LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

2016

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN TAHUN 2016

Pusat Pelatihan SDM Kesehatan

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan tahun 2016 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan. Hasil pengukuran kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan ini diharapkan dapat digunakan dalam mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan selama tahun 2016. Disamping itu, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana bagi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dalam rangka kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders sesuai Peraturan Menpan dan Refomasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporam Kinerja Instansi Pemerintah, juga sebagai sarana evaluasi mandiri (self evaluation) atas pencapaian kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dalam upaya penyempurnaan kinerja, teruatam dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan kegiatan di tahun mendatang. Kami berharap penyusunan LAKIP ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Jakarta, 27 Januari 2017 Kepala Puslat SDM Kesehatan,

dr. Embry Netty, M.Kes NIP 1957111119872001

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016

ii


DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR TABEL

iii

DAFTAR GRAFIK

iv

BAB I PENDAHULUAN

1

BAB II PERENCANAAN KINERJA

5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

8

A.

Capaian Kinerja Organisasi

8

B.

Realisasi Anggaran

16

BAB IV PENUTUP

27

DAFTAR PUSTAKA

28

LAMPIRAN


iii


DAFTAR TABEL Halaman

Tabel 1. Pengukuran Kinerja Puslat SDM Kesehatan tahun 2016

9

Tabel 2. Matrik Target Kinerja Berdasarkan Renstra tahun 2015-2019

9

Tabel 3. Capaian Kinerja Puslat SDM Kesehatan s/d tahun 2016

10

Tabel 4. Capaian Kinerja Puslat SDM Kesehatan Berdasarkan RKP

10

Tabel 5. Efisiensi Anggaran Puslat SDM Kesehatan tahun 2016

17

Tabel 6. Self blocking Anggaran Puslat SDM Kesehatan Tahun 2016

17

Tabel 7. Self blocking Puslat SDM Kesehatan Tahun 2016 Berdasarkan Output

17

Tabel 8. Realisasi Puslat SDM Kesehatan Pagu Sebelum Self Blocking

18

Tabel 9. Realisasi Puslat SDM Kesehatan Pagu Setelah Self Blocking

18

Tabel 10. Realisasi Puslat SDM Kesehatan Berdasarkan Output

18

Tabel 11. Realisasi Puslat SDM Kesehatan Berdasarkan Jenis Belanja

19

Tabel 12. Realisasi Puslat SDM Kesehatan tahun 2010-2016

19

Tabel 13.Komposisi Capaian Kinerja Puslat SDM Kesehatan Tahun 2016

21

Tabel 14.Realisasi Anggaran Puslat SDM Kesehatan Tahun 2016

21


iv


DAFTAR GRAFIK Halaman Grafik 1. Peta Anggaran Dana Dekonsentrasi Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2016

11

Grafik 2. Perbandingan Capaian Kinerja berdasarkan Renstra (kumulatif)

15

Grafik 3. Perbandingan Target Indikator dan Realisasi Tahun 2015 & 2016

16

Grafik 4. Komposisi Capaian Kinerja Puslat SDM Kesehatan Tahun 2016

21

Grafik 5. SDM Puslat SDM Kesehatan Menurut Ruang Kepangkatan/Gol

23

Grafik 6. SDM Puslat SDM Kesehatan Menurut Pendidikan

23

Grafik 7. SDM Puslat SDM Kesehatan Menurut Jabatan

24

Grafik 8. SDM Puslat SDM Kesehatan Menurut Usia

24

Grafik 9. SDM Puslat SDM Kesehatan Menurut Usia

25


v


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahunan Puslat SDM Kesehatan Tahun 2016 Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Puslat SDM Kesehatan Tahun 2016 Lampiran 3 Matriks Target Kinerja Puslat SDM Kesehatan tahun 2016 Lampiran 4 Sertfikat Lembaga Pengakareditasi Diklat Teknis & Fungsional Lampiran 5 Neraca SIMAK BMN Puslat SDM Kesehatan Tahun 2016 Lampiran 6 Struktur Organisasi Puslat SDM Kesehatan


vi


BAB I PENDAHULUAN

Kementerian Kesehatan telah merubah struktur organisasi dan tata kerja Kemenkes dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015, dimana terjadi perubahan nomenklatur dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur menjadi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan,

kedudukan Pusat

Pelatihan SDM Kesehatan berada dibawah koordinasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Sebagai pertanggungjawaban Pusat Pelatihan SDM Kesehatan kepada Badan PPSDM Kesehatan atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;;  Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);  Permenkes Nomor: 2416/MENKES/PER/XI/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari rencana program Pusat Pelatihan SDM Kesehatan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.


1


Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pusat Pelatihan SDM Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan; 2. pelaksanaan di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan; 3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan; dan 4. Pelaksanaan administrasi Pusat. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan struktur organisasi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dibagi menjadi: 1. Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan Bidang

Analisis

Kompetensi

dan

Kebutuhan

Pelatihan

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis kompetensi dan pemetaan kebutuhan pelatihan sumber daya manusia kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan menjalankan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kompetensi dan pemetaan kebutuhan pelatihan b. penyiapan pelaksanaan di bidang analisis kompetensi dan pemetaan kebutuhan pelatihan sumber daya manusia kesehatan. Adapun Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan terdiri atas: a. Subbidang Analisis Kompetensi; dan b. Subbidang Pemetaan Kebutuhan Pelatihan.


