Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ini sebagai refleksi dan evaluasi

KATA PENGANTAR

Indonesia adalah negara dengan tingkat keragaman yang sangat kompleks, didalamnya mengandung peluang sekaligus tantangan terutama dalam rangka mengelola persatuan dan kesatuan bangsa. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan berpeluang lahirnya disintegrasi. Namun kita semua perlu bersyukur karena para pendiri bangsa telah melahirkan berbagai macam konsensus yang sangat visioner dan terbukti mampu menjaga bangsa ini dari perpecahan. Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah Empat Konsensus Dasar Bangsa yang terbukti mampu menjaga bangsa ini. Disamping itu, kita juga telah memiliki Lagu kebangsaan, bahasa persatuan, dan bendera nasional, hal ini lah yang membuat seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama menjadi satu dalam satu kesatuan Bangsa Indonesia. Untuk itu, peran Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa sangat penting sebagai koordinator K/L terkait dalam kegiatannya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa bersama komponen bangsa lainnya, pemersatu bangsa agar cinta tanah air dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa berdasarkan Pasal 24, Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Kemenko Polhukam, diserahi tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa, harus mampu secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang baik dalam pelaksanaan peran dan tugasnya. Sehubungan dengan pelaksanaan pencapaian kinerja tahun 2016, Sesuai dengan Pasal 18, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban selama melaksanakan Sinkronisasi dan Koordinasi terhadap permasalahan-permasalahan di bidang kesatuan bangsa, khususnya dalam mencapai Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

i

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ini sebagai refleksi dan evaluasi kinerja organisasi selama satu tahun 2016 agar dijadikan pedoman pelaksanaan kinerja ke depan untuk lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Halaman i

Daftar Isi

iii

Ringkasan Eksekutif

iv

Bab I Pendahuluan

1

A. Latar Belakang

1

B. Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

1

C. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan

3

Bangsa Bab II Perencanaan Kinerja

5

Bab III Akuntabilitas Kinerja

6

A. Capaian Kinerja Tahun 2016

6

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016

7

C. Realisasi Anggaran

41

Bab IV Penutup

42

LAMPIRAN

43


iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas membantu Menko Polhukam dalam mengoordinasikan dan menyingkronkan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di Bidang Kesatuan Bangsa. Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2016, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memiliki sasaran strategis yaitu Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam 3 indikator kinerja yaitu: 1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (70); 2. Jumlah Provinsi yang melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa (25 Provinsi); 3. Jumlah regulasi penerapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di Pusat yang dikoordinasikan (1 RPP). Bertolak dari tujuan strategis dan indikator kinerja tersebut, maka Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dalam pelaksanaan program telah berupaya mencapai sasaran strategis dimaksud dengan perencanaan dan penyusunan kebijakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dana, sarana, dan prasarana yang dimiliki. Melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dilakukan, Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah mendorong pelaksanaan tugas teknis oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang diberikan. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2016, maka dapat dilaporkan secara garis besar capaian kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2016 adalah sebesar 108 % untuk indikator kinerja 1 (melampaui target), 112 % untuk indikator kinerja 2 (melampaui target), dan 100 % untuk indikator kinerja 3 (mencapai target), dengan perincian sebagai berikut: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

iv

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

70

75,36 (skor Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2015)

25 Prov

28 Prov telah membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)

1 RPP

1 Dokumen (telah tersusun RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum)

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama;

Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa

2. Jumlah Provinsi yang melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; 3. Jumlah regulasi penerapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di Pusat yang dikoordinasikan

Disamping ketiga indikator tersebut diatas, Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2016 juga melaksanakan beberapa kegiatan yang lain yang sangat mendukung pencapaian sasaran strategis Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2016. Adapun beberapa capaian kegiatan pendukung lainnya tersebut yaitu: 1. Pembinaan Kesadaran Bela Negara di berbagai daerah; 2. Termonitoringnya pembentukan Terorisme (FKPT) di 32 Provinsi;

Forum

Koordinasi

Pemberantasan

3. Pembentukan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan 4. Termonitoringnya Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah yang sejauh ini sudah terbentuk di 34 Provinsi dan 500 Kabupaten/Kota


v

5. Termonitoringnya Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di 32 Provinsi, dan 327 Kabupaten/Kota 6. Termonitoringnya Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di 34 Provinsi dan 426 Kabupaten/Kota 7. Terlaksananya Deklarasi Anti Radikalisme dan Terorisme 8. Implementasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara melalui Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara di Kemenko Polhukam 9. Tersusunnya konsep Pemantapan Bela Negara yang telah dipaparkan Menko Polhukam kepada Presiden dan telah disetujui 10. Peluncuran website Desk Pemantapan (www.deskwasbang.polkam.go.id)

Wawasan

Kebangsaan

11. Penayangan Iklan Layanan Masyarakat 12. Capaian di bidang kesekretariatan (nilai SAKIP 83,44, Kategori A (memuaskan), temuan pemeriksaan keuangan NIHIL, serta pelayanan persuratan dan audiensi)

Walapun secara umum pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa cukup memuaskan, namun tetap tidak terlepas dari dinamika dan permasalahan dalam implementasi pencapaiannya, salah satunya adalah penyesuaian nomenklatur jabatan di internal Kemenko Polhukam termasuk di Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa. Kedepan dalam rangka menjawab tantangan dan dinamika yang ada maka diperlukan kerja keras dan upaya yang lebih maksimal dalam mendukung pembangunan nasional.


vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2016 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2016 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2016. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik.

B. Tugas dan Fungsi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tersebut, tugas Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

1

pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa. Dalam pelaksanaan tugas, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa; 2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa; 3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang wawasan kebangsaan 4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang memperteguh Kebhinneka-an; 5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan nasional; 6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang etika dan karakter bangsa; 7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesadaran bela negara; 8. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang kesatuan bangsa; 9. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi bidang kesatuan bangsa; dan 10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator. Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa antara lain memiliki peran yang strategis dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan atau integritas nasional dari ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dalam mendorong tercapainya Nawacita Kabinet Kerja, sasaran Rencana Kerja Pemerintah, dan RPJMN yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Pelaksanaan tugas dan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

2

fungsi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi, meliputi Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Eselon I, Rapat Kelompok Kerja (Pokja), Desk, pemantapan, monitoring dan evaluasi kebijakan, Forum Koordinasi, Focus Group Discussion, Seminar, Tim Kerja, serta melakukan Koordinasi Wawasan Kebangsaan; Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan; Koordinasi Kewaspadaan Nasional; dan Koordinasi Kesadaran Bela Negara, dan kegiatan lainnya yang menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada Menko Polhukam dan Sesmenko Polhukam. Beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan koordinasi di bidang kesatuan bangsa telah dicapai, namun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi pada tahun-tahun mendatang. Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sedang berjalan pada level pemerintah pusat (K/L) dan mulai berjalan pada level pemerintah daerah. Namun demikian, masih banyak hal yang harus disempurnakan khususnya mengenai keterpaduan pelaksanaan kebijakan nasional tentang pentingnya Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seiring dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap Kemendagri, Kemlu, Kemhan, Kemenkumham, Kemenag, Kemensos, Kemenkominfo, Kemenpora, Kemendikbud, Kemenristek Dikti, Kemenpan dan RB, BNPT, BIN, Mabes Polri, Mabes TNI, Bappenas, Lemhannas, Wantannas, dan lain sebagainya.

