NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR : 910/MoU.15 - Huk/2011 NOMOR : 164/09/DPRD/ XI/2011902/2010 TANGGAL : 17 November 2011 2009
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah wajib menyusun
Rencana
Kerja
Pemerintah
Daerah
(RKPD),
yang
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), juga merupakan pedoman dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD sebagai bahan pembahasan dalam rapat pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk disepakati bersama antara DPRD Provinsi dengan Pemerintah Provinsi menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2014 yang juga merupakan kebijakan politik pemerintahan daerah dirumuskan dengan maksud agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika
pembangunan
mempertahankan
pusat
sinergitas
dan
daerah
pencapaian
sehingga
tujuan
dapat
pembangunan
pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaannya selama kurun waktu satu tahun ke depan. I-1
Selanjutnya Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2014 merupakan dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2014, serta Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
(RKA-SKPD)
Tahun
Anggaran 2014 di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam menyelenggarakan pembangunan selama satu tahun anggaran, yang disusun dengan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam RKP tahun 2014 dan kebijakan pemerintah daerah dalam RKPD tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut diatas, dan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2014 memuat pernyataan tentang kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian dimaksud perlu memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target
yang
dilaksanakan
ditetapkan oleh
melalui
pemerintah
program-program daerah
untuk
yang
setiap
akan urusan
pemerintahan daerah.
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 adalah : I-2
1. Sebagai landasan untuk penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2014; 2. Sebagai dasar untuk menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2014; 3. Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menilai Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014; 4. Merupakan dasar
dalam pelaksanaan
pengawasan terhadap
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014. 1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2014 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor
182,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4010); 2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
I-3
4.
Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2008
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
I-4
9.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Kepada Masyarakat
I-5
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
I-6
20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 91); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
I-7
25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4); 26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1); 27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9); 28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PT. Bank Jabar Banten Syari’ah dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal PT. Banten Global Development; 29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Penganggaran Tahun Jamak (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 2); 30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3); 31. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4);
I-8
32. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten; 33. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten; 34. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten; 35. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Banten Global Development Untuk Pembentukan BPD Banten; 36. Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2014;
I-9
BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD. Pada Kerangka Ekonomi Makro Daerah serta Kerangka Kebijakan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten (RKPD) Tahun 2014 memberikan gambaran perkembangan dan kerangka perekonomian daerah Provinsi Banten yang telah dicapai sampai tahun 2012 dan perkiraan capaian tahun 2013, serta langkah–langkah kebijakan pokok dalam penganggaran daerah Tahun 2014. Kerangka ekonomi makro daerah Tahun 2014 tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan dan perkembangan berbagai kinerja ekonomi makro tahun berjalan 2013, dan prospeknya dalam tahun 2014, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja makro ekonomi daerah tahun – tahun sebelumnya. 2.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH TAHUN 2012 DAN PERKIRAAN TAHUN 2013 Dari hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah, dapat dikatakan bahwa
kondisi
perekonomian
Provinsi
Banten
telah
mampu
menunjukan peningkatan dilihat dari indikator-indikator perekonomian makro, seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, Penduduk
II - 1
Miskin, Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan per-kapita (PDRB per kapita), dan Investasi. (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) LPE Provinsi Banten menunjukkan trend yang terus meningkat. Tahun 2010 LPE Provinsi Banten adalah sebesar 6,11 meningkat mencapai 6,43% pada tahun 2011, tetapi pada tahun 2012 mengalami perlambatan menjadi 6,15%. Namun demikian masih dalam koridor target RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Sesuai dengan perkembangan ekonomi pada triwulan II dan III yang mengalami tekanan, maka laju pertumbuhan ekonomi pada P-APBD TA. 2013 diturunkan proyeksinya menjadi 5,7-6,0 %. (2) Tingkat Inflasi Sebagaimana penyesuaian target laju pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mengalami pelemahan, maka tingkat inflasi sebagai pengurangan pada laju pertumbuhan ekonomi sesuai dengan PDRB atas dasar harga berlaku, maka tingkat inflasi disesuaikan menjadi 9,5-11,0 %. Tekanan terbesar dimulai dari bulan Juni sebagai dampak kebijakan kenaikan BBM, diikuti dengan penerimaan murid baru dan Hari Raya Idul Fitri pada bulan Agustus. (3) Penduduk Miskin Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten dari tahun ke tahun telah berhasil diturunkan. Tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten sebesar 751.000 atau 7,46%, turun menjadi 690.874 orang atau 6,26% pada tahun 2011, dan kembali turun II - 2
menjadi 648.254 orang atau 5,71% pada tahun 2012. (4) Pengangguran Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten dari tahun ketahun telah berhasil diturunkan. Tahun 2010 TPT di Provinsi Banten adalah sebesar 14,16%, turun menjadi 13,06% pada tahun 2011, dan kembali turun menjadi 10,10% pada tahun 2012. (5) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Angka PDRB Provinsi Banten atas dasar harga berlaku selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukan grafik yang terus meningkat. Tahun 2010
PDRB Provinsi Banten atas dasar harga
berlaku
adalah sebesar 171.747,58, naik menjadi 192.227,49 pada tahun 2011 dan kembali naik menjadi 212.856,62 pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar Rp.20,63 Triliyun Sektor ekonomi yang menghasilkan nilai tambah bruto produk barang dan jasa terbesar pada tahun 2012 adalah sektor industri pengolahan sebesar Rp. 97,80 triliun, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 40,96 triliun, dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp. 20,15 triliun. Meningkatnya PDRB Provinsi Banten atas dasar harga berlaku sejalan pula dengan meningkatnya PDRB Provinsi Banten atas dasar harga konstan. Besaran PDRB Provinsi Banten atas dasar harga konstan pada tahun 2012 mencapai Rp.99,99 triliun atau naik Rp.5,78 triliun dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp.94,21 triliun. II - 3
(6) Pendapatan per-kapita (PDRB per kapita) PDRB bila dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun akan menggambarkan nilai PDRB per kapita atau merupakan pendekatan ukuran tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah. PDRB per kapita Provinsi Banten atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 mencapai 18,92 juta rupiah atau meningkat 8,39 persen bila dibandingkan dengan tahun 2011 (17,46 juta rupiah). Begitu juga dengan PDRB Provinsi Banten per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan menjadi 3,90 persen, yaitu dari Rp.8,56 juta di tahun 2011 menjadi Rp.8,89 juta di tahun 2012. (7) Investasi Optimisme pelaku usaha terkait investasi di Banten semakin meningkat
seiring
meningkatnya
potensi
konsumsi
domestik/nasional dan perkiraan pencapaian status investment grade bagi Indonesia pada periode yang akan datang. Kinerja investasi diperkirakan meningkat tercermin dari meningkatnya angka pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto pada komponen PDRB Banten dari 8,39% pada tahun 2011 menjadi 15,37% pada tahun 2012. Pertumbuhan proyek-proyek konstruksi baru di pemukiman serta pusat perdagangan dan industri, serta penyelesaian kegiatan ekspansi usaha yang dilakukan selama tahun 2012 menjadi salah satu penyebab peningkatan kontribusi PMTB dalam struktur ekonomi Banten.
