P EMERI NT AH KABUPATEN JO MBANG
TAHUN 2016
BAPPEDA
KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya sehingga Bappeda Kabupaten Jombang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2015, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP. Penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu/evaluasi kinerja. Secara substantif, LAKIP Bappeda Kabupaten Jombang merupakan wahana bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Melalui LAKIP, Bappeda melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2015, sebagaimana tertuang dalam pengukuran pencapaian kinerja. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2015. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Semoga laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan guna peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya di Bappeda Kabupaten Jombang
Jombang, 29 Januari 2016 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG
Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196211091985011003
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................
i
DAFTAR ISI .............................................................................................................
ii
DAFTAR TABEL ......................................................................................................
iii
DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................................
iv
IKHTISAR EKSEKUTIF ...........................................................................................
v
BAB I
PENDAHULUAN .....................................................................................
1
1.1.
Latar Belakang ..............................................................................
1
1.2.
Dasar Hukum ................................................................................
1
1.3.
Maksud dan Tujuan ......................................................................
3
1.4.
Tugas Pokok dan Fungsi ..............................................................
3
1.5.
Struktur Organisasi .......................................................................
11
1.6.
Lingkungan Stratejik yang Berpengaruh .......................................
11
BAB II
BAB III
BAB IV
PERENCANAAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ...............................................................................................
14
2.1.
Visi dan Misi ................................................................................
14
2.2.
Tujuan dan Sasaran ....................................................................
15
2.3.
Perencanaan Kinerja ..................................................................
19
2.4.
Penetapan Kinerja BAPPEDA .....................................................
22
AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................
23
3.1.
Pengukuran Capaian Sasaran ....................................................
23
3.2.
Realisasi Anggaran .....................................................................
33
PENUTUP .............................................................................................
38
LAMPIRAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
ii
DAFTAR TABEL
TABEL 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai BAPPEDA 2015…………………….. .........
12
TABEL 1.2 Golongan Pegawai BAPPEDA 2015 .......................................................
13
TABEL 2.1 Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan ......................................................
17
TABEL 2.2 Program dan Kegiatan ............................................................................
19
TABEL 3.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2015 .............................................................
23
TABEL 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja ..............................................................
24
TABEL 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra
25
TABEL 3.4 Alokasi Pada Tiap Sasaran Pembangunan.............................................
26
TABEL 3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 .....................................
28
TABEL 3.6 Pencapaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015 .................
30
TABEL 3.7 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja .......................
31
TABEL 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 ........
33
TABEL 3.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2015 37
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
iii
DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN I
Rencana Strategis Tahun 2014-2018
LAMPIRAN II
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 BAPPEDA
LAMPIRAN III Rencana Kinerja Tahunan LAMPIRAN IV Penetapan Kinerja LAMPIRAN V Pengukuran Kinerja BAPPEDA LAMPIRAN VI Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra BAPPEDA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
iv
IKHTISAR EKSEKUTIF Salah satu implementasi dari tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Lakip merupakan dokumen laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Bappeda Kabupaten Jombang menyusun Lakip Bappeda Tahun 2015 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Pelaporan kinerja Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2015 merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Bappeda mengemban 3 sasaran strategis daerah dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018 yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang. Untuk mewujudkan sasaran tersebut telah disusun Renstra Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 terdokumentasi dalam rencana kerja yang ditujukan untuk mencapai tahapan maupun target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD. Operasionalisasi rencana kerja tersebut melalui rencana kerja dan anggaran sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran dan belanja daerah tahun 2015. Hasil Lakip tahun 2015 secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan, kecuali untuk sasaran dukungan dan kerjasama dunia usaha/ stakeholder dalam pembangunan daerah yang hanya mencapai 52,8%. Akan tetapi, semua pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target telah mengedepankan asas efisiensi dengan tingkat efisiensi dikisaran 5-18%. Penyerapan anggaran tahun 2015 dari sisi belanja langsung mencapai 89,15% dan belanja tidak langsung sebesar 88,15%. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Bappeda pada tahun 2015, masih dijumpai beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Untuk itu sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan pemerintah pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten diperlukan guna mengeliminir kendala terkait regulasi. Selain daripada itu, kompetensi dan integritas sumberdaya aparatur perencana daerah cukup berperan dalam mendukung keberhasilan kinerja perencanaan pembangunan, sehingga perlu semakin dioptimalkan di masa mendatang. Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jombang pada umumnya dan Bappeda Kabupaten Jombang pada khususnya. Jombang 29 Januari 2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
v
Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196211091985011003
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
vi
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam
rangka
penyelenggaraan
good
governance,
diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dokumen LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Bappeda Kabupaten
Jombang
menyusun
media
pertanggungjawaban
kinerja
yang
dituangkan dalam bentuk LAKIP Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2015 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Bappeda Kabupaten Jombang bagi Bupati, serta pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). 1.2. Dasar Hukum Beberapa ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan LAKIP Tahun 2016 antara lain: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
1
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); k. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; l. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; n. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
2
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Timur Tahun 20142019; q. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah; r. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025; s. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029; t. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Jombang Tahun 2016 adalah sebagai pelaporan atas pelaksanaan dokumen rencana daerah tahun 2015 sesuai dengan ketentuan terkait laporan penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan Penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Jombang Tahun 2016 adalah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian hasil pelaksanaan misi BAPPEDA dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2015 yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. 1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang,
bahwa
Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Kabupaten
Jombang berkedudukan sebagai unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok
Badan
penyusunan
Perencanaan
dan
Pembangunan
pelaksanaan
kebijakan
Daerah daerah
di
adalah bidang
melaksanakan perencanaan
pembangunan, penelitian, pengembangan dan statistik daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
3
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; d. Pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah; e. Penyelenggaraan urusan statistik daerah; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Selanjutnya tugas pokok pada BAPPEDA Kabupaten Jombang diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu: 1. Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin, merumuskan, mengatur,membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan danpelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik. 2. Sekretariat Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagaian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud , sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Pelaksana koordinasi pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan Teknis dan Operasional Badan; b. Pelaksana Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas Organisasi Badan; c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan Program Kerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Badan; d. Pengendalian
administrasi
kepegawaian,
pelaksanaan,
pembinaan,
peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggran, pelaksanaan penata usahaan
keuangan
dan
penyusunan
laporan
pertanggung
jawaban
keuangan; f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/ keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan g. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal lingkup Unit Kerja; h. Penyiapan data dan
informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan
masyarakat dan inventarisasi asset; i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi tekait,perangkat daerah dan pihak ketiga; j. Pelaksanaan sistem pengawasan melekat; k. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Badan; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
4
l. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan; m. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat. Sekretaris membawahi: o Kepala Sub Bagian Umum, mempunyai tugas: a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional; b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/ keprotokan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan; d. Menyusun Standar Pelayanan Minimal Badan; e. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan, dan keamanan kantor; f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup badan; g. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barangbarang inventaris kantor; h. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Badan; i. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas; j. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur; o Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran; b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya; c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan anggaran Badan; d. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai. o Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran; b. Melaksanakan
kegiatan
perencanaan
dan
penyusunan
dokumen
pembangunan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
5
d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran; e. Melaksanakan monitoring,
kebijakan evaluasi
pembinaan,pengawasan,
dan
pelaporan
pengendalian,
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; f. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; g. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya; h. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup SKPD; i. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas. 3. Bidang Sosial Budaya Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang Sosial Budaya untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang
perumusan
kebijakan
teknis
perencanaan,
pengkoordinasian
penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan
pembangunan
daerah
di
bidang
sosial
budaya.
Untuk
melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang sosial budaya; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya; d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya. Kepala Bidang Sosial Budaya membawahi: o Kepala Sub. Bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas: a. Merumuskan kependudukan
kebijakan dan
teknis
catatan
perencanaan
sipil,
bidang
pemberdayaan
kesehatan,
perempuan
dan
perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial,
ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian,
kebudayaan
dan
pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
6
c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana
dan
keluarga
sejahtera,
sosial
ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan desa. o Kepala Sub Bidang Pendidikan Mental Spiritual dan Pemerintahan, mempunyai tugas: a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, penyerahan urusan, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kearsipan dan perpustakaan; b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, penyerahan urusan, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kearsipan dan perpustakaan; c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, penyerahan urusan, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kearsipan dan perpustakaan; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, penyerahan urusan, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kearsipan dan perpustakaan; 4. Bidang Ekonomi Bidang
Ekonomi
dipimpin
oleh
Kepala
Bidang
Ekonomi
untuk
melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibidang
perumusan
kebijakan
teknis
perencanaan,
pengkoordinasian
penyusunan perencanaan pembangunan: pembinaan dan pelaksanaan tugas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
7
peencanaan pembangunan daerah diibidang ekonomi. Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang ekonomi; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan
pembangunan di bidang
ekonomi; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi; d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi. Kepala Bidang Ekonomi, membawahi: o Kepala Sub. Bidang Pengembangan Ekonomi Wilayah, mempunyai tugas: a. Merumuskan
kebijakan
teknis
perencanaan
bidang
kehutanan,
peternakan, perikanan, pertanian dan pariwisata; b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang kehutanan, peternakan, perikanan, pertanian, dan pariwisata; c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan, peternakan, perikanan, pertanian dan pariwisata; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang kehutanan, peternakan, perikanan, pertanian dan pariwisata. o Kepala Sub. Bidang Pengembangan Dunia Usaha, mempunyai tugas: a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan di bidang koperasi dan usaha kecil
menengah,
penanaman
modal,
perdagangan,
perindustrian,
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kerjasama antar daerah dan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan industri; b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kerjasama antar daerah dan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan industry; c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian, kerjasama antar daerah dan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan industri; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, perdagangan,
perindustrian,
ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian,
kerjasama antar daerah dan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan industri; 5. Bidang Fisik Prasarana Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
8
Bidang fisik prasarana dipimpin oleh kepala bidang fisik prasarana untuk melaksanakan sebagaian tugas Badab perencanaan Pembangunan Daerah di bidang
perumusan
kebijakan
teknis
perencanaan,
pengkoordinasian
penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan
pembangunan
daerah
di
bidang
fisik
prasarana.
