PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA

PUTUSAN Nomor :66/PDT/2017/PT-MDN

UT AR A

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ER A

1. IMBALO PULUNGAN, selaku Hatobangun,umur 59 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Hutabargot Dolok Kecamatan Hutabargot,

Kabupaten

Mandailing

Natal,

sebagai

AT

PEMBANDING I semula sebagai PENGGUGAT I. 2. PAYUNGAN PULUNGAN, selaku Hatobangun,umur 73 Tahun, agama Islam,

Hutabargot,

UM

pekerjaan Petani, alamat Desa Hutabargot Dolok Kecamatan Kabupaten

Mandailing

Natal,

untuk

sebagai

IS

PEMBANDING II semula sebagai PENGGUGAT II. 3. DARAJAT PULUNGAN, selaku Harajaon,umur 47 Tahun, agama Islam,

GG

pekeralamat Desa Hutabargot Dolok Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal,

sebagai PEMBANDING

III

TIN

PENGGUGAT III. 4. ALI LUBIS, selaku Cerdik Pandai,umur 65 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Hutabargot Dolok Kecamatan Hutabargot,

N

Kabupaten Mandailing Natal, sebagai PEMBANDING IVsemula

ILA

sebagai PENGGUGAT IV.

5. ASMURI PULUNGAN, selaku Cerdik Pandai,umur 50 Tahun, agama Islam,

NG

AD

pekerjaan Petani, alamat Desa Hutabargot Dolok Kecamatan Hutabargot,

Kabupaten

Mandailing

Natal,

sebagai

PEMBANDING V semula sebagai PENGGUGAT V.

PE

6. MARAIMPUN PULUNGAN, selaku Cerdik Pandai,umur 68 Tahun, agama Islam,

pekerjaan

Petani,

alamat

Desa

Hutabargot

Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal,

Dolok sebagai

PEMBANDING VI semula sebagaiPENGGUGAT VI.

7. RAHMAD PULUNGAN, selaku Alim Ulama,umur 59 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Hutabargot Dolok Kecamatan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/Pdt/2017/PT-Mdn.[Type text]

Page 1

Hutabargot,

Kabupaten

Mandailing

Natal,

sebagai

PEMBANDING VII semula sebagai PENGGUGAT VII. 8. MHD. TAON PULUNGAN, selaku Cerdik Pandai,umur 59 Tahun, agama Islam,

pekerjaan

Petani,

alamat

Desa

Hutabargot

UT AR A

Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal,

Dolok sebagai

PEMBANDING VIII semula sebagai PENGGUGAT VIII. Dalam hal ini masing-masing sebagai PEMBANDING dahulu PENGGUGAT I s/d. VIII diwakili oleh kuasa hukumnya H. RIDWAN RANGKUTI, SH. MH, & ASSOCIATES, ADVOCATES

ER A

& COUNCELORS AT LAW,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah Register Nomor

AT

17/2016/SK tanggal 20 April 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING/PARAPENGGUGAT.

UM

L a w a n 1. MANAB LUBIS,umur + 31 Tahun, pekerjaan Petani, alamat Desa Hutabargot

IS

Dolok Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai TERBANDING I semula sebagai TERGUGAT I ;

GG

2. H. ALI ARDI,umur + 57 Tahun, pekerjaan Petani, alamat Desa Hutabargot Dolok Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal,

TIN

sebagai TERBANDING II semula sebagai TERGUGAT II. Dalam hal ini sebagaiTerbanding dahuluTergugat I dan Tergugat IIdiwakili oleh kuasa hukumnya SYAMSIR ALAM

N

NASUTION, S.H., M.H., dan MHD. REZA PAHLEVI NASUTION,

ILA

S.H., masing-masing Advokad, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat “SYAMSIR ALAM NASUTION & REKAN”,

PE

NG

AD

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah Register Nomor 19/2016/SK tanggal 26 Mei 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT.

Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca :

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/Pdt/2017/PT-Mdn.[Type text]

Page 2

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Maret 2017, Nomor: 66/PDT/2017/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ; 2. Berkas

perkaraNomor:

2/Pdt.G/2016/PN.Mdldan

yang

UT AR A

bersangkutan dengan perkara tersebut;

surat-surat

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya yang dibuat dan

ER A

ditanda tangani oleh Para Penggugat, dibawah Register Perkara Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Mdl, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

AT

1. Bahwa Para Penggugat adalah Hatobangon, Harajaon, Cerdik Pandai dan

Kabupaten Mandailing Natal; 2. Bahwa

masyarakat

Desa

UM

Alim Ulama masyarakat Desa Hutabargot Dolok Kecamatan Hutabargot,

Hutabargot

Dolok

Kecamatan

Hutabargot,

IS

Kabupaten Mandailing Natal ada memiliki tanah adat di Perkebunan

GG

Panapahan, Desa Hutabargot Dolok Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, yang dipergunakan untuk kepentingan dan mesejahterakan masyarakat Hutabargot Dolok sesuai dengan Surat Keterangan yang diperbuat

TIN

oleh Hatobangon Dolok pada tanggal 2 September 1988; 3. Bahwa pada tanggal 27 Juni 1999 pernah diadakan musyawarah desa yang

N

dihadiri Hatobangon, Cerdik Pandai dan Alim Ulama masyarakat Desa Hutabargot Dolok yang pada pokoknya telah membuat dan menyetujui tentang

ILA

peraturan

Pengerjaan

dan

Pembukaan

Kembali

Perkebunan

Panapahan yang sudah pernah digarap sebelumnya;

AD

4. Bahwa belakangan ini Tergugat I menguasai dan mengupayakan sebahagian lahan di Perkebunan Panapahan, Desa Hutabargot Dolok yang luasnya + 100

NG

m x 100 m =10.000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

PE

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik H. Ali Gusti. - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik H. Ali Ardi. - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sumardi Nasution. - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Mukhlis.

