P U T U S A N Nomor : 26/PDT/2017/PT-MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
yang
mengadili
perkara
Perdata
TA RA
PENGADILAN TINGGI MEDAN,
dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : P.T.
BANK
TABUNGAN
PENSIUNAN
NASIONAL,
Tbk.
yang
IS UM AT ER AU
berkedudukan dan berkantor pusat di Menara BTPN, CBD Mega Kuningan, 12950, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ongki Wanadjati Dana dan Anika Faisal masing-masing selaku Wakil Direktur Utama dan Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sentot Ahmadi, SH. F.A. Himawan Hari, SH. Budi Nuryadi, S.H, Agus Poniman, SH. Dedy Setyawan, SH. M. Guntur Paksi B, SH, Meiza fajar A, SH, M. Fachmi H, SH. Dadang Budi P, SH, Jontra Samosir, SH.
Tommy
Chandra
K,
S.H,
Ahmad
Reza
Simatupang, Pieter Siagian dan Moh. Abdi Setiawan,
GG
semuanya karyawan pada PT. Bank BTPN Tbk, berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
Nomor:
TIN
SKU.192/DIR/LTG/V/2016, tanggal 16 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
KUM/2016 tanggal 19 Juni 2016, Semula disebut sebagai
NG
PE
1. RINI LELASARI
PELAWAN
sekarang
sebagai
PEMBANDING;
AD
ILA
N
Negeri Kisaran dengan Register Nomor: 170/PSK-
LAWAN
: Umur 35 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Lintas Sumatera Utara, Dusun II, Desa
Sumber
Padi,
Kecamatan
Lima
Puluh,
Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, Semula
disebut sebagai
TERLAWAN
sekarang
sebagai TERBANDING ; Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 1 dari 48 Halaman.
2. DEVID HARTONO : Selaku Suami Terlawan, beralamat di Jalan Lintas Sumatera Utara, Dusun II, Desa Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, Semula disebut sebagai TURUT TERLAWAN I sekarang sebagai TURUT
3. SAJALI
TA RA
TERBANDING I; : Selaku Penjamin, beralamat di Lingkungan III, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, TURUT TERLAWAN II
IS UM AT ER AU
Semula disebut sebagai
sekarang sebagai TURUT TERBANDING II ; 4. SUTARTI,
: Selaku Isteri Penjamin, beralamat di Lingkungan III, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, Semula disebut sebagai
TURUT TERLAWAN III
sekarang sebagai TURUT TERBANDING III ;
Dalam hal ini Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III memberikan Kuasa kepada K. Anwar, SH, MSi. Samwidi Asmara,
GG
SH, Ramadhan Zuhri, SH. dan Ismail, SH, Para Advokat / Pengacara yang beralamat kantor di Jalan
TIN
Jenderal Sudirman Nomor 10 Indra Pura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Surat
AD
ILA
N
Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016, yang telah didaftarkan Kisaran
di
Kepaniteraan
dengan
Register
Pengadilan Negeri Nomor:
205/PSK-
KUM/2016 tanggal 19 Juli 2016;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor :
NG
26/Pdt/2017/PT.Mdn. tanggal 6 Februari 2017 ;
Setelah membaca berkas perkara tersebut serta turunan resmi putusan
PE
Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 50/Pdt.G/2016/ PN.Kis TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pelawan mengajukan perlawanannya tanggal 9 Juni 2016 terhadap Permohonan Fiat Eksekusi / Aan Maning yang Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 2 dari 48 Halaman.
Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum Dan Diktum Amar Putusan BPSK Batu Bara Yang Tidak Cermat, Keliru Dan Bertentangan Dengan Hukum. 1. Bahwa penetapan Aan Maning Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 4/PEN.AAN/PDT/2016/PN Kis dikeluarkan atas permohonan fiat eksekusi Terlawan (Rini Lelasari) atas Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian
TA RA
Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tersebut memeriksa dan memutus perkara dengan pertimbangan sebagaimana pada halaman 8 (delapan) sampai dengan halaman 9 (sembilan) sebagai berikut (kami
IS UM AT ER AU
kutip):
“Menimbang, bahwa dengan ini Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa: 1). Perjanjian Kredit Nomor: 0001970-SPK-7259-0613 tertanggal 27 Juni 2013, 2). Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 7002326-ADDPK-7259-0614 tertanggal 6 Juni 2014, 3). Perjanjian Perubahan Terhadap Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 5002899-ADDPK-7259-1215 tertanggal 23 Desember 2015, beserta Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit, dimana syarat dan ketentuan umum tersebut disebut SKUPK yang berlaku bagi setiap debitur yang mendapat fasilitas kredit dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk., yang dibuat di hadapan Notaris Mardiana Harlini Hutagalung, SH,
GG
yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang isinya penuh dengan klausula baku sehingga patut untuk dinyatakan batal demi hukum”;
TIN
“Menimbang, bahwa Pelaku Usaha yang akan dan/atau yang telah melakukan pelelangan menyatakan tidak sah dan batal demi hukum yang timbul
karena
lelang
tersebut,
karena
bertentangan
dengan:
1).
N
Bertentangan dengan pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)
ILA
Nomor: 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258RBg yang mengharuskan ikut campur
AD
Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 jo. PMK Nomor: 106/PMK.06/2013, 2).
NG
Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor: 4 tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut, maka
PE
ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan
perundang-undangan
yang
mengaturnya,
maka
peraturan
mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan, 3). KUHPerdata
yang
mengharuskan
Bertentangan dengan Pasal 1211 lelang melalui pegawai umum Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman.
(Pengadilan Negeri), 4). Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Kisaran) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kisaran untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)
TA RA
Kisaran; 5). Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan / fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah
IS UM AT ER AU
bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri, 6). Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan .... sedangkan ........ tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan; Bahwa selanjutnya bunyi putusan arbitrase BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 adalah sebagal berikut: Mengadili
1. Mengabulkan gugatan Konsumen untuk seluruhnya (verstek) ; 2. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha tidak pernah hadir di persidangan
GG
BPSK walaupun telah dipanggil dengan patut ;
3. Menyatakan bahwa ada kerugian di pihak Konsumen ;
TIN
4. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor: 0001970-SPK-7259-0613 tertanggal 27 Juni 2013, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 7002326-ADDPK-7259-0614 tertanggal 6 Juni 2014,
N
Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 5002899-
ILA
ADDPK-7259-1215 tertanggal 23 Desember 2015 bertentangan dengan Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan
AD
Konsumen dinyatakan "batal demi hukum"; 5. Menyatakan bahwa SHM tanah Nomor 259 se/uas 149 M2 terdaftar atas
NG
nama Sajali yang terletak di Dusun II, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kec. Lima Puluh, Kab. Batubara yang diserahkan Konsumen kepada Pelaku Usaha sebagai jaminan agunan kredit tidak sah dan batai demi hukum
PE
dan harus dikembalikan kepada Konsumen;
6. Menyatakan lelang yang akan dan atau yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha terhadap agunan berupa SHM tanah Nomor 259 seluas 149 M2 terdaftar atas nama, Sajali yang terletak di Dusun II, Kelurahan Lima Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 4 dari 48 Halaman.
Puluh Kota, Kec. Lima Puluh, Kab. Batubara tidak sah dan batal demi hukum beserta akibat hukum yang timbul karenanya; 7. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengatur kembali pinjaman Konsumen menghitung secara pasti (fix set) berupa hutang pokok Konsumen yang sebenarnya setelah Konsumen membayarkan angsuran selama 29 (dua
TA RA
puluh sembilan) bulan sejumlah Rp128.100.000,00 (seratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dari jumlah keseluruhan hutang pokok Konsumen sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
IS UM AT ER AU
8. Menghukum Pelaku Usaha untuk menunda pembayaran angsuran Konsumen selama 2 (dua) tahun, dan pembayaran angsuran hutang pokok Konsumen sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 9. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus denda bunga berjalan dan biaya yang timbul akibat dari kebijakan sepihak Pelaku Usaha; 10. Menghukum
Pelaku
Usaha
untuk
membayar
denda
sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 7, 8, 9 di atas terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) ;
Pelawan (Pelaku Usaha) Tidak Pernah Menerima Relaas Panggilan Sidang
GG
Arbitrase BPSK Pemerintah Kabupten Batu Bara Dalam Perkara A Quo.
TIN
2. Bahwa terdapat cacat prosedur dalam pemanggilan para pihak. Karena dalam hal tidak diketemukan alamat Pelawan (Pelaku Usaha) atau tidak bersedia menerima surat panggilan sidang dimaksud, maka harus diteliti
N
apakah terdapat catatan keterangan berita acara di dalam isi surat
ILA
panggilan sidang yang dikembalikan tersebut? Apakah telah disampaikan ke kelurahan setempat dengan catatan keterangan apabila Pelaku Usaha
AD
sudah pindah alamat atau tidak diketahui alamatnya tersebut. Dan hal tersebut tidaklah benar, karena Pelaku Usaha telah jelas dan nyata hingga
sekarang.
Oleh
karenanya
kekeliruan
prosedur
NG
alamatnya
pemanggilan sidang dan cacatnya prosedur formal pemanggilan sidang berakibat kerugian Pelawan (Pelaku Usaha), menafikan hak hak hukum
PE
Pelawan (Pelaku Usaha), sehingga persidangan tidak berjalan seimbang, bertentangan dengan azaz audi et alteram partem, bertentangan dengan azas persamaan di depan hukum. Nyata-nyata Pelaku Usaha tidak pernah menerima satupun surat surat yang dimaksud oleh Majelis BPSK Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 5 dari 48 Halaman.
Pemerintah Kab. Batu Bara dalam perkara a quo tersebut, sehingga pertimbangan hukumnya bersifat menyesatkan; Putusan Majelis Arbitrase BPSK Pemerintah Kab. Batu Bara Dalam Perkara A Quo Melebihi Wewenang Yang Diperbolehkan ukum (Ultra Vires).
TA RA
3. Bahwa putusan arbitrase BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara a quo telah mengadili dan memutus dengan melebihi apa yang menjadi kewenangannya (ultra vires). BPSK hanyalah mengadili sengketa konsumen termasuk di dalamnya berwenang menetapkan ganti rugi. Namun
IS UM AT ER AU
ironisnya putusan arbitrase BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara a quo telah terlalu iauh membatalkan produk hukum suatu perjanjian vang sudah disepakati para pihak (vide pasal 1320 KUHPerdata) dan dianggap sebagai undang undang bagi pembuatnya vide pasal 1338 KUHPerdata),
membatalkan
bahwa
produk
perjanjian
kredit
vang
merupakan akta Notariil beserta akta akta notariil pembebanan hak tanggungan dan vang terkait vang notabene hal itu bukanlah menjadi kewenangan BPSK;
4. Bahwa apabila BPSK menimbang terdapat adanya klausula baku di dalam suatu perjanjian atau akta, maka secara hukum hanya klausula baku nya sajalah yang dinyatakan tidak boleh berlaku atau dirubah, bukan secara
keseluruhan.
GG
membatalkan
Terlebih
Pertimbangan
Putusan
Arbitrase Majelis BPSK Pemerintah Kab. Batu Bara dalam perkara a quo
baku tersebut;
TIN
tidak merinci dan menunjukkan bagian mana yang merupakan klausula
5. Bahwa hubungan dan perbuatan hukum antara Pelawan dengan Terlawan
N
didasarkan pada adanya Perjanjian Kredit Nomor : 0001970-SPK-7259-
ILA
0613 tertanggal 27 Juni 2013, Perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit Nomor : 7002326-ADDPK-7259-0614 tertanggal 6 Juni 2014,
AD
Perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit (Restrukturisasi) Nomor : 5002899-ADDPK-7259-1215 tertanggal 23 Desember 2015, kesemuanya
NG
antara Terlawan (Rini Lelasari) yang mendapat persetujuan dan diketahui Turut Terlawan I selaku suaminya (Devid Hartono) dengan Pelawan (PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk) beserta syarat dan ketentuan
PE
umum pemberian fasilitas kredit yang diikat dengan jaminan / dibebani Hak Tanggungan, Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 390 Tanggal 27 Juni 2013 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor
dan
Sertifikat
Hak
Tanggungan
(SHT)
yang
kesemuanya
berdasarkan / dilandasi adanya akta outentik (presumptio Iustae Causa Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 6 dari 48 Halaman.