Untuk
melaksanakan tugas pokok, bidang fisik prasarana mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang fisik prasarana; b. Pengkoodinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang fisik prasarana: c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik prasaana; d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang fisik prasarana. Kepala Bidang Fisik Prasarana, membawahi: o Kepala Sub. Bidang Perencanaan Umum Sarana dan Prasarana Wilayah, yang mempunyai tugas: a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, perhubungan dan perumahan; b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang komunikasi
dan
informatika,
pekerjaan
umum,
perhubungan
dan
perumahan; c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, perhubungan dan perumahan; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah bidang komunikasi dan informatika, pekerjaan umum, perhubungan dan perumahan. o Kepala Sub. Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, mempunyai tugas: a. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan bidang energi, dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan pertanahan; b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan pertanahan: c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan pertanahan; d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup dan pertanahan. 6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
9
Bidang penelitian, pengembangan dan statistik yang memimpin adalah Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang pengkajian, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah serta penyelenggaraan urusan statistik daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan dan kerjasama di bidang penelitian, pengembangan serta distribusi hasil penelitian dan pengembangan; b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi pembangunan daerah; c. Penyelenggaraan kerjasama pengembangan statistik umum, dasar, dan sektoral. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, membawahi: o Kepala Sub. Bidang Penelittian dan Pengembangan, mempunyai tugas sebagai berikut: a. Merumuskan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah; b. Menyusun program kebijakan operasional penelitian dan pengembangan; c. Melaksanakan penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi; d. Melaksanakan pengembangan hasil penelitian dan pengembangan dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan; e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan; f. Melaksanakan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan kawasan stakeholder yang terkait. o Kepala Sub. Bidang Statistik, mempunyai tugas: a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data-data statistik untuk keperluan perencanaan b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; c. Menyelenggarakan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik umum, dasar dan sektoral. 7. Kelompok Jabatan Fungsional Pengaturan tugas pokok dan fungsi kelompok jabatan fungsional diatur lebih lanjut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
10
1.5. Struktur Organisasi Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari: KEPALA SEKRETARIAT Sub Bagian Umum
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Sub Bagian Keuanga n Sub Bagian P enyusunan Program dan Pelaporan
BIDANG
BIDANG SOSIAL BUDAYA
BIDANG EKONOMI
BIDANG FISIK PRASARANA
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sub Bidang Penge mbangan Ekonomi Wilayah
Sub Bidang Perencanaan Umum Sarana dan Prasarana Wilayah
Sub Bidang Statistik
Sub Bidang Pendidikan, Mental Spiritual, dan Pemerintahan
Sub Bidang Penge mbangan Dunia Usaha
Sub Bidang Perencanaan Umum SDA & Lingkungan Hidup
PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN STATISTIK
1.6. Lingkungan Stratejik yang Berpengaruh a. Sarana Pendukung Organisasi Keberadaan sarana pendukung akan berpengaruh terhadap laju gerak suatu organisasi. Mutu tingkat sumberdaya manusia yang dimiliki, yang didukung dengan adanya sarana yang memadai akan sangat berpengaruh pada kinerja dari organisasi. Demikian pula sebaliknya, sebaik apapun sarana pendukung yang ada tanpa didukung oleh personil dengan kapabilitas yang memadai akan menambah deretan barang inventaris organisasi yang tidak efektif. Untuk membantu tugas pokok dan fungsi yang harus diemban, sarana kerja yang terdapat di Bappeda Kabupaten Jombang sudah sangat baik. Artinya bahwa sarana yang ada sudah mampu mendukung beban kerja yang ada, walaupun belum secara optimal. b. Metode Organisasi Untuk mencapai tujuan dari organisasi (dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan di daerah), maka pelaksanaan koordinasi (baik tingkat internal maupun eksternal) terus diupayakan. Penyebab kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan yang terkait dengan perencanaan, sebagian besar disebabkan karena lemahnya tingkat koordinasi. Untuk itu koordinasi harus selalu dilaksanakan dalam rangka mendapatkan suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
11
keputusan atau kebijakan yang tepat dan konsisten dengan melaksanakan pertemuan-pertemuan koordinasi, baik dalam sektor-sektor tertentu maupun lintas sektor. Guna meminimalisir kekurangan serta kendala yang terjadi, maka diperlukan adanya standar metode kerja. Pada tahun 2014 telah disusun standar operasional prosedur (SOP) Bappeda dan dilakukan review serta penambahan SOP pada tahun 2015. Standar tersebut menginformasikan terkait langkah, pelaksanaan dan prosedur pelaksanaan administrasi kegiatan yang dilaksanakan di Bappeda. c. Sumberdaya Manusia Sumberdaya manusia merupakan unsur dinamisator yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumberdaya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan. Sebagai gambaran tingkat pendidikan sumber daya manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut: TABEL 1.1. TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI BAPPEDA TAHUN 2015 No.
TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH (orang)
1.
Pasca Sarjana
10
2.
Sarjana (S1) atau sederajat
30
3.
Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat
4
Jumlah
44
Berdasar tabel tingkat pendidikan pegawai terlihat bahwa tingkat pendidikan personil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang yang terbanyak berpendidikan Sarjana (S1). Sedangkan untuk jabatan struktural rata-rata tingkat pendidikan adalah pasca sarjana. Jabatan struktural eselon IV pada suatu instansi merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan. Sedangkan tingkat golongan pegawai Bappeda pada tahun 2015 sebagaimana tersaji pada tabel berikut: TABEL 1.2. GOLONGAN PEGAWAI BAPPEDA TAHUN 2015 No.
URAIAN
JUMLAH (orang)
1.
Golongan IV
8
2.
Golongan III
32
3.
Golongan II
3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
12
No.
URAIAN
JUMLAH (orang)
4.
Golongan I
-
5.
Tenaga Kontrak Daerah
1
Jumlah
44
Berdasar tabel tingkat golongan dapat dipahami, bahwa tingkat golongan dari personil Bappeda yang terbanyak adalah golongan III, sebanyak 32 orang atau 72% dari seluruh staf Bappeda. Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup secara umum untuk menangani kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Jombang, namun
masih
diperlukan
adanya
tambahan
tenaga
pelaksana
teknis
perencanaan, khususnya yang memiliki kemampuan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
13
BAB II PERENCANAAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.1. Visi dan Misi a. Visi Bappeda Kabupaten Jombang Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, aspiratif, inovatif dan produktif. Visi tersebut menentukan arah dan tujuan perencanaan Kabupaten Jombang sekaligus menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan menjadi komitmen seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan perencanaan tersebut. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dalam bernegara. Oleh karena itu, diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Visi BAPPEDA dirumuskan dengan memperhatikan visi Bupati Jombang yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014–2018 yaitu: “Jombang Sejahtera untuk Semua”. Berdasarkan pada visi di atas serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjawab tantangan lingkungan strategis yang akan dihadapi sebagai suatu institusi perencana daerah, maka menetapkan visi Bappeda Kabupaten Jombang untuk periode tahun 2014-2018 adalah: “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SINERGIS, PARTISIPATIF, INOVATIF, DAN BERKUALITAS MENUJU JOMBANG SEJAHTERA” Rumusan visi tersebut dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut : 1. Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif maksudnya adalah bahwa proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara objektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan kesepakatan bersama dan diterima semua pihak. Oleh sebab itu dalam setiap proses perencanaan pembangunan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
14
2. Perencanaan Pembangunan yang Sinergis maksudnya proses perencanaan pembangunan yang lebih mengoptimalkan integrasi dan sinkronisasi keragaman sumber daya sesuai dengan porsi masing-masing. 3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dimaksudkan bahwa proses perencanaan pembangunan yang menekankan hadirnya gagasan,
praktek/cara
yang
baru
untuk
diterapkan
prosedur/model, sebagai
sarana
perbaikan/pengembangan sistem, guna menghadapi tantangan perubahan di masa datang, sehingga mampu mewujudkan perencanaan yang lebih baik dan produktif. 4. Perencanaan perencanaan
Pembangunan yang
Daerah
disusun
yang
memenuhi
Berkualitas kriteria
adalah
antara
apabila
lain
dapat
diimplementasikan dan mencapai target yang telah ditetapkan, disusun berdasarkan
ketentuan
dan
peraturan
yang
berlaku,
serta
mendukung
perencanaan pembangunan nasional. 5. Sejahtera untuk Semua merupakan muara dari seluruh makna pernyataan nilai misi yang telah dijelaskan karena perencanaan adalah alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna menjadi masyarakat yang lebih sejahtera. b. Misi Bappeda Kabupaten Jombang Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut, maka dirumuskan misi sebagai berikut: 1. Memantapkan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah 2. Mewujudkan perencanaan pembangunan berkelanjutan 3. Menyusun penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan berbasis data inovasi dan dinamika kebutuhan masyarakat 4. Mengembangkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 2.2. Tujuan dan Sasaran a. Tujuan Bappeda Kabupaten Jombang Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan fungsi manajemen kelembagaan perencanaan pembangunan; 2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan rencana tata ruang, unsur kelestarian lingkungana dan daya dukung sumber daya alam; 3. Mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas berbasis data dan kajian ilmiah; 4. Memberikan dukungan kelembagaan yang profesional dalam mewujudkan kinerja yang prima. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
15
b. Sasaran Bappeda Kabupaten Jombang Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Bappeda serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Bappeda menetapkan sasaran sebagai berikut: 1. Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran; 2. Dukungan dan kerjasama dunia usaha/stakeholder dalam pembangunan daerah; 3. Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang; 4. Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan; 5. Optimalisasi penyediaan data /informasi dan statistik pendukung perencanaan pembangunan daerah; 6. Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 7. Menyediakan dukungan administrasi perkantoran yang memadai. c. Indikator dan Target Sasaran Bappeda Kabupaten Jombang 1. Prosentase dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan dengan target 100%; 2. Prosentase program CSR/PKBL perusahaan yang sinergi dengan program pemerintah daerah dengan target 90%; 3. Prosentase rekomendasi pemanfaatan ruang dengan target 82%; 4. Ketersediaan pedoman perencaan tata ruang dengan target 57,1%; 5. Ketersediaan data makro dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah dengan target 100%; 6. Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah dengan target 90%; 7. Pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, kedisiplinan dan pelaporan dengan target 100%. Rumusan misi, tujuan, sasaran sampai dengan kebijakan tersaji dalam tabel berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
16
TABEL 2.1. MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN Tujuan dan Sasaran No.
MISI Tujuan
1
2
3
Memantapkan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah
Mewujudkan perencanaan pembangunan berkelanjutan
Menyusun penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan berbasis data, inovasi dan dinamika kebutuhan masyarakat
Meningkatkan fungsi manajemen kelembagaan perencanaan pembangunan
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan rencana tata ruang, unsur kelestarian lingkungan dan daya dukung sumber daya alam Mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas berbasis data dan kajian ilmiah
Sasaran
Indikator Sasaran
Target Sasaran
Kebijakan
Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran
% dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan
100%
Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan daerah serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
Dukungan dan kerjasama dunia usaha/ stakeholder dalam pembangunan daerah Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang
% program CSR/PKBL perusahaan yang sinergi dengan program pemerintah daerah % rekomendasi pemanfaatan ruang
90%
Mengoptimalkan peran/fungsi sekretariat tetap koordinasi CSR PKBL
82%
Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan
Ketersediaan pedoman perencaan tata ruang
57,1%
Mengoptimalkan fungsi BKPRD dalam penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang Penyusunan materi teknis dan penetapan regulasi penataan ruang
Optimalisasi penyediaan data/informasi dan statistik pendukung perencanaan pembangunan daerah
Ketersediaan data makro dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah
100%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
17
Mengoptimalkan pengumpulan, pengolahan dan analisis data makro dan sektoral pendukung perencanaan
Tujuan dan Sasaran No.
MISI Tujuan
4
Mengembangkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Memberikan dukungan kelembagaan yang profesional dalam mewujudkan kinerja yang prima
Sasaran
Indikator Sasaran
Target Sasaran
Kebijakan
Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah
Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah
90%
Peningkatan peran serta praktisi dan/atau akademisi dalam penelitian
Menyediakan dukungan administrasi perkantoran yang memadai
Pelayanan administrasi kantor, sarana dan prasarana, kedisiplinan dan pelaporan
100%
Pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar operasional dan prosedur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
18
2.3. Perencanaan Kinerja Tahun 2015 Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Untuk tahun kerja 2015, Bappeda Kabupaten Jombang melaksanakan 15 program dan 58 kegiatan, yaitu: TABEL 2.2. PROGRAM DAN KEGIATAN No. 1.
2.
PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
715.872.850,-
a. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
715.872.850,-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
276.610.000,-
a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
194.000.000,-
b. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan
34.210.000,-
prasarana gedung kantor c. Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat
kendaraan
48.400.000,-
dinas/kendaraan operasional 3.
4.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
11.250.000,-
a. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
11.250.000,-
Program
33.000.000,-
Perencanaan
Strategis
dan
Pelaporan
Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
5.
a. Penyusunan rencana kerja SKPD
11.000.000,-
b. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
11.000.000,-
c. Penyusunan laporan keuangan SKPD
11.000.000,-
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
825.148.150,-
a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik
125.000.000,-
Daerah
daerah b. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
150.000.000,-
c. Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)
125.000.000,-
d. Penyusunan data inflasi daerah
150.148.150,-
e. Penyusunan indeks gini
150.000.000,-
f. Penyusunan data makro ekonomi daerah
125.000.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
19
No. 6.
7.
8.
PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
Program Kerjasama Pembangunan
64.000.000,-
a. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
64.000.000,-
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
100.000.000,-
a. Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang
100.000.000,-
Program Perencanaan Tata Ruang
847.000.000,-
a. Pengembangan infrastruktur data spasial
58,000,000,-
b. Evaluasi RTRW
300,000,000,-
c. Penyusunan pembangunan wilayah terpadu
59,000,000,-
d. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis RDTR
55,000,000,-
Perkotaan Jombang e. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis RDTR
55.000.000,-
Perkotaan Diwek f. Penyediaan data spasial RDTR Perkotaan Jombang
75.000.000,-
g. Penyediaan data spasial RDTR Perkotaan Diwek
75.000.000,-
h. Analisis data spasial RDTR Perkotaan Jombang
60.000.000,-
i. Analisis data spasial RDTR Perkotaan Diwek
60.000.000,-
j. Fasilitasi persetujuan substansi RDTR Bagian Wilayah
50.000.000,-
Perkotaan 9.
Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
124.500.000,-
Perencanaan Pembangunan Daerah a. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
49.500.000,-
b. Penyusunan
75.000.000,-
naskah
akademis
sistem
perencanaan pembangunan daerah 10.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.227.973.360,-
a. Penyusunan rancangan RKPD b. Koordinasi
penyusunan
434.585.500,Laporan
Keterangan
191.900.000,-
Pertanggung Jawaban (LKPJ) c. Penyusunan KUA dan PPAS
211.333.000,-
d. Pemeliharaaan SIPPD
90.754.860,-
d. Penyusunan rancangan RPJMD 11.