5. Bahwa tanah terperkara yang dikuasai dan diupayakan oleh Tergugat I, ia dapat berdasarkan ganti rugi/ jual beli degan Tergugat II pada tanggal 27 April Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/Pdt/2017/PT-Mdn.[Type text]

Page 3

2015, sedangkan tanah tersebut merupakan tanah adat masyarakat Desa Hutabargot Dolok; 6. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut diatas, masyarakat dirugikan karena tidak dapat mengolah lahan perkebunan sebagaimana

UT AR A

mestinya yang tercantum di dalam surat perjanjian lahan perkebunan sebagaimana mestinya yang tercantum di dalam surat perjanjian dan kesepakatan yang sudah ada;

7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memperjual belikan tanah terperkara tersebut tanpa dasar dan hak yang sah maka

ER A

perbuatan tersebut melanggar hukum dan cacat hukum;

8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memperjual belikan tanah terperkara tersebut melanggar hukum dan cacat hukum maka

AT

perbuatan Tergugat I yang menguasai dan mengupayakan tanah terperkara tersebut sehingga merugikan masyarakat adalah perbuatan melawan hukum;

akan

hal

gugatan

ini,

UM

9. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir kalau Para Tergugat mengetahui Para

Tergugat

berusaha

mengalihkan

atau

IS

menghilangkan haknya atau juga memindahtangankan kepada orang lain tanah terperkara dengan maksud untuk merugikan Para Penggugat dan untuk

GG

menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini, oleh karena itu agar nantinya gugatan Para Penggugat jangan hampa atau sia-sia, maka sebelum perkara

TIN

ini diperiksa supaya terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (coservatoir beslag) terhadap tanah terperkara dan harta-harta milik Tergugat seberapa ditaksir cukup agar menjadi jaminan gugatan Para Penggugat dan biaya yang

N

timbul dalam perkara ini;

ILA

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal atau Majelis Hakim yang

AD

memeriksa silang sengketa perkara ini dan memanggil kami kedua belah pihak berperkara menghadap dimuka persidangan pada suatu hari persidangan yang

NG

Bapak tentukan guna menghadiri pemeriksaan silang sengketa perkara ini dan seterusnya memutuskannya dengan memberikan putusan yang amarnnya

PE

berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan demi hukum tanah terperkara yakni sebidang tanah Perkebunan Panapahan, Desa Hutabargot Dolok yang luasnya + 100 m x 100 m =10.000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik H. Ali Gusti. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/Pdt/2017/PT-Mdn.[Type text]

Page 4

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik H. Ali Ardi. - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Sumardi Nasution. - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Mukhlis. Adalah tanah ada milik masyarakat Desa Hutabargot Dolok, Kecamatan

UT AR A

Hutabargot Kab. Mandailing Natal.

3. Menyatakan dengan hukum bahwa ganti rugi/ jual beli ataupun perjanjian lainnya yang dilakukan Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah terperkara tanpa hak

ER A

adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah terperkara untuk menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

Tergugat adalah sah dan berharga;

AT

6. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah terperkara dan harta

banding atau kasasi;

UM

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet,

IS

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara ini;

GG

Atau apabila Pengadilan Negeri Mandailing Natal berpendapat lain, kami

TIN

mohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai

N

berikut :

ILA

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Tentang Pihak Para Penggugat Tidak Berhak Mengajukan

AD

Gugatan.

Eksepsi Para Tergugat tentang pihak Para Penggugat tidak berhak

NG

mengajukan gugatan atas alasan sebagai berikut:

PE

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 29 Februari 2016 mendalilkan bahwa Para Penggugat sebagai Hutabangon, Harajaon, Cerdik Pandai dan Alim Ulama masyarakat Desa Hutabargot Dolok, ada memiliki tanah adat di Perkebunan Panapahan Desa Hutabargot Dolok Kec. Hutabargot, Kab. Mandailing Natal;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/Pdt/2017/PT-Mdn.[Type text]

Page 5

2. Bahwa memperhatikan dengan seksama landasan pokok dari Para Penggugat untuk mengajukan gugatannnya mewakili masyarakat Desa Hutabargot Dolok, oleh karena sebagian dari tanah adat yaitu tanah perkara yang diakui oleh masyarakat Desa Hutabargot Dolok masuk tanah adat yang terletak di wilayah

sehingga merugikan Para Penggugat;

UT AR A

Panapahan telah diperjual belikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I

3. Bahwa Para Penggugat telah keliru dalam memahami legalitas masyarakat hukum

adat,

karena

sesuai

peraturan

perundang-undangan

legalitas

masyarakat hukum adat harus dikukuhkan atau ditetapkan oleh negara lewat

ER A

peraturan daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan, setelah ditetapkan atau dikukuhkan lewat peraturan daerah dimaksud maka barulah perbuatanperbuatan hukum dapat dilakukan oleh masyarakat adat sebagai subjek

AT

hukum termasuk untuk kepentingan mengajukan gugatan ke lembaga peradilan atas pelanggaran hak-hak masyarakat adat;

UM

4. Bahwa oleh karena legalitas masyarakat Desa Hutabargot Dolok belum atau tidak dikukuhkan sebagai suatu masyarakat adat berdasarkan Peraturan

IS

Daerah Kabupaten Mandailing Natal, sehingga secara hukum masyarakat Desa Hutabargot Dolok belum dapat dikategorikan sebagai masyarakat adat,

