KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA Evaluasi Tahun 2016, Tantangan Tahun 2017 & Perencanaan Tahun 2018 DISAMPAIKAN DIREKTUR DANA PERIMBANGAN DALAM RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN DAERAH

BATAM, 21 FEBRUARI 2017

OUTLINE DESENTRALISASI FISKAL TUJUAN, PENINGKATAN ANGGARAN & REFOCUSING POSTUR TKDD EVALUASI PELAKSANAAN TKDD APBNP TAHUN 2016

KEBIJAKAN DAN TANTANGAN TKDD APBN 2017 PERENCANAAN TKDD APBN 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN

2

Desentralisasi diwujudkan melalui penyerahan kewenangan disertai dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan 497 294 26

514

341 30

33

Indonesia merupakan Negara Kesatuan. Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, jumlah Pemerintahan Daerah terus berkembang

34

Desentralisasi memberikan konsekuensi dalam pola Hubungan Kewenangan & Hubungan Keuangan Kab./Kota antara Pemerintah Pusat & Daerah (HKPD)

1998 2000 2010 2015 Prov.

Money follows function Desentralisasi Kewenangan (otonomi) disertai dengan Desentralisasi Fiskal, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber pendanaan (revenue) dan pengelolaan belanjanya (expenditure)

Coverage HKPD  Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah  Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab./Kota  Antar Pemerintah Daerah  Pemerintah Daerah dengan Lembaga Lainnya


Objectives  Perbaikan kuantitas dan kualitas pelayanan publik  Perbaikan tingkat kesejahteraaan masyarakat

Intermediate target    

Penurunan ketimpangan antar wilayah Penurunan tingkat kemiskinan Penciptaan lapangan kerja Pertumbuhan Ekonomi

3

Peningkatan signifikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) - konsisten dengan desentralisasi fiskal, namun efektivitas belanja daerah menjadi tantangan selanjutnya Pemerintahan Daerah

HKPD

UU No. 22/1999

UU No. 25/1999

UU No. 32/2004

UU No. 33/2004

Pasca Krisis Sosial Ekonomi Dunia 1997/1998, Terjadi perubahan fundamental dalam aspek kehidupan, termasuk Tata Pemerintahan di Indonesia Pelaksanaan amanat UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 menandai era baru tata pemerintahan di Indonesia yakni dengan pelaksanaan otonomi daerah.

UU No. 23/2014

Impelementasi UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 dikenal dengan istilah bing bang, pemekaran daerah otonom baru sebagai dampak penguatan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan konsep money follows function

Euforia pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mempengaruhi pembentukan daerah otonom baru beserta peningkatan alokasi TKDD

31

33

34

514

34

2001 2004 2016 2017 Prov. Kab./Kota


776,3

130 16,2 81,1 31,8 2001

PAD

2004

229,3 2016

TKDD

767,8

764,9 763,6

Triliun

514

Triliun

354

440

776,3

130 81,1 95,9 2001

153

2004 TKDD

 Jumlah pemerintah daerah terus meningkat, di tahun 2001 jumlah Provinsi 31 dan Kab./Kota 354 dan s.d. tahun 2017 Jumlah Provinsi bertambah 1 dan Kab./Kota bertambah 160  Rasio PAD terhadap TKKD terus meningkat pada tahun 2001 sebesar 19,98% dan pada 2016 mencapai 29,54%

2016 K/L

2017

 Porsi TKDD dalam APBN selalu meningkat dan sejak tahun 2016 lebih besar dibandingkan dengan Belanja K/L

4

Tantangan Pelaksanaan APBN 3 Tahun terakhir (dalam triliun Rp)

Sejak dimuai era Kabinet Kerja, Alokasi TKDD dalam APBN mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan belanja KL. Hal tersebut sebagai penguatan desentralisasi dan implementasi dari Nawacita ke 3.