II - 4
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI terbaru, tercatat Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Banten pada tahun 2011 jauh melebihi tahun 2010. Jumlah realisasi PMA pada tahun 2011 mencapai 300 proyek dengan nilai investasi sebesar USD 2,17 miliar, sementara itu tahun 2010 hanya sebanyak 280 proyek dengan nilai USD 1,54 miliar atau terdapat peningkatan sebanyak 20 proyek atau senilai USD 0,63 miliar. Di sisi lain, realisasi investasi dalam negeri di Banten mengalami penurunan dari sebanyak 75 proyek pada tahun 2010 (Rp 5,85 triliun) menjadi sebanyak 68 proyek (senilai Rp 4,10 triliun) pada tahun 2011. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investor yang berminat di wilayah Banten cenderung berasal dari investor luar negeri. Selanjutnya, upaya peningkatan investasi melalui perbaikan proses
kemudahan
perijinan,
kesiapan
lahan
industri
dan
infrastruktur serta promosi investasi tidak saja dilakukan untuk investor luar negeri tetapi juga perlu ditujukan bagi investor dalam negeri. Struktur investasi Banten sampai saat ini dibentuk dari sektor swasta dan rumah tangga, yang terdiri dari sumbangan sektor K-UMKM sebesar 48,78%, sedangkan sektor Pemerintah terdiri dari APBN 8,01, APBD Provinsi Banten 3,34%, dan APBD kabupaten/kota 7,35% dan PMA/PMDN 32,52%.
II - 5
Tabel 2.1 Perkembangan Investasi Provinsi Banten Tahun 2009 – 2011 PMDN
PMA
Proyek
Investasi (milyar rupiah)
Proyek
Investasi (US$. Juta)
Total Investasi PMA & PMDN Investasi (rupiah)
2009
23
5.471,0
92
1.320,0
19.099.114.628.798
2010
75
5.852,6
280
1.544,2
19.710.000.000.000
2011
68
4.298,6
300
2.171,7
25.544.400.000.000
Tahun
Sumber: Data Perkembangan Penanaman Modal Edisi Desember 2012, BKPM RI Catatan : (Asumsi nilai tukar USD mengikuti ketetapan BI pada masa tahun laporan)
Perkembangan investasi secara real dapat dilihat juga dari neraca perbankan yang membandingkan antara dana pihak ketiga yang disimpan di lembaga perbankan dibandingkan dengan posisi pinjaman yang diberikan berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Banten. Jumlah dana pihak ketiga yang disimpan di Bank Umum di Banten per November 2012 sebesar 85,244 trilyun rupiah dan jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan lokasi proyek sebesar 147,549 trilyun rupiah. Hal ini dapat disimpulkan terjadi aliran modal atau investasi dari luar wilayah Provinsi Banten ke wilayah Provinsi Banten sebesar 62,305 trilyun rupiah. Investasi terbesar berada di Kabupaten Tangerang, dimana pinjaman berdasarkan lokasi proyek sebesar 74,773 trilyun rupiah dan dana pihak ketiga sebesar 34,506 trilyun rupiah, sehingga jumlah investasi yang masuk sebesar 40,267 trilyun. Investasi terbesar kedua berada di Kota Cilegon, dimana jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank umum berdasarkan lokasi proyek sebesar 14,963 trilyun rupiah, sementara dana simpanan pihak ketiga sebesar 6,555 trilyun rupiah, sehingga investasi yang II - 6
masuk sebesar 8,608 trilyun rupiah. Investasi terbesar ketiga berada di Kabupaten Serang, dimana jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank umum sebesar 11,512 trilyun rupiah, sementara dana simpanan pihak ketiga sebesar 3,452 trilyun rupiah, sehingga investasi yang masuk sebesar 8,060 trilyun rupiah. Investasi mengalir juga ke Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, dimana nilainya masing-masing sekitar 4 trilyun rupiah. Walaupun Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang aktivitas ekonomi utamanya di sektor pertanian, terjadi pula peningkatan investasi yang relatif besar dibandingkan dengan jumlah simpanan dana pihak ketiga yang hampir sepuluh kali lipat, dimana dana simpanan pihak ketiga Kabupaten Lebak sebesar 413 miliar rupiah dan trilyun
rupiah.
Dana
posisi pinjaman sebesar 4,216
simpanan
pihak
ketiga
Kabupaten
Pandeglang sebesar 477 miliar rupiah, sementara posisi pinjaman yang diberikan bank umum sebesar 4,548 trilyun rupiah. Berdasarkan data-data tersebut, investasi berdasarkan aliran uang (perbandingan jumlah tabungan dengan kredit) Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, merupakan yang paling tinggi, mencapai sekitar 1.000 persen.
II - 7
2.2. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO DAERAH TAHUN 2014 Dalam merumuskan prospek perekonomian daerah Tahun 2014 mendatang, tentunya perlu memperhatikan perkembangan dan prospek ekonomi Indonesia Tahun 2014 sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014. Berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi dengan berbagai langkah yang tepat, antara lain: (i) penguatan ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat (ii) meningkatkan efektivitas belanja negara, baik dari arah belanja negara tersebut maupun dari penyerapannya, terutama yang terkait dengan prioritas belanja negara
untuk
infrastruktur, serta (iii) peningkatan efektivitas penerimaan negara dengan sekaligus pengurangan defisit anggaran. Dengan langkahlangkah ini, secara keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dapat dipertahankan pada tahun 2013, dan dapat ditingkatkan pada tahun 2014. Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi hingga tahun 2013, tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1) Memantapkan Perekonomian Nasional. Dorongan akan diberikan pada peningkatan investasi, industri pengolahan nonmigas, daya saing ekspor, peningkatan efektivitas
II - 8
penerimaan negara, penguatan penyerapan belanja negara, serta pemantapan ketahanan pangan dan energi. 2) Menjaga Stabilitas Ekonomi. Perhatian akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar, yang dihadapkan pada tingginya resiko harga komoditi baik migas maupun non-migas, serta pengendalian arus modal yang dapat membahayakan perekonomian. 3) Mempercepat Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan. Langkah-langkah akan dipusatkan pada upaya-upaya yang mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta menjangkau masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-program pemberdayaan yang tepat. Selanjutnya dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro nasional tahun 2012 dan perkiraan ditahun 2013 di atas serta tantangan pokok yang akan dihadapi pada tahun 2014, maka laju pertumbuhan ekonomi tahun 2014 ditargetkan tumbuh sebesar 6,8-7,2 persen, laju inflasi 4,5 % (+/- 1%), penurunan pengangguran terbuka 5,0-6,0 persen dan penduduk miskin 8,0-10,0 persen. Untuk lebih jelasnya tentang perkembangan dan sasaran ekonomi makro tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.2.
