PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG RENJA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2015

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

RENJA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2015

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Jl. Jend. Hariyono No. 25 Lumajang Telp. (0334) 881467 L U M A J A N G – 67314 1


KATA PENGANTAR Proses perencanaan pembangunan Tahun 2015 di Kabupaten Lumajang terus mengalami peningkatan baik secara manajemen maupun aplikasi di masyarakat, tuntutan perubahan terus kita respon secara positif sehingga mekanisme tahunan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang telah berjalan dengan baik, selalu kita upayakan sebagai tindak lanjut pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal melalui program yang telah kita rencanakan khususnya dalam penyusunan Rencana Kinerja tahunan. Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT kami telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Mayarakat Kabupaten Lumajang, masa kerja Tahun 2014. Dengan harapan Rencana Kinerja ini dijadikan panduan untuk meningkatkan pembinaan, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 37 Tahun 2007 Tanggal 09 Nopember 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Kabupaten Lumajang dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam mengemban Amanah pembangunan di Kabupaten Lumajang khususnya dalam memberikan pelayanan dan pembinaan di sektor pemberdayaan Masyarakat. Hal – hal yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat kami tuangkan dalam bentuk Rencana Kinerja, penjabarannya kami berpedoman pada Rencana Kegiatan Tahun 2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015, sedangkan kegiatan – kegiatan rutin yang melekat dalam Tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat kami laksanakan guna menunjang program kegiatan dalam bentuk pelayanan publik. Harapan kami kepada seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang, dalam melaksanakan tugas – tugasnya berpedoman pada RPJMD yang telah ada, sehingga dapat berjalan dengan lancar, terarah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

2


Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015 Kabupaten Lumajang kami susun semoga diberi kemampuan untuk melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Lumajang,

Desember 2014

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN LUMAJANG Ttd SUSIYANTO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19591114 198003 1 005

3


DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB. I

BAB. II

BAB. III

BAB. IV

i iii

: PENDAHULUAN A. Umum

1

B. Kedudukan

4

C. Tugas Pokok dan Fungsi

4

D. Susunan Organisasi

9

E. Kondisi Lingkungan Organisasi

10

F. Faktor – factor Kunci Keberhasilan

12

: RENCANA STRATEGIS A. Visi dan Misi

13

B. Tujuan dan Sasaran

14

C. Sasaran Strategis

14

: RENCANA KINERJA TAHUN 2014 A. Program Utama

16

B. Sasaran dan Indikator Kinerja

18

C. Jumlah Anggaran yang dialokasikan

22

: PENUTUP

23

LAMPIRAN-LAMPIRAN

4


BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM 1. Latar Belakang Dalam

rangka

meningkatkan

kualitas

manajemen

pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan masyarakat, perlu terus didukung dengan penciptaan iklim yang mendorong perkembangan pembangunan dalam artian pemberdayaan masyarakat, melalui pemanfaatan secara efektif berbagai potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan serta prasarana dan sarana guna mendukung berbagai kebijaksanaan pembangunan, terutama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Pengukuran keberhasilan pembangunan serta usaha pemecahan masalah yang data dan informasinya diperoleh dari hasil analisa data dasar profil desa, laporan pelaksanaan program/kegiatan serta informasi lainnya kita jadikan kelengkapan pedoman untuk menentukan arah dan kebijakan yang kita ambil dalam proses pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lumajang. Peraturan

Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 37 tahun 2007 tanggal 09 Nopember 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Kabupaten Lumajang, dalam pelaksanaannya memerlukan pemikiran dan kerja keras bagi semua jajaran staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat, serta dukungan Dinas, Badan, Kantor dan Bagian yang terkait berperan aktif dalam membangun masyarakat yang pada akhirnya dapat diperoleh hasil maksimal.

5


2. Maksud Dan Tujuan : - Maksud Penyusunan program kerja tahunan dimaksudkan : a. Menciptakan kesinambungan pembangunan di desa/kelurahan melalui pemberdayaan masyarakat; b. Sebagai

bahan

informasi

bagi

aparatur

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat, Dinas/Badan, Bagian, Kantor di lingkup Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat dalam memahami Program Kerja Tahun 2015; c. Sebagai pedoman bagi aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten

Lumajang

dalam

melaksanakan

pembinaan

dan

pemberdayaan masyarakat; d. Menumbuh kembangkan pemikiran dan pengertian terhadap esensi pemberdayaan masyarakat. - Tujuan Penyusunan Program Kerja Tahunan bertujuan : a.

Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengertian aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat terhadap Rencana Kerja Tahun 2015;

b. Mewujudkan panca tertib yakni tertib program, tertib anggaran, tertib administrasi, tertib pelaksanaan dan tertib pengendalian sehingga akan diperoleh hasil capaian kinerja yang maksimal; c.

Meningkatkan kualitas pembinaan dalam pemberdayaan masyarakat;

d. Mempercepat tumbuhnya kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan - kebutuhanya melalui kegiatan pembangunan.