C. Struktur Organisasi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa didukung oleh kekuatan Sumber Daya Manusia sebagai berikut: 1. Asisten Deputi (Asdep) sebanyak 4 (empat) orang dengan masingmasing Asdep membawahi 2 (dua) orang Kepala Bidang (Kabid); a. Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan: 1) Kepala Bidang Materi Wawasan Kebangsaan; 2) Kepala Bidang Etika dan Karakter Bangsa. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

3

b. Asisten Deputi Koordinasi Mempeteguh Kebhinnekaan: 1) Kepala Bidang Kerukunan Suku dan Umat Beragama; 2) Kepala Bidang Pembauran Bangsa dan Kearifan Lokal. c. Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional: 1) Kepala Bidang Potensi Ancaman; 2) Kepala Bidang Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat. d. Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara: 1) Kepala Bidang Bela Negara Lingkungan Pemukiman: 2) Kepala Bidang Pendidikan.

Bela

Negara

Lingkungan

Kerja

dan

2. Sekretaris Deputi (Sesdep) 1 (satu) orang membawahi 2 (dua) orang Kepala Bagian (Kabag) dan 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag); a. Kepala Bagian Program dan Evaluasi: 1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program; 2) Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi. b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum: 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 2) Kepala Sub Bagian Umum. 3. Staf 8 (delapan) orang.


4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya penetapan kinerja disusun sebagai komitmen dari rencana kerja tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi pemerintah. Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja adalah kontrak kinerja dari pemberi amanah (Menko Polhukam) kepada penerima amanah (Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa) yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja. Adapun penetapan kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2016 adalah sebagai berikut: SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA

TARGET

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama;

70

2. Jumlah Provinsi yang melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;

25 Prov

3. Jumlah regulasi penerapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di Pusat yang dikoordinasikan

1 RPP

Jumlah Anggaran Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Kesbang sebesar Rp. 8,689,058,000,(Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah). LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2016 Pengukuran kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis. Secara garis besar capaian kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2016 adalah sebesar 108 % untuk indikator kinerja 1 (melampaui target), 112 % untuk indikator kinerja 2 (melampaui target), dan 100 % untuk indikator 3 dengan penjelasan pada tabel berikut: SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

75,36 1. Indeks Kerukunan Umat Beragama;


2. Jumlah Provinsi yang melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; 3. Jumlah regulasi penerapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di Pusat yang dikoordinasikan

70

25 Prov

(skor Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2015) 28 Prov telah membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) 1 Dokumen

1 RPP

(telah tersusun RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum)


6

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016 Pencapaian dari sasaran strategis Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2016 sesuai dengan Perjanjian Kinerja didukung oleh 3 Indikator Kinerja dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Indikator Kinerja 1: Indeks Kerukunan Umat Beragama Dalam Dokumen RPJMN 2015-2019 tercantum bahwa salah satu dari tiga masalah pokok bangsa adalah intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Permasalahan intoleransi sendiri sangat erat terkait dengan potret kerukunan umat beragama di Indonesia. Dalam konteks tersebut, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa sangat berkepentingan untuk mengupayakan tercapainya kerukunan antar umat beragama dalam rangka tetap kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa. untuk itulah Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa secara aktif melakukan langkah-langkah koordinasi (melalui Rapat Koordinasi, Pemantapan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, dll) dengan Kementerian Agama dalam mengupayakan kerukunan umat beragama tersebut, yang merupakan Kementerian penanggung jawab teknis masalah dimaksud. Kementerian Agama selama ini telah memiliki instrument pengukuran potret kerukunan umat beragama dalam bentuk Indeks Kerukunan Umat Beragama yang disusun tiap tahunnya, dan dalam kaitan itulah Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memiliki kepentingan untuk berperan serta mengoordinasikan, mensinkronkan dan mengendalikan pengukuran indeks tersebut karena sangat terkait erat dengan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa yang akan mendukung terciptanya stabilitas keamanan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, Indeks Kerukunan Umat Beragama disusun dari 3 (tiga) variabel yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Selama kurun waktu tahun 2016 Kementerian Agama, khususnya Balitbang dan Diklat telah aktif terlibat dalam upaya koordinasi yang dilakukan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa khususnya melalui Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan. Dengan tidak memungkiri kasus demi kasus yang masih terjadi, secara kuantitatif, temuan empirik dari Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama 2015 menunjukkan bahwa rerata nasional LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

7

kerukunan berada pada poin 75,36 (dalam rentang 1-100), yang berarti berada pada kategori kerukunan tinggi (melebihi target yaitu 70). Kerukunan tinggi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bekerjanya dimensi kerukunan, yaitu: toleransi (71,26%), kesetaraan (75,66%), dan kerjasama (80,44%). Angka ini menguatkan hasil survei Kerukunan Umat Beragama Tahun 2012 yang berada pada indeks 3,67 (dalam rentang skala 1-5) yang berarti cukup harmonis. Penanganan kasus-kasus intoleransi oleh Pemerintah di beberapa daerah sudah cukup baik.

Foto: Silaturahim Menko Polhukam dengan Tokoh Lintas Agama 2. Indikator Kinerja 2: Jumlah Provinsi yang melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa Upaya-upaya dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan telah menunjukkan capaian yang positif dengan makin meningkatnya pemahaman terhadap 4 (empat) Konsensus Dasar yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh berbagai komponen masyarakat, termasuk kegiatan Pusat Studi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di beberapa perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari makin meningkatnya peran masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi 4 (empat) konsensus dasar.