URAIAN

2015 APBN

2016 APBN-P

APBN

APBN-P

2017 APBN

TKDD

647,0 664,6 770,1 776,3 764,9 6,2 ; 0,81% -11,4 ; -1,5% 17,6 ; 2,7% 105,5 ; 15,9%

K/L

647,3 795,5 784,1 767,8 763,6 148,2 ; 22,9% 11,4 ; -1,4% -4,2 ; -0,5% -16,3 ; -2,1%

APBN adalah jangkar pengelolaan ekonomi makro yang sehat, sehingga harus dikelola secara kredibel. (dalam triliun Rp)

Tantangan terbesar dalam beberapa tahun terakhir dalam pengelolaan APBN: Proyeksi pendapatan negara (Pajak + PNBP) terlalu optimis dan akhirnya tidak tercapai  shortage penerimaan pajak sebesar Rp255,6 T (Target APBNP 2016 Rp1,539,2 T, realisasi Rp1,283,6 T)

Overtarget di sisi penerimaan diikuti dengan peningkatan belanja yang sangat signifikan (termasuk TKDD)  pada saat penerimaan tidak tercapai terjadi overbudgeting sehingga harus dilakukan penyesuaian belanja (target belanja Negara APBNP 2016 adalah sebesar Rp2.082,9 T, direalisasikan sebesar Rp1.859,5 T, atau hanya sebesar (89,3%) Dalam rangka mengembalikan kredibilitas APBN, maka pelaksanaan APBNP 2016 harus disesuaikan secara signifikan (pemotongan belanja K/L dan penundaan beberapa jenis TKDD) KEMENTERIAN KEUANGAN

Pengendalian Belanja dalam APBNP 2016 Langkah Pengamanan APBNP 2016 TANTANGAN

1. Pemulihan ekonomi global yang lambat 2. Penurunan Harga Komoditas Utama 3. Risiko pasar finansial yang meningkat

 Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Perpajakan  Pengendalian Belanja Negara  Menjaga Defisit prognosis APBNP 2016 tetap dibawah 3,0% thd PDB

Pengendalian Belanja Negara Penghematan belanja K/L Rp114,7T Penghematan belanja TKDD Rp72,9T

DAMPAK

 Shortfall penerimaaan perpajakan  Menyebabkan APBN mengalami pelebaran defisit


 Penghematan alamiah  DBH 4,2 T  DAK Fisik 6,0 T  DAK Nonfisik 23,8 T  Dana Desa 2,8 T

 Penundaan  DAU 19,4 T  DBH Pajak 16,7 T

Realisasi APBNP 2016  Defisit Rp307,7 T  Radio Defisit : PDB (2,46)%

6

Evaluasi Pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2016 2015

Realisasi mencapai Rp710,9 T, lebih tinggi dari realisasi belanja K/L Rp677,6 T Penundaan DAU tidak jadi dilaksanakan dan seluruh DAU yang semula sebagian ditunda sudah ditransfer pada bulan Desember 2016.


2016

Realisasi TKDD 2016 secara nominal lebih tinggi Rp87,8 T (14,1%) dari realisasinya pada tahun 2015. Namun persentase realisasi TKDD 2016 lebih rendah (91,6%) dibandingkan tahun 2015 (93,8%), terutama berkaitan dengan: Lebih rendahnya realisasi DBH Rp18,5 T dari pagu APBN-P 2016 (Penundaan Tw. IV Rp11,5 T dan penghematan alamiah Rp7 T), Lebih rendahnya realisasi Dana Transfer Khusus Rp46,5 T dari pagu APBN-P 2016, terutama karena: •Penghematan alamiah DAK Non Fisik Rp32 T, •Penyerapan DAK Fisik yang belum optimal Rp14,6T.

7

Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2016 EVALUASI PENYALURAN

REALISASI PENYALURAN 28,1 triliun Tahap I

27,9 triliun; 99,2%

Tahap II

18,8 triliun 18,7 triliun; 99,5% Pagu

Total Tahap I & II Rp 46,6T dari 46,9T 99,4%

Realisasi

PENGGUNAAN Tak terduga; 0,02% Pemberdayaan masyarakat; 6,8%

Pembinaan kemasyarakatan; 1,8%

EVALUASI PENGGUNAAN Penyelenggaraan pemerintahan; 3,6%

Pembangunan; 87,7% KEMENTERIAN KEUANGAN

• Kendala penyaluran DD dari RKUN ke RKUD: a. Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara penghitungan DD setiap Desa belum sesuai dengan ketentuan. b. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi penggunaan belum disampaikan atau disampaikan secara terpisah. c. Sebagian daerah mengajukan penyaluran tahap II pada bulan terakhir tahun anggaran, mengakibatkan menumpuknya permintaan penyaluran. • Kendala penyaluran DD dari RKUD ke RKD: a. APBDesa belum/terlambat ditetapkan b. Perubahan regulasi c. Dokumen perencanaan belum ada d. Laporan penggunaan belum dibuat e. Pergantian kepala desa

