PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN IV KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN IV KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Bersama ini disampaikan hasil Penilikan IV Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sebagai berikut : I. Nama LP-PHPL

: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Alamat

: Jl. Raya Pagelaran No. 2 Ciomas Bogor

Telpon/Fax

: 0251-8634086, 8635464/ 0251-8634232

Email

: [email protected]

Website

: http://sic.sarbigroups.com

Telah selesai melaksanakan Penilikan IV Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), terhadap : II. Nama IUPHHK-HA

:

PT. Mitra Perdana Palangka

SK IUPHHK-HA

:

SK. No. 397/Menhut-II/2005, tanggal 23 November 2005

Luas

:

± 56.000 Ha

Lokasi

:

Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat Kantor Pusat

:

Jalan Nyai Rendem No. 44 Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Alamat Kantor Cabang

:

Jalan H. Fachrudin No. 11-13 Kav 24, Jakarta Pusat

III. Waktu Pelaksanaan

:

Tanggal 5 s/d 12 Mei 2015

IV. Hasil Penilaian

: Nilai Akhir Penilikan IV Kinerja PHPL PT. Mitra Perdana Palangka dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 89%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik” dan Sertifikat yang diperoleh No.04.r3-SIC-04.01 dapat dilanjutkan dan direvisi menjadi No.04.r4-SIC-04.01

Bogor, 13 Juni 2015 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

TMPL-SIC-018

28 Februari 2015

Halaman 1 dari 1

RESUME HASIL PENILIKAN IV KINERJA PHPL DAN VLK IUPHHK-HA PT. MITRA PERDANA PALANGKA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1)

Identitas LP-VI

:

(a) Nama Lembaga

:

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi LPPHPL :

LPPHPL-004-IDN

(c) Nomor Akreditasi LVLK

:

LVLK-007-IDN

(d) Alamat

:

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt 2 Ciomas-Bogor

(e) Nomor telepon/faks/E-mail :

Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email : [email protected]

(f) Direktur Utama

:

(g) Standar

: Permenhut P.43/Menhut-II/2014 Jo. Permen LHK P.95/Menhut-II/2014 dan Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015

(h) Tim Audit

:

NO

(i)

Ir. Iin Indasah

NAMA PERSONIL

PENUGASAN (JABATAN)

1.

Ir. Indra Komara

Lead Auditor merangkap Auditor Produksi

2.

Asep Bunyamin, S.Hut

Auditor Prasyarat

3.

Ir. Marthen Edy

Auditor Ekologi

4.

Rudi Hermawan, S.Hut, MM

Auditor magang Ekologi

5.

Ardi Kusatrianto, S.Sos

Auditor Sosial

6.

Sjahrul Wira Kusuma, S.Hut

Auditor VLK

Pengambil Keputusan

:

Ir. Gusdaji

Halaman 1 dari 22

2)

Identitas Auditee

:

(a) Nama IUPHHK-HA

:

PT. Mitra Perdana Palangka

(b) Nomor & Tanggal SK

:

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397/MenhutII/2005 tanggal 23 November 2005

(c) Luas dan Lokasi

:

± 56.000 Ha, Provinsi Kalimantan Tengah

(d) Alamat: 

Kantor Pusat

: Jalan Nyai Rendem Kalimantan Tengah 



Kantor Cabang



3)

44

Palangkaraya,

Telp. (05361) 30971

: Jalan H. Fachrudin No. 11-13 Kav 24, Jakarta Pusat

(e) Pengurus 

No.



Telp. (021) 39070001



Fax. -

:

Dewan Komisaris

:

-

: Ir. Priyo Saryanto Brodjonegoro

Komisaris

Direksi

:

-

Direktur Utama

: Busli Saraka

-

Direktur Operasional

: Ir. Nursam Menan

Ringkasan Tahapan: Tahapan

Perencanaan

Tempat dan Waktu Bogor, tanggal 1 s/d 4 Mei 2015

Ringkasan Catatan

o Melakukan

verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

o Menetapkan metodologi penilikan o Membuat

perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan penilikan IV

o Penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Penilikan IV

Halaman 2 dari 22

Tahapan

Tempat dan Waktu

Ringkasan Catatan

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya, tanggal 05 Mei 2015

o Menyampaikan rencana dan mohon

Kantor BP2HP XII Wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangkaraya, tanggal 05 Mei 2015

o Menyampaikan rencana dan mohon

Ruang Rapat Base Camp Busang, tanggal 07 Mei 2015

o Sambutan

Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Pertemuan Pembukaan

masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan IV PHPL di PT. Mitra Perdana Palangka Industries, Provinsi Kalimantan Tengah masukan berkaitan dengan rencana kegiatan Penilikan IV PHPL di PT. Mitra Perdana Palangka, Provinsi Kalimantan Tengah PT. Mitra Perdana Palangka kepada tim auditor PT SIC

o Penyampaian

Gambaran Umum PT. Mitra Perdana Palangka Provinsi Kalimantan Tengah

o Perkenalan Tim Auditor PT. SIC o Penjelasan Proses Penilikan PT. Mitra Perdana Palangka (Latar belakang, Acuan, dan Rencana Kerja Penilikan, Observasi dan Verifikasi Lapangan.