II - 9
Tabel 2.2. Perkembangan dan Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2010-2014
6,2
2013 (Perkiraan) 6,5
2014 (Sasaran) 6,8-7,2
3,8
4,3
4,9
4,5 (+/- 1%)
13,33
12,49
11,96
9,5-10,5
8,0-10,0
7,1
6,6
6,1
5,8-6,1
5,0-6,0
No
Uraian
2010
2011
2012
1
Laju Pertumbuhan ekonomi (Persen) Laju Inflasi (Persen) Penduduk Miskin (Persen) Pengangguran Terbuka (Persen)
6,2
6,5
7,0
2 3 4
Berdasarkan analisis atas hasil evaluasi kinerja pembangunan yang telah
dicapai,
memperhatikan
permasalahan yang dihadapi,
prospek
perekonomian
nasional,
maka tantangan perekonomian di
Provinsi Banten pada tahun 2014 antara lain yaitu: 1) Penciptaan Lapangan Kerja Penciptaan lapangan pekerjaan di Provinsi Banten pada tahun 2014 menjadi target kinerja prioritas, mengingat beban angkatan kerja terbuka masih sebesar 10, 10 % ditambah jumlah tenaga kerja yang setengah bekerja atau bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu sebesar 3,3 %. Sehingga beban nyata dalam penyediaan lapangan pekerjaan mencapai 13,36 %. Daya saing ketenagakerjaan memiliki beban, mengingat penduduk bekerja pada tahun 2011 yang memiliki pendidikan SMP ke bawah masih tetap mendominasi, yaitu sebesar 59,78 % atau sebanyak 2.708.051 orang. Sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan SLTA keatas sebesar 1.821.609 (40,22 %) orang yang terdiri dari pendidikan SLTA 1.352.972 orang (29,87%) dan penduduk yang bekerja dengan pendidikan tinggi sebesar 468.637 (10,35 %). II - 10
2) Penanggulangan Kemiskinan Jumlah penduduk miskin di Banten pada September 2012 mencapai 648.254 orang (5,71 persen), berkurang 4.544 orang (0,14 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2012 yang sebesar 652.798 orang (5,71 persen). Selama periode MaretSeptember 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 450 orang (dari 333.003 orang pada Maret 2012 menjadi 333.453 orang pada September 2012), sementara di daerah perdesaan berkurang 4.994 orang (dari 319.795 orang pada Maret 2012 menjadi 314.801 orang pada September 2012). Di sisi lain, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2012 sebesar 4,46 persen, menurun menjadi 4,41 persen
pada
September 2012. Begitu juga dengan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan, yaitu dari 8,65 persen pada Maret 2012 menurun menjadi 8,31 persen pada September 2012. Pada periode Maret-September 2012, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan meningkat. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar.
3) Porsi Investasi Domestik Masih Sangat Rendah Berdasarkan Data Indef, 75% dari sektor investasi dikuasai asing, sementara investasi domestik cuma menyumbang 25%.
Hal ini
menegaskan bahwa kegiatan ekonomi harus diarahkan pada peningkatan produksi ekonomi lokal dengan basis UMKM. II - 11
4) Penegakan Kedaulatan Ekonomi Saat ini tak sedikit pelaku ekonomi domestik yang merasa sulit mengembangkan usahanya di negerinya sendiri karena semakin kalah bersaing dengan pelaku asing. Banyak kegiatan usaha di sektor strategis seperti sektor pertambangan, bank, industri dan sebagainya dikuasai investor asing. 5) Penanggulangan Ketimpangan Pendapatan Gini Rasio (GR) sebagai alat ukur ketimpangan pendapatan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pada 2004 GR sebesar 0,33, tetapi pada 2011 sudah meningkat menjadi 0,41. Artinya, ketimpangan pendapatan kian meningkat. Dengan
didasarkan
pada
konsep
membangun
Pembangunan ekonomi diarahkan sebagai
kerjasama.
bidang yang mampu
menggerakan bidang lain melalui percepatan transformasi ekonomi agar kesejahteraan rakyat lebih cepat terwujud. Ditargetkan melalui kerangka MP3EI bahwa pada tahun 2025 Indonesia sudah menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita antara USD 14.250 – USD 15.500 dan nilai total perekonomian (PDB) antara USD 4,0 – 4,5 triliun. Syarat pencapaiannya adalah pertumbuhan ekonomi riil yang
tinggi
dan
konsisten
disertai
pengendalian
inflasi.
Pertumbuhan ekonomi riil yang diharpakan sebesar 6,4-7,5 % pada tahun
2011-2014
dan
8,0-9,0%
pada
periode
2015-2025,
sedangkan inflasinya ditekan hingga mencapai 3,0% pada tahun 2025. Beberapa tantangan yang diprediksi menghadang rencana tersebut adalah struktur ekonomi Indonesia yang masih didominasi sektor pertanian dan industri ekstraktif, kesenjangan pembangunan II - 12
antar kawasan Barat dan Timur Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur yang mahal, ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas, angka urbanisasi yang menambah beban kota, dan terakhir berupa ancaman kenaikan permukaan air laut karena pemanasan global. Untuk itu, pemerintah baik pusat maupun daerah perlu berkolaborasi dengan dunia usaha baik investor domestik maupun mancanegara. Salah satunya dengan membuat regulasi
yang
memungkinkan
terbentuknya
pusat-pusat
pertumbuhan baru. Untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, pembangunan ekonomi diarahkan pada 8 program utama dan 22 kegiatan utama. Sebagai prasyarat terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru adalah peran aktif pemerintah pusat dan daerah, pelibatan dunia usaha, reformasi kebijakan keuangan negara, reformasi birokrasi, penciptaan konektivitas antar wilayah, kebijakan ketahanan pangan, air dan energi, serta jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Mengacu pada tantangan pokok perekonomian daerah, maka dalam merumuskan
prospek
perekonomian
daerah
tahun
2014
mendatang, perlu memperhatikan perkembangan dan prospek ekonomi nasional tahun 2014. Perbandingan kondisi ekonomi makro Provinsi Banten dan Nasional pada tahun 2014 terlihat sebagaimana Tabel 2.3.
II - 13
Tabel 2.3 Perbandingan Sasaran Ekonomi Makro Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2012-2014 (%) No
Uraian Indikator
1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
2
Realisasi 2012 Target 2013 Target 2014 Banten Nasional Banten Nasional Banten Nasional 6,15
6,23
6,5-6,7
6,5
6,6-6,8
6,8-7,2
Laju Inflasi
4,37
4,3
4,7
4,9
4,5 ± 1
4,5 ± 1
3
Penduduk Miskin
5,71
11,96
5,5-5,2
9,5-10,5
5,3-5,0
8,0-10,0
4
Pengangguran Terbuka
10,13
6,1
10,24
5,8-6,1
9,74
5,0-6,0
Sumber : RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan Rancangan RKP Tahun 2014
Berdasarkan analisis atas hasil evaluasi kinerja pembangunan nasional
yang
telah
dicapai,
untuk
indikator
inflasi
dan
pengangguran di tahun 2014 berdasarkan trend/kecenderungan realisasi tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya, akan mudah untuk dicapai. Namun dua indikator lainnya yaitu pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, dibutuhkan kerja keras yang lebih agar target di tahun 2014 dapat tercapai. Sedangkan untuk Provinsi Banten, kinerja
pembangunan
yang
telah
analisis atas hasil evaluasi dicapai,
untuk
indikator
pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran di tahun 2014 berdasarkan trend/kecenderungan realisasi tahun berjalan dan tahun–tahun sebelumnya, akan mudah untuk dicapai. Pada Tahun 2014, pembangunan perekonomian daerah Provinsi Banten diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan permasalahan sosial mendasar terutama
kemiskinan
dan
pengangguran.