299.400.000,-
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi a. Penyusunan
masterplan
pembangunan
1.127.604.625,-
ekonomi
251.694.950,-
daerah b. Penyusunan indikator ekonomi daerah c. Koordinasi
perencanaan
pembangunan
377.635.775,bidang
142.792.650,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
20
No.
PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
ekonomi d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
160.262.500,-
e. Penyusunan study kelayakan sarana dan prasarana
195.218.750,-
ekonomi wilayah 12
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
1.090.000.000,-
a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial
172.850.000,-
dan budaya b. Fasilitasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan c. Koordinasi/fasilitasi
aksi
PPK
(Pencegahan
150.000.000,-
dan
47.150.000,-
pemberantasan korupsi) d. Penyusunan indikator kesejahteraan daerah e. Pendampingan Program PNPM Perkotaan f. Pengembangan
sistem
informasi
50.000.000,370.000.000,-
manajemen
50.000.000,-
penanggulangan kemiskinan
13
g. Penyusunan rencana induk pariwisata daerah
150.000.000,-
h. Penyusunan profil gender dan profil anak
100.000.000,-
Program Penelitian dan Pengembangan
820.000.000,-
a. Koordinasi penelitian dan pengembangan
190.000.000,-
b. Evaluasi efektivitas kebijakan pembangunan daerah
100.000.000,-
c. Kajian strategi pengembangan objek wisata religi di
150.000.000,-
kawasan makam Presiden RI Ke-4 KH. Abdurrahman Wahid d. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten
125.000.000,-
Jombang e. Kajian strategi pengembangan energi terbarukan di
150.000.000,-
Kabupaten Jombang f. Penyusunan profil pondok pesantren di Kabupaten
55.000.000,-
Jombang g. Kajian kebijakan penganggaran daerah 14
Program Perencanaan Prasarana Sarana Wilayah dan
50.000.000,935.548.000,-
Sumber Daya Alam a. Koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana
150.000.000,-
b. Koordinasi perencanaan sanitasi permukiman dan air
75.000.000,-
minum c. Penyusunan rencana pembangunan investasi jangka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
50.000.000,21
No.
PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN (Rp.)
menengah d. Fasilitasi
peningkatan
pengelolaan
sistem
irigasi
142.400.000,-
peningkatan
pengelolaan
sistem
irigasi
103.148.000,-
partisipatif e. Fasilitasi
partisipatif (Pendampingan Program WISMP) f. Penyusunan dokumen sanitasi
170.000.000,-
g. Penyusunan kebijakan strategi pembangunan dan
92.500.000,-
infrastruktur kawasan pemukiman kumuh h. Penyusunan
kebijakan
strategi
pembangunan
92,500,000,-
i. Penyusunan naskah akademis raperda prasarana dan
60.000.000,-
infrastruktur perumahan
sarana utilitas perumahan 15.
Program Pengendalian Evaluasi Kinerja Program
296.250.000,-
a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
126.250.000,-
b. SIPPD MONEV
170.000.000,-
JUMLAH
8.494.756.985,-
Keseluruhan program dan kegiatan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp.8.494.756.985,-. Secara struktur anggaran, keseluruhan alokasi anggaran Bappeda terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp.8.494.756.985,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.
2.784.794.032,-
Rencana
Kinerja
Tahunan
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2015 untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan lampiran III. 2.4. PENETAPAN KINERJA BAPPEDA JOMBANG TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka perlu disusunlah suatu penetapan kinerja pada suatu pemerintahan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah,
kami
sajikan
Penetapan
Kinerja
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan Lampiran IV.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran Capaian Sasaran Sasaran kinerja adalah tingkat target kinerja yang dinyatakan sebagai tujuan nyata yang terukur, di mana capaian aktual dapat dibandingkan, termasuk tujuan yang dinyatakan sebagai standar kuantitatif, nilai, atau tingkat. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran pencapaian sasaran dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Pengukuran pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Tahun 2015 No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1
2
3
Target Realisasi
Capaian (%)
4
5
6=5/4
1. Perencanaan yang tepat % dokumen perencanaan daerah waktu dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan
100%
100%
100
2. Dukungan dan % program CSR/PKBL kerjasama dunia usaha/ perusahaan yang sinergi dengan stakeholder dalam program pemerintah daerah pembangunan daerah
90%
47,49%
52,8
3. Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang
82%
90%
109,8
57,10%
100
% rekomendasi pemanfaatan ruang
4. Tersedianya dokumen Ketersediaan pedoman perencaan 57,10% perencanaan tata ruang tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan 5. Optimalisasi penyediaan Ketersediaan data makro dan data / informasi dan sektoral pendukung perencanaan statistik pendukung pembangunan daerah perencanaan pembangunan daerah
90%
90%
100
6. Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah
Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah
90%
90%
100
7. Menyediakan dukungan (a) Pelayanan administrasi administrasi perkantoran perkantoran dan kinerja yang memadai aparatur (b) Kinerja sarana dan prasarana SKPD (c) Kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur (d) Tertib administrasi dan ketepatan pelaporan
100%
100%
100
Sumber data: Bappeda
Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada tabel 3.1. dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja meningkat terutama pada sasaran strategis optimalisasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
23
pengendalian pemanfaatan ruang yang tergolong sangat baik (109,8%). Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran dengan target yang telah ditetapkan, dimana capaian melebihi target optimal. Sedangkan untuk sasaran strategis dukungan dan kerjasama dunia usaha/stakeholder dalam pembangunan daerahcapaiannya tidak dapat sesuai dengan target atau mencapai 52,8% dari target yang ditetapkan. Indikator ini belum mencapai target dikarenakan masih belum terbentuknya forum koordinasi CSR/PKBL,yang anggotanya dari perusahaan-perusahaan, serta menurunnya koordinasi dan kegiatan gathering di tingkat provinsi maupun pusat. Realisasi kinerja dari tahun ke tahun secara umum mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik dari target maupun capaian/realisasi kinerja. Perbandingan realiasi kinerja tahun 2014 dengan 2015 dapat dilihat pada tabel 3.2. Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Realisasi No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Tahun 2014
Tahun 2015
1.
Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran
% dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan
100%
100%
100%
2.
Dukungan dan kerjasama % program CSR/PKBL dunia usaha/ stakeholder perusahaan yang sinergi dengan dalam pembangunan program pemerintah daerah daerah
90%
80%
47,49%
3.
Optimalisasi pengendalian % rekomendasi pemanfaatan pemanfaatan ruang ruang
82%
80%
90%
4.
Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan
Ketersediaan pedoman perencaan tata ruang
57,10%
57,1%
57,10%
5.
Optimalisasi penyediaan data / informasi dan statistik pendukung perencanaan pembangunan daerah
Ketersediaan data makro dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah
90%
85,7%
90%
6.
Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah
Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah
90%
80%
90%
7.
Menyediakan dukungan administrasi perkantoran yang memadai
(a) Pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur (b) Kinerja sarana dan prasarana SKPD (c) Kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur (d) Tertib administrasi dan ketepatan pelaporan
100%
80%
100%
Sumber data: Bappeda
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
24
Untuk mengetahui tingkat kemajuan suatu sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra, maka diperlukan adanya perbandingan antara realisasi kinerja dengan target Renstra sampai pada akhir periode, yaitu tahun 2018. Perbandingan realiasisasi kinerja dengan akhir periode Renstra dapat dilihat pada tabel 3.3. Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Akhir Renstra
Realisasi Tahun 2015
Tingkat Kemajuan
1
2
3
4
5
6 = 5/4
1.
Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran
% dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan
100%
100%
100%
2.
Dukungan dan kerjasama dunia usaha/ stakeholder dalam pembangunan daerah
% program CSR/PKBL perusahaan yang sinergi dengan program pemerintah daerah
90%
47,49%
52,77%
3.
Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang
% rekomendasi pemanfaatan ruang
90%
90%
100%
4.
Tersedianya dokumen Ketersediaan pedoman perencanaan tata ruang perencaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan
90%
57,10%
63,44%
5.
Optimalisasi penyediaan data / informasi dan statistik pendukung perencanaan pembangunan daerah
Ketersediaan data makro dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah
100%
90%
90%
6.
Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah
Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah
90%
90%
100%
7.
Menyediakan dukungan (a) Pelayanan administrasi administrasi perkantoran dan kinerja perkantoran yang aparatur memadai (b) Kinerja sarana dan prasarana SKPD (c) Kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur (d) Tertib administrasi dan ketepatan pelaporan
100%
100%
100%
Sumber data: Bappeda
Berdasarkan tabel 3.3, dapat disimpulkan bahwa kinerja Bappeda pada tahun 2015 secara garis besar telah mengalami progres positif atau mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sasaran yang sudah mencapai target akhir Renstra (tahun 2018) dan sebagian lagi telah mencapai target sasaran tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
25
berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Pelaksanaan kegiatan yang optimal dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Besarnya nilai anggaran pada tiap sasaran didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan memperhatikan tingkat kebutuhan
untuk
menunjang
kegiatan.
Alokasi
pendanaan
per
sasaran
pembangunan tersaji pada tabel 3.4. Tabel 3.4. Alokasi Pada Tiap Sasaran Pembangunan No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1
2
3
Anggaran Rupiah
%
4
5
4.710.375.985
55,45%
64.000.000
0,75%
1,18%
1.
Perencanaan yang tepat % dokumen perencanaan daerah sesuai waktu dan tepat sasaran dengan ketentuan
2.
Dukungan dan kerjasama dunia usaha/ stakeholder dalam pembangunan daerah
% program CSR/PKBL perusahaan yang sinergi dengan program pemerintah daerah
3.
Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang
% rekomendasi pemanfaatan ruang
100.000.000
4.
Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan
Ketersediaan pedoman perencaan tata ruang
847.000.000
9,97%
5.
Optimalisasi penyediaan Ketersediaan data makro dan sektoral data / informasi dan pendukung perencanaan pembangunan statistik pendukung daerah perencanaan pembangunan daerah
825.148.150
9,71%
6.
Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah
820.000.000
9,65%
7.
Menyediakan dukungan (a) Pelayanan administrasi perkantoran administrasi perkantoran dan kinerja aparatur yang memadai (b) Kinerja sarana dan prasarana SKPD (c) Kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur (d) Tertib administrasi dan ketepatan pelaporan
1.128.232.850
13,28%
8.494.756.985
100%
Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah
Total Sumber data: Bappeda
Bappeda Jombang pada tahun 2015 melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, baik dari segi target indikator kinerja maupun target anggaran. Pencapaian kinerja bernilai positif jikadibandingkan dengan nilai realisasi anggaran, dimanakegiatan yang telah dilaksanakan mencapai target kinerja sebagaimana yang direncanakan, meskipun nilai realisasi anggaran masih belum
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
26
100%. Sedangkan beberapa kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan rencana kegiatan, yaitu: a. Belum adanya undangan bintek dan pelatihan yang memenuhi kualifikasi; b. Kegiatan yang direncanakan dengan pihak ketiga dapat dilaksanakan secara swakelola, sehingga alokasi untuk pihak ketiga tidak diserap; c. Belum terselenggaranya kegiatan sosialisasi Perubahan Perda RPJMD, karena proses legislasi perubahan perda dimasukkan dalam prolegda tahun 2016. Kondisi ini mengakibatkan hasil penetapan perda yang direncanakan pada akhir tahun 2015 akan dicetak tidak dapat terealisasi; d. Keterbatasan undangan, waktu dan personil untuk mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi antar tingkatan pemerintahan yang terbatas, sehingga alokasi perjalanan dinas tidak maksimal diserap; e. Sisa anggaran pada belanja honor tenaga ahli disesuaikan dengan target waktu, sedangkan sisa pada uang lembur PNS akibat optimalisasi jam kerja. Untuk penjabaran lebih detail tentang penyerapan anggaran, dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
27
Tabel 3.5. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 No. 1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Kinerja
Anggaran
Target
Realisasi
% Capaian
Alokasi
Realisasi
% Capaian
100%
100%
100%
4.710.375.985
4.255.897.908
90,35%
1.227.973.360
1.062.743.101
86,5%
Program perencanaan pembangunan ekonomi
1.127.604.625
991.740.075
88,0%
Program perencanaan sosial dan budaya
1.090.000.000
1.051.421.730
96,5%
Program Perencanaan Prasarana Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
935.548.000
826.993.302
88,4%
33.000.000
32.806.100
99,4%
296.250.000
290.193.600
98,0%
64.000.000
31.973.400
49,96%
64.000.000
31.973.400
50,0%
100.000.000
96.173.700
96,17%
100.000.000
96.173.700
96,2%
Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran % dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan Program perencanaan pembangunan daerah
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Program Pengendalian evaluasi Kinerja program 2
Dukungan dan kerjasama dunia usaha/ stakeholder dalam pembangunan daerah Program Kerjasama Pembangunan
3
Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4
Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan
% program CSR/PKBL perusahaan yang sinergi dengan program pemerintah daerah
90%
% rekomendasi pemanfaatan ruang
82%
Ketersediaan pedoman perencaan tata ruang
47,49%
90%
57,10%
57,10%
52,8%
109,8%
100%
Program Perencanaan Tata Ruang 5
Optimalisasi penyediaan data / informasi dan statistik pendukung perencanaan pembangunan daerah
847.000.000 Ketersediaan data makro dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah
90%
90%
100%
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 6
Optimalisasi penelitian dan pengembangan
847.000.000
Ketersediaan hasil penelitian dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
90%
90%
28
100%
825.148.150
801.633.259
801.633.259 743.985.725
94,64%
94,6% 90,16%
825.148.150
743.985.725
90,2%
820.000.000
724.521.686
88,36%
No.