GG

oleh karena secara hukum belum dapat diketagorikan sebagai subjek hukum sehingga belum mempunyai legalitas untuk melakukan gugatan di Pengadlan

TIN

sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat; 5. Bahwa keberadaan tanah adat sesuai peraturan perundang-undangan adalah

N

dimaknai sama dengan dari suatu masyarakat hukum adat tertentu, artinya

ILA

tanah adat baru ada secara hukum jika legalitas masyarakat adat telah dikukuhkan lewat peraturan daerah kabupaten setempat, bahwa atas serupa diatas sehingga objek gugatan Para Penggugat juga belum dikukuhkan

AD

sebagai tanah adat masyarkat Desa Hutabargot Dolok;

NG

6. Bahwa beberapa aturan hukum yang ada di Indonesia tentang legalitas masyarakat hukum adat tersebut, harus dikukuhkan atau ditetapkan dengan

PE

sebuah peraturan daerah kabupaten, seperti diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 serta beberapa perundangan lainnya. Pasal 3 Ayat (1) UUP menyatakan : “Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu, dari mmsyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus diadakan sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/Pdt/2017/PT-Mdn.[Type text]

Page 6

nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi’. Pasal tersebut menunjukan adanya pengakuan, tetapi sekaligus membatasi

UT AR A

pengakuan tersebut. Pada satu sisi keberadaan masyarakat hukum adat diakui, tetapi masyarakat hukum adat juga dibatasi, yaitu dengan adanya kalusul “...sepanjang menurut kenyataannya masih ada...”, kalimat tersebut mengandung makna bahwa eksistensi atau keberadaan masyarkat hukum adat akan diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Namun,

ER A

pengakuan tersebut kewenangan negara melalui peraturan daerah kabupaten/ kota setempat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana

AT

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

UM

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengakui keberadaan masyarakat hukum adat secara bersyarat

IS

(Pasal 4 Ayat 3). Namun, masyarakat hukum adat harus terlebih dahulu

GG

dikukuhkan keberadaannya lewat peraturan daerah; 7. Bahwa proses penentuan keberadaan masyarakat adat, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, melalui identifikasi dan

TIN

verifikasi yang dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota, Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagai diatur

N

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang

ILA

Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut ditegaskan bahwa Bupati/ Walikota melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat

AD

hukum adat kepada gubernur. Gubernur melaporkan penetapan pengakuan dan perlindangan masyarakat hukum adat kebupaten/ kota di wilayahnya

NG

kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan

PE

Desa sebagai bahan pengambilan kebijakan; Berdasarkan uraian argumentasi hukum diatas, oleh karena legalitas

masyarakat Desa Hutabargot Dolok, sebagai masyarakat hukum adat belum dikukuhkan dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Mandailing Natal, maka Para Tergugat belum memenuhi syarat formal sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini di pengadilan. Karena sudah jelas dan terang menurut Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/Pdt/2017/PT-Mdn.[Type text]

Page 7

hukum Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal atau tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka mohon dengan hormat agar Majelis Hakim menerima eksepsi Para Tergugat dan menolak setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (niet

UT AR A

onvankelijke verklaard);

2. Eksepsi Tentang Bukti Kepemilikan, Letak Batas dan Luas Tanah Yang Diakui Sebagai Tanah Adat Masyarakat Desa Hutabargot Dolok, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal Tidak Jelas. Bahwa eksepsi Para Tergugat tentang Bukti Kepemilikan, letak batas dan

ER A

luas tanah yang diakui sebagai tanah adat masyarakat Desa Hutabargot Dolok, tidak jelas, atas alasan sebagai berikut:

AT

1. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaiman diurai dalam eksepsi terdahulu, karena belum dikukuhkan atau ditetapkan keberadaan masyarakat

UM

Desa Hutabargot Dolok sebagai masyarakat hukum adat lewat peraturan daerah Kabupaten Mandailing Natal, sehingga secara hukum kepemlikan Para Penggugat terhadap wilayah Panapahan sebagai tanah adat juga belum jelas

IS

dan terang baik mengenai letak, luas dan batas-batasnya, sehingga apakah

GG

tanah terperkara masuk dalam wilayah tanah adat Panapahan secara hukum belum jelas dan terang;

2. Bahwa dalil Para Penggugat ada memiliki tanah adat di wilayah Panapahan,

TIN

Desa Hutabargot Dolok sebagaimana Surat Keterangan tertanggal 2 September 1988 yang ditandatangani oleh Hatobangun, Cerdik Pandai, Alim

N

Ulama dan juga LKMD belum atau tidak merupakan bukti kepemilikan

ILA

keberadaan tanah adat, karena keberadaan tanah adat sekaligus mengacu terhadap pengakuan pemerintah lewat peraturan daerah tentang keberadaan atau legalitas masyarakat hukum adat bukan dibuktikan dengan sepotong

AD

surat keterangan yang diterbitkan oleh pemuka masyarakat, seperti surat keterangan tertanggal 2 September 1988;

NG

3. Bahwa surat keterangan dimaksud, disamping tidak memenuhi standar

PE

sebagai suatu surat keterangan kepemilikan tanah, karena tidak memuat secara

jelas,

letak,

batas-batas

dan

luasnya

termasuk

penguasaan,

pemanfaatannya oleh masyarakat Desa Hutabargot Dolok selama ini, juga karena

yang

menonjol

dari

pihak-pihak

yang

menandatangani

surat

keterangan dimaksud adalah Hatobangon, Cerdik Pandai, Alim Ulama dan Anggota LKMD, bukan raja adat setempat sebagai pengetua adat yang Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/Pdt/2017/PT-Mdn.[Type text]

