PNPM Mandiri PISEW 2010

LIPUTAN KHUSUS Kawasan Agropolitan Merapi – Merbabu (KAMM) 14

INFO BARU 2 Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara 19

Edisi03/TahunVIII/2010

PNPM Mandiri PISEW 2010

Merintis Kesuksesan 2009

World Urban Forum (WUF) Ke-5 Brazil Indonesia Promosikan Program Permukiman

daftar isi MARET 2010

Berita Utama 4 PNPM PISEW Diharapkan Channeling Program

http://ciptakarya.pu.go.id

Pelindung Budi Yuwono P Penanggung Jawab Danny Sutjiono Dewan Redaksi Antonius Budiono, Tamin M. Zakaria Amin, Susmono, Guratno Hartono, Joessair Lubis, Budi Hidayat Pemimpin Redaksi Dwityo A. Soeranto, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi Djoko Karsono, Emah Sadjimah, Radja Mulana MP. Sibuea, Djati Waluyo Widodo, Aulia UI Fikri, Indah Raftiarty Bagian Administrasi & Distribusi Sri Murni Edi K, Ilham Muhargiady, Doddy Krispatmadi, A. Sihombing, Ahmad Gunawan, Didik Saukat Fuadi, Harni Widayanti, Deva Kurniawan, Mitha Aprini, Nurfhatiah Kontributor Panani Kesai, Rina Agustin Indriani, Sriningsih BZ, Hadi Sucahyono, Amiruddin, Handy B. Legowo, Endang Setyaningrum, Syamsul Hadi, Ismono Yahmo, Muhammad Abid, Siti Bellafolijani, Djoko Mursito, Ade Syaeful Rahman, Th. Srimulyatini Respati, Alex A. Chalik, Bambang Purwanto, Edward Abdurahman, Alfin B. Setiawan, Nieke Nindyaputri, Deddy Sumantri, M. Yasin Kurdi, Lini Tambajong Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Email [email protected] Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait bidang cipta karya dan disertai gambar/foto serta identitas penulis. Naskah ditulis maksimal 5 halaman A4, Arial 12. Naskah yang dimuat akan mendapat insentif.

6 PNPM PISEW Kabupaten Merangin Dirasakan Ibu Pasar Hingga Anak Sekolah Dasar

8 Pembangunan

Infrastruktur PNPM PISEW Memasuki Tahun ke-3 (2010) Meniru Sukses Pelaksanaan 2009

12 PNPM – PISEW 2010

Diseminasi Penyusunan Laporan Keuangan

Liputan Khusus

4

14 Kawasan Agropolitan Merapi – Merbabu (KAMM)

Info Baru 19 Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara 23 World Urban Forum (WUF)

14

Ke-5 Brazil Indonesia Promosikan Program Permukiman

Gema RPIJM 27 Sinkronisasi Program

Diperlukan Dalam Mendukung Pelaksanaan RPIJM Kabupaten/Kota Bidang Cipta Karya di Daerah

Resensi 29 Membangun Desa

Merajut Simpul Wilayah

27

editorial

Merajut Simpul Sosial Membangun Wilayah

Sebanyak 165 ribu tenaga kerja lebih berhasil diserap dalam pelaksanaan program Pengembangan Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) tahun 2009. Program ini diusung oleh 9.885 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bisa kita sebut sebagai simpul sosial karena terdiri dari kelompok sosial yang telah ada seperti Karang Taruna, Remaja Masjid, Remaja Gereja, Koperasi, Kelompok Usaha Ekonomi seperti petani dan nelayan, bahkan PKK. Mereka lah yang mengerjakan sejumlah 9.885 paket pekerjaan yang nilainya masing-masing maksimal Rp. 50 juta dan dikerjakan menyebar di 2.293 desa. Mengapa kami sebut sebagai simpul sosial? Secara sosiologis kelompok masyarakat seperti mereka adalah ujung tombak perubahan di tengah masyarakat, penggerak program, dan penggali ide-ide berasaskan mufakat. Bahkan ada sekitar 7,2% atau sebanyak 710 LKD beranggotakan perempuan. Mereka tergabung dalam Ibu-ibu PKK. Dari simpul - simpul ini kemudian menjadi energi besar dengan adanya PISEW di bawah payung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri). Tujuan program ini adalah mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan dengan berbasis pada sumberdaya lokal. Upaya yang dilakukan diantaranya mencakup pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan antar wilayah, memperbaiki pengelolaan pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa; serta penguatan institusi lokal di tingkat desa. Kesuksesan tahun pelaksanaan PISEW di tahun 2009 dicoba diulang dan ditingkatkan dengan PISEW 2010. Untuk mengetahui secara jelas persiapan apa dan bagaimana bercermin dari sukses pelaksnaan 2009, redaksi mengulas PISEW menjadi Berita Utama Buletin Cipta Karya Edisi Maret 2010 ini. Tema lain yang tak bisa dikesampingkan di anataranya adalah sebuah kajian terhadap Kawasan Agropolitan Merapi – Merbabu (KAMM) dengan aspek tingkat kemandirian menjadi fokusnya. Seorang mahasiswa doktoral mempercayakan hasil kajianya untuk dipublikasikan dalam Buletin Cipta Karya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian KAMM mempunyai nilai indeks gabungan yang cukup baik, yaitu 63,31% yang berarti masuk dalam kategori “kawasan agropolitan” sekalipun belum mandiri. Untuk meningkatkan kemandirian KAMM perlu perbaikan terhadap dimensi agroindustri dan dimensi pemasaran. Alternatif kebijakan pembangunan di KAMM agar menjadi mandiri adalah pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang agroindustri. Tema lain adalah tentang Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara. Tidak banyak orang tahu apa saja aspek bangunan gedung Negara yang direhabilitasi, bagaimana, dan siapa yang melakukannya selama ini. Promosi Indonesia di ajang internasional World Urban Forum 5 di Rio de Janeiro menjadi oleh-oleh berharga bagi redaksi. Kebetulan pemimpin redaksi sendiri yang melawat ajang itu sambil berpromosi sedikit kepada dunia tentang program permukiman di Indonesia yang digawangi salah salah satunya oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Foto Cover : Pelibatan perempuan dalam pekerjaan fisik maupun perencanaan PISEW di Desa Terasa, Kec. Sinjai Barat. Kabupaten Sinjai Barat, Sulawesi Selatan

Selamat membaca dan berkarya!

@.....Suara Anda Kerja Praktek Saya mahasiswa Jurusan Teknik Sipil akan melakukan kerja praktek di bulan April - Juni 2010 sebagai salah satu syarat studi S1 mohon informasi Kontraktor yang menangani Pembangunan Gedung diatas 5 Lantai, dengan progress dibawah 50% agar saya dapat mendaftar kerja praktek di kontraktor yang menangani proyek Gedung di salah satu Kota di Jawa, lengkap nama konsultan dan alamat serta nomor yang dapat saya hubungi. Terima kasih Galieh Alfianto Kepada Saudara Galih Alfianto. Untuk mengetahui gedung-gedung yang sedang melaksanakan Pembangunan Gedung diatas 5 lantai, dengan progress dibawah 50%, dapat menghubungi beberapa

kontraktor-kontraktor besar seperti: 1. Pembangunan Perumahan (PP): Plaza PP Wisma Subiyanto. Jl. Letjen TB Simatupang No.57, Pasar Rebo, Jakarta telp : (021) 8403883. 2. Adhi Karya: Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510. Telp : (021) 7975312. 3. Total Bangun Persada : Jl. Letjend S. Parman Kav. 106, Jakarta. Telp : (021) 5653063. 4. Wijaya Karya: Jl. DI Panjaitan Kav. 9 Jakarta. Telp: (021) 8192808. 5. Atau perusahaan swasta lainnya. Terima Kasih.(Subddit Data dan Informasi Direktorat Bina Program, DJCK)

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 3

Berita Utama PNPM PISEW Diharapkan Channeling Program Syamsul Hadi*) Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono menghimbau pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan kepada para BKM dalam PNPM mandiri untuk melakukan channeling program

4 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

M

Menutup program 100 hari Kabinet I ndonesia B ersatu Jilid I I, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum berturut-turut selama bulan Februari menayangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat bidang Cipta Karya di salah satu televisi swasta nasional. Publikasi nasional tersebut dalam rangka mendukung pembangunan dan mengentaskan kemiskinan serta menilai kinerja yang selama ini telah dilakukan agar dapat dijadikan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam pariwara tersebut Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono menegaskan bahwa PNPM Mandiri adalah upaya pemerintah

BERITAUTAMA infrastruktur sosial ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya masyarakat diberi ruang untuk merencanakan serta melaksanakan program sendiri, sedangkan pemerintah tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan. Budi Yuwono menghimbau pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan kepada BKM – BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) untuk melakukan channeling program (mengakses dan menggalang ke berbagai sumberdaya serta dana yang dimiliki pemerintah, swasta dan kelompok peduli). Selain itu agar program lima tahunan Pronankis (Program Penanggulangan Kemiskinan) sebaiknya diadopsi oleh program daerah seperti melalui MUSREMBANGNAS atau dalam bentuk lainnya.