Vermoeden van rechtmatigheid). Nyata nyata perjanjian kredit beserta syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit beserta seluruh addendum dan perubahannya tersebut telah ditandatangani secara sadar dan dibuat / dilakukan dihadapan pejabat/Notaris/PPAT sebagai kesepakatan kehendak para pihak vang membuat (Pelawan selaku Kreditur dengan Terlawan
TA RA
selaku Debitur! sehingga sah pula pernyataan kehendak bersama tersebut, terlebih hal tersebut dilakukan di hadapan Notaris maupun PPAT dan perbuatan hukumnya telah berlangsung. Yang tidak pernah dibatalkan, sehingga masih berlaku sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan serta
IS UM AT ER AU
Para Turut Terlawan (vide; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 702 K/Sip/1973 tanggai 5 September 1973);
Kerancuan Dan Kekeliruan Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Dalam Perkara A Quo Mengenai Klausula Baku Dan Fiat Eksekusi Lelang Terhadap Peristiwa Dan Perbuatan Hukum Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan.
6. Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah pada dasarnya untuk melindungi para pihak sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, terutama acapkali tuduhan mengenai hak-hak konsumen
GG
diabaikan oleh pelaku usaha, hal ini perlu dicermati secara seksama. Bahwa perjanjian kredit beserta ikutannya (lampiran dan sebagainya) yang dibuat
TIN
antara Terlawan dan Pelawan merupakan Lex Specialis dari atau UU Nomor : 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan tidak melanggar undang-undang perlindungan konsumen, pada saat perjanjian kredit dengan
N
jaminan yang diikat Hak Tanggungan ditandatangani oleh debitur/Terlawan
ILA
ternyata Terlawan dan Para Turut Terlawan tidak keberatan atas perjanjian kredit tersebut, dan apabila Terlawan tidak setuju dengan isi perjanjian yang
AD
telah dibuat, maka debitur/Terlawan maupun Para Turut Terlawan seharusnya pada waktu itu dapat menolak untuk tidak menandatangani
NG
perjanjian kredit dan surat kuasa membebankan hak Tanggungan (SKMHT) tersebut, dan menolak menerima dana pencairan kredit, namun faktanya hal ini tidak dilakukan baik oleh Terlawan maupun Turut Terlawan;
PE
7. Bahwa Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan antara Pelawan dengan Terlawan telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata serta Pasal 1338 KUH Perdata lebih-lebih telah sesuai pula dengan ketentuan khusus yang merupakan Lex Specialis Derogate Legi Generalis yaitu UU Nomor : 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga perjanjian yang dibuat adalah sah Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 7 dari 48 Halaman.
menurut hukum serta tidak bertentangan dengan undang- undang Perlindungan Konsumen dan ketentuan isi kesepakatan bersama antara Pelawan dengan Terlawan bukan merupakan klausula baku; 8. Bahwa Pelawan telah melaksanakan Perjanjian baik sebelum ditandatangai dan
dilaksanakannya
Perjanjian
dengan Terlawan,
dimana
kreditur
pinjaman
(riil),
kesepakatan,
memberikan memberikan
kesempatan tenggang
TA RA
merupakan pelaku Pelawan yang beritikad baik, melaksanakan pencairan untuk
waktu
membayar
yang
cukup
sesuai kepada
Terlawan/debitur, memberikan restrukturisasi kredit/addendum perjanjian,
IS UM AT ER AU
yang kesemuanya dimaksudkan untuk melaksanakan substansi/isi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan dari para pihak, baik tentang sikap dan prilakunya yang nyata dan pada akal sehat serta keadilan secara obyektif untuk menilai keadaan menurut normanorma yang obyektif, hal tersebut merupakan cerminan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata diatur tentang "Perjanjian Harus Dilaksanakan Dengan Itikad Baik”;
9. Bahwa terdapat korelasi antara pengaturan klausul perjanjian kredit dengan penyelarasan/penyesuaian
Bentuk
perlindungan
hukum
kepada
nasabah/Debitur itu sendiri dalam pemberian kredit Oleh Bank BTPN (pelaku usaha), yaitu Pelawan sebagai institusi Bank telah tunduk dan patuh
GG
terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan, UUPK serta peraturan dari Bank Indonesia, diantaranya yaitu ketentuan PBI Nomor: 7/6/PBI/2005
TIN
tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, PBI Nomor: 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI Nomor: 8/5/PBI/2005 Tentang Mediasi Perbankan. Yang
N
kesemuanya itu menjadi hal yang umum dan wajar dalam praktik perbankan
ILA
dan menjadi mekanisme dalam dunia Perbankan (sebagai azas lex specialis derogat legi generalis);
AD
10. Bahwa dalam hubungan hukum yang seimbang dalam perjanjian kredit perbankan
undang
undang
bukan
saja
mengatur
melindungi
NG
nasabah/debitur/Terlawan/konsumen, akan tetapi harus pula menjamin dan melindungi hak hak kreditur/Pelawan/pelaku usaha (Bank), karena di samping terdapat hak hak debitur, dalam pemberian kredit juga menyangkut
PE
keselamatan dunia perbankan berikut asset masyarakat. Oleh karenanya menjadi patut dan wajar apabila terdapat klausul penjaminan kewajiban debitur / Terlawan / konsumen yang terlebih lebih debitur / Terlawan / konsumen itu sendiri telah dijelaskan dan selanjutnya dengan sadar menandatanganinya pada awal perjanjian kredit (sebelum pencairan kredit); Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 8 dari 48 Halaman.
11. Bahwa pertimbangan majelis arbritase BPSK Kabupaten Batu Bara terhadap penyamaan kedudukan ketentuan eksekusi hak tanggungan sesuai Undang Undang Nomor : 4 tahun 1996 dengan parate eksekusi Pasal 224 HIR/258 Rbg adalah keliru sama sekali. Majelis Arbitrase BPSK Pemerintah kab. Batu Bara dalam perkara a quo telah menafsirkan lain dari
TA RA
maksud/hakekat ketentuan yang diatur Undang-Undang Hak Tanggungan dengan seolah olah wajib mensyaratkan adanya fiat eksekusi terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri. Pelaksanaan lelang eksekusi obyek Hak Tanggungan oleh Pelawan melalui KPKNL adalah sudah sesuai ketentuan
IS UM AT ER AU
Pasal 6 Jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Nomor : 4 tahun 1996;
Konstruksi Pasal 20 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 6 UU Nomor : 4 tahun 1996 tidaklah
berbeda
dengan
prosedur
pelaksanaan
eksekusi
menurut
ketentuan Pasal il78 ayat (2) KUH Perdata, yang pada intinya mengatur ianii untuk menjual benda jaminan atas kekuasaan (beding van eigen machtiqe verkpop) dan janji penjualan lelang harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211 KUH Perdata, sehingga ketentuan Pasal 6 UU Nomor : 4 tahun 1996 menegaskan pelaksanaan eksekusi melalui pelelangan umum. Sedangkan eksekusi eks pasal 224 HIR merupakan eksekusi sebagaimana dimaksud didasarkan pada istilah parate eksekusi sehingga membawa konsekwensi hukum yang berbeda;
GG
12. Bahwa di dalam ketentuan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Jo Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) telah jelas adanya
TIN
kesepakatan bersama bahwa Kreditur/bank/Pelawan sebagai pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan jika Terlawan (debitur) ingkar janji / wanprestasi (vide :
N
Pasal 11 ayat 2 UU Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan).
ILA
Terlebih lebih sertifikat hak tanggungan memiliki irah irah ; "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang hal tersebut memiliki
AD
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
NG
Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996 berbunyi: "e. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk
PE
menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji”; Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, dalam hal Terlawan/Konsumen selaku debitur telah ingkar janji/wanprestasi, maka Pelawan/pelaku usaha selaku Kreditur selaku pemegang hak tanggungan Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 9 dari 48 Halaman.
berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenang yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan), termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pelelangan dimuka umum terhadap barang-barang jaminan yang merupakan obyek Hak Tanggungan {vide: Pasal 6 UU Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996
TA RA
Tentang Hak Tanggungan); Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996, berbunyi: "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan
IS UM AT ER AU
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"; Bahwa
dengan
demikian
langkah
hukum
kreditur/Pelawan
yang
mengajukan lelang atas barang jaminan Debitur/Terlawan atas nama Turut Terlawan II (Sajali) yang sudah diikat dengan Hak Tanggungan merupakan perbuatan yang berlandaskan hukum yang diperbolehkan sesuai perjanjian kredit beserta perubahannya dan telah diatur dalam syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pembebanan Hak Tanggungan dan Sertipikat Hak Tanggungan
sehingga
perbuatan
Kreditur/Bank/Pelawan
bukanlah
merupakan perbuatan yang melawan hukum;
GG
13. Bahwa Terlawan atas persetujuan Turut Terlawan I telah membuat dan menandatangani perjanjian kredit, dana kredit telah diterima dan dinikmati
TIN
oleh Terlawan, terhadap barang Jaminan atas nama Turut Terlawan II dengan persetujuan Turut Terlawan III telah ditandatangani surat kuasa membebankan hak tanggungan dan akta pemberian hak tanggungan yang berdasarkan
N
kesemuanya
akta
akta
notarial/PPAT,
dimana
ILA
Perjanjian/kesepakatan yang sudah ada telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian (1332 KUH Perdata) dibuat dan dihadapan Notaris sebagai akta
AD
notariil yang memiliki kekuatan hukum sempurna ditunduki dan mengikat para pihak berlaku sebagai undang undang (Pasal 1338 KUH Perdata).
NG
Kesepakatan berupa perjanjian kredit antara Pelawan dengan Terlawan tidak hanya bersifat konsensuil akan tetapi telah bersifat riil, dana kredit (uang) sudah diterima dan dinikmati oleh Terlawan. Terlebih lebih denaan
PE
adanya pula pembebanan hak tanggungan atas obyek jaminan yang memiliki kekuatan eksekutorial. Oleh karenanya hutang yang sudah terjadi berikut jaminan hak tanggungan melekat dan berlaku mengikat untuk dilaksanakan dan begitu pula dengan jaminan adalah mengikuti benda (droit de suite) sehingga berdasarkan perjanjian kredit beserta perubahan dan Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 10 dari 48 Halaman.
syarat ketentuan umum jika debitur tidak membayar hutang, maka hutang jatuh tempo dan dapat ditagih; 14. Bahwa nyata nyata justeru Terlawan selaku debitur telah wanprestasi/tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan, dan atas dasar adanya perjanjian kredit, Pelawan berhak untuk dengan seketika menjalankan hak
TA RA
hak dan wewenang yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan) termasuk namun tidak terbatas juga melakukan pelelangan di muka umum terhadap barang barang jaminan yang merupakan obyek hak tanggungan (vide; Pasal 6 UU Nomor : 4 Tahun
IS UM AT ER AU
1996 Tentang Hak Tanggungan);
Bahwa dengan demikian perbuatan kreditur/Pelawan yang mengajukan lelang atas barang jaminan Debitur/Terlawan atas nama Turut Terlawan II (Sajali) yang sudah diikat dengan Hak Tanggungan merupakan perbuatan yang berlandaskan hukum yang diperbolehkan sesuai perjanjian kredit beserta perubahannya dan telah diatur dalam syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit, sehingga perbuatan Kreditur/Bank/Pelawan merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan oleh hukum; Majelis Arbitrase BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Keperdataan Mengenai Ingkar Janji Dalam
GG
Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perkara A Quo. 15. Bahwa justeru Majelis Arbitrase BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara d quo telah mengakui dan mengkualifisir adanya perjanjian
TIN
kredit dengan jaminan yang diikat Hak Tanggungan, Terlawan selaku debitur juga telah mengakui adanya perjanjian kredit dan Terlawan tidak
N
bisa melanjutkan pembayaran kewajiban angsuran kreditnya ke BTPN
ILA
(kreditur/Pelawan), maka atas dasar fakta dan bukti bukti tersebut, materi yang disengketakan antara Pelawan dengan Terlawan adalah benar benar didasarkan pada adanva hubungan hukum keoerdataan biasa yaitu adanya
AD
peristiwa ingkar janji (wanprestasi) pembayaran pinjaman fasilitas kredit oleh Terlawan (dahulu konsumen);
NG
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 42 K/Pdt.Sus/2013; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 94 K/Pdt.Sus/2012; dan Putusan Mahkamah
PE
Agung Nomor : 208 K/Pdt.Sus/2012 mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "Bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa Perdata tentang Wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa Perdata yang berkaitan dengan wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 11 dari 48 Halaman.
dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 UU Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor350/MPP/Kep/12/2001”; Dan oleh karena sengketa antara Pelawan dengan Terlawan didasarkan
TA RA
pada adanya Peristiwa Ingkar Janji (Wanprestasi), dan sesuai ketentuan hukum serta Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, maka Majelis Arbitrase BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang memiliki
IS UM AT ER AU
hubungan perbuatan hukum dan hubungan hukum adanyan perjanjian kredit yang telah wanprestasi dan patut serta berdasar apabila putusan arbitrase
BPSK
Pemerintah
Kabupaten
15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016
Tanggal
Batu
10
Bara
Maret
Nomor
2016
:
harus
dikesampingkan dan dibatalkan;
Perbuatan, Hubungan Dan Peristiwa Hukum Yang Sebenarnya Melingkupi Perkara A Quo Adalah Aadanya Perjanjian Kredit Yang Telah Wanprestasi Dan Pelawan Bertindak Telah Berdasarkan Hukum.
