Kabupaten Karimun selama ini Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun berpedoman dan mengacu kepada : 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

3.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas/Badan Daerah Kabupaten Karimun. Berikut adalah arah kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun : 1. Mendorong pemantapan peran kelembagaan masyarakat desa dan aparatur pemerintahan desa melalui pelatihan. 2. Mendorong

pengembangan

partisipasi

dan

keswadayaan

masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif.


Page 9

3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga serta memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro masyarakat dan usaha-usaha desa. 4. Mendorong permasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan. 5. Peningkatan stabilitas daerah. 6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum. 7. Pembinaan dan pemberdayaan Ormas dan LSM dan partai Politik di daerah.

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Sehubungan dengan adanya perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun maka rumusan tujuan dan sasaran yang terdapat pada Renstra tahun 20112016. Perubahan tersebut mempengaruhi rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun Tahun 2015. Berikut merupakan rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun :

3.2.1 Tujuan 1. Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan dan lembaga kemasyarakatan.


Page 10

2. Meningkatkan

pemberdayaan

masyarakat

melalui

pembangunan sarana dan prasarana desa. 3. Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. 4. Mengembangkan penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi masyarakat. 5. Terciptanya kesatuan bangsa antar komponen masyarakat.

6. Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan partai politik dalam pembangunan daerah.

3.2.2

Sasaran 1. Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan. 2. Meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam proses pembangunan diwilayah perdesaan. 3. Mendorong upaya pengelolaan Usaha Ekonomi Masyarakat. 4. Meningkatnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi tepat guna. 5. Meningkatnya pemahaman persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan partai politik.

3.3. Program dan Kegiatan Dalam

rangka

tercapainya

tujuan

dan

sasaran,

Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun menetapkan Program dan kegiatan sebagai berikut: 3.3.1

Program Kerja Tahun 2015 Program – program yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun Tahun 2015 merupakan program yang terkait dengan


Page 11

sasaran dalam dokumen Renstra dan usulan langsung dari masyarakat. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program – program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun program-program yang telah ditetapkan untuk Rencana Kinerja tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

6.

Program Peningkatan Partisipasi Dalam Membangun Desa

7.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

8.

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

9. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 10. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaaan 11. Program Pengentasan Kemiskinan 12. Pogram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 13. Program

Peningkatan

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan 14. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 15. Program Pendidikan Politik Masyarakat 16. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 17. Program

Pengembangan

Kemitraan

Pengembangan

Wawasan Kebangsaan 18. Program Penguatan Ideologi Negara


Page 12

3.3.2

Kegiatan Prioritas tahun 2015 Berdasarkan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun tahun 2015, maka ditetapkan pula kegiatan-kegiatan berdasarkan skala prioritas sebagai berikut : 1.

Peningkatan

Pelayanan

Adminitrasi

Umum

dan

Perkantoran 2.

Pengadaan Mebeleur

3.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.

Pengadaan Partisi

5.

Pengadaan Pakaian Dinas BPMPD dan KEBANG Kab. Karimun

6.

Penyusunan LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa

7.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BPMPD dan Kesbang

8.

Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan SKPD Melalui Pameran dan Pawai Pembangunan

9.

Pembinaan Administrasi Proyek dalam rangka PNPM Mandiri Pedesaan

10. Pembinaan Administrasi Proyek dalam rangka PNPM Mandiri Pedesaan Intergrasi SPP – SPPN 11. Pelatihan Aplikasi GPS dan GIS terhadap kegiatan Profil Desa dan Keluarahan Percontohan 12. Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kerja Operasional

Pos

Pelayanan

Terpadu

(POKJANAL

POSYANDU) di Kecamatan


Page 13

13. Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Se Kabupaten Karimun 14. Pelatihan

Kader

Pemberdayaan

Masyarakat

Se-

Kabupaten Karimun 15. Pembinaan

Administrasi

Program

dalam

rangka

Percepatan Pembanguna Desa/ Kelurahan P3DK 16. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGR) 17. Pendataan dan Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan 18. Bimtek Pengelolaan Profil Desa/ Kelurahan 19. Pelatihan Manajemen Pemdes bagi Kepala Desa dan Sekdes 20. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM BPD 21. Bimbingan

Teknis

Permusyawaratan

Kepala Desa

Desa

(BPD)

dan

dalam

Badan

penyusunan

Peraturan Desa (PERDES) 22. Pembinaan Aparat Desa dalam pengelolaan ADD 23. Bimbingan Teknis Tim Pengelolaan Penggunaan

dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Unit Desa 24. Penguatan

Sekretariat

Terpadu

Penanggulangan

Kemiskinan 25. Fasilitasi sarana dan prasarana kantor Desa dan BPD 26. Pembangunan sarana dan prasarana Kantor Desa dan Kelurahan 27. Penyelenggaraan Lomba Inovasi TTG bagi Masyarakat seKabupaten Karimun serta Gelar TTG Tingkat Nasional 28. Penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 29. Penyelenggaraan sosialisasi dan Pembinaan Lembaga Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK)


Page 14

30. Desiminasi Peningkatan Peran Tim Penggerak PKK di Kabupaten Karimun 31. Pembinaan dan Pengembangan Kader PKK melalui Lomba PKK 32. Bantuan Permodalan Usaha Simpan Pinjam Khusus Perempuan 33. Pembinaan

Administrasi

Program

Pengentasan

Kemiskinan 34. Peningkatan Mutu dan pengembangan melalui Pelatihan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Khusus Perempuan dalam usaha ekonomi 35. Pelatihan Pemutakhiran data sistem Informasi Posyandu (SIP) 36. Pemantapan dan Peningkatan Peran Kelembagaan desa dan kelurahan 37. Penyelenggaraan

Evaluasi

terhadap

pelaksanaan

program/ Kegiatan Lingkup Pemberdayaan Masyarakat 38. Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten 39. Fasilitasi Kegiatan Pameran MDG'S dan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat 40. Pelatihan Aplikasi data Sistem Informasi Posyandu 41. Pelatihan Intelijen Dasar bagi pengurus FKDM Kabupaten Karimun 42. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Karimun 43. Penyelenggaraan

Fasilitasi

Tim

Terpadu

Tingkat

Kabupaten Karimun Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2015 44. Penyelenggaraan Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)


Page 15

45. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Karimun Tahun 2015 46. Penyelenggaraan

Sosialisasi

Pelaksanaan

Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau 47. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 48. Pelatihan Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol 49. Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol 50. Sosialisasi