8

Dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan, Kemendagri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang mengamanatkan kepada daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) untuk membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Dalam perkembangannya Kemenko Polhukam selaku Kementerian Koordinator, melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap implementasi Permendagri tersebut dilapangan dan hasilnya pada tahun 2016 telah terbentuk 28 PPWK dari 34 Provinsi, dan dari 514 Kab/Kota telah terbentuk 53 PPWK (melebihi target 25 Provinsi). Kondisi tersebut merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2015 telah terbentuk PPWK di 28 Provinsi dan 52 Kab/ Kota. Adapun Provinsi yang belum membentuk PPWK yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Pusat Pendidikan Wawasan

2014

2015

2016

Provinsi

24

28

28

Kabupaten/Kota

36

52

53

Total

60

80

81

Kebangsaan (PPWK)

Sumber: Kementerian Dalam Negeri

Foto: Kegiatan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Wawasan Kebangsaan


9

3. Indikator Kinerja 3: Jumlah Regulasi penerapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di pusat yang dikoordinasikan a. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, implementasi pemantapan wawasan kebangsaan diatur didalam urusan pemerintah umum sesuai dengan Pasal 25 yang berbunyi : 1. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi: a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; f.

Pengembangan Pancasila; dan

kehidupan

demokrasi

berdasarkan

g. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.


10

2. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing. 3. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal. 4. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 5. Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN. 6. Bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah. Merujuk pada bunyi Pasal tersebut diamanatkan bahwa perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang Urusan Pemerintahan Umum tersebut. Beberapa hal pokok yang dibahas dalam Peraturan Pemerintah tersebut diantaranya adalah pembentukan instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan umum (termasuk didalamnya pemantapan wawasan kebangsaan), dan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa merasa sangat berkepentingan untuk turut mendorong penetapan Peraturan Pemerintah tersebut. Sejalan dengan itu, dalam pembahasan lintas K/L yang turut dikoordinasikan oleh Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, telah dihasilkan RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (terlampir). Draft tersebut merupakan draft yang dibahas pada Sidang Kabinet Terbatas pada tanggal 30 Mei 2016.


11

Foto: RPP tentang Urusan Pemerintahan Umum yang dipaparkan pada Sidang Kabinet Terbatas 30 Mei 2016 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

12

Sesuai hasil Sidang Kabinet Terbatas tersebut, diputuskan oleh Bapak Presiden bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dimaksud ditunda penetapannya. Menindaklanjuti penundaan tersebut, Mendagri telah menerbitkan Surat kepada Sekda Provinsi dan Sekda Kab/Kota se Indonesia perihal Penundaan Penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum pada tanggal 8 Juni 2016.


13

Foto: Surat Penundaan Penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum


14

b. Selain kebijakan terkain RPP tentang Urusan Pemerintahan Umum tersebut, pada tanggal 6 Desember 2016 telah terbit Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Foto: Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental


15

4. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pendukung dalam Pencapaian Sasaran Strategis Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2016 (Capaian Kinerja Lainnya) Disamping ketiga indikator tersebut diatas, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa pada tahun 2016 juga melaksanakan beberapa kegiatan yang lain yang sangat mendukung pencapaian sasaran strategis Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2016. Adapun laporan hasil kegiatan pendukung dalam pencapaian sasaran strategis Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun 2016 yaitu: a. Pembinaan Kesadaran Bela Negara Bela Negara merupakan sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Hakikat Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah upaya membangun karakter Bangsa Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme serta memiliki daya tangkal yang tangguh guna menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta terpeliharanya pelaksanaan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan nasional. Salah satu upaya membangun daya tangkal bangsa dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara kepada setiap warga negara, guna menghasilkan warga negara yang memiliki sikap mental dan karakter yang dijiwai oleh rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara yang teraktualisasi sesuai profesi warga negara sebagai kemampuan bela negara. Warga negara dengan kualitas tersebut merupakan potensi sumber daya manusia kekuatan pertahanan negara yang memiliki daya tangkal tangguh yang siap menghadapi setiap ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Upaya Pembinaan Kesadaran Bela Negara harus dilakukan secara terpadu berkesinambungan dan terus menerus.


16

Pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dilakukan secara dini, simultan dan terpadu kepada seluruh komponen warga negara baik pada tataran lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan maupun lingkungan pemukiman.

Foto: Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara Kemenko Polhukam sebagai salah satu Lembaga yang ikut menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara, sekaligus sebagai Kementerian yang mengoordinasikan pembinaan Kesadaran Bela Negara telah melaksanakan berbagai langkah dan upaya untuk mensukseskan program pembinaan kesadaran bela negara tersebut, salah satunya yaitu mendorong pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Bela Negara baik melalui pembentukan, pembinaan maupun pemeliharaan kader bela negara. Dalam pelaksanaannya, berdasarkan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian oleh Kemenko Polhukam dapat dilaporkan bahwa pada tahun 2016 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Pembentukan Kader Bela Negara (16 daerah) Kota Lampung (22 Mei s.d. 4 Juni 2016), Cilandak (23 Mei s.d. 3 Juni 2016), Ternate (23 Mei s.d. 3 Juni 2016), Bali (27 s.d. 29 Oktober 2016), Jambi (7 s.d. 9 September 2016), Bengkulu (3 s.d. 7 Oktober 2016), Bangka Belitung (26 s.d. 27 September 2016), Kalimantan Barat (29 November s.d. 1 Desember 2016), Jawa Timur (5 s.d. 9 September 2016), Aceh (10 s.d. 13 Oktober 2016), Sumatera Utara (29 s.d. 31 Agustus 2016), Riau (18 s.d. 20 Oktober 2016), Sulawesi Selatan (7 s.d. 11 November 2016), NTB (6 s.d. 8 September LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

17

2016), Kalimantan Timur (5 s.d. 7 Oktober 2016), Sumatera Barat (14 s.d. 16 Desember 2016) 2) Pemeliharaan Kader Bela Negara ( 11 Daerah) Banjarmasin (9 s.d. 11 Februari 2016), Medan (22 s.d. 25 Februari 2016), Bengkulu (1 s.d. 4 Maret 2016), Bogor (11 April 2016), Pekanbaru (24 s.d. 25 Febuari 2016), Ambon (21 s.d. 22 Maret 2016), Sorong (14 s.d. 15 Maret 2016), Palangkaraya (29 s.d. 31 Maret 2016), Gorontalo (2 s.d. 5 Februari 2016), Mamuju (22 s.d. 23 Mei 2016), Kupang (1 s.d. 4 Maret 2016) 3) Pembinaan Kader Bela Negara (12 Daerah) Kec Putussibau, Kapuas Hulu (26 s.d. 29 April 2016), Kec. Embaloh, Kapuas Hulu (10 s.d. 13 Mei 2016), Kec. Badau, Kapuas Hulu (10 s.d. 13 Mei 2016), Kec. Jagoi Babang, Kapuas (26 s.d. 28 April 2016), Kec. Kayan, Malinau (29 s.d. 31 Maret 2016), Kec. Putussibau Utara, Kapuas Hulu (28 April s.d. 1 Mei 2016), Kec. Jago Babang, Bengkayang (26 s.d. 27 April 2016), Kec. Puring Kencana, Kapuas Hulu (26 s.d. 27 Agustus 2016), Karimata (11 s.d. 16 Oktober 2016), Jogyakarta (24 s.d. 28 Agustus 2016), Batam (6 s.d. 8 Desember 2016), Padang (14 s.d. 19 Desember 2016)