16. Bahwa sepanjang mengenai rangkaian / runtutan peristiwa maupun perbuatan hukum Pelawan telah menunduki secara hukum, sesuai dan berdasar hukum sebagaimana keabsahan dari adanya dokumen dokumen
GG
bukti yang ada maupun pendukung serta khususnya Perjanjian Kredit beserta seluruh ketentuan umum kredit perbankan, perubahan, addendum
TIN
dan dokumen pengikatan jaminan/hak tanggungan yang sah secara hukum. Kesemuanya merupakan akta akta yang sah dan mengikat secara hukum, dapat dipertanggungjawabkan serta tidak pernah ada pembatalan maupun
N
syarat kebatalan suatu perbuatan hukum pembuatan dan isi akta tersebut;
ILA
17. Bahwa Terlawan maupun Para Turut Terlawan telah mengakui tegas tegas dan membenarkan adanya perjanjian kredit beserta seluruh ketentuan perubahan
AD
umum,
restrukturisasi
dan
maupun telah
addendumnya
ada
pengikatan
termasuk jaminan
telah
adanya
dengan
adanya
NG
pembebanan Hak Tanggungan atas obyek jaminan yang memiliki irah irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang dapat dieksekusi lelang apabila debitur telah wanprestasi. Oleh karenanya
PE
pengakuan Terlawan dan Para Turut Terlawan tegas tegas dalam persidangan adalah bukti yang sempurna dan menentukan (volendig bidende beslisande bewisjkracht). Dengan demikian Terlawan dan Para Turut Terlawan telah mengetahui dan sadar atas hubungan hukum perjanjian kredit dengan jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan, Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 12 dari 48 Halaman.
yang apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya menyelesaikan kreditnya yang telah jatuh tempo tagihan sebagaimana yang telah diperjanjian memiliki akibat hukum obyek jaminan berhak dan berdasar hukum untuk dilakukan eksekusi pelelangan; 18. Bahwa telah ternyata Terlawan telah mengakui, mengerti dan memahami
TA RA
keberadaan kewajiban hutang kreditnya dan sebagaimana pula telah disepakati bersama tertuang di dalam Perjanjian Kredit Nomor : 0001970SPK-7259-0613 tertanggal 27 Juni 2013, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 7002326-ADDPK-7259-0614 tertanggal 6 Juni
IS UM AT ER AU
2014, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) Nomor : 5002899- ADDPK-7259-1215 tertanggal 23 Desember 2015, kesemuanya antara Terlawan (Rini Lelasari) yang mendapat persetujuan dan diketahui Turut Terlawan I selaku suaminya (Devid Hartono) dengan Pelawan (PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk). Dan Terlawan dalam hal ini telah menerima dan menikmati jumlah / dana fasilitas kredit. Oleh karena Tergugat telah menerima pemberian fasilitas kredit, telah setuju dan mengerti tentang keberadaan runtutan perjanjian kredit beserta seluruh syarat dan ketentuan umum, serta perubahan, maka perjanjian kredit antara Terlawan dengan Pelawan sudah merupakan perianiian riil. Hutang sudah terjadi,
sehingga
Terlawan
selaku
debitur
berkewajiban
untuk
GG
mengembalikan pinjaman kredit sesuai syarat syarat perjanjian (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit") kepada Pelawan selaku Kreditur; Terlawan
telah Wanprestasi
tidak
melaksanakan
kewajiban
TIN
19. Bahwa
angsuran kreditnya, sehingga Pelawan memberikan Surat Peringatan I Nomor : 066/SP 1/7259/0216 Tanggal 15 Februari 2016, Surat Peringatan II
N
Nomor : 75/SP 11/7259/0316 Tanggal 07 Maret 2016 , Surat Peringatan III
ILA
Nomor : 092/SP III/7259/0316 Tanggal 18 Maret 2016. Dan perincian jumlah kewajiban kredit Terlawan kepada Pelawan yakni Outstanding sebesar
AD
Rp145.791.575,00 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), Tunggakan pokok sebesar
NG
Rp2.215.333,00 (dua juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Tunggakan bunga Rp5.451.810,00 (lima juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah), denda sebesar Rp296.190,00 (dua
PE
ratus Sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah), sehingga jumlah total seluruh kewajiban (hutang) yang harus dibayar Terlawan kepada Pelawan adalah sebesar Rp150.539.575,00 (seratus lima puluh juta rupiah lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 13 dari 48 Halaman.
Untuk selanjutnya mohon disebut ("Jumlah seluruh kewajiban / Hutang Terlawan"); 20. Bahwa atas perjanjian kredit tersebut, maka untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran kreditnya selanjutnya Terlawan telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 149 M2 yang letak dan
TA RA
batas batasnya sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 259/Lima Puluh Kota, Surat Ukur Nomor : 2914/1998 tanggal 5 Agustus 1998 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kabupaten Asahan atas nama milik Turut Terlawan II (Sajali) dalam hal ini selaku penjamin yang telah mendapatkan
IS UM AT ER AU
persetujuan isterinya Sutarti (Turut Terlawan III). Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai "Obyek Jaminan";
21. Bahwa perjanjian kredit tersebut di atas merupakan kesepakatan antara Terlawan selaku Debitur dan Pelawan selaku Kreditur dan berlaku sebagai undang undang bagi para pihak yakni Pelawan dengan Terlawan, dan atas obyek jaminan telah diikat dan telah dibebani dengan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 447/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Tata Ulina Sinaga, SH., PPAT di Kabupaten Batubara, Turut Terlawan II atas persetujuan Turut Terlawan III sebagai pemilik atas nama obyek jaminan telah
memberikan Akta kuasa
membebankan Hak Tanggungan Nomor : 390 tanggal 27 Juni 2013 yang
GG
telah dibuat dan di hadapan Tata Ulina Sinaga, SH., PPAT di Kabupaten Batubara, telah diterbitkan sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1888/2013
TIN
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 29 Juli 2013 dengan catatan Bank BTPN (Pelawan) sebagai pemegang hak tanggungan peringkat I (Pertama), kesemuanya telah dibuat dengan sadar dan sah
N
sebagai akta akta Notariil/PPAT yang sah yang memiliki kekuatan bukti
ILA
sempurna dan mengikat (selanjutnya disebut "pengikatan hak tanggungan"); 22. Bahwa sesuai perjanjian kredit beserta svarat syarat dan ketentuan umum
AD
pemberian fasilitas kredit Pasal 8 mengenai peristiwa kelalaian telah diatur tentang Bank/Pelawan berhak seketika mengakhir perjanjian kredit dan pembayaran
dengan
seketika
dan
sekaligus
bilamana
NG
menuntut
debitur/Terlawan tidak memenuhi kewajibannya/lalai membayar sesuai dan berdasarkan perjanjian kredit;
PE
Pasal 8 diatur dan ditegaskan sebaaai berikut: "Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran denaan seketika dan sekaligus lunas dari jumlahjumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 14 dari 48 Halaman.
dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan hukum serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana Debitur dan/atau Penjamin: i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit; ii) meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (surseance van betaling); iii) meninggal dunia; iv) tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak
TA RA
memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau Perjanjian iainnya denaan Bank; v) dinyatakan lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan";
IS UM AT ER AU
Bahwa karena Terlawan tidak dapat melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Pelawan, maka telah membuktikan Terlawan
telah
Yurisprudensi
melakukan Mahkamah
Perbuatan
Agung
Ingkar
Republik
Janji
(Wanprestasi).
Indonesia
Nomor
:
2I.23K/Pdt/1996, memberikan kaidah hukum yang berbunyi sebagai berikut: "Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian".
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata mengatur sebagai berikut:
"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis
GG
itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang
TIN
ditentukan."
Bahwa menurut pendapat dari Prof. R. Subekti, SH, dalam bukunya " Hukum Perjanjian", PT Intermasa, Jakarta, 2008, cetakan ke 22, halaman
N
45, disebutkan bahwa yang dimaksud yvanprestasi adalah:
ILA
"Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, yang dapat berupa empat
AD
macam:
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
NG
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tertambat;
PE
d. Melakukan sesuai yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya; Bahwa
pendapat
dari
Prof.
R.
Subekti
tersebut
sesuai
dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 494 K / Pdt / 1995, yang dengan tegas menyatakan dengan tidak dilunasinya sisa hutang oleh debitur, maka debitur telah wanprestasi ; Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 15 dari 48 Halaman.
23. Bahwa ternyata Terlawan tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar hutang kreditnya, dan telah dengan itikad baik diberikan kesempatan untuk menyelesaikannya, hal mana dibuktikan dengan sejak dikirimkannya Surat Peringatan I Nomor: 066/SP 1/7259/0216 Tanggal 15 Februari 2016, Surat Peringatan II Nomor : 75/SP 11/7259/0316 Tanggal 07
TA RA
Maret 2016, Surat Peringatan III Nomor : 092/SP III/7259/0316 Tanggal 18 Maret 2016, Terlawan (debitur) sudah tidak memenuhi menyelesaiakan kewajiban hukumnya, dan di dalam ketentuan Akta Pemeberian Hak Tanggungan (APHT) telah jelas adanya kesepakatan bersama bahwa
IS UM AT ER AU
Pelawan sebagai pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan Terlawan (debitur) ingkar janji/wanprestasi (vide Pasal 11 ayat 2 UU Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan). Terlebih lebih sertifikat hak tanggungan memiliki irah irah; "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang hal tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
Bahwa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan telah disepakati janji-janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996, termasuk tetapi tidak terbatas pada janji bahwa Pelawan sebagai Pemegang Hak Tanggungan peringkat I
GG
(Pertama) mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan jika Terlawan ingkar janji/wanprestasi;
berbunyi:
TIN
Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996
"e. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak
N
untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila
ILA
debitor cidera janji”;
Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, dalam hal Terlawan
AD
selaku Debitur ingkar janji/ wanprestasi, maka Pelawan berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenang yang timbul dari atau
NG
berdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan), Termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pelelangan dimuka umum terhadap barang-barang jaminan yang merupakan obyek Hak Tanggungan
PE
(vide : Pasal 6 UU Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996); Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996, berbunyi: "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 16 dari 48 Halaman.
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"; 24. Bahwa nyata nyata justeru Terlawan selaku debitur telah wanprestasi/tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan, dan atas dasar adanya perjanjian kredit dengan jaminan yang diikat hak tanggungan, Pelawan
TA RA
berhak untuk dengan seketika menjalankan hak hak dan wewenang yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan) termasuk namun tidak terbatas juga melakukan pelelangan di muka umum terhadap barang barang jaminan yang merupakan obyek hak
IS UM AT ER AU
tanggungan (Vide Pasal 6 UU Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan);
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kisaran agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; Dalam Provisi:
1. Menyatakan secara hukum batal Penetapan Aanmaning
Nomor :
4/PEN.AAN/PDT/2016/PN. Kis atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;
2. Menyatakan secara hukum permohonan fiat eksekusi/aanmaning Terlawan
GG
atas Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara Nomor : 15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016
tanggal
10 Maret
2016 tidak dapat
TIN
dilaksanakan atau setidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara gugatan perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde); Dalam Konpensi Primair: dan
gugatan
perlawanan
Pelawan
untuk
ILA
seluruhnya;
mengabulkan
N
3. Menerima
4. Menyatakan secara hukum Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
AD
5. Menyatakan secara hukum Pelawan adalah kreditur yang beritikad baik; 6. Menyatakan secara hukum batal Penetapan Aanmaning
Nomor :
NG
4/PEN.AAN/PDT/2016/PN. Kis atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;
7. Menyatakan secara hukum permohonan fiat eksekusi/aanmaning atas
PE
putusan
majelis
arbitrase
15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016
BPSK
Kabupaten
tanggal
10 Maret
Batubara
Nomor
:
2016 tidak dapat
dilaksanakan atau setidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara gugatan perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde); Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 17 dari 48 Halaman.
