RENCANA KERJA ( RENJA )
KETERSEDIAAN
KETERJANGKAUAN
KEPASTIAN
KESETARAAN
KUALITAS
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014 1
BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pendidikan merupakan komponen utama dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang berisikan evaluasi pencapaian program sampai tahun berjalan serta prioritas program SKPD Dinas Pendidikan tahun 2014 . Renja juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan di bidang pendidikan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada.
Memperhatikan pentingnya Rencana Kerja ini, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ), termasuk Dinas Pendidikan
Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Rencana Kerja ini yang
berisikan analisis dan evaluasi pencapain program sampai tahun berjalan serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2014. B.
LANDASAN HUKUM Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 ini berlandaskan pada : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 7. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008. 13. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2010 - 2014 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 15. Rencana Strategis Dinas Pendidikan (Renstra) tahun 2010-2014
C. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja ( Renja ) tahun 2014 ini dimaksudkan untuk menyusun suatu Rencana Pembangunan Daerah ( RKPD ) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2014 bidang pendidikan berdasarkan usulan masyarakat, usulan penyelenggara satuan pendidikan serta melalui Rapat Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. Renja ini bertujuan untuk : 1. Menjadi pedoman pembangunan bidang pendidikan sehingga dapat lebih efesien dan efektif serta mempertajam program pembangunan pendidikan berdasarkan berbagai permasalahan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD) Pesisir Selatan tahun 2014.
D. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2014 ini disusun melalui proses Rapat Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012 dengan melibatkan kepala sekolah melalui MKKS, pengawas, dewan pendidikan dan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
serta usulan masyarakat melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
3
(
Restra ini selanjutnya dibahas lebih lanjut oleh tim yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan. Renstra ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I
: PENDAHULUAN, berisi tentang : Latar Belakang; Maksud dan Tujuan; Landasan
Hukum; Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya; Sistematika Renstra.
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, berisi tentang : kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN berisi tentang : Analisis Lingkungan Strategis; Isu-isu strategis.
BAB IV : PENUTUP, berisi tentang : catatan penting yang perlu mendapat perhatian serta rencana tindak lanjut.
4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2011
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2011 DAN CAPAIN RENSTRA 2010-2014
Berdasar Renstra Pendidikan tahun 2010-2014 , agenda Pembangunan bidang pendidikan ditujukan untuk memenuhi 5 (lima ) prioritas pendidikan:
B.
1.
Ketersedian layanan pendidikan
2.
Keterjangkauan layanan pendidikan
3.
Kualitas layanan pendidikan
4.
Kesetaraan layanan pendidikan
5.
Kepastian layanan pendidikan
GAMBARAN KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah dicapai dari tahun 2010 sampai 2011 antara lain sebagai berikut : 1. Ketersediaan layanan pendidikan : a. Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan (SMP : 12, SMA : 1, SMK 3, Sekolah), Kursus, sebanyak 20 lembaga, dan 102 lembaga PAUD. b. Rehabilitasi Ruang Kelas, ruang guru, dan ruang penunjang lainnya c. Pembangunan Ruang Kelas Baru, sehingga ratio jumlah kelas dengan jumlah siswa hampir terpenuhi (ratio 1 : 25 ) d. Pengadaan meubilier kelas, baru terpenuhi sekitar 75 % dari kebutuhan disemua jenjang pendidikan. e. Pembangunan 129 buah ruang Pustaka SD.