Undang-undang

tentang

Organisasi

Kemasyarakatan 51. Pelatihan Pengelolaan Manajemen Organisasi 52. Penyelenggaraan Sarasehan Bupati dengan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Karimun 53. Fasilitasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Karimun 54. Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se-Kabupaten Karimun 55. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 56. Sosialisasi

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

dan

Penegakan Hak Azasi (HAM) Manusia dalam setiap lapisan Masyarakat 57. Penyuluhan

dan

Pemantapan

Forum

Pembauran

Kebangsaan (FPK) bagi Dewan Pembina dan Pengurus FPK Kab. Karimun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama SeKabupaten Karimun


Page 16

58. Pemantauan dan Monitoring Program Kerja FKUB bagi pengurus FKUB Tingkat Kabupaten dan Kecamatan 59. Sosialisasi

pembentukan

Kelompok

Kerja

Pusat

Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kab. Karimun 60. Sosialisasi FPK bagi Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa/ Kelurahan se- Kabupaten Karimun 61. Pelatihan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat 62. Sosialisasi Permendagri No. 64 Th 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian 63. Sosialisasi

dan

Penanganan

Organisasi

Aliran

Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Karimun 64. Pemantapan Ideologi dan Ketahanan Bangsa Bagi Dewan Pembinaan dan Pengurus FPK dan FKUB Se-Kabupaten Karimun Lebih rinci, rumusan program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun dijabarkan melalui target dan capaian tahun 2015 pada tabel berikut :


Page 17

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KESATUAN BANGSA KABUPATEN KARIMUN MELALUI ANGGARAN APBD I, APBD II DAN APBN TAHUN 2015 RENCANA TAHUN 2015 KODE

1

I. 1.

II. 1.

2.

Program dan Kegiatan

2 BELANJA LANSUNG (RUTIN) BELANJA LANGSUNG Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran Peningkatan Pelayanan Adminitrasi Umum dan Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur


Indikator Kinerja

Catatan Penting

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 Kebutuhan Target Dana/Pagu Capaian Indikatif (Rp.) 9 10

Lokasi

Target Capaian

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)

Sumber Dana

3

4

5

6

7

8

Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran

Kabupaten Karimun

12 bulan

1.200.000.000,-

APBD II

-

-

-

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kabupaten Karimun

35 Buah Meja Kerja 10 Buah Lemari Arsip

180.000.000,-

APBD II

-

-

-


Kabupaten Karimun

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPMPD dan KESBANG Kab. Karimun

300.000.000,-

APBD II

-

-

-


Page 18

3.

III.

Pengadaan Partisi

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

IV.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa

V. 1.

2.

VI. 1.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BPMPD dan Kesbang Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan SKPD Melalui Pameran dan Pawai Pembangunan Program Peningkatan Partisipasi Dalam Membangun Desa Pembinaan Administrasi Proyek dalam rangka PNPM Mandiri Pedesaan


Kabupaten Karimun

Tersedianya Partisi BPMPD dan KESBANG Kab. Karimun

200.000.000,-

APBD II

-

-

-

Tersedianya Pakaian Dinas besera Kelengkapannya

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

150.000.000,-

APBD II

-

-

-

Tersedianya Lakip BPMP dan KESBANG Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

1 Buku

30.000.000,-

APBD II

-

-

-

Tersedianya dokumen Rencana Kerja (RENJA) Terpublikasinya kegiatan SKPD

Kabupaten Karimun

1 Buku

30.000.000,-

APBD II

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

150.000.000,-

APBD II

-

-

-

Meningkatnya kemandirian masyarakat penerima bantuan langsung

Kabupaten Karimun

12 Bulan

800.000.000,-

APBD II

-

-

-


Page 19

2.

Pembinaan Administrasi Proyek dalam rangka PNPM Mandiri Pedesaan Intergrasi SPP - SPPN

3.

Pelatihan Aplikasi GPS dan GIS terhadap kegiatan Profil Desa dan Keluarahan Percontohan

4.

Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (POKJANAL POSYANDU) di Kecamatan

5.

Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Se -Kabupaten Karimun

6.

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Se- Kabupaten Karimun

7.

Pembinaan Administrasi Program dalam rangka Percepatan Pembanguna Desa/ Kelurahan P3DK

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan mayarakat Terbentuknya kelompok kerja operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Kecamatan Meningkatkan wawasan, pengetahun, ketrapilan dan kemampuan LPM dalam melaksanakan Tupoksinya Meningkatkan wawasan, pengetahun, ketrapilan dan kemampuan Kader Pemberdayaan Masyarakat Mendukung Percepatan Pembangunan

Kabupaten Karimun

12 Bulan

500.000.000,-

APBD II

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

350.000.000,-

APBD II

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

200.000.000,-

APBD II

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

300.000.000,-

APBD II

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

300.000.000,-

APBD II

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

250.000.000,-

APBD II

-

-

-


Page 20

8.

VII. 1.

Bulan Bakti Gotong Masyarakat (BBGR)

Royong

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Pendataan dan Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan

2.

Bimtek Pengelolaan Kelurahan

Profil

Desa/

3.

Pelatihan Manajemen Pemdes bagi Kepala Desa dan Sekdes

4.

Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM BPD

5.

Bimbingan Teknis Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan Peraturan Desa (PERDES)

Meningkatnya Swadaya Masyarakat dan Revitalisasi gotong royong

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

300.000.000,-

APBD II

Tersedianya data profil Desa/ Kelurahan Meningkatnya pengetahuan/ keterampilan operator desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dalam mengolah data Meningkatkan wawasan Kades dan Sekdes dalam melaksanakan tugas Meningkatkan Kapasitas SDM BPD dalam melaksanakan tugasnya Meningkatnya Kemampuan/ Keterampilan Kades dan BPD dalam penyusunan Perdes

Kabupaten Karimun

71 Desa/ Kelurahan

500.000.000,-

APBD II

Kabupaten Karimun

85 Peserta

350.000.000,-

Kabupaten Karimun

84 Peserta

Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun


-

-

-

APBD II

-

-

-

350.000.000,-

APBD II

-

-

-

42 Peserta

300.000.000,-

APBD II

-

-

-

84 Peserta

250.000.000,-

APBD II

-

-

-

Page 21

6.

Pembinaan Aparat pengelolaan ADD

7.

Bimbingan Teknis Tim Pengelolaan Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Unit Desa

8.

Penguatan Sekretariat Terpadu Penanggulangan Kemiskinan

VIII. 1.

2.