PNPM PISEW yang diluncurkan pada tanggal 6 Agustus 2008 berupaya mempercepat pembangunan perdesaan, mengurangi kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka di daerah. Infrastruktur yang dibangun meliputi infrastruktur seperti jalan, jembatan, tambatan perahu, pasar, gudang produksi, air bersih, sanitasi, perpipaan, sumur pompa tangan dan MCK. Di bidang pendidikan meliputi rehabilitasi gedung SD, pengadaan meja belajar, papan tulis dan kursi belajar. Di bidang kesehatan meliputi rehabilitasi puskesmas, posyandu dan sarana lainnya. *)K ep ala PM U PISE W, (K asubdit Peningk atan Pemuk iman Wilayah II, Dit. Peng embang a n Per m uk im an, D i t jen Ci p ta K a r ya )

Dalam pelaksanaannya masyarakat diberi ruang untuk merencanakan serta melaksanakan program sendiri, sedangkan pemerintah tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pembangunan Rabat Beton di Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinai

menurunkan angka kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur yang terbagi dalam dua bagian yaitu pembangunan di lokasi perdesaan dan di perkotaan. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) mengambil lokasi di perkotaan, sedangkan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) merupakan pembangunan infrastruktur di perdesaan. P2KP dan PPIP bertujuan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat, sedangkan PISEW mendukung dibangunnya Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 5

Berita Utama

P

Pada Tahun Anggaran 2010 program PNPM PISEW akan dilaksanakan di 9 Provinsi, 34 kabupaten dan 237 kecamatan. Dengan alokasi dana BLM dari APBN sebesar Rp. 419,5 milyar. Sebelum melangkah ke tahun 2010 ini, ada baiknya kita lihat salah satu hasil pelaksanaan TA 2009. Salah satu lokasi PNPM-PISEW adalah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Infrastruktur yang dibangun di kabupaten ini meliputi jalan, jembatan, tambatan perahu, sumur pompa, air bersih, MCK, posyandu dan sarana pendidikan. Dalam tayangan pariwara tvOne dilakuk an


Posyandu di Desa Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Jambi

wawancara terhadap Bupati Merangin, camat, LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan masyarakat setempat. Di Kabupaten Merangin telah dibangun sebanyak 475 paket pembangunan infrastruktur di lokasi 12 Kecamatan, dan 104 Desa. Jenis infrastruktur yang dibangun meliputi pasar, transportasi (jalan menuju ke perkebunan dan ke lingkungan), irigasi, Posyandu, Puskesdes, MCK, dan lantai jemur (kategori pertanian). Dari keseluruhan paket yang ada, dijadwalkan selesai pada periode bulan April sampai

September. Namun, karena kesungguhan dan kekompakan Bupati, Tim Skeretariat, Tim Koordinasi Kabupaten, Pokja PJOK Kecamatan, dukungan para konsultan dan masyarakat, maka pelaksanaan keseluruhan paket pembangunan infrastruktur ini berjalan lebih cepat dari yang ditargetkan, yang seharusnya selesai bulan September, pelaksanaan di Kabupaten Merangin selesai pada bulan Juni, tiga bulan lebih cepat dari yang dijadwalkan. Dukungan Bupati juga tampak nyata pada saat melakukan peletakan batu pertama pada pembangunan Posyandu di

BERITAUTAMA

PNPM PISEW Kabupaten Merangin

Dirasakan Ibu Pasar Hingga Anak Sekolah Dasar Syamsul Hadi*)

Bupati Merangin, H. Nalim, SH didampingi PPK PISEW Jauhari Sianturi ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Merangin

Kecamatan Bangko, Desa Pematang Kandis. Ada beberapa lesson learn lainnya yang dapat diambil dari Kabupaten Merangin ini, yaitu; pertama, terjadinya percepatan pencairan dana di Kabupaten Merangin dikarenakan jam terbang Satker/PPK dalam menangani program sejenis, komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan serta keterpaduan yang serasi terhadap kerja tim. Hal ini perlu dijadikan pertimbangan bahwa penempatan personil dimana harus mempertimbangkan kapasitas serta komitmen terhadap pekerjaan. Kedua, adanya pelaksanaan pekerjaan sebelum pencairan uang muka dengan menggunak an modal awal LKD, mengindikasikan bahwa partipasi dan kepedulian masyarakat terhadap PNPM

PISEW cukup baik. Hal ini perlu dijadikan pengalaman untuk memotivasi LKD lainnya bahwa stimulus program yang telah digulirkan oleh pemerintah perlu disambut dengan gembira melalui peran serta aktif hingga terbangunnya komitmen bersama dalam melakukan pembangunan; dan ketiga, munculnya berbagai swadaya masyarakat pada kegiatan fisik di Kabupaten Merangin. Bupati Merangin H. Nalim, SH, didampingi Kepala PIU Ditjen Cipta Karya (DJCK), Juhari Sianturi, menyatakan terima kasihnya kepada pemerintah dan Kementerian Pekerjaan Umum atas suksesnya pelaksanaan program PISEW yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Merangin, serta mengharapkan

program ini dapat dilaksanakan pada tahun depan dengan lebih baik lagi. Bupati berharap kepada pemerintah untuk terus memberikan pengawasan dan petunjuk lebih baik lagi. Kepada masyarakat Merangin, Bupati diminta untuk melaksanakan sesuai aturan dan petunjuk serta dilaksanakan secara kebersamaan. Diharapkan program ini dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat itu sendiri. Selain memberikan pernyataan, Bupati merangin melakukan wawancara langsung dengan masyarakat untuk menanyakan manfaat dari pembangunan infrastruktur yang telah dibangun di kabupaten merangin melalui program PNPM PISEW ini. Camat Lembah Masurai, Mardansyah Saidi menyatakan adanya kendala mengenai jalan dan jembatan di wilayahnya, namun setelah adanya PNPM PISEW dapat mengatasi permasalahan transportasi dan pengiriman hasil bumi ke kota. Hal serupa diungkapkan Ketua LKD Karya Tani Desa Sungai Kapas bahwa hasil produksi tani sebelumnya disalurkan menggunakan rakit, tetapi setelah dibangunnya jembatan oleh PNPM PISEW, semakin banyak truk dan kendaraan yang masuk dan mengangkut hasil bumi dengan mudah. Ibu – ibu di pasar menyatakan pasar sebelumnya kotor dan tidak teratur, setelah dibangun pasar oleh program PISEW, tempat penjualannya menjadi lebih teratur dan merasa nyaman berjualan di pasar tersebut. Di daerah kelurahan sungai masilir biasanya masyakat mandi di kali dan campur antara laki – laki dan perempuan. Tetapi setelah dibangunnya MCK dan sarana air bersih, masyarakat dapat mandi di kamar mandi, dan mencuci pakaian dengan air yang bersih. Seorang anak sekolah merasa senang dengan dilakukan rehabilitasi ruang kelas di SD nya, dan mengharapkan dibangun satu unit lagi agar mereka dapat setiap hari sekolah pagi dengan tenang. Harapan masyarakat adalah agar program –program seperti ini diteruskan dan diberi dukungan untuk terus diadakan karena begitu besar manfaatnya bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. *)K ep ala PM U PISE W, (K asubdit Peningk atan Pemuk iman Wilayah II, Dit. Peng embang a n Per m uk im an, D i t jen Ci p ta K a r ya )

Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 7

Berita Utama

Pembangunan Infrastruktur PNPM PISEW Memasuki Tahun ke-3 (2010)

Merintis Kesuksesan PISEW 2009 Jauhari Sianturi*)

Guratno Hartono Direktur Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya

D

Dalam acara pembukaan Diseminasi Laporan Penyusunan Keuangan pertengahan Maret 2010 yang berlangsung di hotel Jayakarta, Senggigi, Lombok, penulis dan Tim Redaksi Buletin Cipta Karya berkesampatan untuk mewawancarai Direktur Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Guratno Hartono. Wawancara terkait dengan hasil pelaksanaan program Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) pada tahun 2009 dan kemajuan perencanaan dan persiapan pelaksanaan tahun 2010. Dalam kesempatan ini, Direktur Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Guratno Hartono, menyampaikan kesuksesan pembangunan infrastruktur PNPM PISEW Tahun 2009 yang sebelumnya dicanangkan sebagai tahun implementasi PNPM PISEW. Sejauh mana kesuksesan hasil pelaksanaan infrastruktur program ini, berikut petikan wawancara. Tahun 2009 dicanangkan sebagai tahun implementasi PNPM PISEW, bagaimana hasilnya? Ya, sangat menggembirakan hasilnya. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada tahun 2009 ditargetkan untuk dilaksanakan dalam periode April sampai dengan September 2009. Semuanya terlaksana dalam periode yang ditargetkan tersebut, bahkan banyak juga yang selesai lebih cepat dari yang ditargetkan. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini dilaksanakan oleh sebanyak 9.885 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) untuk jumlah paket pekerjaan sebanyak 9. 885 paket dengan nilai per paket maksimal Rp. 50 juta, di sejumlah 2. 293 desa. Pembangunan infrastruktur ini menyerap sebanyak 165. 206 tenaga kerja. Dari pagu Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp. 419,5 juta hampir 100% terkontrak, hanya tersisa Rp. 10 juta dari BLM yang diberikan ke masyarakat.

Mengingat paket yang ada adalah bidang infrastruktur yang memerlukan keahlian khusus, maka diperlukan pelaksana (LKD) yang handal, untuk itu bagaimana


BERITAUTAMA (Japan International Cooperation Agency) dan Pemerintah Indonesia yang menyatakan adanya partisipasi perempuan dalam program PNPM PISEW. Selain itu, partisipasi perempuan dalam PNPM PISEW ini juga merupakan bentuk kepedulian program terhadap pelaksanaan Sasaran Pembangunan Millenium atau biasa disebut Millenium Development Goals (MDG’s) yaitu program pemerintah yang berisikan tujuan kuantitatif yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu, terutama persoalan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2015, salah satunya adalah mendukung adanya persamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Pelaksanaan Rabat Beton oleh LKD Al Garbiyah Al Lu’na di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai , Provinsi Sulawesi Selatan

Program ini tidak akan membentuk organisasi atau kelembagaan baru, namun memanfaatkan organisasi masyarakat yang ada yang diakui masyarakat, atau mengaktifkan kembali organisasi masyarakat yang mati suri. mekanisme seleksi LKD? Begini, PNPM PISEW mempunyai kekhasan bahwa program ini tidak akan membentuk organisasi atau kelembagaan baru, namun memanfaatkan organisasi masyarakat yang ada yang diakui masyarakat, atau mengaktifkan kembali organisasi masyarakat yang mati suri. Organisasi masyarakat yang ada saat ini adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa atau biasa disebut LKD seperti Karang Taruna, Remaja Masjid, Remaja Gereja, Koperasi, Kelompok Usaha Ekonomi seperti petani dan nelayan, bahkan PKK pun yang merupakan organisasi perempuan juga diperbolehkan sebagai LKD untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur sebagai bentuk kepedulian program PNPM PISEW dalam keterlibatan dan kesetaran perempuan (gender issue). Selanjutnya mengenai mekanisme seleksi LKD, ada panitia di desa untuk mengidentifikasi dan menyeleksi dengan beberapa aspek dan kriteria yang sudah ditentukan dari program PNPM PISEW. Setelah itu, LKD terpilih sebelum melaksanakan tugasnya akan diberikan pelatihan baik teknis maupun administrasi, serta diadakan on the job training untuk persiapan pelaksanaan tugas. Selain itu, dalam pelaksanaannya akan dibimbing, diawasi, dan diarahkan oleh para

konsultan di lapangan. Hal ini merupakan wujud peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Apa yang menjadi dasar pertimbangan pengarusutamaan gender, dan bagaimana bentuk partisipasi perempuan khususnya di program PNPM PISEW ini? Memang menarik, kami tidak khawatir dengan keikutsertaan PKK sebagai salah satu LKD, karena seperti yang saya sebutkan tadi, setelah terpilih sebagai LKD pemenang, dalam persiapannya akan dilatih secara teknis dan administrasi, serta diadakan on the job training dan pendampingan. Pelatihan ini merupakan cara untuk meningkatkan kapasitas perempuan. Untuk itu, perempuan harus diberikan kesempatan, kalau tidak tentu saja kemampuannya tidak akan meningkat atau berkembang. Dari hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur 2009, terdapat LKD dari organisasi PKK sebesar 710 dari total LKD sebanyak 9. 885. Jadi ada sekitar 7,2 % LKD PKK yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Nah, yang menjadi dasar pertimbangan kami dalam pelibatan perempuan di program PNPM PISEW adalah Memorandum of Understanding (MoU) yaitu perjanjian yang telah ditandatangani antara JICA

