LAMPIRAN I: PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR SKPD : KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (KPPTSP ) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Sasaran Strategis 1. Terwujudnya peningkatan pelayanan perizinan.
Indikator Kinerja Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan perizinan
Target 9 orang
Realisasi 6 org
% 66.67
Jumlah perizinan yang diselesaikan tepat waktu.
3.700 lbr ijin
6.153lbr ijin
166.29
100%
83.95%
83.95
Prosentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015
Rp. 1.102.802.000,Rp. 1.015.213.700,-
LAMPIRAN II: 119 Jenis Perizinan dan Non Perizinan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2013. a. Bidang Kesehatan 1. Izin Pendirian Cabang Pedagang Besar Farmasi dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT); 2. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Swasta /Rumah Sakit Khusus /Rumah Sakit Pemerintah Non Pendidikan klas B; 3. Izin Operasional Rumah Sakit Swasta /Rumah Sakit Khusus /Rumah Sakit Pemerintah Non Pendidikan klas B; 4. Izin Pendirian Cabang Penyalur Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; 5. Rekomendasi Izin Sarana Kesehatan Tertentu yang Diberikan oleh Pemerintah; 6. Rekomendasi Izin Industri Komoditi Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Perdagangan Besar Alat Kesehatan (PBAK). b. Bidang Perhubungan 1. Izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU); 2. Izin Ekpedisi Muatan Kapal Laut (EMKL); 3. Persetujuan Pengoperasian Kapal untuk lintas Penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi; 4. Izin Usaha Badan Usaha Angkutan Laut bagi Perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi setempat; 5. Izin Usaha Pelayaran Rakyat bagi Badan Usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi setempat, pelabuhan antar /Provinsi dan International; 6. Izin Usaha Tally Pelabuhan; 7. Izin Usaha Bongkar Muat barang dari dan ke kapal; 8. Izin Usaha Depo Peti Kemas; 9. Izin Operasi Angkutan Sewa berdasarkan Kuota yang ditetapkan pemerintah; 10. Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7); 11. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyebrangan; 12. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Penyebrangan (RIP), DLKr/DLKp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara; 13. Rekomendasi Penetapan Rencana Induk (RIP) pelabuhan laut utama; 14. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum; 15. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus; 16. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus pengumpan yang bersifat regional; 17. Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Utama; 18. Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Pengumpan yang bersifat Regional; 19. Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Pengumpul;
20. Rekomendasi Penetapan Pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri; 21. Rekomendasi Penetapan lokasi Bandar udara umum; 22. Rekomendasi penetapan/pembangunan Bandar udara umum yang melayani pesawat udara > 30 tempat duduk; 23. Izin Penyebrangan Angkutan Laut Khusus. c. Bidang Sosial 1. Izin Pengumpulan uang dan barang (PUB) skala Provinsi; 2. Rekomendasi Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); 3. Pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan; 4. Pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada Presiden melalui Menteri Sosial. d. Bidang Nakertrans 1. Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/ Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Provinsi; 2. Izin Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing, pendatang lintas Kabupaten/Kota; 3. Rekomendasi untuk Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan yang akan melakukan kegiatan skala Provinsi; 4. Rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran Bursa Kerja/JOBFAIR skala Provinsi; 5. Rekomendasi Izin Operasional Tenaga Kerja Swasta (TKS) Luar Negeri, Tenaga Kerja Swasta (TKS) Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; 6. Izin Pendirian Kantor Cabang di wilayah Provinsi dan Perpanjangan SIPPTKIS/PPTKIS; 7. Izin Tempat Penampungan di wilayah Provinsi; 8. Rekomendasi Perizinan Magang ke Luar Negeri; 9. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan yang tidak mengandung perubahan Jabatan, jumlah orang dan lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah Provinsi; 10. Rekomendasi pencabutan izin operasi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam satu provinsi; 11. Izin terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi; 12. Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) skala provinsi.
e. Bidang Penanaman Modal 1. Pendaftaran Penanaman Modal Baru Dalam Negeri (PMDN); 2. Izin Prinsip Penanaman Modal bagi PMDN Lintas Kabupaten/Kota; 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 5. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) dan Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; 6. Izin Angka Pengenal Importir Produsen. f. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan 1. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata lintas Kabupaten/Kota; 2. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata lintas Kabupaten/Kota; 3. Perizinan membawa Benda Cagar Budaya (BCB) ke luar Provinsi; 4. Izin Pengiriman dan Penerimaan Delegasi Asing di bidang kesenian; 5. Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian dalam rangka kerjasama Luar Negeri skala Provinsi; 6. Izin Usaha Pembuatan Film oleh Tim Asing skala Provinsi; 7. Registrasi museum dan koleksi di provinsi; 8. Perizinan Survey dan Pengangkatan BCB/situs diatas 4 (empat) s/d 12 (duabelas) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah. g. Bidang Informasi dan Komunikasi 1. Izin Galian untuk keperluan penggelaran kabel Telekomunikasi lintas Kabupaten/Kota atau jalan Provinsi; 2. Izin Usaha Jasa Titipan Untuk Kantor Cabang; 3. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang cakupan areanya Provinsi; 4. Izin Pendirian Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator Wilayah Daerah Provinsi; 5. Rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end) cakupan provinsi; 6. Rekomendasi Persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan televisi. h. Bidang Pertanian dan Perkebunan 1. Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur; 2. Izin Usaha Perkebunan Lintas Kabupaten/Kota; 3. Tanda Registrasi Usaha Perbenihan (TRUP); 4. Izin Penggunaan Varietas Lokal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial yang sebaran Geografisnya meliputi Lintas Kabupaten/Kota.