IX. 1.

2.

3.

Desa

dalam

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Fasilitasi sarana dan prasarana kantor Desa dan BPD

Pembangunan sarana dan prasarana Kantor Desa dan Kelurahan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Penyelenggaraan Lomba Inovasi TTG bagi Masyarakat se-Kabupaten Karimun serta Gelar TTG Tingkat Nasional Penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Penyelenggaraan sosialisasi dan Pembinaan Lembaga Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK)

Terlaksananya pengelolaan ADD sesuai ketentuan yang berlaku Peningkatan SDM Pengelola sarana dan prasarana desa

Sebagai Fasilitasi dalam mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana Kantor Desa dan BPD Tersedianya Kantor Desa dan Kelurahan

Kabupaten Karimun

126 Peserta

250.000.000,-

APBD II

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

350.000.000,-

APBD II

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

240.000.000,-

APBD II

-

-

-

-

-

-

APBD II

-

-

-

APBN

-

-

-

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

Kabupaten Karimun

17 Desa

200.000.000,-

10.000.000.000,-

Adanya Motivasi Masyarakat tentang Inovasi TTG Jumlah Bumdes yang terbentuk

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

400.000.000,-

APBD II

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

200.000.000,-

APBD II

-

-

-

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang posyantek

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

200.000.000,-

APBD II

-

-

-


Page 22

X. 1.

2.

XI.

Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaaan Desiminasi Peningkatan Peran Tim Penggerak PKK di Kabupaten Karimun

Pembinaan dan Pengembangan Kader PKK melalui Lomba PKK

Meningkatnya motivasi dari Tim Penggerak PKK dalam pembinaan PKK di Kabupaten Meningkatnya motivasi dari Tim Penggerak PKK

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

200.000.000’-

APBD II

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

250.000.000,-

APBD II

-

-

-

SHARING DANA POVINSI

-

-

-

Program Pengentasan Kemiskinan 1.

Bantuan Permodalan Usaha Simpan Pinjam Khusus Perempuan

Terfasilitasinya Kelompok SPKP

Kabupaten Karimun

60 Kelompok

2.

Pembinaan Administrasi Pengentasan Kemiskinan

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

200.000.000,-

APBD II

-

-

-

3.

Peningkatan Mutu dan pengembangan melalui Pelatihan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Khusus Perempuan dalam usaha ekonomi Pogram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pelatihan Pemutakhiran data istema Informasi Posyandu (SIP)

Terfasilitasinya UPK setiap Kecamatan Terfasilitasinya usaha SPKP

Kabupaten Karimun

120 Peserta

350.000.000,-

APBD II

-

-

-

Meningkatkan Pengetahuan Sistem Informasi Posyandu Meningkatkan Peran Kelembagaan desa dan kelurahan Meningkatkan Transparansi dan kebehasilan program/kegiatan

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

350.000.000,-

APBD II

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

250.000.000,-

APBD II

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

300.000.000,-

APBD II

-

-

-

XII. 1.

Program

2.

Pemantapan dan Peningkatan Peran Kelembagaan desa dan kelurahan

3.

Penyelenggaraan Evaluasi terhadap pelaksanaan program/ Kegiatan Lingkup Pemberdayaan Masyarakat


1.800.000.000,-

Page 23

4.

Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten

Terpilihnya juara Lomba Desa/ Kelurahan

Kabupaten Karimun

23 Desa/ Keluarahan

350.000.000,-

APBD II

-

-

-

5.

Fasilitasi Kegiatan Pameran MDG'S dan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat

Adanya Peserta yang ikut pameran

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

150.000.000,-

APBD II

-

-

-

Pelatihan Aplikasi Informasi Posyandu

Meningkatkan kemampuan/ keterampilan operator posyandu

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

250.000.000,-

APBD II

-

-

-

Peningkatan Kinerja bagi pengurus FKDM

Kabupaten Karimun

150.000.000,-

APBD II

-

-

-

Meningkatkan Kondisi Kepekaan, Kesiagaan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan Indikasi timbulnya bencana Meningkatkan peran dan fungsi Kominda dalam pemeliharaan kantrantibmas dan penegakan tindak kriminal

Kabupaten Karimun

370.000.000,-

APBD II

-

-

-

Kabupaten Karimun

100.000.000,-

APBD II

-

-

-

XIII 1.

2

data

Sistem

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pelatihan Intelijen Dasar bagi pengurus FKDM Kabupaten Karimun Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Karimun

Penyelenggaraan Fasilitasi Tim Terpadu Tingkat Kabupaten Karimun Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2015


Page 24

XIV.

1.

2.

XV. 1.

2.

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Penyelenggaraan Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Karimun Tahun 2015

Program Pendidikan Politik Masyarakat Penyelenggaraan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

Meningkatkan peran dan fungsi Kominda dalam pemeliharaan kantrantibmas dan penegakan tindak kriminal Terfasilitasinya penguatan Kelembagaan KOMINDA Kabupaten Karimun

Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau Terselenggaranya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan baik dan lancar

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

300.000.000,-

280.000.000,-

-

-

-

APBD II

-

-

-

APBD II

-

-

-

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

200.000.000,-

APBD II

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

500.000.000,-

APBD II

-

-

-


Page 25

3.

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Parpol

Bantuan

4.

Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol

5.

Sosialisasi Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan

6.

Pelatihan Pengelolaan Organisasi

7.

Penyelenggaraan Sarasehan Bupati dengan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Karimun

8.

Fasilitasi Pendaftaran Kemasyarakatan di Karimun

tentang

Manajemen

Organisasi Kabupaten

Meningkatkan Kualitas Pengetahuan pengurus Parpol dalam pengelolaan bantuan Keuangan Parpol Terpenuhinya persyaratan kelengkapan administrasi partai politik penerima bantuan keuangan Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Undangundang Kemasyarakatan terlatihnya pengelola manajemen organisasi Terciptanya Transparansi dalam Pembangunan Daerah Terfasilitasinya pendaftaran Ormas Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

100.000.000,-

APBD II

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

100.000.000,-

APBD II

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

100.000.000,-

APBD II

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

150.000.000,-

APBD II

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

100.000.000,-

APBD II

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

220.000.000,-

APBD II

-

-

-


Page 26

XVI. 1.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se-Kabupaten Karimun

2.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

3.

Sosialisasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Penegakan Hak Azasi (HAM) Manusia dalam setiap lapisan Masyarakat

Menigkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan demokrasi serta menjalin komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat dengan memantapkan pembauran kebangsaan Terlaksananya peran dan fungsi FKUB, dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama Membangkitkan rasa dan semangat kebangsaan dikalangan masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia (Pancasila) dan Penigkatan Pemahaman nilainilai pokok HAM dalam UUD 1945

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

150.000.000,-

APBD II

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

200.000.000,-

APBD II

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

250.000.000,-

APBD II

-

-

-


Page 27

4.

Penyuluhan dan Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) bagi Dewan Pembina dan Pengurus FPK Kab. Karimun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Se- Kabupaten Karimun

5.

Pemantauan dan Monitoring Program Kerja FKUB bagi pengurus FKUB Tingkat Kabupaten dan Kecamatan

6.

Sosialisasi pembentukan Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kab. Karimun

Terjaga dan terpeliharanya keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan NKRI Terlaksananya Pemantauan, monitoring dan Program Kerja FKUB untuk mensinergikan program pemerintah daerah dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Karimun Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna Peberdayaan dan Penguatan Kesadaran Berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila<< UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

200.000.000,-

APBD II

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

200.000.000,-

APBD II

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

200.000.000,-

APBD II

-

-

-


Page 28

Sosialisasi FPK bagi Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa/ Kelurahan se- Kabupaten Karimun

XVII.

1.

2.

XVIII. 1.

2.

Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pelatihan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat Sosialisasi Permendagri No. 64 Th 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Program Penguatan Ideologi Negara Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Karimun Pemantapan Ideologi dan Ketahanan Bangsa Bagi Dewan Pembinaan dan Pengurus FPK dan FKUB Se-Kabupaten Karimun

Meningkatnya Pemahaman Persatuan dan Kesatuan bangsa, serta terjalinnya komunikasi dan kerjasama dengan Aparatur Pemerintahan

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

200.000.000,-

APBD II

-

-

-

-

-

-

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial Adanya pemahaan masyarakat tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

120.000.000,-

APBD II

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

150.000.000,-

APBD II

-

-

-

Terwujudnya Penguatan deology negara Menjadikan Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Karimun yang berwawasan Pancasila, memiliki jiwa Nasionalisme dan Patriotisme

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

80.000.000,-

APBD II

-

-

-

Kabupaten Karimun

1 Kegiatan

150.000.00,-

APBD II

-

-

-


Page 29

BAB IV PENUTUP Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun tahun 2015 yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintergrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun tahun dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS) dan APBD. Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat, pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 ini dibuat kiranya dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun.


Maret 2014

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KESATUAN BANGSA KABUPATEN KARIMUN,


BPMPD dan KESBANG KABUPATEN KARIMUN

Page30

BAB I PENDAHULUAN I.1

Latar Belakang Rencana Kerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah yang menyatakan , Renja sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah

maupun

yang

ditempuh

dengan

mendorong

partisipasi

masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan

Bangsa

Kabupaten

Karimun

menerjemahkan

dan

mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Karimun ke dalam program dan kegiatan Badan sedemikian rupa sehingga berkonstribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Badan secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun. Peroses peyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi diformulasikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan yang memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diitegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini RENCANA KINERJA (RENJA) BPMPD dan KESBANG KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015

Page 1

sejalan dengan pasal 2 (dua) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk singkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Karimun. Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renstra SKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani

antara perencanaan straegis jangka panjang

menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafond Anggaran Sementara dan APBD. Sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun menetapkan 18 (delapan belas) Program dan 62 (Enam puluh dua) Kegiatan yang didalamnya memuat seluruh rencana atau target kinerja yang ingin dicapai yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis (Strategic Performance Indikators) yang relevan, yang pada dasarnya merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisir secara sistematis dan mengukur hasilnya untuk umpan balik perbaikan. Rencana Kerja merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari kegiatan pokok diantaranya RENCANA KINERJA (RENJA) BPMPD dan KESBANG KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015

Page 2

penyusunan

perencanaan

strategik,

program

dan

kegiatan

diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan (Rencana Kerja Tahunan) dan diakhiri adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penetapan tersebut memberi daya dorong (drive) sekaligus sebagai komitmen merencanakan dan mengendalikan sumber daya yang diserahkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun. Proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) didasarkan pada aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musrenbang tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun

sebelumnya.

Penyusunan

Rencana

Kerja

(RENJA)

juga

diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

I.2

Landasan Hukum Sejalan dengan Reformasi disegala bidang yang telah membuahkan dasar – dasar perubahan dibidang manajemen pemerintahan, hal tersebut antara lain dilandasi oleh : 1.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun

1999

tentang

Pembentukan

Kabupaten

Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


Page 3

3.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

4.

Undang-Undang

Nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor

21 tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun 2006-2025;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar; RENCANA KINERJA (RENJA) BPMPD dan KESBANG KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015

Page 4

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 17. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);


Page 5

20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015; 23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 Tahun 2010; Nomor: 0199/M PPN/04/2010; Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 229); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau 2011-2015; 27. Keputusan Bupati Karimun Nomor 82 Tahun 2012 tentang RENCANA Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016.


Page 6

I.3

MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor penting dalam pencapaian kinerja dalam 1 (satu) tahun. Didalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun menetapkan maksud dan tujuan sebagai berikut : I.3.I Maksud Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan antar lembaga pemerintahan baik pusat, provinsi maupun Kabupaten/ Kota serta bidang-bidang pada BPMPD dan KESBANG Kabupaten Karimun sehingga dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya yang tersedia. Renja BPMPD dan KESBANG sebagai wujud dukungan kinerja untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang ditetapkan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun agar dalam pelaksanaannya dapat lebih terarah dan terukur. Rencana Kerja (RENJA) ini juga merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode satu (1) tahun yang diambil dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang dimiliki oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun.


Page 7

I.3.2 Tujuan Tujuan

adalah

sesuatu

yang

akan

dicapai

Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Karimun secara keseluruhan. Dimana dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan proses jangka pendek yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu (1) tahun yang didalamnya memuat seluruh rencana atau target kinerja yang ingin dicapai yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis (Strategic Performance Indikators). Tujuan penyusunan Rencana Kerja BPMPD dan KESBANG Kabupaten Karimun Tahun 2015 adalah : 1. Terwujudnya penjabaran prioritas Rencana Strategis BPMPD dan KESBANG Tahun 2011-2016 2. Terwujudnya Sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar lembaga pemerintah maupun antar bidang pada BPMPD dan KESBANG Kabupaten Karimun. 3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil program kegiatan. 4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efesiensi, sefektif, berkeadilan dan berkelanjutan.