o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilikan, Observasi dan Verifikasi lapangan.

o Penentuan

pendamping masing Kriteria

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Base Camp dan areal kerja PT. MPP, tanggal 07 s/d 10 Mei 2015

masing-

o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee, melakukan cross check di lapangan serta melakukan analisis sesuai ketentuan berkenaan dengan verifier dan indikator pada kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial serta verifikasi legalitas kayu.

o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat Pertemuan Pembukaan

Halaman 3 dari 22

Tahapan

Tempat dan Waktu

Pertemuan Penutupan

Ruang Rapat Base Camp Busang, tanggal 10 Mei 2015

Ringkasan Catatan

o Tim o

o

o o Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya, tanggal 12 Mei 2015

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. Penyampaian terimakasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung Auditor menampung saran dan masukan dari Auditee terkait teknikteknik yang diterapkan Auditor. Penandatanganan tally sheets Hasil Observasi dan Verifikasi lapangan Penandatanganan BA Penutupan

o Tim

auditor melaporkan bahwa kegiatan penilikan di PT. Mitra Perdana Palangka telah berakhir

o Tim

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan yang meliputi kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial, dan VLK.

o Tim

auditor berterimakasih atas dukungan dan informasi yang diberikan dan berpamitan untuk pulang

Kantor BP2HP XII Wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah, di Palangkaraya, tanggal 12 Mei 2015

o Tim

auditor melaporkan bahwa kegiatan penilikan di PT. Mitra Perdana Palangka telah berakhir

o Tim

Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan yang meliputi kriteria prasyarat, produksi, ekologi, sosial, dan VLK.

o Tim

auditor berterimakasih atas dukungan dan informasi yang diberikan dan berpamitan untuk pulang

Penyusunan (Konsinyasi)

Laporan

Ruang Rapat Direktur Sertifikasi PT. SIC, Bogor, tanggal 13 s/d 23 2015

o Masing-masing

Auditor

menyusun

laporan penilikan

o Panel hasil penilikan dan pembahasan transaksional antar indikator antar kriteria

verifier

dan

o Finalisasi laporan Penilikan o Penyusunan resume hasil Penilikan IV PHPL PT. Mitra Perdana Palangka

Halaman 4 dari 22

Tahapan Pengambilan Keputusan

4)

Bogor, tanggal 24 Mei 2015

Ringkasan Catatan

o Nilai Akhir Penilikan IV Kinerja PHPL PT. Mitra Perdana Palangka dengan total nilai kinerja indikator yang dicapai adalah 89%, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan VLK Memenuhi sehingga dinyatakan Lulus dengan predikat “Baik” dan Sertifikat Nomor : 04.r3-SIC-04.01 yang diperoleh dapat dilanjutkan dan direvisi Menjadi No. 04.r4-SIC-04.01

Resume Hasil Penilikan KRITERIA/ INDIKATOR

I.

Tempat dan Waktu

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

83%

 Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen Laporan TBT No. 591 (menurut dokumen RKUPHHK-HA) atau Laporan TBT No. 581 Tahun 1992 (menurut Peta RKUPHHK-HA) tidak tersedia di kantor base camp Busang maupun di kantor pusat Banjarmasin.

PRASYARAT

1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

(Baik)

 Realisasi tata batas PT. MPP adalah 90,42 Km (67,51 %) atau di bawah 100% (belum temu gelang), namun terdapat bukti upaya PT. MPP untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan pengeluaran biaya dan administrasi minimal pada proses penyusunan pedoman tata batas  Untuk mengantisipasi akan adanya konflik PT. MPP telah membuat dokumen Peta Lokasi Kawasan Potensi Konflik IUPHHK-HA PT. MPP yang isinya menggambarkan lokasilokasi yang pernah terjadi konflik, maupun lokasi-lokasi yang berpotensi terjadi konflik dan peta sebaran desa didalam dan di sekitar areal Konflik IUPHHK-HA PT. MPP, yang isinya menampilkan sebaran desa yang ada baik didalam maupun di sekitar areal.  Perubahan fungsi kawasan (dari HPT menjadi HL) tersebut berada di luar areal IUPHHK PT. MPP, namun oleh karena berbatasan langsung maka sebagian areal IUPHHK PT MPP dengan fungsi hutan HPT, harus dialokasikan sebagai kawasan lindung berupa buffer zone HL. Hal

Halaman 5 dari 22

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI tersebut berdampak pada pengurangan areal efektif untuk produksi, namun PT. MPP telah melakukan revisi RKU  Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.