• Penggunaan Dana Desa di luar bidang prioritas. • Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai. • Pekerjaan yang diutamakan secara swakelola dengan memberdayakan masyarakat setempat dan bahan baku lokal, dikerjakan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa. • Pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai. • Desa belum mengenal mekanisme uang persediaan, sehingga dana yang telah disalurkan ke RKDesa, ditarik dan disimpan di luar RKDesa. • Belanja di luar yang telah dianggarkan dalam APBDesa.

88

8

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2017

APBN 2017 disusun secara lebih kredibel dan realistis, dimana Belanja Negara melalui TKDD diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pembangunan ekonomi ... • Alokasi TKDD sebesar Rp764,9 T, naik Rp 54,1 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp710,8 T

• Perencanaan, penganggaran, pengalokasian dan penyaluran TKDD berbasis pada kinerja (performance based)

• Anggaran TKDD 2017 lebih besar dari anggaran K/L untuk memperkuat implementasi desentralisasi dan mewujudkan nawa cita ke tiga (membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat pembangunan Daerah dan Desa). • TKDD diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan antarwilayah serta peningkatan pelayanan dasar publik dan pencapaian prioritas nasional. KEMENTERIAN KEUANGAN

• Meningkatkan Dana Insentif Daerah untuk memberikan reward pada daerah berkinerja baik. • Mengarahkan penggunaan Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) untuk belanja infrastruktur pelayanan publik dan pembangunan ekonomi

T

• Meningkatkan secara bertahap anggaran Dana Desa untuk penguatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

9

Kebijakan Dana perimbangan Tahun 2017

Dana Transfer Umum dialokasikan meningkat dan didorong untuk sebesar-besarnya peningkatan kualitas layanan publik ... DANA BAGI HASIL (DBH)

 Mempunyai tujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal, dengan fokus dialokasikan kepada daerah penghasil.

DANA ALOKASI UMUM (DAU) 

Bertujuan untuk horizontal.



DAU dialokasikan sebesar Rp410,8 T, naik Rp25,4 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp385,4 T



Alokasi 2017 telah memperhitungkan pengalihan urusan pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnya dari kab./kota ke provinsi  masih perlu rekon data yang lebih cermat, untuk diperhitungkan kembali pada RAPBNP 2017

 Mempercepat penyelesaian kurang bayar DBH sesuai kemampuan keuangan negara  masih terdapat sisa kurang bayar dan penundaan Tw IV 2016 sebesar Rp14,5 T yang perlu diusulkan dalam RAPBNP 2017



Formulasi 2017 memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan meningkatkan bobot luas wilayah laut, yaitu:  untuk provinsi naik dari 40% menjadi 45%  untuk kab/kota naik dari 45% menjadi 50%.

Dalam upaya meningkatkan kualitas belanja dan mendorong pembangunan ekonomi, Dana Transfer Umum (DBH + DAU, setelah dikurangi DBH yg diearmarked dan kewajiban 10% ADD), minimal 25% digunakan untuk belanja infrastruktur layanan dasar publik yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi

 Alokasi DAU kab/kota 2017 tidak mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016.

 Th 2017 dialokasikan DBH sebesar Rp92,8 T, naik Rp2,3 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp90,5 T

 Memperluas diskresi penggunaan DBH CHT, Dana Reboisasi dan 0,5% Tambahan DBH SDA Migas agar dana dapat digunakan secara lebih optimal dan tidak menumpuk sebagai SiLPA.


mengatasi

ketimpangan

fiskal

 Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan PDN neto  daerah harus menyusun strategi penyesuaian dalam APBDP 2017.