2


2. Bidang Pengembangan Pelatihan Bidang Pengembangan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pelatihan sumber daya manusia kesehatan. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pengembangan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pelatihan teknis dan fungsional sumber daya manusia kesehatan; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan pelatihan teknis dan fungsional sumber daya manusia kesehatan. Adapun Bidang Pengembangan Pelatihan terdiri atas: a. Sub Bidang Pengembangan Pelatihan Teknis, dan b. Sub Bidang Pengembangan Pelatihan Fungsional.

3. Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengendalian mutu pelatihan. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan menjalankan fungsi sebagai berikut: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang akreditasi pelatihan dan institusi pelatihan; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang akreditasi pelatihan dan institusi pelatihan. Adapun Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan terdiri atas: a. Sub Bidang Akreditasi Pelatihan, dan b. Sub Bidang Akreditasi Institusi 4. Sub Bagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Pusat.


3


Struktur Organisasi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Berdasarkan Permenkes 64 tahun 2015

Puslat SDM Kesehatan Sub. Bagian Tata Usaha Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan

Jabatan Fungsional

Bidang Pengembangan Pelatihan

Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan

Sub. Bid. Analisis Kompetensi

Sub.Bid Pengembangan Pelatihan Teknis

Sub Bid Pemetaan Kebutuhan Pelatihan

Sub.Bid Pengembangan Pelatihan Fungsional


Sub. Bid Akreditasi Pelatihan Sub. Bid Akreditasi Institusi Pelatihan

4


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Indikator Pusat Pelatihan SDM Kesehatan yang tercantum di dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 “ Jumlah aparatur yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sebanyak (kumulatif)”, sedangkan tujuan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2015-2019 yaitu adalah meningkatnya kualitas aparatur kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan yang bermutu. Sasaran Strategis Pusat Pelatihan SDM Kesehatan yang akan dicapai pada tahun 20152019 adalah : a) Tersedianya Peta dan Rencana Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kesehatan dalam setiap tahapan Rencana Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kesehatan berdasarkan kajian kebutuhan pelatihan. b) Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kesehatan dalam setiap tahapan Rencana Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kesehatan. c) Terbinanya semua institusi pendidikan dan pelatihan, penyelenggara diklat lainnya, tenaga pelatih, serta tenaga kependidikan dan pelatihan secara periodik. d) Tersedianya sumber daya pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan, baik pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang sesuai standar, teralokasi dengan benar, dan dimanfaatkan secara optimal dan akuntabel. e) Berkembangnya pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. f) Menguatnya jejaring antar berbagai pemangku kepentingan baik pada tingkat daerah,

nasional

maupun

internasional

dalam

penyelenggaraan

dan

pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur kesehatan. g) Termanfaatkannya instalasi kajian kompetensi aparatur kesehatan dalam pengembangan pendididikan dan pelatihan yang berdampak terhadap karier aparatur kesehatan.


5


Trilateral meeting ke- 2 di tahun 2015 antara Bappenas-Kementerian KeuanganKementerian Kesehatan telah menghasilkan dokumen kesepakatan pertemuan tiga pihak tersebut dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga tahun 2016, dokumen tersebut menghasilkan revisi sasaran dan indikator pelatihan dan menghasilkan rencana kinerja tahun sebagai berikut:

Rencana Kinerja Tahunan Pada tahun 2016, rencana kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sesuai RKT dan merupakan indikator kinerja kegiatan adalah seperti tabel di bawah ini: Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 Unit Eselon II : Pusat Pelatihan SDM Kesehatan TAHUN

: 2016

NO

SASARAN

(1)

(2)

1

INDIKATOR (3)

Meningkatnya

1. Jumlah SDM Kesehatan yang

pelatihan SDM

mendapat sertifikat pada

Kesehatan

pelatihan terakreditasi

TARGET (4)

(5)

21.170 Orang


6


Perjanjian Kinerja Setelah DIPA 2016 diterbitkan, maka penetapan kinerja disesuaikan dengan target yang tercantum dalam dokumen DIPA yaitu sebagai berikut: PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA URAIAN

(1)

1

(2)

(3)

Meningkatnya

Jumlah SDM Kesehatan yang

pelatihan SDM

mendapat sertifikat pada pelatihan

Kesehatan

terakreditasi

TARGET (4)

(5)

21.170

Orang

Jumlah Anggaran Kegiatan :

Rp. 53.097.743.000,-

Perjanjian Kinerja dengan target indikator 21.170 orang dalam pelaksanaanya diperoleh dari penyelenggaraan pelatihan yang diselenggarakan oleh UPT di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yaitu 3 (tiga) Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan 3 (tiga) Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) serta pelaksanaan pelatihan dengan dana dekon di 34 Provinsi di Indonesia dan pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi oleh Puslat SDM Kesehatan yang dilaksanakan oleh pihak Rumah Sakit dan swasta. Pencapaian Indikator jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi didukung oleh: 1) Dukungan Layanan Manajemen 2) SDM Kesehatan yang dilatih 3) Layanan Perkantoran 4) Perangkat Pengolah Data & Komunikasi 5) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran


7


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan amanat Peraturan menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 , pada tahun 2016 Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan pelatihan akan tetapi melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IKK yang tercantum di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2016 untuk Pusat Pelatihan SDM Kesehatan adalah Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat Sertifikat pada Pelatihan yang terakreditasi sebanyak 21.170 orang. Dalam pelaksanaan pencapaian indikator tersebut, dalam penyelenggaraan pelatihan, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan bersinergi dengan UPT di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yaitu 3 (tiga) Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan 3 (tiga) Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) serta pelaksanaan pelatihan dengan dana dekon di 34 Provinsi di Indonesia. Adapun hasil capaian BBPK dan Bapelkes serta Provinsi melalui dana dekonsentrasi adalah sebagai berikut : 1)

BBPK Jakarta No

ALOKASI Anggaran

REALISASI Fisik

Anggaran

%

Fisik

(orang) 1.