2. Kualitas Layanan Pendidikan : a. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik sebagai tenaga fungsional yang profesional: 1) Sertifikasi guru dari jumlah 7.226 yang ada, telah disertifikasi sebanyak 2.780 dengan rincian sbb : 2008 : 471 org 2009 : 555 org 5
2010 : 500 org 2011 : 669 org 2) Kualifikasi pendidikan guru SD/MI yang belum S1 : 2.961 org dan yang sudah S1 atau lebih sebanyak : 1.751 org , guru SLTP yang belum S1: 562 org dan yang sudah S1 atau lebih sebanyak 956 org sementara itu guru SLTA yang belum S1 sebanyak 42 org sudah SMA 16 org dan SMK 7 org. 3) Bimtek OSN bagi guru mata pelajaran sebanyak 30 orang guru SMP/MTs mata pelajaran (Matematika, IPS dan IPA) dan 70 orang Guru SMA/MA mata pelajaran (Matematika, biologi, fisika,kimia, ekonomi, geo-sains, computer dan Astronomi ) 4) Pelatihan Manajemen Sekolah yang terdiri dari 50 Kepala Sekolah SD yang telah dilatih. 5) Pelatihan Manajemen Sekolah yang terdiri dari 50 Kepala Sekolah SMP ,SMA dan SMK . b. Pengembangan pembelajaran : 1) Pembimbingan penyusunan KTSP bagi SMA sebanyak 22 sekolah, SMK 14 sekolah, SMP 68 sekolah , dan SD 384 sekolah. 2) Pelakasanaan dan pembinaan kegiatan KKG pada 64 gugus dan 10 MGMPSMP/MTs serta 10 MGMP-SMA. 3) Pembinaan lembaga PAUD sebanyak 238 c. Pengembangan Pengelolaan Sekolah : 1) Pelaksanaan kegiatan MBS pada setiap satuan pendidikan 2) Pelaksanaan dan Pembinaan Akreditasi disekolah pada semua jenjang pendidikan. d. Peningkatan kualitas peserta didik 1) Pembimbingan OSN kepada 1020 orang siswa SMP dan SMA 2.940 2) Lomba Kreatifitas siswa 3) Lomba mata pelajaran 4) Olimpiade olah raga siswa nasional (02SN) dan F2LSN e. Peningkatan mutu layanan dan Mata Pelajaran yang di UASBN/UN kan : 1) Pengayaaan dan try out bagi siswa kelas VI SD/MI, siswa kelas III SMP/MTs dan SMA/SMK. 2) Praktik Kerja Industri dan Pendidikan Sistem Ganda bagi siswa kelas II SMK f. Perbaikan pelaksanaan pembelajaran : 1) Pengadaan alat dan bahan praktik
6
2) Pengadaan Lembar Kerja Siswa 3) Pelaksanaan Pemetaan Kls di beberapa sekolah khususnya RSBI dan SSN 4) Pengadaan buku Olimpiade Sains Nasional tingkat SMP dan SMA 5) Pelaksanaaan sistem guru mata pelajaran di beberapa SD yang telah memenuhi jumlah kebutuhan guru, agar pelaksanaan pembelajaran lebih efektif
g. Pembinaan akhlak dan budi pekerti peserta didik 1) Pesantren kilat setiap bulan ramadhan pada setiap jenjang pendidikan 2) Pembelajaran pendidikan al-Qur’an pada semua jenjang pendidikan 3) Menghafal ayat-ayat pendek setiap awal mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan 4) Peringatan hari besar keagamaan (Maulid dan Isra’ Mi’Raj) disetiap sekolah
3. Keterjangkauan Layanan Pendidikan a.
Pendataan siswa kurang mampu di setiap sekolah
b.
Memberikan subsidi ( pakaian dan sepatu ) bagi siswa baru yang kurang mampu sebanyak 23.103 orang
4. Kepastian Layanan Pendidikan a.
Peningkatan partisipasi masyarakat : 1) melakukan kerjasama dengan media cetak dalam meningkatkan sosialisasi berbagai kebijakan pendidikan 2) melaksanakan workshop pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 3) melakukan kerja sama dengan Dewan Pendidikan, PGRI dan masyarakat serta pemerhati Pendidikan dalam menyusun beberapa regulasi pendidikan 4) bekerja sama dengan beberapa BUMN dalam pelaksanaan program kegiatan pendidikan
b. Pelaksanaan MBS : 1) Menerapkan Management Berbasis Sekolah (MBS) disetiap jenjang pendidikan 2) Melakukan sosialisasi Manajemen Berbasis Sekolah kepada semua kepala sekolah 3) Menyusun pedoman pelaksanaan MBS c. Melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun :
7
1) Bekerjasama PGRI ,Wali Nagari dan perangkat Nagari, LSM Pendidikan dan Perguruan Tinggi dalam melakukan pendataan anak putus sekolah. 2) Melakukan sosialisasi Tuntas Wajar 12 Tahun pada masyarakat yang penduduknya banyak putus sekolah 3) Memberi rekomendasi kepada semua anak usia SD dan SMP yang putus Sekolah untuk memasuki jenjang pendidikan formal pada tahun pelajaran 2010/2011 5. Kesetaraan Layanan Pendidikan a. Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan ( Paket A, Paket B dan Paket C) Paket A 80 Warga Belajar ( WB)
8
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pembangunan kabupaten pesisir selatan dibidang pendidikan, maka pada tahun 2014 ini dinas pendidikan merencanakan 5 ( lima ) prioritas arah pembangunan yang juga merupakan misi dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang juga dikenal dengan 5K yaitu : a. Ketersediaan Layanan Pendidikan (K1) b. Keterjangkauan Layanan Pendidikan (K2) c. Kualitas Layanan Pendidikan (K3) d. Kesetaraan Layanan Pendidikan (K4) e. Kepastian Layanan Pendidikan (K5) Ketersediaan
layanan pendidikan
Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menyediakan sarana-prasarana dan infra struktur satuan pendidikan (sekolah) dan penunjang lainnya. Keterjangkauan
layanan pendidikan
Hal ini merupakan usaha untuk Mengupayakan kebutuhan biaya pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat. Kualitas
layanan pendidikan
Dimaksudkan sebagai upaya mencapai kualitas pendidikan yang berstandar nasional dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing bangsa. Kesetaraan
layanan pendidikan
Dimaksudkan untuk Mewujudkan KESETARAAN dalam memperoleh layanan pendidikan. Tanpa membedakan layanan pendidikan antarwilayah, suku, agama, status sosial, negeri dan swasta, serta gender. Kepastian
Layanan pendidikan
Dimaksudkan untuk Menjamin KEPASTIAN memperoleh layanan pendidikan. Adanya jaminan bagi lulusan sekolah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya atau mendapatkan lapangan kerja sesuai kompetensi.