Oleh
karena
itu,
diperlukan partisipasi aktif masyarakat dan swasta (dunia usaha) sebagai pilar dan pelaku utama pembangunan. Disamping itu II - 14
pembangunan ekonomi daerah Provinsi Banten ditempuh untuk meningkatkan pemerataan dan sekaligus mendorong pengelolaan potensi pembangunan yang selama ini belum termanfaatkan secara optimal, antara lain pada sektor pertanian, sektor industri yang berbasis pertanian, industri rakyat dan pariwisata. Dalam kaitan tersebut diatas, pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi. Peningkatan investasi dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan
menyederhanakan
prosedur
perijinan,
mengurangi
tumpang tindih kebijakan, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha,
menyehatkan
iklim
ketenagakerjaan,
meningkatkan
penyediaan infrastruktur dan energi, dan lain-lain.
II - 15
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Kondisi ekonomi makro tahun 2014 akan mempengaruhi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Banten pada Tahun 2014, dengan memperhatikan berbagai kondisi yang terjadi di tingkat daerah, nasional maupun global. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. 3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM RAPBN 2014 Dengan kemajuan yang dicapai sampai dengan tahun 2012 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi hingga tahun 2013, tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. MEMANTAPKAN diberikan
pada
PEREKONOMIAN peningkatan
NASIONAL.
investasi,
Dorongan
industri
akan
pengolahan
nonmigas, daya saing ekspor, penguatan penyerapan belanja negara, serta pemantapan ketahanan pangan dan energi. 2. MENJAGA STABILITAS EKONOMI. Perhatian akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar, yang dihadapkan pada tingginya III - 1
resiko harga komoditi baik migas maupun non-migas, serta pengendalian
arus
modal
yang
dapat
membahayakan
perekonomian. 3. MEMPERCEPAT
PENGURANGAN
PENGANGGURAN
DAN
KEMISKINAN. Langkah-langkah akan dipusatkan pada upayaupaya yang mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta menjangkau masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-program pemberdayaan yang tepat. Kebijakan ekonomi makro pada tahun 2014 diarahkan sejalan dengan tema
pembangunan
nasional
RKP
2014
yaitu
“Memantapkan
Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 ditargetkan untuk tumbuh sebesar 6,8-7,2 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, pengangguran terbuka akan menurun menjadi berkisar antara 5,0-6,0 persen dari angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 8,0-10,0 persen pada tahun 2014. Dengan memperhatikan kondisi makro ekonomi di atas, dalam merumuskan
arah
kebijakan
keuangan
daerah
mendatang
memperhatikan asumsi makro ekonomi nasional tahun 2014, yaitu : 1. Mendukung
pertumbuhan
perekonomian
nasional
dengan
melanjutkan program – program stimulus fiskal, yang antara lain : III - 2
a. Defisit Proyeksi RAPBN 2014 diperkirakan sebesar 1,50 % PDB; b. Pertumbuhan Ekonomi Nasional diproyeksikan sebesar 6,87,2%; c. Inflasi pada angka 4,5 ± 1 %; d. Pengangguran terbuka 5,0 – 6,0 %; e. Penduduk miskin 8,0 – 10,0 %. 2. Belanja negara diperkirakan mencapai Rp1.900 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 10,7 persen terhadap PDB dan transfer ke daerah sebesar 5,2 persen terhadap PDB; 3. Mempertahankan rasio anggaran untuk Fungsi Pendidikan sebesar 20 % dalam Belanja Negara. Tabel 3.1; Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2014 NO
INDIKATOR EKONOMI
RKP 2014 (Proyeksi)
1.
Pertumbuhan Ekonomi (%)
6,8 – 7,2
2.
Tingkat Inflasi (%)
4,5 ± 1
3.
Pengangguran terbuka (%)
5,0 - 6,0
4. Penduduk miskin (%) 8,0 – 10,0 Sumber : Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014
3.2. LAJU INFLASI Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang cukup penting, karena berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat. Jika inflasi terlalu tinggi, akan menurunkan daya beli masyarakat yang kemudian akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. III - 3
Inflasi di Provinsi Banten sepanjang tahun 2012 tetap terkendali pada level yang rendah dan berada pada kisaran sasaran inflasi sebesar 5,0 persen. Terkendalinya inflasi tersebut sebagai hasil dari sinergi kebijakan
fiskal,
moneter,
dan
sektoral
dan
didukung
oleh
meningkatnya koordinasi kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Inflasi tahun 2012 mencapai 4,37 persen. Selain itu, terjaganya inflasi juga didukung oleh koordinasi yang semakin intensif antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah melalui forum TPID (Tim pengendali Inflasi Daerah), terutama pada upaya peningkatan produksi, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga pangan strategis. Laju inflasi tahun kalender (Januari 2013 –April 2013) tercatat 2,99 persen sementara Inflasi “Year on Year” (IHK April 2013 terhadap IHK April 2012) sebesar 6,47 persen. Inflasi ini terjadi karena dipicu oleh turunnya Indeks 2 (dua) kelompok pengeluaran yakni : kelompok bahan makanan turun 0,61 persen dan kelompok sandang -1,26 persen. Sementara itu kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau naik 0,30 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,26 persen; kelompok kesehatan 0,25 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,17 persen serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,04 persen. Kondisi inflasi Banten pada level yang rendah didorong oleh relatif stabilnya kondisi pasokan komoditas bahan makanan dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta harga-harga komoditas yang ditetapkan oleh pemerintah. Memperhatikan kondisi tersebut
III - 4
Laju inflasi dapat dipertahankan dengan angka di bawah 5 % melalui ketersediaan pangan yang cukup, aman dan terjangkau. 3.3. PERTUMBUHAN PDRB Angka PDRB Provinsi Banten atas dasar harga berlaku selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukan grafik yang terus meningkat. Tahun 2010 PDRB Provinsi Banten atas dasar harga
berlaku adalah sebesar
171.747,58, naik menjadi 192.227,49 pada tahun 2011 dan kembali naik menjadi 212.856,62 pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar Rp.20,63 Triliyun. Sektor ekonomi yang menghasilkan nilai tambah bruto produk barang dan jasa terbesar pada tahun 2012 adalah sektor industri pengolahan sebesar Rp. 97,80 triliun, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 40,96 triliun, dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp. 20,15 triliun. Meningkatnya PDRB Provinsi Banten atas dasar harga berlaku sejalan pula dengan meningkatnya PDRB Provinsi Banten atas dasar harga konstan. Besaran PDRB Provinsi Banten atas dasar harga konstan pada tahun 2012 mencapai Rp.99,99 triliun atau naik Rp.5,78 triliun dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp.94,21 triliun. 3.4. LAIN-LAIN ASUMSI Beberapa asumsi yang berkaitan dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, antara lain :
III - 5
1. Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDRB (Tax Ratio) diharapkan berkisar antara 1,0 – 1,1 %. Peningkatan tax ratio tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan, potensi dan perkembangan perekonomian sehingga tidak menghambat
atau
mematikan
perkembangan
kegiatan
ekonomi yang menjadi basis pajak; 2. Kebutuhan belanja daerah akan meningkat dengan tetap mempertahankan
efektivitas
Belanja
Pegawai,
Belanja
Barang / Jasa serta Belanja Modal, yang merupakan bagian dari belanja daerah yang tidak dapat ditunda agar tetap dapat menjaga kelangsungan roda pemerintahan; 3. Mengacu Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, maka Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 adalah : ” Percepatan dan
Perluasan
Meningkatkan
Perekonomian Kesejahteraan
Banten
untuk
Rakyat
yang
Berkeadilan” Unsur-unsur yang terkandung dalam tema Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 antara lain: 1) Pemantapan Perekonomian Banten; a. Peningkatan konektivitas dan daya dukung pusatpusat pertumbuhan b. Revitalisasi investasi, perkuatan Bank Banten, dan PT. PPKD
III - 6
c. Peningkatan
produksi
dan
produktifitas
serta