2) No

Rp. 78.098.972.000

4.984

(orang) Rp. 40.934.078.185

2.720

52,41

BBPK Ciloto ALOKASI Anggaran

REALISASI Fisik

Anggaran

%

Fisik

(orang) 1.

Rp. 106.146.558.000

3.986

(orang) Rp. 64.833.586.080

61,08%


3.956

8


3)

BBPK Makassar

No

ALOKASI Anggaran

REALISASI Fisik

Anggaran

%

Fisik

(orang) 1.

4)

Rp. 49.913.681.000

2.465

(orang) Rp. 32.317.737.036

64.75

2.693

Bapelkes Cikarang

No

ALOKASI Anggaran

REALISASI Fisik

Anggaran

%

Fisik

(orang) 1.

5)

Rp. 53.658.046.000

945

(orang) Rp. 24.326.274.731

45,34

945

Bapelkes Semarang

No

ALOKASI Anggaran

REALISASI Fisik

Anggaran

%

Fisik

(orang) 1.

6)

Rp 36.546.146.000

1.077

(orang) Rp. 20.645.423.216

56,49

912

Bapelkes Batam

No

ALOKASI Anggaran

REALISASI Fisik

Anggaran

%

Fisik

(orang) 1. 7)

N o 1 2 3 4 5 6 7 8

Rp. 41.280.366.000

1.929

(orang) Rp. 29.693.998.503

71.93

1.913

Dana Dekonsentrasi di 34 Provinsi

Provinsi DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur NAD Sumatra Utara Sumatra Barat

Target 360 1.320 1.440 660 1.020 570 1.215 570

Capaian 270 266 1102 210 835 214 723 240

%

Alokasi

75 20.15 66.67 31.82 81.86 37.54 59.51 42.11

1.073.340.000 1.164.430.000 3.899.894.000 833.853.000 3.303.271.000 1.517.252.000 3.244.694.00 880.976.000

Realisasi

%

1.053.482.200 965.710.000 3.385.092.022 697.727.676 2.530.488.140 1.177.966.000 2.769.435.255 787.700.500

98.15 83.15 86.80 83.68 76.61 77.64 85.35 89.41


9


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Riau Jambi Sumatra Selatan Lampung Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Bengkulu Maluku Utara Banten Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Papua Barat Sulawesi Barat Kalimantan Utara TOTAL

450 548 660 1.020 510 390 576 390 576 570 914 642 360 510 540 365 270 420 150 330 150 144 150 150 150 80 18.164

90 230 540 570 150 270 180 87 180 300 908 204 116 240 150 155 88 150 90 324 60 90 90 87 87 0 9.290

20 41.97 81.82 55.88 29.41 69.23 31.58 22.31 31.25 52.63 99.34 31.78 32.22 47.06 27.78 42.47 32.59 47.62 60 98.18 40 62.5 60 58 58 0

772.300.000 864.534.000 2.879.294.000 2.230.782.000 772.785.000 2.179.266.000 645.800.000 783.342.000 1.319.820.000 1.565.132.000 3.523.430.000 1.219.287.000 1.069.018.000 947.162.000 853.321.000 1.119.734.000 1.996.559.000 945.941.000 775.060.000 2.047.532.000 416.886.000 776.057.000 648.085.000 1.906.999.000 684.232.000 0 48.857.518.000

641.574.100 849.120.100 2.335.769.980 1.950.009.600 742.925.067 1.772.587.868 637.313.900 599.039.300 1.248.268.000 1.560.788.400 3.037.846.107 1.086.902.000 888.116.400 901.430.200 776.871.000 976.120.700 1.223.078.600 660.140.450 704.930.000 1.933.152.000 366.119.400 719.716.800 636.631.200 1.909.999.000 613.658.700 0 42.128.689.858

Dalam mencapai target pelatihan dengan menggunakan dana dekonsentrasi tersebut, berdasarkan hasil monitoring evaluasi (monev) serta diperoleh dari feedback pengelola program di provinsi terhadap pelaksanaan program pelatihan dengan menggunakan dana dekosentrasi, berikut adalah review serta masukan yang diperoleh: 1) Provinsi mengalami keterlambatan turunnya DIPA, SK PPK dan Bendahara, ditambah adanya anggaran yang masih di blokir sehingga pelaksanaan pelatihan menjadi bergeser dan merubah rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah dibuat. 2) Beberapa provinsi lebih mengutamakan melaksanakan kegiatan yang bersumber dana APBD . 3) Koordinasi dan komunikasi antara Dinas Kesehatan dengan Bapelkes Daerah perlu ditingkatkan terkait kebijakan pelaksanaan pelatihan.