8. Menyatakan secara hukum membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara Nomor : 15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum berlaku; 9. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit Nomor : 0001970-SPK7259-0613 tertanggal 27 Juni 2013, Perjanjian Perubahan Terhadap
TA RA
Perjanjian Kredit Nomor : 7002326- ADDPK-7259-0614 tertanggal 6 Juni 2014, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) Nomor : 5002899-ADDPK-7259-1215 tertanggal 23 Desember 2015, kesemuanya antara Terlawan (Rini Lelasari) yang mendapat persetujuan
Pelawan
(PT.
Bank
IS UM AT ER AU
dan diketahui Turut Terlawan I selaku suaminya (Devid Hartono) dengan Tabungan
Pensiunan
Nasional,
Tbk)
dan
perubahannya, addendum beserta syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas dengan segala turunannya;
10. Menyatakan sah secara hukum Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 390 tanggal 27 Juni 2013 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 447/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat dan di hadapan Tata Ulina Sinaga, SH., PPAT di Kabupaten Batubara, Akta Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 390 tanggal 27 Juni 2013 yang telah dibuat dan di hadapan Tata Ulina Sinaga, SH., Notaris di Kabupaten Batubara, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1888/2013 yang
GG
diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 29 Juli 2013 dengan catatan Bank BTPN (Pelawan) sebagai pemegang hak tanggungan
jaminan;
TIN
peringkat I (Pertama) beserta segala turunanya atas pengikatan obyek
11. Menyatakan sah secara hukum penghitungan jumlah seluruh kewajiban
N
hukum (hutang) Terlawan kepada Pelawan sebesar Rp150.539.575,00
ILA
(seratus lima puluh juta rupiah lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
AD
12. Menyatakan secara hukum Terlawan telah wanprestasi; 13. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh kewajiban hukum berupa
NG
hutang kredit kepada Pelawan sebesar Rp150.539.575,00 (seratus lima puluh juta rupiah lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang untuk melaksanakan kewajiban hukumnya membayar
PE
hutang kredit kepada Pelawan yang sudah jatuh tempo (wanprestasi) dapat dilakukan pelelangan secara umum bila perlu dengan bantuan Aparat Negara;
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 18 dari 48 Halaman.
14. Menyatakan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi dari Terlawan maupun Para Turut Terlawan (uitvoerbar bijsvooraad); 15. Menghukum Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
TA RA
16. Menetapkan biaya perkara yang ditimbulkan menurut hukum; Subsidair:
Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);
IS UM AT ER AU
Menimbang, bahwa Atas Perlawanan Kuasa Hukum Pelawan, Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut: I.
Tentang Eksepsi (Eksepsi Peremtoir).
- Tentang Perlawanan Kabur (Obscuur Lible) ;
- Tentang Perlawanan A Quo Telah Berkekuatan Hukum Tetap (in Kracht); 1. Bahwa, Para Terlawan menolak dengan tegas seluruhnya dalil-dalil perlawanan dari Pelawan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban eksepsi ini;
2. Bahwa, perlawanan yang diajukan dalam perkara a quo telah
GG
berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yaitu perkara Nomor: 15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 dan telah pula dilakukan tegoran (ann maning)
oleh
Pengadilan
Negeri
Kisaran
Nomor:
termasuk
TIN
4/PEN.AAN/PDT/2016/PN Kis, sehingga perkara a quo bukanlah kepada
perlawanan
(verzet)
yang
dapat
menunda
N
pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 206 ayat (6)
ILA
RBg. Yang menyatakan: ”Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain (pihak ketiga) yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya perkara yang
AD
diperintahkan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu”;
NG
3. Bahwa oleh karena perlawanan (verzet) dalam perkara a quo bukan dilakukan oleh pihak ketiga (denden verzet) akan tetapi dilakukan oleh
PE
pihak Pelaku Usaha/Tergugat (sekarang Pelawan), maka menurut Pasal 2016 ayat (6) RBg. tersebut di atas, maka perlawanan a quo bertentangan dengan Pasal 206 ayat (6) RBg., sehingga eksekusi/aan maning tetap harus dilaksanakan;
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 19 dari 48 Halaman.
4. Bahwa, hal ini pernah dinyatakan oleh Pelawan melalui kuasanya Pieter Siagian dalam perkara Nomor: 72/PDT.PLW/2014/PN Sim di Pengadilan Negeri Simalungun yang menyatakan: Mengenai Eksepsi Obscuri Libelli Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan mengenai pembatalan lelang
TA RA
eksekusi, adapun upaya perlawanan dalam praktek hukum acara adalah dalam lingkup perlawanan dari pihak ketiga untuk upaya pengangkatan eksekutorial beslag, conservatoir beslag dan revindicatoir beslag yang dapat diajukan oleh tersita. Sedangkan Pelawan sendiri bukanlah pihak
IS UM AT ER AU
dalam kapasitasnya sebagai pihak tersita atau pihak ketiga lainnya. Karenanya perlawanan Pelawan tidak tepat dalam hal menuntut pembatalan lelang eksekusi yang sudah dilaksanakan;
Sehingga Pelawan mengakui bahwa perlawanan hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga, sedangkan dalam perkara a quo Pelawan bukan pihak ketiga tetapi para pihak yang berperkara (akan Terlawan buktikan sebagai alat bukti surat pada persidangan yang akan datang); 5. Bahwa, menurut Surat Edaran Mahmakah Agung R.I. Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Perberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar mahkamah Agung R.I. tahun 2013 sebagai Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan (Khusus Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata) pada butir 7 (tujuh)
GG
menyatakan:
Hasil
:
Kamar
TIN
Nomor Upaya Hukum Lelang
7.
Dalam
hal
pemilik Dalam
barang
yang
Rumusan
hal
dilelang pengosongan
Hukum
proses belum
Pleno
eksekusi selesai,
N
tidak mau menyerahkan upaya hukum yang diajukan oleh
ILA
barangnya secara suka pihak
terlelang
adalah
PE
NG
AD
rela kepada pemenang perlawanan. Sedangkan dalam hal lelang
dan
lelang permohonan kepada
pemenang proses
eksekusi
pengosongan
mengajukan sudah selesai upaya hukumnya eksekusi adalah mengajukan gugatan. ketua
pengadilan.
Sedangkan, perkara a quo belum sampai tahap lelang terhadap Pelawan (PT. BTPN) dan masih dalam tahap aan maning, sehingga perlawan a quo adalah terlalu dini diajukan oleh Pelawan dan
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 20 dari 48 Halaman.
melanggar Surat Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas dan oleh karenanya perlawanan a quo adalah kabur (obscuur lible); II. Tentang Pokok Perkara. 1. Bahwa, Para Terlawan menolak dengan tegas gugatan/perlawanan ini kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
TA RA
2. Bahwa, segala sesuatu yang telah disebutkan dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis telah termasuk dalam jawaban pokok perkara ini untuk tidak diulang lagi; 3. Bahwa, menurut:
Perlindungan
IS UM AT ER AU
(1) Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1999 tentang Konsumen
menyatakan:
“Para
pihak
dapat
mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lama 14 (empat
belas)
hari
kerja
setelah
menerima
pemberitahuan
keputusan BPSK tersebut”;
(2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 01 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan: “Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut”;
GG
Sedangkan, Pelawan (dahulu pelaku Usaha) tidak ada mengajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga
TIN
perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde); 4. Bahwa, semua dalil-dalil yang diajukan Pelawan dalam perkara a quo adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.
N
tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK yang
ILA
menyebutkan pada Pasal 1 ayat (2) “Pengadilan negeri adalah pengadilan yang memeriksa perkara keberatan” sedangkan perkara a ternyata
Pelawan
mengajukan
perlawanan
(verzet)
bukan
AD
quo
mengajukan keberatan;
NG
5. Bahwa, semua dalil-dalil yang diajukan Pelawan dalam perkara a quo mulai
dari
halaman
2
s/d
halaman
12
telah
diperiksa
dan
dipertimbangkan oleh Hakim/Majelis BPSK dalam perkara Nomor:
PE
15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016, sehingga hanya merupakan pengulangan saja. Apalagi keputusan/pertimbangan hukum Majelis BPSK tersebut tidak dibantah dan tidak diajukan keberatan oleh Pelawan, sehingga menurut hukum acara yang berlaku karena tidak Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 21 dari 48 Halaman.
dibantah/tidak diajukan keberatan, maka dianggap mengakui/menerima apa yang didalilkan tersebut ;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon agar Majelis Hakim dalam perkara a quo memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai
I.
Dalam Eksepsi: 1. Menerima Eksepsi Para Terlawan;
TA RA
berikut:
2. Menguatkan keputusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor:
IS UM AT ER AU
15/PTS.ARB-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016; II. Dalam Pokok Perkara:
1. Menolak perlawanan dari Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pe;awan yang tidak baik (Bad Opposant);
3. Menguatkan keputusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 15/PTS.ARB-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara ini;
Mengutip serta memperhatikan uraian–uraian yang tercantum dalam
tanggal 25 Oktober 2016
GG
turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Kis
1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
TIN
2. Menolak perlawanan Pelawan;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini
ILA
ratus rupiah);
N
ditetapkan sejumlah Rp1.411.500,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu lima
Membaca relaas pemberitahuan amar putusan kepada Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, dan Turut Terlawan III / Terbanding, Turut
AD
Terbanding I, Turut Terbanding II, dan Turut Terbanding III maupun Kuasa Hukum tanggal 7 November 2016 yang menerangkan bahwa kepada Terlawam
NG
maupun Kuasanya telah diberitahukan tentang isi Putusan Pengadilan Negeri
PE
Kisaran Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 25 Oktober 2016 tersebut ; Membaca Akte Banding Nomor : 16/Akta Pid/2016/PN.KIS tanggal 2
November 2016 dari kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, Relas Pemberitahuan Pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terlawan, Turut Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 22 dari 48 Halaman.
Terlawan I, Turut Terlawan II, dan Turut Terlawan III / Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, dan Turut Terbanding III pada tanggal 7 November 2016 ; Sehubungan dengan permohonan Banding tersebut, kuasa Hukum Pelawan / Pembanding telah mengajukan Surat Memori Banding yang telah
November
TA RA
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 13 2016 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terlawan,
Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, dan Turut Terlawan III / Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, dan Turut Terbanding III pada tanggal 23
IS UM AT ER AU
November 2016 yang isinya sebagai berikut ;
I. DASAR ADANYA PENETAPAN AANMANING / EKSEKUSI ADALAH FIAT
EKSEKUSI
YAITU
PUTUSAN
BADAN
PENYELESAIAN
SENGKETA
KONSUMEN KABUPATEN BATU BARA Nomor : 15/PTS.ARB/BPSKBB/III/2016 TANGGAL 10 MARET 2016 YANG TIDAK PERNAH DITERIMA / TIDAK DIKETAHUI PEMBERITAHUAN PUTUSANNYA
1. Bahwa dasar adanya penetapan aanmaning eksekusi Pengadilan Negeri
Kisaran Nomor : 4/PEN.AAN/PDT/2016/PN Kis, Tanggal 20 April 2016 adalah didasarkan pada adanya permohonan fiat eksekusi Terlawan /
GG
Terbanding / konsumen atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor :15/PTS.ARB/BPSK-
TIN
BB/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016. Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut tidak pernah diterima oleh Pembanding / Pelawan / Pelaku Usaha, tidak ada pemberitahuan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara
N
Nomor : 15/PTS.ARB/ BPSK-BB/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016 yang
ILA
diterima oleh Pelawan / Pembanding / Pelaku usaha secara resmi. Pembanding / Pelawan / Pelaku usaha baru mengetahui ada putusan
AD
BPSK tersebut setelah mendapatkan aanmaning dari Pengadilan Negeri Kisaran, yang dinyatakan seolah olah sudah berkekuatan hukum tetap
NG
sehingga dimintakan fiat eksekusi oleh Terlawan / Terbanding / Konsumen. Terlebih lebih pada saat ada pemeriksaan oleh BPSK Kabupaten Batu Bara atas aduan konsumen / Terbanding / Terlawan,
PE
Pembanding / Pelawan / Pelaku usaha menolak dan tidak pernah menyetujui untuk menandatangani pemeriksaan dengan acara arbitrase sebagaimana dilakukan oleh BPSK Kab. Batu Bara sehingga menjatuhkan putusannya tersebut ; Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 23 dari 48 Halaman.