1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

89% (Baik)

 Pernyataan tertulis visi dan misi perusahaan PT. MPP tersebut telah sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari, dimana prinsip-prinsip kelestarian produksi, ekologi dan sosial telah tertuang dalam visi misi tersebut.  Sosialisasi visi dan misi PT. Mitra Perdana Palangka kepada masyarakat sekitar areal kerja, yaitu sesuai dengan Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan PT. MPP. Selain sosialisasi secara langsung, juga dilakukan secara tidak langsung melalui pemasangan salinan visi misi perusahaan yang dipasang pada tempattempat strategis yang mudah dibaca oleh seluruh karyawan maupun masyarakat yang datang ke kantor dan sekitar areal Base Camp.  Hasil pemeriksaan implementasi di lapangan, terdapat realisasi kegiatan-kegiatan penataan kawasan, perencanaan, pembinaan hutan, perlindungan hutan, pengelolaan lingkungan dan pembinaan SDM

1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan

93% (Baik)

 Keberadaan tenaga sarjana kehutanan dan tenaga teknis kehutanan yang dimiliki oleh PT. MPP masih di bawah ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen BPK No. P.8/VI-SET/2009 tanggal 12 Agustus 2009  Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. MPP Tahun 2011 sampai dengan 2014 sebesar 71,43% (di atas 70%) dari rencana. Berikut disampaikan pada tabel di bawah ini nama peserta pelatihan PT. MPP dan penyelenggara pelatihan.  Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki oleh PT. MPP cukup lengkap, Dokumen yang Diperiksa, diantaranya adalah Peraturan Perusahaan PT. MPP Busang Camp (Disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung Raya No : KEP.560/31/DSTT/MR/2015).

Halaman 6 dari 22

KRITERIA/ INDIKATOR 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HA

NILAI


100%

 Standar Operasional Prosedur (SOP) telah tersedia untuk masing-masing tahapan kegiatan PHPL. Di dalam SOP diuraikan tentang tujuan, tanggung jawab dan prosedur pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan penelaahan struktur organisasi tersebut, diketahui telah sesuai dengan kerangka PHPL karena sudah mencakup bidang Produksi, bidang Ekologi dan bidang Sosial dan telah disahkan oleh Direksi.

(Baik)

 Perangkat pendukung SIM berupa hardware dan software yang terdiri dari laptop, computer desktop PC, dengan software berbasis sistem Windows 7. Keberadaan perangkat komputer terdapat pada masing-masing bagian di kantor base camp Busang. Perangkat komputer tersebut digunakan untuk pencatatan dan pendokumentasian datadata kegiatan masing-masing bagian. Terdapat tenaga pelaksana SIM PT. MPP berkedudukan di Kantor Pusat Banjarmasin, Kantor Palangka Raya dan Kantor Lapangan Base Camp Busang  PT. MPP telah memiliki organisasi SPI/ internal auditor, sehingga dapat mengontrol seluruh tahapan kegiatan secara efektif.  Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.

1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

100 % (Baik)

 Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hakhak masyarakat setempat telah mendapatkan persetu-juan atas dasar informasi awal yang memadai.  Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak (minimal 50%).  Pelaksanaan kelola sosial pada tahun 2010 s/d 2014, jenis kegiatan yang telah direalisasikan kepada masyarakat berupa bantuan honor aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, guru, beasiswa, pengobatan, bantuan peneranga (Genset), rekrutmen tenaga lokal dan bantuan keagamaan.  Bentuk sosialisasi terkait dengan kawasan lindung dan kelola ekologi juga dilakukan melalui pemasangan papan/plang informasi kawasan lindung yang dipasang pada sekitar lokasi dan sering dilewati baik oleh karyawan sendiri maupun oleh masyarakat sekirat hutan.

Halaman 7 dari 22

KRITERIA/ INDIKATOR II.

NILAI


78%

 Terdapat Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode Tahun 2011-2020 yang telah disahkan dan disetujui berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 07 Pebruari 2014 pada tanggal 6 Pebruari 2014.

PRODUKSI

2.1. Penataan Areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

(Sedang)

 Telah ada implementasi dari PT. MPP dalam penataan areal kerjanya di lapangan, walaupun masih terdapat sebagian yang belum sesuai dengan RKUPHHK.  PT. MPP telah melakukan pemeliharaan batas blok dan petak tetapi belum selurunya serta masih ditemukan penggunaan tanda-tanda yang kurang memadai, sehingga tidak seluruh tanda-tanda tersebut terlihat di lapangan.