10

Kebijakan Dana perimbangan Tahun 2017

Dana Transfer Khusus dialokasikan dan disalurkan berbasis kinerja... DANA ALOKASI KHUSUS FISIK (DAK Fisik)

DANA ALOKASI KHUSUS NonFisik (DAK Non Fisik)

 Bertujuan mengatasi ketimpangan penyediaan infrastruktur layanan publik

 Bertujuan untuk mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik

 Th 2017 dialokasikan sebesar Rp58,3 T, turun Rp16,9 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp75,2 T  Aokasi berdasarkan usulan daerah dan diselaraskan dg prioritas nasional.  Memberikan afirmasi untuk daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.  Sinkronisasi rencana kegiatan DAK Fisik antar bidang/subbidang, antardaerah, dan antara DAK dengan pendanaan lainnya, dengan mengoptimalkan peran Provinsi.  Petunjuk teknis ditetapkan dalam Perpres dan dapat berlaku lebih dari satu tahun.  Penyaluran berbasis kinerja penyerapan dan pelaksanaan fisik, dan disalurkan melalui KPPN setempat guna efisiensi dan meningkatkan governance:

 Th 2017 dialokasikan sebesar Rp115,1 T, naik Rp 8,4 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp89,3 T  Pengalokasian disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah, sesuai dengan jumlah sasaran yang dibutuhkan dalam upaya mencapai SPM, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan  DAK Non Fisik juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah, serta menjamin keberlanjutan dan keamanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu

 Sinergi DJPK dan DJPB  perubahan peraturan (Revisi PMK 48 jo 187 PMK.07/2016) serta pembuatan aplikasi penyaluran  Daerah tidak harus ke Pusat untuk meminta penyaluran (lebih efisien) dan verifikasi langsung dilakukan oleh unit yg terdekat dg daerah (governance lebih terjaga) KEMENTERIAN KEUANGAN

11

Kebijakan Dana Insentif Daerah dan Dana Desa 2017 Dana Insentif Daerah • Memberikan rewards kepada daerah, berkinerja baik dalam:  kesehatan fiskal & pengelolaan keuangan daerah.  pelayanan dasar publik.  ekonomi dan kesejahteraan.

Dana Desa yang

Alokasi DID sebesar Rp7,5 T, Naik Rp 2,5 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp5 T •

Daerah penerima DID sebanyak 317 daerah:  21 provinsi, 232 kabupaten 64 kota

•

Peningkatan dari DID 2016 ke 2017: Jumlah penerima DID naik dari 271 menjadi 317, Jumlah daerah yang lulus passing grade naik dari 109 menjadi 121; Jumlah daerah penerima AM naik dari 228 menjadi 279, Jumlah daerah penerima AM dan AK naik dari 66 menjadi 83.


Kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi: • Menjaga tingkat konsumsi Rumah Tangga • Peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur utk mendorong stabilitas harga dan distribusi yang merata. Prioritas penggunaan: • membiayai pembangunan • pemberdayaan masyarakat Pelaksanaan diutamakan melalui: • Swakelola dengan menyerap tenaga kerja setempat dan kegiatan yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi Alokasi Dana Desa sebesar Rp60 T, naik Rp13,4 T dari realisasi APBNP 2016 sebesar Rp46,6 T Kab/Kota diwajibkan menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) sekurangnya 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK (Pasal 72 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa).

12

Tantangan Pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2017 Pagu DAU tidak final. • Penyesuaian alokasi DAU pd APBN-P dan APBD-P • Implikasi: Penyesuaian kontrak, penyesuaian belanja • Solusi: fleksibilitas kontrak, cash planning

Penyelesaian Kurang Bayar DBH • Kurang bayar DBH sd 2015 sudah sebagian diselesaikan (Rp28,9 T) • Sisa Kurang Bayar Rp25,3 T, termasuk penundaan Thn 2016 (Rp11,5 T). • Telah dianggarkan Rp10,9 T pada APBN 2017, sehingga kurang bayar tersisa Rp14,5 T. KEMENTERIAN KEUANGAN

Pengalihan urusan pemerintahan. • Beban pengalihan sdh ditampung Rp15,4 T pd APBN 2017 • Potensi tambahan beban pengalihan Rp3,6 T. • Solusi: Penyesuaian porsi DAU dlm APBN-P.