2. Bahwa nyata nyata dan ternyata Pembanding / Pelawan / pelaku usaha
tidak pernah diberitahu adanya putusan verstek oleh BPSK Nomor : 15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016
Tanggal
10
Maret
2016,
sehingga
Pembanding / Pelawan / Pelaku usaha tidak pernah tahu adanya putusan BPSK tersebut. Sehingga tidak ada kesempatan bagi Pembanding /
TA RA
Pelawan / Pelaku Uasaha untuk mengajukan Keberatan atas putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut. Karenanya putusan dengan verstek BPSK Kabupaten Batu Bara yang tidak diberitahukan kepada Pembanding / Pelawan adalah putusan yang cacat hukum yang bertentangan dengan
IS UM AT ER AU
keadilan dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang undangan yang mengaturnya. Dan karenanya pula tidak semestinta dan tidak sepatutnya Pengadilan Negeri Kisaran mengabulkan permohonan fiat eksekusi atas putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dengan menetapkan aanmaning. Dengan demikian sangat substansial dan eksepsional dasar alasan
perlawanan
Pelawan
/
Pembanding
terhadap
penetapan
aanmaning Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara a quo, yang sepatutnya dan berdasar untuk diterima dan dikabulkan ;
II. BAHWA PENETAPAN AANMANING EKSEKUSI PENGADILAN NEGERI
KISARAN NOMOR : 4/PEN.AAN/PDT/2016/PN.Kis. TANGGAL 20 APRIL TIDAK
ADA
BUKTI
TERTULIS
ADANYA
KESEPAKATAN
/
GG
2016
PERSETUJUAN PARA PIHAK UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI ARBITRASE DI BPSK BATU BARA SEHINGGA
TIN
PENETAPAN AANMANING EKSEKUSI PENGADILAN NEGERI KISARAN NOMOR : 4/PEN.AAN/PDT/2016/PN.Kis. TANGGAL 20 APRIL 2016
N
BERTENTANGAN DENGAN HUKUM YANG ADA KHUSUSNYA TENTANG
ILA
HUKUM ARBITRASE MAKA SEPATUTNYA DEMI HUKUM UNTUK DIBATALKAN.
AD
1. Bahwa pengertian arbitrase menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang
Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian ,
NG
menyatakan : “Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang
PE
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”
2. Bahwa
dengan
demikian
pemilihan
proses
arbitrase
harus
disetujui/disepakati oleh PARA PIHAK yang bersengketa sebagaimana Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 24 dari 48 Halaman.
juga diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri
Perindustrian
dan
Perdagangan
RI
Nomor
:
350/MPP/KEP/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Badan
Penyelesaian
Sengketa
Konsumen
,
yang
TA RA
menyatakan : Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :
IS UM AT ER AU
“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”
Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/KEP/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen : “Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.”
GG
3. Bahwa dengan demikian dalam penyelesaian arbitrase harus ada bukti
tertulis adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk memberikan wewenang
TIN
kepada arbiter BPSK Batu Bara. 4. Bahwa selanjutnya secara dan menurut hukum sebagaimana diuraikan
diatas pada angka 1 sampai dengan angka 3 maka dalam penetapan eksekusi
Pengadilan
Negeri
Kisaran
Nomor
:
:
N
aanmaning
ILA
4/PEN.AAN/PDT/2016/PN.Kis. tanggal 20 April 2016 harus ada bukti tertulis
adanya
kesepakatan/persetujuan
PARA
PIHAK
untuk
AD
menyerahkan penyelesaian sengketanya melalui cara arbitrase kepada BPSK Batu Bara, bilamana tidak ada maka Penetapan aanmaning Pengadilan
Negeri
Kisaran
Nomor
:
NG
eksekusi
4/PEN.AAN/PDT/2016/PN.Kis. tanggal 20 April 2016 bertentangan
PE
dengan hukum yang ada khususnya yang mengatur arbitrase.
5. Bahwa hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) jo Pasal 4
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian, menyatakan sebagai berikut : Pasal 62 ayat (2) : Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 25 dari 48 Halaman.
“Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.”
TA RA
Pasal 4 : 1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam
IS UM AT ER AU
putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.” 2) Persetujuan
untuk
menyelesaikan
sengketa
melalui
arbitrase
sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
3) Bahwa dengan demikian pelanggaran atas ketentuan tersebut diatas atas pelaksanaan penetapan aanmaning eksekusi Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 4/PEN.AAN/PDT/2016/PN.Kis. tanggal 20 April 2016, yaitu tidak adanya bukti tertulis atas pelaksanaan arbitrase adalah pelanggaran atas norma dari Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999
GG
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. fakta yang nyata PARA PIHAK tidak pernah membuat
TIN
6. Bahwa
kesepakatan/persetujuan untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase melalui lembaga BPSK Batu Bara, maka sepatutnya Penetapan eksekusi
N
aanmaning
Pengadilan
Negeri
Kisaran
Nomor
:
ILA
4/PEN.AAN/PDT/ 2016/PN.Kis. tanggal 20 April 2016 bertentangan dengan hukum yang ada khususnya mengenai arbitrase sehingga
AD
sepatutnya demi hukum untuk dibatalkan.
NG
III. PUTUSAN
PENGADILAN
NEGERI
KISARAN
DALAM
PERKARA
PERLAWANAN A QUO TIDAK MEMERIKSA KONSTATASI GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN. PADAHAL PERLAWANAN PELAWAN DALAM
PE
PERKARA
A
PENETAPAN
QUO
ADALAH
AANMANING
/
GUGATAN EKSEKUSI
PERLAWANAN ATAS
ATAS
PERMOHONAN
EKSEKUSI PEMOHON EKSEKUSI/TERLAWAN DIDASARKAN PADA PUTUSAN
BADAN
PENYELESAIAN
SENGKETA
KONSUMEN
KABUPATEN BATU BARA YANG BUKAN LEMBAGA PERADILAN Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 26 dari 48 Halaman.
NAMUN MEMUTUS PERKARA DI LUAR KEWENANGAN / MELAMPAUI BATAS WEWENANG ; 1.
Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara perlawanan a quo, dalam pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan keadilan, karena azas audi et alteram partem tidak diterapkan di dalam menggali
TA RA
dan menemukan peristiwa serta perbuatan hukumnya dalam perkara a quo. Hal ini terbukti dengan pertimbangan majelis Hakim dalam putusannya a quo menganggap keseluruhan bukti bukti Pelawan dianggap tidak memiliki kaitan substansi dengan perkara perlawanan a
IS UM AT ER AU
quo. Padahal Pelawan hendak membuktikan bahwa melalui bukti bukti yang diajukan tersebut, nyata nyata peristiwa dan perbuatan hukum yang terjadi dan yang menjadi causa prima (sebab dari segala akibat) adanya putusan BPSK Kab. Batu Bara Nomor : 15/PTS.ARB/BPSKBB/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016 adalah peristiwa dan perbuatan hukum keperdataan murni, yaitu adanya hubungan hukum perjanjian kredit antara Pelawan dengan Terlawan dengan jaminan yang sudah diikat / dibebani Hak Tanggungan, di mana Terlawan justeru telah memenuhi kualifikasi wanprestasi / melalaikan kewajiban hukumnya tidak membayar angsuran hutang kreditnya kepada Pelawan walaupun
GG
sudah diberikan surat pemberitahuan / teguran beberapa kali. Namun ironisnya Terlawan justeru mengajukan permohonan / aduan ke BPSK Kab. Batu Bara, dan semakin menyimpang dan ”sesat hukum”
TIN
manakala BPSK Kab. Batu Bara justeru memberikan amar putusan yang di luar wewenangnya / melampaui kewenangannya, diantaranya :
N
a. Membatalkan perjanjian kredit,
ILA
b. Menghapuskan bunga, denda kredit ; c. Membatalkan penyerahan jaminan kredit yang sudah diikat hak
tanggungan, menafikan keberadaan adanya Akta Pemberian Hak
AD
Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) ;
d. Menyatakan pelelangan hak tanggungan atas SHT dan APHT yang
NG
memiliki ”kekuatan eksekutorial” menjadi batal tidak sah;
PE
e. Menyatakan Terlawan / Debitur tidak membayar angsuran selama
2 (dua) tahun dan sebagainya ;
Yang padahal kesemua perbuatan hukum / produk hukum yang dibatalkan BPSK Kab. Batu Bara itu nyata nyata dan ternyata merupakan akta akta autentik / akta Notariil / PPAT, kesemuanya dibuat dalam lingkup perbuatan hukum keperdataan murni dan menjadi Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 27 dari 48 Halaman.
kewenangan Pengadilan Negeri bukan BPSK. Namun BPSK Kab. Batu Bara secara membabi buta membuat pertimbangan dan menjatuhkan putusan
yang
bukan
menjadi
kewenangannya
/
melampaui
kewenangannya ; 2.
Bahwa BPSK Kab Batu Bara adalah lembaga yang dibentuk oleh
TA RA
pemerintah sebagai bagian eksekutif (pemerintahan) bukan bersifat judikatif, bukan sebagai lembaga Peradilan yang independen. BPSK Kab Batu Bara juga hanya memiliki wewenang yang dibatasi oleh peraturan perundang undangan, yang hanya berwenang dalam arti sengketa
sengketa
konsumen
IS UM AT ER AU
menyelesaikan
menyangkut
perimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dengan pelaku usaha, menyatakan dan memperbaiki batasan klausula baku, yang tidak boleh menilai substansi hubungan / perbuatan hukum yang sudah disepakati para pihak, tidak boleh menilai hukumnya tentang perjanjian, tidak boleh menilai dan membatalkan produk hukum berupa akta akta autentik yang sudah dibuat oleh pejabat yang berwenang. Namun dalam
perkara
perlawanan
atas
aanmaning
eksekusi
adanya
permohonan fiat eksekusi Terlawan atas putusan BPSK Kab. Batu Bara a quo, ternyata dan nyata nyata putusan BPSK Kab. Batu Bara sudah
GG
melampaui batas dan kaidah kaidah hukum yang menjadi ranah wilayah hukum / wewenang peradilan. Karenanya putusan BPSK Kab. Batu Bara Nomor : 15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 Tanggal 10 Maret
TIN
2016 cacat hukum / tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang semestinya tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan
Bahwa ternyata dan nyata nyata perkara perlawanan Pelawan a quo
ILA
3.
N
aanmaning (tidak dapat dilaksanakan) ;
maupun perkara aduan Terlawan di BPSK Kab. Batu Bara merupakan
AD
kualifikasi hukum menyangkut hubungan hukum keperdataan biasa, yaitu sengketa tentang adanya wanprestasi dari adanya perjanjian
NG
kredit sehingga berakibat dapat dilaksanakan pelelangan atas barang jaminan yang telah diikat Hak Tanggungan, yang kesemuanya itu
PE
menjadi wewenang Peradilan Umum untuk mengadilinya bukan wewenang BPSK. Namun sangat ironis, BPSK Kab. Batu Bara membatalkan seluruh perjanjian kredit, APHT dan SHT yang produk akta akta tersebut bersifat autentik / Notariil / PPAT yang juga tidak pernah terlibat sebagai pihak dalam pemeriksaan di BPSK Kab. Batu Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 28 dari 48 Halaman.
