Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India selanjutnya disebut "Para Pihak");

PENGATURAN ANTARA PEMERINTAB REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PROGRAM PERTUKARAN KEBUDAYAAN UNTUK TAHUN 2001-2003

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India selanjutnya disebut "Para Pihak"); BERKE/NG/NAN untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua negara dan kedua rakyat; MERUJUK kepada Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerjasama Kebudayaan yang ditandatangani di New Delhi pada tanggal 29 Desember 1955;

MEMPERTIMBANGKAN keinginan untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan budaya, dan kerjasama antara kedua negara; TELAH SETUJU SEBAGAJ BERIKUT :

Pasal I RUANG LINGKUP KERJASAMA

1.

Para Pihak akan mendorong penerjemahan sastra-sastra klasik dan modem dari masing-masing Pihak. Kegiatan secara terinci akan dilaksanakan melalui saluran diplomatik.

2.

Para Pihak akan mengadakan pertukaran seorang ahJi wayang kulit. Jangka waktu ia tinggal akan ditentukan melalui konsultasi oleh para Pihak.

3.

Para Pihak akan mengadakan pertukaran wayang kulit, rekaman audio-visual, foto, slide, musik. rekaman dan publikasi seni pertunjukan.

4.

Para Pihak akan menyelidiki kemungkinan untuk studi perbandingan mengenai pertunjukan dan seni rupa wayang.

5.

Para Pihak akan berkerjasama di bidang kearsipan.

6.

Perpustakaan Nasional Indonesia akan mengadakan pertukaran hasit penerbitan perpustakaan secara timbal batik, termasuk pula mikrofilm dengan Perpustakaan Nasional Calcutta.

7.

Para Pihak akan mengadakan pertukaran personil perpustakaan secara timbal batik untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan perpustakaan di negara-negara mereka termasuk teknik konservasi mutakhir untuk materi perpustakaan.

8.

Para Pihak akan mengadakan pertukaran reproduksi karya-karya seni.

9.

Para Pihak akan mengadakan pertukaran para ahli di bidang arkeologi, museologi, konservasi, restorasi dan sejarah.

IO.

Para Pihak akan mengadakan pertukaran publikasi di bidang arkeologi.

11 .

Para Pihak akan mengadakan pertukaran buku-buku bibliografi, salinan mikrofis dari Para Pihak: salinan reprografik, seperti slide, foto, gambar benda seni, hiasan dinding, lukisan dan sebagainya. Para Pihak akan mengadakan pertukaran dokumentasi arsitektur tradisional/ asli, seni pahat patung dan benda-benda tradisi daerah dan seni suku asli. Dari pihak Pemerintah Republik India, The Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA) akan menerima bahan dokumentasi kebudayaan bagi sistem Informasi Nasional clan Bank Data di bidang Seni clan Kebudayaan, yang disebut Indira Gandhi Kala Nidhi.

12.

Para Pihak akan mengadakan pertukaran atau mempermudah perolehan bahan temporer seperti model rumah kampung, tekstil, spesimen, topeng dan wayang (baik kulit maupun golek) untuk mempelajari koleksi dari lembaga. IGNCA di India mengusulkan akan mendirikan Wisma Seni/Galeri Asia untuk masalah ini.

13.

IGNCA dan lembaga Indonesia akan berpartisipasi dalam seminar dan pameran yang diselenggarakan oleh masing-masing Pihak.

14.

Para Pihak akan menyelenggarakan pameran dan pertukaran buku di masing- masing Pihak.

15.

Para Pihak akan menyelenggarakan pekan film/festival dengan menyertakan 2 - 3 orang delegasi film dari masing-masing Pibak.

16.

Program saat ini tidak menghalangi pelaksanaan program-program lain dari kerjasama di bidang seni, budaya dan pendidikan, akan diatur melalui saluran diplomatik. Pelaksanaan dari program ini akan ditinjau secara berkala oleh para Pihak melalui saluran diplomatik. Pasal II LAPANGANKEGIATAN

1.

Para Pihak akan mengadakan pertukaran tiga orang delegasi yang terdiri dari ahli arkeologi, ahli epigraf dan konseivator untuk jangka waktu dua minggu guna mengidentifikasi bidang-bidang khusus dari kegiatan.

2.

Pemerintah Republik India akan menerima peneliti dan pengajar Indonesia untuk mempelajari bahasa dan sastra Tamil.

3.

IGNCA dan mitra kerja di Indonesia akan bekerjasama di bidang otomatisasi perpustakaan dan penerbitan bersama karya-karya di bidang seni dan warisan budaya India di Asia Tenggara.