Foto: Kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Provinsi Riau b. Provinsi yang membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Terorisme akan selalu menjadi ancaman serius. Untuk menghadapinya tentu harus dilakukan secara serius. Sebagian LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

18

masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa kelompok teroris terus melancarkan propagandanya karena tak terlihat secara kasat mata. Akan tetapi, jika kita mau ideologi dan paham radikal ini terus merasuk ke ruang publik, bahkan mungkin telah mencoba menyusup mengarah ke anggota keluarga kita. Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme. Dalam hal ini, secara khusus menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polhukam. Untuk berjuang mencegah aksi terorisme di Indonesia, BNPT tidak bisa berjuang sendiri dan perlu melibatkan berbagai stakeholder yang ada, terutama masyarakat. Pemerintah, khususnya BNPT membutuhkan dukungan dan mitra dari berbagai pihak agar misi dan tugas dapat terwujud. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membentuk FKPT (Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme) di berbagai wilayah di Indonesia. FKPT menjadi mitra paling strategis bagi BNPT dalam menjalankan tugas atau program-program pencegahan radikalisme dan terorisme. FKPT dibentuk agar terjalin sinergi dalam upaya pencegahan terorisme di daerah dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan pemerintah daerah. Para pengurus FKPT yang terdiri dari para tokoh masyarakat, akademisi, tokoh adat, tokoh ormas, tokoh media, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan unsur pemerintah daerah, mengemban tugas untuk mengantisipasi berbagai hal negatif terkait ideologi, radikalisme dan terorisme di masyarakat. FKPT dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme di Daerah, dituntut berperan aktif untuk menggandeng berbagai elemen masyarakat dalam menggaungkan semangat perdamaian dan anti radikalisme terorisme. Dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah terorisme di Wilayah NKRI, FKPT bersifat koordinatif dan nonpartisan, serta berperan sebagai perpanjangan tangan dari BNPT dan pemerintah daerah agar bisa bersinergi dalam menjalankan tugas. FKPT adalah sebagai bagian pengemban tugas mencegah LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

19

terorisme. Jadi lebih berperan dalam pencegahan terorisme, bukan menindak pelaku terorisme. Salah satu upaya mencegah, adalah dengan menggelar kegiatan forum diskusi, dialog seminar dan sebagainya. FKPT dinilai sebagai upaya nyata BNPT dalam pencegahan terorisme di Indonesia. FKPT bisa menjadi partner yang ideal bagi BNPT dalam menjalankan dan membantu mensosialisasikan program-program pencegahan terorisme. FKPT berperan dalam memonitor, dan menyerap masukan dari masing-masing daerah serta deteksi dini bahaya terorisme.

Foto: Kegiatan Deradikalisasi Di Lapas Nusa Kambangan Langkah BNPT membentuk FKPT di setiap provinsi dinilai efektif membendung dan mencegah penyebaran paham radikalisme dan kemungkinan terjadinya tindakan terorisme.

Foto: Menko Polhukam memimpin Rakor di BNPT LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

20

Mengingat begitu strategisnya peran dan posisi FKPT dalam pencegahan terorisme, maka Kemenko Polhukam melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memandang perlu untuk ikut serta mendorong pembentukan dan pemberdayaan FKPT di Indonesia. Maka pada tahun 2016, salah satu upaya yang dilakukan yaitu berupaya melakukan pembentukan FKPT di 25 Provinsi. Berdasarkan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam kepada K/L terkait terutama BNPT, maka dilaporkan bahwa pada tahun 2016 ini telah terbentuk FKPT di 32 Provinsi se-Indonesia. Adapun Provinsi yang belum membentuk FKPT yaitu Papua dan Kalimantan Utara. c. Pembentukan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan Dalam rangka melaksanakan visi, misi, dan program prioritas Kabinet Kerja 2014-2019, serta mengawal Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, yang akan menjadi bagian dari RPJMN 2015-2019, dibentuk Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan berdasarkan Kepmenko Polhukam Nomor 17 Tahun 2015. Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan beranggotakan perwakilan dari K/L terkait, yang dilanjutkan pada tahun 2016 dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 13 Tahun 2016. Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan terdiri dari 3 Subdesk yaitu Koordinasi Komitmen Kebangsaan, Koordinasi Deradikalisasi dan Koordinasi Nasionalisme dan Patriotisme. Pembentukan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan ini dimaksudkan untuk memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka sinergitas program pemantapan wawasan kebangsaan yang dilakukan K/L maupun peranserta masyarakat, agar dapat lebih terkoordinasi, terencana, terpadu, terarah, dan terukur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bertanggungjawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan beranggotakan perwakilan dari K/L terkait. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

21

Foto: Keputusan Menko Polhukam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan Secara umum Pelaksanaan tugas dan Fungsi Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan. Melalui Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan telah dicapai peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka sinergitas program pemantapan wawasan kebangsaan yang dilakukan K/L maupun peran serta LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

22

masyarakat, sehingga pelaksanaan program pemantapan wawasan kebangsaan, khususnya menyangkut Komitmen Kebangsaan, Deradikalisasi dan Nasionalisme dan Patriotisme dapat dilakukan dengan lebih terkoordinasi, terencana, terpadu, terarah, dan terukur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Program kerja Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan Tahun 2016 pada dasarnya tercapai sesuai rencana. d. Termonitoringnya Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah yang sejauh ini sudah terbentuk di 34 Provinsi dan 500 Kabupaten/Kota Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla sebagai pemimpin nasional memiliki komitmen yang kuat dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa terutama untuk membendung intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Komitmen tersebut tampak dari Sembilan prioritas program (Nawacita) dan diantaranya adalah melakukan “Revolusi Mental Karakter Bangsa” (Nawacita Nomor 8), serta “Memperteguh ke-Bhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia” (Nawacita Nomor 9). Khusus Nawacita memperteguh kebhinnekaan adalah dengan mewujudkan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika agar tercipta kerukunan antar warga dalam wadah NKRI. Dalam kaitan itu, pemerintah khususnya Kemenko Polhukam melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah berupaya untuk memfasilitasi program maupun kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara semangat kebhinneka tunggal ika-an, salah satunya adalah melalui koordinasi kesatuan bangsa yang salah satunya diwujudkan dalam pengelolaan kerukunan umat beragama. Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa diantaranya melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi, Pemantapan Koordinasi serta Forum Koordinasi dan Sinkronisasi. Secara umum kegiatan-kegiatan tersebut merekomendasikan pentingnya pengelolaan harmonisasi sosial, khususnya kerukunan umat beragama dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang pada ujungnya bermuara pada stabilitas keamanan. Selain LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