9
B. Program dan Kegiatan
Dalam upaya mewujudkan visi Pembangunan Pesisir selatan yakni “ Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Sejahtera “ maka Dinas Pendidikan selaku stekholder Pemda Kabupaten Pesisir Selatan dalam bidang Pendidikan berupaya menjalankan agenda V arah strategi pembangunan daerah yaitu pembangunan Sosial Budaya. Pembangunan di bidang pendidikan diarahkan pada perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan, dengan memprioritaskan pada : a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah hingga 75 % sekolah berada dalam kondisi layak. b. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik. c. Meningkatkan APK dan APM SD,SLTP dan SLTA d. Peningkatan layanan PAUD hingga 50 % dari jumlah kampung di pesisir selatan e. Penurunan angka putus sekolah disetiap tingkatan f.
Mengurangi persentase guru yang mengajar tidak sesuai latar belakang pendidikan yang dimilikinya.
Sesuai dengan isu strategis, visi dan misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan tahun 2010-2014 serta program dan kegiatan prioritas dengan memperhatikan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan, maka ditetapkanlah indikator capaian kinerja sebagai berikut : Tonggak Kunci Keberhasilan ( Key Development Milestones) 2010 2011 2012 2014 2014
Kegiatan Kegiatan Strategis A. KETERSEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN Meningkatn prosentase perbandingan SMA dengan 1 SMK Menurunnya angka kerusakan Ringan dan Sedang 2 Ruang Kelas SD Menurunnya angka kerusakan Berat Ruang Kelas 3 SMP Menurunnya angka kerusakan Berat Ruang Kelas 4 SMA/MA Menurunya angka kerusakan Berat Ruang Kelas 5 SMK
10
72:28
65:35
55:45
45:55
33:67
20,25
15,15
10,25
5,25
3,15
20,22
17,10
14,05
11,10
5,25,
15,70
13,15
11,25
8,15
6,35
15,25
12,75
10,27
7,85
5,55
B. KETERJANGKAUAN LAYANAN PENDIDIKAN 1 Meningkatnya APM SD/MI 2 Meningkatnya APM SMP/MTs 3 Meningkatnya APM SMA/MA/SMK 4 Menurunnya Angka Putus Sekolah SD/MI 5 Menurunnya Angka Putus Sekolah SMP/MTs 6 Menurunnya Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK 7 Meningkatnya APK PAUD
2010 97,09 82,75 61,76 0,08 0,30 0,51 25,15
2011 97,90 83,05 61,95 0,07 0,28 0,32 26,15
2012 98,01 83,85 62,25 0,06 0,24 0,25 27,45
2014 98,86 84,05 62,97 0,05 0,18 0,15 28,50
2014 98,95 84,65 63,15 0,04 0,10 0,10 29,64
C. KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN 1 1. Meningkatnya Prosentase angka kelulusan SD/MI 2 2. Meningkatnya Prosentase angka kelulusan SLTP 3 3. Meningkatnya Prosentase angka kelulusan SLTA 4 4. Meningkatnya Prosentase angka kelulusan SMK 5 5. Menurunnya angka mengulang SD/MI 6 6. Menurunnya angka mengulang SMP/MTs 7 7. Menurunnya angka mengulang SMA/MA 8 8. Menurunnya angka mengulang SMK 9. Meningkatnya jumlah siswa ikut Lomba Sains 9 tingkat nasional
2010 98,52 98,16 96,42 97,70 0,13 0,27 0,24 0.05
2011 98,75 100 97,55 97.85 0,10 0,25 0,20 0,02
2012 100 100 98,65 98,45 0,8 0,20 0,18 0,02
2014 100 100 98,96 99,05 0,00 0,18 0,15 0,00
2014 100 100 99,15 99,45 0,00 0,15 0,10 0,00
29,05
50,36
68,95
79,85
80,15
D. KESETARAAN LAYANAN PENDIDIKAN 10. Meningkatnya kualifikasi Sekolah Standar 1 Nasional SD 11. Meningkatnya kualifikasi Sekolah Standar 2 Nasional SMP 12. Meningkatnya kualifikasi Sekolah Standar 3 Nasional SMA 4 13. Meningkatnya kualifikasi RSBI SD 5 14. Meningkatnya kualifikasi RSBI SMP 6 15. Meningkatnya kualifikasi RSBI SMA 7 16. Meningkatnya kualifikasi RSBI SMK 8 17. Meningkatnya SMK yang memperoleh ISO