4.

Para Pihak akan mencari kemungkinan pelaksanaan program akademik bersama selama 2-3 bulan di bidang: a) b) c)

Arkeologi pra-sejarah; Studi arkeologi; Studi konservasi dan restorasi candi Hindu/Budha yang terbuat dari seni batu, bata atau karang.

5.

Para Pihak akan mencari kemungkinan untuk studi banding di bidang pertunjukan dan seni rupa wayang.

6.

Para Pihak akan mendorong partisipasi dalam pameran buku intemasional yang dilaksanakan oleh para Pihak dengan bersifat komersial.

7.

IGNCA dan lembaga Indonesia akan berpartisipasi dalam seminar dan pameran yang dilaksanakan oleh para Pihak.

8.

Para Pihak akan melaksanakan seminar dan lokakarya di bidang sistem kepercayaan, bahasa, sejarah, arkeologi, konservasi dan restorasi.

9.

Para Pihak akan menyelenggarakan pekan film/festival dengan menyertakan 2 - 3 orang delegasi dari masing-masing Pihak.

Pasal ID LAMPIRAN

Ketentuan-ketentuan umum dan keuangan yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian integral dari Pengaturan ini.

Pasal IV

PENYELESAIANSENGKETA Setiap perbedaan yang muncul dalam penafsiran dan pelaksanaan dari Pengaturan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi-konsultasi dan perundingan antara para Pihak.

Pasal V

PERUBAHAN Pengaturan ini dapat diubah, apabila dianggap perlu, dengan kesepakatan bersama secara tertulis antara para Pihak.

Pasal

VJ

MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGBENTIAN 1. Pengaturan ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya dan berlaku sampai akhir bulan Desember 2003. 2. Pengakhiran Pengaturan ini tidak akan mengurangi berlangsungnya programprogram dan proyek-proyek yang sedang berjalan menurut Pengaturan ini. DIBUAT di Jakarta pada tanggal . -~~~~.l.~~ ... bulan Januari tahun dua ribu satu, sesuai dengan tanggal .~v.a..f.Yf Yh ...t~:t:"Y .. Pausa 1922 (SAKA), dalam enam

naskah asli, masing-masing dua dalam bahasa Indonesia, Hindi dan Inggris, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas naskah Pengaturan ini, naskah bahasa Inggris yang akan berlaku.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDIA

Signed

Signed

Dr. I.G.N. ANQM Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional

Dr. R. VAIDYANATBA AYXAR Sekretaris Departemen Kebudayaan

LAMPIRAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM DAN KEUANGAN YANG MELIPUTI PERTUKARAN-PERTUKARAN MENURUTPENGATURAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PROGRAM PERTUKARAN KEBUDAYAAN UNTUK TABUN 2001-2003

Pasal I KETENTUAN UMUM

1.

2.

Pertukaran perorangan, pameran dan delegasi: a.

Tiap Pihak akan mengirimkan ke Pihak lain riwayat hidup (tennasuk bahasa yang dikuasai) dan usulan rencana perjalanan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal yang ditetapkan untuk kunjungan delegasi atau perorangan yang dipilih berdasarkan Pengaturan ini, dan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan, untuk kepentingan pertunjukan dan pameran;

b.

Pihak penerima akan memberitahukan penerimaan atau penolakan atas usulan dimaksud dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah usulan diterima;

c.

Sesudah persetujuan diterima, Pihak pengirim akan memberitahu Pihak penerima, paling lambat 3 (tiga) minggu sebelumnya, tentang kepastian cara dan waktu kedatangan orang tersebut;

d.

Orang-orang yang diundang harus mengetahui bahasa Pihak penerima atau bahasa lnggris.

Para Pihak memberi kemudahan kepada delegasi dan perorangan yang dikirim dari Pihak lain, untuk mengenal kebudayaan dan kehidupan dari Pihak tuan rumah.

Paulll KETENTUAN KEUANGAN

1.

Pertukaran tersebut dilaksanakan untuk jangka waktu kurang lebih enam bulan.

2.

Pihak pengirim akan bertanggung-jawab atas biaya perjalanan pergi pulang, kecuali jika disepakati sebaliknya.

3.

Pihak penerima akan menanggung pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut:

4.

a.

Makanan dan penginapan atau bebas penginapan serta tunjangan berupa uang tunai untuk membayar pengeluaran makanan;

b.

Tunjangan untuk menutupi pengeluaran sewaktu-waktu;

c.

Tunjangan transpor lokal, apabila transpor tidak disediakan;

d.