Page 8

berperan dalam mengambil keputusan menyangkut tanah-tanah adat di masyarakat adat Mandailing Natal yang diketahui secara umum berdasarkan silsilah keturunan, sedangkan Hatobangon, Cerdik Pandai, Alim Ulama masuk dalam unsur tokoh masyarakat yang berfungsi sebagai saksi dalam berbagai

UT AR A

forum pengambilan keputusan menyangkut masyarakat adat, bahkan dalam surat keterangan dimaksud sungguh aneh karena raja adat setempat termasuk kepala desa tidak ada tanda tangan dalam surat keterangan tersebut, padahal surat tersebut di dalilkan Para Penggugat sebagai bukti hak atas tanah adat Panapahan Desa Hutabargot Dolok, sehingga karena setiap saat posisi tokoh

ER A

masyarakat seperti unsur Hatobangon, Cerdik Pandai, Alim Ulama termasuk anggota LKMD bisa berganti oleh karena itu dalam kontek Ilmu Hukum surat keterangan dimaksud tidak mempunyai kepastian hukum, dan oleh karena itu

AT

pula dalam standart pembuktian dalam hukum acara perdata tidak perlu dan tidak beralasan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

UM

4. Bahwa Surat Keterangan tertanggal 2 September 1998 dimaksud, juga sangat jelas bertentangan dengan fakta keberadaan yang nyata atas tanah adat

IS

wilayah Panapahan tersebut karena sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain UUPA No. 5 Tahun 1960 dan UU Kehutanan

GG

No. 41 Tahun 1999, tanah adat haruslah ada dalam kenyataannya, terbukti barulah pada tanggal 27 Juni 1999 sesuai dalil Para Penggugat berdasarkan

TIN

hasil musyawarah desa dikukuhkan kembali atau dibuka kembali tanah adat tersebut dengan membuat dan menyetujui peraturan tentang pengerjaan dan pembukaan kembali perkebunan Penapahan tersebut, artinya sekiranyapun

N

tanah adat itu pernah ada, namun dalam kurun waktu sedemikian lama telah

ILA

terputus hubungannya dengan masyarakat adat karena telah dibiarkan, dalam waktu demikian lama. Fakta kenyataan tidak ada lagi tanah adat wilayah

AD

Panapahan di lapangan, karena telah menjadi hak milik perorangan saat ini termasuk tanah perkara yang telah dimiliki pemilik terakhir yakni Tergugat I;

NG

5. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan, legalitas tanah wilayah Panapahan sebagai tanah adat Masyarakat Desa Hutabargot Dolok, ternyata sampai

PE

sakarang masih saling klaim dengan masyarakat Desa Hutabargot Nauli dalam nomenklatur Pemerintah Kabupaten Madailing Natal sekarang;

6. Bahwa terhadap wilayah Panapahan yang disebut sebagai tanah adat Masyarakat Desa Hutabargot Dolok, ternyata lokasi yang sama disebut sebagai wilayah Japaya oleh masyarakat Hutabrgot Nauli, jarak tanah perkara yang disebut masuk wilayah Panapahan Desa Hutabargot Dolok oleh Para Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/Pdt/2017/PT-Mdn.[Type text]

Page 9

Penggugat lebih dekat dengan Desa Hutabargot Nauli, secara fisik penguasaan atas tanah tersebut, penggunaan dan pemanfaatannya 99 (sembilan puluh sembilan) persen dikuasai, diusahai dan digunakan oleh Masyarakat Desa Hutabargot Nauli;

UT AR A

7. Bahkan, menurut informasi tanah wilayah Panapahan yang diakui sebagai tanah adat Desa Hutabargot Dolok, dalam nomenklatur kementrian kehutanan wilayah tersebut telah masuk dalam kawasan hutan, bahkan telah dibebani hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria, bahkan masuk pula dalam Kawasan Taman Nasional Batang Gadis sehingga sangat

ER A

beralasan dan perlu dicerifikasi dan dinventarisasi keberadaan kawasan wilayah Panapahan Desa Hutabargot Dolok tersebut, untuk memastikan kenyataan masih ada tidaknya tanah adat dimaksud lewat peraturan daerah

AT

setempat sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan; Berdasarkan uraian diatas, oleh karena bukti kepemilikan, letak batas dan

UM

luas tanah yang diakui sebagai tanah adat masyarakat Desa Hutabargot Dolok, tidak jelas, maka mohon dengan hormat agar Majelis Hakim menerima Eksepsi

IS

Para Tergugat dan menolak setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijke verklaard);

GG

3. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu. Bahwa alasan Para Tergugat tentang gugatan telah lewat waktu atas

TIN

alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kalaupun benar tanah perkara bagian dari tanah Panapahan masuk

N

wilayah tanah adat Desa Hutabargot Dolok sebagaimana dalil Para

ILA

Penggugat, akan tetapi hak masyarakat adat Desa Hutabargot Dolok telah gugur atau daluarsa atas tanah tersebut, oleh karena kepemilikan Tergugat I

AD

dan kepemilikan Tergugat II serta kepemilikan pemilik asal sebelumnya telah lewat 20 tahun atau lebih yang secara terus menerus menguasai, sehingga

NG

dengan lewatnya waktu tersebut menurut hukum Para Penggugat tidak berhak menuntut tanah perkara tersebut;

PE

2. Bahwa adapun kronologis kepemilikan asal tanah perkara, dimulai dengan membuka tanah pada akhir tahun 1990 oleh Zulkipli harahap selaku penduduk Desa Hutabargot Dolok. Pembukaan tanah oleh Zulkipli hampir secara bersamaan dengan tetangga batas tanah perkara sebelah utara yakni Abdul Rosad, sekarang milik Sunardi Nasution, yang juga diperoleh dengan cara membuka tanah; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/Pdt/2017/PT-Mdn.[Type text] Page 10