3. Ruang Lingkup. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang dalam tugasnya secara umum membantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan melalui program kegiatan yang telah direncanakan dan diputuskan, disamping itu

6


tugas – tugas lain yang menurut sifat dan kewenangannya menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Guna menunjang pelaksanaan program serta kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dituangkan dalam Rincian tugas dan fungsi Sekretaris dan Kepala Bidang, dimaksudkan sebagai upaya secara maksimal dalam mencapai kinerja yang telah dituangkan dalam Program Tahunan. Program Tahunan pada masing-masing bidang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, hal ini dijabarkan secara menyeluruh meliputi pemberdayaan dilingkup Sekretariat dan Bidang antara lain Bidang Keswadayaan Masyarakat, Bidang Kelembagaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat. Tugas – tugas rutin yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan masih banyak tugas – tugas penunjang yang bersifat pembinaan serta pemberdayaan masyarakat, aplikasinya dituangkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 tersebar pada Sekretariat dan Bidang-bidang. Hal ini diharapkan akan mengoptimalkan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

4. Landasan Hukum. Dasar Hukum pembentukan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang adalah : 1.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.

Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007 Tanggal 09 Nopember 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lumajang.

3.

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 37 Tahun 2008, tanggal 03 Maret 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang.

7


4.

Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 54 Tahun 2008 Tanggal 23 Juni 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

B. KEDUDUKAN 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat merupakan Perangkat Daerah dalam urusan pengelolaan pemberdayaan masyarakat. 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati, penjabarannya meliputi bidang kesekretariatan, bidang keswadayaan masyarakat, bidang Kelembagaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat Sedangkan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang adalah memberikan fasilitasi berupa pembinaan, pelaksanaan pengendalian, pengawasan, monitoring evaluasi, pelaporan pelaksanaan dan pertanggung jawaban bidang pemberdayaan masyarakat. Uraian tugas pokok dan fungsi pada sekretariat dan bidang – bidang sebagai berikut : 1. Sekretariat

yang

menyelenggarakan

dipimpin urusan

oleh umum,

Sekretaris

Dinas

perlengkapan,

mempunyai

kepegawaian,

tugas

program

perencanaan, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas diatas Sekretaris mempunyai fungsi : a. Perumusan kegiatan operasional dan program-program kerja sekretariat yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja; 8


b. Pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan; c. Penyusunan

rencana

kebutuhan

perlengkapan

dan

peralatan

serta

pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor; d. Pelaksanaan proses kedudukan proses hukum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karir pegawai; e. Penyiapan dan mengolah data dalam penyusunan program dan perencanaan; f. Penyusunan

rencana

anggaran,

pengelolaan

keuangan

serta

pertanggungjawaban pelaksanaannya; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

2. Bidang Keswadayaan Masyarakat Tugas Bidang Keswadayaan Masyarakat menyusun pedoman pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong, pembinaan dan inventarisasi swadaya masyarakat, pembinaan dan pendataan; pemantauan evaluasi dan

analisas Profil Desa,

potensi sektor informal, data lingkungan desa, pelestarian sumber daya dan potensi desa serta melaksanakan fasilitasi pembinaan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif dan inventarisasi hasil pembangunan serta evaluasi peningkatan partisipasi. Untuk melaksanakan tugas diatas Bidang Keswadayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Merumuskan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Keswadayaan Masyarakat; b. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan dalam rangka perumusan, fasilitasi dan pembinaan kebijakan keswadayaan masyarakat; c. Menyiapkan dan menyusun pedoman kegiatan keswadayaan masyarakat desa; d. Melaksanakan pendataan, evaluasi dan analisa data bidang keswadayaan masyarakat serta menyusun rencana pengembangan bidang keswadayaan; e. Melaksanakan fasilitasi Lembaga Swadaya Masyarakat, potensi desa dan partisipasi masyarakat;

9


f. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja bidang keswadayaan masyarakat; g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan tindakan yang diambil oleh bidang keswadayaan kepada Kepala Dinas; h. Melaksanakan tugas – tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

3. Bidang Kelembagaan Masyarakat; Bidang kelembagaan masyarakat tugasnya Melaksanakan kebijakan program ketahanan masyarakat desa, bina masyarakat desa dan pengembangan desa secara rinci meliputi menyusun pedoman pelaksanaan lembaga kemasyarakatan desa, pembinaan pendataan, pemantauan, analisa dan evaluasi data peningkatan SDM lembaga kemasyarakatan, penerapan pola tata desa, identifikasi desa miskin serta melaksanakan fasilitasi pembinaan, pemantauan, analisa dan evaluasi desa/kelurahan berhasil, tingkat perkembangan desa, identifikasi tipologi desa dan Pengembangan Wilayah Terpadu Antar Desa, rawan bencana dan desa pantai. Dalam menjalankan tugasnya Bidang Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi: a. Merumuskan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja bidang kelembagaan masyarakat. b. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan dalam rangka perumusan, fasilitasi dan pembinaan kebijakan Bidang Kelembagaan Masyarakat. c. Menyiapkan dan menyusun Pedoman Lembaga Kemasyarakatan Desa, peningkatan SDM lembaga kemasyarakatan, penerapan pola tata desa, identifikasi desa miskin, rawan bencana, padat penduduk, desa pantai, UPM ( Unit Pengaduan Masyarakat ), evaluasi desa/kelurahan berhasil, peningkatan pengembangan desa, identifikasi tipe desa serta Pengembangan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD). d. Melaksanakan pendataan, analisa dan evaluasi data Bidang Kelembagaan Masyarakat serta menyusun rencana pengembangan Bidang Kelembagaan Masyarakat. 10


e. Melaksanakan fasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan desa serta peningkatan kerja sama antar lembaga kemasyarakatan. f. Menyusun

laporan

pelaksanaan

tugas

dan

program

Kerja

Bidang

Kelembagaan Masyarakat. g. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil oleh Kepala Dinas. h. Melaksanakan tugas – tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat.