Perjalanan dalam negeri.

Pameran. Apabila tidak disetujui sebaliknya, maka: a.

Pihak pengirim akan menanggung seluruh biaya yang berkaitan dengan transportasi benda pameran ke tempat tujuan pertama dari Pihak penerima;

b.

Pihak penerima akan menanggung seluruh biaya yang berkaitan dengan transportasi benda pameran ke tempat-tempat lain di dalam wilayah Pihak penerima dan kembali ke ibukota Pihak pengirim;

c.

Pihak pengirim akan menanggung sendiri biaya pemajangan dalam pameran dan penyebar-luasannya, termasuk persiapan katalog, brosur dan sebagainya;

d.

Pihak pengirim akan menganggung biaya asuransi selama jangka waktu pameran di luar negeri. Dalam hal benda-benda pameran Pihak Pengirim mengalami kerusakan, maka Pihak penerima wajib mendapatkan segala dokumentasi yang berhubungan dengan kerusakan tersebut agar Pihak pengirim dapat memperoleh ganti rugi dari perusahaan asuransi. Biaya yang berkaitan dengan penyiapan dokumen dimaksud dibebankan kepada Pihak penerima;

e.

Pihak penerima diharuskan menunjukkan kesungguhan dalam pameran dimaksud dan memeliharanya serta memenuhi persyaratan, teknik museograti yang diperlukan untuk perlindungan yang memadai atau pemeliharaan benda pameran;

f

Pihak pengirim akan mengirimkan segala materi/deskripsi dan data yang berkaitan dengan inftomasi tentang kebutuhan ruangan untuk pameran, kebutuhan katalog dan sebagainya, tiga bulan sebelum pembukaan pameran, apabila memungkinkan. Materi pameran harus diserahkan ke tempat tujuan paling lambat enam minggu sebelum pembukaan pameran;

g.

Seorang atau lebih seniman, komisioner dan pejabat dapat mendampingi pameran, apabila dianggap perlu oleh Pihak pengirim dan akan diberikan fasilitas oleh Pihak penerima;

h.

Setiap pameran hams dibuatkan suatu perjanjian khusus mengenai peminjaman yang ditanda-tangani oleh Pihak pengirim dan Pihak peminjam. --- 000 ---

1§

I~

~'. 'til

~~l ~

·~.:~i ~· ~ E11&1i ~. ic: o·

1I ., .

N, ~I ~

.~I;

!

.

0

I

- ·

.

;

if!

Oi I

i~ !

19::

re. I'

~, 11i: ~ 'mi j

j

1

t ~I

1&

1& 'Ri

19

E1

~ ~ ~ t {~ ~ J jg ~ ~~ti ·f ll ~ 'ts t, ~ IS i J ' 1& ! ~ i 1 j ~ 1 1 ii 1 1 11 ~m~ 1&i i~ H1&~ t~ s ij!~~ ~~ li <>~t l ~1· ~i :~~ ~1 i 1& ~ Et l~ I~! I~~~~ t~~ ~ it

t

'(JI

lit

tc-

1&

:!

!I~

:~~

i t'1

it! 1

-

2.

~ -q~ Qa>-lT

m

~I

mm

3RI'fEr

c5l"

~ fa?~ CJ>T 3fTCTcf-~ Qlld1~f

Qll<"Qfict>

~

(1?;J

~

VflQJfl I

3 .

TT~

itcif

~---
~?lIJ:l

q;c:rr3ft

t1cs1fla1 , 01<:ufa:ail ,

"Q<

R'fl$51.

~

'.J
wi

~:m

~

t1ct>1fi!g

~roif c$ 3freTCl-vcrrc;f ~ \l Cl
4.

-q~

c:1ait

~~

cmiur

~~tG1Cf51;ft

ucr

g("ICif IC#I Cb 3f EZ4COIG1 ~ ~ CDT 'QCfT l'1 Jll Qdl I

6 . $i'f0.~mT

&1m1

ll~COI

a>T

Qll:t=Qt1ct>a1

3ft7

!:fldct>IC"ICOI

m

c$

'Q7

ll~COI

!fR1Cf>IC1COI ,

<111$ct>1fQsCiA

"RR.o

~Tait cr>T 3fral'Gl-~ ~I

7. ~

cm

'Q'~ ~-~

\il0<>1a

~

c5

~~T CJl

!J:Z1?1Cf51&1COI

~ !J:Z1?1Cb1Ci1 a '8 ld14f') ~

otrftatC'tctt dct>Gfl4>1 ~

g&1ct>IC1COI

cf.i

ct>idCf>C11Cll


c:r>lfJfCb-=, C6T Ql:Uoqfict>

3ITEITT' 'Q7 3TrelCT-Vc:TC'r ~ I

8.