23

itu, merekomendasikan kepada K/L terkait untuk mendorong pemeliharaan kerukunan umat beragama. Sehubungan dengan itu, Kemenko Polhukam telah menindaklanjuti rekomendasi dengan mendorong Kemenag dan Mendagri untuk mengimplementasikan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat sebagai salah satu media strategis pemeliharaan kerukunan bangsa. Sebagaimana diketahui bersama bahwa, salah satu output dari PBM tersebut adalah Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB sendiri memiliki tugas untuk melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; Menampung aspirasi Ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Gubernur, Bupati dan Walikota; melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah (Khusus FKUB Kab/Kota) Berdasarkan hasil koordinasi Kedeputian VI/Kesbang pada tahun 2016, sampai saat ini dilaporkan bahwa FKUB telah terbentuk di semua provinsi dan hampir seluruh kabupaten/kota. Dari 34 provinsi yang ada, seluruhnya telah memiliki FKUB. Sementara dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, telah terdapat 500 FKUB kabupaten/kota yang telah dibentuk. Data update tentang jumlah FKUB tergambar pada grafik berikut ini


24

Sumber : Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri FKUB telah terbukti mampu menjadi media yang efektif untuk meningkatkan dialog antarumat beragama dan menekan terjadinya konflik, khususnya dalam hal pendirian rumah ibadah. Karenanya, keberadaan FKUB terus dipertahankan, dan diberdayakan dalam membantu Pemerintah memelihara dan mengendalikan kerukunan antar umat beragama. Bagi FKUB telah diupayakan pembentukan sekretariat bersama serta bantuan dana operasionalnya bagi terlaksana peran FKUB yang anggotanya notabene adalah tokohtokoh agama yang berperan efektif untuk mendekati umat beragama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi antarumat beragama di wilayahnya masing-masing. Forum telah berperan dalam menyamakan persepsi dan sharing pengalaman, khususnya dalam hal penanganan kasus-kasus yang terjadi. Walaupun masih terjadi konflik didalam masyarakat namun masalah tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap stabilitas politik dan keamanan. Dalam kaitan itu, Kemenko Polhukam akan terus mendorong terwujudnya kerukunan di masyarakat dengan pemberdayaan FKUB. e. Termonitoringnya Pembentukan Kebangsaan (FPK) di daerah

Forum

Pembauran

Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai ciri khas, yaitu kebinekaan ras, suku, budaya, dan agama yang menghuni dan tersebar di berbagai wilayah Nusantara, dan bertekad untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, Indonesia LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

25

yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dalam kondisi keragaman tersebut, Bangsa Indonesia juga masih menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal maupun horisontal disebabkan oleh berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya, dan agama yang dapat mengancam integritas nasional. Dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa dan upaya-upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, salah satunya melalui pembauran kebangsaan yang merupakan bagian penting dari kerukunan nasional, dan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. untuk itulah, Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah yang mengamanatkan kepada daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) untuk membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Dalam perkembangannya Kemenko Polhukam selaku Kementerian Koordinator, melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap implementasi Permendagri tersebut dilapangan dan hasilnya pada tahun 2016 telah terbentuk 32 FPK dari 34 Provinsi, dan dari 514 Kab/Kota telah terbentuk 327 FPK.

Foto: Forum Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

26

f.

Termonitoringnya Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di daerah Salah satu permasalahan bangsa yang menjadi atensi akhir-akhir ini adalah terjadinya konflik sosial di masyarakat, sehingga diperlukan upaya yang komprehensif dalam pencegahan, penanganan, dan pasca konflik. Untuk itu Pemerintah mengambil langkah-langkah penanganan diantaranya melalui pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah yang mengamanatkan kepada daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) membentuk FKDM. Dalam perkembangannya Kemenko Polhukam selaku Kementerian Koordinator, melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap implementasi Permendagri tersebut dilapangan dan hasilnya pada tahun 2016 telah terbentuk 34 FKDM dari 34 Provinsi, dan dari 514 Kab/Kota telah terbentuk 426 FKDM.

Foto: Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Kewaspadaan Nasional g. Terlaksananya Deklarasi Anti Radikalisme dan Terorisme Sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Kewaspadaan Nasional di Cirebon pada tanggal 29 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

27

September 2016 telah dilaksanakan Radikalisme dan Terorisme.

juga

Deklarasi

Anti

Deklarasi dibacakan dan ditandatangani oleh Bupati diikuti oleh seluruh Forkopimda Kabupaten Cirebon dan Komponen Masyarakat yang terdiri dari Danlanal Cirebon, Kajari Cirebon, Dandim 0620/Cirebon, Kapores Cirebon dan Tiga Orang Pimpinan Ponpes di Kabupaten Cirebon serta perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Deklarasi tersebut disaksikan oleh Menko Polhukam, Ketua MPR-RI, Dir.Perlindungan BNPT, perwakilan Gubernur. Jawa Barat, Perwakilan Pangdam III/Siliwangi, Perwakilan Kapolda Jawa Barat serta Deputi VI/Kesbang Kemenko Polhukam. Adapun isi deklarasi, sebagai berikut: Kami Forkopimda Kabupaten Cirebon Bersama Komponen Masyarakat Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Menyatakan: 1) Menolak Segala Paham Dan Aksi Radikalisme Dan Terorisme. 2) Melawan Dan Memerangi Segala Paham Dan Aksi Radikalisme Dan Terorisme. 3) Siap Berperan, Serta Aktif Dalam Pencegahan Segala Paham Dan Aksi Radikalisme Dan Terorisme. 4) Mewujudkan Gotong Royong Dan Mempererat Silahturahim Dalam Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Bangsa. 5) Mempedomani 4 (Empat) Konsensus Dasar Bangsa Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara.

