P U T U S A N Nomor 69/Pdt.G/2013/PTA Mks. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : PEMBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pengusaha kayu, tempat tinggal di Kabupaten Wajo. Dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Muh. Nasir, S.H. dan La Usu, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan A. Malingkaan No. 21, Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2012, telah terdaftar dengan register No.41/SK/AD/XII/ 2012/PA Sidrap, tanggal 26 Desember 2012, tergugat / pembanding ; melawan TERBANDING, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada (urusan rumah tangga), tempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam hal ini memberi
kuasa
hukum
kepada
Agus,
S.H.,
Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Jendral Ahmad Yani No.08, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2012, telah terdaftar
dengan
register
No.64/SK/Daft.2012/PA
Sidrap., tanggal 9 Oktober 2012, penggugat / terbanding ; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 569/Pdt.G/2012/PA Sidrap.,
Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2013/PTA Mks.
tanggal 18 April 2013 M., bertepatan tanggal 7 Jumadilakhir 1434 H., yang amarnya sebagai berikut : Dalam eksepsi -
Menyatakan eksepsi dan gugatan penggugat mengenai harta bersama dicabut;
Dalam pokok perkara -
Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
-
Menjatuhkan talak satu ba’in sughraa tergugat, PEMBANDING terhadap penggugat, TERBANDING;
-
Menghukum tergugat untuk membayar : - Nafkaf lampau untuk istri sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 14 (empat belas) bulan, terhitung sejak bulan Februari 2012 sampai tanggal 18 April 2013, yaitu sejumlah Rp 1.000.000,00 x 14 = Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ; - Biaya persalinan penggugat ketika anak yang kedua dilahirkan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ; - Nafkah yang akan datang untuk dua orang anak minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak tanggal 18 April 2013 sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri ;
-
Menetapkan hak pemeliharaan anak bernama Muh. Lutfi bin H. Muhammad Risaldi, berumur dua tahun, dan Muh. Faiz bin H. Muhammad Risaldi, berumur enam bulan, jatuh kepada penggugat ;
-
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
-
Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;
-
Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan, sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; Membaca Akta Permohonan Banding
Nomor 569/Pdt.G/2012/PA
Sidrap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, tanggal 1 Mei 2013, yang menyatakan bahwa tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan
Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2013/PTA Mks.
kepada
penggugat / terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal
7 Mei 2013 ; Bahwa tergugat / pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding bertanggal 18 Juni 2013 dan telah disampaikan kepada penggugat / terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 26 Juni 2013, kemudian terhadap memori banding tersebut penggugat / terbanding atau kuasanya tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 569/Pdt.G/2012/PA Sidrap., tanggal 8 Juli 2013 ; Bahwa terhadap kedua pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage), sesuai surat pemberitahuan tanggal 3 Juni 2013 dan 14 Juni 2013 kepada masing-masing pihak melalui kuasanya, namun para pihak tidak datang memeriksa berkas perkara banding (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 569/Pdt.G/2012/PA Sidrap., tanggal 8 Juli 2013 ; PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat dinyatakan diterima; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat / terbanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 569/Pdt.G/2012/PA Sidrap., Tanggal 18 April 2013 M., bertepatan tanggal 7 Jumadilakhir 1434 H., dan setelah pula memperhatikan
pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka
Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak seluruhnya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut : Dalam eksepsi Menimbang, bahwa eksepsi tergugat / pembanding sebagaimana yang diuraikan dalam jawabannya adalah berupa eksepsi gugatan kabur (obcuur
Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2013/PTA Mks.
libel), karena objek sengketa harta bersama yang disebutkan pada posita gugatan angka 9, tidak diuraikan secara jelas mengenai kayu yang dimaksud, demikian pula halnya mengenai kendaraan motor tidak disebutkan No. Polisi, nomor mesin serta tahun keluarannya, sehingga gugatan penggugat tersebut kabur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, menyatakan
bahwa
mencabut
penggugat
gugatannya
/
terbanding
berkaitan
dengan
dalam
repliknya
gugatan
harta
bersama, yaitu posita angka 9 serta petitum angka 4 dan 5 dari gugatan penggugat, kemudian tergugat / pembanding dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan di depan sidang menyatakan menyetujui dan tidak berkeberatan atas pencabutan gugatan harta bersama a quo dalam perkara ini, karena telah terjadi kesepakatan damai dalam masalah tersebut antara penggugat dengan tergugat ; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan sepanjang mengenai eksepsi dalam putusannya telah mempertimbangkan mengenai tanggapan penggugat terhadap eksepsi tersebut, yang mana tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan penggugat untuk mencabut gugatan mengenai harta bersama dan eksepsi tersebut, sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 14 Februari 2013, selanjutnya majelis hakim tingkat pertama menyatakan eksepsi dan gugatan penggugat mengenai harta bersama dicabut, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama menilai eksepsi tergugat / pembanding tersebut sudah masuk pokok perkara karena memerlukan pembuktian maka eksepsi tergugat / pembanding a quo harus ditolak, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 361 K/Sip/1973, tanggal 30 Desember 1975, yang mengandung abstrak hukum bahwa
“karena
tangkisan tergugat / terbanding tanggal 28 Oktober 1968 bukan merupakan tangkisan dalam arti eksepsi, tetapi jawaban (verweer), sedang menurut pasal 162 RBg. yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara adalah tangkisan dalam arti kata eksepsi, putusan Hakim pertama terhadap tangkisan tergugat / terbanding tersebut adalah keliru maka harus dibatalkan“, sedangkan mengenai pencabutan gugatan harta bersama
a
quo harus dipertimbangkan dalam pokok perkara ;
Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2013/PTA Mks.
Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi Agama tidak dapat menyetujui dan menilai pertimbangan hukum sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama (hlm. 15 alinea ketiga s.d. alinea kelima) serta amar putusan dalam eksepsi adalah tidak tepat dan tidak benar, oleh karenanya tidak dapat dipertahankan dan selanjutnya Pengadilan
Tinggi
Agama
menyatakan
menolak
eksepsi
tergugat
/
pembanding ; Dalam pokok perkara Menimbang, penggugat / terbanding mengajukan cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, dan selain itu diajukan pula
gugatan nafkah madhiyah, gugatan biaya persalinan, gugatan
hadhanah dan nafkah anak, serta gugatan harta bersama, hal mana tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama mengenai kumulasi gugatan tersebut, selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangannya sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau pun sesudah ikrar talak diucapkan, jo. Pasal 86 Undang-undang yang sama dinyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai gugatan penggugat / terbanding tersebut berdasarkan hukum dan karenanya patut dipertimbangkan, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan cerai a quo ; Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah, keduanya hidup rukun sebagai layaknya suami istri, namun
setelah
3½
tahun hidup bersama timbul perselisihan disebabkan karena tergugat selalu bersikap cemburu jikalau penggugat keluar rumah untuk keperluan ke pasar atau ke rumah orang tua penggugat, dan sementara itu pula tergugat telah mencurigai penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain
Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2013/PTA Mks.
bernama Adi, hal mana dibantah oleh tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa justru perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan oleh sikap penggugat yang sering meninggalkan tergugat untuk kerumah orang tuanya, dan tidak lagi mempedulikan nasehat-nasehat tergugat ; Menimbang, bahwa tergugat membantah dalil gugatan sebagai terurai di atas, namun pada bagian lain di dalam jawabannya tergugat mengakui bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mencapai puncaknya sekitar bulan Februari 2012 dengan persoalan yang sama sehingga tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi memberikan mengirimkan nafkah istri dan anak, yang hingga saat ini tidak pernah kembali menemui penggugat, sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal, hingga kini telah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih tanpa saling mempedulikan lagi. Hal tersebut
diperkuat
dengan
keterangan
saksi-saksi
penggugat
yang
menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak berdiam dalam satu rumah lagi dalam kurun waktu selama 1 (satu) tahun lebih, yaitu sejak bulan Februari 2012 hingga perkara a quo diputus di pengadilan agama tingkat pertama pada tanggal 18 April 2013 ; Menimbang, bahwa meskipun para saksi penggugat tidak melihat secara langsung terjadinya pertengkaran yang serius antara keduanya sejak rumah tangga keduanya tidak harmonis hingga mencapai puncaknya pada bulan Februari 2012, akan tetapi dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh saksi adalah merupakan fakta dimana penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri yang masih rukun, dan pula dari bukti P.3, ditemukan fakta bahwa tergugat pada awalnya sudah tidak berkehendak lagi mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat, sehingga pernah mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang dengan register No.271/Pdt.G/2012/PA Skg., tanggal 16 April 2012, dan perkara tersebut telah diputus tanggal 12 Juni 2012, dengan putusan dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga mereka telah pecah sehingga keduanya telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus
Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2013/PTA Mks.