2.2. Tingkat pemanenan lestari untuksetiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

83% (Baik)

 Potensi tegakan untuk pohon berdiameter 50 cm up untuk jenis komersial pada Blok URKUPHHK-HA tahun 2013, 2014 dan 2015 cukup memadai. Selain data potensi tegakan terdapat pula Peta Sebaran Pohon untuk setiap petak pada blok RKT tahun 2014 dan 2015 dengan skala 1 : 1000.  PT. MPP telah memiliki laporan pengukuran PUP ke I yang dilakukan pada bulan Desember 2014 pada lokasi blok RKTUPHHK-HA 2014 petak 17Q. Laporan hasil pengukuran PUP ke IV (Agts 2012) dan ke V (Agts 2013), telah dilakukan analisis riap tegakan berdasarkan diameter (cm/ tahun) dan riap volume (m3/ha/tahun).  Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA revisi berbasis IHMB didapatkan hitungan JTT adalah sebesar 57.210,38 3 m /Tahun. Sementara berdasarkan perhitungan JJT 3 didapatkan nilai 60.365,60 m /thn (dengan perlakuan) dan 55.809,67 m3/thn (tanpa perlakuan).

2.3. Pelaksanaan penerapan tahapansistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

81% (Baik)

 PT. MPP telah memiliki Standar Operasional Prosedur seluruh tahapan kegiatan silvikultur dan telah mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku.  PT. MPP telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan kegiatan sistem sivikultur.  Berdasarkan hasil uji petik dengan menggunakan sistem jalur pada areal bekas tebangan RKT tahun 2013 Petak 19O pada koordinat 00°14’18,8’’LU dan 113°57’05,8’’BT diperoleh data potensi tegakan untuk pohon ukuran 20 up perhektar adalah 27,5 pohon/Ha.Silvikultur di lapangan

Halaman 8 dari 22

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Berdasarkan hasil uji petik dengan menggunakan sistem jalur pada areal bekas tebangan RKT tahun 2013 Petak 19O pada koordinat 00°14’18,8’’LU dan 113°57’05,8’’BT diperoleh data potensi tegakan tingkat permudaan berupa tingkat tiang adalah sebesar 106,67 tiang/ha, tingkat pancang 136 pancang/ha dan untuk tingkat semai 3.167 semai/ha

2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfatanhasil hutan kayu

90% (Baik)

 PT. MPP memiliki dokumen SOP yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan, yaitu: SOP RIL No. PROD-02/T/10/02/02 Revisi ke 2. SOP RIL dengan beberapa bagian yaitu perencanaan pemanenan, operasi pemanenan kayu, pemeliharaan dan K3, kegiatan pasca pemanenan kayu  Adanya penimbunan jalan dengan menggunakan tanah hitam dimana dengan metode ini jalan akan cepat kering jika terkena air hujan  Berdasarkan data uji petik pada areal tebangan 2015 petak 13R, diketahui bahwa rata-rata tingkat kerusakan untuk semua tingkatan adalah 14%.  Berdasarkan telaah dan penghitungan terhadap sampel dari dokumen LHP dan LHC tahun 2014, didapatkan data besarnya faktor eksploitasi (fe) adalah 0,84

2.5. Realisasi penebangan sesuaidengan rencana kerja penebangan/ permanenan pemanfaatan pada areal kerja

90% (Baik)

 Dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2014 yang telah disusun dan disahkan mengacu pada dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode tahun 2011 – 2020, tahun 2011 (sebelum revisi), sementara RKTUPHHK-HA tahun 2015 disusun dan disahkan mengacu pada Revisi RKUPHHKHA tahun 2014  Peta tersebut memuat informasi mengenai Batas Blok dan Petak, lokasi KB, PUP, KL, KPPS dan KPPN. Hasil overlay Peta RKTUPHHK tahun 2015 dengan Peta Revisi RKUPHHK untuk lokasi blok tebangan menunjukan terdapat 4 petak yang tidak dimasukkan kedalam RKTUPHHK-HA  Ditemukan tanda batas blok, petak, kawasan lindung sebagaimana tertuang dalam peta, seperti : batas blok RKT 2014 dengan ada jalur 3 warna merah, titik ikat URKT 2015, batas blok 2015,batas petak 16Q/16P RKT 2014, Sempadan Sungai putih.  Realisasi volume produksi tahun 2014 sebanyak 41.330,60 m3 dari rencana 49.549,35 m3 dengan pencapaian target

Halaman 9 dari 22

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI sebesar 88,40%, (yang merupakan hasil produksi 2014 dan SO 2013) dan Realisasi Produksi tahun 2015 masih nihil.