2010
2011
2012
2014
2014
1,82
32,35
40,45
70,05
80,15
13,43
32,35
40,45
70,05
80,80
23,81 0 0 0 0 5,56
32,35 7,85 10,85 15,85 10,15 16,15
40,45 10,65 15,65 25,65 20,65 22,45
70,05 15,25 25,25 35,25 40,55 27,65
80.95 17,55 30,55 45,55 50,25 36.00
2010
2011
2012
2014
2014
14,67 98 94
15,65 100 95
17,55 100 96
19,25 100 98
20,00 100 100
85 20 100
90 40 100
95 60 100
100 80 100
100 100 100
E. KEPASTIAN LAYANAN PENDIDIKAN Meningkatnya Pembiayaan Pendidikan (Di luar 1 gaji) 2 Berkurangnya jumlah angka buta aksara latin 3 Berkurangnya jumlah angka buta aksara al-Qur’an Meningkatnya jumlah daya tampung siswa setiap 4 sekolah 5 Meningkatnya Prosentase Sekolah Pelaksana MBS 6 Meningkatnya Prosentase Pembuatan RABS 11
Meningkatnya Kualitas Tata kelola Administrasi 7 sekolah 8 Tersusunnya profil sekolah 9 Menurunnya Laporan Hasil Pemeriksaan (Temuan)
76 100 50
85 100 30
95 100 20
100 100 10
100 100 5
Guna mewujudkan usaha pembangunan tersebut, Dinas pendidikan merencanakan 11 Program kerja yang tersebar dalam bentuk 187 kegiatan. Kegiatan ini berupa kegiatan rutin perkantoran ( 24 kegiatan ). Kegiatan untuk mewujudkan Ketersediaan layanan pendidikan (41 kegiatan), Keterjangkauan layanan pendidikan ( 12 kegiatan ), kualitas layanan pendidikan ( 93 kegiatan ), kesetaraan layanan pendidikan ( 12 kegiatan ) dan kepastian layanan pendidikan ( 5 kegiatan ).
Adapun dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 115.590.605.284 ( seratus lima belas miliar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus lima Ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
Berikut Rincian dana per kegiatan yang diusulkan untuk tahun 2014 : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.678.375.500 66.660.000,00
1
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2
Penyediaan Alat Tulis Kantor
154.000.000,00
3
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
155.000.000,00
4
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
35.000.000,00
5
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.862.000,00
6
Penyediaan makanan dan minuman
115.467.000,00
7
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
188.457.500,00
8
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS
132.880.000,00
9
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
184.074.000,00
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11 Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 Penyediaan Biaya Operasional UPTD,SKB dan TK Negeri Dinas Pendidikan
12
106.975.000,00 85.000.000,00 450.000.000,00
PROGRAM PENINGATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
44.970.346.400 56.550.000
1
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas kantor
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-alat Kantor
46.346.400
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Kantor
75.000.000
5
Rehap Sedang/Berat Gedung/kantor Pemerintah ( Kantor UPTD )
6
Rehap Sedang/Berat Gedung/kantor Pemerintah (kantor Dinas Pendidikan )
7
Pengadaan Mobiler Sekolah
750.000.000
8
Inventarisasi aset Dinas Pendidikan
100.000.000
Pemetaan Unit Sekolah terhadap perbandingan Rasio Jumlah Penduduk dengan jumlah sekolah yang ada dan jarak tempuh ke unit sekolah pada setiap jenjang pendidikan (PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK). Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) bagi daerah/kawasan 10 yang kurang/tidak ada unit sekolah pada setiap jenjang pendidikan.