3. Bahwa Zulkipli Harahap pemilik asal tanah perkara, jelas membuka tanah perkara dengan itikad baik, terbukti dengan menanaminya dengan tanaman pokok karet yang masih ada sampai saat sekarang, yang menurut hukum adat selaku warga masyarakat pembukaan tanah tersebut untuk penghidupan

UT AR A

keluarganya adalah dibenarkan, bukan melanggar hukum adat, sekalipun sekiranya tanah perkara masuk wilayah Panapahan yang merupakan tanah adat Desa Hutabargot Dolok;

4. Bahwa sewaktu pembukaan tanah oleh Zulkipli Harahap pada akhir 1990, dilanjutkan dengan penguasaan dan penggunaan tanah dengan menanami

ER A

pokok karet, sehingga berlangsung selama kurang lebih 17 tahun telah dikuasai dan diusahai tanah perkara oleh Zulkipli Harahap, selama waktu kurang lebih 17 tahun tersebut, tidak ada keberatan atau dipermasalahkan

AT

oleh masyarakat Desa Hutabargot Dolok, sehingga dianggap secara hukum pembukaan dan penguasaan serta penggunaan secara nyata tanah perkara

UM

tersebut oleh Zulkipli Harahap dibenarkan oleh masyarakat Desa Hutabargot Dolok;

IS

5. Bahkan kepemilikan asal tanah oleh Zulkipli atas tanah perkara tanah melekat dan bersifat relegius magis sebagaimana disyaratkan kepemilikan tanah adat,

GG

oleh karena itu sewaktu penjualan tanah perkara tersebut oleh Zulkipli Harahap kepada H. Ali Ardi adalah atas sepengetahuan dan setujui oleh ahli

perkara;

TIN

waris Zulkipli Harahap sebagai bukti kedekatan emosional mereka atas tanah

6. Bahwa demikian juga halnya sewaktu tanah perkara dijual oleh Zulkipli

N

Harahap kepada H. Ali Ardi selaku Tergugat II pada tahun 2007, dan selama

ILA

penguasaan dan pengusahaan H. Ali Ardi atas tanah perkara termasuk telah menanami dengan menyisip tanaman karet serta telah mengambil hasil

AD

tanaman diatas tanah perkara, selama kurang lebih 8 tahun dalam penguasaan, penggunaan Tergugat II ternyata tidak pernah dipermasalahkan

NG

oleh masyarakat Desa Hutabargot Dolok, sehingga dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat Desa Hutabargot Dolok;

PE

7. Bahwa demikian juga halnya sewaktu penyerahan tanah oleh Tergugat II kepada Tergugat I dengan ganti rugi tidak dipermasalahkan, barulah setelah beberapa bulan tanah perkara dalam penguasaan Tergugat I oleh beberapa warga masyarakat mulai mempermasalahkan keberadaan tanah perkara sebagai bagian dari tanah adat;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/Pdt/2017/PT-Mdn.[Type text] Page 11

8. Padahal, doktrin dalam hukum adat juga menegaskan tanah adat itu bersifat molor mungkret, seperti gelang karet. Jika tanah adat sudah dikuasai, diusahai dan digunakan oleh warga masyarakat maka telah hilang kepemilikan masyarakat adat atas tanah adat tersebut, hak penguasaan dengan membuka

UT AR A

tanah tersebut atas tanah tersebut sebagaimana halnya dalam perkara a quo, kalaupun sekiranya benar atanah perkara masuk wilayah Panapahan sebagai tanah adat namun hak penguasaan dengan membuka tanah adat tersebut diakui dan dilindungi hukum, karena doktrin atau pendapat ahli hukum juga berguna sebagai sumber hukum;

ER A

9. Doktrin atau ajaran hukum tersebut juga dianulir dan dibenarkan secara hukum karena Pasal 4 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala badan Pertanahan nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman

AT

Penyelesaian Tanah Ulayat Masyarakat Adat, penguasaan tanah bidang adat yang dikuasai oleh perorangan warga masyarakat digolongkan sebagai hak

UM

penguasaan berdasarkan hukum adat, yang haknya dapat didaftarkan jika dikehendaki yang bersangkutan sebagai hak atas tanah bredasarkan Undang-

IS

Undang Pokok Agraria Nomor Tahun 1960; Berdasarkan uraian diatas, oleh kerena gugatan Penggugat telah lewat

GG

waktu, maka mohon dengan hormat agar Majelis Hakim menerima Eksepsi Para Tergugat dan menolak setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat

TIN

dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijke verklaard); 4. Eksepsi Tentang Para Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Tanah Perkara.

N

1. Bahwa tidak jelas atau kabur Para Penggugat mendalilkan tanah perkara

ILA

sebagai tanah adat Desa Hutabargot Dolok, oleh karena tanah adat atau tanah milik ulayat di Mandailing Natal adalah berdasarkan kekuriaan menurut garis

AD

keturunan;

2. Bahwa wilayah Panapahan yang di klaim Para Penggugat sebagai tanah adat

NG

Desa Hutabargot Dolok, ternyata secara umum diketahui adalah bagian dari tanah adat/ milik ulayat Panyabungan Tonga Mandailing Godang atau Eks.