Page 8

I.4

SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahah Desa dah Kesatuan Bangsa (BPMD dan KESBANG) Kabupaten Karimun sebagai berikut :

BAB I.

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud Dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 2.1 Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan

Usulan

Program

dan

Kegiatan

Masyarakat BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) SKPD 3.3 Program dan Kegiatan

BAN IV.

PENUTUP Menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.


Page 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang perubahan Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan dengan mengukur realisasi capaian-capaian target perencanaan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis. Oleh karena itu Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun ini juga dievaluasi berdasarkan realisasi capaian-capaian target program/kegiatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 dan perkiraaan realisasi capaian target program/kegiatan sampai dengan tahun 2014. Evaluasi terhadap Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun tahun 2015 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan rencana program/kegiatan dan hasil rencana program/kegiatan. Rencana Kerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun tahun 2015 juga dipengaruhi oleh dilaksanakannya Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unit Kerja Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun. Peraturan ini mulai diberlakukan pada awal tahun berjalan yaitu tahun 2013. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) yang semula adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMD & Kesbang) mengalami perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Karimun. Lebih rinci,


Page 10

perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi tersebut akan dijelaskan pada penjelasan berikutnya di Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. Adapun dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja ini memperhatikan beberapa unsur pokok lain, yaitu : a.

Masalah-masalah yang dihadapi;

b.

Tujuan yang dikehendaki;

c.

Sasaran-sasaran prioritas untuk mewujudkannya;

d.

Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya;

e.

Hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2015;

f.

Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) dan capaian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat dari berbagai indikator yang di rekap melalui table berikut;


Page 11

Rekapitulasi evaluasi Hasil Pelaksanaan renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2013 Kabupaten Karimun Kode

1.22.1.22.1.16 1.22.1.22.1.16.08

1.19.1.22.1.16

1.19.1.22.1.16.06 1.19.1.22.1.16.09

1.19.1.22.1.16.10 1.22.1.22.1.17

1.22.1.22.1.17.12

1.22.1.22.1.17.17 1.22.1.22.1.17.18

Program/Kegiatan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Penyelenggaraan Pelatihan TTG bagi Masyarakat se Kabupaten Karimun serta Gelar TTG Tingkat Nasional Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Penyelenggaraan Koordinasi Komunitas Intelejen Daerah Penyelenggaraan Rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Karimun Study Banding Kominda Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pembinaan Administrasi Program dalam rangka PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Integrasi Pendataan dan Pendayagunaan data profil desa dan kelurahan Pelatihan manajemen pemerintahan desa se Kabupaten Karimun

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2011

Taerget dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu Target Renja SKPD Tahun 2013

Realisasi Renja SKPD Tahun 2013

Tingkat Realisasi (%)

Target Program dan Kegiatan Tahun 2014

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Tingkat Capaian capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d Target Renstra Tahun 2013 (%)

Peserta pelatihan

9 kec

9 kec

12 kec

12 kec

100

12 kec

12 kec

100

Jumlah rapat

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

100

4 kali

4 kali

100

Jumlah rapat

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

100

4 kali

4 kali

100

Peserta pembinaan

9 kec

9 kec

9 kec

9 kec

100

12 kec

12 kec

100

Daerah pendataan

9 kec

9 kec

12 kec

12 kec

100

12 kec

12 kec

100

Peserta pelatihan

128 orang

128 orang

0

0

0

0

0

0


Page 12

1.22.1.22.1.17.19

1.22.1.22.1.17.20

1.19.1.22.1.18

1.19.1.22.1.18.04

1.22.1.22.1.20 1.22.1.22.1.20.03

1.22.1.22.1.20.04

1.22.1.22.1.20.05

1.19.1.22.1.21 1.19.1.22.1.21.07

1.19.1.22.1.21.08

1.19.1.22.1.21.09

Pembinaan Administrasi Program (PAP) Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P3DK) Penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan Tingkat Kabupaten Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pengukuhan dan Bhakti Sosial Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Karimun Program Pengentasan Kemiskinan Pelatihan Manajemen Usaha SPP Khusus Perempuan (Program Pengentasan Kemiskinan Propinsi Kepri) Pelatihan bagi Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) se Kabupaten Karimun (Sharing dana dengan Propinsi Kepri) Pembinaan Administrasi Program Pengentasan Kemiskinan Program Pendidikan Politik Masyarakat Verifikasi kelengkapan adminsitrasi bantuan keuangan Parpol dan Pelatihan Pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik di kabupaten karimun Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2015 dan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2015 di Kabupaten Karimun Penyelenggaraan fasilitasi pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karimun

Peserta pembinaan

5 desa

1 desa

0

0

0

0

0

0

Peserta lomba

9 desa / 9 kel

9 desa / 9 kel

0

0

0

0

0

0

Peserta pengukuhan

0

0

40 orang

40 orang

100

40 orang

40 orang

100

Peserta pelatihan

9 kec

0

120 org

120 org

100

120 orang

120 orang

100

Peserta pelatihan

9 kec

0

27 org

27org

100

42 orang

42 orang

100

Peserta pembinaan

9 kec

9 kec

12 kec

12 kec

100

12 kec

12 kec

100

Peserta verifikasi

11 parpol

11 parpol

11 parpol

11 parpol

100

12 parpol

12 parpol

100

Peserta sosialisasi

0

0

100 org

100 org

0

100 orang

100 orang

100

2 Putaran

1 putaran

0

0

0

0

0

0


Page 13

Dari tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun dan pencapaian Renstra s/d tahun 2013 dapat kita lihat bahwa hampir semua program kerja SKPD terealisasi 100%.

2.2 Analisi Kinerja Pelayanan SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah kabupaten Karimun dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unit Kerja pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun maka Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya; b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Karimun. Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun terdiri dari : 1.

Kepala Badan

2.

Sekretaris

3.

a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b.

Sub Bagian Perencanaan dan keuangan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa


Page 14

a.

Sub Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

b.

Sub

Bidang

Pengembangan

Ekonomi

Masyarakat

dan

Teknologi Tepat Guna 4.

5.

6.

Bidang Pemerintahan Desa a.

Sub Bidang Pengembangan dan Pemerintahan Desa

b.

Sub Bidang Fasilitasi Pengembangan Badan Permusyawaratan

Bidang Kesatuan Bangsa a.