2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia

81% (Baik)

 Kondisi kesehatan finansial perusahaan PT. MPP adalah; Likuiditas 95,40%, Solvabilitas 127,14% dan Rentabilitas 6,08% dengan Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir adalah Wajar  Realisasi alokasi pendanaan bagi kegiatan pengelolaan hutan PT. MPP pada tahun 2013 sebesar 98,39% dan untuk tahun 2014 mencapai 102,81% dari yang direncanakan.  Persentase kegiatan perencanaan hutan adalah yang tertinggi yaitu 100,11%, sementara yang terendah adalah kegiatan Kelola Lingkungan adalah sebesar 85,20% atau terjadi perbedaan sebesar 14,91%.  besarnya realisasi biaya modal yang dikembalikan ke hutan di areal IUPHHK-HA PT. MPP pada tahun 2013 adalah rata-rata 75,19% untuk tiap kegiatan dan untuk tahun 2014 adalah 82,91%.  realisasi fisik penanaman / pembinaan hutan adalah 100% dari yang telah direncanakan.  Realisasi kegiatan fisik pembinaan/penanman hutan di areal IUPHHK-HA PT. MPP adalah 100% dari yang telah direncanakan

III.

EKOLOGI

3.1. Keberadaan, Kemantapan Dan Kondisi Kawasan Lindung Pada Setiap Tipe Hutan

100% (Baik)

 Luas kawasan lindung yang ada di areal pemegang izin sudah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL- UPL/DPPL/DPL, RKU RPKH; dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya  Hasil uji petik lapangan di sempadan Sungai Grugu pada posisi, pertemuan sempadan Sungai Busang dan anak sungainya yakni Sungai Liungkuhung,sempadan Sungai Busang, sempadan Sungai Putih, ditemukan plang informasi KL, tanda batas KL berupa polesan cat berwarna merah pada pohon atau pada patok pada setiap jarak 2550 meter, dengan tanda bekas rintisan selebar sekitar 1-2 meter sepanjang jalur lintasan.  Hasil uji petik lapangan di sempadan Sungai Malu Kiri di sekita Camp Busang, sempadan Sungai Putih, jalur pertemuan sempadan Sungai Busang dan anak sungainya yakni Sungai Liungkuhung, dan sempadan Sungai Grugu, kondisi tutupan vegetasinya terlihat masih cukup baik dan berhutan.

Halaman 10 dari 22

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  Terdapat tambahan bukti terkait sosialisasi/pengakuan para pihak terhadap KL di areal PT. MPP, terutama dari masyarakat sekitar  Terdapat tambahan bukti terkait laporan pengelolaan KL di areal PT. MPP

3.2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

76% (Sedang)

 Tidak terdapat perubahan atau revisi terhadap SOP yang sudah ada  Terdapat dokumen daftar penambahan sarana dan prasarana (peralatan) Damkarhut PT. MPP tahun 2015  Tidak terdapat perubahan terhadap struktur organisasi dan personil terkait SDM perlindungan hutan  Terdapat tambahan laporan kegiatan terkait perlinungan hutan setelah audit penilikan ke-3 tahun lalu (2014)

3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

76% (Sedang)

 Terdapat penambahan SOP baru  Terdapat tambahan sarana pengelolaan dan pemantauan  Tidak terdapat perubahan terhadap struktur organisasi dan personil terkait SDM pengelolaan dan pemantauan lingkungan, sehingga tidak ada perubahan  Terdapat tambahan dokumen terkait pengelolaan dampak terhadap tanah dan air  Terdapat tambahan dokumen terkait pemantauan dampak terhadap tanah dan air  Adanya indikasi telah terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yag sudah dilakukan belumlah efektif, sehingga pemegang izin perlu melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan yang sudah dilaksanakan dan peningkatan atau perbaikan terhadap semua kegiatan pengelolaan yang akan datang.

3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik

83 % (Baik)

 Tidak terdapat perubahan atau revisi terhadap SOP yang sudah ada  hasil inventarisasi masing-masing jenis berdasarkan perlindungannya berdasarkan PP No. 7 tahun 1999.