Sasaran Strategis pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah
Indikator Kinerja
Kinerja Target
Realisasi
Anggaran % Capaian
Realisasi
% Capaian
pengembangan pendukung pembangunan daerah
Program Penelitian dan Pengembangan 7
Alokasi
820.000.000
Menyediakan dukungan administrasi perkantoran yang memadai
100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
(a) Pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(b) Kinerja sarana dan prasarana SKPD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
(c) Kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
(d) Tertib administrasi dan ketepatan pelaporan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
100%
100%
1.128.232.850 715.872.850
918.896.165
88,4% 81,45%
618.857.765
86,4%
276.610.000
250.187.700
90,4%
11.250.000
11.250.000
100,0%
124.500.000
29
724.521.686
38.600.700
31,0%
Pada dasarnya, semua kegiatan telah diupayakan untuk dapat terlaksana sesuai dengan rencana serta target kinerja. Selain adanya kendala dan hambatan juga adanya efisiensi atas alokasi anggaran yang direncanakan. Efisiensi dapat dimaknai sebagai tercapainya target kinerja dengan realisasi anggaran yang lebih minimal dari yang dialokasikan. Tingkat efisiensi untuk masing-masing sasaran dapat dilihat dari tabel 3.6. Tabel 3.6. Pencapaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Tahun 2015
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
% Capaian Kinerja
Penyerapan Anggaran
1
2
3
4
5
6=4-5
100%
90,35%
9,65%
52,77%
49,96%
2,81%
110%
96,17%
13,53%
100,00%
94,64%
5,36%
% dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan
%
Tingkat Efisiensi
1.
Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran
2.
Dukungan dan kerjasama % program CSR/PKBL dunia usaha/ stakeholder perusahaan yang sinergi dalam pembangunan daerah dengan program pemerintah daerah
3.
Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang
% rekomendasi pemanfaatan ruang
4.
Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan
Ketersediaan pedoman perencaan tata ruang
5.
Optimalisasi penyediaan data / informasi dan statistik pendukung perencanaan pembangunan daerah
Ketersediaan data makro dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah
100%
90,16%
9,84%
6.
Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah
Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah
100%
88,36%
11,64%
7.
Menyediakan dukungan administrasi perkantoran yang memadai
(a) Pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur (b) Kinerja sarana dan prasarana SKPD (c) Kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur (d) Tertib administrasi dan ketepatan pelaporan
100%
81,45%
18,55%
Sumber data: Bappeda
Dengan memperhatikan pencapaian kinerja tahun 2015, maka dapat diinformasikan faktor-faktor pendorong serta penghambat pencapaian sasaran sebagaimana tersaji pada tabel berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
30
Tabel 3.7. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja No.
Sasaran Strategis
1
2
Faktor Pendorong
Faktor Penghambat
3
4
1
Perencanaan yang tepat waktu 1. Adanya komitmen dari segenap karyawan Badan Perencanaan dan tepat sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dalam upaya melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan daerah; 2. Tanggungjawab setiap karyawan selalu update peraturan sehingga perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2
Dukungan dan kerjasama dunia usaha/ stakeholder dalam pembangunan daerah
1. Adanya alokasi CSR-PKBL di Perusahaan wilayah Kabupaten Banyaknya Program CSR yang tidak melakui Sekretariat Tetap yang Jombang; dibentuk sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi terhambat. 2. Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam pemenuhan sasaran dukungan dan kerjasama dunia usaha/stakeholder dalam pembangunan daerah.
3
Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang
1. Kinerja Tim BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) yang optimal dalam menyelesaikan penyusunan draf rekomendasi pemanfaatan ruang; 2. Pengawasan dari BKPRD Propinsi secara simultan yang dilakukan secara berkala 2 kali dalam satu tahun.
4
Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan
Adanya PP 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan tata ruang 1. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyesuaian rancangan Perda mengamanatkan bahwa rencana rinci tata ruang wajib ditetapkan dokumen rencana rinci yang merupakan tindak lanjut dari Perda diundangkannya RTRW Kabupaten. RT/RW; 2. Proses yang panjang dan bertahap serta banyaknya wilayah perkotaan yang harus diakomodir dalam perencanaan tata ruang; 3. Belum tersedianya peta resolusi tinggi sebagai salah satu prasyarat pendukung persetujuan substansi RDTR.
5
Optimalisasi penyediaan data / informasi dan statistik pendukung perencanaan pembangunan daerah
Adanya kebijakan yang mempedomani pelaksanaan program/kegiatan 1. Adanya kendala teknis dalam proses kerjasama dengan BPS seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang terutama karena perbedaan instansi; Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 2. Kesulitan dalam perolehan data dari SKPD ataupun instansi vertikal Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyatakan akan karena manajemen datanya kurang baik atau bahkan tidak ada pentingnya data dalam perencanaan pembangunan serta kebutuhan kegiatan yang menghasilkan data yang dibutuhkan akan data/informasi dibutuhkan oleh masyarakat luas.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
31
Kurangnya kesadaran SKPD terkait dalam ketepatan waktu pengumpulan laporan sehingga membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan daerah.
No.
Sasaran Strategis
Faktor Pendorong
Faktor Penghambat
6
Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah
Adanya dukungan dari stakeholders serta civitas akademisi dan masyarakat.
7
Menyediakan dukungan 1. Adanya kapasitas sumber daya manusia karyawan Bappeda yang administrasi perkantoran yang memadai dalam pelaksanaan seluruh kegiatan; memadai 2. Komunikasi intern yang intensif terjalin antar karyawan maupun dengan atasan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
32
Masih kurangnya keterbukaan masyarakat dalam menyampaikan data yang dibutuhkan
Belum tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik dalam pelaksanaan rutinitas kegiatan Bappeda. Contohnya sebagian karyawan Bappeda belum terfasilitasi dengan komputer atau laptop yang mumpuni.
3.2. Realisasi Anggaran A. Belanja Langsung Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2015 alokasi belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombangdianggarkan sebesar Rp. 8.134.304.210,- dan dilakukan perubahan anggaran keuangan menjadi sebesar Rp. 8.494.756.985,(bertambah Rp. 360.452.775) pada Perubahan APBD TA. 2015. Sampai pada akhir tahun anggaran 2015, Bappeda melakukan penyerapananggaran sebesar Rp. 7.573.081.843,- atau sebesar 89.15%. Untuk melihat pembiayaan selama tahun 2015, dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut: Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi Belanja LangsungTahun Anggaran 2015 Kode Program/Ke giatan 1 1.05.1.06.01. 01.17 1.05.1.06.01. 01.17.09 1.05.1.06.01. 01.18 1.05.1.06.01. 01.18.44 1.05.1.06.01. 01.18.45 1.05.1.06.01. 01.18.68 1.05.1.06.01. 01.18.77 1.05.1.06.01. 01.18.80 1.05.1.06.01. 01.18.98 1.05.1.06.01. 01.18.101 1.05.1.06.01. 01.18.111 1.05.1.06.01. 01.18.112 1.05.1.06.01. 01.18.113 1.06.1.06.01. 01.01 1.06.1.06.01.
Nama Program/Kegiatan
Anggaran Kegiatan (Rp.)
Realisasi Kegiatan (Rp.)
%
2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang Program Perencanaan Tata Ruang
3 100.000.000
4 96.173.700
5=4/3 96,17
100.000.000
96.173.700
96,17
847.000.000
801.633.259
94,64
Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Evaluasi RTRW
58.000.000
56.056.600
96,65
300.000.000
295.404.800
98,47
59.000.000
56.571.750
95,88
55.000.000
53.156.375
96,65
55.000.000
53.072.250
96,50
75.000.000
70.036.450
93,38
75.000.000
70.160.865
93,55
60.000.000
58.088.800
96,81
60.000.000
58.762.700
97,94
50.000.000
30.322.669
60,65
715.872.850
618.857.765
86,45
715.872.850
618.857.765
86,45
Penyusunan Pembangunan Wilayah Terpadu Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Jombang Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Diwek Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek Fasilitasi Persetujuan Substansi RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pelayanan Administrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
33
Kode Program/Ke giatan 1 01.01.24 1.06.1.06.01. 01.02 1.06.1.06.01. 01.02.46 1.06.1.06.01. 01.02.48 1.06.1.06.01. 01.02.49 1.06.1.06.01. 01.03 1.06.1.06.01. 01.03.05 1.06.1.06.01. 01.07 1.06.1.06.01. 01.07.02 1.06.1.06.01. 01.07.03 1.06.1.06.01. 01.07.04 1.06.1.06.01. 01.16 1.06.1.06.01. 01.16.03 1.06.1.06.01. 01.20 1.06.1.06.01. 01.20.01 1.06.1.06.01. 01.20.04 1.06.1.06.01. 01.21 1.06.1.06.01. 01.21.05 1.06.1.06.01. 01.21.08 1.06.1.06.01. 01.21.12 1.06.1.06.01. 01.21.17 1.06.1.06.01. 01.21.18 1.06.1.06.01. 01.22 1.06.1.06.01. 01.22.01 1.06.1.06.01. 01.22.02 1.06.1.06.01. 01.22.04 1.06.1.06.01. 01.22.12 1.06.1.06.01. 01.22.13
Nama Program/Kegiatan
Anggaran Kegiatan (Rp.)
Realisasi Kegiatan (Rp.)
2
3
4
Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan rencana kerja SKPD
%
5=4/3
276.610.000
250.187.700
90,45
194.000.000
187.226.000
96,51
34.210.000
27.327.600
79,88
48.400.000
35.634.100
73,62
11.250.000
11.250.000
100
11.250.000
11.250.000
100
33.000.000
32.806.100
99,41
11.000.000
10.949.250
99,54
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan SKPD Program Kerjasama Pembangunan
11.000.000
10.936.700
99,42
11.000.000
10.920.150
99,27
64.000.000
31.973.400
49,96
Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Penyusunan Naskah Akademis Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Rancangan RPJMD
64.000.000
31.973.400
49,96
124.500.000
38.600.700
31,00
49.500.000
0
-
75.000.000
38.600.700
51,47
1.227.973.360
1.062.743.101
86,54
299.400.000
164.978.850
55,10
Penyusunan Rancangan RKPD
434.585.500
423.051.251
97,35
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Penyusunan KUA dan PPAS
191.900.000
176.695.000
92,08
211.333.000
207.950.000
98,40
90.754.860
90.068.000
99,24
1.127.604.625
991.740.075
87,95
251.694.950
250.019.300
99,33
377.635.775
353.295.175
93,55
142.792.650
127.318.675
89,16
160.262.500
135.914.200
84,81
195.218.750
125.192.725
64,13
Pemeliharaaan SIPPD Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Penyusunan indikator ekonomi daerah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Penyusunan Study Kelayakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Wilayah Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan agropolitan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
34
Kode Program/Ke giatan
Nama Program/Kegiatan
Anggaran Kegiatan (Rp.)
Realisasi Kegiatan (Rp.)