pemasaran produk unggulan daerah d. Peningkatan kualitas/labeling Bahan baku, komoditas unggulan/eksport e. Pemberdayaan UMKM-K 2) Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan; a. Peningkatan kualitas SDM berbasis pasar tenaga kerja b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat c. Penanganan kemiskinan dan pengangguran d. Mitigasi bencana banjir, gempa bumi, angin puting beliung, longsor 3) Penguatan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan a. Peningkatan kinerja aparatur birokrasi b. Stabilitas sosial dan pelaksanaan pemilu 2014 4. Pembangunan
infrastruktur
dan
stabilitas
politik
mempengaruhi kuatnya keyakinan pelaku ekonomi terhadap kondusifnya Provinsi Banten untuk menanamkan investasi. Untuk meningkatkan investasi melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN),
anggaran
untuk
pembangunan
infrastruktur
menjadi perhatian di tahun 2014. Dukungan infrastruktur dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan, antara lain : masih kurang memadainya III - 7
pelayana infrastruktur untuk memenuhi pelayanan dasar, peningkatan daya saing; 5. Terkait dengan optimalisasi penetapan program, kegiatan dan pendanaan pembangunan di daerah perlu dilakukan penyelarasan sasaran program dan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan desentralisasi, sehingga diharapkan bobot alokasi APBD betul-betul dapat difokuskan untuk urusan yang menjadi kewenangannya dan membatasi penggunaan APBD untuk mendanai program dan kegiatan di luar kewenangannya; 6. Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan sesuai prioritas nasional dalam kerangka desentralisasi melalui
Dana
Alokasi
Khusus
(DAK),
hibah
dan/atau
pinjaman/hibah luar negeri, masing-masing pemerintah daerah mengalokasikan dana pendamping dalam APBD sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang dipersyaratkan; 7. Sinkronisasi
kebijakan
pemerintah
dengan
pemerintah
daerah dilakukan dengan mempedomani pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi,
dan
pemerintahan
daerah
kabupaten/kota
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
III - 8
Tabel 3.2 Asumsi Ekonomi Makro Provinsi Banten Tahun 2014
NO
INDIKATOR EKONOMI
RKPD 2013 (Proyeksi)
1.
Pertumbuhan Ekonomi (%)
6,6-6,8
2.
Tingkat Inflasi (%)
4,5 ± 1
3.
Pengangguran terbuka (%)
4.
Penduduk miskin (%)
9,74 5,3-5,0
III - 9
BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH Beberapa
perubahan
mendasar
dalam
sistem
perencanaan
pembangunan dan penganggaran daerah menuntut dilakukannya sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi : (1) Otorisasi, yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; (2) Perencanaan, yaitu menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan; (3) Pengawasan, yaitu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; (4) Fungsi Alokasi, yaitu anggaran daerah yang harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian; (5) Fungsi Distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan (6) Stabilisasi, yaitu menjadi alat untuk IV - 1
memelihara
dan
mengupayakan
keseimbangan
fundamental
perekonomian daerah. Sehingga
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
yang
direncanakan perlu mempedomani norma dan prinsip anggaran sebagai berikut : 1. Transparansi
dan
Akuntabilitas
Anggaran
Daerah.
Merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan tanggungjawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan; 2. Disiplin Anggaran. Program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan; 3. Keadilan Anggaran Pendapatan, pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan
penggunaannya
secara
adil
dan
merata
berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa dikriminasi dalam pemberian pelayanan; IV - 2
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat
efisiensi
dan
efektivitas
anggaran,
maka
dalam
perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.
4.1. PENDAPATAN DAERAH Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam RAPBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. 4.1.1
Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 Penyusunan pokok–pokok kebijakan penganggaran daerah dan kerangka ekonomi makro daerah tahun 2014 yang akan menjadi landasan dalam penyusunan
APBD Tahun 2014 tidak dapat
dilepaskan dari arah kebijakan dan perkembangan berbagai kinerja ekonomi tahun 2012 dan perkiraan target perekonomian dalam tahun 2013. Sedangkan asumsi target penerimaan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :
IV - 3
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penerimaan PAD pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 20122017 diproyeksikan rata-rata sebesar 13,25 % per tahun, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi berikut : a) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berkisar 6,6-6,8 %; b) Prediksi produksi kendaraan bermotor secara nasional tahun 2012 sebanyak 780.000 unit dan tumbuh setiap tahun hingga tahun 2015 sebanyak 1.030.000 unit. Sedangkan jumlah yang dipasarkan di wilayah Provinsi Banten setiap tahun rata-rata sebesar 6,8% ; c) Kebijakan peningkatan penyertaan modal kepada lembagalembaga
keuangan
bank
dan
PT.
Banten
Global
Development; d) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP perihal Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB); e) Penerapan pajak progresif di Provinsi Banten pada tahun 2013. 2. Dana Perimbangan Penerimaan
dari
Dana
Perimbangan
pada
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan sebesar 7-8% per tahun, dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut : IV - 4
a) Realisasi penerimaan Dana Perimbangan selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,77%; b)Berkurangnya pos dana perimbangan dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan mulai tahun 2014. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan rata-rata sebesar 0,01% per tahun. Beberapa
pertimbangan
dalam
penentuan
Kebijakan
Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut : A.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan yang ditempuh adalah memberikan insentif untuk menarik atau rangsangan agar kegiatan ekonomi masyarakat cenderung meningkat. Upaya tersebut antara lain melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi
daerah,
rasionalisasi
pajak/retribusi
daerah,
meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan palayanan. IV - 5
Sejalan dengan arah kebijakan penganggaran khususnya kebijakan
pendapatan,
tantangan
pokok
yang
dihadapi
berkaitan dengan upaya untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan non pajak daerah guna membiayai prioritas pembangunan yang ditetapkan. Secara umum kebijakan penganggaran daerah adalah langkah– langkah yang dilakukan dalam meningkatkan target–target pendapatan dan langkah–langkah yang
diperlukan untuk
mengefektifkan belanja, dan efisiensi pembiyaan. Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD
dalam
penyusunan
APBD
Tahun
Anggaran
2014,
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Kondisi
perekonomian
yang
terjadi
pada
tahun-tahun
sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; 2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun IV - 6
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pengendalian
Lalu
Lintas
dan
Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan/atau telah dibatalkan. Dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan mempertimbangkan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha; 3. Rasionalitas
hasil
pengelolaan
kekayaan
daerah
yang
dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah).
B.
DANA PERIMBANGAN
Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1). Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada
alokasi
DAU
Tahun
Anggaran
2013
dengan
memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2012; 2). Perhitungan
alokasi
Dana
Bagi
Hasil
(DBH)
mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum IV - 7
dalam Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2013, dan memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2012; 3). Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2014.