Halaman 11 dari 22

KRITERIA/ INDIKATOR 3.5. Pengelolaan Flora Untuk

NILAI 67% (Sedang)

 Luas Tertentu Dari Hutan Produksi Yang Tidak Terganggu Dan Bagian Yang Tidak Rusak; Perlindungan Terhadap Species Flora Dilindungi Dan/Atau Jarang, Langka, Dan Terancam Punah Serta Endemik. 3.6. Pengelolaan Fauna Untuk

 Terdapat tambahan SOP dari SOP yang sudah ada,  Tidak terdapat bukti tambahan kegiatan/dokumen terkait pengelolaan flora dilindungi.  Indikasi bahwa populasi flora tersebut sudah berkurang, sehingga ada indikasi kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik sudah terganggu. Hasil uji petik lapangan ditemukan banyak pohon Manggris di sepanjang jalan utama dari Camp Busang menuju blok RKT 2015

67% (Sedang)

 Luas Tertentu Dari Hutan Produksi Yang Tidak Terganggu Dan Bagian Yang Tidak Rusak; 


 Tidak terdapat perubahan atau revisi terhadap SOP yang sudah ada  Tidak terdapat bukti tambahan kegiatan/dokumen terkait pengelolaan fauna dilindungi.  Identifikasi fauna antara dokumen Amdal (2004) dan dalam Laporan hasil inventarisasi fauna dilindungi di kawasan KPSL tahun 2014 diatas menunjukkan bahwa jenis Orang utan (Pongo pygmaeus) tidak ditemukan dalam laporan identifikasi fauna tahun 2014. Hal ini memberikan indikasi bahwa populasi jenis tersebut sudah berkurang, sehingga ada indikasi kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik sudah terganggu.

Perlindungan Terhadap Species Fauna Dilindungi Dan Atau Jarang, Langka, Dan Terancam Punah Serta Endemik

IV. SOSIAL 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau

71% (Sedang)

 Berdasarkan Laporan Identifikasi Kegiatan Masyarakat di Dalam dan sekitar IUPHHK-HA PT. Mitra Perdana Palangka Tahun 2015 bahwa kegiatan penambang emas (mendulang) masih dilakukan secara tradisional oleh masyarakat setempat, menambang emas dengan menggunakan alat telah dilakukan pelarangan oleh adat dan desa setempat

Halaman 12 dari 22

KRITERIA/ INDIKATOR

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI  masih terdapat kekurangan data berkenaan dengan inventarisasi dan identifikasi keberadaan kawasan hutan yang dikuasai atau dijadikan lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Demikian pula dengan penanganan masalah konflik belum melibatkan pihak-pihak yang kompeten

masyarakat setempat.

 perusahaan telah mengakui adanya eksistensi masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan sumberdaya hutan terhadap masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan PT. MPP  perusahaan telah melakukan Penandaan Batas Partisipatif dengan pemukiman peladang masyarakat Desa Tumbang Jojang sepanjang 1.135 meter (seribu seratus tiga puluh lima) di dalam areal kerja PT. MPP  Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku

93 % (Baik)

 PT. MPP telah melaksanakan kewajiban sosialnya terhadap masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan, dengan demikian verifier 4.2.1 telah terpenuhi dengan adanya dokumen / laporan yang menyangkut tanggung jawab sosial.  PT MPP telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat, yang tercantum dalam “Standar Operasional Prosedur (SOP) Kelola Sosial : Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)  Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Mahyudin Paliwang, sosialisasi yang telah dilakukan pada tahun 2015 dilaksanakan di Desa Tumbang Jojang, sedangkan untuk desa lainnya belum dillaksanakan  Hak masyarakat untuk Memberi Saran dalam Perencanaan dan Implementasi Pengelolaan SDH dalam rangka mengakomodasi usulan masyarakat dan dituangkan dalam Rencana Operasional.  Didapatkan bukti-bukti dokumen / laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial. Laporan/ dokumen PT. MPP terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial termasuk ganti rugi, tersedia lengkap

Halaman 13 dari 22

KRITERIA/ INDIKATOR 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

NILAI


76%

 Ketersediaan Dokumen / laporan Auditee tersebut menunjukkan bahwa Auditee memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum dilengkapi dengan profil desa binaan dan data yang selalu diperbarui secara berkala oleh bagian kelola sosial

(Sedang)

 Terealisasi sebagian bantuan kegiatan PMDH yang secara langsung dapat mempengaruhi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang yang berbasis hutan. Hal ini menunjukkan bahwa PT MPP memiliki mekanisme yang legal, mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap.  PT. MPP memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas  Ditemukan adanya bantuan perusahaan dalam peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat terhadap desa yang berada di dalam dan sekitar perusahaan.  Terdapat bukti dokumen / Laporan mengenai pelaksa-naan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

100 % (Baik)

 PT. MPP telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas.  PT. MPP telah memetakan potensi konflik yang ada diwilayahnya dan juga telah membuat Peta Lokasi Kawasan Potensi Konflik PT. Mitra Perdana Palangka skala 1:200.000 yang dibuat oleh Kabag. Kelola Sosial thn 2014  PT. Mitra Perdana Palangka mengakomodasi kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak dengan bagian Kelola Sosial sebagai pelaksananya  PT. MPP memiliki dokumen / laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.