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Program Kesejahteraan Keluarga, kesetaraan gender dan peran serta perempuan, melaksanaka kebijakan, bimbingan, pemantauan, pengembangan kesejahteraan keluarga, melaksanakan pendataan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi teknis kesetaraan gender dan melaksanakan pendataan, pelaporan, monitoring evaluasi teknis peran serta perempuan. Disamping tugas – tugas diatas Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi : a. Merumuskan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan. b. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan dalam rangka perumusan, fasilitasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan. c. Menyiapkan

pedoman

dan

melaksanakan

program

Pemberdayaan

Perempuan dalam rangka kesetaraan gender serta kelembagaan perempuan d. Melaksanakan pembinaan dalam rangka mewujudkan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga. e. Menyusun dan melaksanakan program peningkatan kualitas perempuan. f. Melaksanakan kerjasama kegiatan dengan Instansi Pemerintah, swasta dan LSM yang berkaitan dengan perempuan. g. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program Kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan.

11


h. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan – tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Dinas. i.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

5. Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat mempunyai tugas Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Program Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, pengembangan sarana dan prasarana desa serta pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG). secara rinci meliputi penyusunan program pendataan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi teknis sarana dan prasarana desa, pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengentasan kemiskinan, pemberdayaan dunia usaha dan pengembangan

usaha

informal,

melaksanakan

bimbingan,

pemantauan,

pengembangan Teknologi Tepat Guna ( TTG ). Disamping tugas – tugas diatas Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat mempunyai fungsi : a. Merumuskan

kebijakan

teknis

kerja

pengembangan

perekonomian

masyarakat. b. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat. c. Menyiapkan pedoman pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, pengembangan sarana dan prasarana desa dan pengembangan Tehnologi Tepat Guna (TTG). d. Memfasilitasi

pelaksanakan

Program

Pengentasan

Kemiskinan,

pemberdayaan dunia usaha dan pengembangan sektor informal. e. Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana desa. f. Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG). g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa, pengembangan sarana dan prasarana desa serta pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG). 12


h. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan program peningkatan usaha ekonomi masyarakat desa, sarana dan prasarana desa, Teknologi Tepat Guna serta program lain dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. i.

Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat.

j.

Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Dinas.

k. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidangnya yang diberikan Kepala Dinas.

D. SUSUNAN ORGANISASI Peraturan Daerah Nomor : 37 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, berikut susunan organisasi beserta nama pejabat dan staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas

: Susiyanto, SH.

2. Sekretaris

: Drs. Gatot Suprabowo.

2.1. Ka.Subag Umum (Plt)

: Abdul Jalil, A.Md

2.2. Ka.Subag Keuangan

: Lailatul Khusnah, S.Sos.

2.3. Ka.Subag Kepegawaian

: Drs. S. Edy Sugianto.

3. Kepala Bidang Keswadayaan Masyarakat

: Syamsul Arifin, SP.MM.

3.1. Ka.Seksi Lembaga Swadaya

: Akhmad Subiyantono, SH

3.2. Ka.Seksi Potensi Desa

: Nur Khotib, S.Sos.

3.3. Ka.Seksi Partisipasi

: Nur Latifah.

4. Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat

: Dra. Siti Lailatul Badriyah.

4.1. Ka.Seksi Ketahanan Masyarakat Desa

: Agus Rubiawan, S.Sos.

4.2. Ka.Seksi Bina Masyarakat Desa

: Endang Wahyuningsih, S.Sos.

4.3. Ka.Seksi Pengembangan Desa

: Baskoro, SH.

5 Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

: Dra. Ninis Legiwinarsi.

5.1. Ka.Seksi Kesejahteraan Keluarga

: Tutik Subiandini, S.Sos.

5.2. Ka.Seksi Kesetaraan Gender

: Gatot Arief Hartanto, SE.MM.

5.3. Ka.Seksi Peran Serta Perempuan (Plt)

: Chusnul Chotimah . 13


6. Ka. Bid. Pengembangan Perekono Masy

: Dra. Latifah Hanun

6.1. Ka.Seksi Sarana Prasarana Desa

:-

6.2. Ka.Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat

: Setyo Dharmo Wijoyo.

6.3. Ka.Seksi Teknologi Tepat Guna

: Akhmad Zaini Su’udin, SH, SAP.

7. Nama – Nama Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat : 7.1. Staf Keswadayaan

: Tomy Ernawati, S.Sos.

7.2. Staf Sekretariat

: Siti Lutfiah.


: Untung Pribadi.


: Nur Fathecha.

7.5. Staf Sektretariat

: Yustikarini Widya Satiti, Amd.


: Nana Ratih Muraisari.


: Suti, SP.

7.8. Staf Sektretariat / Penjaga Malam

: Mudakir.