Infrastruktur yang dibangun tentunya berdasarkan kebutuhan masyarakat desa, jenis infrastruktur apa saja yang sudah dibangun dalam tahun implementasi pertama ini? Benar, ini yang namanya pendekatan bottom up planning dimana kegiatan pembangunan infrastruktur ditentukan oleh masyarakat sendiri sesuai kebutuhan mereka melalui penjaringan aspirasi masyarakat, bukan ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Infrastruktur yang dibangun diprioritaskan untuk masyarakat miskin yang mempunyai nilai ekonomi untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah. Adapun jenis infrastruktur yang sudah terbangun ada 6 kategori, berdasarkan urutan prosentase terbesar yang sudah terbangun yaitu kategori transportasi, air bersih dan sanitasi lingkungan, peningkatan produksi pertanian, kesehatan, peningkatan pemasaran pertanian, dan pendidikan. Bagaimana dengan dukungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan masyarakat, dan dalam bentuk apa dukungan tersebut diberikan? Ya, tentu ada. Dukungan terhadap kegiatan keprograman ada dalam bentuk 1) dukungan tim pelaksana kegiatan (struktur organisasi tim pelaksana) ; 2) dukungan dana (PAP) ; dan 3) dukungan kegiatan daerah yang mendukung kegiatan program PNPM PISEW (Activity Sharing). Dukungan tim pelaksana ini sebagai contoh dengan dibentuknya dan dikeluarkannya SK (Surat Keputusan) Sekretariat, Tim Koordinasi, PPK, PJOK, dll., baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Sedangkan dukungan dana berupa rupiah murni dan APBD Provinsi dan Kabupaten. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 9

Jembatan beton Desa Talang Bukit Kecamatan Sungai Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi

diwajibkan untuk menganggarkan dana Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP) untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Besaran dana PAP yang dianggarkan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatankegiatan keprograman. Selanjutnya dukungan Activity Sharing (AS) Pemerintah Kabupaten, yaitu kegiatankegiatan di Pemerintah Kabupaten yang didanai dengan APBD Kabupaten, yang mendukung atau sinkron dengan kegiatankegiatan program PNPM PISEW. Dana


APBD Kabupaten dialokasikan melalui dinas/lembaga/kantor/SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait untuk mebiayai kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam dokumen MPK (Memorandum Program Koordinatif) Kabupaten dan tidak termasuk dalam kategori atas pembiayaan pinjaman JICA. Activity Sharing ini juga merupakan salah satu karakteristik PNPM PISEW dibanding dengan program-program sejenis lainnya. Karena biasanya program-program lain mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan dana Cost Sharing, yaitu

alokasi dana daerah untuk mendukung kegiatan keprograman. Sedangkan PNPM PISEW tidak mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan cost sharing, namun mewajibkan adanya activity sharing, berupa kegiatan yang mendukung atau sinkron dengan kegiatan PNPM PISEW. Besarnya Activity Sharing minimal 13% dari nilai BLM Kabupaten. Dalam kenyataannya, tahun 2009 kemarin, rata-rata persentase Activity Sharing di 32 Kabupaten sebesar 70%. Selama pembangunan

proses pelaksanaan infrastruktur kemarin,

BERITAUTAMA

Foto Atas : Pembangunan Talud di Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai, Kabupaten Sinjai, Sulsel Foto Bawah : Pembangunan jembatan di Desa Terasa kec. Sinjai Barat , Kabupaten Sinjai

bagaimana pengawasan dari segi aspek kualitas infrastruktur dan pengelolaan dana program? Pengawasannya dari unsur masyarakat sendiri, karena mereka terlibat langsung dalam proses seleksi LKD, pelaksanaan, dan juga pemeliharaan hasil pembangunan. Dan juga pada tanggal 18 Maret 2010 kemarin, JICA sudah mengesahkan usulan dibentuknya UPM (Unit Pengaduan Masyarakat) yang akan dibentuk di wilayah kerja pusat dan di 9 provinsi. Untuk memperkuat UPM tersebut, pada Agustus 2009 diluncurkan website PNPM PISEW yang salah satu tujuannya

adalah untuk membangun komunikasi seluruh stakeholder tim pelaksana program di seluruh wilayah PNPM PISEW. Tim auditor dari BPKP juga dalam setahun sekali akan mengaudit LKD, PPK, dan Konsultan sesuai peraturan yang berlaku. Tahun 2009, BPKP telah selesai mengaudit PPK tingkat Pusat untuk pelaksanaan program pada tahun 2008; dan pada awal tahun 2010, tim auditor BPKP sudah mulai mengaudit hasil pelaksanaan program tahun 2009 baik di pusat maupun daerah. Oleh karena itu, pertengahan Maret tahun ini, Tim Pusat mengadakan Diseminasi Penyusunan Laporan Keuangan sebagai salah satu pelatihan bagi tim di lapangan untuk mempersiapkan kebutuhan untuk audit BPKP. Selain itu, tim konsultan pusat dan daerah juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.

Kesuksesan pelaksanaan PNPM PISEW

Tahun 2009 diharapkan berlanjut untuk tahun 2010 ini, untuk itu sejauh mana persiapan pembangunan infrastruktur di tahun pelaksanaan ke-dua ini? Ya, kesuksesan tahun 2009 harus berlanjut terus, harus kita tingkatkan untuk lebih baik lagi. Untuk persiapan pembangunan infrastruktur Tahun 2010, sampai saat ini sudah tersusun Dokumen DED/RAB. Kemudian DIPA untuk 34 Kabupaten telah turun dari Departemen Keuangan. Begitu juga SK Satker/PPK PISEW untuk 34 Kabupaten telah ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU). Di daerah, saat ini sudah terbentuk LKD terpilih untuk melaksanakan pembangunan infrastuktur yang dilaksanakan dalam rentang waktu April sampai September 2010. Untuk rentang waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur, kita masih mengikuti jadwal tahun 2009, tidak ada perubahan, masih tetap dalam rentang April sampai September. *) Pejabat Pembuat Komitmen PISEW, Ditjen Cipta Karya Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 11

Berita Utama

(KSK) sebagai pusat pengembangan ekonomi lokal; meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melalui pembentukan forum Kelompok Diskusi Sektor (KDS). Serta 3 komponen program dalam PNPM PISEW yaitu: pembangunan/perbaikan infrastruktur; pilot project kredit mikro perdesaan; peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, bulan ini PNPM PISEW menyelenggarakan diseminasi penyusunan

Saluran Irigasi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan

Diseminasi Penyusunan Laporan Keuangan PISEW: Samakan Persepsi dan Melatih Pelaku PISEW

P

Pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) tahun 2010 diawali dengan penyiapan sumber daya manusia yang handal. Diseminasi penyusunan laporan keuangan adalah wadah yang tepat untuk menjawab tuntutan keterbukaan informasi dan pelaporan pembangunan, baik fisik maupun keuangan. Tujuan PNPM PISEW adalah mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan dengan berbasis pada sumberdaya lokal. Upaya yang dilakukan


Andreas Budi Wirawan*) diantaranya mencakup pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi local, mengurangi kesenjangan antar wilayah, memperbaiki pengelolaan pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa; penguatan institusi lokal di tingkat desa. Sasaran PNPM PISEW adalah terbangunnya infrastruktur dasar dan ekonomi perdesaan (transportasi, produksi pertanian, pemasaran pertanian, air bersih dan sanitasi, pendidikan, kesehatan); terbentuknya Kawasan Strategis Kabupaten

BERITAUTAMA laporan keuangan PISEW Tahun 2010 untuk 34 kabupaten. Diseminasi dimaksudkan untuk menyamakan persepsi sekaligus memberikan pelatihan kepada para pelaku di daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program PNPM PISEW sehingga setiap pelaksanaan kegiatan PISEW pada 237 kecamatan yang terletak di 34 kabupaten dapat diketahui perkembangan terkini sesuai kondisi riil di lapangan dengan lebih efektif. Beberapa hal yang ingin dicapai

terkait kegiatan diseminasi penyusunan laporan keuangan PISEW tersebut adalah: dipahaminya aset-aset Pemerintah termasuk yang ada di Kementerian/Lembaga melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standard dan praktek akuntansi yang diterima secara umum; menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan K/L, yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan

Suasana penyelenggaraan Diseminasi Penyusunan Laporan Keuangan PISEW di Mataram, Maret 2010

terhadap otoritas anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas; memahami format pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan format laporan keuangan BPKP; memahami prosedur dan tata cara penyusunan laporan sesuai dengan format BPKP; menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pelaksanaan program PNPM PISEW; menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan pelaksanaan program PNPM-PISEW; menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah sacara efisien; memahami pelaksanaan sistem monitoring melalui aplikasi komputer. Peserta diseminasi penyusunan laporan keuangan PISEW telah dihadiri oleh: Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya (DJCK); PMU PNPM PISEW; Satker PPIP dan Asisten Keuangan, Ditjen Cipta Karya; PPK dan Asisten Keuangan Seknas PISEW Bappenas; PPK dan Asisten Keuangan PISEW Ditjen Bangda; PPK dan Asisten Keuangan PISEW Ditjen PMD; PPK dan Asisten Keuangan dari 34 Kabupaten; Konsultan Manajemen dan Advisory Pusat; Konsultan Manajemen dan Advisory Wilayah I, II dan III; Konsultan Manajemen Provinsi di 9 Provinsi; Konsultan Manajemen Teknik di 9 Provinsi; Asistek Teknik Kabupaten di 34 Kabupaten. Direktur Pengembangan Permukiman, Guratno Hartono dalam sambutannya menjelaskan mengenai tujuan dari PNPM PISEW yang juga menjadi bagian dari PNPM MANDIRI merupakan satu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Diinformasikan juga mengenai sumber dana dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten yang didukung oleh Loan JICA Nomor JBIC-IP 543, serta peran serta masyarakat dan swasta. Selain itu penyelenggaraan diseminasi dilakukan untuk menyediakan informasi dalam rangka pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan fisik dan keuangan yang secara prosedur akan diaudit oleh BPKP. Oleh karena itu dalam mengefektifkan pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan sistem aplikasi e-monitoring kegiatan PISEW. *)St af Sub dit Perenc an a a n Tek nis dan Pengaturan, Direltorat Pengembangan Per muk iman, Ditjen Ci p t a K ar ya. Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 13