cnan m

9.

iroit

'Q'c!R'Cf>R

q>Cffi3i'f

c5

gcr:

QC: lctCb'ic» I

'Q'arcr>T<

~ ~~

!JlldC'd , 'R;u'~ ft)$fl0f,

c5" ~ cif fa?~

2

~. ~~IQG'll

C5T 3rn:TOf-)relGJ ~ I

10.

irc11

'Qercl>R"

~fllctCil -$ ~ CJl

\I Cf>l?IGfl Cl>1

31Ta1Cf-~

~I

1 I.

c:1at1

'Qercf;IT


cftcit

~il4J 1cfil a

gfacil .

e1a1fa'il1.

C'ild'l93it

"tR

'8ICA4'1l

:ziFl

c:Toit

I

~T Qd&~

aft 3frr

gfa al

a

31mq

Ri'i 1$s1 .

CWT

'Q~ ~rot dllgC'l I CT

~

f'f" \:ilG1\:illc::fla

m-~ ~I

cr>T

1 .

cU21

~ 3fl~&crt1 . f3ifffifa::ail . ~ ~

T amTOJ-~ ~ Clff(1<."11 "tR

Cfft "#c:"af

'Qefl

mTcf

CJ>ffl3fl

JIUFllG!I

~ uritft llt~a ~ ~ ~

CJft CJ

8~ "CR, ~ cnitft ~ ~, ~ ~ a:tFlcftd

~ go11~ a ~ ~ :ZitCAcUl er Sld&Qt ~~ I

12.

ir.:n

'ttlHCl>Tl

~3't ~ 31£4ai1-~tl ~ ~ "JfTaT ~

3tta1'tfla CAf6t'it, ~. ~. '!}Mit am arm a ~ 3a~cit

~

~

3m10f-~ ~

'8td'lcift

m ¥< &C11dJI

midt ;z1~a ~ ~ CJl ~ fcl~cit ~ ~ a>T Sl&iid

1 3.

1

3tfEl<JJ6Ut

mm 'tt<

Cf)l

~ ~

~~ ~

I

~ mTI:ft l1~a C5ffi ~ 3h< tit~~rmt ~ ~ lf.fl &m 3ft41Rita ~ ~ ~ ;ilf)tc;t1~ er ~~

14.

!

c5

~

CJl

:HT;JT

'QlftCl)'R"

3ti4l~C1criiJI W

~I

ucr>-¢ 3&1ct>l

3

c5

m

-at

~:r&1ct>-~~

a>T 3m:l0f-~ ~I

1 s.

-q-~ IJll~Cb -q-e-r cf> it

irait crft'

~

cf> ma

tt1aflc:1:t)

m

~ ~ ~

~t( /3Mci1

CJ>T

3i1m1:J1C1

~.

16 .

<Jrlct11C1

iJl' ll\3101~Cb 'CHT~

Cble:fCH

~Te-TT

a

:zfa
fi;i&o~ a

~

CJ>1af~1c:iC1

~

3ft

CliT

itait

~-~ ~

et?T

cf>

a1

\JI ldil 101

q~ &m

n

3faf

i

1

czroft-ao

Cf>Cffi ,

N~-CbidCH

"f<-1"

Cbl dct>CA

cf.>

;z1GtC1~C6 cmar.rit ~

~ \.itlQJfl I

<1ciftl:'IT

~c.;- ._ IJ ~I dct> c.wt I Q

1.

itcit q m ~ <:)-
a>r

cf.>

crft' 3rc1ftT <$

m-~

g;zt~&Rlc;:

3.

Cbti!fCbc<114

~.

cff' ._.thir

Rl~t~ ~


~ ~

~ ~ <'f C: ;!"!ft c:t ~I csc;cA gcr(t

fUtotcil

UCJ>-Uct>

~l1a("f'1Dtc;:,

'Qci ~ ~lif.l:tl"'I 6tCJ) I

~ iJlitft ll~c:t Cf.>ffi ~ alt< '~~~~ ~ ~ ~

~&ta>il"IZI

~•lcflc:f ~ sict>1nar

c6

Milll"ICif

er

~ jt

:ae,.4)Jt

4

Cfal Rlli:t'tC1

~r

~-~ ~

~Tm

jt

CfiPctdl ~
Cf>)

si13'Rt~ ~fllC1ffl ;

or)

!fllC1<"Cft4 31W4ct;