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

b.

Sub Bidang Ketahanan Ideologi Negara

Bidang Kelembagaan dan Politik Dalam Negeri a.

Sub Bidang Fasilitasi Sosial Politik dan Kewaspadaan Dini

b.

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Dalam melaksanakan fungsinya, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun dibagi menjadi dua urusan bidang yaitu : 1. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2. Urusan Bidang Kesatuan Bangsa

Urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa didukung oleh anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Karimun

sebagai

wujud

kepedulian

secara

menyeluruh

dari

pemerintahan tertinggi dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Program-program tersebut telah berdampak nyata terhadap perkembangan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sendiri pembangunan di desa. Melalui program-program tersebut akan terwujud masyarakat yang mandiri dan kreatif yang memicu tingkat perkembangan


Page 15

ekonomi masyarakat. Sedangkan untuk urusan bidang Kesatuan Banga sepenuhnya masih didukung oleh anggaran yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Beberapa hal yang menjadi kinerja SKPD dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa antara lain : a. Merencanakan

dan

mengkoordinasikan

pengembangan

ekonomi masyarakat serta melaksankan bimbingan teknologi tepat guna dalam proses pemanfaatan potensi sumber daya alam di desa. b. Merencanakan

dan

melaksanakan

peningkatan

peranan

kelembagaan dan pelatihan masyarakat. c. Mengolah data, pengolahan keuangan desa, menyusun, merencanakan

dan

melaksanakan

pengembangan

pemerintahan desa. d. Mengumpulkan, mengolah data, merencanakan, melaksanakan dan memberi petunjuk serta bimbingan terhadap peningkatan fungsi dan peran kelembagaan masyarakat dan lembaga lainnya e. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, pembinaan nilai-nilai sejarah kebangsaan dan pelaksanaan pembauran f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik, kelembagaan politik dan pemantapan kewapadaan dini dan kerjasama intelejen keamanan g. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi hubungan dengan organisasi masyarakat


Page 16

Dengan menggunakan format penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan Pengukuran Kinerja, 6 (Enam) Tujuan Strategis, 6 (Enam) Sasaran dari 9 (sembilan) Indikator. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


Page 17

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun No

Indiaktor Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

1

Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif.

-

-

-

10

20

30

40

54

7

10

0

0

0

70

50

0

0

0

2

Persentase peran serta masyarakat desa penerima bantuan dalam pembangunan sarana dan prasarana desa

-

-

-

0

45

50

50

50

0

50

0

0

0

0

111

0

0

0

3

Jumlah kelompok binaan Usaha Ekonomi Masyarakat yang produktif

-

-

-

-

65

70

80

90

0

42

0

0

0

0

64.61

0

0

0

4

Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang terbentuk

-

-

-

2

2

2

2

2

0

2

0

0

0

0

100

0

0

0

5

Persentase masyarakat yang merasa puas dengan kondisi kesatuan bangsa di daerah

-

-

-

50

50

50

50

50

50

50

0

0

0

100

100

0

0

0


Page 18

Indiaktor Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

6

Kegiatan koordinasi pengawasan kesatuan bangsa

-

7

Kegiatan pembinaan satuan perlindungan masyrakat (linmas)

8

9

No

Target IKK

Target Indikator Lainnya

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

2

3

2

2

2

1

3

0

0

0

50

100

0

0

0

-

-

-

2

2

2

2

2

0

1

0

0

0

0

50

0

0

0

Jumlah Pembinaan partai politik

-

-

-

2

2

2

2

2

2

1

0

0

0

100

50

0

0

0

Jumlah pembinaan LSM, Ormas dan OKP

-

-

-

2

2

2

2

2

2

1

0

0

0

100

50

0

0

0

Target Renstra SKPD Tahun ke-


Realisasi Capaian Tahun ke-

Page 19

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Secara umum Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun menyadari bahwa masih ada kelemahan / kekurangan

yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk

mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut : a. Masih ada realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun pada tahun 2013. b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun pada tahun 2013. c. Realisasi

program/kegiatan

yang

melebihi

target

kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun cukup melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. d. Faktor – faktor penyebab tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan,


Page 20

dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program / kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia. e. Implikasi yang timbul dari pelaksanaan program / kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program / kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun. 2.3.1 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun ada beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi yaitu : Aspek permasalahan dan hambatan yang dihadapi dari dalam merupakan Faktor Internal yaitu : 1. Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia yang mendukung upaya pembangunan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun belum memadai. 2. Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Karimun menyediakan anggaran dalam mendukung program-program yang ada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun. 3. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun dalam mendukung keseluruhan program dibidang persatuan dan


Page 21

kesatuan bangsa dan pembangunan politik. Hal ini mengingat bahwa tugas, fungsi dan tanggung jawab pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa serta politik tidak semata-mata berada pada pemerintah pusat tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 4. Koordinasi pembangunan yang dilaksanakan pada berbagai instansi terkait dalam kegiatan berdimensi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun masih lemah, terlihat masih tumpang tindih program. 5. Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah ditunjukkan dari kurangnya pemahaman dan ketrampilan pegawai dibidang – bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus, minimnya penguasaan teknologi juga menjadi satu keterbatasan, mengingat penguasaan teknologi informasi menjadi prasyarat dasar bagi peningkatan pengetahuan dan efektifitas serta efisiensi kerja. 6. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran yang belum optimal dan ruang perkantoran yang kurang memadai, padahal manfaatnya besar untuk menunjang kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan usia alat/barang, maka

kualitasnyapun

semakin

menurun

sehingga

banyak

dibutuhkan penggantian dan/atau pemeliharaan. Aspek permasalahan dan hambatan yang dihadapi dari luar merupakan Faktor Eksternal yaitu : 1. Salah satu penyebab kegagalan kebijakan dan program dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dimana : -

Kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa relative masih rendah


Page 22

-

Kemampuan

dan

ketrampilan

pengurus

lembaga

kemasyarakatan belum merata pada seluruh anggota pengurus. -

Rendahnya motivasi masyarakat untuk diperankan sebagai lembaga kemasyarakatan

-

Keberadaan lembaga perekonomian desa belum berfungsi secara maksimal

-

Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) perangkat desa

-

Masih

kurangnya

aparatur

desa

yang

ahli/kompeten

dibidangnya 2. Basis data yang valid guna menunjang pengambilan keputusan dirasakan masih lemah. Selain basis data yang masih lemah, aksesibilitas terhadap data juga cukup sulit. Masyarakat masih sulit mengakses data dan informasi pembangunan yang pada akhirnya berdampak kepada distribusi pembangunan yang tidak tepat sasaran dan minimnya partisipasi

masyarakat

untuk

mendukung

dan

terlibat

dalam

pembangunan daerah. 3. Maraknya kelembagaan sosial yang muncul dan berbasis adat dan suku, berpotensi memunculkan persoalan lain. Hal ini dikarenakan diantara kelembagaan-kelembagaan sosial itu ada yang dibentuk dengan orientasi politis yang dikhawatirkan kemudian justru menjadi ancaman bagi kerukunan antar penduduk asli dan pendatang, antar etnis dan antar agama.