LiputanKhusus

M

Masalah ketimpangan tak pernah berhenti antara pembangunan wilayah perkotaan sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dengan wilayah perdesaan sebagai pusat kegiatan pertanian yang masih jauh tertinggal. Konsep agropolitan lahir dari situasi di atas dan dipandang paling ideal untuk dikembangkan di wilayah perdesaan potensial, terutama dengan “resources ruralbase” yang dimilikinya yang ternyata “robust” terhadap berbagai masalah krisis ekonomi. Agropolitan adalah model pengembangan perdesaan yang dapat mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian ke dalam model pengembangan wilayah. Konsep ini sangat cocok untuk mengembangkan wilayah perdesaan dalam rangka mengurangi


ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dengan wilayah perdesaan sebagai pusat kegiatan pertanian yang berada pada kondisi yang stagnan dengan produktivitasnya yang rendah. Konsep ini juga akan menghilangkan, atau paling tidak akan meminimalkan interaksi yang saling memperlemah antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan. Agropolitan; konsep yang tepat Model pengembangan wilayah perdesaan dengan konsep agropolitan ini diharapkan dapat meminimalkan munculnya gejala urban bias sebagai akibat kecenderungan pembangunan yang mendahulukan

pertumbuhan ekonomi melalui kutubkutub pertumbuhan (growth poles). Konsep growth poles yang semula meramalkan bakal terjadinya penetesan (trickle down effect) dari kutub pusat pertumbuhan ke wilayah hinterland-nya, ternyata net-effect-nya malah menimbulkan pengurasan besar-besaran (massive backwash effect). Paradigma baru juga wajib dikenalkan dalam pendekatan pembangunan yang dilakukan secara sinergis dan berimbang melalui keterkaitan pembangunan sosial ekonomi antara kota-desa (rural-urban linkages), dan diarahkan agar saling membutuhkan antara wilayah perdesaan sebagai produsen pertanian dengan wilayah

LIPUTANKHUSUS

Gambar 1: Kawasan Agropolitan Merapi - Merbabu (KAMM), Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (latar: Gunung Merbabu) Gambar 2: Kondisi Usahatani di Kawasan Agropolitan Merapi-Merbabu, Kabupaten Magelang

Kawasan Agropolitan Merapi – Merbabu (KAMM);

Perlu Infrastruktur untuk Lebih Mandiri (Sebuah Kajian Tingkat Kemandirian Terhadap Kawasan Agropolitan Merapi – Merbabu)

Sanusi Sitorus*), M. Syamsul Maarif**), Surjono H. Sutjahjo***) Setia Hadi****) perkotaan sebagai konsumen (bersifat interdepensi). Pada dasarnya kita sudah mengenal adanya beberapa model pembangunan di wilayah perdesaan, antara lain Kimbun, Kunak, KAS, PUAP, PIK, PIP, KTP2D, dan sebagainya. Namun model pembangunan tersebut hingga saat ini relatif belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam mensejahterakan masyarakat karena masih bersifat sektoral/tersekat-sekat dan berjalan sendiri-sendiri. Hal yang sama juga terjadi pada model pembangunan melalui pendekatan pengembangan wilayah, seperti KAPET, KADAL, KPEL, KCT, RISE, juga dirasakan relatif belum dapat menyentuh sampai ke wilayah perdesaan karena ruang

lingkup programnya yang sangat luas/ makro dan dalam implementasinya tidak diikuti oleh masing-masing sektor yang umumnya berada pada departemen terkait. Konsep agropolitan menjadi konsep yang sangat tepat untuk dikembangkan saat ini karena dapat mengintegrasikan model pembangunan sektor ke dalam model pengembangan wilayah. Uji kemandirian KAMM Untuk mendukung pengantar di atas, penulis telah melakukan kajian terhadap tingkat kemandirian Kawasan Agropolitan Merapi-Merbabu (KAMM). KAMM adalah salah satu kawasan agropolitan yang difasilitasi pemerintah dari tahun 2005 sampai 2007.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemandirian KAMM dalam rangka menuju kawasan agropolitan mandiri. Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemandirian kawasan agropolitan adalah dengan metode analisis multidimensional scaling (MDS), sebagai modifikasi dari Rapfish (the rapid appraisal of the status of fisheries) (Kavanagh, 2001), serta metode analisis analytical hierarchy process (AHP) untuk menentukan alternatif kebijakan pembangunan di masa depan. Pengembangan KAMM pasca fasilitasi pemerintah pusat dengan kurun waktu 3-5 tahun, diharapkan dapat dilanjutkan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu 5-10 tahun. Selanjutnya dapat dikembangkan Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 15

secara mandiri oleh masyarakat tanpa harus mengharapkan bantuan pemerintah lagi. Mengingat saat ini KAMM sudah difasilitasi oleh pemerintah pusat dan daerah bahkan seharusnya sudah dikembangkan secara mandiri oleh masyarakatnya, maka selayaknya KAMM harus sudah mandiri. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah bagaimana tingkat kemandirian KAMM pasca fasilitasi? Maka untuk itu perlu dilakukan kajian tingkat kemandirian KAMM. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji tingkat kemandirian Kawasan Agropolitan MerapiMerbabu dalam menuju kawasan agropolitan mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian KAMM mempunyai nilai indeks gabungan yang cukup baik, yaitu 63,31% yang berarti masuk dalam kategori “kawasan agropolitan” sekalipun belum mandiri. Untuk meningkatkan kemandirian KAMM perlu perbaikan terhadap dimensi agroindustri dan dimensi pemasaran. Alternatif kebijakan pembangunan di KAMM agar menjadi mandiri adalah pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang agoindustri. Mekanisme pengembangan kawasan agropolitan dilaksanakan melalui tahapan: (1) Identifikasi Potensi Kawasan Agropolitan, (2) Sosialisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan (3) Penyusunan Dokumen Rencana, berupa : Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), Master Plan, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kawasan Agropolitan, (4) Koordinasi dan Sinkronisasi Program Lintas Sektor, baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten,

Gambar 3 Kondisi Infrastruktur di Kawasan Agropolitan Merapi-Merbabu berupa Sub Terminal Agropolitan di Sewukan Kabupaten Magelang

komoditas hortikultura. Aspek-aspek yang dikembangkan di KAMM meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, tata ruang, usaha tani, permukiman, infrastruktur, teknologi, permodalan, dan kelembagaan. Keseluruhan aspek ini harus dikembangkan secara simultan dan harmonis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dalam rangka menggali pendapat pakar, praktisi, pelaku agribisnis, LSM, tokoh masyarakat dan petani, dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview), dan melalui kegiatan focus group discussion. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi

Tabel 1 Kategori status kemandirian kawasan agropolitan berdasarkan nilai indeks

Nilai Indeks

Kategori

0 – 24,99 25 – 49,99 50 – 74,99 75 – 100,00

Pra Kawasan Agropolitan I Pra Kawasan Agropolitan II Kawasan Agropolitan Kawasan Agropolitan Mandiri

dan Kawasan, (5) Pelaksanaan Dukungan Stimulans Pembangunan Sektor-sektor terkait, (6) Monitoring dan Evaluasi, serta (7) Pengembangan KAMM menuju Kawasan Agropolitan Mandiri. Kawasan Agropolitan MerapiMerbabu (KAMM), merupakan salah satu kawasan agropolitan by nature berbasis


data dari potensi desa (Podes), kebijakankebijakan yang ada, hasil-hasil penelitian, peta rupa bumi, rencana umum tata ruang (RUTR) kabupaten/kota, master plan KAMM, dan data hasil olahan lainnya. Nilai indeks tingkat kemandirian kawasan agropolitan berdasarkan dimensi-dimensi usahatani, agroindustri,

LIPUTANKHUSUS pemasaran, infrastruktur, dan suprastruktur, dengan menggunakan metode: analisis multidimensional scaling (MDS), modifikasi dari Rapfish. Adapun untuk merumuskan arahan kebijakan terhadap dimensi-dimensi kemandirian yang masih perlu ditingkatkan, akan dianalisis dengan menggunakan metode : Analytical Hierarchy Process (AHP). KAMM belum cukup mandiri Tingkat kemandirian KAMM dianalisis menggunakan metode analisis multi dimensional scalling (MDS), modifikasi dari Rapfish (The Rapid Appraisal of The Status Of Fisheries) (Kavanagh, 2001) yang dinamakan sebagai Rap-agro. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu (1) penentuan atribut kemandirian kawasan agropolitan; (2) penilaian setiap atribut dalam skala ordinal berdasarkan kriteria kemandirian setiap dimensi; dan (3) penyusunan indeks dan status kemandirian kawasan agropolitan. Perangkat lunak Rapfish yang digunakan dimodifikasi menggunakan dimensi-dimensi dan atribut-atribut terkait tingkat kemandirian

kawasan agropolitan. Adapun nilai skor yang merupakan nilai indeks kemandirian setiap dimensi disajikan pada Tabel 1. Berdasarkan hasil analisis terhadap nilai indeks tingkat kemandirian KAMM, diperoleh nilai untuk dimensi usaha tani (84,62 %). yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian dimensi ini sudah cukup baik, namun perlu dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap atribut-atribut yang sensitif berpengaruh, yaitu akses petani terhadap lahan, pengelolaan pasca panen, dan ketersediaan modal usahatani (Gambar 2). Nilai indeks dimensi infrastruktur adalah 73,26%. Angka ini mengindikasikan bahwa infrastruktur secara keseluruhan sudah cukup baik, namun ada beberapa atribut pengungkit yang perlu ditingkatkan, yaitu jaringan irigasi, jaringan drainase permukiman, dan jaringan listrik (Gambar 3). Nilai pada dimensi suprastruktur adalah 66,49 %, ini menunjukkan bahwa suprastruktur secara umum sudah cukup baik, baik itu lembaga keuangan, lembaga sosial, dan lembaga teknis lainnya cukup memadai, namun ada

beberapa atribut yang perlu ditingkatkan antara lain ketersediaan lembaga penyuluhan, lembaga keuangan, dan lembaga koperasi. Nilai pada dimensi pemasaran adalah 51,35 %, menunjukkan bahwa pemasaran hasil pertanian sudah cukup baik, namun perlu peningkatan terhadap; kota tujuan pemasaran, penggunaan teknologi informasi, dan ketersediaan pasar sarana produksi (Gambar 4). Nilai paling rendah adalah pada dimensi agroindustri yaitu 15,64 %, yang menunjukkan bahwa kegiatan agroindustri masih sangat rendah. Perlu peningkatan terhadap faktor pengungkit (leverage), yaitu; produk agroindustri yang dihasilkan, kelayakan usaha agroindustri, dan variasi jenis produk yang dihasilkan. Hasil analisis nilai indeks masing-masing dimensi divisualisasikan dalam bentuk diagram layang-layang (kite diagram) disajikan pada Gambar 5. Nilai gabungan tingkat kemandirian KAMM menunjukkan nilai 63,31 % yang berarti bahwa KAMM termasuk ke dalam kategori “kawasan agropolitan” sekalipun belum mandiri. Ada