1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta‐fakta hukum di atas, maka terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan rumah tersebut, Pengadilan Tinggi Agama menilai rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 1974” ; Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi yang dilakukan Hakim tidak berhasil, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tetap tidak berhasil untuk mendamaikan keduanya agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah :
Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”; Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yang memohon agar menceraikan penggugat dengan tergugat, Pengadilan Agama dalam putusannya telah menjatuhkan talak satu ba’in shughra tergugat terhadap penggugat, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai sudah tepat dan sudah benar, oleh karena selama pernikahan penggugat dengan tergugat belum pernah bercerai dan talak yang diajatuhkan oleh pengadilan
Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2013/PTA Mks.
agama, sesuai maksud Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
diatas,
maka
Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan cerai penggugat atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini. Dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama yang telah menjatuhkan talak satu ba’in shughra tergugat terhadap penggugat dapat dipertahankan sehingga amar putusan perkara a quo dapat dikuatkan ; Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 9 mengenai tuntutan nafkah madhiyah sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dengan alasan tergugat telah meninggalkan penggugat dan anak selama 8 (delapan) bulan tanpa memberikan nafkah (terhitung sejak Februari 2012 hingga perkara ini diajukan ke pengadilan tanggal 9 Oktober 2012), sehingga dalam petitum gugatan angka 7 penggugat menuntut pula biaya persalinan anak keduanya, sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), hal mana dibantah oleh tergugat dengan alasan bahwa tuntutan tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan, sebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga adalah disebabkan sikap penggugat sendiri sehingga terjadi pisah rumah antara penggugat dengan tergugat ; Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat dan dalil bantahan tergugat terkait dengan petitum gugatan 9 tersebut,
telah
dipertimbangkan Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.22 alinea pertama s.d. hlm.23 alinea kedua), Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga terhadap petitum gugatan angka 9 tersebut, sebagaimana diktum putusan Pengadilan Agama yang menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau untuk istri selama 14 (empat belas) bulan, terhitung sejak Februari 2012 hingga tanggal 18 April 2013, sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat dan dalil bantahan tergugat terkait dengan petitum gugatan 7 tersebut,
telah
Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2013/PTA Mks.
dipertimbangkan Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.23 alinea kedua), kemudian Pengadilan Agama sebagaimana diktum putusan menghukum tergugat untuk membayar biaya persalinan penggugat untuk anak keduanya, sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai tidak tepat dan tidak benar sehingga tidak sependapat dengan pertimbangan dan diktum Pengadilan Agama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan a quo dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat di depan sidang, ternyata gugatan penggugat tersebut tidak didukung oleh dalil-dalil konkrit maupun bukti-bukti tentang rincian biaya yang telah dikeluarkan penggugat untuk keperluan persalinannya yang merupakan dasar gugatan a quo, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama menilai nominal biaya persalinan yang dituntut penggugat, sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah tidak beralasan menurut hukum, namun demikian fakta kelahiran tersebut tidak terbantahkan serta sesuai asas keadilan dan kepatutan, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa sepatutnya tergugat dihukum untuk memberi biaya persalinan penggugat untuk anak keduanya tersebut, sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 8 mengenai gugatan hadhanah agar dua orang anak penggugat dan tergugat, yaitu Muh. Luthfi bin H. Muhammad Risaldi, umur 2 tahun dan Muh. Faiz bin H. Muhammad Risaldi, umur 6 bulan, ditetapkan berada dibawah hadhanah penggugat, serta petitum gugatan angka 6 penggugat yang menuntut agar tergugat dihukum memberikan nafkah anak, sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, dengan alasan bahwa selama ini tergugat tidak lagi memperhatikan anak-anak, hal mana tidak dibantah oleh tergugat dan menyatakan tergugat tetap bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, namun tergugat hanya bersedia untuk memberikan nafkah anak dimaksud sesuai kemampuannya, sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu) setiap bulannya,
karena sejak
tergugat dengan penggugat pisah rumah, tergugat tidak mempunyai pekerjaan lagi, tergugat hanya tinggal bersama dengan orang tua tergugat yang juga menanggung biaya hidup tergugat ;
Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2013/PTA Mks.
Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat dan dalil bantahan tergugat terkait dengan petitum gugatan angka 8 dan 6 tersebut, telah dipertimbangkan Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.23 alinea ketiga s.d. hlm.25 alinea kelima), dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga terkait dengan petitum gugatan angka 8 tersebut, sebagaimana diktum putusan Pengadilan Agama yang
menetapkan hak
pemeliharaan anak, bernama Muh. Luthfi bin H. Muhammad Risaldi, umur 2 tahun dan Muh. Faiz bin H. Muhammad Risaldi, umur 6 bulan, jatuh kepada penggugat, serta petitum gugatan angka 6, sebagaimana diktum putusan Pengadilan Agama yang
menghukum tergugat untuk memberikan nafkah
untuk dua orang anak minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak tanggal 18 April 2013 sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan format dan redaksi putusan sebagaimana amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama ; Menimbang, bahwa posita gugatan angka 9 serta petitum gugatan angka 4 dan 5 mengenai gugatan harta bersama, penggugat dalam repliknya menyatakan mencabut gugatannya sepanjang mengenai harta bersama tersebut, kemudian tergugat dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan di depan sidang menyatakan menyetujui dan tidak berkeberatan atas pencabutan gugatan harta bersama a quo dalam perkara ini, karena telah terjadi kesepakatan damai dalam masalah tersebut antara penggugat dengan tergugat, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam eksepsi bahwa gugatan penggugat mengenai harta bersama dicabut, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalam RBg./HIR namun dalam praktek peradilan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv. yang menegaskan, bahwa “setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”, kemudian di dalam Pasal 272 Rv. ditegaskan bahwa menurut hukum penggugat sendiri (pihak materil) yang paling berhak melakukan pencabutan karena dia sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, dan atau kuasa yang yang ditunjuk oleh penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang ditentukan Pasal 147 RBg.
Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2013/PTA Mks.
dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971, atau dapat juga dituangkan dalam surat kuasa tersendiri yang secara khusus memberi penegasan untuk melakukan pencabutan gugatan; Menimbang, bahwa meskipun pencabutan gugatan yang dilakukan penggugat
tersebut
dilakukan
setelah
jawaban
telah
mendapatkan
persetujuan oleh tergugat di depan sidang, namun berdasarkan berita acara persidangan tanggal 14 Februari 2013 ternyata pencabutan gugatan mengenai harta bersama tersebut tidak dilakukan oleh penggugat sendiri (pihak materil) di depan sidang, akan tetapi hal itu disampaikan di depan sidang oleh kuasa hukum penggugat dalam repliknya secara tertulis, sedangkan penggugat yang telah memberi kuasa hukum kepada Agus, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2012, di dalamnya tidak disebutkan penegasan secara khusus yang memberi hak dan atau kewenangan kepada kuasa hukum untuk melakukan pencabutan gugatan dimaksud, dan tidak pula dibuatkan surat kuasa khusus tersendiri
yang
secara khusus memberi penegasan untuk melakukan pencabutan gugatan a quo ; Menimbang, bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama menilai pencabutan gugatan yang dilakukan oleh kuasa hukum penggugat tersebut adalah tidak sah (illegal) dan tindakan kuasa tersebut dapat dianggap menyalahgunakan wewenang (abuse of authority) atau pelampauan batas wewenang (exceeding its power), dan tindakan kuasa yang demikian dapat dikualifikasikan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, oleh karenanya pencabutan gugatan a quo tidak dapat diterima, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangannya mengenai gugatan harta bersama dimaksud ; Menimbang, dalil gugatan penggugat pada angka 9 dan 10 serta petitum gugatan pada angka 4 dan 5 mengenai gugatan harta bersama, hal mana dibantah oleh tergugat dalam jawabannya, yang mendalilkan bahwa objek sengketa 9.1 (tertulis dalam surat gugatan objek sengketa 8.1) telah dijual sebesar Rp 85.640.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan telah digunakan untuk membayar utang penggugat dan tergugat kepada orang tua penggugat yang sebelumnya dijadikan modal usaha, sedangkan objek sengketa 9.2 (tertulis dalam surat gugatan objek sengketa 8.2), berupa 4 unit mobil yang memuat kayu belum dibayar kepada
Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2013/PTA Mks.