i. Bidang Ekonomi 1. Rekomendasi Pemasukan dan Operasional Kendaraan bermotor yang Gross Veikel Weight (GVW) nya melampaui Daya Dukung Jalan; 2. Rekomendasi Izin Dukung Dealer/Sub Dealer/Penyalur Kendaraan bermotor Roda Dua, Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Enam atau lebih. j. Bidang Peternakan 1. Izin pemasukan dan pengeluaran ternak bibit dan potong dari dan ke wilayah Provinsi; 2. Izin pemasukan dan pengeluaran hasil ternak dan hasil ikutan ternak serta makanan ternak dari dan ke wilayah Provinsi; 3. Izin Usaha dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di wilayah Provinsi; 4. Rekomendasi Pendaftaran Mutu Pakan; 5. Izin Usaha Distributor Obat Hewan lintas Kabupaten/Kota; 6. Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan Wilayah Provinsi; 7. Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan di Wilayah Provinsi. k. Bidang Kehutanan 1. Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, Pembangunan Fasilitas Umum dan Kegiatan yang bersifat Non Komersial; 2. Perizinan Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Pungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang tidak dilindungi dan tidak termaksud ke dalam lampiran (Appendix) Convention on International TradeEndangered Species (CITES) dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan skala provinsi kecuali pada Kawasan Hutan Negara pada wilayah kerja Perum Perhutani; 3. Izin pemberian tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termaksud dalam lampiran (Appendix) CITES; 4. Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala provinsi; 5. Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (a.n Kebun binatang, taman safari) skala provinsi. 6. Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan bagi Perizinan diluar bidang Kehutanan yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Pemerintah.
l. Bidang Kelautan dan Perikanan 1. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); 2. Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP-T); 3. Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP-T) Bidang Penanaman Modal; 4. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Bidang Penanaman Modal; 5. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Tangkap (SIKPI-T) Bidang Penanaman Modal;
6. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya (SIKPI-B) Bidang Penanaman Modal; 7. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya (SIUP-B); 8. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Tangkap (SIKPI-T); 9. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya (SIKPI-B); 10. Surat Izin Pembudidayaan Ikan Laut di Laut dan Perairan Umum Lintas Kabupaten /Kota; m. Bidang Perindustrian dan Perdagangan 1. Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi toko bebas bea (Minuman Beralkohol Golongan B dan C); 2. Izin Usaha kawasan Industri yang Lokasinya Lintas Kabupaten /Kota; 3. Rekomendasi Pelaksanaan Permohonan Izin Tipe dan Izin Tanpa Pabrik; 4. Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi diatas Rp,10.000.000.000,-(sepuluh milyard rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat Usaha; 5. Rekomendasi Gula Antar Pulau; n. Bidang Pertambangan 1. Izin Pendirian Depot Lokal Bahan Bakar Minyak, Pengumpulan penyalur pelumas bekas; 2. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan umum (IUKU) dan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Perorangan (IUKP); 3. Rekomendasi teknis untuk izin Pengeboran, Izin Penggalian dan Izin Penurapan Mata air pada Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten/Kota; 4. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh Provinsi; 5. Izin Usaha Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi pada wilayah Lintas Kabupaten/Kota paling jauh 12 mil laut dari Garis Pantai ke arah perairan kepulauan; 6. Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara untuk Operasi Produksi yang dampak lingkungan langsung lintas Kabupaten/Kota dan paling jauh 12 Mil Laut diukur dari Garis Pantai ke arah perairan Kepulauan; 7. Izin Badan Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi dalam rangka PMDN dan PMA lintas Kabupaten/Kota. o. Bidang Pekerjaan Umum 1. Izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan Pengusahaan Sumberdaya Air pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota; 2. Izin Lokasi Kasiba/Lisiba Lintas Kabupaten/Kota; 3. Izin Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP; 4. Izin Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW; 5. Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
6. Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran irigasi pada jaringan primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota; 7. Izin Penyelenggaraan Pelayanan prasarana air minum untuk lintas Kabupaten/Kota; 8. Izin penyelenggaraan prasarana Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota; 9. Izin Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota. p. Bidang Lingkungan Hidup 1. Izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi (sumber limbah lintas Kabupaten/Kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas; 2. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional. q. Bidang Kesbanglinmas Surat Izin Penelitian Dalam Provinsi.