10

83.07 98.22 81.12 87.41 96.14 81.34 98.69 76.47 94.58 99.72 86.22 89.14 83.08 95.17 91.04 87.17 61.26 69.79 90.95 94.41 87.82 92.69 98.23 100 89.69 0 86.4


4) Dari 34 Provinsi , hanya 1 (satu) provinsi yang tidak dapat melaksanakan pelatihan dengan dana dekon yaitu Kalimantan Utara, dikarenakan terbatasnya sumber daya. 5) Pelatihan prioritas Keluarga Sehat berhasil dilaksanakan di 9 (sembilan) provinsi dengan capaian 82.32%, semua provinsi yang ditunjuk berhasil melaksanakan pelatihan Keluarga Sehat hanya volume pelatihan tidak mencapai target, dari 5.000 orang yang ditargetkan tercapai 4.116 orang. 6) Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Puskesmas menunggu revisi kurikulum dan modul pelatihan yang baru selesai di bulan Juli 2016, dan pelaksanaan ToT nya berlangsung di akhir Agustus sehingga ketika provinsi baru akan melaksanakan pelatihan tersebut sudah terbentur kebijakan efisiensi, sehingga banyak provinsi yang tidak dapat melaksanakan pelatihan Manajemen Puskesmas. Dari target 2.207 orang hanya tercapai 893 orang (40.46%). 7) Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada tidak terlaksananya beberapa pelatihan yang sudah direncanakan dan dianggarkan, pagu awal dana dekonsentrasi di kegiatan pelatihan SDM kesehatan adalah Rp. 99.678.757.000, dengan total efisiensi adalah Rp. 50.821.239.000, dari sisa anggaran yang telah diefisiensi, realisasi yang berhasil dicapai oleh provinsi adalah 86% yaitu sebesar Rp. 42.128.686.858, Capaian tersebut dapat tergambar dalam grafik dibawah ini:

Grafik 1 Peta Anggaran Dana Dekonsentrasi Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2016 99.678.757.000 100.000.000.000 80.000.000.000

50.821.239.000

60.000.000.000

45.857.518.000 42.128.686.858

40.000.000.000 20.000.000.000 0 Pagu Awal

Efisiensi

Pagu setelah Efisiensi

Realisasi


11


8) Terdapat 9 (sembilan) jenis pelatihan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana dekonsentrasi pada tahun 2016, target dan capaian dapat dilihat dari tabel berikut: No

Pelatihan

Target

Capaian

%

1

Keluarga Sehat

5.000

4.116

82.32

2

Manajemen Puskesmas

2.207

893

40.46

3

Petugas Pemeriksa Kesehatan Jamaah Haji (PPKJH)

1.200

661

55.08

4

Bantuan Hidup dasar bagi Masyarakat Awam

1.430

209

14.62

5

Manajemen Kesehatan bagi Pengelola Poskestren

1.290

177

13.72

6

Promosi Kesehatan bagi Kader

1.815

847

46.67

7

Surveilans dalam mendukung Advokasi Kesehatan

2.030

1.497

73.74

8

Manajemen Posyandu bagi Kader

1.820

86

4.73

9

Sanitasi Makanan Minuman pada Penyelenggara

1.360

715

52.57

18.164

9.290

51.15

Makanan TOTAL

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2016 yang telah ditandatangani oleh Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dan Kepala Badan PPSDM Kesehatan dimana sasarannya adalah meningkatnya pelatihan SDM Kesehatan dengan indikator kinerja Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi. Indikator tersebut diperoleh dari sertifikat pelatihan terakreditasi yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan. Pengukuran kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2016 dapat diurakan pada tabel 1 dibawah ini:


12


Tabel 1. Pengukuran Kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2016 KEGIATAN Persentase

Rencana Sasaran

Indikator Kinerja

tingkat

Satuan

capaian

Pencapaian Realisasi

Capaian

(target) 1

2

3

4

tingkat

(target) 5

6

Jumlah SDM Meningkatnya

Kesehatan yang

pelatihan SDM

mendapat sertifikat

Kesehatan

pada pelatihan

orang

21.170

34.142

161%

terakreditasi Jumlah Anggaran Kegiatan tahun 2016

: Rp. 51.370.149.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran kegiatan tahun 2016

: Rp. 27.668.102.080,- (53.86%)

Dari Tabel 1 diatas, capaian kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2016 terhadap target tahun ini mencapai 161%, didapat dari jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi. Berdasarkan sasaran yang tercantum dalam Rencana strategi (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 dimana sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pendidikan dan pelatihan aparatur dan Indikator pencapaian sasaran adalah jumlah aparatur yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sebanyak 45.000 orang (kumulatif selama 5 tahun). Pada tabel 2 dijelaskan lebih lanjut terkait matrik target kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan yang tercantum pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 dibawah ini:


13


Tabel 2 Matrik Target Kinerja Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 N

Program/

o

kegiatan

1

Sasaran

Indikator

Cara Perhitungan

Baseline

TARGET

(2014)

Pendidikan &

Meningkatnya

Pelatihan

pendidikan

Jumlah aparatur

Aparatur

pelatihan

sertfikat

aparatur

pelatihan yang

&

yang mendapat ada

terakreditasi

Berdasarkan sertifikat

jumlah yang

5.000

2015

2016

2017

2018

2019

9.000

18.000

27.000

36.000

45.000

diterbitkan untuk peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi

(kumulatif)

Bila capaian kinerja Puslat SDM Kesehatan tahun 2016 disandingkan terhadap Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 maka diperoleh capaian sebagai berikut: Tabel 3 Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2016 Terhadap Renstra 2015-2019 KEGIATAN

Persentase Pencapaian

tingkat capaian Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

(target) Renstra

Realisasi

Rencana tingkat

s/d 2016

(kumulatif)

Capaian (target)