Gambar 4 Pemasaran Produk Hortikultura dari KAMM Kabupaten Magelang Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 17

LIPUTANKHUSUS beberapa dimensi yang perlu ditingkatkan agar kawasan agropolitan ini mandiri, yang paling utama adalah pada dimensi agroindustri dan dimensi pemasaran. Kebijakan yang diperlukan untuk dapat meningkatkan dimensi agroindustri dan dimensi pemasaran di Kawasan Agropolitan Merapi-Merbabu adalah dengan dukungan pembangunan infrastruktur. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur KAMM Kebijakan pembangunan infrastruktur KAMM diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan menuju mandiri, agar tidak tergantung lagi kepada bantuan pihak lain. Metode analisis yang digunakan adalah analytical hierarchy process (AHP) yang didasarkan pada pendapat pakar (expert judgment) untuk menjaring berbagai informasi dari beberapa elemen-elemen yang berpengaruh dalam penyelesaian suatu persoalan. Prinsip kerja AHP adalah untuk penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategik, dan dinamik menjadi bagian-bagian yang tertata dalam suatu hierarkhi. Urutan prioritas setiap elemen hasil AHP dinyatakan dalam bentuk nilai numerik atau persentase. Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan, maka dilakukan penentuan kriteria sub sistem yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Struktur hierarki dan pembobotan disajikan pada Gambar 6. Berdasarkan hasil analisis AHP untuk menentukan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan, faktor yang paling penting adalah (a) kesesuaian lahan (0,471), (b) aksesibilitas kawasan (0,268), (c) sumberdaya manusia (0,143), (d) teknologi dan energi (0,075), dan (e) pembiayaan (0,044). Faktor kesesuaian lahan sangat memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan, karena akan menentukan efektifitas dan efisiensi pembangunan infrastruktur. Aktor yang paling penting yaitu; (a) pemerintah (0,329), (b) petani (0,295), (c) penguasaha (0,210), (d) koperasi (0,125), dan (e) perbankan (0,042). Peran pemerintah sangat diharapkan sebagai motivator dan fasilitator dalam pembangunan infrastruktur kawasan agropolitan, terutama Pemerintah Kabupaten Magelang yang harus berperan


Gambar 5 Diagram layang-layang tingkat kemandirian KAMM

sebagai stakeholder utama. Dalam menetapkan tujuan, pilihan strategis yang diprioritaskan yaitu: (a) peningkatan pendapatan (0,324), (b) perluasan lapangan kerja (0,298), (c) perluasan pasar (0,237), (d) peningkatan daya saing (0,091), dan (e) pembangunan daerah (0,051). Tujuan peningkatan pendapatan ini diprioritaskan mengingat pendapatan para petani selalu sangat tidak memadai bahkan sering merugi, padahal kegiatan inti dari pengembangan agribisnis di kawasan agropolitan adalah kegiatan masyarakat dengan aktifitas utama pertanian. Dalam proses pengambilan keputusan untuk menetapkan prioritas alternatif yang paling penting adalah (a) pembangunan infrastruktur penunjang agoindustri sebesar 0,340, (b) pembangunan infrastruktur penunjang pemasaran (0,277), (c) pembangunan infrastruktur penunjang usahatani (0,242), dan (d) pembangunan infrastruktur penunjang permukiman (0,140). Prioritas pertama pembangunan infrastruktur penunjang agroindustri berupa pembangunan packing house kelompok yang representatif, penyediaan air bersih, sarana air limbah dan persampahan serta jaringan listrik untuk menunjang home industry, serta pembangunan kluster industri berupa industri-industri manufaktur berbasis komoditas hortikultura. Prioritas kedua berupa pembangunan infrastruktur pemasaran yang dapat mendekatkan produksi ke konsumen akhir berupa pembangunan terminal agribisnis (TA) dan pembangunan pasarpasar tradisional di kota-kota pemasaran

akhir (outlet). Prioritas ketiga pembangunan infrastruktur penunjang usahatani berupa peningkatan jalan usahatani, saluran irigasi, dan bangunan pengumpul/tempat pengumpulan hasil sementara (TPHS). Infrastruktur penunjang Tingkat kemandirian KAMM menunjukkan nilai indeks gabungan yang cukup baik, yaitu 63,31 yang berarti masuk dalam kategori “kawasan agropolitan” sekalipun belum mandiri. Perlu peningkatan terhadap dimensi agroindustri untuk mendorong terjadinya proses pengolahan hasil sehingga mendapatkan nilai tambah (added value), dan peningkatan dimensi pemasaran untuk mendekatkan produksi ke konsumen akhir, serta peningkatan dimensi usahatani untuk peningkatan produksi. Adanya peningkatan dimensi infrastruktur diharapkan Kawasan Agropolitan Merarpi-Merbabu akan menjadi kawasan agropolitan mandiri. Alternatif kebijakan pembangunan infrastruktur di KAMM, adalah pembangunan infrastruktur penunjang agoindustri. Infrastruktur ini sangat dibutuhkan untuk memperoleh nilai tambah hasil pertanian dan dapat menimbulkan multiplier effect. *) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB. **) Staf Pengajar Program studi PSL, Guru Besar IPB, Ketua Komisi Pembimbing. ***) Staf Pengajar Program Studi PSL, Guru Besar IPB, Anggota Komisi Pembimbing. ****) Staf Pengajar Program studi PSL, Dosen IPB, Anggota Komisi Pembimbing.

Info Baru 1

INFOBARU 1

Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara

Cagar Budaya Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat

A

Apakah anda pernah mencermati bangunan Istana Jakarta? jika anda berkunjung ke Bogor, dan melakukan kunjungan ke Kebun Raya Bogor, pernahkan terlintas bagaimanakah rupa kebun raya yang lain? Atau bahkan bila anda berada di Makam Bung Karno Blitar, pernahkah memperhatikan pengembangan infrastruktur yang saat ini begitu megah? Apakah bangunan tersebut pernah mengalami kerusakan sehingga perlu perbaikan? Pe r t a nya a n – p e r t a nya a n te r s e b u t mungkin menggelitik kita untuk ingin

lebih tahu mengenai bangunan-bangunan tersebut, terutama apabila bangunanbangunan tersebut membutuhkan perbaikan dan rehabilitasi. Siapa yang melakukannya..? Institusi yang memiliki tanggung jawab atas kegiatan tersebut adalah Satuan Kerja Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Negara, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kegiatan ini pada awalnya dimulai pada Tahun Anggaran 2002 dengan lingkup Rehabilitasi Bangunan Eks Museum Istana (Eks Sanggar Lukisan) dan Rehabilitasi Bangunan Museum Eks Bina Graha oleh Direktorat Bina Teknik,

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, saat itu. Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara pada pr insipnya merupak an kegiatan penyelenggaraan pembangunan, baik pembangunan baru, pemeliharaan, perawatan (renovasi) dari bangunanbangunan gedung sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang Pengembangan Infrastruktur Istana Kepresidenan, Kebun Raya, dan Benda Cagar Budaya Lainnya, yang ditujukan pada Menteri Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 19

Mohon diatur teksnya (yang renggang2)

Bramono*)

Sekretaris Negara, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang meliputi: a. K o m p l e k s I s t a n a K e p re s i d e n a n , yang terdiri atas: Istana Jakar ta, Istana Cipanas, Istana Bogor termasuk Peristirahatan Tenjo R e s m i p e l a b u h a n R at u, I s t a n a Tampaksiring dan Gedung Agung Jogjakarta; b. Kebun Raya yang terdiri atas: Kebun Raya Bogor, Cibodas, Purwodadi, Eka Karya Bali, Baturraden, Bukit Sari Jambi, Enrekang, Pucak, Katingan, Kuningan, Liwa Sungai Wain, Lombok, Samosir, Batam, Sambas, Danau Lait, Solok, Kendari dan Minahasa; c. Bangunan Cagar Budaya tertentu


yang terdiri atas: Keraton Hadiningrat dan Tetirahan Kasunanan Solo, Makam Bung Karno Blitar, Gedung Paseban Tri Panca Tunggal cigugur Kuningan, dan Kawasan Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Asas-asas dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Gedung Negara meliputi: 1. Fungsional, efisien, menarik tetapi tidak berlebihan; 2. Desain harus menekankan pada sublimasi antara fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan dibandingkan kemewahan material; 3. Biaya investasi dan pemeliharaan bangunan harus serendah mungkin dengan batasan tidak mengganggu

4. 5. 6.

produktifitas kerja; Proses rehabilitsi dilaksakan dalam waktu sesingkat mungkin; Bangunan gedung negara yang direhabilitasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan di sekitarnya; Rehabilitasi interior dan furniture yang dilakukan, lebih mengutamakan pada aspek keindahan yang bersifat abadi selain juga fungsional, berwibawa dan kuat.