Dalam hal Peraturan Menteri
Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2014 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI.
C.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaraan dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2013.
IV - 8
2) Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 yang akan dilakukan adalah: 1). Pengembangan
sistem
administrasi,
meningkatkan
kualitas
pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah; 2). Intensifikasi
dan
ekstensifikasi
pendapatan
daerah
dengan
berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat; 3). Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang pajak daerah; 4). Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah; 5). Penataan
bidang
perencanaan,
pelaporan
dan
evaluasi
pendapatan;
4.1.2
Target Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2014 ditargetkan sebesar
Rp6.861.354.012.000,- meliputi 1) Pendapatan Asli
Daerah (PAD), yang terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi IV - 9
Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari : Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. A. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada
tahun 2014 ditargetkan
sebesar Rp4.675.126.000.000,-. Jumlah PAD tersebut diperoleh dari : 1) Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp4.473.832.000.000,-; 2) Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp66.970.000.000,-; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ditargetkan sebesar Rp38.600.000.000,-; dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang ditargetkan sebesar Rp95.724.000.000,-. Termasuk kontribusi dari kabupaten/kota dan instransi vertikal untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. B. Dana Perimbangan Dana Perimbangan yang ditargetkan pada tahun 2014 adalah sebesar Rp1.134.309.012.000,-. Dana Perimbangan tersebut diperoleh dari : 1) Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak yang ditargetkan sebesar Rp405.819.000.000,-;
IV - 10
2) Dana
Alokasi
Umum
yang
ditargetkan
sebesar
Rp728.490.012.000,-; C. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditargetkan dalam tahun 2014 adalah sebesar Rp1.051.919.000.000,Jumlah dana tersebut diperoleh dari Pendapatan Hibah Pihak Ketiga sebesar Rp5.400.000.000,- serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp1.046.519.000.000,Secara lengkap target pendapatan daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada tabel 4.1. Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 NO
URAIAN
APBD TA. 2013
RAPBD TA. 2014
+/(-)
1
PENDAPATAN DAERAH
5.718.700.741.000
6.861.354.012.000
1.142.653.271.000
1.1
Pendapatan Asli Daerah
3.577.954.000.000
4.675.126.000.000
1.097.172.000.000
1.1.1
Pajak Daerah
3.460.435.000.000
4.473.832.000.000
1.013.397.000.000
1.1.2
Retribusi Daerah
6.109.000.000
66.970.000.000
60.861.000.000
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
36.460.000.000
38.600.000.000
2.140.000.000
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
74.950.000.000
95.724.000.000
20.774.000.000
1.2
Dana Perimbangan
1.088.577.051.000
1.134.309.012.000
45.731.961.000
1.2.1
457.361.000.000
405.819.000.000
(51.542.000.000)
1.2.2
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum
617.081.101.000
728.490.012.000
111.408.911.000
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
14.134.950.000
-
(14.134.950.000)
1.3
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Hibah
1.052.169.690.000
1.051.919.000.000
(250.690.000)
5.650.000.000
5.400.000.000
(250.000.000)
1.046.519.690.000
1.046.519.000.000
(690.000)
1.3.1 1.3.2
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
IV - 11
4.1.3
Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Banten dalam pencapaian target pendapatan daerah tahun 2014 sebagai berikut : 1. Peningkatan Sumberdaya Manusia, melalui: a. Bimbingan Teknis Peningkatan Kemampuan Pelayanan Aparatur b. Pelatihan Penerapan Sistem Aplikasi Samsat 2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah; melalui: a. Razia Kendaraan Bermotor b. Sosialisasi Pajak Daerah melalui Media Cetak dan Media Elektronik c. Penyuluhan Pajak Daerah di Kecamatan-kecamatan d. Koordinasi
dengan
Instansi
teknis
terkait
(SKPD
Penghasil, Pertamina, Produsen Kendaraan Bermotor, Lembaga Pembiayaan/Leasing, Kepolisian, dan Jasa Raharja) 3. Peningkatan Pelayanan pada UPT/Kantor Bersama Samsat; melalui: a. Penambahan jumlah UPT/Kantor Bersama Samsat b. SAMSAT Keliling c. Pembentukan Gerai SAMSAT d. Pembentukan Samsat Drive Thru e. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:20022008, di 6 (enam) UPT/Kantor Bersama Samsat yaitu
IV - 12
UPT BSD, UPT Ciputat, UPT Cikokol, UPT Ciledug, UPT Serang dan UPT Cilegon. f. Layanan Informasi Pajak Kendaraan Bermotor melalui SMS (Short Message Services) 4. Peningkatan Sistem; melalui: a. Pengembangan Sistem Samsat Online b. Pemeliharaan Sistem Aplikasi Samsat c. Pembuatan Sistem Informasi Pajak Daerah
4.2. BELANJA DAERAH Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2013
Pendapatan
tentang
dan
Belanja
Pedoman Daerah
Penyusunan Tahun
Anggaran
Anggaran
2014,
Anggaran Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. IV - 13
4.2.1. Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi
pada
pencapaian
hasil
dari
input
yang
direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran
2014,
Pemerintah
Provinsi
Banten
berupaya
menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanaan
anggaran
dan
memperjelas
efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Disamping itu, Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya, sesuai prioritas pembangunan daerah Tahun 2014 yang diantaranya diperuntukkan : 1. Pembangunan
Infrastruktur
Wilayah
dalam
rangka
mendukung Program Strategis Nasional MP3EI, dan MP3KI; 2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan termasuk fasilitasi operasional Rumah Sakit Umum Daerah Banten; 3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan; 4. Meningkatkan
ketahanan
pangan,
penanggulangan
kemiskinan dan pengangguran, pengelolaan Sumber daya alam dan Lingkungan Hidup; 5. Reformasi birokrasi; 6. Kesepakatan
sharing
pendanaan
pusat
dan
daerah, IV - 14
diantaranya : a. Kesepakatan
dengan
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan untuk pengembangan kawasan minapolitan; b. Kesepakatan
dengan
Kementerian
Pertanian
untuk
mendukung surplus pangan beras 10 juta Ton; c. Kesepakatan dengan Kepolisian untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. 7. Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk distribusi Beras Miskin, Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah, up date data dan pelaporan pembangunan, dan Infrastruktur wilayah; 8. Memperhatikan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Banten Tahun 2012; Penerapan azas efisiensi dan efektifitas belanja merupakan langkah – langkah yang ditempuh dalam mengoptimalkan belanja daerah. Total Belanja Daerah dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 ditargetkan sebesar Rp7.022.866.012.000,-. Disamping itu adanya penyesuaian gaji dan tunjangan yang melekat
sebesar
10
%
dari
tahun
sebelumnya
serta
penyesuaian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja dan pertimbangan efektif lainnya, serta Peraturan Menteri Dalam Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian
Hibah
dan
Bantuan
Sosial
Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah IV - 15
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian
Hibah
dan
Bantuan
Sosial
Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. 4.2.2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung Kebijakan Belanja Tidak Langsung dalam Rancangan APBD Provinsi Banten TA. 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut : A. Belanja Pegawai 1. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2014 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas. 2. Penganggaran
belanja
pegawai
untuk
kebutuhan
pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2014. 3. Penganggaran
belanja
pegawai
untuk
kebutuhan
kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. IV - 16
4. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD, baik aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 5. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan Purna Bhakti PNSD Provinsi Banten. B. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Penganggaran Belanja Hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi Banten kepada Pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sedangkan penganggaran Belanja Bantuan Sosial yang diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat, dan kelompok masyarakat diarahkan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
IV - 17
C. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota Penganggaran dana bagi hasil pendapatan
pemerintah
yang
provinsi
bersumber dari
kepada
pemerintah
kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut telah memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2014, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2013 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak
pemerintah
kabupaten/kota
ditampung
dalam
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. D. Belanja Bantuan Keuangan. Penganggaran
bantuan
keuangan
kepada
pemerintah
daerah lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan
untuk
mengatasi
kesenjangan
fiskal,
membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak
tersedia
keuangan
alokasi
dananya,
masing-masing
sesuai
daerah.