(kumulatif) 2

3

4

5

6

7

Meningkatnya

Jumlah aparatur yang

orang

18.000

44.736

248%

Pendidikan dan

mendapat sertifikat

Pelatihan

pada pelatihan

Aparatur

terakreditasi

Capaian kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2016 terhadap target Renstra tahun 2015-2019 mencapai 248%, hal ini diperoleh dari total capaian yang diperoleh di tahun 2015 (10.594) dan total di tahun 2016 (34.142) yaitu 44.736 terhadap total kumulatif target Renstra sebesar 18.000 orang sampai dengan tahun 2016, dimana per tahunnya target yang ingin dicapai sebesar 9.000 orang. Capaian tahun 2016 didapat dari jumlah pelatihan yang diselenggarakan di UPT (BBPK dan Bapelkes) dan di provinsi dengan menggunakan dana dekonsenstrasi dan pelatihan yang diselenggarakan unit program, swasta dan rumah sakit. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016

14


Grafik 2 Perbandingan Capaian Indikator terhadap Renstra Tahun 2015-2016 (kumulatif) 44.736 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

18.000

Target

Capaian

Dalam Trilateral meeting ke-2 di tahun 2015 antara Bappenas-Kementerian Keuangan-Kementerian Kesehatan menghasilkan kesepakatan dokumen dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2016, dimana didalamnya terdapat revisi terhadap sasaran dan indikator pelatihan sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini: Tabel 4 Capaian Kinerja Tahun 2016 Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 KEGIATAN

Persentase Pencapaian

tingkat capaian Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

(target) Rencana Kerja Pemerintah

Realisasi

Rencana tingkat Capaian (target)

Th 2016 2

3

4

5

6

7

Meningkatnya

Jumlah SDM Kesehatan

orang

21.170

34.142

161%

Pelatihan SDM

yang mendapat

Kesehatan

sertifikat pada pelatihan terakreditasi


15


Dari tabel diatas tergambar bahwa bila disandingkan dengan target berdasarkan Rencana Kerja Tahunan tahun 2016 maka diperoleh capaian sebesar 161% dimana angka 34.142 diperoleh dari jumlah SDM Kesehatan yang mendapat pelatihan terakreditasi baik dari pelatihan yang diselenggarakan di UPT (BBPK dan Bapelkes), di provinsi dengan dana dekon maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh swasta (yayasan, rumah sakit dan unit program). Perbandingan target dan capaian kinerja di tahun 2015 dan 2016 tergambar dalam grafik dibawah ini: Grafik 3 Perbandingan Target Indikator dengan Realisasi Tahun 2015 &2016 Tahun 2016

34.142

35.000 30.000 25.000 20.000 15.000

21.170

Tahun 2015 9.000

10.594

10.000 5.000 0

B. Realisasi Anggaran Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan

dan

Pemotongan

Belanja

kementerian/Lembaga

Dalam

Rangka

Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016, dimana Kementerian/Lembaga diminta untuk melakukan penghematan dan pemotongan belanja tahun anggaran 2016, serta melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program dan kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dihemat dan memastikan anggaran tersebut tidak dapat dicairkan melalui blokir mandiri (self blocking), maka Puslat SDM Kesehatan pada tahun 2016 telah melakukan efisiensi serta self blocking anggaran sebagaimana diuraikan dalam tabel 4 berikut:


16


Tabel 5 Efisiensi Anggaran Puslat SDM Kesehatan Tahun 2016 Pagu Awal Efisensi Pagu setelah Efisiensi

No 1

Rp. 53.097.743.000

Rp. 1.727.594.000

Rp. 51.370.149.000

Sedangkan self blocking anggaran secara menyeluruh yang dilakukan di tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 6 Self blocking Anggaran Puslat SDM Kesehatan Tahun 2016 Pagu Efisensi Pagu setelah Self blocking

No 1

Rp. 51.370.149.000

Rp. 19.235.241.000

Rp. 32.134.908.000

Dari anggaran self blocking tersebut bila dirinci lebih lanjut dari hasil pemetaan dan identifikasi tiap program yang dilaksanakan pada tahun 2016, diperoleh rincian anggaran yang telah melewati proses identifikasi dari masing-masing sub bidang berdasarkan kegiatan mana saja yang jika dikaji dengan waktu pelaksanaannya tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran, tabel 7 dibawah ini menggambarkan rincian tersebut berdasarkan output: Tabel 7 Self Blocking Anggaran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Berdasarkan Output Kode Kegiatan Pagu Self Blocking 2076.028

Dukungan Layanan Manajemen

Rp 16.415.945.000

Rp. 5.882.592.000

2076.029

SDM Kesehatan yang Dilatih

Rp 31.817.057.000

Rp. 13.352.604.000

2076.994

Layanan Perkantoran

Rp 2.500.000.000

0

2076.996

Perangkat Pengolah Data & Komunikasi

Rp 238.045.000

Rp. 45.000

2076.997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Rp 399.102.000

0

TOTAL

Rp. 51.370.149.000

Rp. 19.235.241.000

Berdasarkan kebijakan self blocking seperti yang telah diuraikan diatas, maka realisasi Puslat SDM Kesehatan tahun 2016 diuraikan ke dalam 2 (dua) pembanding pagu, yaitu pagu awal sebelum dan pagu setelah self blocking, sebagaimana dapat dijelaskan oleh tabel 8 dan tabel 8 dibawah ini: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016