Lingkup Pekerjaan Saat Ini Dengan adanya prioritas pembangunan dan keterbatasan dana, maka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dilaksanakan secara bertahap, dengan pentahapan sebagai berikut:

INFOBARU 1

Foto Kiri : Kompleks Istana Tampaksiring, Bali Foto Kanan : Proses rehabilitasi asrama mahasiswa UNHAS, Makassar

a. Tahun 2002: meliputi: Rehabilitasi Bangunan Eks Museum Lama (eks Sanggar Lukisan) dan Rehabilitasi Museum Eks Bina Graha; b. Tahun 2003 : Lanjutan Rehabilitasi Bangunan Eks Museum Istana (Eks Sanggar Lukisan) dan Lanjutan Rehabilitasi Bangunan Eks Museum Istana (Eks Sanggar Lukisan) yang dilakukan oleh ABT TA. 2003; c. Tahun 2005 - 2007 : Istana Merdeka oleh Satuan Kerja Penataan dan Revitalisasi Kawasan Departemen Pekerjaan Umum; d. Tahun 2005-2009 meliputi: 1. Istana kepresidenan Republik Indonesia: Bogor, Jakarta, Cipanas, Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 21

INFOBARU 1

Proses rehabilitasi Istana Bogor

Jogjakarta dan Tampaksiring; 2. Kebun Raya Indonesia: Bogor, Cibodas, Purwodadi dan Bedugul; 3. Bangunan Gedung Negara dan Bangunan Cagar Budaya, meliputi: Bangunan Tri Panca Tunggal Cigugur Kuningan, Asrama Mahasiswa Universitas Hassanuddin Makassar, Revitalisasi Kompleks Perkantoran Cipta Karya di Werdha pura Sanur Bali, dan Kantor Direktorat PBL Ditjen Cipta Karya; 4. Tahun 2010, meliputi: Istana Kepresidenan Jakarta, Rehabilitasi Gedung Arsip di Jalan Kramat Raya (Eks Direktorat Tata Bangunan), Lanjutan Revitalisasi Kompleks Perkantoran Cipta Karya di Werdhapura Sanur Bali, dan Lanjutan Kantor Direktorat PBL Ditjen Cipta Karya. Khususnya rehabilitasi pada bangunan Istana dan bangunan cagar budaya, pelaksanaan rehabilitasi dilakukan atas dasar pendekatan perlindungan dan pelestarian bangunan gedung, dengan menempuh metode-metode konservasi, dari penentuan konsep penanganan, perencanaan dan penyusunan detail engineering design, penyusunan spesifikasi hingga pelaksanaan pekerjaan, terutama pada detail-detail arsitektur bangunan asli yang direhabilitasi yang memerlukan ketelitian dan kecermatan,


Saat ini tengah dilakukan proses serah terima dan alih satus barang milik negara dari pengembangan infrastruktur yang dibangun sejak tahun 2002 kepada instansi masing-masing sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang saat ini tengah dilakukan proses alih satusnya kepada Sekretariat Negara. mengingat usia bangunan yang sudah tua dan dikategorikan sebagai bangunan bersejarah agar tercipta keselarasan, keserasian dan keseimbangan dengan lingkungan sekitar. Sedangkan pada aspek mekanikal elektrikal, perencanaan dan pelaksanaan diutamakan pada sistem utilitas bangunan yang menjamin pemenuhan persyaratan keandalan bangunan gedung, antara lain sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk menjamin keselamatan penggunanya. Rencana Tahun 2010 Sesuai dengan Inpres di atas butir Keempat, kepada saat ini tengah dilakukan proses serah terima dan alih satus barang milik negara dari pengembangan infrastruktur yang dibangun sejak tahun 2002 kepada instansi masing-masing sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangundangan, yang saat ini tengah dilakukan

proses alih satusnya kepada Sekretariat Negara. Meski Inpres tersebut hanya berlaku dalam kurun waktu 2005-2009, sesuai dengan urgensi dan kebutuhan dari Istana Kepresidenan yang masih memerlukan penanganan, antara lain dalam menunjang kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti misalnya kunjungan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama, maka pada tahun 2010 dilakukan lanjutan kegiatan rehabilitasi pada Istana Kepresidenan Jakarta, dengan melakukan rehabilitasi dan penambahan dan penambahan fasilitas seperti ruang dokumentasi, area olahraga, mekanikal/ elektrikal. Dengan demikian, keandalan bangunan gedung tersebut dalam menunjang tugas-tugas kenegaraan dapat terlaksanakan dengan baik. *)Staf Subdit Pengelolaan Gedung Negara, Dit. Penataan Bangunan dan Lingkungan

www.row2travel.files.wordpress.com

Info Baru 2

INFOBARU 2

Patung Kristus Penebus (bahasa Portugis: Cristo Redentor) menjadi ikon Kota Rio de Janeiro dan memiliki tinggi 38 meter dan terletak di puncak Taman Nasional Hutan Tijuca,Gunung Corcovado.

World Urban Forum (WUF) Ke-5 Brazil: Indonesia Promosikan Program Permukiman

W World Urban Forum (WUF) diselenggarakan PBB untuk menghadapi tantangan dan permasalahan yang terjadi di berbagai b e l a h a n d u n i a . D a m p a k ur bani s a s i , perkotaan, sektor ekonomi, perubahan iklim, dan kebijakan publik adalah beberapa hal yang dibahas dalam forum ini. WUF pertama kali diadakan di Nairobi, Kenya pada 2002 dan diadakan tiap dua tahun sekali. Setelah Barcelona (2004), Vancouver (2006) dan Nanjing pada tahun (2008), WUF kelima kali ini diadakan di Rio De Janeiro Brazil 22 – 26 Maret 2010. Forum yang dibuka oleh Presiden Brasil Lula da Silva tersebut dihadiri oleh kurang lebih 21.000 peserta. Tema untuk Rio 2010 ini, seperti yang telah disampaikan pada Sidang ke-22 Governing Council UN-

Dwityo A. Soeranto*)

Habitat, ditekankan pada membangun konsep kota-kota harmonis yang melingkupi hak terhadap kota tersebut dan hak untuk mendapatkan hunian yang layak seperti yang diamanatkan dalam Agenda Habitat. Tema yang diangkat adalah “The Right to the City: Bridging the Urban Divide”. WUF merupakan salah satu pertemuan skala internasional yang paling terbuka. Para pemangku kepentingan yang terdiri dari pemimpin pemerintahan, menteri, walikota, diplomat, anggota nasional, regional, dan asosiasi international dari pemerintah lokal, non-pemerintah (LSM) dan organisasi komunitas, terlibat dalam dialog terbuka dan saling bertukar ide. Forum ini juga mengundang para profesional, akademisi, organisasi perempuan akar-rumput, generasi

muda, kelompok penduduk yang tinggal di permukiman kumuh, sektor swasta dan media sebagai mitra kerja. Secara tradisi, UN-Habitat memanfaatkan forum ini untuk meresmikan laporan dua tahunan (The State of the World’s Cities). Laporan tersebut memberikan gambaran atau kondisi kota-kota di dunia termasuk tema yang dibahas dalam forum. Tema tersebut antara lain mengenai kesenjangan kemiskinan di kota, mendorong akses terhadap permukiman, air serta sanitasi dan kota tanpa daerah kumuh. Laporan ini juga akan memasukkan tambahan dari generasi muda yang akan melihat kepada tantangan perkotaan yang dihadapi oleh generasi muda, salah satu kelompok demografi terbesar di negara-negara berkembang. Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 23  23

Marcos Caramuru de Paiva, Konsulat Jenderal Brazil di Shanghai mengatakan, saat ini, Brazil dan seluruh dunia, perlu memikirkan ulang dan bernegosiasi ulang mengenai fondasi dasar tipe kota yang ingin ditinggali oleh semua manusia. “Planet asal kita hanya satu - kita mengubah alam tapi mengkonsumsi produk global yang sama, kita berjalan dengan cara yang sama, kita menggunakan sumber daya alam yang sama dan kita kembangkan bersama-sama”, katanya. Permasalahan Abad 21 Seperti apakah kondisi perkotaan abad ke-21? Kombinasi dari dampak globalisasi dan p e n i n g k at a n u r b a n i s a s i a d a l a h perubahan yang tidak bisa dikembalikan lagi, terutama dalam hal kita menggunakan lahan, air, energi, dan sumber daya alam lainnya. Dengan perencanaan dan pengelolaan yang tidak sesuai, perubahan-perubahan tersebut dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Dengan hanya 50 persen dari populasi dunia tinggal di kota, kota-kota sudah mengkonsumsi lebih dari dua pertiga dari semua energi. Proporsi yang sama juga ada pada kontribusi dari semua limbah termasuk emisi gas rumah kaca. Forum WUF bertujuan untuk membahas


permasalahan dan mendorong pemikiran kritis tentang solusi yang dapat digunakan bersama, sehingga angka peningkatan urbanisasi dapat dimanfaatkan bersama dengan prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability). Tujuan lain dari Forum ini sebagai promosi mengenai hak terhadap kota sebagai upaya kolektif yang harus dicapai secara bersama oleh pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil dan masyarakat umum, memastikan bahwa kita semua bertindak secara kolektif untuk menjembatani kesenjangan perkotaan. Partisipasi Indonesia Dalam forum internasional ini, Indonesia berpartisipasi membagi pengalaman, pemikiran serta pengetahuan terutama mengenai permukiman kumuh. Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan delegasi yang terdiri dari pejabat Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Luar Negeri, Pemda DKI Jakarta dan URDI (Urban and Regional Development Institute). Duta Besar RI untuk Brasilia, Bali Moniaga memimpin Delegasi RI yang terdiri dari

berbagai instansi tersebut. Agenda delegasi RI meliputi pameran promosi APMCHUD, pembahasan MoU antara UN Habitat dan RI dan kunjungan lapangan ke Brazil Housing Authority dan lokasi Slum Upgrading Program di penanganan kawasan kumuh Favella dan peninjauan sistem transportasi kereta gantung (sky lift) di Rio De Janeiro. Dalam kesempatan tersebut Indonesia berpartisipasi pada Ministerial Roundtable, berbagai dialog, networking event, pelatihan yang mengangkat berbagai tema terkait pembangunan tata kota dan tantangan terkini seperti perubahan iklim dan pembangunan kota yang berkelanjutan. Dalam Roundtable Discussion, para Menteri diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Sidang Governing Council UN-Habitat, dan Konferensi Menteri Perumahan di Regional Afrika (AMCHUD), Amerika Latin dan Karibia (MINURVI), Asia Pasifik (APMCHUD), dan pertemuan lainnya yang mengharmonisasikan urbanisasi, khususnya mengenai permasalahan sosial dan lingkungan. Selain itu juga memastikan implementasi pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) di skala nasional dan lokal. Beberapa isu yang dibahas dalam Pertemuan Pleno yang dipimpin oleh Co-