192.450.000
400.000.000 3.000.000.000
50.000.000
9
2.400.000.000
11 Lanjutan Pembangunan USB yang terbengkalai
3.600.000.000
12 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)
3.500.000.000
13
Pembangunan Ruang Perkantoran Sekolah (Kantor Majelis Guru dan Pimpinan Sekolah)
1.000.000.000
14
Pembangunan Ruang Labor/Praktik (Labor IPA/Bahasa/Komputer/Multimedia/ Keterampilan/Bengkel)
1.000.000.000
15 Pembangunan ruang perpustakaan
1.000.000.000
Pembangunan Ruang Penunjang (Ruang 16 UKS/Konseling/Musholla/Kantin/ Koridor (sirkulasi)/Ruang OSIS/Ruang Ekstrakurikuler lainnya)
1.000.000.000
17 Pembangunan Fasilitas Sanitasi Sekolah (WC/Jamban) dan Air bersih 18 Pembangunan pagar sekolah
1.500.000.000
Penataan Areal Publik sekolah (Taman hijau sekolah/Areal Parkir/Lapangan Upacara/Lapangan Olahraga)
2.500.000.000
19
20 Pembangunan Ruang Musyawarah Kerja Guru 21
Pengadaan Perabot Sekolah (Kantor/Ruang Kelas/Alat Labor/Alat Praktik Bengkel/Sarana Penunjang Lainnya)
22
Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pembelajaran (Buku Pengayaan, Referensi, Pendidik, Alat Peraga) 13
3.600.000.000
2.000.000.000 2.000.000.000 12.000.000.000
Pembangunan Pusat Sarana Belajar bagi kegiatan pendidikan Nonformal pada setiap kecamatan sebagai tempat untuk mengakomodir pelaksanaan proses pembelajaran paket A, paket B, 23 paket C, pendidikan keterampilan masyarakat, perpustakaan kecamatan, dan kegiatan belajar lainnya untuk pendidikan luar sekolah
1.200.000.000
24 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Sekolah
2.000.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
356.250.000
1
Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai
178.125.000
2
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu Pegawai
178.125.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
125.000.000
1
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
50.000.000
2
Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
75.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
9.360.934.000
1
Pengadaan Kelengkapan Sarana prasarana PAUD
2.028.000.000
2
Pengadaan Sarana APE PAUD
3.900.000.000
3 4 5 6
Pelaksanaan Lomba Kreativitas Tendidik PAUD Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik PAUD
50.000.000 50.000.000 2.656.800.000
Pemberian Intensif tenaga Pendidik PAUD
188.760.000
Insentif Pengelola PAUD
7
Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerja sama Pendidikan Anak Usia Dini ( BOSDA PAUD )
8
Monitoring dan Evaluasi PAUDNI
48.000.000
9
Subsidi Pelaksanaan KKG PAUD
144.000.000
217.540.000
10 Pelaksanaan Jambore PAUDNI
50.000.000
11 Pelaksanaan Lomba Hari Anak Nasional
27.834.000
14
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
15.291.381.184
1
Pendataan, Pengadaan Sarana Penunjang Proses Pembelajaran SD/SDLB
45.000.000
2
Pendataan, Pengadaan Sarana Penunjang Proses Pembelajaran SMP/SMPLB
30.000.000
3
Pendataan, Pengadaan Sarana Penunjang Proses Pembelajaran Paket A dan Paket B
120.000.000
4
Pengadaan alat transportasi berkenderaan roda dua bagi pengawas TK/SD dan SMP pada wilayah terisolir/ terpencil
105.000.000
5
Pengadaan Subsidi hardware dan Software pembelajaran SD/SDLB dan SMP/SMPLB
6
Pemberian Subsidi Dana Penunjang Operasional Sekolah bagi SD dan SMP kecil
7
8
9
Pemberian Subsidi Dana Penunjang Operasional bagi Sekolah terpencil dengan menggunakan alat transportasi laut ( Kapal bermotor ) Pemberian bantuan Sekolah yang berprestasi dalam kegiatan lomba UKS, Adi Wiyata baik tingkat kabupaten, Provinsi dan Nasional pada Pendidikan Dasar
2.480.000.000 308.000.000 94.000.000
207.000.000
Pemberian Beasiswa Prestasi baik Akademik atau Non Akademik 81.000.000
Pemberian bantuan Beasiswa Siswa Miskin ( BSM ) satuan 10 Pendidikan SD/SDLB, SMP/SMPLB Pemberian bantuan Dana bagi Guru yang mengabdi di daerah 11 khusus yang tidak menerima Subsidi Tunjangan Daerah Khusus ( terpencil )
103.500.000 45.000.000
12 Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Opersional Sekolah ( BOS KITA) SD/SDLB dan SMP/SMPLB.