Kurang Bayar DAK Fisik • Direncanakan di-carry over pd APBN-P 2017 . • Syarat Carry over:  output tercapai 100% pd 2016  Laporan disampaikan pd 2016  dilakukan verifikasi teknis & administrasi

Pengalihan urusan konkuren daerah -> pusat. • Pengalihan urusan konkuren butuh Rp3 T (belum termasuk BPKB dan Dikti kesehatan) • Implikasi: 6 bulan pembayaran belanja pegawai telah dan akan menjadi beban APBD 2017. • 6 bulan menjadi beban APBN (Rp1,5 T). • Solusi: Rp 756 M diperhitungkan sbg pengurang DAU.

Rencana Penyaluran DAK dan Dana Desa melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN): • Penyampaian laporan ke KPPN & Verifikasi oleh KPPN. • Efisiensi, waktu dan biaya untuk penyampaian laporan. • Good Governance, karena realisasi dapat dipantau secara langsung.

13

Time Schedule Transisi Penyaluran Melalui KPPN JAN MINGGU 3

PENYUSUNAN POKJA DJPK & DJPB

JAN MINGGU 3-4

PENYUSUNAN

PROSES BISNIS

FEB MINGGU 1-4

PENYIAPAN REGULASI: REVISI PMK 187/2016

JAN MARET

PENYUSUNAN

SOP LINK

FEB MARET

PENYIAPAN PERANGKAT (APLIKASI)

MARET

APRIL

SOSIALISASI KEPADA SELURUH KPPN & PEMDA

PENYALURAN TRIWULAN I

1. PELAKSANAAN PENYALURAN MELALUI KPPN DITARGETKAN MULAI BULAN APRIL 2017 (TRIWULAN 1) 2. PERLU MEMPERHITUNGKAN MASA TRANSISI: • PERALIHAN KPA DARI DJPK KE DJPB • PERALIHAN DIPA, PPSPM, PPSPP, DAN PPK


14

Pengendalian Belanja APBD Paling lambat tgl 20 bulan berikutnya, Pemda wajib menyampaikan: Tepat Waktu

1

Perkiraan belanja operasi & belanja modal bulanan untuk 12 bulan

2

DAU/DBH salurkan tepat jumlah

Uang kas dan/atau simpanan pemda di bank jumlahnya tidak wajar*)

Terlambat

DAU/DBH disalurkan dalam bentuk nontunai (SBN)

Laporan posisi kas bulanan

3

Ringkasan realisasi APBD bulanan

DAU/DBH tunda max 50%

Keterangan: *) Posisi Kas Tidak wajar adalah selisih lebih posisi kas dan setara kas setelah dikurangi dengan belanja operasi dan 30% belanja modal 3 bulan berikutnya, serta rasionya terhadap penerimaan DAU mencapai di atas 100%. KEMENTERIAN KEUANGAN

15

Pokok-Pokok Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2018 1

Dana Transfer Umum • Dalam hal masih terdapat kurang bayar, perlu percepatan penyelesaian kurang bayar DBH • Penyempurnaan Formula DAU dengan memperhitungkan pengalihan kewenangan antar tingkat pemerintahan. • Pengalokasian DAU bersifat tidak final, akan disesuaikan dalam APBN-P apabila terjadi perubahan Pendapatan Dalam Negeri • Pemantauan penggunaan DTU untuk belanja infrastruktur layanan publik  sebagai bahan evaluasi RAPBD dan dalam pelaksanaannya dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah


2

Dana Transfer Khusus: • Penyempurnaan Jenis & Bidang DAK Fisik sesuai prinsip money follow program, berbasis proposal, serta sinkronisasi DAK dg belanja K/L • Penguatan peran Propinsi sinkronisasi usulan DAK Fisik daerah

dalam

• Pelaksanaan penyaluran DAK Fisik melalui KPPN, dengan meningkatkan kualitas pelaporan output DAK Fisik (berbasis spatial)  digunakan sebagai bahan informasi dalam pengambilan kebijakan • peningkatan kualitas DAK Nonfisik melalui penerapan performance based dan pemantauan penggunaan