INFOBARU 2

Chairs Menteri Perkotaan Brazil Mario Fortes dan Menteri Perumahan dan Perkotaan AS Shaun Donovan ini antara lain, hak terhadap penghidupan di kota seharusnya dapat memberikan akses bagi kaum miskin. Pemerintah daerah diharuskan mencegah pembangunan kota yang lebih memihak kepada peningkatan aset yang dimiliki oleh pemilik modal. Kemudian pembangunan wilayah perkotaan harus mempertimbangkan aspek lingkungan, kepastian tinggal bagi masyarakat miskin dan ancaman perubahan iklim. Seluruh pembangunan infrastruktur perkotaan ditujukan untuk memberikan kebutuhan dasar bagi masyarakat perkotaan dan pada saat yang sama juga harus diarahkan untuk mengurangi emisi dan polusi di wilayah perkotaan. Secara khusus, delegasi Palestina menyampaikan kerumitan yang dihadapi akibat aneksasi ilegal pemerintah Israel terhadap lahan dan properti penduduk Palestina. Dalam rapat pleno tersebut Ketua Delegasi RI juga menyampaikan undangan kepada negara-negara Asia Pasifik untuk menghadiri Asia Pacific Ministers Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD) ke-3 di Solo pada tanggal 22-24 Juni 2010. ”Indonesia akan menjadi tuan rumah

dalam pertemuan para Menteri Bidang Pembangunan Perkotaan se-Asia Pasifik (APMCHUD) yang beranggotakan 68 negara tersebut, untuk membicarakan masalah perkotaan dan perumahan. Dalam pertemuan itu Indonesia akan memperlihatkan best practise dalam bidang perumahan dan pembangunan perkotaan yang telah dilakukan,” kata Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono. Di sela-sela WUF, delegasi RI juga berpartisipasi dalam Pertemuan SouthSouth Cooperation. Isu yang dibahas diantaranya terkait dengan perbedaan (gap) pendapatan dan ketidakadilan di kota, kemiskinan perkotaan, demokrasi partisipatif dan pengembangan perkotaan yang berkelanjutan seperti akses untuk hunian yang adil, sanitasi dan air bersih, serta pelayanan infrastruktur lainnya yang akan didiskusikan. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam usaha mendukung masa depan perkotaan yang lebih keberlanjutan di kota-kota wilayah Selatan. Sesi Khusus ini mendukung Kerjasama Selatan-Selatan dan dengan Pihak Ketiga diantara negara-negara di kawasan Selatan untuk mencapai urbanisasi yang berkelanjutan dan penyediaan hunian untuk semua. Sesi ini juga akan fokus pada trend

baru dalam pengembangan perkotaan dan Kerjasama Selatan-Selatan Nico Barito sebagai ketua tim nasional untuk program Environmental Defence turut berpartisipasi sebagai pembicara. Konsep ini merupakan kontribusi TNI terkait pendayagunaan militer untuk menangani bencana sekaligus menjaga kedaulatan teritorial dan lingkungan hidup. Delegasi RI juga menghadiri diskusi tentang “rental housing” di mana ditekankan perlunya kebijakan khusus tentang rumah sewa untuk menciptakan keseimbangan kepentingan antara pemilik dan penyewa rumah. Dalam sambutan penutupannya, Direktur Eksekutif UN Habitat Anna Tibaijuka menyampaikan bahwa jumlah penduduk di kawasan kumuh telah meningkat dari 780 menjadi 820 juta dalam 10 tahun terakhir. Dalam kaitan ini, UN Habitat mencanangkan World Urban Campaign, yang merupakan kerjasama UN Habitat dengan sektor publik dan swasta, serta masyarakat sipil untuk mengangkat isu urbanisasi berkelanjutan menjadi agenda pemerintahan di seluruh dunia. Selain itu, UN Habitat telah menandatangani kerjasama dengan perusahaan Coca Cola untuk menyediakan 1 juta USD bagi pengembangan air minum di kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin.

UN Habitat mencanangkan World Urban Campaign, yang merupakan kerjasama UN Habitat dengan sektor publik dan swasta, serta masyarakat sipil untuk mengangkat isu urbanisasi berkelanjutan menjadi agenda pemerintahan di seluruh dunia. Foto Kiri atas : Suasana Kongres World Urban Forum (WUF) Ke-5 pada tanggal 22-26 Maret 2010 di Rio de Janeiro, Brazil Foto Kanan bawah : Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono (kanan) dan Staf Khusus Menteri Perumahan Rakyat (kiri) saat mengunjungi stand Pemerintah RI di ajang WUF


 25

INFOBARU 2 Kerjasama ini dimaksudkan untuk membantu kelestarian sumber daya air dan efisiensi penggunaan air serta membantu proses daur ulang air kotor menjadi air bersih. Bantuan Coca Cola ini diharapkan dapat dilaksanakan dalam dua tahun mendatang. Agenda WUF 5 A. Kampanye Perkotaan Dunia (World Urban Campaign) Penjabaran tema ‘Bridging the Urban Devide’ membutuhkan lebih dari sekedar forum. Dimulai pada WUF 5, World Urban Campaign (WUC) menyediakan mekanisme untuk para mitra dan institusi untuk membangun kesepahaman pengetahuan, praktek dan pengalaman yang dihasilkan dalam WUF untuk meningkatkan kebijakan perkotaan dalam skala global, nasional, dan lokal. Dengan semangat yang sama, WUC membawa para mitra untuk bekerjasama mengerjakan suatu tujuan dan sasaran yang disetujui secara umum dengan menggunakan metode dan peralatan untuk mendukung urbanisasi berkelanjutan. B. Sesi Dialog Sesi dialog yang merupakan kegiatan utama di Forum ini yang terbagi menjadi 6 sesi. Beberapa diantaranya Taking Forward the Right to the City (Mengedepankan Hak atas Kota), Bridging the Urban Devide (Menjembatani Perbedaan dalam Perkotaan) dan Equal Access to Shelter (Akses Hunian yang Berkeadilan). C. Roundtables Discussion Sebanyak 12 Roundtables

Discussion

diselenggarakan untuk para menteri, walikota, anggota parlemen, mitra akademisi, kelompok bisnis, peneliti perkotaan, profesional Habitat, kelompok wanita dan generasi muda, organisasi sipil, LSM, masyarakat asli, dan Global Land Tool Network. Mayoritas diskusi terbuka untuk umum, namun terbatas di beberapa diskusi seperti di sesi para menteri yang tertutup. D. Special Sessions (Sesi Khusus) Beberapa sesi khusus mengenai beberapa topik terkait tema Forum diselenggarakan oleh UN-Habitat dan mitra kerjanya. Salah satu contoh yang baik adalah UN-Habitat Cities Lecture. E. Caucus Meetings (Pertemuan Kaukus) Caucus Meetings merupakan suatu pertemuan informal yang diadakan setiap pagi sebelum acara utama dimulai dan fokus kepada topik pembahasan hari itu. F. Side Events (Kegiatan Pendukung) Topik dari kegiatan pendukung berkaitan dengan tema WUF dan dijadualkan pada saat jam makan siang, dilaksanakan tidak lebih dari 90 menit. G. Private Sector Events (Kegiatan Sektor Swasta) Kondisi keuangan global saat ini sedang turun dan meningkatkan ancaman bagi lingkungan di kota, maka sektor swasta sebagai kunci penggerak inovasi, yang menampilkan praktek terbaik dan perdebatan solusi baru untuk perumahan, infrastruktur, energi,

Slum Upgrading Program kawasan pemukiman kumuh Favella di Rio De Janeiro


transport, dan kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi di kota-kota. H. The Business Caucus (Kaukus Bisnis) Kegiatan ini memfasilitasi debat terbuka dan presentasi dari Praktek Luar Biasa dari sektor swasta terkait tema : Greening Cities, Bridging the Urban Devide. I. World Urban Youth Assembly (Sidang Pemuda Perkotaan tingkat Dunia) The World Urban Youth Assembly diselenggarakan pada tanggal 19-20 Maret 2010, sesaat sebelum acara utama. Sidang ini memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk berkontribusi, berdiskusi dan berdebat tentang isu yang penting bagi mereka. J. Gender Equality Action Assembly (Sidang Aksi Kesetaraan Gender) UN-Habitat menjadi tuan rumah World Urban Women’s Assembly pada tanggal 19-20 Maret 2010, membawa para mitra kerja untuk berdiskusi kemajuan dan tantangan dalam mengimplementasikan Gender Equality Action Plan. K. Training at The Forum (Pelatihan) Badan PBB dan institusi lainnya menyelenggarakan serangkaian training dan seminar. Setiap training dijadualkan setiap pagi dengan maksimum peserta 40 orang. Penerimaan proposal sudah dibuka melalui website www.unhabitat.org/wuf. *) Kasubdit Data dan Informasi, Dit. Bina Program, Ditjen Cipta Karya

Gema RPIJM

GEMARPIJM

Sinkronisasi Program dalam RPIJM Kabupaten/Kota Bidang Cipta Karya Sunarjo*)

P

Pembangunan nasional harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, bersama seluruh tingkat pemerintahan dari pusat sampai dengan pemerintah daerah dengan cara yang lebih terpadu, efisien, efektif serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Salah satu perwujudan pembangunan nasional tersebut adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang disiapkan secara lebih cerdas, terencana dan terpadu sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan. Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

 27

GEMARPIJM Status Penyiapan RPIJM Kab/Kota di Tiap Provinsi (per Maret 2010) no

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ProVinsi

sTaTUs PenYUsUnan doKUmen rPiJm

JUMLAH TOTAL KAB/KOTA

Prov. nanggroe aceh darussalam Prov. sumatera Utara Prov. sumatera barat Prov. riau Prov. Jambi Prov. sumatera selatan Prov. bengkulu Prov. lampung Prov. Kep. bangka belitung Prov. Kepulauan riau Prov. d K i Jakarta Prov. Jawa barat Prov. Jawa Tengah Prov. d i Yogyakarta Prov. Jawa Timur Prov. banten Prov. bali Prov. nusa Tenggara barat Prov. nusa Tenggara Timur Prov. Kalimantan barat Prov. Kalimantan Tengah Prov. Kalimantan selatan Prov. Kalimantan Timur Prov. sulawesi Utara Prov. sulawesi Tengah Prov. sulawesi selatan Prov. sulawesi Tenggara Prov. gorontalo Prov. sulawesi barat Prov. maluku Prov. maluku Utara Prov. Papua barat Prov. Papua Jumlah