kemampuan
Belanja
Bantuan
Keuangan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota, Pemerintah Desa, dan Partai Politik. E. Belanja Tidak Terduga Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional
dengan
mempertimbangkan
realisasi
Tahun
Anggaran 2012 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar IV - 18
kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti
kebutuhan
tanggap
darurat
bencana,
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun
Anggaran
2014,
termasuk
pengembalian
atas
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah Belanja pemerintah dalam kerangka pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak hanya sekedar investasi infrastruktur untuk mengakselerasi bagaimana
peningkatan
belanja
produktivitas
pemerintah
masalah-masalah sosial dan
dapat
tetapi
juga
menyelesaikan
kemiskinan yang menjadi
penghambat pertumbuhan. Belanja diarahkan pada aktivitas yang memiliki eksternalitas yang besar. Balanja pada sektor pendidikan diarahkan pada pendidikan sesuai permintaan pasar tenaga kerja, belanja pada sektor kesehatan diarahkan pada peningkatan kesehatan masyarakat untuk menunjang peningkatan produktivitas sumber daya manusia. Belanja penanganan
kemiskinan
tidak
hanya
sekedar
jaring
pengaman sosial seperti Raskin, Beasiswa, Penanganan Gizi Buruk tapi diarahkan juga pada pemberdayaan masyarakat yang mampu mengangkat dan menghilangkan kemiskinan
IV - 19
masyarakat dan tidak lagi menjadi beban belanja yang tidak produktif. Belanja pembangunan diarahkan pada upaya pengarahan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Untuk itu dibagi arahan dua kategori belanja, yaitu Crisis Action Program dan Development
Agent
Program.
Pembagian
ini
tentunya
berdasarkan data atau fakta adanya potensi/kekuatan yang harus dieksplorasi dan disisi lain ada masalah-masalah yang harus ditangani secara khusus yang bersifat krisis, seperti kemiskinan, pengangguran, tingkat kesehatan yang rendah dan lain sebagainya. Kategori Crisis Action Program adalah program rencana tindak untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya krisis dan perlu ditangani segera dan sebagai bagian dari kebijakan Pro Poor dan sekaligus juga Pro Job dengan skala terbatas untuk katergori masyarakat ekonomi lemah. Crisis action program terbagi atas jaring pengaman sosial (social safety net) dan pemberdayaan
ekonomi
(injection
up
grade).
Jaring
pengaman sosial diarahkan sebagai solusi sementara dalam mengatasi masalah-masalah sosial akibat adanya kemiskinan, seperti raskin, beasiwa pendidikan atau pendidikan gratis, pengobatan gratis, penanganan kekurangan gizi, bantuan benih
gagal
panen
dan
kegiatan
lainnya,
sedangkan
pemberdayaan ekonomi lemah adalah program peningkatan kemampuan ekonomi masyakat yang berada pada kategori krisis
atau
prasejahtera
menuju
sejahtera
dengan IV - 20
kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan tanpa tergantung pada pihak lain. Ketegori
Development
Agent
Program
adalah
program
pembangunan yang diarahkan untuk menjadi akselerator atau pengungkit
dalam
pengembangan
ekonomi
dan
pembangunan yang memiliki multiplier effect atau dampak ganda yang besar, baik dalam sumbangannya terhadap penyediaan peningkatan
lapangan
kerja
pertumbuhan
(pro
job)
ekonomi
maupun (pro
dalam
growth).
Development agent terbagi atas akselerator, back up agent dan follower. Akselerator adalah program kegiatan yang dirancang untuk menjadi daya tarik atau
pengungkit bagi
aktivitas ekonomi yang lain. Hal ini berupa kebijakan pro dunia usaha baik pemberian insentif maupun peningkatan iklim usaha yang baik. Secara umum target akhir adalah menjadikan Provinsi Banten menjadi daerah yang memiliki nilai kompetitif dan komparatif investasi. Contoh dari program akselerator
pengembangan
Kawasan
Ekonomi
Khusus,
revitalisasi logistic management, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan seperti Kawasan Industri
(industrial estate),
agropolitan, minapolitan, kawasan strategis Bojonegara dan pengembangan program tematik lain yang memiliki dampak ganda, seperti sistandu dan pengembangan pola pembiayaan usaha masyarakat. Back up agent adalah program dari development
agent
yang
berfungsi
untuk
mendukung
terlaksananya program akselerator. Contoh dari program back IV - 21
up agent adalah seperti pengembangan konektivitas atau pembangunan jaringan jalan dan jembatan ke Kawasan Ekonomi
Khusus
atau
ke
pusat-pusat
pertumbuhan,
pengembangan kelembagaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur lainnya. Posisi program back up agent sangat penting bagi keberlangsung program akselerator selama dunia usaha belum dapat melaksanakannya sendiri. Follower adalah program yang menjadi pengikut sebagai akibat dari adanya program akselerator. Program ini diantaranya adalah investasi pada BUMD yang diarahkan untuk terlibat bersamasama dunia usaha lain dalam mengembangkan dampak program akselerator. A. Bidang
Urusan/Program
Pada
Rencana
Kerja
Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014 Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan tahun 2014 di Provinsi Banten memuat 11 Urusan wajib dan 6 urusan pilihan (dari 25 Urusan Wajib dan 8 urusan pilihan) yang mencakup 35 Program (dari 78 Program) pada RPJMD 2012-2017 seperti terlampir pada tabel berikut : Tabel 4.2 Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014 URUSAN WAJIB BIDANG NO URUSAN 1 Pendidikan
NO
PROGRAM
2
Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi)
3 6
SKPD Dindik Dindik Dindik
IV - 22
NO 2
BIDANG URUSAN Kesehatan;
NO
PROGRAM
1
Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Dinkes
2
Pembinaan Upaya Kesehatan
Dinkes
3
Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
Dinkes
6
Peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat
Dinkes/ RSUDBanten/ RSU Malingping SDAP
4 5
SKPD
Dinkes Dinkes
3
Pekerjaan Umum
3
4
Perumahan;
1
Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman Pembinaan dan Penataan Perumahan
6
Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Sosial
2
Pengendalian Pembangunan Daerah
Bappeda
1
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
BPPMD
1
Pemberdayaan Masyarakat Miskin
Dinsos/ BPPMD
2 3 4
Rehabilitasi Sosial Perlindungan Dinsos dan Jaminan Sosial Pemberdayaan Kelembagan Sosial dan Keagamaan Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan SDM K-UMKM Ketahanan Pangan Masyarakat
Dinsos
Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan
BPPMD
11
13
14
Ketenagakerjaan;
1 2 3
15
Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
1 2 3
21 22
Ketahanan pangan; Pemberdayaan masyarakat dan desa;
1 1
SDAP
Dinsos/ Biro Kesra Disnakertrans Disnakertrans Disnakertrans Dinkop-UMKM Dinkop-UMKM Dinkop-UMKM BKPP
IV - 23
URUSAN PILIHAN NO 1
BIDANG URUSAN Pertanian
NO
PROGRAM
1
Peningkatan Produksi, Produktivitas peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan Peningkatan daya saing dan pemasaran produk peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian Pemberdayaan kelembagaan dan sumberdaya peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi
2 4 3 3
Energi dan Sumber Daya Mineral; Industri; Perdagangan; dan Pariwisata
1
5
Kelautan dan Perikanan
1
6
Perdagangan
1
7
Industri
1
4
2
1
SKPD DKP, Distanak DKP, Distanak Distanak DKP,Distanak Distamben Distamben
Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Pengelolaan Sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
Disbudpar
Peningkatan dan pengembangan perdagangan Peningkatan daya saing industri
Disperindag
DKP
Disperindag
Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014 berupa Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota, Bantuan Sosial, dan Belanja Hibah untuk percepatan pengurangan kemiskinan meliputi : 1. Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (JAMSOSRATU); 2. Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Provinsi Banten; 3. Biaya Operasional Beras untuk masyarakat miskin; 4. Beasiswa bagi masyarakat miskin.