148.000.000
13 Bintek Subsidi Dana Penunjang Operasional Sekolah bagi SD dan SMP kecil
360.000.000
14
148.000.000
Bintek EDS, SPM, SNP dan SPMP
15 Bintek Kelengkapan Dokumen Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan ( KTSP )
15
548.000.000
16
Bimbingan Teknis pendidikan Karakter dalam pengintergrasian Mata pelajaran , Guru BK dan Guru Kelas dalam implementasi di sekolah piloting setiap kecamatan pada Pendidikan Dasar
17 Bintek Penilaian Kinerja Guru, Pengawas dan Kepala Sekolah 18 Penguatan bagi sekolah yang memperoleh nilai Ujian Nasional terendah
621.000.000 548.000.000 850.000.000
19 Pengembangan dan pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum ( TPK ) Kabupaten
93.966.844
20 Pembinaan kepemimpinan Organisasi Siswa Intra Sekolah ( OSIS ) , KOPSIS, PMR, Kantin Kejujuranan dan Gudep Kepramukaan Gudep Kepramukaan
363.000.000
21 Pembinaan Organisasi Profesi dalam peranan sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
685.500.000
22 Pembinaan pengelolaan sekolah berstandar SSN, RSBI dan SBI 23 Pembinaan Sanggar Kebudayaan Pelajar bidang seni ( Seni Tari, Vokal, Lukis, Pembatikan, Baca Al, Qur’an) dan Kebudayaan Daerah Berbasis Lingkungan Pembinaan /Pelatihan Kesegaran Jasmani tingkat pelajar Melalui 24 Gerakan Senam Ria Indonesia Baru ( SRIBU) Untuk usia 4 s/d 15 tahun 25 Pembinaan kreatifitas pelajar tentang Penelitian Ilmiah remaja ( PIR ) tingkat SMP dan Karya IlmiahRemaja (KIR) tingkat SMA 26
1.601.000.000
750.000.000 60.000.000 50.270.000 250.000.000
Pembinaan Olahraga Pelajar Prestasi ( LPI) 27 Pelatihan Pengembangan Model-model Pembelajaran berbasis ICT 28 Pelatihan penyusunan Bahan ajar bagi tenaga pendidik
120.000.000 90.000.000
29 Pelatihan pengembangan profesi Guru dalam bentuk karya ilmiah, PTK , Alat peraga dan Media pembelajaran
75.000.000
30 Pembinaan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri ( TKBM ) dan Pokjar program S.1 atau S.2
25.000.000
31 Kualifikasi Tenaga Pendidikan ke S.1/D4 melalui Program kemitraan Perguruan Tinggi negeri 16
150.000.000
32 Lomba Motivasi Belajar Mandiri(LOMOJARI) SMP Terbuka 33
24.200.000 396.000.000
Lomba OSN, O2SN dan FLS2N tingkat SMP 34
82.500.000
Lomba Siswa Kebutuhan Khusus SLB 35 Lomba Olimpiade Mtematika dan IPA Tingkat SD 36
69.109.700 33.000.000
Lomba Pidato Bahasa Inggris Tingkat SMP 37
150.000.000
Lomba Lesson Study Tingkat SMP 38
60.000.000
Lomba Menulis Cerita Remaja Tingkat SMP 39
90.000.000
Lomba Menulis Cerita Anak 40 Lomba Penulisan Bahan Ajar dan Karya Tulis bagi Guru SD/SMP 41 Pelaksanaan Try Out UN SMP dan Pra UN SD 42
120.000.000 399.305.170 668.280.800
Ujian Akhir Sekolah ( UAS) SD/SDLB 43
201.305.170
Ujian Akhir Sekolah (UAS) SMP/SMPLB 44
30.000.000
Lomba PASIAD Matematika SD/SMP 45 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) KITA
141.350.000
46
121.093.500
Verifikasi dan Validasi Dokumen KTSP 47 Koordinasi Program dan kegiatan Wajib Belajar Sembilan tahun 48 Meningkatan penyelenggaraan Standarisasi dan Akreditasi Satuan Pendidikan Dasar 17
80.000.000 75.000.000
49 Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dasar 50 Penyediaan Dana Beasiswa Miskin ( BSM) , Beasiswa Breprestasi, 51 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Sekolah Kecil SD/SDLB dan SMP/SMPLB, Monev BOS KITA Peningkatan tingkat kepedulian partisipasi orang tua/wali peserta 52 didik, masyarakat ,pemerhati pendidikan, LSM, Komite sekolah dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan melalui pola kemitraan
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