Foto: Pembacaan Deklarasi Anti Radikalisme dan Terorisme LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

28

Foto: Deklarasi Anti Radikalisme dan Terorisme

Foto Bersama setelah Deklarasi Anti Radikalisme dan Terorisme h. Implementasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara melalui Pendidikan dan Pelatihan Kader Bela Negara di Kemenko Polhukam. Sebagai salah satu Kementerian/Lembaga yang ikut menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara pada 6 Agustus 2016, Kemenko Polhukam berkomitmen untuk menindaklanjuti Kesepakatan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

29

Bersama Tersebut, salah satunya Pembinaan Kader Bela Negara.

dengan

melaksanakan

Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam bekerjasama dengan Kabadiklat Kemhan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi ASN dari 9 (sembilan) Kementerian/Lembaga dan personel dari 7 (tujuh) Ormas. Pendidikan dilaksanakan di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, Desa Cibodas Kecamatan Rumpin Bogor, mulai tanggal 30 Mei s.d 3 Juni 2016. Upacara pembukaan diklat dilaksanakan di Kantor Kemenko Polhukam dengan Inspektur Upacara Menko Polhukam (pada saat itu), Jenderal TNI (Purn) Luhut B. Pandjaitan, sedangkan upacara penutupan diklat dilaksanakan di Pusdiklat Bela Negara dengan Inspektur Upacara Sesbadiklat Kemhan Marsma TNI Taufik Hidayat Hasil yang dicapai: 1) Kuantitatif. Personel yang mengikuti dan lulus dalam pendidikan dan pelatihan kader bela negara sebanyak 81 orang dari 90 orang yang direncanakan atau mencapai 90%, terdiri dari : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p)

Kemenko Polhukam Kemendagri Kemendikbud Kemenristekdikti Kemenpan dan RB Kemenag Kemenpora Mabes Polri Kwarnas Gerakan Pramuka PBNU PP Muhammadiyah KNPI Pusat Kajian Ideologi Pancasila Barisan Patriot Bela negara Koorp Patriot Brigade Pelajar Islam Indonesia

: 44 org (dari 46 orang); : 3 orang; : 3 orang; : 2 orang (dari 3 orang); : 2 orang (dari 3 orang); : 3 orang; : 1 orang (dari 3 orang); : 3 orang; : 1 orang (dari 3 orang); : 2 orang; : 2 orang (dari 3 orang); : 3 orang; : 3 orang; : 3 orang; : 3 orang; : 3 orang;


30

2) Kualitatif. a) Terwujudnya pemahanan nilai-nilai dasar bela negara (aspek kognitif) bagi peserta diklat, sebagai kader bela negara yang akan menyebarluaskan nilai-nilai tersebut di lingkungannya masing-masing; b) Terwujudnya pemahaman yang sama terhadap nilai-nilai dasar bela negara antara aparatur sipil negara dari Kementerian/Lembaga dan anggota ormas yang mengikuti diklat tersebut; c) Terwujudnya kerjasama yang solid antar peserta diklat, yang dapat mendukung kelancaran koordinasi dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas di instansinya masing-masing.

Foto: Pembukaan dan Penutupan Diklat Bela Negara LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

31

i. Penyusunan Konsep Pemantapan Bela Negara Dalam rangka upaya Pemantapan Bela Negara, presiden telah menugaskan Menko Polhukam untuk dapat menyusun konsep Pemantapan Bela Negara. Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden tersebut, Menko Polhukam menugaskan kepada Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa untuk menyusun secara komprehensif konsep tentang Pemantapan Bela Negara tersebut. Melalui rapat-rapat koordinasi dengan K/L terkait, dihasilkan konsep Pemantapan Bela Negara, dengan beberapa catatan pokok diantaranya: 1) Disadari bersama bahwa ditengah berbagai tantangan dan ancaman dari dalam dan luar negeri serta perubahan lingkungan strategis, bangsa Indonesia perlu memperkuat jatidiri bangsa melalui upaya pembelaan negara melalui kebijakan negara yang dilakukan secara total (massif). 2) Selama ini pelaksanaan kegiatan bela negara telah dilakukan oleh berbagai K/L, namun masih bersifat parsial dan belum terkoordinasi dengan baik. Disamping itu, materi dalam bentuk modul dan bahan ajar belum terstandarisasi dan belum menyentuh seluruh segmen masyarakat 3) Disain kurikulum belum disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang, maupun dengan berbagai keberagaman dan kearifan lokal di daerah. 4) Untuk itu, upaya pemantapan bela negara harus menciptakan suasana serba bela negara. 5) Perlu disusun dasar hukum tentang pemantapan bela negara. 6) Diupayakan tidak membentuk lembaga baru, melainkan merevitalisasi lembaga yang sudah ada (Dewan Ketahanan Nasional/Wantannas) yang didasari dengan Perpres. Pada kesempatan Rapat Kabinet Terbatas pada tanggal 19 Desember 2016, telah dipaparkan Menko Polhukam tentang Pemantapan Bela Negara (paparan terlampir) dan Bapak Presiden pada prinsipnya menyetujui untuk ditindaklanjuti. Kemudian pada Sidang Kabinet 4 Januari 2017, Bapak Menko LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

32

Polhukam kembali menegaskan bahwa agenda pemantapan bela negara melalui revitalisasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi salah satu prioritas program bidang polhukam pada tahun 2017 (paparan terlampir). j. Peluncuran Website Desk Wasbang Pada era kemajuan ilmu pengetahuan dan globalisasi sekarang ini, pemanfaatan informasi dan teknologi dalam upaya pemantapan wawasan kebangsaan menjadi sebuah keniscayaan. Untuk itulah, Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan-Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memandang perlu untuk membuat sebuah Website Desk Wasbang yang diharapkan mampu menjadi media sosialisasi yang efektif tentang pemantapan wawasan kebangsaan. Pada tanggal 28 April 2016 bertepatan dengan kegiatan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Memperteguh Kebhinnekaan di Hotel Royal Kuningan, website deskwasbang.polkam.go.id dilaunching. Website deskwasbang.go.id juga ditautkan kepada website polkam.go.id sebagai situs utama Kemenko Polhukam.

Foto: Tampilan Situs deskwasbang.polkam.go.id Adapun tim yang mengelola website deskwasbang.polkam.go.id diatur dalam Keputusan Sekretaris Kemenko Polhukam Nomor 30 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

33

Tahun 2016 tentang Tim Pengelola Kanal Website Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan Kemenko Polhukam. Kemunculan website deskwasbang.polkam.go.id merupakan bentuk langkah inovasi dan terobosan yang diambil oleh Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa yang dinilai baik oleh pimpinan dan unit kerja lainnya, sehingga mendorong unit kerja lainnya untuk membuat website serupa. k. Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Pada tanggal 16 Maret 2016, Menko Polhukam (pada saat itu dijabat Luhut Binsar Panjaitan) meminta setiap stasiun televisi di Indonesia rutin memutar lagu kebangsaan sebagai salah satu upaya menumbuhkan rasa nasionalisme. Menindaklanjuti kebijakan Bapak Menko Polhukam tersebut, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa membuat dan menayangkan Iklan Layanan Masyarakat dengan Judul Pancasila Adalah Kita dan Bangga Jadi Bangsa Indonesia. Iklan tersebut ditayangkan pada Bulan Juni 2016 di Stasiun Televisi TVRI dan Bulan Agustus 2016 di Stadiun Televisi TV One Selain menggunakan media penayangan berbayar, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa juga berupaya untuk menayangkan Iklan secara gratis melalui kerjasama dengan ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia).