Halaman 14 dari 22

KRITERIA/ INDIKATOR 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

NILAI


83%

 PT. MPP telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan.

(Baik)

 PT. Mitra Perdana Palangka telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi  PT. MPP belum memiliki Dokumen Standar Jenjang Karir. Namun demikian PT MPP telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Penilaian Kinerja dan Konseling  PT. MPP memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimple-mentasikan seluruhnya.

Memenuhi / PRINSIP/ KRITERIA/ Tidak INDIKATOR/ Memenuhi /Not VERIFIER Applicable / Not Verified


P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHKHA/HT/RE/ Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi

IUPHHK-HA PT Mitra Perdana Palangka telah mendapat legalitas izin pengeloaan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.397/Menhut-II/2005 tanggal 23 Nopember 2005 dengan areal kerja berada dalam kawasan Hutan Produksi Tebatas

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan

Memenuhi

Berdasarkan verifikasi dokumen SPP IIUPHHK-HA PT MPP No. S.05/VI-BIKPHH/2005 tanggal 3 januari 2006 dari Dirjen BPK dan bukti pengiriman uang via bank BCA untuk rekening bendahara penerima setoran IIUPH.

Halaman 15 dari 22

Memenuhi / PRINSIP/ KRITERIA/ Tidak INDIKATOR/ Memenuhi /Not VERIFIER Applicable / Not Verified c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)

Not Applicable


Tidak ada izin lain atau penggunaan lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola oleh IUPHHK-HA PT. MPP

P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah K2.1.

Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2.1.1

RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

a. Dokumen RKUPHHK/RPK H, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

Memenuhi

Dokumen RKUPHHK-HA PT MPP berbasis IHMB periode tahun 2011 s/d 2020 telah disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. S.93/BUHA/2011 tanggal 18 Agustus 2011. Dokumen tersebut selanjutnya direvisi dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 07/BUHA-2/2014 tanggal 06 Februari 2014. Dokumen RKTUPHHK-HA 2013 dan 2014 disahkan secara self approval oleh kuasa Direksi PT MPP dan telah dilampiri dengan Peta rencana areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL-Canhut dan Ganis PHPL-TC.

1. Dokumen RKUPHHK/RP KH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH

Halaman 16 dari 22



dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut b. Peta areal yang

Memenuhi

Terdapat kesesuaian kawasan yang tidak boleh ditebang antara peta RKUPHHK-HA berbasis IHMB dengan peta RKT 2014. serta telah dilakukan Penandaan sign board dan Keberadaan Kawasan Lindung, PUP serta KB sudah diimplementasikan oleh PT MPP.

Memenuhi

Peta blok/petak RKT 2014 dan RKT 2015 telah disetujui secara self aproval oleh Direktur Utama dan telah dicap PT MPP pada petak dan atau persimpangan petak RKT 2014 dan petak RKT 2015, serta posisi pal batas blok/petak RKT 2014 dan RKT 2015 di lapangan telah sesuai dengan di peta

tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan c. Penandaan

lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan K2.2. Adanya rencana kerja yang sah

2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)

Memenuhi

Dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2011 s/d 2020 PT. Mitra Perdana Palangka Provinsi Kalimantan Tengah telah mendapat pengesahan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 07/BUHA-2/2014 tanggal 06 Februari 20 dan dokumen telah lengkap beserta lampirannya.

Halaman 17 dari 22



(bisa dalam proses) dengan lampiranlampirannya b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

Not Verified

Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Verifikasi terhadap verifier tersebut tidak dilakukan karena PT. MPP adalah IUPHHK-HA sehingga tidak ada pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1 . Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Memenuhi

LHP telah dibuat oleh petugas yang berwenang dan berdasarkan hasil ujipetik terdapat kesesuaian antara LHP dengan fisik kayu, dan No. Batang di LHP dapat ditemukan di lapangan, no.di tunggak

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara,

Memenuhi

Seluruh Dokumen SKSKB dan FAKB lengkap serta lokasi TPn, TPK dan TPK Antara telah sesuai dengan SK Penetapannya. Dan Hasil uji Petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait

- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu

Halaman 18 dari 22



terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HT/ IUPHHKRE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.

Memenuhi

Tanda-tanda legalitas kayu telah sesuai dengan dokumen serta terdapat kesesuaian nomor pohon pada tunggak dengan nomor batang pada fisik kayu di TPK serta sesuai dengan nomor batang pada dokumen LHP

b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Memenuhi

PT MPP telah melakukan penandaan/ pemasangan label pada tunggak dan pada bontos kayu serta adanya sistim yang diterapkan untuk penelusuran lacak balak sampai tunggak melalui dokumen LHP, SKSKB, FA-KB dan peta sebaran pohon.