120.000.000 950.000.000 75.000.000
250.000.000
39.751.193.200
Pengadaan Sarana Penunjang Proses Pembelajaran SMA. 1
3.240.000.000 Pengadaan Sarana Penunjang Proses Pembelajaran SMK
2
5.400.000.000 Pemberian Beasiswa Bantuan Khusus Murid (BKM)
3
2.268.000.000 Pemberian Beasiswa Prestasi
4
75.600.000 Pemberian Bantuan Dana BOSDA
5
6
10.434.355.200 Pemberian subsidi Program kemitraan dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI) untuk SMK
2.160.000.000
Bantuan Bimbingan Belajar persiapan masuk Perguruan Tinggi 7
911.250.000 Bimbingan Teknis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
8
9
70.200.000 Penilaian Kinerja Guru, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Prodi, Kepala Perpustakaan, Kepala Bengkel, Kepala Laboratorium.
109.728.000
Pelatihan Metodologi Pembelajaran Berbasis TIK. 10
70.200.000
18
Subsidi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan MKKS 11
129.600.000 Bimbingan Teknis Afirmasi bagi sekolah dengan nilai UN rendah
12
13
70.200.000 Pelatihan penyusunan naskah soal dan kisi-kisi soal dan teknik penilaian
152.280.000
Pelatihan dan subsidi 20 Penelitian Tindakan Kelas. 14
178.200.000
15
PORSENI dan OSN Guru
16
Pelatihan pembuatan dan penggunaan alat peraga dan media pembelajaran
351.000.000
17
Pendidikan dan Latihan sistem pembelajaran berbasis aktifitas siswa
351.000.000
54.000.000
Bedah Kisi-Kisi Ujian Nasional 18
227.448.000 Pelatihan dan Pembinaan Manajemen Sekolah menuju SMM ISO
19
3.403.296.000 Pengembangan diri tenaga pendidik sebagai tenaga professional
20
351.000.000 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
21
324.000.000 Lomba Keterampilan Siswa SMK
22
54.000.000 Pembinaan olahraga berprestasi
23
54.000.000 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
24
54.000.000 Lomba dan Pembinaan siswa berprestasi
25 26
54.000.000 Pembinaan kegiatan Pramuka 19
54.000.000 Pembinaan kegiatan PMR 27
54.000.000 Pembinaan kegiatan UKS
28
54.000.000 Seleksi dan Pembinaan olimpiade Sains
29
54.000.000 Seleksi dan Pembinaan KIR/PIR
30
54.000.000 Pembinaan sanggar Sains, Seni dan Keterampilan
31
648.000.000 Lomba Pidato/Debat Bahasa Inggris, Pidato/Debat Bahasa Arab
32
54.000.000 Lomba UUD 1945, Pancasila dan Kewarganegaraan.
33
54.000.000 Lomba Debat Anti Korupsi Tingkat SLTA
34
54.000.000 Lomba siswa bernuansa Islam
35
54.000.000 Gebyar/Festival Pendidikan
36
378.000.000
37
Peningkatan mutu pengembangan diri dan Pendidikan Karakter Peserta didik
54.000.000
38
Pembinaan kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi
324.000.000
39
Pembinaan sastra dan budaya 324.000.000 Pembinaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
40
324.000.000 Pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris
41
324.000.000 20
42
Bimbingan/Pengayaan terhadap Guru untuk Persiapan Ujian Nasional
190.836.000
Try Out Ujian Nasional untuk siswa SMA/SMK 43
486.000.000 Ujian Sekolah Mata Pelajaran Non UN
44
486.000.000 Bimbingan Belajar Persiapan Masuk SNMPTN
45
486.000.000 Sosialisasi pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun
46
47
86.400.000 Pendataan siswa yang melanjutkan/tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan yang terserap di Dunia Usaha dan Industri (DUDI) serta Pendataan siswa kurang mampu
54.000.000
Evaluasi Diri Sekolah (EDS) 48 49
259.200.000 Akreditasi Sekolah 64.800.000
50
Optimalisasi Penyelenggaraan Sekolah Unggulan, SSN, RSBI menuju SBI
51
Sosialisasi Peningkatan partisipasi masyarakat pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan pendidikan.