PE

Kekuriaan Panyabungan Tonga karena termasuk dalam batas-batas tanah adat/ milik ulayat eks. Kekuriaan Panyabungan Tonga yang berbatas : sebelah utara dengan kekuriaan Sayurmatinggi, sebelah timur dengan kekuriaan Gunungtua, sedangkan sebelah barat dengan kekuriaan Singkuan, sebelah selatan dengan kekuriaan Aek Nangali. Desa Hutabargot Dolok dalam

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/Pdt/2017/PT-Mdn.[Type text] Page 12

nomenklatur kekuriaan dahulunya termasuk dalam wilayah eks. Kekuriaan Panyabungan Tonga; 3. Bahwa oleh karena sesuai dengan dokumen yang ada ternyata eks. Kekuriaan Panyabungan Tonga telah mengajukan permohonan pengukuhan keberadaan

UT AR A

tanah adat/ milik ulayat Panyabungan Tonga Mandailing Godang kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, usulan dimaksud sudah diterima dan sedang diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana jawaban surat DPR Daerah Kabupaten Mandailing Natal tertanggal 08 Maret 2012 Nomor : 170/061/DPRD/2912 atas tanah adat/ hak ulayat Eks. Kekuriaan

ER A

Panyabungan Tonga yang dimohonkan dikukuhkan sebagai tanah adat/ milik ulayat;

AT

Berdasarkan uraian diatas, oleh kerena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah perkara, maka mohon dengan hormat agar Majelis

UM

Hakim menerima Eksepsi Para Tergugat dan menolak setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvakelijke

IS

verklaard);

GG

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa seluruh uraian yang dikemukakan Para Tergugat pada bagian eksepsi

TIN

dianggap sebagai telah diulangi dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban Para Tergugat dalam perkara ini; 2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang

N

dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang diakui

ILA

secara tegas oleh Para Tergugat dalam jawaban ini; 3. Bahwa Para Tergugat menolak atau menyangkan secara tegas dalil Para

AD

Penggugat yang menyatakan bahwa tanah perkara merupakan bagian dari tanah adat masyarakat Desa Hutabargot Dolok, oleh karena sesuai bukti

NG

tertulis pembelian atau ganti rugi dari Tergugat II kepada Tergugat I dan Penjualan Pemnilik asal selaku yang membuka tanah kepada Tergugat II

PE

adalah berdasarkan fakta sebenarnya dan dikuatkan para saksi yang mengetahui kepemilikan asal atas tanah tersebut;

4. Bahwa tentang kepemilikan Tergugat I atas tanah perkara, dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Bahwa sesuai dengan Surat Gganti Rugi antara Tergugat II kepada Tergugat I tertanggal Hutabargot Dolok, 27 April 2015 tanah perkara yang Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/Pdt/2017/PT-Mdn.[Type text] Page 13

terletak di Desa Hutabargot Dolok, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal oleh Tergugat II telah menyerahkan dengan ganti rugi tanah perkara beserta tanaman diatasnya Tergugat I. 2) Bahwa Tergugat II sebelumnya memiliki tanah tersebut berdasarkan

UT AR A

pembelian dari Zulkipli Harahap, sesuai Surat Jual tanggal 28 Juni 2007 atau kurang lebih 8 (delapan) tahun telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat II, sebelumn dijual atau ganti rugi kepada Tergugat I tanggal 27 April 2015 selama kurun waktu tersebut penguasaan dan penggunaanya tanah tersebut secara terus menerus dilakuka secara nyata oleh Tergugat

ER A

II termasuk melakukan penyisipan tanaan karet diatas tanah tersebut; 3) Bahwa selama dalam penguasaan dan penggunaan Tergugat II atas tanah perkara selama itu tidak ada diganggu gugat dan karena itu dianggap

AT

diaukui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa Hutabargot Dolok, Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal;

UM

4) Bahwa Zulkipli Harahap selaku pemilik semula asal tanah sengekta, memperoleh tanahh tersebut dengan cara membuka tanah pada akhir

IS

tahun 19990, dilakukannya secara terbuka dengan itikad baik dengan menanami dengan pokok karet untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

GG

sebagai warga desa setempat yang memerlukan lahan usaha; 5) Bahwa membuka tanah hutan di wilayah panapahan Desa Hutabargot

TIN

Dolok, Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal dengan terbuka dan itikad baik sebagaimana yang dilakukan Zulkipli Harahap pada masa akhir tahun 1990 masih lazim dilakukan oleh masyarakat, hal mana sama dilakukan

N

oleh saudara Abdul Rosad pemilik tanah berbatas sebelah utara tanah

ILA

sengketa yang hampir bersamaan waktunya dengan pembukaan tanah oleh Zukipli Harahap, yang telah ia jual kepada Sdr. Sumardi Nasution

AD

sebagaimana pemilik tanah batas sebelah utara tanah sengeketa sekarang;

NG

6) Bahwa sewaktu Zulkipli Harahap membuka tanah dengan menanaminya tanaman pokok karet selama penguasaan dan penggunaan tanah tersebut

PE

selama kurang lebih 15 tahun oleh Zulkipli Harahap tidak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat Panapahan Desa Hutabargot Dolok, Kec. Hutabargot, Kab. Mandailing Natal;

7) Bahwa hubungan religius magis Zulkipli Harahap berserta ahli warisnya terhadap kepemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah perkara selama ini telah tercipta, sebagaimana karakteristik kepemilikan tanah

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/Pdt/2017/PT-Mdn.[Type text] Page 14

menurut hukum adat, sehingga sewaktu Zulkipli Harahap menjual tanah tersebut kepada Tergugat II dilakukan atas adanya persetujuan ahli warisnya, sesuai surat beli tanggal 28 Juni 2007; 8) Bahwa dengan demikian tanah sengketa yang dimiliki oleh Tergugat I,

UT AR A

telah memperoleh penguasaan itu dari pihak lain yakni Tergugat II dan Zulkipli Harahap yang telah menguasainya secara nyata dan terus menerus, sehingga waktu penguasaan dan penggunaan Tergugat II dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih, yang dilakukan dengan itikad baik dengan menanami pokok karet, serta selama itu tidak