-q-cen-,

~

meM 5.

iToif"

m ~

3f\'"l

qctrcf.)R'

~ 3ftzld01

~~~

(f4T<JT

gM011CiRC6 3ftzldct ~

6.

ircif

3ft7


~ ~ ~~T

"tfercf;R {!Cf>

31 1.al~a

C5ffi <) ~ ~ ~ tR

3f a =tft:~)c~

3&1 ct>

qc:-\)fot01J:)

Cf)ffi

cfi

-qcrr C"la11a°' 1

cit a tfOlfG:zf C6

3fTUR 1t7

al-

CJ)cft

Cf51'

VlM1Q.a ~I 7. ~

CJTirll' :t•
Sl~CJS

W 8.

&TH

tflf'fCJST<

q)ffi

~

3114)fUta

fi)Jt~R.rri

3tt< ~

~

m

~
\llC:?fPcti!fl a{ IHIJf)c:1:f1 ~I

itait

~QTll'

'Cferc6R

moflOT

31\7

~

~.

&mn.

l17

:8Ptot1 :t

fPctt< I'll. 3f\7

~flldC'd.

ctmfeTR'fltl

3114'm-ta ~I

9.

c:Toi1

"tfercr>R ~ ;z:tQ'fti'fcJfi\)C\Ad

311.al~('f ~

Rit'1'fcR

Sl~Cf> 'Q"erc6R ~ ~ '4T ~ ~ Slf<'t~ftl ~I

~C!l>-~J_U ~-¢.!~~~ :8MJOfC6 a1 Patt:1tna :a1CR1G<4 a1t7 PcJCifld s:uau1.., C1ST {!CJ) ~ 3fTCJT

!

I

5

~

:aCRei'a

~alc: ___ J_I/ PcJ d I T t}f Q GI 'l I ~ :Z'fCR~i1 ~

cm-

~ ~ tr~

ifc;it

tnm~f

<5- cfta'

cuaifta ~

m

n

d11\:Zld1

\!~i
~~~---J.l -a~ne.Tcif

~

l'tCRtl\d

cff ~

~.

lft"iJ

Qi, flst d cff QI &."Qfict> :z:t{(d1 fa &lC1 I

'l'fCHijlll

3fTCJ\)'Uc:5

~ tr~ ~

~I

\

~~ lt1CH~dl 3fQ'c?r ~«flef< ~ ~ ~ ~ ~tm

1.

Rli
~CH~d

W

2.

2003 ~

c5l"

dCJ> ~ 7~CJTTI

3fCJ

~ ~ \!'fCR$l)d


~ ~ 14ci>etfl 3't7 qficil"1ct13it ~

-mm '5f Cf> I C1 f

~.

cft" ad
~ U<1> (~Tif.i)

$

gf?l;!(t

QICHl~ICf>

cft" fc}t&uRa ~I

VC1>R ~ T~

~

cft"


~


~

~ =t1CH'1'a

c6°

CHICA&\

cft"

~I

311'\Vait sieoact> ~

~a.ft 'QTC;

~

'QTC;

ctft 3il"l:

~:mrft

~

Signed

Signed 6

'.l1CRIGf

Polcf~G1

c6 3foufo

Ttn~~ Ji0ill'*4 ~ :z:t bb t l

WT

3foofCl

\itGf d ;ft

~ gfa.at .. ~-· ~ 3ft7 ~ ~

~

cri(l $ft I

ac;_c:}=t1i;z

en-en

ifr<

c;q

al ~

{'Tcm I

~ 2001 - 2003 $ ~ -al'NfiRta> 311C:ICit lJ'cnaf Cbidi:liCR" cit a"Gf& if ~o)flrm CJI 01 ~I~ c5l" 8 =lCh I"l an~ HRCf JI UFil~

c5

CJft"

8'lCbl'l

afra

cm

~ 8tH$ft~ cfi' atattCJfct 3flC:ICit t;IC:latt C5C17 ~ ~ 81 CH I &a aft"~ fa rift \!'I qrcre.nar

~~-- t 81 Cf1 I~ 1 . c;u~41.~tPcrm


gciacp ~

aft<

lJ'TCre.JTGf

~1\'SCd'fosl"fl

ar)

3ft7

c6

cit"