Bara tersebut. Sehingga untuk membatalkan atau hendak menyatakan tidak berlaku mengikat atau tidak berkekuatan hukum mengikat dalam Penyelesaian sengketa konsumen dalam perkara a quo haruslah melalui gugatan perdata biasa ; Hal mana berdasarkan
Yurisprudensi Mahkamah Agung sesuai
TA RA
dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1. Nomor : 94K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 ;
2. Nomor : 42K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 ;
3. Nomor : 651K/Pdt.Sus.BPSK/2013 tanggal 5 Maret 2014 ;
IS UM AT ER AU
4. Nomor :572K/Pdt.Sus.BPSK/2014 tanggal 18November 2014 ; 5. Nomor : 472K/Pdt.Sus.BPSK/2014 tanggal 17 Februari 2015 ; 6. Nomor : 621K/Pdt.Sus.BPSK/2016 tanggal 18 Oktober 2016 ; 7. Nomor : 622K/Pdt.Sus.BPSK/2016 tanggal 5 Oktober 2016 ;
yang mengandung kaidah hukum :
” Bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa Perdata tentang Wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa Perdata yang berkaitan dengan Wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya” ;
perkara
GG
Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa perlawanan
a
quo
mempertimbangkan
hal
tersebut,
TIN
mengkonstitutir dan mengkualifisir atas pokok perkara perlawanan Pelawan yang menganggap putusan BPSK Kab. Batu Bara Nomor : 15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 cacat hukum,
N
ultra vires / melampaui kewenangannya, yang oleh Pelawan diminta
ILA
untuk dibatalkan atau setidaknya tidak berlaku mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai sandaran / dasar menetapkan aanmaning
AD
eksekusi atas putusan BPSK Kab. Batu Bara yang cacat hukum tersebut yang dimohonkan oleh Terlawan ;
NG
Karenanya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan
PE
Negeri Kisaran Nomor : 50/Pdt.G/2016/PN. Kis tanggal 25 Oktober 2016 tidak dapat dipertahankan dan patut untuk dibatalkan, karena tidak mempertimbangkan kaidah kaidah hukum dan substansi hukum perkara perlawanan Pelawan / pembanding, tidak mempertimbangkan bahwa tidak semestinta dan tidak sepatutnya Pengadilan Negeri Kisaran mengeluarkan penetapan aanmaning yang didasarkan pada Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 29 dari 48 Halaman.
putusan BPSK Kabupaten Batu Bara yang cacat hukum dan melebihi wewenangnya / melanggar hukum tersebut ; IV. PERLAWANAN
PELAWAN
ADALAH
PERLAWANAN
TERHADAP
PUTUSAN BPSK KABUPATEN BATU BARA YANG CACAT HUKUM / MELANGGAR HUKUM, KARENANYA WALAUPUN DIANGGAP SUDAH
TA RA
BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN DIMOHONKAN FIAT EKSEKUSI, MAKA PERLAWANAN PELAWAN PATUT DAN BERDASAR DAPAT DISAMAKAN SEBAGAI SUATU GUGATAN PERLAWANAN TERSENDIRI KARENA ALASAN ALASAN PERLAWANAN PELAWAN BERSIFAT
IS UM AT ER AU
SUBSTANSIAL DAN EKSEPSIONAL, SEHINGGA TIDAK PATUT DAN TIDAK BERDASAR APABILA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA PERLAWANAN A QUO MENYATAKAN TIDAK DAPAT MENGUJI / MEMERIKSA ULANG PERKARA YANG SUDAH TERLANJUR DIPUTUS OLEH BPSK KAB. BATU BARA 1.
Bahwa secara faktual dan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, rangkaian peristiwa hukumnya (recht feiten) dan hubungan hukum yang ada adalah berakar (causa prima) adanya pemberian kredit / perjanjian kredit antara Pelawan dengan Terlawan dengan jaminan atas nama Turut Terlawan II (SAJALI) yang sudah dibebani hak tangungan secara
GG
sempurna. Perbuatan hukum perjanjian kredit dengan jaminan yang diikat hak tanggungan adalah sah dan mengikat para pihak dan
TIN
memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata dan Undang Undang Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Bahwa perjanjian kredit antara Pembanding / Pelawan dengan
ILA
2.
N
Tanggungan ;
Terbanding / Terlawan dibuat dan dihadapan Notaris (akta Notariil),
AD
bersifat perjanjian riil dimana hutang sudah terjadi dan sudah dinikmati / dipergunakan oleh Terbanding / terlawan, oleh karenanya kesepakatan
NG
para pihak tersebut haruslah dilaksanakan sebagai itikad baik dan undang undang yang menikat, dan akta akta notariil yang sah harus
PE
tetap dianggap sah tidak boleh dibatalkan terkecuali terdapat alasan yang memenuhi syarat batal maupun kebatalan oleh Pengadilan bukan oleh lembaga BPSK ; Bahwa akta kesepakatan berupa perjanjian kredit beserta perubahan perubahan, addendum maupun turunannya tersebut secara hukum Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 30 dari 48 Halaman.
masih berlaku sah dan mengikat pihak baik Pembanding / Pelawan / pelaku usaha / kreditur (bank) dan Terbanding / Terlawan / konsumen / debitur. Oleh karenanya klausula klausula dalam isi perjanjian kredit beserta turunannya oleh pihak haruslah dianggap secara hukum sebagai akta yang benar dan mengikat karena tidak ada atau belum
TA RA
ada syarat pembatalan maupun kebatalan (presumptio Iustae Causa – Vermoeden van rechtmatigheid). Dan perjanjian kredit (akta akta autentik tersebut) telah ditandatangani secara sadar dan dibuat / dilakukan dihadapan pejabat / Notaris /yang berwenang sebagai
IS UM AT ER AU
kesepakatan kehendak para pihak yang membuat, maupun telah sesuai berdasar hukum sehingga sah seluruh akta akta autentik tersebut. (vide ; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973) ; 3.
Bahwa sesuai perjanjian kredit beserta seluruh perubahan, addendum syarat syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit dalam Pasal 8 mengenai peristiwa kelalaian telah diatur tentang Bank / Pelawan berhak seketika mengakhir perjanjian kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus bilamana debitur / Terlawan / Terbanding tidak memenuhi kewajibannya / lalai membayar
GG
sesuai dan berdasarkan perjanjian kredit ;
Pasal 8 diatur dan ditegaskan sebagai berikut : “ Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian
TIN
Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan
N
Perjanjian Kredit, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan
ILA
karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan hukum serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana DEBITUR dan / atau PENJAMIN: i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan ii)
AD
Pailit;
meminta
penundaan
pembayaran
hutang-hutangnya
(surseance van betaling); iii) meninggal dunia; iv) tidak membayar
NG
bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi
PE
kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau Perjanjian lainnya dengan BANK;
v)
dinyatakan
lalai/wanprestasi
atau
tidak
memenuhi
kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan.”
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 31 dari 48 Halaman.
4.
Bahwa sejak dikirimkannya surat peringatan I, II hingga surat peringatan III, Terlawan / Terbanding (debitur) sudah tidak memenuhi menyelesaikan
kewajibannya,
nyata
nyata
justeru
Terlawan
/
Terbanding selaku debitur telah wanprestasi / tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan,Yurisprudensi Mahkamah Agung
yang berbunyi sebagai berikut :
TA RA
Republik Indonesia Nomor :2123K/Pdt/1996¸memberikan kaidah hukum
“Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak
IS UM AT ER AU
melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian”. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 494 K / Pdt / 1995, yang dengan tegas menyatakan dengan tidak dilunasinya sisa hutang oleh debitur, maka debitur telah wanprestasi ; Pasal 1238 KUHPerdata :
”Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”
GG
5. Bahwa di dalam ketentuan Akta Pemeberian Hak Tanggungan (APHT)
telah jelas adanya kesepakatan bersama bahwa Kreditur / Bank /
TIN
Pembanding sebagai pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan jika Terbanding / Terlawan (debitur) ingkar janji / wanprestasi (vide : Pasal 11 ayat 2 UU
N
Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan). Terlebih lebih
ILA
sertifikat hak tanggungan memiliki irah irah ; “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang hal tersebut memiliki
AD
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
NG
Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996 berbunyi :
PE
“e. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji “; Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, dalam hal Terbanding / Terlawan ingkar janji / wanprestasi, maka Pembanding / Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 32 dari 48 Halaman.
Pelawan berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenang yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan), Termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pelelangan dimuka umum terhadap barang-barang jaminan yang merupakan obyek Hak Tanggungan (vide : Pasal 6 UU Hak
Pasal 6
TA RA
Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan) ; Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996,
berbunyi :
“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama
sendiri
melalui
IS UM AT ER AU
mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan pelelangan
umum
serta
mengambil
pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.
Bahwa dengan demikian perbuatan Kreditur / Pembanding / Pelawan yang mengajukan lelang atas barang jaminan yang sudah diikat dengan Hak Tanggungan merupakan perbuatan yang berlandaskan hukum yang diperbolehkan sesuai perjanjian kredit beserta perubahannya dan telah diatur dalam syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit, serta telah sesuai dengan menerapkan ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 206 ayat (6), Pasal 228 Rbg, UU Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Tanggungan,
Peraturan
Menteri
GG
Hak
Keuangan
Nomor
:
93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Jo. Peraturan
TIN
Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan Peraturan Direktur Jenderal
N
Kekayaan Negara Nomor : PER-06/KN/2013 tanggal 9 Desember 2013
ILA
Tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Lelang, sehingga perbuatan
AD
Kreditur / Bank / Pembanding / Pelawan sudah tepat dan benar ;
V. PEMBANDING
ADALAH ISI
PERJANJIAN
YANG
DAN
BERITIKAD
PERBUATAN
BAIK,
HUKUM
/
NG
MELAKSANAKAN
PELAWAN
HUBUNGAN HUKUM YANG TERTUANG DALAM AKTA AKTA AUTENTIK
PE
YANG TIDAK PERNAH DIBATALKAN DAN HARUS DILINDUNGI HUKUM 1. Bahwa menimbang dan mengingat ketentuan hukum sebagaimana
terurai
di
atas,
Pembanding
/
Pelawan
merasa
berhak
dan
berkepentingan atas adanya penetapan aanmaning Pengadilan Negeri Kisaran yang mengabulkan fiat eksekusi Terlawan/Terbanding atas Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 33 dari 48 Halaman.
dasar putusan BPSK Kab. Batu Bara Nomor : 15/PTS.ARB/BPSKBB/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016 yang cacat hukum tersebut yang tidak pernah diberitahukan secara resmi kepada Pembanding / Pelawan, putusan BPSK mana juga dijatuhkan secara verstek dan melampaui kewenangannya serta melanggar hukum ;
TA RA
2. Bahwa Pembanding / Pelawan haruslah dianggap sebagai pelawan yang
beritikad baik. Karena Pembanding / Pelawan adalah kreditur / bank yang mentaati / tunduk pada adanya perjanjian kredit, akta akta notariil / PPAT dan akta akta yang sudah dibuat oleh pejabat yang berwenang
IS UM AT ER AU
yang mengikat Pembanding / pelawan dengan Terbanding / Terlawan. Akta akta autentik yang dibuat sah dan tidak pernah dibatalkan, tidak pernah dilibatkan pejabat pejabat yang menerbitkan / yang membuatnya dalam pemeriksaan putusan BPSK Kab. Batu Bara tersebut apabila akta akta autentik tersebut dibatalkan atau perbutan perbuatan hukumnya dianggap cacat ;
3. Bahwa Terlawan justeru yang memiliki itikad tidak baik, di mana pada
saat dirinya berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian dan peraturan hukum justeru mengadu ke BPSK Kab. Batu Bara hanya untuk menghambat dan menahan dengan segala cara, karenanya sangat tidak
GG
adil apabila Pembanding yang hendak melaksanakan ketentuan hukum malah dilaporkan dan sekarang melalui kesesatan putusan BPSK Kab.
TIN
Batu Bara, justeru melepaskan semua kewajiban hukum Terbanding / Terlawan dengan membuat putusan yang melanggar hukum dan melampaui wewenangnya, terlebih lebih putusannya dibuat verstek dan
N
tidak diberitahukan kepada Pembanding / Pelawan yang semestinya
ILA
dapat mengajukan gugatan keberatan atas putusan BPSK Kab. Batu Bara tersebut apabila diberitahu isi putusannya. Bukan justeru dengan
AD
ketidaktahuan pelawan / Pembanding malah di aanmaning karena dianggap putusan BPSK Kab. Batu Bara sudah dianggap berkekuatan
NG
hukum tetap ;
Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat
PE
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; - Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Pelawan Semula ; - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara perdata
Nomor : 50/Pdt.G/2016/PN. Kis tanggal 25 Okrober 2015; Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 34 dari 48 Halaman.