Foto: Iklan Layanan Masyarakat “Pancasila Adalah Kita” LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

34

Foto: Iklan Layanan Masyarakat “Bangga Jadi Bangsa Indonesia” l. Capaian di Bidang Kesekretariatan 1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memiliki komitmen untuk melaksanakan dan mewujudkan akuntabilitas kinerja melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa memperoleh Skor 83,44 atau kategori A (memuaskan). Adapun rincian skor tersebut yaitu: a) Skor perencanaan kinerja 26,07 (skala 30), b) Skor pengukuran kinerja 18,23 (skala 25), c) Skor pelaporan kinerja 13 (skala 15), d) Skor evaluasi kinerja 7,81 (skala 10), e) Skor capaian kinerja 18,33 (skala 20)


35

2) Akuntabilitas Anggaran Sejalan dengan upaya akuntabilitas anggaran, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa berkomitmen untuk melaksanakannya sehingga pada tahun 2016 berdasarkan hasil pemeriksaan internal dari Inspektorat Kemenko Polhukam catatan temuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah NIHIL. Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa turut serta berpartisipasi dalam rangka berpartisipasi, mengawal dan mensukseskan pencapaian 8 (delapan) kali WTP Kemenko Polhukam. 3) Pelayanan Kedeputian Berdasarkan Permenko No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Deputi khususnya Bagian Tata Usaha dan Umum, melaksanakan pelayanan dalam menunjang kegiatan Deputi seperti dukungan administrasi, dan sistem informasi. Selama Tahun 2016 Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa telah menindaklanjuti surat-surat yang ditujukan kepada Menko Polhukam, yaitu : a) Menindaklanjuti surat masuk sebanyak 500 surat dari berbagai elemen masyarakat berupa pengaduan kasus, permohonan dukungan (narasumber atau dana), dan permohonan bertemu (audiensi); b) Mengatur sebanyak 30 Audiensi baik yang diterima langsung oleh Bapak Menko Polhukam maupun yang diterima oleh Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa. Telah tersusun kumpulan sambutan serta paparan Menko Polhukam maupun Deputi VI/Kesbang dan juga data mengenai daerah-daerah yang dikunjungi Kedeputian VI/Kesbang selama tahun 2016, yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dan rekomendasi serta rujukan kegiatan yang akan datang. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

36

5. Tantangan dan Permasalahan Dalam proses pencapaian kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa terdapat berbagai macam permasalahan yang dihadapi khususnya dalam upaya proses penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, antara lain: a. Pengaruh paham radikalisme dan ekstrimisme yang terjadi di banyak belahan dunia yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kearifan lokal (local wisdom) masyarakat b. Kurangnya keteladanan para pemimpin di pusat dan daerah. c. Dampak negatif kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi yang telah mempercepat penyebaran paham, ilmu pengetahuan, sistem, nilai dan budaya yang berasal dari bangsa lain yang kurang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya bangsa. Akibatnya nilai-nilai kultural mulai luntur seiring menyebarnya globalisasi. Banyak budaya baru yang masuk tanpa adanya filterisasi sehingga budaya asing yang berkembang membuat nilainilai yang menjadi identitas masyarakat setempat perlahan menghilang. Selain itu, masalah sosial yang umumnya terjadi adalah mentalitas yang masih kurang peka akan pembangunan daerahnya sendiri. d. Persoalan kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih belum teratasi. Kesenjangan-kesenjangan tersebut bersifat multidimensi dan memiliki potensi untuk semakin memecah belah masyarakat ke dalam polarisasi kelompok-kelompok sosial secara tidak sehat. Kesenjangan sosial ekonomi dapat merenggangkan hubungan antar masyarakat dan menimbulkan rasa ketidakadilan, yang pada gilirannya dapat menjadi awal terjadinya disintegrasi sosial dan konflik di daerah. e. Pemerintah Daerah selama ini cenderung belum mengoptimalkan keberadaan Forum-Forum di daerah. f.

Sumber dana untuk kegiatan Forum-forum kebangsaan bersumber dari APBD, dan hingga saat ini yang menjadi masalah di daerah adalah alokasi anggaran yang sangat kecil dari Pemda tidak sebanding tuntutan peran Forum-Forum kebangsaan agar menjadi ujung tombak untuk mejaga persatuan dan kesatuan di daerah.


37

g. Tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia yang baik untuk dapat menjabat menjadi anggota forum-forum kebangsaan, sehingga seringkali forum-forum tidak dapat melaksanakan tugasnya karena kurang kompetennya sumber daya manusianya. h. Program pemberdayaan masyarakat didaerah selama ini kerap terjebak pada pemberdayaan secara ekonomi (fisik), kedepan perlu didorong juga pemberdayaan masyarakat secara non fisik seperti pemberdayaan forum sosial/kearifan lokal yang sudah ada dan hidup di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat termasuk dalam hal ideologi. i.

Tertundanya vertikalisasi kewenganan Pemerintahan Umum yang seharusnya diberikan kepada Kemendagri semakin menyulitkan pemerintah Pusat mengoptimalkan peran-peran forum kebangsaan di daerah, sehingga saat ini Pemerintah Pusat hanya dapat memberikan himbauan dan melakukan kontrol tanpa adanya garis komando

j.

Laporan kegiatan K/L kepada Desk PWK secara rutin belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga koordinasi dan sinkronisasi belum optimal dilaksanakan.

k. Pemotongan anggaran APBN pada tahun berjalan cukup mempengaruhi pelaksanaan program yang dapat berimplikasi pada tidak tercapainya target yang ditetapkan. l.