17


Tabel 8 Realisasi Puslat SDM Kesehatan Pagu sebelum Self Blocking Pagu

Rp. 51.370.149.000

Realisasi

%

Realisasi

%

(bruto)*

Realisasi

(netto)

Realisasi

Rp. 28.442.401.190

55.37

Rp. 27.668.102.080

53.86

*disclaimer: Realisasi berbasis akrual dan bersifat Bruto

Tabel 9 Realisasi Puslat SDM Kesehatan setelah Self Blocking Pagu Setelah Self

Realisasi

%

Realisasi

%

Blocking

(bruto)*

Realisasi

netto

Realisasi

Rp 32.134.908.000

Rp. 28.442.401.190

88.51

Rp. 27.668.102.080

86.10


Realisasi pada tahun 2016 jika dijabarkan ke dalam masing-masing output maka dapat terihat dalam tabel 10 dibawah ini : Tabel 10 Realisasi Anggaran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2016 berdasarkan Output* No

1

Nama Output

2076.028 Dukungan Layanan Manajemen

2

2076.029 SDM Kesehatan yang Dilatih

3

2076.994 Layanan Perkantoran

4

2076.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

5

2076.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran TOTAL

Output PAGU

Realisasi

%

Rp 16.415.945.000

Rp 8.972.683.818

56.01

Rp 31.817.057.000

Rp 16.183.519.507

52.60

Rp 2.500.000.000

Rp 2.277.615.255

91.10

Rp

238.045.000

Rp

98.42

Rp

399.102.000

Rp 51.370.149.000

234.283.500

Rp

0

0

Rp 27.668.102.080

* Disclaimer: Realisasi Berbasis Akrual dan Bersifat Bruto


18

53.86


Dari tabel 10 diatas dapat tergambar bahwa dari total 5 (lima) output yang akan dicapai di tahun 2016 dalam upaya mendukung pencapaian indikator, hanya ada 1 (satu) output yang tidak dapat terserap dikarenakan belum terbitnya revisi PP 21 tahun 2013 tentang Tarif PNBP di lingkungan Kementerian Kesehatan berakibat tidak ada penerimaan di tahun 2016, sehingga tidak ada penerimaan negara bukan pajak yang dapat digunakan kembali untuk belanja modal. Sedangkan realisasi anggaran menurut jenis belanja terdiri dari belanja barang sebesar Rp 27.433.818.580 atau 53.76% dari pagu anggaran sebesar Rp. 51.032.752.000, sedangkan belanja modal terealisasi sebesar 69.44 % dari pagu anggaran sebesar Rp 337.397.000 . Rincian realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja diuraikan oleh tabel dibawah ini: Tabel 11 Realisasi Anggaran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2016 berdasarkan Jenis Belanja NO

SUMBER DANA

ALOKASI (Rp)

REALISASI Rp

%

1.

Belanja Barang

51.032.752.000

27.433.818.580

53.76

2.

Belanja Modal

337.397.000

234,283,500

69,44

JUMLAH

51.370.149.000

27.668.102.080

53.86

Jika realisasi tersebut dibandingkan terhadap realisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur/Pusat Pelatihan SDM Kesehatan pada 5 (lima) tahun terakhir, maka diperoleh gambaran sebagai berikut: Tabel 12 Realisasi Anggaran Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2010-2016 Tahun

Pagu Anggaran

Realisasi

%

2012

Rp 70.231.708.000

Rp 48.120.616.354

68.5

2013

Rp 71.945.238.000

Rp 59.860.565.370

83.2

2014

Rp 41.283.464.000

Rp 35.850.947.320

85.69

2015

Rp 65.905.820.000

Rp 39.697.095.358

60.23

2016

Rp. 51.370.149.000

Rp 27.668.102.080

53.86


19


Pencapaian indikator Pusat Pelatihan SDM Kesehatan didasarkan pada perjanjian kinerja DIPA Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2016, dimana dari kategori pencapaian fisik sebesar 161% dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar 53.86%, namun jika disandingkan dengan pagu setelah selfblocking sebesar 32.134.908.000, maka realisasi Puslat SDM Kesehatan mencapai 86.10%. Dari target indikator Rencana Kerja (Renja) dan tahun 2016 yaitu jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sebanyak 21.170 orang dengan anggaran sebanyak Rp. 405.127.180.000,diperoleh pencapaian realisasi fisik sebanyak 34.142 orang (161%), dengan total penggunaan anggaran sebesar Rp. 282.547.886.695 (69,74%).

Tahun 2016 merupakan tahun pertama bagi Puslat SDM Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelatihan, akan tetapi sesuai tugas dan fungsi Puslat SDM Kesehatan dalam Permenkes Nomor 64 tahun 2015 diuraikan bahwa Puslat SDM Kesehatan fokus terhadap penyusunan kebijakan teknis terkait penyelenggaraan pelatihan seperti penyusunan Norma, Standar, Peraturan dan Ketentuan (NSPK) serta penyusunan kurikulum dan modul pelatihan dalam upaya mendukung pencapaian indikator kinerja Puslat SDM Kesehatan. Dalam upaya memastikan penyelenggaraan pelatihan sesuai mutu dan standar yang telah ditetapkan, pada tahun 2016 Puslat SDM Kesehatan secara aktif melakukan quality control dan monitoring evaluasi (monev) pelatihan, pada tahun 2016 Puslat SDM kesehatan telah melakukan quality control terhadap 138 pelatihan baik yang dilaksanakan oleh UPT (BBPK dan Bapelkes), Bapelkes daerah melalui dana dekon maupun penyelenggaraan pelatihan oleh pihak swasta (RS dan Yayasan) serta unit program Kementerian Kesehatan. Pada tahun yang sama, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan menerima delegasi penuh dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai lembaga diklat pengekreditasi Diklat Teknis dan Fungsional di Kementerian Kesehatan melalui Surat Keputusan Kepala LAN yang merupakan wujud dari pelaksanaan amanat UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Kesehatan pasal 31 ayat (2) dimana pelatihan tenaga kesehatan harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan Standar Profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016