MENGADILI SENDIRI ; Dalam Provisi -
Menyatakan secara hukum penetapan aanmaning /eksekusi Nomor : 4/PEN.AAN/PDT/2016/PN. Kis. tanggal 20 April 2016 tidak dapat dilaksanakan terlebih dahulu, hingga putusan perkara dalam perlawanan ini
TA RA
memiliki kekuatan hukum tetap ; Dalam Pokok Perkara 1.
Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan / Pembanding untuk seluruhnya;
Menyatakan secara hukum Pembanding / Pelawan adalah Pelawan yang baik dan dilindungi hukum ;
3.
IS UM AT ER AU
2.
Menyatakan secara hukum Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tidak sah, belum berkekuatan hukum mengikat karena diputus verstek tanpa diberitahukan isi putusannya kepada Pembanding / pelawan / Pelaku usaha ;
4.
Menyatakan secara hukum penetapan aanmaning Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 4/PEN.AAN/PDT/2016/PN. Kis tanggal 20 April 2016 atas permohonan aanmaning / eksekusi Terbanding / Terlawan tidak sah, batal atau setidaknya tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
Menyatakan secara hukum putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa
GG
5.
Konsumen
(BPSK)
Kabupaten
Batu
Bara
Nomor
:
TIN
15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum atau setidaknya tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;
N
Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
Subsidair
ILA
6.
Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya atas
AD
perkara ini ( ex aequo et bono - naarbellijkheid ).
NG
Sehubungan dengan Surat Memori Banding kuasa Hukum Pelawan /
Pembanding, Kuasa hukum Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, dan
PE
Turut Terlawan III / Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, dan Turut Terbanding III tidak mengajukan Surat Kontra Memori Banding ; Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara Putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 25 Oktober 2016 kepada kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 15 Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 35 dari 48 Halaman.
November 2016, dan kepada Kuasa Hukum Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, dan Turut Terlawan III / Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, dan Turut Terbanding III pada tanggal 30 November 2016 yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara dan
TA RA
Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 25 Oktober 2016 tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
IS UM AT ER AU
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah di lakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 25 Oktober 2016.dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan
GG
berpendapat sebagai berikut ;
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ;
1. Bahwa
TIN
adalah
antara Pelawan ( PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. )
dengan Terlawan ( Rini Lelasari ) telah terjadi ;
N
a. Perjanjian kredit sesuai dengan perjanjian kredit Nomor 000 1970-SPK-
ILA
7259-0613 tertanggal 27 Juni 2013; b. Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor :700 2326-
AD
ADDPK-7259-014 tertanggal 6 Juni 2014; c. Perjanjian Perubahan terhadap Pernjian Kredit (Restrukturisasi) Nomor :
NG
5002899-ADDPK-7259-1215 tertanggal 23 Desember 2015 ; Kesemua Perjanjian Kredit tersebut.diatas antara Terlawan yang telah mendapat persetujuan dan diketahui Turut Terlawan I selaku suaminya
PE
(Devid Hartono ) dengan Pelawan;
2.
Bahwa
untuk
menjamin
kelancaran
pembayaran
angsuran
kreditnya,Terlawan telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 149 M2 yang letak dan batas-batasnya sebagaimana Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 36 dari 48 Halaman.
terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor :259 / Lima Puluh Kota, Surat Ukur Nomor : 2914/1998 tanggal 5 Agustus 1998 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kab. Asahan atas nama milik Terlawan II (Sajali), dalam hal ini selaku Penjamin yang telah mendapat persetujuan isterinya Turut Terlawan III ( Sutarti ) ; Bahwa objek jaminan tersebut telah dibebani dengan Akta Pemberian
TA RA
3.
Hak Tanggungan Nomor : 447/2013 tanggal. 19 Juli 2013 yang dibuat dan dihadapan Tata Ulina Sinaga SH, PPAT di Kab. Batubara dihadiri Turut Terlawan II atas persetujuan dan
telah
memberikan
Akta Kuasa
membebankan
IS UM AT ER AU
jaminan
Turut Terlawan III sebagai pemilik objek Hak
Tanggungan Nomor : 390 tanggal. 27 Juni 2013 yang telah dibuat dan dihadapan PPAT tersebut diatas dan telah diterbitkan pula Sertifikat Hak Tanggungan NOMOR : 1888/2013 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal. 29 Juli 2013 dengan catatan Bank BTPN ( Pelawan ) sebagai pemegang Hak Tanggungan
Peringkat I ( Pertama ) ,
kesemuanya telah dibuat dengan sadar dan sah sebagai Akta Notariel/PPAT yang sah dan memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat (Pengikatan Hak Tanggungan ). Dengan adanya Pembebanan Hak Tanggungan atas objek jaminan berarti telah memiliki kekuatan yang
sama
dengan
putusan
pengadilan
yang
telah
GG
eksekutorial
berkekuatan hukum tetap karena memiliki irah-irah ; “Demi Keadilan
4.
TIN
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ; Bahwa atas Perjanjian Kredit tersebut Terlawan telah
menerima dan
menikmati fasilitas kredit dari Pelawan namun ternyata kemudian
N
Terlawan telah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran
ILA
kredit sebagaimana yang diperjanjikan dan nyata-nyata telah ingkar janji (wanprestasi ) sehingga berdasarkan perjanjian kredit, Pelawan berhak
AD
untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenang yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta Pemberian Hak
NG
Tanggungan) termasuk melakukan pelelangan dimuka umum terhadap barang-barang jaminan yang merupakan objek hak tanggungan (vide
PE
pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan);
5.
Bahwa karena Terlawan telah wanprestasi tidak melaksanakan kewajiban
angsuran kreditnya, sehingga Pelawan memberikan Peringatan I Nomor ; 066/SPI/759/0216 tanggal 15 Pebruari 2016, Surat Peringatan II Nomor ; Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 37 dari 48 Halaman.
75/SPII/7259/ 0316 tanggal 07 Maret 2016, Surat Peringatan III Nomor ; 092/SPIII/7259/0316 tanggal 18 Maret 2016; 6.
Bahwa perincian jumlah kewajiban kredit Terlawan kepada Pelawan yakni Outstanding sebesar Rp. 145.791.575
(seratus empat puluh lima juta
tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)
ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
TA RA
.Tunggakan pokok sebesar Rp. 2.215.333. (dua juta dua ratus lima belas Tunggakan bunga sebesar Rp.
5.451.810. (lima juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah) Denda sebesar Rp. 296.190. (dua ratus sembilan puluh
IS UM AT ER AU
enam ribu seratus sembilan puluh rupiah), sehingga jumlah total seluruh kewajiban (hutang) yang harus dbayar Terlawan kepada Pelawan adalah sebesar Rp.150.539.575. seratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) ; 7.
Bahwa surat peringatan I, II dan ke III dari Pelawan bukannya Terlawan menyelesaikan kewajibannya (hutangnya) justru Terlawan (Rini Lelasari) telah mengajukan permasalahannya ini pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara melalui Arbitrase BPSK tanggal 12 Pebruari 2016 (lihat bukti P-1 Putusan Arbitrase Nomor : 15/PTS.ARB/
GG
BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah
TIN
menjatuhkan putusannya Nomor :50/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 25 Oktober 2016 dengan amar putusan Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan menolak perlawanan Pelawan dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam putusan halaman 32 yang pada
N
hukumnya
ILA
pokoknya sebagai berikut ; menimbang bahwa dari alat alat bukti yang diajukan Pelawan tidak berkaitan dengan substansi perlawanan oleh karena itu alat bukti
AD
tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, maka dari seluruh uraian-uraian petimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis
NG
Hakim tingkat pertama menilai bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan dalil dalil perlawanannya
sehingga perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan
PE
ditolak ;
Menimbang, bahwa Pelawan / Pembanding dalam memori bandingnya
keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Register perkara Nomor : 50/Pdt G/ 2016/PN Kis. Tanggal 25 Oktober 2016 tersebut dengan alasanalasan sebagaimana telah diuraikan diatas; Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 38 dari 48 Halaman.
Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut diatas dengan alasan dan
DALAM PROVISI
TA RA
pertimbangan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini ; ;
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi dari Pelawan / Pembanding adalah ;
IS UM AT ER AU
1. Menyatakan secara hukum batal Penetapan Aanmaning Nomor :4/PENAAN/PDT/2016/PN.Kis atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;
2. Menyatakan secara hukum permohonan fiat eksekusi / aanmaning Terlawan atas putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor . 15/PTS.ARB/ BPSK/III/2016
tanggal 10 Matret 2016 tidak dapat
dilaksanakan atau setidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara gugatan perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mencermati tuntutan provisi dari Pelawan / Pembanding berpendapat bahwa
GG
tuntutan provisi tersebut telah menyangkut pokok perkara yang masih perlu pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkaranya, sehingga tuntutan tuntutan
DALAM EKSEPSI;
TIN
provisi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
N
Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan
ILA
mencermati pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi Terlawan / Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat
AD
karena apabila eksepsi tersebut telah berhubungan dengan pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dipersidangan bukan dinyatakan
NG
ditolak tetapi harus dinyatakan tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA
PE
Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya point 5
menyebutkan bahwa hubungan dan perbuatan hukum antara Pelawan dengan Terlawan didasarkan pada adanya Perjanjian Kredit Nomor :0001970-SPK7259-0613 tertanggal.27 Juni 2013, Perjanjian perubahan terhadap Perjanjian kredit Nomor : 7002326-ADDPK-7259-0614 tertanggal 6 Juni 2014, Perjanjian Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 39 dari 48 Halaman.
perubahan terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) Nomor : 500289 9ADDPK-7259-1215 tert. 23 Desember 2015, kesemuanya antara Terlawan (Rini Lelasari) yang telah mendapat persetujuan dan diketahui Turut Terlawan I ( Devid Hartono) selaku suaminya dengan Pelawan (PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.) beserta syarat dan ketentuan umum pemberian
TA RA
fasilitas kredit yang diikat dengan jaminan / dibebani Hak Tanggungan, Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor : 390 tanggal 27 Juni 2013 juncto Akta Pemberian Hak Tanggungan yang kesemuanya dilandasi akta autentik. Nyata-nyata perjanjian kredit beserta syarat dan ketentuan umum pemberian
IS UM AT ER AU
fasilitas kredit beserta seluruh addendum dan perubahannya tersebut telah ditanda tangani secara sadar dan dibuat / dilakukan dihadapan pejabat / Notaris / PPAT sebagai kesepakatan kehendak para pihak membuat yaitu Pelawan selaku Kreditur dengan Terlawan selaku Debitur sehingga pernyataan kehendak bersama itu sah dan mengikat, sesuai ketentan pasal 1320 dan pasal 1338 KUH
Perdata dan telah sesuai pula dengan ketentuan khusus yang
merupakan Lex Spesialis Derogat Lex Generalis yaitu Undang Undang Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga perjanjian yang dibuat itu sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen sehingga isi kesepakatan bersama antara Pelawan
GG
dengan Terlawan bukan merupakan klausula baku ‘
Menimbang, bahwa disamping itu Terlawan telah pula menerima dan menikmati fasilitas kredit tersebut dari Pelawan tetapi kemudian Terlawan tidak
TIN
dapat memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar hutang kreditnya sejak Pelawan mengirimkan Surat Peringatan I Nomor : 066/SP 1/7259/0216 tanggal. 2016 yang diikuti dengan Surat Peringatan II dan ke III maka
N
15 Pebruari
ILA
sesuai ketentuan pasal 6 Undang Undang Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan
: Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak
Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan
AD
atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan
NG
piutangnya dari hasil penjualan tersebut.; Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Terlawan
PE
bukan menyelesaikan hutangnya tetapi justru mengajukan permasalahannya ini melalui jalan Arbitrase kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor : 15/PTS.ARB/BPSKBB/III/2016 yang telah diputus tanggal 10 Maret 2016;
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 40 dari 48 Halaman.
Menimbang, bahwa Pelawan / Pembanding dalam memori bandingnya halaman 3 dan 4 menyebutkan : pengertian arbitrase menurut pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian menyatakan: Cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara
TA RA
tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ini berarti pemilihan proses penyelesaian perkara melalui Arbitrase harus disetujui / disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Ketentuan diatas sesuai pula dengan pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto
350/MPP/KEP/12/2001
Tahun
IS UM AT ER AU
pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 2001
tentang
Pelaksanaan
Tugas
dan
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan :
Pasal 45 ayat (2) Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
:
“ Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa “
Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 350/MPP/KEP/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen :
GG
“Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a dilakukan
TIN
atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian perkara melalui jalan
N
Arbitrase harus ada bukti tertulis tentang Adanya Kesepakatan Para Pihak
ILA
untuk memberikan wewenang kepada Arbiter (Juru damai) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kabupaten Batu Bara.