1
2
3
4
Program perencanaan sosial dan budaya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pendampingan Program PNPM Perkotaan Pengembangan sistem informasi manajemen penanggulangan kemiskinan Koordinasi/fasilitasi aksi PPK (Pencegahan dan pemberantasan korupsi) Penyusunan rencana induk pariwisata daerah Penyusunan profil gender dan profil anak Penyusunan Indikator Kesejahteraan Daerah Program Penelitian Dan Pengembangan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah Kajian strategi pengembangan objek wisata religi di kawasan makam Presiden RI Ke-4 KH. Abdurrahman Wahid Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kab. Jombang Kajian Strategi Pengembangan Energi Terbarukan di Kab. Jombang Penyusunan Profil Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang Kajian kebijakan penganggaran daerah Program Perencanaan Prasarana Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan Program WISMP) Penyusunan dokumen sanitasi
1.090.000.000
1.051.421.730
96,46
172.850.000
168.122.650
97,27
150.000.000
144.587.850
96,39
370.000.000
349.642.950
94,50
50.000.000
49.389.500
98,78
47.150.000
46.463.280
98,54
150.000.000
147.711.000
98,47
100.000.000
96.087.500
96,09
50.000.000
49.417.000
98,83
820.000.000
724.521.686
88,36
190.000.000
165.998.536
87,37
100.000.000
79.972.275
79,97
150.000.000
144.479.575
96,32
125.000.000
83.566.200
66,85
150.000.000
146.247.325
97,50
55.000.000
54.483.500
99,06
50.000.000
49.774.275
99,55
935.548.000
826.993.302
88,40
150.000.000
126.138.128
84,09
75.000.000
72.298.900
96,40
50.000.000
47.035.500
94,07
142.400.000
105.069.799
73,78
103.148.000
75.658.550
73,35
170.000.000
164.061.850
96,51
92.500.000
91.625.275
99,05
92.500.000
88.607.200
95,79
%
5=4/3
SKPP I 1.06.1.06.01. 01.23 1.06.1.06.01. 01.23.03 1.06.1.06.01. 01.23.05 1.06.1.06.01. 01.23.10 1.06.1.06.01. 01.23.11 1.06.1.06.01. 01.23.12 1.06.1.06.01. 01.23.13 1.06.1.06.01. 01.23.14 1.06.1.06.01. 01.23.16 1.06.1.06.01. 01.26 1.06.1.06.01. 01.26.01 1.06.1.06.01. 01.26.15 1.06.1.06.01. 01.26.19
1.06.1.06.01. 01.26.21 1.06.1.06.01. 01.26.22 1.06.1.06.01. 01.26.25 1.06.1.06.01. 01.26.26 1.06.1.06.01. 01.31 1.06.1.06.01. 01.31.01 1.06.1.06.01. 01.31.02 1.06.1.06.01. 01.31.03 1.06.1.06.01. 01.31.04 1.06.1.06.01. 01.31.05 1.06.1.06.01. 01.31.21 1.06.1.06.01. 01.31.25 1.06.1.06.01. 01.31.26
Penyusunan Kebijakan Strategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kumuh Penyusunan Kebijakan Strategi Pembangunan Infrastruktur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
35
Kode Program/Ke giatan
Nama Program/Kegiatan
Anggaran Kegiatan (Rp.)
Realisasi Kegiatan (Rp.)
1
2
3
4
1.06.1.06.01. 01.31.29 1.06.1.06.01. 01.32 1.06.1.06.01. 01.32.01 1.06.1.06.01. 01.32.02 1.23.1.06.01. 01.15 1.23.1.06.01. 01.15.01 1.23.1.06.01. 01.15.06 1.23.1.06.01. 01.15.07 1.23.1.06.01. 01.15.09 1.23.1.06.01. 01.15.11 1.23.1.06.01. 01.15.12
Perumahan Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan Program Pengendalian Evaluasi Kinerja Program Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
%
5=4/3
60.000.000
56.498.100
94,16
296.250.000
290.193.600
97,96
126.250.000
122.232.000
96,82
170.000.000
167.961.600
98,80
825.148.150
743.985.725
90,16
125.000.000
101.454.650
81,16
150.000.000
146.181.150
97,45
125.000.000
120.805.625
96,64
Penyusunan Data Inflasi Daerah
150.148.150
147.874.600
98,49
Penyusunan indeks gini
150.000.000
147.394.850
98,26
Penyusunan Data Makro Ekonomi Daerah
125.000.000
80.274.850
64,22
8.494.756.985
7.573.081.843
89,15
SIPPD Monev Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)
JUMLAH Sumber data: Bappeda
B. Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.Pada tahun anggaran 2015besaran belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp. 2.784.794.032,-.Realisasi atas rencana anggaran tersebut pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 2.454.836.394 atau sebesar 88,15%.Rincian alokasi dan realisasai dari belanja langsung di Bappeda pada tahun 2015 tersaji pada tabel berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
36
Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak LangsungTahun Anggaran 2015 Kode Program/ Kegiatan
Nama Program/Kegiatan
Anggaran Kegiatan (Rp.)
Realisasi Kegiatan (Rp.)
%
1
2
3
4
5=4/3
5.1.1.01.01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.839.166.208
1.787.836.580
97,21
5.1.1.01.02
Tunjangan Keluarga
241.704.924
189.501.288
78,40
5.1.1.01.03
Tunjangan Jabatan
186.542.338
154.265.000
82,70
5.1.1.01.04
Tunjangan Fungsional
149.860.063
102.025.000
68,08
5.1.1.01.05
Tunjangan Fungsional Umum
99.919.654
59.020.000
59,07
5.1.1.01.06
Tunjangan Beras
179.706.502
112.715.620
62,72
5.1.1.01.07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
87.818.146
49.447.629
56,31
5.1.1.01.08
Pembulatan Gaji
76.197
25.277
33,17
TOTAL
2.784.794.032
2.454.836.394,
88,15
Sumber data: Bappeda
Beberapa hal yang mengakibatkan tidak terealisasinya alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) adalah: 1. Adanya jabatan yang kosong, yaitu Kepala Bidang Sosial Budaya, Kepala Sub Bidang Perencanaan Umum Sarana dan Prasarana Wilayah. 2. Asumsi perencanaan anggaran sebagaimana pedoman penyusunan APBD, yaitu adanya accress untuk gaji dan tunjangan dengan adanya pindah/masuk pegawai negeri sipil di lingkup Bappeda, yang ditetapkan oleh ketentuan penyusunan APBD.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
37
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) tahun 2015 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan penyusunan perencanaan tahun berikutnya. A. Kesimpulan Dari hasil evaluasi kinerja Bappeda Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Hal ini tergambar dari pengukuran kinerja yang dicapai pada Tahun 2015 ini menunjukkan adanya komitmen Bappeda untuk mewujudkan apa yang menjadi target kinerja yang direncanakan dan ditetapkan maupun Visi dan Misinya. Secara ringkas, seluruh capaian kinerja sasaran Bappeda pada Tahun 2015 telah memberikan gambaran dan dapat diambil menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Bappeda untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Meskipun demikian, pencapaian target indikator kinerja memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sistem perencanan pembangunan. B. Saran dan Rekomendasi Problematika
perencanaan
pembangunan
senantiasa
berkembang
dan
merupakan tantangan bagi Bappeda dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanan daerah yang diemban oleh Bappeda, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan
Bappeda
sehingga
dapat
lebih
efektif
dalam
merumuskan
perencanaan pembangunan daerah sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui: a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana; b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan; c. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan; d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
38
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up”, sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi; 3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran pada tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan; 4. Koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah Pusat, Provinsi dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan civil society. Jombang, 29 Januari 2016 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG
Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196211091985011003
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Tahun 2016
39
LAMPIRAN I RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014-2018 Instansi Visi Misi Ke - 1
: : :
BAPPEDA KABUPATEN JOMBANG “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SINERGIS, PARTISIPATIF, INOVATIF, DAN BERKUALITAS MENUJU JOMBANG SEJAHTERA” Memantapkan penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah SASARAN
NO.
TUJUAN URAIAN
1.1 Meningkatkan fungsi manajemen kelembagaan perencanaan pembangunan
INDIKATOR
1.1. Perencanaan yang tepat 1.1.1.1 % dokumen waktu dan tepat sasaran perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan
CAPAIAN AKHIR 2013 SATUA TARGE 2014 N T % 100 100%
CAPAIAN TAHUNAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN
2015
2016
2017
2018
100%
100%
100%
100% 1.1.1.1. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan daerah
KET
PROGRAM 1 Program perencanaan pembangunan Daerah 2 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 4 Program Perencanaan Pembangunan prasarana wilayah dan Sumber daya alam
1.1.2.1.1Perencanaan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program SKPD
1 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 2 Program Pengendalian Evaluasi Kinerja Program
1.1. Dukungan dan 2 kerjasama dunia usaha/ stakeholder dalam pembangunan daerah
1.1.2.1% program CSR/PKBL perusahaan yang sinergi dengan program pemerintah daerah
%
80
90%
90%
90%
90%
90% 1.1.3.1.1Mengoptimalkan peran/fungsi sekretariat tetap koordinasi CSR PKBL
1 Program Kerjasama Pembangunan
Lampiran I Hal 1
Visi Misi Ke - 2 NO.
: :
“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SINERGIS, PARTISIPATIF, INOVATIF, DAN BERKUALITAS MENUJU JOMBANG SEJAHTERA” Mewujudkan perencanaan pembangunan berkelanjutan SASARAN
TUJUAN URAIAN
2.1 Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan rencana tata ruang, unsur kelestarian lingkungana dan daya dukung sumber daya alam
Visi Misi Ke - 3
NO.
INDIKATOR
2.1. Optimalisasi 1 pengendalian pemanfaatan ruang
2.2.1. % rekomendasi 1 pemanfaatan ruang
2.1. Tersedianya dokumen 2 perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan
2.2.1. Ketersediaan 2 pedoman perencaan tata ruang
: :
CAPAIAN AKHIR 2013 SATUA TARGE N T % 80
%
57.1
CAPAIAN TAHUNAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
2014
2015
2016
2017
2018
80%
82%
84%
87%
90%
57.1%
57.1%
66.7%
76.2%
KEBIJAKAN 2.1.1.1. Mengoptimalkan fungsi 1 BKPRD dalam penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang
85.7% 2.1.2.1. Penyusunan materi teknis dan penetapan regulasi penataan ruang
KET
PROGRAM 1 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 Program Perencanaan Tata Ruang
“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SINERGIS, PARTISIPATIF, INOVATIF, DAN BERKUALITAS MENUJU JOMBANG SEJAHTERA” Menyusun penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan berbasis data inovasi dan dinamika kebutuhan masyarakat CAPAIAN AKHIR 2013
SASARAN
TUJUAN URAIAN
INDIKATOR
3.1 Mendukung 3.1.1 Optimalisasi penyediaan 3.1.1.1 Ketersediaan data perencanaanpembang data / informasi dan makro dan sektoral unan daerah yang statistik pendukung pendukung berkualitas berbasis perencanaan perencanaan data dan kajian ilmiah pembangunan daerah pembangunan daerah
3.1.2 Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah
3.1.2.1 Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah
SATUA TARGE N T % 90%
%
80
CAPAIAN TAHUNAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN
2014
2015
2016
2017
2018
100%
100%
100%
100%
100% 3.1.1.1.1 Mengoptimalkan 1 Program Pengembangan pengumpulan, Data/Informasi/Statistik pengolahan dan analisis Daerah data makro dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah
80%
90%
90%
90%
90% 3.1.2.1.1 Pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar operasional dan prosedur
KET
PROGRAM
1 Program Penelitian dan Pengembangan
Lampiran I Hal 1
Visi Misi Ke - 4 NO.