ER A

diganggu gugat da karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa Hutabargot Dolok, Kec.Hutabargot Kab. Mandailing Natal;

AT

9) Bahwa disamping bukti penguasaan secara nyata dan terus menerus lebih dari 20 tahun oleh pendahulunya atas tanah perkara dan bukti tertulis

UM

kepemilikan sebelumnya atas tanah perkara termasuk peralihiannya kepada Tergugat I oleh Tergugat II serta saksi-saksi yang mengetahui

IS

kepemilikan semula atas tanah tersebut, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memperjual belikan tanah tersebut berdasarkan hak

GG

yang sah sehingga tidak melanggar hukum; 5. Tentang Surat Keterangan tanggal 2 September 1988 yang diperbuat oleh

TIN

Hatobangun, Cerdik Pandai dan Ulama, LKMD, yang dijadikan sebagai dasar bukti kepemilikan tanah perkara bagian dari tanah adat Desa Hutabargot Dolok adalah tidak beralasan secara hukum untuk dipertimbangkan oleh Majelis

N

Hakim. Oleh karena itu haruslah ditolak, karena sesuai peraturan perundang-

ILA

undangan yang berlaku legalitas masyarakat adat tersebut haruslah berdasarkan pengukuhan dari pemerintah daerah lewat peraturan daerah.

AD

Karena wilayah Panapahan yang disebut-sebut Para Penggugat sebagai tanah adat Desa Hutabargot Dolok belum dikukuhkan sebagai masyarakat adat,

NG

maka jelas sesuai peraturan perundang-undangan wilayah tanah Panapahan Desa Hutabargot Dolok belum dapat dikategorikan sebagai tanah adat;

PE

6. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain UUPA No. 5 Tahun 1960 dan UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 menegaskan legalitas masyarakat hukum adat termasuk legalitas dari tanah adat masyarakat hukum adat tersebut haruslah dibuktikan dengan adanya pengukuhan lewat peraturan daerah setempat, maka adalah keliru jika Penggugat mendasarkan gugatan tanah dalam perkara ini hanya berdasarkan surat keterangan dimaksud; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/Pdt/2017/PT-Mdn.[Type text] Page 15

7. Tentang Hasil Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Hatobangun, Cerdik Pandai, Alim Ulama Masyarakat Desa Hutabargot Dolok tanggal 27 Juni 1999 sebagai bagian dari bukti pengakuan wilayah Panapahan sebagai tanah adat Desa Hutabargot Dolok juga haruslah ditolak, karena dalam konteks negara

UT AR A

hukum dalam bingkai NKRI negaralah melalui peraturan daerah setempat yang mempunyai kewenangan menentukan legalitas tanah adat, bukan berdasarkan hasil musyawarah para tokoh masyarakat seperti didalilkan oleh Para Penggugat;

8. Bahwa Para Penggugat telah keliru dengan mendalilkan keberadaan tanah

ER A

adat berdasarkan hasil musyawarah, bahkan hasil musyawarah tersebut sekaligus membuktikan sekiranyapun pernah ada tanah adat dalam wilayah Panapahan, akan tetapi dengan tidak diusahai dan dipungut hasilnya selama

AT

ini oleh masyarakat desa sehingga tidak lagi memenuhi unsur sebagai tanah adat sebagaimana disyaratkan baik UUPA No. 5 Tahun 1960 maupun UU No.

UM

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan berbagai peraturan hukum lainnya; 9. Bahwa proses penentuan keberadaan masyarakat adat, pasca berlakunya

IS

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, melalui identifikasi dan invetarisasi yang dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota, Kepala SKPD

GG

yang membidangi pemberdayaan masyarakat, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten, Camat, dan Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik

TIN

masyarakat hukum adat sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adar, dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri ditegaskan

bahwa

Bupati/

Walikota

melaporkan

penetapan

N

tersebut

ILA

pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat kepada Gubernur. Gubernur melaporkan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat

AD

hukum adat kabupaten/ kota di wilayahnya kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Permberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahan pengambilan

NG

kebijakan;

10. Bahwa dalam rangka ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat, semestinya

PE

masyarakat Desa Hutabargot Dolok lebih dahulu mengajukan permohonan bagi pengukuhan wilayah Panapahan sebagai tanah adat Desa Hutabargot Dolok, bila telah ditetapkan, barulah berhak sebagai subjek hukum melakukan gugatan jika terdapat pelanggaran terhadap tanah adat tersebut, bukan dengan cara memaksa seperti yang dialami oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kembali tanah tersebut kepada masyarkaat desa, bahkan

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/Pdt/2017/PT-Mdn.[Type text] Page 16

oknum yang mengaku sebagai tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat desa telah melakukan tindakan yang diduga melanggar HAM kepada diri Tergugat II, dengan cara memberikan sanksi mengeluarkan dari masyarakat desa untuk itu Tergugat II sedang mempertimbangkan untuk memohon

UT AR A

perlindungan hukum kepada KOMNAS HAM di Jakarta, begitu juga kepada OMBUSMEN Perwakilan Sumatera Utara di Medan, karena negara dalam hal ini Pemkab. Mandailing Natal telah tidak hadir atau alpa memberi perlindungan terhadap hak warganya; 11. Bahwa

hasil

musyawarah

dimaksud

juga

tidak

beralasan

untuk

ER A

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai dasar keberadaan wilayah Panapahan sebagai tanah adat Desa Hutabargot Dolok; 12. Tentang tanah sengketa merupakan tanah adat Desa Hutabargot Dolok dan

AT

kerugian masyarakat Desa Hutabargot sebagai dalil Para Penggugat mohon untuk tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim atas alasan sebagaimana