16

Pokok-Pokok Kebijakan Dana Insentif Daerah dan Dana Desa 2018 3 Dana Insentif Daerah

• Kriteria utama menambah variabel: e-planning dan e-procurement. • Kriteria pelayanan publik menambah variabel : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Gizi Buruk (Stunting) • Kriteria ekonomi dan kesejahteraan:

penyempurnaan variabel yang dapat dikontrol pemda


4

Dana Desa • Memenuhi janji kampanye Presiden agar setiap desa menerima minimal Rp1 M s.d. Rp.1,4 M • Meningkatkan anggaran Dana Desa hingga 10% dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah untuk memenuhi amanat UU No.6 Tahun 2014. • Pelaksanaan penyaluran Dana Desa melalui KPPN, dengan meningkatkan kualitas pelaporan penggunaan Dana Desa (berbasis spatial)  digunakan sebagai bahan informasi dalam pengambilan kebijakan

17

Rancangan Jenis & Bidang DAK Fisik TA 2018

Berbasis kebutuhan per bidang (sector based), untuk mendukung pendanaan urusan wajib layanan dasar Berbasis kewilayahan (area based), untuk Lokpri pada kategori khusus seperti daerah perbatasan, kepulauan dan tertinggal Berbasis program prioritas nasional (program based), sesuai Rencana Kerja Pemerintah tahun 2018

DAK REGULER

DAK AFIRMASI

DAK PENUGASAN

Seperti: 1. Pendidikan; 2. Kesehatan dan KB; 3. Perumahan dan Permukiman; 4. Jalan; 5. Sanitasi 6. Air Minum Hanya diperuntukkan bagi Lokpri yg sudah ditentukan pada level Kecamatan, seperti: 1. Lokpri Perbatasan  Bidang-bidang Pelayanan dasar, Pasar, Perhubungan (Transportasi Darat), IKM; 2. Lokpri Kepulauan Bidang-bidang Pelayanan dasar, Perhubungan (Dermaga Rakyat), Kelautan dan Perikanan; 3. Lokpri Tertinggal  Bidang-bidang Pelayanan dasar, IKM, ESDM.

Contoh program: 1. Program Kedaulatan Pangan  Bidang Irigasi, Pertanian; 2. Program Penanggulangan Kemiskinan  Bidang Pendidikan, Kesehatan, IKM.

Time Schedule Pengalokasian DAK Fisik 2018 Januari-Feb •Pembahasan evaluasi pelaksanaan DAK tahun sblumnya (Reviu baseline DAK) •Penyusunan rancangan prioritas

Feb-Maret •Penentuan Bidang/Subbidang/ menu kegiatan & target output/ outcome. •Sinkronisasi dengan rencana Belanja K/L. •Penyusunan Usulan DAK oleh daerah

April-Mei •Penyampaian Usulan DAK

•DAK diusulkan melalui e-proposal

Juni •Penilaian dan Pembahasan hasil penilaian oleh K/L, Bappenas, dan Kemenkeu. •Penilaian usulan DAK dilakukan dengan pendekatan spasial (antarbidang &, antardaerah).

MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK PROPOSAL BASED Okt-Nov •Penetapan Alokasi DAK per Daerah (Perpres Rincian APBN) •Penetapan Juknis DAK (Perpres)


Sept-Okt Pembahasan kebijakan alokasi DAK dlm rangka RUU APBN bersama DPR

Agustus

Agustus

Pertimbangan DPD atas arah kebijakan DAK

Penghitungan alokasi sementara DAK

Juli-Agustus • Sinkronisasi & harmonisasi rencana kegiatan DAK antarbidang, antardaerah, antara DAK dg Belanja K/L dan Belanja APBD

Juli-Agustus •Penentuan pagu per jenis/Bidang/ subbidang. •Pagu per bidang/subbidang, kebijakan alokasi, sasaran/target output dan prioritasnya dituangkan dlm NK dan RAPBN.

19

Terima Kasih


20

KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Recommend Documents