CFi ICFicl

~ CJTlI ~it;C;CRUg('if

~ qft \JIRttf¥m

~ ~

Vd¥fctCf.il
*

tMa-

~ICCld1UsMJ

CPcff ~ C1>CR ~ CfIT~

&J IJl('1Cf.ic1f lll:'TCf.iR g =R1 Id

c6

~-rJ:cd

~ \'=El~

(mcft

~) ~ \118'11~('1 ~ ~dlDI

~ liCH~d ci; 31C>i1Jfa

c5"

m-~

~ ~a-mITT" CJ>)-

"Q"l:'TCf.iR

crrcft" 3fffll3ft

c:.c:ifih:t

Cl)J

<
c6

Cf.)cFf

3ll7

"wf

Cf.)cFf

it

~~

~ ~I

~ ~

3facTT

a

3feraT

ci5

tlCf)

CRTi'

318ftqffet c6 <-fciu cif-

~~I

CJT)

'l'Cftqffet

~

~

ct>

~mq

~\nGldi6'11

'l'd I Ji d Cf.iC't f ll~ Cf.>)- CA Rfi.:t /di Rfi.:t
~

crfu6 3ft7


"wt'

~

cS

~ ~;

7

~

cit.

c6

CPcR

ll~

31 I JI CFi Ci1

?.t-

C5CR"

cS

cfu:;r

~,rc:r

U)

3fcimft

3f21CJT

~

2.

c~fcft:tld¢>df 'Qe1cl>T< 'i:'6l ~

~ 'tfltfC1il< °8 ~ CJTt! ~icsc:;;iROt;C"il ~

Qercf>T<

c:afctndt ~

Cf>T ~ ~ d l~Q I

cA\ilC!llGt

q~ ~ 'ti:t~ 3ft< ~ ~

GflCifCl>I~ mt
1. .=t4gcm m-~ ~


«Rf~· 3'acrT ~

5!t

C6tR

3rclfir c6

l'lcJrr I q~ c:lait Cf
2 . lH"'1°'dlC11 3mlC:t
~

~

~

~

~

?r6"Cif"

3fR:

.nurcr

t?re>n,~ 3f«:l'aT 1t~CFtRf ~ ~I

3 . &JIC>ll"tCt>df

m)

?m'llCf

ll~

Pc=ICFOi~~d

*

~

~

uri"

mitft

~ Cl>) C1m< ~ ~ cmfCf ~ a;rmr;

3ffiTra 3f.wTI

czrn

Gr)

3f 1er>Q"*1er>

'1T)

w1af)~ ~OJ

C5CR q)Cfl

fa=!~

~ $

~ &tmT =

~ -$ ~ lHml. ~ ~

fil~Gf .iQC"'ICIU ~ Ct>lli!ll "'1Tffi

t:r)

3ttCidf'Vt> ~ I

Cfi)

&1ut°'?ttl"'il

~2JCFf

3W'TR:r

i:

q m B11e>1a<1>mf l l m

JIGdc.i!I

'WCf dCf.>

a~~.:

8

cit ~Tf ai

~ 'Qfia~ar ~ ~

ai)

8JIJIC1CbC1l l:le:JC1i'R ~ ~

c5 3-fu:r<

3fa:f

crm

:Hrn~cll~

'Cl~ ~

CT'Cb

~if

llGtEtlcrfl

~

~

N

a

~

rn

mJ)

<-arait

~ ~~ t'1i<>ic:l

a~ar ~;

CJT)

3'4GtJtHietl l:l~ ~ tr-:>T.• fIQ,

~ ~,

u)

~~ ~ ~ ~ ~:Z'fCbl i;ri'.ITT'

~ ~

a

IAGt~dlC11

i:rm ~ ~~T


arafu

~'

~

~iTc'f ~:

~

~Gtcita1~

c::z:a1aGt

~

~

3h7

a

~ CITtzT

'Cf><

~I

~

C:'i.-
'15t

~

~ ldf i::rm &m ~Cl

C1iT el"~

;a~a

~~ff cf;

elfft

-qm aftcRr crsaqcfl 'R

:za1a1act>&1f i:r~

o1

c5

~

aTffi

:zicifact CJft rn1
~~

~

3tR'f'"GU

~

~

~

a

"tllffi'b'R

~ ~

Ml<>ic:l

i.;Rm

-qm ~

~ml

Ha.ft

iiIT~7 W!~fcft

GfuRr ~

1", cIT •z:a IJIC1 cbdf

-"tfc:lt ~

'l:.)