UM

uraian terdahulu, lagi pula dengan tidak tegasnya seberapa kerugian yang disebut oleh Para Penggugat nampak bahwa gugatan Para Penggugat tidak

IS

beralasan secara hukum, karena nyata sesuai dengan gugatan kerugian tidak rinci;

GG

13. Bahwa selanjutnya tentang perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memperjualbelikan tanah perkara merupakan perbuatan melawan hukum

TIN

haruslah ditolak oleh karena Tergugat II adalah penjual atau penerima ganti rugi yang sah atas tanah perkara yang dimiliki oleh Tergugat sebelumnya melalui pembelian dari Zulkipli Harahap selaku pemilik semula atas tanah

N

perkara yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun;

ILA

14. Selanjutnya, tentang permohonan penyitaan tanah perkara oleh Para Penggugat haruslah ditolak oleh karena permohonan tersebut tidak didasarkan

AD

bukti kepemilikan yang kuat atas tanah perkara oleh Para Penggugat; 15. Mengenai permintaan Para Penggugat agar putusan dapat dijalan terlebih

NG

dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi, juga mohon untuk ditolak oleh Majelis Hakim karena permintaan ini tidak bukti-bukti kepemilikan yang

PE

kuat;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas dimohon dengan segala

hormat kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/Pdt/2017/PT-Mdn.[Type text] Page 17

Dalam Eksepsi: 1. Menerima Eksepsi Para Tergugat; 2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak

Dalam Pokok Perkara: 1. Menolak gugatan Oara Penggugat seluruhnya;

UT AR A

dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim Yang Mulia, berpendapat lain maka mohon putusan

ER A

yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Mandailing Natalmenjatuhkan Putusan tanggal 23 Juni 2016Nomor:

AT

2/Pdt.G/2016/PN.Mdl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi:

Dalam Pokok Perkara:

UM

Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima.

-

IS

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung

GG

renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

TIN

3. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya mediasi secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pernyataan

ILA

1. Risalah

N

Membaca surat-surat: Permohonan

2016No.4/Akta.Pdt.Bdg/2016/PN.Mdl.

Banding yang

tanggal

dibuat

30

oleh

Juni

MARIHOT

AD

PAKPAHAN,SH. sebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal, menerangkan bahwa Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa

NG

hukumnya telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri

PE

Mandailing Natal tanggal 23 Juni 2016 Nomor: 2/Pdt.G/2016/PN.Mdl;

2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh MUHAMMAD SYAH HARAHAP,SH. sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Mandailing Natal,telah memberitahukan kepada Kuasa hukum ParaTerbanding semula Para Tergugat pada hari Kamis tanggal 21Juli2016;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/Pdt/2017/PT-Mdn.[Type text] Page 18

3. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 2/Pdt.G/2016/PN.Mdl, tanggal 23 Juni 2016 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semulaPara Penggugat pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016, kepada Kuasa Para

UT AR A

Terbanding semula Para Tergugat pada hari Selasa tanggal 06Desember 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mandailing Natal, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Nataldalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan

ER A

tersebut sebelum berkas perkara dikirimke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

AT

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Para Pembanding semula

UM

Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah diajukan permohonan banding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding

GG

IS

tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwaPembanding semulaPara Penggugat

melalui Kuasa

hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding, tertanggal 30 Juni 2016

TIN

No.4/Akta.Pdt.Bdg/2016/PN.Mdl.yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tetapi tidak mengajukan Memori Banding akan tetapi

N

keberatan tarhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertangal 23 Juni

ILA

2016 Nomor: 2/Pdt.G/216/PN.Mdl.

AD

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

NG

dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Nataltanggal 23 Juni 2016 Nomor: 2/Pdt.G/2016/PN.Mdl, Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis

PE

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan disengketakan

Hakim

yang

oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka

Pengadilan Tinggi Medan mengambil alih alasan dan Majelis

hal-hal

Tingkat

Pertama

tersebut

dan

pertimbangan menjadikannya

hukum sebagai

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/Pdt/2017/PT-Mdn.[Type text] Page 19

pertimbangannya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

UT AR A

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Nataltanggal 23 Juni 2016 No. 2/Pdt.G/2016/PN.Mdl.yang

dimintakan

banding

dipertahankan dan dikuatkan;

tersebut

beralasan

untuk

ER A

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah maka dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan

yang untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp.150.000,-

UM

AT

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan

IS

dengan perkara ini;

-

Menerima Permohonan Banding dari para Pembanding semula Para

TIN

Penggugat tersebut; -

GG

MENGADILI

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 23 Juni

Menghukum para Pembanding semulaPara Penggugat untuk membayar biaya

ILA

-

N

2016 Nomor: 2/Pdt.G/2016/PN.Mdl, yang dimohonkan banding tersebut ;

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

AD

sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

NG

Demikian diputus dalam rapat

permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 06 April 2017 oleh kami BENAR KARO-

PE

KARO, SH., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, H. DASNIEL, SH.,MH. dan PERDANA GINTING, SH. putusan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal11 April 2017. oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Hakim-Hakim

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/Pdt/2017/PT-Mdn.[Type text] Page 20

Anggota, serta PASTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim Ketua,

UT AR A

Hakim Anggota,

ttd.-

ttd.-

H. DASNIEL, SH.,MH.

BENAR KARO-KARO,SH., M.H.

ttd.-

ER A

PERDANA GINTING, SH.

AT

Panitera Pengganti, ttd.-

IS

UM

P A S T I, S H.

Perincian Biaya :

GG

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

PE

NG

AD

ILA

N

TIN

1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 66/Pdt/2017/PT-Mdn.[Type text] Page 21