7.9. Staf Pemb. Perempuan

: Uniek Febriariati.

7.10. Staf Pemb. Perempuan

: Krisnaini

7.11. Staf Pengembangan Perekonomian

: Lalak Dedy Priswantoro, S.Sos.

7.12. Staf Keswadayaan

: Ahmad Syafiudin Hanum, SIP.


: Raharjo.


: Agus Budiyanto

7.15. Staf Kelembagaan

: Toni Hardianto.

E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI Dalam upaya pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, mampu mengembangkan Rencana Strategis yang lebih mudah dalam komunikasi dan penerapannya, faktor inilah yang memberikan fokus bagi pencapaiannya, adapun faktor–faktor lingkungan tersebut meliputi : 1. Lingkungan Internal. a. Kekuatan 1. Tersedianya aparatur yang mempunyai komitmen yang berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi; 2. Tersedianya dana untuk penyelenggaraan Program dan kegiatan; 3. Tersedianya jumlah sarana prasarana aparatur; 14


4. Tersedianya produk hukum yang mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat; 5. Adanya kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang dalam hal : - Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat; - Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Masyarakat;

Budaya

- Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat; - Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna. b. Kelemahan 1. Masih kurangnya profesionalisme aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang; 2. Kurang optimalnya penguasaan dan aplikasi yang ada; 3. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dengan realitas sarana dan prasarana. 2. Lingkungan Eksternal a. Peluang 1. Tersedianya peluang usaha ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan;

produktif

bagi

kelompok

2. Tersedianya tenaga kerja; 3. Tersediannya potensi sumberdaya pembangunan; 4. Adanya lembaga kemasyarakat, Masyarakat Desa/Kelurahan.

Pokmas

dan

Kader

Pemberdayaan

b. Ancaman 1. Adanya penyimpangan pengelolaan dana bantuan oleh pengurus UPK; 2. Penegakan Supremasi Hukum dan HAM bagi perempuan dan anak kurang maksimal; 3. Lemahnya jiwa berwirausaha di masyarakat; 4. Rendahnya pendapatan GAKIN, sehingga pemberdayaan usaha kurang optimal; 5. Adanya daerah rawan bencana alam.

15


F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN Faktor-faktor penentu keberhasilan untuk memfokuskan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor penentu keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisa lingkungnan internal dan eksternal, guna menentukan tingkat urgensi dan dampak serta penentuan skala prioritas. Ditetapkannya skala prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang, maka apa yang harus dan dianggap penting dalam pencapaian tujuan. Faktor-faktor penentu keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang dirumuskan sebagai berikut : a. Tersedianya Aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang yang mempunyai komitmen berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi; b. Adanya peningkatan profesionalisme aparat; c. Adanya masyarakat yang kondunsif dan partsipatif dalam pembangunan pedesaan; d. Adanya kebijakan yang dapat mendorong usaha ekonomi masyarakat di desa dan kelurahan; e. Meningkatnya jiwa kewirausahaan di kelompok masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan; f. Adanya pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa;

dalam

g. Adanya Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Teknologi Tepat Guna; h. Adanya penurunan kasus kekerasan pada perempuan dan anak serta penegakan supremasi Hukum dan HAM bagi perempuan dan anak.

16


BAB. II RENCANA STRATEGIS

A. VISI DAN MISI Sejalan dengan komitmen Otonomi Daerah serta upaya pemberdayaan dari seluruh masyarakat maka Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang dirumuskan sebagai berikut : “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MANDIRI DAN PARTISIPATIF“ Makna

Visi

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat

Kabupaten

Lumajang

terkandung dalam filosofi visi tersebut adalah : 1. Terwujudnya, terkandung didalamnya peran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera; 2. Masyarakat, adalah kumpulan/sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah hukum dan mempunyai tujuan yang sama; 3. Mandiri, adalah suatu kondisi kehidupan yang berdaya, kreatif, inovatif, produktif sehingga mampu memenuhi kebutuhan sendiri; 4. Partisipatif, adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat yang peduli terhadap kondisi lingkungan. Hal tersebut diatas guna mencapai Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang, kami menetapkan Misi adalah : a. Meningkatkan

Peran

Masyarakat

melalui

Peningkatan

lembaga

Kemasyarakatan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; b. Meningkatnya Partisipasi Dan Swadaya Masyarakat Melalui Peningkatan Pembangunan Yang Berbasis Masyarakat Pedesaan; c. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Peran Serta Perempuan Dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

17


B. TUJUAN DAN SASARAN 1. TUJUAN Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan MISI, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsi organisasi, secara kolektif mengambarkan arahan strategis organisasi, perbaikan – perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dimaksud dalam rangka mencapai MISI ditetapkan tujuan sebagai berikut : a. Meningkatnya Keberdayaan masyarakat pedesaan meliputi SDM, Lembaga dan Ekonomi Masyarakat. b. Meningkatnya mobilisasi dana masyarakat dalam pembangunan. c. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

2. SASARAN Penjabaran dari tujuan organisasi, yakni sesuatu yang akan dihasilkan atau dicapai oleh unit organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. Sasaran merupakan gambaran yang akan dicapai melalui tindakan nyata berupa fokus kegiatan, spesifikasi, rincian ukuran serta yang dapat dicapai dalam tujuan dengan menetapkan sasaran sebagai berikut : 1.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa;

2.