~

a

enff -q-~ ~T.m,

~ ~

~

Q4fld

am:zc:1R:IC'd

a,

~

(S
3fi7

~r.m

ftli

ra-lfTCT

('.f~ ~

~ ~ ~

~ ~zf1411f?bq, acr>c;flct>1 ~ ~ ~rcif cPT 3t'341C1G1

if)

'C1R' I

8JIJIC1Ct>ffif

'tf~

'l11CFtcift; ~

~~fcft

c5

~

~rcJ~GICI>

"Raft

ft;fu ~· 7~ ~ Pctc1:zu1 3fi7

3Tfcl;t Ci2IT ~

"(fif,

g

~

cf.;

:z:ict>C1Gf

~

~

~, ~ ~arcr ~

1tcf

C6Cff

if

!mm

'tT

m

~I

C6Cff 'El(\" \i1 I

i1 J II

{!q>

ve-~fGfi

'l·di JI C1 CbC"C'f {

'wf

~(l

~ JICicic.4 7.-CR'J ~

I

3JeJ
3Jlllq;1l\

l'\1", ~t.;tt c6 vR1H 6la iT cftCf v.::-til Cf>) VC:-$fcft 9ri°3f ~la R

3'f'uq; ~

q~

3h< ~ -g 3ft< «11afla 3ffiaezt"

C6C"llC61l,

ma W
\nT

::r~

3J1CjCJO

3QC1C:U C6li41 \iO~Jll I

~)

Qc:=i\Cb ~fcfi 3fll'ZC6C1f ~ ~

3ft<

a)Gt~a18 q~ ~

('«tl~ {!q> fa-~~ ~ C1m< &RT qxJ<

\iti.a<>fl

I

10

ARRANGEMENT BE1WEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA REGARDING CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME FOR THE YEARS 2001 - 2003

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India (hereinafter referred to as the "Parties"); DESIRING to strengthen their existing friendly relations and closer cooperation between the two countries and their peoples; REFERRING to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government ofthe Republic oflndia concerning Cultural Cooperation signed at New Delhi on 29 December 1955; CONSIDERING the need to develop and foster the cultural relations, as well as the cooperation between the two countries; HA VE AGREED AS FOLLOWS:

Article I SCOPE OF COOPERATION

1.

The Parties shall encourage the translation of classical and modem literatures of each Party. Details shall be worked out mutually through diplomatic channels.

2.

The Parties shall exchange one shadow puppet expert. Duration of stay shall be decided in mutual consultations.

3.

The Parties shall facilitate exchange of shadow puppets, audio-video recording, photographs, slides, recorded music and publications on performing arts.

4.

The Parties shall explore the possibility of comparative study of wayang visual and perfonning arts.

5.

The Parties shall cooperate in the field of archives.

6.

The National Library of Indonesia shall exchange publications on mutual exchange, including microfilms with the National Library, Calcutta.

7.

The Parties shall exchange library personnel on reciprocal basis to promote library activities in their respective countries including latest techniques of conservation of library materials.

8.

The Parties shall exchange reproduction of arts.

9.

The Parties shall exchange experts in the fields of archaeology, museology, conservation, restoration and history.

IO.

The Parties shall exchange publications in the field of archaeology.

11.

The Parties shall exchange bibliographies books, microfiche copies of the two Parties, reprographic copies, e.g., slides, photographs, drawings of art objects, murals, paintings, etc. The Parties shall exchange similar documentations on indigenous architecture, sculpture and materials on folk and tribal arts. From the Government of the Republic oflndia's side, the Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA) shall receive the cultural material and documentation for its National Information System and Data Bank on Art and Culture, called the Indira Gandhi Kala Nidhi.

12.

The Parties shall exchange or facilitate the acquisition of temporary materials such as house models of villages, textiles, specimens, masks and puppets (both shadow and marionette) for study collections of institutions. IGNCA in India proposes to set up Asian Galleries on these subjects.

13.

IGNCA and Indonesian institutions shall participate in seminars and exhibitions to be organized by each Party.

14.

The Parties shall organize exhibitions and exchange of books in each Party.

15.

The Parties shall organize film-weeks/festivals along with two or three film-delegates from each Party.

16.

The present programme does not preclude the carrying out of other programmes of cooperation in the fields of art, culture and education arranged through diplomatic channels. The implementation ofthis programme shall be reviewed periodically by the two Parties through diplomatic channels.

Article., II AREAS OF ACTIVITY

1.

The Parties shall exchange three member delegations consisting of an archaeologist, epigraphist and a conservator for a period of two weeks to identify specific areas of activity.

2.

The Government of the Republic of India shall receive Indonesian researchers and lecturers to study the Tamil language and literature.

3.

IGNCA and the Indonesian counterpart shall collaborate in the areas of library automation and joint publication of works on the art and cultural heritage oflndia in South-East Asia.

4.

The Parties shall explore the possibility ofjoint academic programmes for two or three months in the fields of a) b) c)

Prehistoric archaeology; Archaeological study; Conservation and restoration study on Hindu/Buddha temples made of stone, brick or rock art.

S.

The Parties shall explore the possibility of comparative study of Wayang visual and performing art.

6.

The Parties shall encourage participation in international book fairs held in each Party on commercial basis.

7.

IGNCA and Indonesian institutions shall participate in seminars and exhibitions to be organized by each Party.

8.

The Parties shall arrange seminars and workshops on belief system, language, history, archaeology, conservation and restoration.

9.

The Parties shall organize film-weeks/festivals along with two or three film-delegates from each Party.

Article ID

ANNEX URE The general and financial provisions set out in the Annexure shaIJ form an integral part of this Arrangement.

Article IV SETTLEMENT OF DISPUTE Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this Arrangement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties.

Article V AMENDMENT This Arrangement may be amended, if it is deemed necessary, by mutual consent in writing between the Parties.

Article YI ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION I.

The Arrangement shall enter into force on the date of its signing and be valid up to the end of December 2003.

2.

The Termination of this Arrangement shall not prejudice to the completion of any ongoing programmes and projects under this Arrangement.

DONE at Jakarta on the e.\ev~~ day of January in the year two thousand and one, corresponding to the ~~hj ...~~~ . ...... day of Pausa 1922 (SAKA), in six originals, two each in Indonesian, Hindi and English languages, all the texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Arrangement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

Signed

Signed

Dr. LG.N. ANOM Director General for Cultural Affairs Department of National Education

Dr. R. YAIDYANATHA AYYAR Secretary Department of Culture

ANNEXURE

GENERAL AND FINANCIAL PROVISIONS COVERING mE EXCHANGES UNDER THE ARRANGEMENT BE1WEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA REGARDING CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME FOR THE YEARS 2001 - 2003

I

Article! GENERAL PROVISIONS 1.

2.

Exchange of individuals, exhibitions and delegations: a.

Each Party shall send to the other Party the bio-data (including languages spoken) and proposed itinerary at least two months in advance of the expected date ofvisit ofthe delegation or individual selected under this Arrangement and at least four months in advance in the case of performing delegations and exhibitions;

b.

The receiving Party shall intimate the acceptance or refusal of the proposal within one month after the receipt;

c.

After the approval has been received, the sending Party shall inform the receiving Party, at least three weeks in advance, of the exact mode and time of arrival of the person/persons;

d.

Persons invited shall know either the language of the receiving Party, or English.

The Parties shall extend facilities to the delegations and individuals sent from the other Party to get acquainted with the culture and life of the host Party.

Article II FINANCIAL PROVISIONS

1.

The aforementioned exchange shall last for six months or less.

2.

The sending Party shall be responsible for the traveJ expenses both ways, unJess otherwise agreed. The receiving Party shall bear expenses of the following.

3.

•

4.

•

Board and lodging or free lodging and cash allowance to cover expenses for board; a.

An allowance to cover incidental expenses;

b.

An allowance to cover local transport if no conveyance is provided;

c.

Internal travel.

d.

Exhibition.

If not agreed otherwise:

a.

The sending Party shall cover the costs connected with transportation of the exhibits to the first place of their destination in the receiving Party;

b.

The receiving Party shall cover the costs connected with the transportation of the exhibits to other places within its territory and back to the capital of the sending Party;

c.

The sending Party shall ensure at its own expenses the installation of the exhibition and its propagation, including the preparation of catalogues, brochures, etc;

d.

The sending Party shall cover the costs of insurance for the entire period the exhibition is out of its country. In case the sending Party suffers any damage to the exhibits, the receiving Party is obliged to get all the documentation relating to the damages to enable the sending Party to obtain the compensation from the insurance company. The costs connected with the acquisition of the said documentation are to be covered by the receiving Party~

e.

The receiving Party is obliged to show proper interest in the exhibition, to take care of it and to comply with the conditions of museographic techniques necessary for adequate protection and preservation of the exhibits;

f.

The sending Party shall send all the necessary materiaVdescription and data concerning the space needed for the exhibition and information for compiling the catalogues, etc., three months prior to the opening of the exhibition, if possible. The exhibits are to be delivered to their place of destination at least six weeks prior to the opening of the exhibition~

g.

One or more artists, commissioner and official may accompany an exhibition, if considered necessary by the sending Party and shall be provided local hospitality by the receiving Party;

h.

Every exhibition shall be covered by a special loan agreement signed by both borrowing and sending Party. --- 000 ---