Koordinasi implementasi pembinaan bela negara belum berjalan dengan baik, karena MoU tentang Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang ditandatangani 10 Pejabat Eselon I K/L tidak bersifat mengikat, sehingga K/L diluar Kemhan dan Kemenko Polhukam melaksanakan kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara secara parsial. Disamping itu juga masih ada anggapan bahwa diklat bela negara diorientasikan seperti wajib militer dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

6. Langkah-Langkah kedepan Disamping permasalahan diatas, pada tahun sekarang dan kedepan kita masih terus menghadapi masa yang penuh dengan tantangan. Tantangan-tantangan itu antara lain menyangkut globalisasi dan liberalisasi, meningkatnya tuntutan akan penghormatan terhadap hakhak asasi manusia dan tuntutan akan rasa keadilan, kualitas LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN VI/KESBANG 2016

38

lingkungan hidup, demokratisasi, penyediaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, masalah kependudukan, masalah etika sosial serta moral masyarakat, radikalisme dan terorisme. Semua permasalahan tersebut menuntut upaya nyata dan serius untuk mengatasinya. Untuk menghadapi tantangan yang demikian berat, diperlukan kebersamaan agar masalah yang besar itu dapat diatasi dengan solusi yang tepat mencari akar permasalahannya untuk penyelesaian. Namun pada saat yang sama kita dihadapkan pada keadaan menipisnya soliditas sosial dan solidaritas nasional yang merupakan nilai pokok dalam perjuangan bangsa, oleh karena itu perlu pemantapan kembali dan mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, untuk itu perlu pengelolaan dan merajut kebersamaan demi terwujudnya kehidupan sosial masyarakat yang harmonis. Kedepan dalam menghadapi tantangan global, nasional, dan regional yang semakin berat dan rumit, bangsa dan Negara Indonesia harus tetap tegak, semangat kebangsaan Indonesia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila tidak boleh luntur tetapi harus semakin kokoh. Untuk itu pada tahun-tahun mendatang, Kemenko Polhukam melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, akan: a. Meneruskan kebangsaan;

pembentukan

Desk

Pemantapan

Wawasan

b. Mendorong pemberdayaan forum-forum masyarakat dan peningkatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan; c. Mengawal RPP tentang Urusan Pemerintahan Umum (PUM) sebagai tindak lanjut dari UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; d. Mengawal dan memfasilitasi proses pembentukan kebijakan negara tentang Pemantapan Bela Negara dan dapat dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Presiden RI; e. Menindaklanjuti terbitnya Inpres No 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, Kemenko Polhukam melalui


39

Desk Wasbang perlu melakukan langkah-langkah penyesuaian terhadap tugas dan fungsinya; f.

Struktur Desk PWK 2017 perlu disempurnakan sesuai dengan lingkup tugas dan kebutuhan dalam penugasan dan tantangan yang dihadapi

g. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka mendorong penguatan kesatuan bangsa; h. Melaksanakan Pemantapan wawasan kebangsaan yang bersinergi, terkoordinasi, terkomunikasi, terintegrasi dan berkelanjutan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan partisipasi mayarakat i.

Memperkuat implementasi 4 Konsensus Dasar khususnya memperteguh Bhinneka Tunggal Ika untuk meningkatkan persatuan dalam kebergaman dan harmoni/selaras dalam perbedaan dengan menitikberatkan pada toleransi dan kerukunan dalam kedamaian.

j.

Meningkatkan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat

k. Mendukung implementasi revolusi mental melalui pencakupan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam rangka memperkuat etika kehidupan berbangsa sesuai TAP MPR Nomor: VI/MPR/2001. l.

Penyusunan penguatan regulasi dengan rencana aksi nasional yang strategis dan komprehensif.

m. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka sinergitas program dan kegiatan pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa yang dilakukan K/L maupun peran serta masyarakat, sehingga pelaksanaan program bidang koordinasi kesatuan bangsa, khususnya menyangkut komitmen kebangsaan, kerukunan bangsa, kewaspadaan nasional, dan bela negara dilakukan lebih


40

terkoordinasi, terencana, terpadu, terarah, dan terukur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. n. Optimalisasi pelaksanaan program kesatuan bangsa dilakukan dengan pendekatan kognitif, afektif, andragogi, normatif, regulatif, egaliter, dan tidak bersifat indoktrinatif atau tidak dogmatis. o. Meningkatkan deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai potensi ancaman yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa

C. Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016, Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa mengalami beberapa kali pemotongan anggaran serta realokasi anggaran sesuai kebijakan pemerintah. Anggaran yang awalnya sebesar Rp. 10,389,058,000,- (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) mengalami penyesuaian sehingga menjadi Rp. 8,689,058,000,- (Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah). Adapun Penyerapan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis, dari sejumlah Rp. 8,689,058,000,- (Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) dapat diserap sebesar Rp. 8,565,796,615,-, (Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah). Anggaran yang terserap untuk mendukung program dan kegiatan Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa sebesar 98,58 %.


41

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Tahun 2016 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa tahun Anggaran 2016. LAKIP Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Tahun 2016 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan. Secara umum, kinerja Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Tahun 2016 dalam mencapai sasaran strategis tahun 2016 cukup baik, karena berhasil mencapai target yang yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2016. Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan, kerjasama dan partisipasi semua pihak, baik internal Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa maupun pihak eksternal (stakeholder). Walaupun secara umum telah mencapai target capaian kinerja yang ditetapkan, namun kami sadari bahwa dalam pelaksanaannya masih menemui beberapa permasalahan dan tantangan yang mensyaratkan perlunya peningkatan kualitas kinerja terkait koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif dalam rangka menjawab permasalahan yang ada. Kedepan tantangan dalam pengelolaan kesatuan bangsa semakin kompleks, untuk itu kehidupan demokrasi yang sedang dikembangkan tidak boleh mengalami disorientasi bahkan harus semakin terarah dan diwarnai oleh pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang diimbangi dengan kewajiban dasar dan tanggung jawab secara seimbang sesuai dengan jiwa konstitusi. Pelaksanaan komitmen itu harus pula dilaksanakan dalam kerangka pencapaian tujuan bersama yang berpedoman kepada Empat Konsensus Dasar Bangsa yaitu: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.


42

LAMPIRAN


43

PERJANJIAN KINERJA DEPUTI VI/KESBANG TAHUN 2016


44


45


46


47


48


49


50

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71

PAPARAN MENKO POLHUKAM PADA RATAS KABINET TANGGAL 19 DESEMBER 2016 TENTANG PEMANTAPAN BELA NEGARA


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89

PAPARAN MENKO POLHUKAM PADA SIDANG KABINET TANGGAL 4 JANUARI 2017 TENTANG PEMANTAPAN BELA NEGARA


90


91


92


93


94


95

SERAPAN ANGGARAN DEPUTI VI/KESBANG TAHUN 2016


96

NO

1

2

3

4

5

KEGIATAN

Sekretariat Deputi VI/Kesbang Koordinasi Wawasan Kebangsaan Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan Koordinasi Kewaspadaan Nasional Koordinasi Kesadaran Bela Negara

PAGU

REALISASI

ANGGARAN

ANGGARAN

800.000.000

799.525.749

6.105.866.000

99.94%

5.998.620.853 98.24%

631.602.000

631.502.000

99.98%

968.200.000

687.424.213

98.46%

453.390.000

448.723.800

98.67%

Jumlah

8.689.058.000

Blokir

1.700.000000

Total Jumlah

%

8.565.796.615 98.58%

10.389.058.000


97

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa ini sebagai refleksi dan evaluasi

Recommend Documents