20


Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan delegasi tersebut, Puslat SDM Kesehatan telah melakukan akreditasi terhadap 9 (sembilan) institusi penyelenggara pelatihan di daerah (Bapelkes Daerah). Dalam upaya mendukung indikator kinerja, pada tahun 2016, Puslat SDM Kesehatan berhasil mengakreditasi 201 jenis pelatihan yang terbagi dalam: No

Jenis Pelatihan

Jumlah Pelatihan Terakreditasi

1

Teknis Manajemen

2

Teknis Upaya Kesehatan

140

3

Teknis Profesi

47

4

Teknis Penunjang Profesional

2

5

Fungsional

4 TOTAL

8

201

Total jumlah SDM Kesehatan yang dilatih di tahun 2016 diperoleh dari pelatihan yang diselenggarakan di BBPK, Bapalkes, Bapelkes daerah dengan menggunakan dana dekonsentrasi serta pelatihan lain yang tidak menggunakan APBN namun penyelenggaraan pelatihannya telah terakreditasi dan sertifikatnya dikeluarkan oleh Puslat SDM Kesehatan. Rincian komposisi capaian indikator jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan yang terakreditasi dapat dilihat dalam tabel dan grafik dibawah ini: Tabel 13 Komposisi Capaian Kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2016 No

Penyelenggara Pelatihan

Capaian

%

(orang) 1

UPT (BBPK dan Bapelkes)

2

Bapelkes daerah (dana dekon)

3

Lain-lain ( Unit Program, RS dan Swasta) TOTAL

13.139

38

9.290

27.21

11.713

34.31

34.142

100


21


Grafik 4 Komposisi Capaian Kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2016 13.139 15.000

11.713 9.290

10.000 5.000 0 UPT (BBPK dan Bapelkes)

Dana Dekon

Lainnya

Secara fisik, pencapaian indikator kinerja telah melewati target, karena anggaran yang tersedia melebihi target 21.170 orang, namun secara penyerapan anggaran kurang dari 80%, hal ini disebabkan karena: a. Perubahan nomenklatur Perubahan nomenklatur Puslat SDM Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 dimana berakibat pada proses pencairan penganggaran sehingga DIPA baru dapat dilaksanakan pada bulan Maret 2016 serta tiap sub bidang masih dalam tahap koordinasi dengan tugas dan fungsi yang baru. b. Revisi PP terkait PNBP Belum adanya keputusan terkait revisi PP No tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan berakibat tidak dapat terealisasinya anggaran yang terkait dengan PNBP, yaitu sebesar Rp. 554.542.000 c. Revisi POK Adanya revisi DIPA sebanyak 3 (tiga) kali (Maret, Juli dan Oktober) dan revisi terakhir terbit pada triwulan IV (Oktober 2016), sehingga hal ini mempengaruhi dalam proses dan jadwal pelaksanaan kegiatan. d. Kebijakan Efisiensi , Refocusing dan Self blocking TA 2016 Adanya kebijakan pemerintah terkait efisiensi dan refocusing anggaran yang terjadi sampai dengan 3 (tiga) kali di tahun 2016. Pada periode efisiensi jilid II, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016

22


Puslat SDM Kesehatan melakukan efisiensi sebesar Rp. 1.727.594.000. Kebijakan efisiensi tersebut tidak hanya berakibat pada pengurangan anggaran tetapi juga pengurangan volume output di masing-masing Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) dan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) sehingga Puslat SDM Kesehatan melalui Kepala Badan PPSDM Kesehatan mengirimkan surat permohonan persetujuan pengurangan volume output kepada Menteri Kesehatan yang kemudian telah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan.

Dari segi Sumber Daya yang digunakan oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dalam mencapai target indikator kinerja adalah sebagai berikut: 1. Sumber Daya Manusia Rincian Sumber Daya Manusia (SDM) Pusat Pelatihan SDM Kesehatan per Desember 2016, sebagai berikut: a. Menurut golongan ruang/kepangkatan:  Golongan IV

: 17 orang

 Golongan III

: 63 orang

 Golongan II

: 15 orang

 Gol I

: 1 orang

Grafik 5 SDM Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Menurut Golongan Ruang/ Kepangkatan 1% 18%

15% Golongan I Golongan II Golongan III 66%

Golongan IV


23


b. Menurut pendidikan: No

Tingkat Pendidikan

Jumlah

%

1.

S3

2

2,08%

2.

S2

24

25,00%

3.

S1

33

34,38%

4.

D4

1

1,04%

5.

D3

2

2,08%

6.

SLTA

32

33,33%

7.

SLTP

1

1,04%

8.