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. RKPD merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). RKPD


Page 23

tersusun melalui beberapa mekanisme perencanaan yaitu melalui Forum Musyawarah berjenjang,

Perencanaan mulai

dari

Pembangunan

tingkat

Desa

/

(Musrenbang) Kelurahan,

secara

Kecamatan,

Kabupaten/Kota termasuk Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD).

Dalam

hal

penyusunan

Rencana

Kerja

(Renja)

Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun Tahun 2015 mengacu pada RKPD Kabupaten Karimun prioritas pembangunan sebagai berikut : 1.

Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan perekonomian daerah guna menekan angka kemiskinan;

2.

Peningkatan daya tarik daerah guna meningkatkan nilai investasi

guna

memperluas

lapangan

pekerjaan

dan

pengembangan ekonomi kerakyatan; 3.

Peningkatan sumberdaya manusia melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, iman dan taqwa

4.

Peningkatan kehidupan masyarakat pedesaan dan pesisir melalui revitalisasi pertanian dan perikanan;

5.

2.5

Peningkatan pembangunan Aparatur Pemerintah.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan usulan dari kegiatan Musrenbang yang terkait dengan usulan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun ke

dalam

rancangan

Renja

Badan


Pemberdayaan

Masyarakat,

Page 24

Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun. Dari hasil Forum SKPD dilakukan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD bagi setiap SKPD. Dalam keadaan terdapat usulan masyarakat yang mendesak dan belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap SKPD yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD. Sehingga rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara rancangan awal RKPD dengan rancangan RENJA SKPD yang telah mendapatkan konfirmasi dan review dari setiap SKPD. Musrenbang tahunan atau Musrenbang RKPD dan Forum SKPD berfungsi menjembatani kepentingan

antara

pemerintah pusat dan

pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan

para

pemangku

kepentingan

untuk

penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.


Page 25

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan dalam melaksanakan tugas, kegiatan dan program di bidang pembangunan di Kabupaten Karimun selama ini Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun berpedoman dan mengacu kepada : 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

3.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas/Badan Daerah Kabupaten Karimun. Berikut adalah arah kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun : 1. Mendorong pemantapan peran kelembagaan masyarakat desa dan aparatur pemerintahan desa melalui pelatihan. 2. Mendorong

pengembangan

partisipasi

dan

keswadayaan

masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif.


Page 26

3. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga serta memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro masyarakat dan usaha-usaha desa. 4. Mendorong permasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan. 5. Peningkatan stabilitas daerah. 6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum. 7. Pembinaan dan pemberdayaan Ormas dan LSM dan partai Politik di daerah.

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Sehubungan dengan adanya perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun maka rumusan tujuan dan sasaran yang terdapat pada Renstra tahun 20122016. Perubahan tersebut mempengaruhi rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun Tahun 2015. Berikut merupakan rumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun :

3.2.1 Tujuan 1. Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan dan lembaga kemasyarakatan.


Page 27

2. Meningkatkan

pemberdayaan

masyarakat

melalui

pembangunan sarana dan prasarana desa. 3. Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. 4. Mengembangkan penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi masyarakat. 5. Terciptanya kesatuan bangsa antar komponen masyarakat.

6. Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan partai politik dalam pembangunan daerah.

3.2.2

Sasaran 1. Meningkatnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan. 2. Meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat dalam proses pembangunan diwilayah perdesaan. 3. Mendorong upaya pengelolaan Usaha Ekonomi Masyarakat. 4. Meningkatnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi tepat guna. 5. Meningkatnya pemahaman persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Meningkatnya pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan partai politik.


Page 28

PENGUKURAN KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KESATUAN BANGSA (BPMPD DAN KESBANG) KABUPATEN KARIMUN

NO 1.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Meningkatkan kemampuan

Meningkatnya peran dan

Jumlah Lembaga Pemberdayaan

penyelenggaraan

fungsi lembaga

Masyarakat (LPM) yang aktif

pemerintahan desa /

kemasyarakatan.

TARGET 54

kelurahan dan lembaga kemasyarakatan.

2.

3.

Meningkatkan pemberdayaan

Meningkatnya partisipasi

Persentase peran serta

masyarakat melalui

dan swadaya masyarakat

masyarakat penerima bantuan

pembangunan sarana dan

dalam proses pembangunan

dalam pembangunan sarana dan

prasarana desa.

diwilayah perdesaan.

prasarana desa

Meningkatkan Usaha Ekonomi

Mendorong upaya

Jumlah kelompok binaan Usaha

Masyarakat dalam upaya

pengelolaan Usaha Ekonomi

Ekonomi Masyarakat yang

pengentasan kemiskinan.

Masyarakat. Pedesaan

produktif


Page 29

65%

165

KET

4.

Mengembangkan penggunaan

Meningkatnya kesadaran

Jumlah alat-alat TTG yang

dan pemanfaatan Teknologi

dan kemampuan

tercipta

Tepat Guna (TTG) bagi

masyarakat dalam

masyarakat

mengembangkan dan

2

menerapkan teknologi tepat guna. 5.

6.

Terciptanya kesatuan bangsa

Meningkatnya pemahaman

Persentase masyarakat yang

antar komponen masyarakat.

persatuan dan kesatuan

merasa puas dengan kondisi

bangsa.

kesatuan bangsa didaerah

Meningkatkan peran

Meningkatnya pembinaan

- Jumlah Pembinaan LSM, Ormas

organisasi kemasyarakatan

dan pemberdayaan

dan partai politik dalam

organisasi kemasyarakatan

pembangunan daerah.

dan partai politik.