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;

3.

Program Pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

C. SASARAN STRATEGIS Untuk mengukur sejauh mana Dinas Pemberdayaan Masyarakat telah mencapai tujuan strategis yang ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir masa jabatan Bupati.

18


Daftar tujuan, indikator kinerja dan target kinerja sampai tahun 2015 sbb : No

1

2

3

Tujuan Strategis

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dalam wadah lembaga kemasyarakatan di desa serta peningkatan usaha ekonomi melalui penerapan TTG

Meningkatkan Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta menumbuhkan peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan dan Anak

Indikator Kinerja

1. Peningkatan masyarakat memiliki ketrampilan

Target Tahun

2014

2015

463 orang

957 orang

yang

2. Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan 3. Peningkatan Jumlah Posyandu GMS unggulan 4. Peningkatan Kelompok Usaha Ekonomi Produkif 5. Peningkatan jumlah kader PKK yang aktif dibanding kader PKK yang ada

Peningkatan Swadaya Murni dan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

1. Peningkatan jumlah kasus yang tertangani 2.

Data Tahun

Peningkatan Keterampilan pada perempuan

3859 lembaga

5024 lembaga

21 posyandu

21 posyandu

147 Lembaga

152 lembaga

32.189 org (60 %)

37.554 org (70 %)

3,5 M

4M

12 Kasus

26 Kasus

10.310 orang

10.810 orang

19


BAB. III RENCANA KINERJA TAHUN 2015

A. PROGRAM UTAMA Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang agar pelaksanaannya mampu untuk mencapai sasaran adalah melalui kegiatan kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini. Program Utama dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang Tahun 2015 No.

1.

2.

PROGRAM KEGIATAN Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Keserasian Kebijakan 1. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait Peningkatan Kualitas Anak dan dengan Kesetaraan Gender, Perempuan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penguatan Kelembagaan 1. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pengarusutamaan Gender dan anak Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

3.

Program Peningkatan Kualitas Hidup 1. Peningkatan Peran Wanita Menuju dan Perlindungan Perempuan Keluarga Sehat dan sejahtera (P2WKSS);

4.

Program Peningkatan Peran Serta dan 1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kesetaraan gender dalam Perempuan Pembangunan 2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender; Urusan OTDA, Pemerintahan Umum, ADM. Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Program Pembinaan dan Fasilitasi 1. Fasilitasi dan Pendampingan pengelolaan keuangan desa Pengelolaan Keuangan Desa 2. Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Pelayanan Administrasi 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perkantoran 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

5.

7

20


8

Program Peningkatan Prasarana Aparatur

Sarana

dan

9

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

10

Program Peningkatan sumber Daya Aparatur

11

Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

12

Program Peningkatan Masyarakat Pedesaan

Kapasistas

Keberdayaan

Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pengadaan Perlengkapan & Peralatan Gedung Kantor 3. Pengadaan Perlengkapan & Peralatan Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 1. Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan sejenisnya 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran & Prognosis Realisasi Anggaran 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan; 2. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kleurahan; 21


3. Pembinaan Administrasi, Monitoring dan Evaluasi PNPM-MPd; 4. Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas; 5. Penerapan Teknologi Tepat Guna. Lembaga 1. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan UPK Gerdu Taskin.

13

Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan

14

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

15

Program Peningkatan Perempuan Di Pedesaan

Peran

1. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM); 2. Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pedesaan; 3. Up Dating Data Profil Desa; 4. Pembinaan dan Evaluasi Desa Berhasil. 1. Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif; 2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; 3. Peningkatan Keimanan dan Gotong Royong Perempuan Pedesaan; 4. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat.

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2015 dapat kami jabarkan sebagai berikut : Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat pada Kabupaten Lumajang Tahun 2015 TARGET No PROGRAM SASARAN INDIKATOR KINERJA 1. Program Keserasian Pelaksanaan Output : Kebijakan Peningkatan Sosialisasi yang - Sosialisasi UU 26 Kasus Kualitas Anak dan terkait dengan Perlindungan Perempuan Kesetaraan Gender, Perempuan dan anak Pemberdayaan - Rakor GSI Perempuan dan - Lomba GSI Perlindungan Anak Outcomes : Meningkatnya pemberdayaan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 22


2.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak

3.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

4.

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan

Fasilitasi Output : 26 Kasus Pengembangan - Terlaksananya Pusat Pelayanan seminar pencegahan Terpadu kasus kekerasan Pemberdayaan terhadap anak Perempuan (P2TP2) - Terlaksananya bintek penyusunan profil anak kabupaten - Deklarasi KLA Outcomes : Tertanganinya perempuan dan anak korban kekerasan Peningkatan Peran Output : 10810 org Wanita Menuju - Sosialisasi Program Keluarga Sehat dan P2WKSS sejahtera (P2W-KSS); - Pelatihan membatik, asesoris bagi warga binaan dan pembinaan administrasi pokmas P2WKSS. Outcomes : Meningkatnya keterampilan perempuan dan warga binaan. 1. Kegiatan Output : 10810 org pembinaan 1. Terlaksananya organisasi Seminar peran perempuan perempuan 2. Kegiatan 2. terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Pelatihan ketrampilan Peningkatan membatik Peran serta dan Outcomes : Kesetaraan 1. Meningkatnya Gender keterampilan perempuan