IV - 24
B. Belanja Program dan Kegiatan Belanja Langsung yang merupakan Belanja Program dan Kegiatan Pembangunan akan digunakan untuk membiayai prioritas program pembangunan tahun 2014 meliputi : 1) Pemantapan Perekonomian Banten; a. Peningkatan konektivitas dan daya dukung pusatpusat pertumbuhan. b. Revitalisasi investasi,
perkuatan Bank Banten, dan
PT. Jamkrida Banten. c. Peningkatan pemasaran produk lokal. d. Bahan baku, komoditas unggulan/ eksport. 2) Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan; a. Peningkatan kualitas SDM berbasis pasar tenaga kerja. b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. c. Penanganan kemiskinan dan pengangguran. d. Mitigasi bencana banjir, gempa bumi, angin puting beliung, dan longsor. 3) Penguatan Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan a. Peningkatan kinerja aparatur birokrasi. b. Stabilitas sosial dan pelaksanaan pemilu 2014. Belanja program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tersebut di atas didasarkan pula pada : Kewenangan pada tingkat pemerintahan; IV - 25
Tugas pokok dan fungsi SKPD; Evaluasi kinerja SKPD tahun sebelumnya; Capaian target Pro job, Pro poor, Pro growth, Pro enviromental, dan MDG’s; Aspirasi masyarakat yang mendesak untuk ditangani; Sinkronisasi Perencanaan program dan penganggaran Pusat-Daerah. 4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah
Provinsi
dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota. Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang
terdiri
dari
urusan
wajib
Pemerintahan Provinsi Banten
dan
urusan
pilihan.
pada tahun 2014 akan
melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana yang telah tertuang dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2014. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari 25 (dua puluh lima) urusan pemerintahan yang meliputi : 1.
Pendidikan;
2.
Kesehatan;
3.
Lingkungan hidup; IV - 26
4.
Pekerjaan umum;
5.
Penataan ruang;
6.
Perencanaan pembangunan;
7.
Perumahan;
8.
Kepemudaan dan olahraga;
9.
Penanaman modal;
10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah; 11. Kependudukan dan catatan sipil; 12. Ketenagakerjaan; 13. Ketahanan pangan; 14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 16. Perhubungan; 17. Komunikasi dan informatika; 18. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 19. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 20. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 21. Sosial; 22. Kebudayaan; 23. Statistik; 24. Kearsipan 25. Perpustakaan. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi IV - 27
unggulan daerah, terdiri dari 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan meliputi : 1.
Kelautan dan perikanan;
2.
Pertanian;
3.
Kehutanan;
4.
Energi dan sumber daya mineral;
5.
Pariwisata;
6.
Industri;
7.
Perdagangan;
8.
Ketransmigrasian.
4.3. PEMBIAYAAN DAERAH Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang
mencakup
penguasaan,
keseluruhan
penggunaan,
kegiatan
pengawasan,
dan
perencanaan, pertangung
jawaban, sebagai perwujudan dari APBD. Di dalam pengelolaan keuangan daerah dan khususnya yang berkaitan dengan fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah yang merupakan bagian dari anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang IV - 28
bersangkutan. Oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun 2014 mengupayakan adanya anggaran
berimbang
dengan
menempatkan
sisa
lebih
perhitungan tahun anggaran sebelumnya sebagai alat untuk menutupi defisit, namun estimasi sisa lebih perhitungan tahun anggaran tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun anggaran. 4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan dalam Rancangan APBD Provinsi Banten TA. 2014 bersumber dari
Penganggaran Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp.450.000.000.000,-
Penganggaran
tersebut
harus
didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2013 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2014 yang tidak dapat
didanai
akibat
tidak
tercapainya
SiLPA
yang
direncanakan. 3.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan dalam Rancangan APBD Provinsi Banten TA. 2014 sebagai berikut : 1) Penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, IV - 29
sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. 2) Meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), melalui penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat (BPR)/LPK. Proyeksi dalam struktur APBD yang ditargetkan dalam tahun 2014 menggambarkan bahwa Total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 6.861.354.012.000,-, sedangkan Total Belanja Daerah sebesar Rp. 7.022.866.012.000,-, mengalami defisit sebesar Rp. 161.512.000.000,-. Disamping itu di tahun 2014 mendatang dianggarkan untuk pengeluaran pembiayaan dalam bentuk (Investasi)
Pemerintah
Penyertaan modal
Daerah
sebesar
Rp.288.488.000.000,-. Penyertaan modal tersebut termasuk penyertaan modal untuk menutupi sisa penyertaan modal yang telah dibayarkan di tahun sebelumnya, yaitu untuk LPK/BPR sebesat Rp. 10.988.000.000,- untuk penyertaan modal awal PT. Jamkrida Banten sebesar Rp.27.500.000.000,- dan perkuatan
modal PT. BGD yang diperuntukkan Bank Banten
sebesar Rp.250.000.000.000,-.
IV - 30
BAB V PENUTUP Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2014 merupakan kebijakan politik pemerintahan daerah dalam proses penyusunan anggaran meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta merupakan landasan atau dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2014. Substansi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2014 memuat pernyataan
target
pencapaian
kinerja
dari
program-program
yang
akan
dilaksanakan oleh pemerintah daerah termasuk pembiayaannya, kebijakan dan prioritas yang mendasari rencana pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2014 mendatang, permasalahan atau hambatan dan tantangan yang telah terjadi dan yang akan dihadapi dalam menjalankan kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, Kebijakan Umum APBD ini diharapkan mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika pembangunan pemerintah pusat dan daerah serta upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan melalui prinsip penganggaran antara lain akuntabilitas, transparansi secara profesional dan proporsional. Demikianlah Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2014 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2014.
Serang,
Oktober 2013
GUBERNUR BANTEN
Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, SE
V-1