52
Optimalisasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dengan mengaktifkan peran dan fungsi Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan
52
Operasional SMAN 1 Pesisir Selatan
432.000.000
48.600.000
648.000.000 2.100.000.000
1.000.000.000 Lanjutuan Pembangunan SMAN 1 Pesisir Selatan 53
21
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
1.587.125.000
1
Penyelenggaraan Paket A
111.875.000
2
Penyelenggaraan Paket B
118.750.000
3
Penyelenggaraan Paket C
250.000.000
4
Ujian Paket B setara SMP
145.000.000
5
Ujian Paket C setara SMA
115.000.000
6
Pelatihan Tutor Paket A,B dan C
187.500.000
7
Pelaksanaan Keaksaraan Fungsional Dasar
260.000.000
8
Pelaksanaan Keaksaraan Usaha mandiri
165.000.000
9
Pemberian bantuan dana usaha untuk keaksaraan Usaha Mandiri
60.000.000
10 Pelatihan Tutor dan Penyelenggara KF
60.000.000
11 Kegiatan Lomba Hari Aksara Internasional ( HAI ) 2014
21.000.000
12 Sosialisasi Pelaksanaan Keaksaraan Fungsional tingkat nagari
33.000.000
13 Pendataan calon WB tingkat Kecamatan
60.000.000
1 2
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Penilaian & Penghargaan terhadap guru, Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi Pemberdayaan KKG, KKS, MGMP, MKKS dan Forum Ilmiah Pendidik
22
4.470.000.000 300.000.000 350.000.000
4
Standarisasi Kepala Sekolah dan Penguatan manajemen Sekolah
150.000.000
5
Pelaksanaan Akreditasi Sekolah
120.000.000
6
Sosialisasi dan pendataan sertifikasi pendidik
120.000.000
7
Seleksi calon Kepala Sekolah
120.000.000
8
Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru
150.000.000
9
Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah
160.000.000
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
800.000.000
1
Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
2
Pengadaan Peralatan Multi Media Kantor Diknas
250.000.000
3
Pengembangan SIM Pendidikan berbasis WEB
100.000.000
4
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pendidikan
100.000.000
5
Pendataan Data Pokok Pendidikan ( NPSN dan NISN ) dan Padati WEB
6
Dana Sharing Ujian Nasional SMP/SMA/SMK dan MA
7
Kordinasi dan Sosialisasi Penyusunan Renja,TAPKIN, RKPD,RPDK, KUA-PPAS, RKA, DPA, Lakip, LKPJ, LPPD dan EPPD Bidang Pendidikan
1
85.000.000
85.000.000 100.000.000 80.000.000
PROGRAM KESISWAAN
358.800.000
POPDA
358.800.000
23
BAB IV PENUTUP
Keberadaan Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Pendidikan tahun 2014 merupakan langkah awal dalam pelaksanaan Kegiatan tahun 2014. Target Kinerja SKPD pertahun kegiatan dapat diperkirakan melalui persentase rencana tiap tahun kegiatan. Kecendrungan perkembangan capain target milestone Dinas Pendidikan sudah mendekati target berdasarkan IKK bidang Pendidikan. Meskipun masih terdapat faktor-faktor yang menghambat perkembangan target kinerja diantaranya, keterbatasan anggaran kabupaten, rendahnya minat SDM dalam mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan serta faktor geografis kabupaten Pesisir selatan yang memanjang dari utara keselatan sehingga membatasi akses dan pelayanan administrasi pendidikan. Selain itu jumlah penduduk yang tergolong banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di sumatera barat disertai tingkat pertumbuhan yang mendekati angka 2 % pertahun menyebabkan jumlah masyarakat yang akan dilayani dibidang pendidikan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian melalui komitemen Pemerintah daerah yang telah mencanangkan Wajib Belajar 12 tahun sejak tahun 2009 telah menunjukan usaha gigih Pemda Pesisir Selatan Melalui Dinas Pendidikan untuk mengejara target-target peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan. Jumlah penduduk yang sebesar 452.344 jiwa ( BPS tahun 2010 ) dan luas wilayah yang mencapai 5.749,98 km 2 ,tidak dijadikan penghambat kemajuan pendidikan tapi justru dijadikan potensi yang bisa di reduksi untuk mencapai peningkatan kinerja.
24