: :
“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG SINERGIS, PARTISIPATIF, INOVATIF, DAN BERKUALITAS MENUJU JOMBANG SEJAHTERA” Mengembangkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah SASARAN
TUJUAN URAIAN
INDIKATOR
4.1 Memberikan dukungan 4.1. Menyediakan dukungan 4.1.1. (a) Pelayanan kelembagaan yang 1 administrasi perkantoran 1 administrasi profesional dalam yang memadai perkantoran dan mewujudkan kinerja kinerja aparatur yang prima (b) Kinerja sarana dan prasarana SKPD (c) Kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur (d) Tertib administrasi dan ketepatan pelaporan
CAPAIAN AKHIR 2013 SATUA TARGE 2014 N T % 80 100%
CAPAIAN TAHUNAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN
2015
2016
2017
2018
100%
100%
100%
100% 4.1.1.1. Pelayanan administrasi 1 Program Pelayanan 1 perkantoran sesuai Administrasi Perkantoran standar operasional dan prosedur
KET
PROGRAM
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran I Hal 1
LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BAPPEDA No. 1 2
3 4
5
6
7
Sasaran
Indikator Sasaran
Perencanaan yang tepat waktu % dokumen perencanaan daerah dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Dukungan dan kerjasama dunia % program CSR/PKBL perusahaan usaha/ stakeholder dalam yang sinergi dengan program pembangunan daerah pemerintah daerah Optimalisasi pengendalian % rekomendasi pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang Tersedianya dokumen Ketersediaan pedoman perencaan perencanaan tata ruang tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan Optimalisasi penyediaan data / Ketersediaan data makro dan informasi dan statistik sektoral pendukung perencanaan pendukung perencanaan pembangunan daerah pembangunan daerah Optimalisasi penelitian dan Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah pembangunan daerah Menyediakan dukungan (a) Pelayanan administrasi administrasi perkantoran yang perkantoran dan kinerja aparatur (b) Kinerja sarana dan prasarana memadai SKPD (c) Kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur (d) Tertib administrasi dan ketepatan pelaporan
Target Kinerja Sasaran 100 90
82 57.1
90
90
100
Lampiran II Hal 1
LAMPIRAN III RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sasaran No 1
Uraian Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran
Indikator % dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan
Rencana Tingkat Capaian (Target) 100%
Kegiatan Program Program perencanaan pembangunan daerah
Uraian Penyusunan Rancangan RKPD
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Tersusunnya Buku RKPD Tahun 2016 dan RKPD Perubahan 2015 Outcome : * Teraplikasinya Dokumen Perencanaan sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Tahun 2016 dan RKPD Perubahan Tahun 2015 Input : * Dana Output : * Tersedianya Naskah Pertanggungjawaban Bupati Jombang atas Pelaksanaan Program selama Tahun 2014 Outcome : * Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jombang Tahun 2014
Satuan
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 434,585,500
Buku
130
%
100
Rp.
Ket
191,900,000
Buku
130
%
100
Lampiran IV Hal 1
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian Penyusunan KUA dan PPAS
Pemeliharaaan SIPPD
Penyusunan Rancangan RPJMD
Indikator Kinerja
Input : * Dana Output : * Penyusunan Rancangan KUA-PPAS 2016 dan Perubahan KUA-PPAS 2015 Outcome : * Persentase kesesuaian rencana program dengan realisasi Input : * Dana Output : * Terlaksananya pembaharuan sistem dan database SIPPD Outcome : * Terlaksananya Update dan Pemeliharaan SIPPD Musrenbang dan SIPP KUA dan PPAS Input : * Dana Output : Tersusunnya dokumen RPJMD
Satuan
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target)
211,333,000
Dokumen
2
%
75
Rp. Sistem
%
Rp. Dokumen
Ket
90,754,860 1
100
299,400,000 1
Lampiran IV Hal 2
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja Outcome : * Meningkatkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta Persentase kesesuaian rencana program dengan realisasi
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Penyusunan Input : masterplan * Dana pembangunan ekonomi Output : daerah * Tersedianya dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten Jombang 20152035 beserta draft Raperbup tentang RKTK
Penyusunan indikator ekonomi daerah
Outcome : * Tercapainya perencanaan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran (sektor kehutanan) Input : * Dana Output : * Tersusunnya indikator ekonomi daerah (Analisis nilai tambah produk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan)
Satuan
%
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 80
251,694,950
buku
15
%
91
Rp. buku
Ket
377,635,775 15
Lampiran IV Hal 3
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja Outcome : * Meningkatnya mutu perencanaan Pembangunan Daerah bidang ekonomi
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I
Input : * Dana Output : * Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi tahun 2014 baik dengan pusat, provinsi, Kabupaten dan Stakeholder Outcome : * Tercapainya perencanaan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran Input : * Dana Output : * Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan agropolitan SKPP I sesuai dengan pentahapan di masterplan serta monev pelaksanaan SPM ketahanan pangan dan pasar tradisional
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
%
90
Rp.
142,792,650
bulan
12
%
91
Rp. buku
Ket
195,218,750 50
Lampiran IV Hal 4
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja Outcome : * Potret kondisi Ketahanan Pangan Kab. Jombang dan perkembangan pasar desa sebagai dasar perencanaan pengembangan kawasan agropolitan pada tahun berikutnya
Penyusunan Study Input : Kelayakan Sarana Dan * Dana Prasarana Ekonomi Output : Wilayah * Tersedianya dokumen study kelayakan sarana dan prasarana Pasar Cukir Outcome : * Terciptanya strategi pembangunan ekonomi daerah di sekitar pasar cukir Program Koordinasi Perencanaan Perencanaan Sosial dan Budaya Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya
Input : * Dana Output : * Terfasilitasinya koordinasi SKPD dan urusan rentang kendali bidang sosial budaya Outcome : * Terintegrasinya kegiatan dalam perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
%
91
Rp.
160,262,500
buku
%
Rp. Bulan
%
Ket
15
91
172,850,000 12
90
Lampiran IV Hal 5
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan Outcome : * Meningkatnya Peran SKPD dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kab. Jombang
Pendampingan Program PNPM Perkotaan
Input : * Dana Output : * Terdampinginya program PNPM Perkotaan yang terdiri 7 Kecamatan 113 Desa di kabupaten Jombang serta pendampingan PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman berbasis komunitas) yang terdiri dari 2 desa Outcome : * Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya
Satuan
Rp. Bulan
%
Rp. Bulan
%
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
150,000,000 12
90
370,000,000 12
90
Lampiran IV Hal 6
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja
Pengembangan sistem Input : informasi manajemen * Dana penanggulangan Output : kemiskinan * Updating data kemiskinan dalam SIM Outcome : * Meningkatnya persentase ketersediaan laporan koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya Koordinasi/fasilitasi aksi Input : PPK (Pencegahan dan * Dana pemberantasan Output : korupsi) * Terlaksananya penyampaian laporan tribulan aksi PPK Kab. Jombang Outcome : * Mengurangi tindak kejahatan korupsi Penyusunan rencana Input : induk pariwisata daerah * Dana Output : * Tersusunnya dokumen rencana induk pariwisata Outcome : * Meningkatkan informasi pariwisata yang potensial di wilayah Kab Jombang
Satuan
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 50,000,000
paket
1
%
90
Rp.
47,150,000
%
90
%
Rp.
Ket
90
150,000,000
Dokumen
1
%
90
Lampiran IV Hal 7
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian Penyusunan profil gender dan profil anak
Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen profil gender dan profil anak Outcome : * Meningkatkan pengetahuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
Penyusunan Indikator Kesejahteraan Daerah
Program Koordinasi Perencanaan Perencanaan Bidang Prasarana Sarana Fisik dan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen indikator kesejahteraan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan Outcome : * Meningkatkan pengetahuan tentang indikator kesejahteraan dan cara mencapai kesejahteraan Input : * Dana Output : * Terlaksananya Rapat-rapat dan Koordinasi bidang Fisik dan Prasarana
Satuan
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 100,000,000
Dokumen
2
%
90
Rp.
50,000,000
Dokumen
1
%
90
Rp. Bulan
Ket
150,000,000 12
Lampiran IV Hal 8
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja Outcome : * Terwujudnya sinkronisasi Program-program perencanaan pembangunan Bidang fisik dan Prasarana
Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum
Input : * Dana Output : * Review dokumen SSK/MPS, operasional pokja PPSP, Koordinasi bidang sanitasi perkotaan Outcome : * Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi pencapaian target MDG'S dalam rangka pemenuhan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum yg layak dan sanitasi dasar
Penyusunan Rencana Input : Pembangunan Investasi * Dana Jangka Menengah Output : * Tersusunnya dokumen RPIJM Tahun 2015-2019 Outcome : * Terwujudnya perencanaan infrastruktur pemukiman jangka menengah yang optimal
Satuan
%
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 100
75,000,000
paket
1
%
90
Rp.
Ket
50,000,000
Dokumen
1
%
90
Lampiran IV Hal 9
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Terlaksananya pengelolaan sistem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISMP Outcome : * Terlaksananya pengelolaan sistem irigasi partisipatif pada daerah irigasi terpilih dalam WISMP
Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan Program WISMP)
Input : * Dana Output : * Terlaksananya pendampingan program WISMP Outcome : * Meningkatnya pengelolaan sistem irigasi partisipatif
Satuan
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 142,400,000
Bulan
12
%
90
Rp.
Ket
103,148,000
Bulan
12
%
90
Lampiran IV Hal 10
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian Penyusunan dokumen sanitasi
Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Terlaksananya survei EHRA, tersusunnya dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi sanitasi Kabupaten (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
Outcome : * Terwujudnya sinkronisasi perencanaan prasarana sarana wilayah dan sumber daya alam Penyusunan Kebijakan Input : Strategi Pembangunan * Dana dan Infrastruktur Output : Kawasan Pemukiman * Tersusunnya Kebijakan Kumuh Srategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kumuh Outcome : * Tersedianya Kebijakan Srategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kumuh
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
170,000,000 Rp. Dokumen
3
%
90
Rp. Dokumen
Paket
92,500,000 3
1
Lampiran IV Hal 11
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja
Penyusunan Kebijakan Input : Strategi Pembangunan * Dana Infrastruktur Output : Perumahan * Tersusunnya kebijakan strategi pembangunan dan infrastruktur perumahan Outcome : * Tersedianya kebijakan Srategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Perumahan Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan
Input : * Dana Output : * Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan Outcome : Tersedianya Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan
Satuan
Rp. paket
Dokumen
Rp. paket
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
92,500,000 1
3
60,000,000 1
Lampiran IV Hal 12
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Indikator Kinerja
Satuan
* Dana Output : * Tersusunnya dokumen Renja SKPD Tahun 2016 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 Outcome : * Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program daerah dengan SKPD Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen laporan pencapaian kinerja tribulanan dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
Rp.
Uraian Penyusunan rencana kerja SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
Input :
Outcome : * Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD
Dokumen
%
Rp. Dokumen
%
Rp. Dokumen
11,000,000 2
100
11,000,000 2
100
11,000,000 3
Lampiran IV Hal 13
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Program Pengendalian Evaluasi Kinerja Program
Uraian
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
SIPPD MONEV
Indikator Kinerja Outcome : * Meningkatnya tertib administrasi laporan keuangan SKPD Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja program kegiatan tepat waktu Outcome : * Meningkatnya Efektivitas pelaksanaan program pembangunan Input : * Dana Output : * Terlaksananya Sistem dan Database SIPPD MONEV Outcome : Ketersediaan Data/Informasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja program kegiatan tepat waktu; Meningkatnya persentase ketersediaan dokumen monitoring, evaluasi dan rekomendasi terhadap seluruh program dan kegiatan
Satuan
%
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 100
126,250,000
bulan
12
%
100
Rp.
170,000,000
Paket
%
Ket
1
100
Lampiran IV Hal 14
Sasaran No 2
3
Uraian
Indikator
Dukungan dan kerjasama dunia usaha/ stakeholder dalam pembangunan daerah
% program CSR/PKBL perusahaan yang sinergi dengan program pemerintah daerah
Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang
% rekomendasi pemanfaatan ruang
Rencana Tingkat Capaian (Target) 90%
80%
Kegiatan Program Program Kerjasama Pembangunan
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Uraian Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga
Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang
Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Terlaksananya koordinasi, sinergitas dan monitoring pelaksanaan program CSRPKBL di Kabupaten Jombang sekretariat tetap tim koordinasi perencanaan program CSR-PKBL Kabupaten Jombang Outcome : * Meningkatnya dukungan dan kerjasama stakeholder dalam pembangunan daerah Input : * Dana Output : * Terfasilitasinya rekomendasi ijin pemanfataan ruang Outcome : * Terlaksananya koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Satuan
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 64,000,000
tahun
1
%
90
Rp.