23


5.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan;

2. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kleurahan;

3. Pembinaan Administrasi, Monitoring dan Evaluasi PNPMMPd;

4. Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas;

5. Penerapan Teknologi Tepat Guna.

Output : Terlaksananya Bintek Pengelolaan LKMD Outcomes : Meningkatnya kapasitas Pengurus LKMD Output : Terlaksananya pelatihan KPMD/Kel Outcomes : Meningkatnya kapasitas KPMD/kel Output : Terlaksananya Koord. Bimbingan dan Monev PNPM-MPd Outcomes : Meningkatnya kapasitas Pelaku PNPM-MPd Output : Terlaksananya Lomba dan Jambore Posyandu GMSl Outcomes : Meningkatnya Jumla posyandu GMS Unggulan Output : Terlaksananya pelatihan pembuatan Pupuk Organik, Biogas, Pemberian peralatan Pupuk organik , Biogas dan Lomba Cipta Inovasi TTG Outcomes : Meningkatnya Ketrampilan pembuatan Pupuk organik dan biogas

5024 lembaga

957 org

957 org

21 posyandu

957 orang

24


6.

7.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Monitoring, Output : evaluasi dan Terlaksananya 152 Pelaporan UPK Orientasi UPKu Lembaga Gerdu Taskin. Outcomes : Meningkatnya kapasitas pengelola UPKu Program Peningkatan Meningkatnya Output : 4 Milyar Partisipasi Masyarakat partispasi 1. Terlaksananya dalam Pembangunan masyarakat dalam fasilitasi Desa rangka pencanangan pembangunan desa BBGRM 2. Terfalitasinya pelaksanaan pemugaran rumah gakin 3. Up Dating Data Profil Desa; 4. Pembinaan dan Evaluasi Desa Berhasil. Outcomes : 1. Meningkatnya swadaya masyarakat selama BBGRM 2. Terlaksananya pemugaran rumah gakin 3. Tersedianya data profil Desa terbaru 4. Meningkatnya fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

25


8.

Program Peningkatan Terlaksananya Output : Peran Perempuan di pemberdayaan dan 1. Pelatihan Pedesaan kesejahteraan Perempuan di keluarga Pedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif; 2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; 3. Peningkatan Keimanan dan Gotong Royong Perempuan Pedesaan; 4. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat Outcomes : Terfasilitasinya secara optimal kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga

37554 kader PKK Aktif (70%)

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan, sebesar Rp. 5.348.438.427,- yaitu untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 3.162.485.000,- dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.162.485.000,- adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana lampiran RKT 2015.

26


BAB. IV PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang kami susun, untuk dapatnya dipergunakan sebagai pedoman jajaran

staf

Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan Program Kegiatan tahun 2015, sehingga diharapkan akan dapat mencapai kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Anggaran Kegiatan Tahun 2015. Selanjutnya guna kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015, sangat kami harapkan kritik dan saran perbaikan baik isi maupun lainnya. Dengan segala

kemampuan kami berusaha

semaksimal mungkin untuk

melaksanakan amanah Pemberdayaan Masyarakat, dengan berdoa semoga Allah SWT memberikan bimbingan kearah keberhasilan Amin.

27


RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) TAHUN : 2014 – 2019 Instansi VISI Misi

: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : Terwujudnya Masyarakat yang Mandiri dan Partisipatif : 1. Meningkatkan Peran Masyarakat melalui Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa 2. Meningkatkan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat melalui Peningkatan Pembangunan yang berbasis masyarakat perdesaan 3. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender, Peran serta Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Sasaran Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tujuan

Indikator Kinerja

Uraian

1. Meningkatnya peran masyarakat melalui peningkatan lembaga kemasyarakatan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa

1.1 Peningkatan masyarakat yang memiliki ketrampilan 1.2 Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa 1.3 Peningkatan jumlah kader PKK yang aktif dibanding kader PKK yang ada 1.4 Peningkatan jumlah Posyandu GMS Unggulan 1.5 Peningkatan jumlah keuangan mikro pedesaan

1. Meningkatnya Keberdayaan masyarakat dalam wadah lembaga kemasyarakatan di desa serta peningkatan usaha ekonomi melalui penerapan TTG

2. Meningkatnya Partisipasi dan swadaya masyarakat melalui peningkatan pembangunan yang berbasis masyarakat

2.1 Peningkatan swadaya murni dan partispasi masyarakat dalam pembangunan

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta menumbuhkan peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa

Indikator Kinerja 1.1 Terwujudnya peningkatan kelompok masyarakat yang memiliki keterampilan 1.2 Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa 1.3 Terwujudnya peningkatan jumlah kader PKK yang aktif dibanding kader PKK yang ada 1.4 Meningkatnya jumlah posyandu mandiri dan purnama gerbangmas dibanding jumlah posy gerbangmas yang ada 1.5 Meningkatnya jumlah kelompok usaha ekonomi yang produktif yang ada di desa 1.6 Bertambahnya kelompok masyarakat yang sudah berwirausaha secara mandiri 2.1 Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan 2.2 Peningkatan Jml dana swadaya masyarakat dalam pembangunan 2.3 Adanya peningkatan kegiatan gotong royong masyarakat

28

Kebijakan

Program

1. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat pedesaan melalui pelatihan manajemen pembangunan partisipatif dan pemberian TTG serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa dan gerakan membangun masyarakat sehat

1.1 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.2 Pengembangan lembaga ekonomi pedesaaan 1.3 Peningkatan peran perempuan di pedesaan.