3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman

Memenuhi

Berdasarkan pemeriksaan dokumen LHP, SKSKB, FAKB, DKB dan LMKB lengkap dan telah ditandatangani oleh petugas / pejabat yang berwenang.

Halaman 19 dari 22



K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi

Dokumen SPP PSDH DR telah diterbitkan oleh pejabat penagih PSDH DR sesuai dengan kelompok jenis, volume dan tarifdan sesuai dengan LHP yang disahkan

b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Memenuhi

Berdasarkan bukti setor / pembayaran, PSDH dan DR telah dibayarkan sesuai SPP.

Memenuhi

Kayu Bulat yang diproduksi PT MPP telah dibayarkan PSDH dan DR-nya sesuai dengan tarif yang ditentukan.

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman K3.3.

.

Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). Dokumen PKAPT

Not Applicable

PT. MPP tidak memiliki dokumen PKAPT dan tidak melakukan penjualan kayu antar pulau.

3.3.2 . Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Not Applicable

Seluruh penjualan kayu yang dilakukan oleh PT. MPP berdasarkan sistem FOB, sehingga penjual hanya bertanggung jawab terhadap barang sampai di atas kapal. Dengan demikian maka penjual tidak memiliki dokumen identitas kapal

Halaman 20 dari 22



P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen . 4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/RKL-RPL

Memenuhi

PT. MPP telah memiliki Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang telah disahkan oleh Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/ 160/2004 tanggal 14 Oktober 2004.

4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial RKL

Memenuhi

Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL yang telah disahkan.

b. Bukti pelaksanaan pengelolaandanp emantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial

Memenuhi

PT MPP telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.

a. Dokumen dan RPL

P5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1 . Prosedur dan Implementasi K3 a. Implementasi prosedur K3

Memenuhi

PT. MPP telah mempunyai SOP K3, struktur organisasi K3, terdapat Surat Penunjukan Tugas No.2.02/042/MPPBC/05/2015, kepada Sekretaris K3 Bp.Dudu Rahman Taryana untuk Melaksanakan tugas tugas K3 di perusahaan PT.MPP..

Halaman 21 dari 22



b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi

Ada peralatan K3 serta berfungsi dengan baik.

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

PT. MPP telah memiliki catatan kecelakaan kerja serta telah melakukan upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, diantaranya memasang spanduk ataupun papan himbauan serta rambu-rambu jalan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi

PT. MPP telah mempunyai Peraturan Perusahaan yang terdapat klausul yang membolehkan karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja yaitu BAB XIII pasal 55.

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi

PT. MPP ada tersedia dokumen Kesepakatan Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan.

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Hasil pengamatan lapangan tidak dibawah umur.

terdapat pekerja

Pengambil Keputusan

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

Halaman 22 dari 22

IWIAJWIUIMIll

¥KAN

/

u

/

KOMITE A K R E D I T A S i NASIONAL PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION L.P.PHPL-004-IDN

\

u

•If

1

i

LL

• S^rbi lnternational[i?TiM<[oi1

J L . RAYA P A G E L A R A N NO. 2 CIOIWAS BOGOR

04.r4-SIC-04.01

Tanggai Terbit : 13-04-2011

Tanggal Berakhir : 12-04-2016

T a n g g a l Terbit Sertifikat R e v i s i r4 : 24-05-2015

PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) kepada :

PT. M I T R A P E R D A N A P A L A N G K A SELAKU PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM

SK Menhut No. SK.397/Menhut-ll/2005 Tanggal 23 November 2005

L u a s Areal ± 56.000 Hektar di

Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah

Predikat B A I K lr. UN INDASAH Direktur Utama Perusahaan Sesuai Peraturan

Direktur

Jenderal

dengan

lr. G U S D A J I Direktur Sertifikasi

fersebut

Peraturan

Bina Usaha Kehutanan

telah memenuhi

Menteri

Kehutanan

Standar

Penilaian

No. P.43/Menhut-ll/2014

No. P.14/VI-BPPHH/2014

jo Peraturan

Kinerja Pengelolaan jo Peraturan Direktur

Jenderal

Hutan Produksi

Menteri Lingkungan

Lestari

dan Verifikasi

Hidup dan Kehutanan

Bina Usaha Kehutanan

Legalitas No.

No. P.1/VI-BPPHH/2015;

Kayu P.95/Menhut-ll/2014;

Lampiran

1.1, Lampiran

2.1 & Lampiran 3.1

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN IV KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

Recommend Documents