Ket
100,000,000
Bulan
12
%
100
Lampiran IV Hal 15
Sasaran No 4
Uraian Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan
Indikator Ketersediaan pedoman perencaan tata ruang
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Program Pengembangan Perencanaan Tata Infrastruktur Data Ruang Spasial
Evaluasi RTRW
Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Outcome : * Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen evaluasi RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029
Outcome : * Bahan kebijakan penyusunan revisi RTRW Kabupaten Jombang Penyusunan Input : Pembangunan Wilayah * Dana Terpadu Output : * Tersusunya dokumen pembangunan wilayah terpadu
Satuan
Rp. paket
%
Rp. Dokumen
%
Rp. Dokumen
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
58,000,000 1
100
300,000,000 1
100
59,000,000 1
Lampiran IV Hal 16
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Jombang
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Diwek
Indikator Kinerja Outcome : * Tersedianya dokumen pembangunan wilayah terpadu Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Jombang Outcome : * Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Jombang Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Diwek Outcome : * Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Diwek
Satuan
%
Rp. dokumen
%
Rp. dokumen
%
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
100
55,000,000 1
100
55,000,000 1
100
Lampiran IV Hal 17
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang
Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek
Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang
Indikator Kinerja Input : * Dana Output : * Tersedianya dokumen Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang Outcome : * Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial Input : * Dana Output : * Tersedianya dokumen Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek Outcome : * Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial Input : * Dana Output : * Tersusunnya analisis data spasial RDTR Perkotaan Jombang
Satuan
Rp. paket
%
Rp. dokumen
%
Rp. paket
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
75,000,000 1
100
75,000,000 1
100
60,000,000 1
Lampiran IV Hal 18
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek
Fasilitasi Persetujuan Substansi RDTR Bagian Wilayah Perkotaan
Indikator Kinerja Outcome : * Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial Input : * Dana Output : * Tersusunnya analisis data spasial RDTR Perkotaan Diwek Outcome : * Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan sesuai asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan UU Informasi Geospasial Input : * Dana Output : * Terlaksananya pembahasan Draft Raperda RDTR BWP Diwek dan BWP Jombang dalam mendapatkan persetujuan substansi dari Gubernur Jawa Timur
Satuan
dokumen
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 1
60,000,000
paket
1
dokumen
1
Rp. paket
Ket
50,000,000 1
Lampiran IV Hal 19
Sasaran No
5
Uraian
Optimalisasi penyediaan data / informasi dan statistik pendukung perencanaan pembangunan daerah
Indikator
Ketersediaan data makro dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah
Rencana Tingkat Capaian (Target)
90%
Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja
Outcome : * Persetujuan substansi kepada Gubernur atas Raperda tentang RDTR BWP Program Penyusunan Dan Input : pengembangan Pengumpulan Data Dan * Dana data/informasi/stati Statistik Daerah Output : stik daerah * Tersusunnya buku Kabupaten Jombang dalam angka dan kecamatan dalam angka tahun 2014 berbasis Kecamatan Outcome : * Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan serta terlaksananya koordinasi di bidang statistik Penyusunan Indeks Input : Pembangunan Manusia * Dana (IPM) Output : * Tersusunnya dokumen IPM Kabupaten Jombang Tahun 2014 Outcome : * Tersedianya Data/Informasi tingkat keberhasilan pembangunan manusia pendukung perencanaan pembangunan daerah
Satuan
Dokumen
Rp. paket
%
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
1
125,000,000 2
100
150,000,000
buku
20
%
100
Lampiran IV Hal 20
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja
Penyusunan Nilai Tukar Input : Petani (NTP) * Dana Output : * Tersusunnya dokumen NTP Kabupaten Jombang Tahun 2014 Outcome : * Tersedianya Data/Informasi NTP Kabupaten Jombang Tahun 2014 Penyusunan Data Inflasi Daerah
Input : * Dana Output : * Penyusunan dan Pengolahan data inflasi Kabupaten Jombang Tahun 2014 Outcome : * Tersedianya data/informasi dan statistik Kabupaten Jombang Tahun 2014
Penyusunan indeks gini Input : * Dana Output : * Tersusunnya dokumen Indeks Gini Kabupaten Jombang Outcome : * Tersedianya dokumen Indeks Gini Kabupaten Jombang
Satuan
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 125,000,000
buku
20
%
100
Rp.
150,148,150
buku
10
%
100
Rp.
Ket
150,000,000
dokumen
1
Paket
1
Lampiran IV Hal 21
Sasaran No
6
Uraian
Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah
Indikator
Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah
Rencana Tingkat Capaian (Target)
80%
Kegiatan Program
Program Penelitian Dan Pengembangan
Uraian
Indikator Kinerja
Penyusunan Data Input : Makro Ekonomi Daerah * Dana Output : * Penyusunan Profil Kabupaten Jombang Outcome : * Ketersediaan data makro dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah. Koordinasi Penelitian Input : dan Pengembangan * Dana Output : * Terlaksananya koordinasi terkait penelitian dan pengembangan, penelitian mandiri serta lomba inovasi daerah Outcome : * Peningkatan Koordinasi Litbang dengan stakeholder Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah
Input : * Dana Output : * Tersediannya data dan informasi tentang strategi penerapan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Satuan
Rp. %
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target)
125,000,000 100
190,000,000
%
100
%
100
Rp. %
Ket
100,000,000 100
Lampiran IV Hal 22
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja
Outcome : * Tersedianya bahan masukan dalam penyempurnaan & perencanaan kebijakan pembangunan Kajian strategi Input : pengembangan objek * Dana wisata religi di kawasan Output : makam Presiden RI Ke- * Tersusunnya dokumen 4 KH. Abdurrahman strategi pengembangan Wahid obyek wisata religi di Kawasan makam presiden RI ke-4 KH Abdurahman Wahid Outcome : * Tersedianya dokumen strategi pengembangan obyeka religi di Kawasan Makam Presiden RI ke-4 KH. Abdurrahman Wahid Penguatan Sistem Input : Inovasi Daerah (SIDA) * Dana Kab. Jombang Output : * Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya Roadmap Sistem Inovasi Daerah Outcome : * Tersedianya Roadmap Sistem Inovasi Daerah di Kabupaten Jombang
Satuan
%
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 100
150,000,000
dokumen
1
%
100
Rp. %
%
Ket
125,000,000 100
100
Lampiran IV Hal 23
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Indikator Kinerja
Uraian
Kajian Strategi Input : Pengembangan Energi * Dana Terbarukan di Kab. Output : Jombang * Tersusunnya dokumen Kajian Strategi Pengembangan Energi Terbarukan di Kab. Jombang Outcome : * Tersedianya dokumen Kajian Pengembangan Energi Terbarukan di Kab. Jombang Penyusunan Profil Input : Pondok Pesantren di * Dana Kabupaten Jombang Output : * Tersusunnya Dokumen Profil Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang Outcome : * Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah Kajian kebijakan penganggaran daerah
Satuan
Rp. dokumen
%
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
150,000,000 1
100
55,000,000
dokumen
1
%
90
Input : * Dana Output : * Tersedianya dokumen kebijakan penganggaran tahun jamak
Rp. dokumen
50,000,000 1
Lampiran IV Hal 24
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja Outcome : * Ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah
7
Menyediakan dukungan administrasi perkantoran yang memadai
Pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, kedisiplinan dan pelaporan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Penyediaan Pelayanan Input : Administrasi * Dana Perkantoran Output : * Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Outcome : * Terwujudnya penyelenggaraan tupoksi serta pelayanan masyarakat Pengadaan sarana dan Input : prasarana gedung * Dana kantor Output : * Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Outcome : * Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Pelaksanaan Tupoksi Pemeliharaan Input : rutin/berkala/sedang/be * Dana rat sarana dan Output : prasarana gedung * Terpeliharanya peralatan kantor dan perlengkapan gedung kantor
Satuan
%
Rp. bulan
%
Rp. paket
%
Rp. bulan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
90
715,872,850 12
90
194,000,000 8
100
34,210,000 12
Lampiran IV Hal 25
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Uraian
Indikator Kinerja
Outcome : * Meningkatnya dukungan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Pelaksanaan Tupoksi Pemeliharaan Input : rutin/berkala/sedang/be * Dana rat kendaraan Output : dinas/kendaraan * Terpeliharanya Kendaraan operasional Dinas Operasional Outcome : * Terwujudnya Dukungan Kendaraan Operasional dalam Pelaksanaan Tupoksi Program peningkatan disiplin aparatur
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Penyusunan Naskah Akademis Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Input : * Dana Output : * Tersedianya Pakaian Olahraga dan dinas Outcome : * Meningkatnya persentase kedisiplinan aparatur Input : * Dana Output : * Terfasilitasinya Review SOP Bappeda Outcome : * Tersedianya Naskah Akademis SOP
Satuan
%
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 80
48,400,000
bulan
12
%
90
Rp.
11,250,000
stel
45
%
100
Rp.
Ket
75,000,000
dokumen
1
%
75
Lampiran IV Hal 26
Sasaran No
Uraian
Indikator
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Kegiatan Program
Indikator Kinerja
Satuan
* Dana Output : * Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis perencanaan Outcome : * Meningkatnya kompetensi aparatur perencana pembangunan
Rp.
Uraian Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Ket
Input : 49,500,000
Orang
14
%
80
Lampiran IV Hal 27
LAMPIRAN IV
PENETAPAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2015 INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sasaran Uraian
1
1 Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran
Indikator
1
2 % dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan
Rencana Tingkat Capaian (Target) 3 % 100
100
%
Kegiatan Program 4 1 Program perencanaan pembangunan daerah
2 Program perencanaan pembangunan ekonomi
Uraian
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
5 7 Penyusunan Rancangan Rp. RKPD
8 434,585,500
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Penyusunan KUA dan PPAS Pemeliharaaan SIPPD Penyusunan Rancangan RPJMD Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
Rp.
191,900,000
Rp.
211,333,000
Rp. Rp.
90,754,860 299,400,000
Rp.
251,694,950
Penyusunan indikator Rp. ekonomi daerah Koordinasi Perencanaan Rp. Pembangunan Bidang Ekonomi
377,635,775
Ket 9
142,792,650
Lampiran IV Hal 1
Sasaran Uraian
Indikator
1
2
Rencana Tingkat Capaian (Target) 3
100
%
Kegiatan Program 4
3 Program perencanaan sosial dan budaya
Uraian
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
5 7 Penyusunan Study Rp. Kelayakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Wilayah Monitoring, evaluasi dan Rp. pelaporan Koordinasi Perencanaan Rp. Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya
8 195,218,750
Fasilitasi Tim Koordinasi Rp. Penanggulangan Kemiskinan
150,000,000
Pendampingan Program Rp. PNPM Perkotaan
370,000,000
Pengembangan sistem informasi manajemen penanggulangan kemiskinan Koordinasi/fasilitasi aksi PPK (Pencegahan dan pemberantasan korupsi)
Rp.
50,000,000
Rp.
47,150,000
Penyusunan rencana Rp. induk pariwisata daerah Penyusunan profil gender Rp. dan profil anak Penyusunan Indikator Rp. Kesejahteraan Daerah
150,000,000
Ket 9
160,262,500 172,850,000
100,000,000 50,000,000
Lampiran IV Hal 2
Sasaran Uraian
Indikator
1
2
Rencana Tingkat Capaian (Target) 3 % 80
Kegiatan Program 4 4 Program Perencanaan Prasarana Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Uraian
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
5 7 Koordinasi Perencanaan Rp. Bidang Fisik dan Prasarana
8 150,000,000
Koordinasi Perencanaan Rp. sanitasi permukiman dan air minum
75,000,000
Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan Program WISMP) Penyusunan dokumen sanitasi Penyusunan Kebijakan Strategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kumuh Penyusunan Kebijakan Strategi Pembangunan Infrastruktur Perumahan
Rp.
50,000,000
Rp.
142,400,000
Rp.
103,148,000
Ket 9
170,000,000 Rp.
92,500,000
Rp.
92,500,000
Lampiran IV Hal 3
Sasaran Uraian
Indikator
1
2
Rencana Tingkat Capaian (Target) 3
100
100
2
3
Dukungan dan kerjasama 1 dunia usaha/ stakeholder dalam pembangunan daerah Optimalisasi pengendalian 1 pemanfaatan ruang
% program CSR/PKBL 90 perusahaan yang sinergi dengan program pemerintah daerah % rekomendasi pemanfaatan 21 ruang
%
%
%
Kegiatan Program 4
4 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
5 Program Pengendalian evaluasi Kinerja program
1 Program Kerjasama Pembangunan
keca 1 Program Pengendalian mata Pemanfaatan Ruang n
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
7 Rp.
8 60,000,000
Rp.
11,000,000
Penyusunan laporan Rp. capaian kinerja SKPD Penyusunan laporan Rp. keuangan SKPD Monitoring, Evaluasi Dan Rp. Pelaporan
11,000,000
Pengembangan Sistem Rp. Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah (SIPPD MONEV) Fasilitasi Kerjasama Rp. Dengan Dunia Usaha/Lembaga
170,000,000
Uraian 5 Penyusunan Naskah Akademis Raperda Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan Penyusunan rencana kerja SKPD
Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan ruang
Rp.