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu disiapkan perencanaan program infrastruktur yang dapat mendukung kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan secara terpadu. Kementeraian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta Karya mengambil inisiatif untuk mendukung provinsi, kabupaten/kota agar bisa menyiapkan perencanaan program yang dimaksud khususnya bidang PU/Cipta Karya sebagai cikal bakal terwujudnya perencanaan program infrastruktur yang lebih luas. Dengan adanya Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya diharapkan kabupaten/kota dapat menggerakkan semua sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan serta mewujudkan lingkungan yang layak huni (livable). Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/Kota Bidang Cipta Karya merupakan dokumen teknis perencanaan dan penganggaran daerah di bidang cipta karya yang memuat skenario


Tahun 2008 Rencana Jumlah %

Tahun 2009

Aktual Jumlah %

Rencana

Aktual Jumlah

%

23 33 19 12 11 15 11 14 7 7 1 26 35 5 38 8 9 10 21 14 14 13 16 15 11 24 12 6 5 11 9 11 30

14 20 11 7 7 9 7 8 4 4 1 16 21 3 23 5 5 6 13 8 8 8 10 9 7 14 7 4 3 7 5 7 18

60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

18 20 19 8 5 13 10 6 6 4 0 26 34 5 34 6 9 10 12 14 9 11 13 12 7 21 9 6 5 11 5 8 14

78% 61% 100% 67% 45% 87% 91% 43% 86% 57% 0% 100% 97% 100% 89% 75% 100% 100% 57% 100% 64% 85% 81% 80% 64% 88% 75% 100% 100% 100% 56% 73% 47%

5 13 4 6 2 1 8 1 3 1 1 4 2 9 5 2 3 3 4 3 3 4 3 16

40% 40% 100% 40% 40% 40% 100% 40% 40% 40% 40% 100% 40% 100% 40% 40% 100% 100% 40% 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 100% 100% 100% 40% 40% 40%

1 0 0 0 6 0 0 0 1 3 0 0 1 0 4 0 0 0 8 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 3 0 4

20% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 89% 100% 20% 0% 0% 100% 25% 0% 33% 100% 100% 100% 75% 0% 25%

496

298

60%

390

79%

106

40%

37

7%

pengembangan perkotaan, rencana infrastruktur bidang cipta karya, analisis kemampuan keuangan daerah, kelembagaan dan memorandum program. Pelaksanaan pendampingan penyusunan RPIJM Kabupaten/Kota Bidang Cipta Karya telah dilaksanakan pada tiga tahun terakhir ini kepada 33 provinsi di seluruh Indonesia. Sampai pada awal tahun 2010 progres penyusunan RPIJM Kab/Kota Bidang Cipta Karya ini telah mencapai 427 kabupaten/kota atau ± 86% dari total jumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Namun kita ketahui bersama produk RPIJM daerah (kabupaten atau kota) yang telah disampaikan ke Ditjen Cipta Karya

Jumlah Persentase Dokumen Dok RPIJM Masuk s/d yang masuk saat ini (%) 19 83% 20 61% 19 100% 8 67% 11 100% 13 87% 10 91% 6 43% 7 100% 7 100% 0 0% 26 100% 35 100% 5 100% 38 100% 6 75% 9 100% 10 100% 20 95% 14 100% 10 71% 11 85% 13 81% 15 100% 8 73% 21 88% 10 83% 6 100% 5 100% 11 100% 8 89% 8 73% 18 60% 427

86%

mempunyai kualitas yang beraneka ragam, bahkan banyak ditemui kekurang sesuaian antara usulan program daerah yang ada di RPIJM dengan yang diusulkan di RKAKL. Sehingga banyak yang diberi tanda bintang pada POK/DIPA-nya. Hal ini sebagai konsekuensi dalam pelaksanaan RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk dilakukan sinkronisasi program dan dilakukan pula review/justifikasi secara terus-menerus terhadap seluruh dokumen yang telah masuk dalam rangka pelaksanaan RPIJM Kabupaten/Kota Bidang Cipta Karya. *)Staf Subdit Kebijakan dan Strategi, Dit. Bina Program, Ditjen Cipta Karya

Resensi

RESENSI

P

Pada bulan Agustus 2008 telah diluncurkan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Program ini selanjutnya dikenal dengan PNPM-PISEW. Tujuan dari PNPM-PISEW adalah mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan yang berbasis sumberdaya lokal, mengurangi kesenjangan antar wilayah, penanggulangan kemiskinan, perkuatan institusi di tingkat daerah, di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Buku ini disusun sebagai wahana informasi pelaksanaan program bagi masyarakat luas. Hal ini dimaksudkan agar hasilhasil pembangunan dapat secara langsung diketahui oleh banyak kalangan dan bahwa program-program tersebut telah menunjang perkembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya di perdesaan. Untuk itu langkah-langkah dan upaya yang telah dilaksanakan PNPM-PISEW sejak tahun 2008 hingga saat ini perlu diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah. Buku setebal 119 halaman ini merupakan gambaran pelaksanaan PNPM-PISEW di 9 provinsi, 32 kabupaten (sekarang 34 kabupaten), 237 kecamatan yang memerlukan perhatian untuk peningkatan kinerja di waktu mendatang. Buku ini berisi 5 bab. Bab pertama membangun harapan yang berisi latar belakang, tujuan dan sasaran, serta esensi dan komponen. Bab II tentang arah PNPM-PISEW. Bab ini berisi deskripsi konsepsi pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan Kawasan Strategi Kabupaten dan Kecamatan (KSK) Pembentukan, Kelompok

Membangun Desa Merajut Simpul Wilayah

Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) infrastruktur dan Disain Mikro Kredit Perdesaan. Bab III tentang Pengembangan Perdesaan. Dalam bab ini berisi bagaimana menata fondasi kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, kemitraan dalam pengembangan perdesaan, lembaga kemasyarakatan desa pelaksana pembangunan desa dan sebagainya. Bab IV tentang geliat membangun negeri. Dalam bab ini berisi data jumlah kecamatan, desa dan juga item perkerjaan baik di Wilayah I yang meliputi (Sumut, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung), Wilayah II (Kalbar dan Kalsel) dan Wilayah III yang meliputi (Sulbar, Sulsel dan NTB). Dan bab terakhir berisi tentang tantangan dan harapan. Beberapa tantangan PNPM-PISEW ke depan diantaranya adalah perlu peningkatan peran para aparat dalam melaksanakan program sesuai dengan jadual yang telah ditentukan, perlunya dorongan untuk sinkronisasi program pembangunan pembangunan di daerah dengan Program PISEW serta perlunya sosialisasi yang lebih efektif. Harapan ke depan untuk program PISEW adalah model yang diterapkan dalam pelaksanaan PNPM-PISEW seharusnya sudah mengakar di Pemerintah Daerah dan masyarakat. Demikian juga halnya dengan infrastruktur sosial dan ekonomi yang sudah dibangun, seharusnya terus dimanfaatkan dan dipelihara secara baik oleh masyarakat melalui KPP, baik di tingkat kecamatan maupun di KSK. Buku ini disusun agar menjadi perhatian kita dalam rangka pencapaian pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman. Buku ini penting dibaca oleh Direktorat Pengembangan Permukiman pada khususnya dan Ditjen Cipta Karya pada umumnya.


 29

SeputarKita

SEPUTARKITA

Menteri PU Ajak Semua Komponen Peduli Masalah Kualitas Air Peringatan Hari Air Dunia tahun (2010) “COMMUNICATING Water Quality Challenges and Opportunities” tidak terlepas dari permasalahan sumber daya air (SDA) yang cenderung memprihatinkan setiap tahun. Melalui peringatan HAD ini diharapkan kesadaran sekaligus kepedulian dari semua komponen terkait akan tercipta. Dengan demikian, ke depan masalah buruknya kualitas air dapat ditangani secara berkesinambungan dan terpadu. Demikian arahan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, saat memberikan sambutan pada peringatan HAD ke- 18 yang dipusatkan di Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Timur, Sabtu (20/3),. Ia menambahkan, meningkatnya populasi penduduk dan industri akan menambah sumber polusi baru yang juga menurunkan keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air bersih. Padahal, kualitas air yang memadai sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kehidupan.


Kuliah Akbar Pengembangan Kota Berkelanjutan Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggarakan kuliah akbar dengan tema “Sustainable Urban Development” di Jakarta, (3/3). Selaku pembicara adalah Louise Cox AM , Presiden Union of International Architects (UIA). UIA merupakan asosiasi arsitek yang meliputi 124 negara dengan anggota lebih dari 1,5 juta arsitek bersertifikat. Dalam paparannya, Lousie Cox mengemukakan, terdapat sembilan strategi yang akan diusung oleh UIA guna menata perkembangan kota yang ideal. Beberapa diantaranya adalah perlunya komitmen dengan stakeholder yang ada dalam pengembangan kota, memperhatikan masalah lingkungan dan efisiensi energi serta teknologi, menggunakan pendekatan kearifan lokal , penggunaan material yang sehat dan sebagainya.

Ditjen Cipta Karya Akan Bangun 270 Rusunawa Selama satu periode pemerintahan kedepan, Ditjen Cipta mentargetkan pembangunan 270 Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2010 ini, target pembangunan sebanyak 60 twin blok (TB) dengan anggaran sebesar Rp 290 miliar. Pembangunan dilakukan secara multiyears dengan anggaran setiap twin blok rusunawa sebesar Rp 12 miliar. Pembangunan rusunawa tahun 2010, saat ini sampai dengan tahap penetapan lokasi. Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, pembangunan rusunawa ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan. Dimana diprioritaskan pada kawasan perkotaan metropolitan yang jumlah penduduknya lebih besar dari 1,5 juta jiwa, dengan berpegang pada prinsip “membangun tanpa menggusur”. “Dalam pembangunan rusunawa ada tiga hal penting. Pertama, persiapan baik lahan maupun penguninya. Kedua, teknologi yang digunakan serta desain arsitektur yang tepat. Terakhir, fungsi rusunawa adalah sebagai revitalisasi kawasan yaitu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Jangan sampai pembangunan rusunawa justru menciptakan lingkungan kumuh baru,” katanya saat membuka acara Workshop Percepatan Penetapan Lokasi Pengembangan Rusunawa di Jakarta, Selasa (9/3).

Segenap Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal Cipta Karya Mengucapkan

Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1932

PNPM Mandiri PISEW 2010

Recommend Documents