70%

1

dan OKP - Jumlah Pembinaan Partai Politik

Page 30

1

3.3. Program dan Kegiatan Dalam

rangka

tercapainya

tujuan

dan

sasaran,

Badan

Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Karimun menetapkan Program dan kegiatan sebagai berikut: 3.3.1

Program Kerja Tahun 2015 Program – program yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun Tahun 2015 merupakan program yang terkait dengan sasaran dalam dokumen Renstra dan usulan langsung dari masyarakat. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program – program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun program-program yang telah ditetapkan untuk Rencana Kinerja tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Adminisrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

6.

Program Peningkatan Partisipasi Dalam Membangun Desa

7.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

8.

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

9.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

10. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaaan 11. Program Pengentasan Kemiskinan 12. Pogram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan


Page31

13. Program

Peningkatan

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan 14. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 15. Program Pendidikan Politik Masyarakat 16. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 17. Program

Pengembangan

Kemitraan

Pengembangan

Wawasan Kebangsaan 18. Program Penguatan Ideologi Negara

3.3.2

Kegiatan Prioritas tahun 2015 Berdasarkan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun tahun 2015, maka ditetapkan pula kegiatan-kegiatan berdasarkan skala prioritas sebagai berikut : 1.

Peningkatan

Pelayanan

Adminitrasi

Umum

dan

Perkantoran 2.

Pengadaan Mebeleur

3.


4.

Pengadaan Pakaian Dinas BPMPD dan KEBANG Kab. Karimun

5.

Penyusunan LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa

6.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) BPMPD dan Kesbang

7.

Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan SKPD Melalui Pameran dan Pawai Pembangunan

8.

Pembinaan Administrasi Proyek dalam rangka PNPM Mandiri Pedesaan


Page32

9.

Pembinaan Administrasi Proyek dalam rangka PNPM Mandiri Pedesaan Intergrasi SPP – SPPN

10. Sosialisasi Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. 11. Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Kerja Operasional

Pos

Pelayanan

Terpadu

(POKJANAL

POSYANDU) di Kecamatan 12. Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Se Kabupaten Karimun 13. Pelatihan

Kader

Pemberdayaan

Masyarakat

Se-

Kabupaten Karimun 14. Pembinaan

Administrasi

Program

dalam

rangka

Percepatan Pembanguna Desa/ Kelurahan P3DK 15. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGR) 16. Pendataan dan Pendayagunaan Data Profil Desa / Kelurahan 17. Bimtek Aplikasi Profil Desa/ Kelurahan 18. Pelatihan Manajemen Pemdes bagi Kepala Desa dan Sekdes 19. Pelatihan Peningkatan Program Kerja BPD 20. Bimbingan

Teknis

Permusyawaratan

Kepala Desa

Desa

(BPD)

dan

dalam

Badan

penyusunan

Peraturan Desa (PERDES) 21. Pembinaan Aparat Desa dalam pengelolaan ADD 22. Bimbingan Teknis Tim Pengelolaan Penggunaan

dan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Unit Desa 23. Penguatan

Sekretariat

Terpadu

Penanggulangan

Kemiskinan 24. Fasilitasi sarana dan prasarana kantor Desa dan BPD 25. Pembangunan sarana dan prasarana Kantor Desa dan Kelurahan


Page33

26. Penyelenggaraan Lomba Inovasi TTG bagi Masyarakat seKabupaten Karimun dan Gelar TTG Tingkat Nasional serta Pembinaan Posyantek 27. Penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 28. Desiminasi Peningkatan Peran Tim Penggerak PKK di Kabupaten Karimun 29. Pembinaan dan Pengembangan Kader PKK melalui Lomba PKK 30. Bantuan Permodalan Usaha Simpan Pinjam Khusus Perempuan 31. Pembinaan

Administrasi

Program

Pengentasan

Kemiskinan 32. Peningkatan Mutu dan pengembangan melalui Pelatihan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Khusus Perempuan dalam usaha ekonomi 33. Pelatihan Pemutakhiran data sistem Informasi Posyandu (SIP) 34. Pemantapan dan Peningkatan Peran Kelembagaan desa dan kelurahan 35. Penyelenggaraan

Evaluasi

terhadap

pelaksanaan

program/ Kegiatan Lingkup Pemberdayaan Masyarakat 36. Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten 37. Fasilitasi Kegiatan Pameran MDG'S dan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat 38. Pelatihan Aplikasi data Sistem Informasi Posyandu 39. Pelatihan Intelijen Dasar bagi pengurus FKDM Kabupaten Karimun 40. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Karimun


Page34

41. Penyelenggaraan

Fasilitasi

Tim

Terpadu

Tingkat

Kabupaten Karimun Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2015 42. Penyelenggaraan Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) 43. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Karimun Tahun 2015 44. Penyelenggaraan

Sosialisasi

Pelaksanaan

Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau 45. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 46. Pelatihan Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol 47. Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol 48. Sosialisasi

Undang-undang

tentang

Organisasi

Kemasyarakatan 49. Pelatihan Pengelolaan Manajemen Organisasi 50. Penyelenggaraan Sarasehan Bupati dengan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Karimun 51. Fasilitasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Karimun 52. Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se-Kabupaten Karimun 53. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 54. Sosialisasi

Peningkatan

Wawasan

Kebangsaan

dan

Penegakan Hak Azasi (HAM) Manusia dalam setiap lapisan Masyarakat


Page35

55. Penyuluhan

dan

Pemantapan

Forum

Pembauran

Kebangsaan (FPK) bagi Dewan Pembina dan Pengurus FPK Kab. Karimun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama SeKabupaten Karimun 56. Pemantauan dan Monitoring Program Kerja FKUB bagi pengurus FKUB Tingkat Kabupaten dan Kecamatan 57. Sosialisasi

pembentukan

Kelompok

Kerja

Pusat

Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kab. Karimun 58. Pengukuhan

Forum

Pembauran

Kebangsaan

(FPK)

Tingkat Kecamatan 59. Pelatihan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat 60. Sosialisasi Permendagri No. 64 Th 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian 61. Sosialisasi

dan

Penanganan

Organisasi

Aliran

Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Karimun 62. Pemantapan Ideologi dan Ketahanan Bangsa Bagi Dewan Pembinaan dan Pengurus FPK dan FKUB Se-Kabupaten Karimun


Page36

BAB IV PENUTUP Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun tahun 2015 yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintergrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun tahun dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS) dan APBD. Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat, pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 ini dibuat kiranya dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa ( BPMPD dan KESBANG ) Kabupaten Karimun.


Maret 2014

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KESATUAN BANGSA KABUPATEN KARIMUN,



Page37

RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2015

Recommend Documents