penjual kayu, dan mengenai 2 unit mobil memuat kayu, hasilnya digunakan untuk pembayaran kepada penjual kayu tersebut, itupun masih tersisa harga kayu Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta yang belum dibayar kepada pemilik / penjula kayu. Adapun mengenai objek sengketa 9.3 (tertulis dalam surat gugatan objek sengketa 8.3), adalah motor bekas yang dibeli seharga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan telah dijual untuk keperluan sehari-hari tergugat. Dan selain itu, masih ada harta bersama penggugat dan tergugat yang dikuasai oleh penggugat, yaitu berupa cincin dan gelang (35 gram emas 23 karat) senilai Rp 37.750.000,00 dan emas Dubai berupa cincin 37 gram senilai Rp 24.050.000,00 serta tergugat telah menyerahkan kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00 untuk keperluan biaya penggugat ke tanah suci guna menunaikan ibadah haji, sehingga penggugat seharusnya tidak lagi mempersoalkan harta bersama penggugat dengan tergugat dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa terlepas dari dalil-dalil bantahan tergugat tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa asas suatu gugatan menurut
doktrin
hukum
harus
memenuhi
persyaratan-persyaratan
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Rv. yang menyatakan surat gugat itu harus disusun secara sistematis dengan unsur-unsur identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar gugatan (fondamentum petendi atau posita yang terdiri dari peristiwa kejadian dan peristiwa hukum) dan petitum yang jelas dan lengkap ; Menimbang, bahwa penggugat / terbanding dalam surat gugatannya menuntut
pembagian
harta
bersama
dengan
dalil
bahwa
selama
perkawinannya dengan tergugat / pembanding telah diperoleh harta bersama sebagaimana terurai dalam posita gugatan angka 9 yang saat ini berada dalam penguasaan tergugat, namun dalam posita gugatan perkara a quo tidak ditentukan siapa pihak yang dituntut oleh penggugat / terbanding untuk melakukan prestasi menyerahkan hak kepada penggugat / terbanding, karena petitum gugatan a quo seperti tercantum pada angka 4 dan angka 5 bersifat deklaratur; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa gugatan penggugat / terbanding termasuk gugatan yang tidak rinci, jelas, tegas dan lengkap sehingga posita gugatan penggugat mengenai harta bersama ini tidak memenuhi asas jelas
Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2013/PTA Mks.
dan tegas (een duidelijke en bepalde conclucide) dan atau tidak mendukung petitum gugatan, serta tidak ditemukan fakta konkret atas harta bersama selama pemeriksaan perkara a quo, maka gugatan penggugat mengenai harta bersama tersebut obscuur libel (kabur), oleh karena itu sesuai maksud Pasal 8 Rv. jo Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 90 K/AG/2003 tanggal 11 November 2004, gugatan penggugat atas obyek sengketa sebagai harta bersama dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis hakim menilai penggugat telah dapat membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut pada posita angka 5 s.d. 7, 13 dan 14 dari gugatan penggugat dan terhadap petitum angka 2, 8 dan 10 gugatan penggugat dapat dikabulkan, sedangkan petitum angka 6, 7 dan 9 gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan untuk selebihnya yaitu terhadap pertitum angka 3, 4 dan 5 gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard); Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam pertimbangannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri; Menimbang, bahwa dengan tambahan dan perbaikan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 569/Pdt.G/2012/PA Sidrap., tanggal
18 April 2013 M., bertepatan
tanggal 7 Jumadilakhir 1434 H., dapat dikuatkan dengan perbaikan format, redaksi dan susunan amar putusan yang bunyi lengkapnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada penggugat, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada pembanding; Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;
Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2013/PTA Mks.
MENGADILI Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat / pembanding dapat diterima ; -
Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 569/Pdt.G/2012/PA Sidrap., Tanggal 18 April 2013 M., bertepatan tanggal 7 Jumadilakhir 1434 H., yang dimohonkan banding, dengan perbaikan format, redaksi dan susunan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
Dalam eksepsi : -
Menolak eksepsi tergugat ;
Dalam pokok perkara : 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ; 2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra tergugat, PEMBANDING terhadap penggugat, TERBANDING ; 3. Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat, berupa : 3.1.
Nafkah madhiyah untuk istri selama 14 (empat belas) bulan, terhitung sejak Februari 2012 hingga April 2013, sejumlah Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
3.2.
Biaya persalinan penggugat untuk anak keduanya, sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
4. Menetapkan anak penggugat dan tergugat, bernama Muh. Luthfi bin H. Muhammad Risaldi dan Muh. Faiz bin H. Muhammad Risaldi, berada dibawah hadhanah penggugat ; 5. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas kepada penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan April 2013 hingga kedua anak tersebut dewasa atau dapat mandiri ; 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadian Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dan kantor Urusan Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ; 7. Menyatakan gugatan penggugat untuk selebihnya tidak dapat diterima ;
Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2013/PTA Mks.
8. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -
Membebankan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim
Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2013 M., bertepatan tanggal 14 Ramadan 1434 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wakhidun A.R., S.H., M.Hum., dan Drs. Masrur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. H. Zainuddin Zain, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara; Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
ttd
ttd
Drs.H.Wakhidun AR,S.H.,M.Hum
Drs.Bahrussam Yunus,S.H.,M.H.
ttd Drs.Masrur,S.H.,M.H. Panitera Pengganti, ttd Drs.H.Zainuddin Zain,S.H. Perincian Biaya : 1. Materai
Rp. 6.000,00,-
2. Redaksi
Rp. 5.000,00,-
3. Proses Penyelesaian Perkara Rp. 139.000,00,Jumlah
Rp. 150.000,00,Untuk Salinan,
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Drs. Abd Razak
Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 69/Pdt.G/2013/PTA Mks.