Ket 9
11,000,000 126,250,000
64,000,000
100,000,000
Lampiran IV Hal 4
Sasaran Uraian
4
1 tersedianya dokumen perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan
Indikator
1
2 ketersediaan pedoman perencaan tata ruang
Rencana Tingkat Capaian (Target) 3 57,1 %
Kegiatan Program 4 1 Program Perencanaan Tata Ruang
Uraian
Satuan
5 7 Pengembangan Rp. Infrastruktur Data Spasial
Rencana Tingkat Capaian (Target) 8 58,000,000.00
Evaluasi RTRW Penyusunan Pembangunan Wilayah Terpadu Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Jombang Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Diwek Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek
Rp. Rp.
300,000,000.00 59,000,000.00
Rp.
55,000,000.00
Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek
Rp.
55,000,000.00
Rp.
75,000,000.00
Rp.
75,000,000.00
Rp.
60,000,000.00
Rp.
60,000,000.00
Ket 9
Lampiran IV Hal 5
Sasaran
5
6
Uraian
Indikator
1
2
Optimalisasi penyediaan data / informasi dan statistik pendukung perencanaan pembangunan daerah
1
Optimalisasi penelitian dan 1 pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah
Rencana Tingkat Capaian (Target) 3
Ketersediaan data makro dan 90 sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah
Ketersediaan hasil penelitian 80 dan pengembangan pendukung pembangunan daerah
%
%
Kegiatan Program 4
Uraian
5 7 Fasilitasi Persetujuan Rp. Substansi RDTR Bagian Wilayah Perkotaan
1 Program pengembangan Penyusunan Dan data/informasi/statistik Pengumpulan Data Dan daerah Statistik Daerah
2 Program Penelitian dan Pengembangan
Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target) 8 50,000,000.00
Rp.
125,000,000
Penyusunan dan Rp. pengumpulan data PDRB
-
Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP) Penyusunan Data Inflasi Daerah Penyusunan indeks gini Penyusunan Data Makro Ekonomi Daerah Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah
Rp.
150,000,000
Rp.
125,000,000
Rp.
150,148,150
Rp. Rp.
150,000,000 125,000,000
Rp.
190,000,000
Rp.
100,000,000
Ket 9
Lampiran IV Hal 6
Sasaran
7
Uraian
Indikator
1
2
Menyediakan dukungan administrasi perkantoran yang memadai
1
2
Rencana Tingkat Capaian (Target) 3
(a) Pelayanan administrasi 100 perkantoran dan kinerja aparatur (b) Kinerja sarana dan 100 prasarana SKPD
%
%
Kegiatan Program 4
Uraian
Satuan
5 7 Kajian strategi Rp. pengembangan objek wisata religi di kawasan makam Presiden RI Ke-4 KH. Abdurrahman Wahid
Penguatan Sistem Inovasi Rp. Daerah (SIDA) Kab. Jombang Kajian Strategi Rp. Pengembangan Energi Terbarukan di Kab. Jombang Penyusunan Profil Rp. Pondok Pesantren di Kabupaten Jombang Kajian kebijakan Rp. penganggaran daerah 1 Program Pelayanan Penyediaan Pelayanan Rp. Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rencana Tingkat Capaian (Target) 8 150,000,000
Ket 9
125,000,000
150,000,000
55,000,000
50,000,000 715,872,850
Pengadaan sarana dan Rp. prasarana gedung kantor
194,000,000
Pemeliharaan Rp. rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
34,210,000
Lampiran IV Hal 7
Sasaran Uraian
Indikator
1
2
Rencana Tingkat Capaian (Target) 3
3
(c) Kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur
100
4
(d) Tertib administrasi dan 80 ketepatan pelaporan
Kegiatan Program 4
%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
%
4 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Uraian
Satuan
5 7 Pemeliharaan Rp. rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Pengadaan pakaian dinas Rp. dan pakaian khusus lainnya Peningkatan Kemampuan Rp. Teknis Aparat Perencana
Penyusunan naskah akademis sistem perencanaan pembangunan daerah
Rp.
Rencana Tingkat Capaian (Target) 8 48,400,000
Ket 9
11,250,000
49,500,000
75,000,000
Lampiran IV Hal 8
LAMPIRAN V
PENGUKURAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 NO. 1
SASARAN STRATEGIS Perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran
INDIKATOR KINERJA 1 % dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan
TARGET 100%
100%
POGRAM/ KEGIATAN
REALISASI (Rp.)
%
1 Program perencanaan pembangunan
a. Penyusunan Rancangan RKPD b. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) c. Penyusunan KUA dan PPAS d. Pemeliharaaan SIPPD e Penyusunan Rancangan RPJMD 2 Program perencanaan pembangunan a. Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah b. Penyusunan indikator ekonomi daerah c. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan agropolitan SKPP I e. Penyusunan Study Kelayakan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Wilayah
100%
ANGGARAN (Rp.)
3 Program perencanaan sosial dan budaya a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya b. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan c. Pendampingan Program PNPM Perkotaan d. Pengembangan sistem informasi manajemen penanggulangan kemiskinan
434,585,500 423,051,251 97.35 191,900,000 176,695,000 92.08
211,333,000 207,950,000 98.40 90,754,860 90,068,000 99.24 299,400,000 164,978,850 55.10 251,694,950 250,019,300 99.33 377,635,775 353,295,175 93.55 142,792,650 127,318,675 89.16 195,218,750 125,192,725 64.13
160,262,500 135,914,200 84.81
172,850,000 168,122,650 97.27
150,000,000 144,587,850 96.39 370,000,000 349,642,950 94.50 50,000,000 49,389,500 98.78
Lampiran V Hal 1
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
80%
POGRAM/ KEGIATAN e. Koordinasi/fasilitasi aksi PPK (Pencegahan dan pemberantasan korupsi) e. Penyusunan rencana induk pariwisata daerah f. Penyusunan profil gender dan profil anak g. Penyusunan Indikator Kesejahteraan Daerah 4 Program Perencanaan Prasarana Sarana a. Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana b. Koordinasi Perencanaan sanitasi permukiman dan air minum c. Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah d. Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif e. Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (Pendampingan Program WISMP) f. Penyusunan dokumen sanitasi g. Penyusunan Kebijakan Strategi Pembangunan dan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Kumuh h. Penyusunan Kebijakan Strategi Pembangunan Infrastruktur Perumahan
90%
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI (Rp.)
%
47,150,000 46,463,280 98.54
150,000,000 147,711,000 98.47 100,000,000 96,087,500 49.42 50,000,000 49,417,000 98.83
150,000,000 126,138,128 84.09 75,000,000 72,298,900 96.40 50,000,000 47,035,500 94.07
142,400,000 105,069,799 73.78 103,148,000 75,658,550 73.35
170,000,000 164,061,850 96.51 92,500,000 91,625,275 99.05
92,500,000 88,607,200 95.79
i. Penyusunan Naskah Akademis 60,000,000 56,498,100 94.16 Raperda Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan 5 Program perencanaan Strategis dan a. Penyusunan rencana kerja SKPD 11,000,000 10,949,250 99.54 b. Penyusunan laporan capaian kinerja 11,000,000 10,936,700 99.42 SKPD
Lampiran V Hal 2
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
POGRAM/ KEGIATAN c. Penyusunan laporan keuangan SKPD
70%
2
Dukungan dan kerjasama dunia usaha/ stakeholder dalam pembangunan daerah
3
4
Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang
Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang sebagai bahan rujukan kebijakan pemanfaatan penggunaan lahan
SASARAN STRATEGIS I % program CSR/PKBL 90% perusahaan yang sinergi dengan program pemerintah daerah
6 Program Pengendalian Evaluasi Kinerja a. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan b. SIPPD MONEV 1 Program Kerjasama Pembangunan a. Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI (Rp.)
%
11,000,000 10,920,150 99.27
126,250,000 122,232,000 96.82 170,000,000 167,961,600 98.80 4,710,375,985 4,255,897,908 90.35 64,000,000 31,973,400 49.96
SASARAN STRATEGIS II 64,000,000 31,973,400 49.96 % rekomendasi pemanfaatan 21 Program Pengendalian Pemanfaatan 1 ruang Ruang kecamat a. Fasilitasi/koordinasi pemanfaatan 100,000,000 96,173,700 96.17 an ruang SASARAN STRATEGIS III 100,000,000 96,173,700 96.17 ketersediaan pedoman 57.1% 1 Program Perencanaan Tata Ruang a. Pengembangan Infrastruktur Data 58,000,000.00 56,056,600.00 96.65 perencaan tata ruang Spasial b. Evaluasi RTRW 300,000,000.00 295,404,800.00 98.47 c. Penyusunan Pembangunan Wilayah 59,000,000.00 56,571,750.00 95.88 Terpadu d. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup 55,000,000 53,156,375 96.65 Strategis RDTR Perkotaan Jombang e. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Perkotaan Diwek
55,000,000.00
53,072,250.00 96.50
f. Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang g. Penyediaan Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek h. Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Jombang
75,000,000.00
70,036,450.00 93.38
75,000,000.00
70,160,865.00 93.55
60,000,000.00
58,088,800.00 96.81
Lampiran V Hal 3
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
POGRAM/ KEGIATAN
TARGET
i. Analisis Data Spasial RDTR Perkotaan Diwek j. Fasilitasi Persetujuan Substansi RDTR Bagian Wilayah Perkotaan SASARAN STRATEGIS IV 5
Optimalisasi penyediaan data / informasi dan statistik pendukung perencanaan pembangunan daerah
Ketersediaan data makro dan sektoral pendukung perencanaan pembangunan daerah
90%
1
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah a. Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah b. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) c. Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)
REALISASI (Rp.)
%
60,000,000.00
58,762,700.00 97.94
50,000,000.00
30,322,669.00 60.65
847,000,000
d. Penyusunan Data Inflasi Daerah e. Penyusunan indeks gini f. Penyusunan Data Makro Ekonomi Daerah SASARAN STRATEGIS V
ANGGARAN (Rp.)
801,633,259
94.64
125,000,000 101,454,650 81.16 150,000,000
146,181,150.00 97.45
125,000,000
120,805,625.00 96.64
150,148,150 150,000,000 125,000,000
147,874,600.00 98.49 147,394,850.00 98.26 80,274,850.00 64.22
825,148,150 743,985,725 90.16
Lampiran V Hal 4
NO.
SASARAN STRATEGIS
6
Optimalisasi penelitian dan pengembangan pendukung kebijakan perencanaan pembangunan daerah
INDIKATOR KINERJA ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan pendukung pembangunan daerah
TARGET
POGRAM/ KEGIATAN
90%
1 Program Penelitian Dan Pengembangan a. Koordinasi Penelitian dan Pengembangan b. Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah c. Kajian strategi pengembangan objek wisata religi di kawasan makam Presiden RI Ke-4 KH. Abdurrahman Wahid d. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kab. Jombang e. Kajian Strategi Pengembangan Energi Terbarukan di Kab. Jombang
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI (Rp.)
%
190,000,000 165,998,536 87.37 100,000,000 79,972,275 79.97 150,000,000 144,479,575 96.32
125,000,000 83,566,200 66.85 150,000,000 146,247,325 97.50
f. Penyusunan Profil Pondok Pesantren 55,000,000 54,483,500 99.06 di Kabupaten Jombang g. Kajian kebijakan penganggaran daerah 50,000,000 49,774,275 99.55 SASARAN STRATEGIS VI 7
Menyediakan dukungan administrasi perkantoran yang memadai
(a) Pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur
90%
820,000,000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
724,521,686
88.36
715,872,850 618,857,765 91.67
Lampiran V Hal 5
NO.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA (b) Kinerja sarana dan prasarana SKPD
(c) Kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur
(d) Tertib administrasi dan ketepatan pelaporan
POGRAM/ KEGIATAN
TARGET 100%
ANGGARAN (Rp.)
REALISASI (Rp.)
%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor b. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional
194,000,000 187,226,000 96.51
c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional
48,400,000 35,634,100 73.62
34,210,000 27,327,600 79.88
Program peningkatan disiplin aparatur
100%
3
90%
a. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian 11,250,000 11,250,000 100 khusus lainnya Program peningkatan kapasitas 4 kelembagaan perencanaan pembangunan a. Penyusunan Naskah Akademis Sistem 75,000,000 38,600,700 51.47 Perencanaan Pembangunan Daerah b. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
SASARAN STRATEGIS VII
49,500,000 - - 1,128,232,850
918,896,165
81.45
Lampiran V Hal 6