2. Meningkatkan pembangunan wilayah pedesaan melalui peningkatan partispasi masyarakat

2.1 Peningkatan partisipatisipasi masyarakat dalam membangun desa 2.2 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa


3. Meningkatnya pengarusutamaan gender peran serta perempuan dan perlindungan perempuan dan anak

3.1 Peningkatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 3.2 Peningkatan perempuan yang mendapat pelatihan

3. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

2.3 Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 2.4 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 2.5 Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 2.6 Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 2.7 Peningkatan peran perempuan di pedesaan.

Lumajang,

Desember 2014

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN LUMAJANG ttd SUSIYANTO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19591114 198003 1 005

29


RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Instansi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN LUMAJANG

KODE

1

INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

2

3

4

5

11

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1

11

1

22

01

00

15

PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

1

11

1

22

01

00

15

1

11

1

22

01

00

16

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

1

03

Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

1

11

1

22

01

00

16

1

11

1

22

01

00

17

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

17

Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS)

1

11

1

22

01

00

02

10

RENCANA TAHUN 2015 (TAHUN RENCANA)

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

Peningkatan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak Terlaksananya Sosialisasi UU Perlindungan Perempuan dan Anak, Rakor GSI, Lomba KSI Peningkatan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak Terlaksananya Seminar Pencegahan kasus Kekerasan, Bintek Profil anak, dan Deklarasi KLA Peningkatan Perempuan yang mendapat pelatihan Terlaksananya Sosiialisasi Program dan Pelatihan Ketrampilan bagi Warga binaan

30

KEBUTUHAN SUMBER DANA/PAGU DANA INDIKATIF 6

7

26 Kasus 96.500.000 Kab. Lumajang

400 org, 4 Juara

APBD KAB

26 Kasus

Kab. Lumajang

150.000.000 855 org

APBD KAB

10.810 org 85.000.000 270 org

APBD KAB


1

2 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

1

11

1

22

01

00

18

1

11

1

22

01

00

18

01

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

1

11

1

22

01

00

18

02

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender

1

20

1

20

1

22

01

00

19

1

20

1

22

01

00

19

10

Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

1

20

1

22

01

00

19

11

Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa

1

22

1

22

01

00

1

22

1

22

01

00

01

1

22

1

22

01

00

01

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1

22

1

22

01

00

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1

22

1

22

01

00

01

07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah

1

22

1

22

01

00

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1

22

1

22

01

00

01

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1

22

1

22

01

00

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3

4

Peningkatan Perempuan yang mendapat pelatihan Terlaksananya seminar perempuan Terlaksananya Pelatihan Membatik

5

6

7

10.810 org Kab. Lumajang Kab. Lumajang

400 org 25 org

100.000.000 50.000.000

APBD KAB APBD KAB

OTDA. PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, & PERSANDIAN PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Peningkatan swadaya murni dan Partisipasi masyarakat dalam pembanguan Terfasilitasi pendamping desa Terlaksananya Pembinaan, Monev bantuan keuangan pada desa

4 milyar Kab. Lumajang

3 org

Kab. Lumajang

198 desa

34.380.000 50.000.000

APBD KAB APBD KAB

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Fasilitasi surat-menyurat Terlaksananya pembayaranTelpon, air, listrik, dan internet Terfasilitasi pengelola penatausahaan keuangan dan barang SKPD Terlaksananya penyediaan ATK Tersedianya barang cetakan, foto copy dan jilid Tersedianya komponen alat istrik

31

100% Kab. Lumajang

100%

Kab. Lumajang

100%

Kab. Lumajang

100%

Kab. Lumajang

100%

Kab. Lumajang

100%

Kab. Lumajang

100%

13.092.000 31.940.000 81.576.000 40.786.900 14.552.100 1.200.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB


1

2

1

22

1

22

01

00

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

1

22

1

22

01

00

01

16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1

22

1

22

01

00

01

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

3

4

5

Tersedianya media cetak koran Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya Mamim Tamu dan Rapat Terlaksananya pengiriman peserta Rakor, konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Koordinasi, survey dan monev dlm drh Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pengadaan sepeda motor

Kab. Lumajang

100%

Kab. Lumajang

100%

Kab. Lumajang

100%

Kab. Lumajang

4 unit

Kab. Lumajang

100%

Kab. Lumajang

100%

22

1

22

01

00

01

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1

22

1

22

01

00

01

19

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

1

22

1

22

01

00

02

1

22

1

22

02

00

02

05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1

22

1

22

02

00

02

07

Pengadaan Perlengkapan & Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemasangan AC