SD

1

1,04%

96

100

TOTAL

Grafik 6 SDM Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Menurut Pendidikan 1,04%

33,33%

1,04%

2,08% 25,00%

S3 S2 S1 D4 D3

34,38% 2,08%

SLTA SLTP

1,04%

SD

c. Menurut jabatan:  Jabatan Struktural

: 11 orang

 Jabatan Fungsional Tertentu : 4 orang, terdiri dari: - Widyaiswara

: 3 orang

- Arsiparis Penyelia

: 1 orang

 Jabatan Fungsional Umum

: 81 orang


24


Grafik 7 SDM Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Menurut Jabatan 11; 12% 4; 4% Struktural 81; 84%

JFT JFU

d. Menurut usia:  Usia 60 - 65 tahun

: 4 orang

 Usia 50 - 59 tahun

: 38 orang

 Usia 40 – 49 tahun

: 19 orang

 Usia 30 - 39 tahun

: 32 orang

 Usia 20 – 29 tahun

: 3 orang

Grafik 8 SDM Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Menurut Usia

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa SDM yang dimiliki oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan mendukung pencapaian anggaran dan kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan di tahun 2016.


25


2. Sumber Daya Anggaran Berdasarkan

revisi DIPA

terakhir tahun

2016, alokasi belanja Program

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tergambar pada tabel dibawah ini: Tabel 14 Realisasi Anggaran Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2016 Tahun Pagu Anggaran Realisasi* % 2016

Rp. 51.370.149.000,-

Rp. 28.442.401.190,-

55,37


3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pusat Pelatihan SDM Kesehatan memiliki gedung kantor yang berada di gedung Badan PPSDM Kesehatan, terletak di lantai 7 dan beralamat di Jl. Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Sarana dan prasarana yang ada baik barang bergerak maupun tidak bergerak tidak bergerak yaitu peralatan dan mesin dengan kondisi masih baik sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 berjumlah 846 buah/unit senilai Rp. 4.292.614.642.-. Aset tetap yang tidak digunakan berjumlah 18 buah/unit senilai Rp. 3.862.000,- .Aset tak berwujud berupa software komputer sebanyak 7 unit senilai Rp. 524.040.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran (Hasil SIMAK-BMN terlampir).


26


BAB IV PENUTUP Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran tentang pencapaian kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2016. Sebagai upaya pencapaian sasaran program pelatihan SDM kesehatan, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan juga telah melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait dalam rangka peningkatan dan pengakuan lembaga dalam penyelenggaraan diklat. Pada bulan Agustus 2016, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyerahkan delegasi kepada Pusat pelatihan SDM Kesehatan sebagai lembaga diklat pengekreditasi Diklat Teknis dan Fungsional di Kementerian Kesehatan melalui Surat Keputusan Kepala LAN yang merupakan wujud dari pelaksanaan amanat UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Kesehatan pasal 31 ayat (2) dimana pelatihan tenaga kesehatan harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan Standar Profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. Dalam upaya menjaga mutu dan kualitas pelatihan yang dilaksanakan, serta mendukung capaian indikator kinerja, Puslat SDM Kesehatan secara berkala mengadakan monitoring dan evaluasi serta quality control pelatihan untuk memonitor apakah penyelenggaraan pelatihan sudah sesuai standar dan sesuai dengan pedoman akreditasi pelatihan yang telah diajukan sebelumnya sehingga berhak untuk dikeluarkan sertifikatnya. Puslat SDM Kesehatan juga aktif melakukan koordinasi dengan unit-unit program untuk mengakomodir usulan pelatihan-pelatihan dengan mengeluarkan surat rekomendasi pelatihan terhadap usulan unit program dalam penyelenggaraan pelatihan. Pencapaian kinerja Pusat Pelatihan SDM Kesehatan pada tahun 2016 dari segi pencapaian fisik sebesar 161% dan pencapaian realisasi dana sebesar 53.86% terhadap pagu sebelum self blocking dan 86,10% terhadap pagu setelah self blocking. Pencapaian anggaran tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi , refocusing dan self blocking. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016

27


Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang akan datang, koordinasi dan komitmen antara pelaksana kegiatan perlu ditingkatkan sehingga Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) dapat berjalan sesuai jadwal sehingga capaian dan kinerja dapat lebih optimal. Peran monitoring dan evaluasi program perlu dimaksimalkan terutama untuk program dengan dana dekonsentrasi agar capaian program dan anggaran dapat dipantau dan bila ada permasalahan dapat segera dicarikan solusinya. Diharapkan ke depannya bila ada kebijakan efisiensi, refocusing maupun self blocking, penanggung jawab kegiatan dapat benar-benar memetakan kegiatan yang hanya benarbenar dapat dilaksanakan sampai akhir tahun, sehingga realisasi anggaran dapat lebih maksimal.


28


DAFTAR PUSTAKA KemenPAN &RB, 2014 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PERMENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014) Kementerian Kesehatan R.I, 2011 Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Permenkes Nomor : 2416/MENKES/PER/XI/2011) Kementerian Kesehatan R.I, 2015 Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019 Kementerian Kesehatan R.I., 2015 Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor : 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan.


29


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016

Unit Eselon II : Pusat Pelatihan SDM Kesehatan TAHUN

: 2016

NO

SASARAN

(1)

(2)

1

INDIKATOR (3)

Meningkatnya

1. Jumlah SDM Kesehatan yang

Pelatihan SDM

mendapat sertifikat pada

Kesehatan

pelatihan terakreditasi

TARGET (4)

(5)

21.170 Orang


30



31



32


MATRIKS RENCANA TINDAK KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA:KEMENTERIAN KESEHATAN


33



34



35



36



37



38



39



40

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Recommend Documents