AD
Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Terlawan / Terbanding ternyata tidak ditemukan adanya bukti tertulis tentang adanya
NG
Kesepakatan Para Pihak untuk diselesaikan melalui Arbitrase BPSK tersebut sehingga hanya keinginan dari pihak Terlawan / Terbanding saja ;
PE
Menimbang, bahwa sebagai bukti ini hanya keinginan Terlawan /
Terbandimg
karena
menurut
Pelawan
/
Pembanding
dalam
gugatan
perlawanannya halaman 4 menyebutkan : bahwa Pelawan / Pembanding
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 41 dari 48 Halaman.
(Pelaku Usaha) tidak pernah menerima relaas panggilan sidang Arbitrase BPSK Pemerintah Kab. Batu Bara dalam perkara aquo; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti
surat
Penyelesaian
relaas Sengketa
panggilan
yang
Konsumen
dilakukan
ternyata
oleh
tidak
Majelis
Badan
memenuhi
syarat
TA RA
pemanggilan untuk dapat dinyatakan patut dan sah karena pemanggilan itu hanya dikirimkan melalui jasa pengiriman PT Pos Indonesia, sebagaimana tersebut dalam putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor :15/PTS-
IS UM AT ER AU
ARB /BPSK-BB/III/2016 ;
Menimbang, bahwa hal ini terjadi karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak mempunyai Jurusita seperti halnya Badan Peradilan Umum, namun menurut ketentuan pasal 52 huruf i Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur : Salah satu tugas dan wewenang BPSK adalah meminta bantuan Penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ;
Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan ternyata hal ini tidak ada dilakukan oleh Majelis BPSK, sehingga menurut
GG
pendapat Majelis Hakim tingkat banding relas panggilan untuk Pelaku Usaha (pelawan) tersebut belum patut dan sah, karena Pelawan / Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 3 menyebutkan
TIN
(Pelaku Usaha)
bahwa Pelawan / Pembanding tidak pernah menerima baik putusan BPSK maupun pemberita huan putusan BPSK Nomor : 15/PTS.ARB/BPSK-
N
BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 secara resmi, dan baru mengetahui ada
ILA
putusan BPSK tersebut. setelah mendapatkan aanmaning dari Pengadilan Negeri Kisaran ;
AD
Menimbang, bahwa dasar dari dikeluarkannya aanmaning adalah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan / eksekusi
NG
sementara Pelawan / Pembanding (Pelaku Usaha) membantah tidak pernah menerima panggilan untuk bersidang yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian
PE
Sengketa Konsumen, demikian pula menerima baik putusan maupun pemberitahuan putusan BPSK tersebut diatas secara resmi, dengan demikian secara hukum Penetapan Aanmaning Nomor : 4/PEN.AAN /PDT/2016/PN.Kis tersebut tidak memiliki kekuatan hukum ;
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 42 dari 48 Halaman.
Menimbang, bahwa karena Penetapan Aanmaning tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, maka secara hukum permohonan fiat eksekusi / aanmaning atas putusan majelis arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor : 15/PTS.ARB/BPSK-B/III2016 tanggal 10 Maret 2016 tidak dapat dilaksanakan atau setidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara gugatan perlawanan
TA RA
ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum perlawanan Pelawan point 6 dan point 7 beralasan hukum
IS UM AT ER AU
untuk dikabulkan ;
Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 622 K/Pdt-Sus-BPSK/2016 dalam pertmbangan hukumnya bahwa alasan dan keberatan Pemohon Kasasi (Konsumen) sebagaimana termuat dalam memori kasasi tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kekeliruan / kekhilafan Judex Factie dalam menerapkan hukum karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terkait perkara aquo tidak memiliki kewenangan untuk mengadili karena sengketa yang timbul antara pihak pemohon kasasi dan termohon kasasi adalah perselisihan terkait perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan yang didalamnya juga memuat pilihan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadili perkara perselisihan yang timbul sehingga
GG
perkara aquo merupakan perkara perdata biasa dan menjadi kewenangan
TIN
peradilan umum incasu Pengadilan Negeri ; Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung yang lain tentang hal yang sama sebagaimana tersebut dalam memori banding Pelawan /
N
Pembanding adalah :
Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012;
2.
Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013;
3.
Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 5 Maret 2014;
4.
Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 18 Nopember 2014;
5.
Nomor 472 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 17 Pebruari 2015;
AD
NG
6.
ILA
1.
Nomor 621 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 18 oktober 2016;
PE
Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan
meneliti Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ( bukti P-7) antara Pelawan dan Terlawan pada Ketentuan Penutup pasal 11 point 16 mengatur : Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kredit, maka kedua belah
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 43 dari 48 Halaman.
pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Menimbang, bahwa ternyata tanpa setahu dan persetujuan dari Pelawan / Pembanding atas kehendak sendiri Terlawan / Terbanding telah mengajukan permasalahannya
melalui
Arbitrase
Badan
Penyelesaian
Sengketa
yang ternyata pula tidak berwenang memeriksa dan mengadili
TA RA
Konsumen,
ini
perselisihan antara Pelawan / Pembanding dengan Terlawan / Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas; bahwa
dengan
tidak berwenangnya Arbitrase
IS UM AT ER AU
Menimbang,
BPSK
Kabupaten Batu Bara memeriksa dan mengadili perkara aquo maka secara hukum Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara N0. 15/PTS-ARB/BPSKBB/III/2016
tanggal 10 Maret 2016 tidak memiliki kekuatan hukum dengan
demikian petitum perlawanan Pelawan point 8 dapat pula dikabulkan; Menmbang, bahwa dengan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum putusan Arbitrase BPSK kabupaten Batu Bara tersebut. diatas maka dengan sendirinya seluruh ketentuan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Kredit antara Pelawan / Pembanding dengan Terlawan / Terbanding serta segala resiko yang timbul dalam Perjanjian Kredit semula menjadi berlaku kembali
GG
seperti sediakala;
Menimbang, bahwa dengan demikian petitum perlawanan Pelawan /
TIN
Pembanding point 9, 10, 11, 12 dan 13 beralasan hukum pula untuk dapat dikabulkan;
N
Menimbang, bahwa terhadap petitum perlawanan point 14 tentang
ILA
putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi dari Terlawan / Terbanding maupu para Turut Terlawan
AD
/ Turut Terbanding (uitvoerbaar bijvoorraad ), berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada alasan menurut hukum atau tidak memenuhi
NG
syarat syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2000 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4
PE
Tahun 2001, sehingga petitum point 14 tersebut harus dinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa karena petitum perlawanan Pelawan / Pembanding
pada pokoknya dikabulkan maka sudah selayaknya menurut hukum Pelawan / Pembanding dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar serta Kreditur yang beritikad baik sehingga Terlawan / Terbanding dan para Turut Terlawan / Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 44 dari 48 Halaman.
Turut Terbanding harus tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini, dengan demikian petitum perlawanan Pelawan / Pembanding point 4, point 5 dan point 15 dapat pula dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan perlawanan Pelawan / Pembanding dapat dikabulkan
TA RA
untuk sebahagian dan menolak petitum selain dan selebihnya;
Menimbang, bahwa karena gugatan perlawanan Pelawan / Pembanding dikabulkan sebahagian, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :
IS UM AT ER AU
50/Pdt.G/2016/PN.Kis tanggal 25 Oktober 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa Terlawan / Terbanding dan para Turut Terlawan / Turut Terbanding berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;
Mengingat pasal pasal yang tercantum didalam Reglement Untuk Tanah Seberang (Rbg) serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan; M E N G A D ILI
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
-
Membatalkan
GG
-
putusan
Pengadilan
Negeri
Kisaran
Nomor
:
50/
TIN
Pdt.G/2016/PN.Kis. tanggal 25 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
N
MENGADILI SENDIRI
-
ILA
DALAM PROVISI ;
Menyatakan tuntutan provisi dari Pembanding semula Pelawan tidak
AD
dapat diterima; DALAM EKSEPSI;
Menyatakan eksepsi dari Terbanding semula Terlawan
dan Turut
NG
-
Terbanding semula Turut Terlawan tidak dapat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA;
PE
1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Pembanding semula Pelawan untuk sebahagian;
2. Menyatakan secara hukum Pembanding semula Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar; Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 45 dari 48 Halaman.
3. Menyatakan secara hukum Pembanding semula Pelawan adalah kreditur yang beritikad baik; 4. Menyatakan
secara
hukum
Penetapan
Annmaning
Nomor
:
4/PEN.AAN/PDT/2016/PN.KIS. tidak memiliki kekuatan hukum ; 5. Menyatakan secara hukum permohonan fiat eksekusi/aanmaning atas majelis
arbitrase
BPSK
15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016
tanggal
Kabupaten 10
Batubara
No.
TA RA
putusan
Maret
2016
tidak dapat
dilaksanakan atau setidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara gugatan perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
IS UM AT ER AU
6. Menyatakan secara hukum Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara No. 15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tidak memiliki kekuatan hukum ;
7. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit No. 0001970-SPK-72590613 tertanggal 27 Juni 2013, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 7002326- ADDPK-7259-0614 tertanggal 6 Juni 2014, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) No. 5002899ADDPK-7259-1215 tertanggal 23 Desember 2015, kesemuanya antara Terlawan (Rini Lelasari) yang mendapat persetujuan dan diketahui Turut Terlawan I selaku suaminya (Devid Hartono) dengan Pelawan (PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk) dan perubahannya, addendum
GG
beserta syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas dengan segala turunannya;
TIN
8. Menyatakan sah secara hukum Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 390 tanggal 27 Juni 2013 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 447/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat dan di
N
hadapan Tata Ulina Sinaga, SH., PPAT di Kabupaten Batubara, Akta Kuasa
ILA
Membebankan Hak Tanggungan No. 390 tanggal 27 Juni 2013 yang telah dibuat dan di hadapan Tata Ulina Sinaga, SH., Notaris di Kabupaten
AD
Batubara, Sertifikat Hak Tanggungan No. 1888/2013 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 29 Juli 2013 dengan catatan
NG
Bank BTPN (Pelawan) sebagai pemegang hak tanggungan peringkat I (Pertama) beserta segala turunanya atas pengikatan obyek jaminan;
9. Menyatakan sah secara hukum penghitungan jumlah seluruh kewajiban
PE
hukum (hutang) Terlawan kepada Pelawan sebesar Rp150.539.575,00 (seratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
10. Menyatakan secara hukum Terlawan telah wanprestasi; Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 46 dari 48 Halaman.
11. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh kewajiban hukum berupa hutang kredit kepada Pelawan sebesar Rp150.539.575,00 (seratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang untuk melaksanakan kewajiban hukumnya membayar hutang kredit kepada Pelawan yang sudah jatuh tempo (wanprestasi) dapat
TA RA
dilakukan pelelangan secara umum bila perlu dengan bantuan Aparat Negara;
12. Menghukum Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
IS UM AT ER AU
13. Menolak gugatan perlawanan Pembanding semula Pelawan selain dan selebihnya; 14. Menghukum Terbanding semula Terlawan dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusywaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 oleh BENAR KAROKARO SH. MH. Sebagai Ketua majelis dan H. DASNIEL, SH.MH. dan PERDANA GINTING, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh
kedua
GG
Hakim Anggota serta dibantu oleh MARTHIN AP. SINAGA, SH. sebagai Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
TIN
berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;
Hakim-Hakim Anggota,
N
- TTD -
ILA
H. DASNIEL, SH.MH.
Hakim Ketua Majelis, - TTD BENAR KAROKARO SH. MH.
- TTD -
NG
AD
PERDANA GINTING, SH.
Panitera Pengganti, - TTD MARTHIN A.P. SINAGA,
PE
Biaya-Biaya : 1. Meterai Rp. 6.000,2. Redaksi Rp. 5.000,3. Pemberkasan Rp 139.000,Jumlah Rp. 150.000,( seratus lima puluh ribu rupiah ) Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 47 dari 48 Halaman.