Kab. Lumajang

2 unit

1

22

1

22

02

00

02

08

Pengadaan Perlengkapan & Peralatan Kantor

Terlaksananya pengadaan LCD, Telepon Paralel, dan Printer

Kab. Lumajang

1 Unit LCD Proyektor, 1 set telepon paralel, dan 2 unit printer

1

22

1

22

01

00

02

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1

22

1

22

01

00

02

24

1

22

1

22

01

00

02

26

1

22

1

22

01

00

02

27

1

22

1

22

01

00

03

1

22

1

22

01

00

03

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

05

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Terlaksananya pengecatan gedung kantor Terlaksananya operasional kendaraan dinas Terlaksananya perawatan AC Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor Peningakatan disiplin aparatur Terlaksananya pengadaan seragam batik dan olah raga

32

1.642.500 2.473.600 9.373.000

7 APBD KAB APBD KAB APBD KAB

63.977.500

1

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6

APBD KAB 7.015.000

APBD KAB

50%

Kab. Lumajang Kab. Lumajang Kab. Lumajang Kab. Lumajang

2 gedung 100% 6 kl 20 kl

60.000.000 7.500.000

APBD KAB APBD KAB

21.125.000 APBD KAB 10.000.000 68.062.400 1.800.000 7.000.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

70% Kab. Lumajang

18.060.000 84 stel

APBD KAB


1

2

3

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur Terlaksananya pengiriman aparatur mengikuti diklat/sos/bintek Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksananya Pelaporan LAKIP SKPD Terlaksananya Lap Keu. Semesteran dan prognosis Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir SKPD

1

22

1

22

01

00

05

1

22

1

22

01

00

05

1

22

1

22

01

00

06

1

22

1

22

01

00

06

01

1

22

1

22

01

00

06

02

1

22

1

22

01

00

06

03

1

22

1

22

01

00

15

1

22

1

22

01

00

15

01

1

22

1

22

01

00

15

08

1

22

1

22

01

00

15

09

1

22

1

22

01

00

15

14

Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas

1

22

1

22

01

00

15

16

Penerapan Teknologi Tepat Guna

1

22

1

22

01

00

16

1

22

1

22

01

00

16

04

Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/ Sosialisasi/ Bintek/ dan Sejenisnya PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran & Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4

5

6

7

60% Kab. Lumajang

100%

15.597.500

APBD KAB

100% Kab. Lumajang Kab. Lumajang Kab. Lumajang

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

3.144.000 821.000 2.752.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB

PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Pembinaan Administrasi,Monitoring & Evaluasi PNPMMandiri Perdesaan

PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN 07

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan UPK Gerdu Taskin

Peiningkatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan Peningkatan Masyarakat yang memiliki ketrampilan Peningkatan Masyarakat yang memiliki ketrampilan Peningkatan Jumlah Lembaga Posyandu GMS Unggulan Peningkatan Masyarakat yang memiliki ketrampilan Peningkatan jumlah keuangan mikro pedesaan Peningkatan jumlah keuangan mikro pedesaan

33

Kab. Lumajang Kab. Lumajang Kab. Lumajang

5024 lembaga 957 org 957 org

Kab. Lumajang

21 posyandu

Kab. Lumajang

957 org

100.000.000 35.000.000 470.000.000 100.000.000 210.222.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

152 lembaga Kab. Lumajang

152 lembaga

90.000.000

APBD KAB


1 1

1

22

22

1

1

22

22

2 01

01

00

00

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

17

17

05

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM )

1

22

1

22

01

00

17

06

Fasilitasi Pengembangan Sarana & Prasarana Pedesaan

1

22

1

22

01

00

17

11

Updating Data Profil Desa

1

22

1

22

01

00

17

12

1

22

1

22

01

00

19

1

22

1

22

01

00

19

01

1

22

1

22

01

00

19

02

1

22

1

22

01

00

19

03

1

22

1

22

01

00

19

04

Pembinaan dan Evaluasi Desa Berhasil PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Peningkatan Keimanan dan Gotong Royong Perempuan Pedesaan Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat

3

4

Peningkatan swadaya murni dan Partisipasi masyarakat dalam pembanguan Peningkatan swadaya murni dan Partisipasi masyarakat dalam pembanguan Peningkatan swadaya murni dan Partisipasi masyarakat dalam pembanguan Peningkatan Masyarakat yang memiliki ketrampilan Peningkatan swadaya murni dan Partisipasi masyarakat dalam pembanguan Peningkatan jumlah kader PKK yang aktif Terlaksananya Lomba2, Bintek Terlaksananya Rapat2, Jambore, dan pembinaan PKK Terlaksananya Sema'an Alqur'an, Pelatihan, Bintek Terlaksananya Pelatihan dan Sosiailasi

JUMLAH

5

6

4 milyar

Kab. Lumajang

94.000.000 4 milyar

APBD KAB 350.890.500

Kab. Lumajang

4 milyar

Kab. Lumajang

957 org

Kab. Lumajang

APBD KAB 13.000.000

APBD KAB

70.000.000 4 milyar

APBD KAB

37554 org Kab. Lumajang

196 org

Kab. Lumajang

865 org

Kab. Lumajang Kab. Lumajang

85.401.500 315.512.500 135.140.000

1756 org

43.946.000

213 org

3.162.483.000

Lumajang, Desember 2014 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN LUMAJANG ttd SUSIYANTO, SH NIP. 19591114 198003 1 005

34

7

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB


35

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG RENJA RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents