LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP ) Tahun Anggaran 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung 40911 Jl. Raya Soreang, Telp. 022 589 1694-5891695-5891729 Soreang
2013
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang telah memberikan Rakhmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012 dapat diselesaikan. LAKIP ini merupakan bentuk laporan dan pertanggungjawaban Dinas Peternakan dan Perikanan pada pelaksanaan kegiatan secara kinerja dan anggaran pada tahun 2012. selain itu, laporan ini berisikan tentang perbandingan target kinerja dan anggaran yang sudah ditetapkan dengan realisasi kinerja dan anggaran pada tahun 2012. Laporan ini juga bisa dijadikan sebagai evaluasi dan bahan dasar pengambilan kebijakan pembangunan peternakan dan perikanan pada waktu yang akan datang. Demikian penyusunan Laporan ini, semoga bermanfaat bagi yang berkepentingan
Soreang,
Januari 2013
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung
Ir H. Hermawan Pembina Tk I NIP 19590120 198603 1 008
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................................i DAFTAR ISI ...............................................................................................................................ii IKHTISAR EKSEKUTIF .......................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1 1.1.
Latar Belakang .............................................................................................................. 1
1.2.
Gambaran Umum .......................................................................................................... 1 Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................................................. 1
1.3.
Permasalahan utama yang dihadapi .............................................................................. 6
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA ........................................... 7 2.1.
Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2010-2015. ....................... 7
2.2.
Penentapan Kinerja Renstra dan Tahun 2012 ............................................................... 9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................. 11 2.1.
Akuntabilitas Kinerja .................................................................................................. 11
2.2.
Analisis Akuntabilitas Kinerja .................................................................................... 12
2.3.
Analisis Akuntabilitas Keuangan ................................................................................ 22
BAB IV P E N U T U P ............................................................................................................. 30
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF Dinas peternakan dan perikanan Kabupaten Bandung pada tahun 2012 melaksanakan 10 Program yang diuraikan 34 kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp. 12.470.911.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.085.586.246,- atau 96,91 %. Jumlah anggaran tersebut dipergunakan untuk mencapai beberapa target indikator yang telah ditetapkan di dalam Renstra Disnakan, dimana turunannya dibuat Renja sebagai target tahunan dari Dinas Peternakan dan Perikanan. Indikator utama yang ditetapkan hampir sebagian besar dapat tercapai bahkan melebihi target seperti produksi ikan, konsumsi ikan, pelayanan kesehatan hewan serta beberapa indikator yang lain. Hal ini dikarenakan oleh peran serta stakeholders peternakan/perikanan, masyarakat dan seluruh masyarakat peternakan dan perikanan serta pemeritah yang merupakan fasilitator dalam proses pembangunan peternakan dan perikanan tersebut. Indikator lain yang belum mencapai target yang sudah ditetapkan diantaranya populasi, produksi dan konsumsi pada sektor peternakan ini lebih diakibatkan oleh masih tingginnya ancaman penyakit pada unggas khususnya flu burung. Khusus untuk pemenuhan daging lebih diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah pusat yang menutup sementara proses impor produk daging dari luar negeriyang ini membuat sapi lokal secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan daging. Selanjutnya hal ini diperburuk oleh adanya beberapa pelaku bisnis sapi yang ingin mengambil keuntungan dengan cara menahan sapi yang mereka punya untuk tidak dipotong sehingga produksi daging tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Beberapa masalah yang dihadapi diantaranya belum optimal masih tingginya ancaman penyakt ternak dan hewan, belum optimalnya produktivitas ternak, belum optimalnya penerapan teknologi petrnakan dan perikanan, masih rendahnya daya saing produk peternakan dan perikanan di pasaran, dan belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan. Sehingga dengan keadaan ini maka pemerintah Kabuapten Bandung melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung perlu melakukan antisipasi untuk masa depan diantaranya dengan melakukan peningkatan pencegahan penyakit ternak/ hewan, peningkatan sarana dan prasarana produksi peternakan dan perikanan, pengembangan SDM peternakan dan perikanan, peningkatan kualitas produk peternakan dan perikanan serta Pembangunan Usaha peternakan dan perikanan yang berpihak kepada pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan usaha peternakan dan perikanan dari yang sifatnya tradisional, pelaku ekonomi subsistem menjadi pelaku usaha modern.
iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 menyebabkan banyak perubahan dalam
tatanan
penyelenggaraan
Pemerintahan
baik
dalam
skala
Nasional
maupun
Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah pada khususnya. Hal pokok dari perubahan tersebut adalah cara pandang penyelenggaraan Pemerintahan yang dahulu cenderung bersifat sentralistik menjadi pemerintahan desentralistik dengan ditandai oleh pemberian otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, selain itu pula diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada good governance. Sistem pemerintahan ini melibatkan semua pihak baik pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat sebagai komponen utama yang berperan secara aktif dan sejajar sebagai mitra dalam pembangunan. salah satu langkah mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya terpadu dan sinergis menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, masyarakat maju dan mandiri serta dunia usaha yang tangguh. Good Governance memiliki ciri-ciri efisien, efektif, demokratis, partisifatif, transparan, akuntabel, dan berlandaskan kerangka hukum yang adil. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dan pelaksanaan pencapaian good governance ialah dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pelaporan yang dimaksud harus berupa pertanggungjawaban secara anggaran, dan yang paling utama pertanggung jawaban dalam bentuk kinerja. Berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra). 1.2.
Gambaran Umum Tugas Pokok dan Fungsi Dalam rangka meningkatkan kerja aparat maka telah dilakukan penataan kelembagaan
dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Adapun Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:
1
Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 26 Pebruari 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung, Tupoksi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: KEPALA DINAS Tugas Pokok: Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan,
membina,
mempertanggungjawabkan
mengendalikan,
mengkoordinasikan
dan
merumuskan
serta
kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan serta sebagian bidang pertanian dan ketahanan pangan SEKERTARIS Tugas Pokok : Sekertaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
2
Sub Bagian Penyusunan Program Tugas Pokok : Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tugas Pokok : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pelayanan administrasi umum dan
kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Sub Bagian Keuangan Tugas Pokok : Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pelayanan administrasi dan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan dinas. BIDANG PETERNAKAN Tugas Pokok : Bidang
Peternakan
mempunyai
tugas
pokok
memimpin,
mengkoordinasikan
dan
mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan peternakan yang meliputi perbibitan, produksi dan pengembangan. Seksi Perbibitan Tugas Pokok
:
Seksi Perbibitan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan perbibitan peternakan. Seksi Produksi Tugas Pokok
:
Seksi Produksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan produksi peternakan. Seksi Pengembangan Tugas Pokok
:
Seksi Pengembangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengembangan peternakan. BIDANG PERIKANAN Tugas Pokok
:
Bidang Perikanan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan perikanan yang meliputi pembenihan, produksi serta kesehatan ikan dan lingkungan. Seksi Pembenihan 3
Tugas Pokok
:
Seksi Pembenihan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pembenihan perikanan. Seksi Produksi Tugas Pokok
:
Seksi Produksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan produksi perikanan. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Tugas Pokok
:
Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan.
BIDANG KESEHATAN HEWAN Tugas Pokok
:
Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan kesehatan hewan yang meliputi pengendalian penyakit hewan, sarana dan pelayanan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet). Seksi Pengendalian Penyakit Hewan Tugas Pokok
:
Seksi
Pengendalian
Penyakit
Hewan
mempunyai
tugas
pokok
merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengamatan, penyidikan, pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan. Seksi Sarana dan Pelayanan Kesehatan Hewan Tugas Pokok
:
Seksi Sarana dan Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan sarana pelayanan kesehatan hewan. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner Tugas Pokok
:
Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesmavet dan kesejahteraan hewan.
BIDANG BINA USAHA Tugas Pokok
:
Bidang Bina Usaha mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pembinaan usaha peternakan dan perikanan yang meliputi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta pelayanan peternakan dan perikanan. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 4
Tugas Pokok
:
Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tugas Pokok
: Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Seksi Pelayanan Peternakan dan Perikanan Tugas Pokok
: Seksi Pelayanan Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan peternakan dan perikanan. UPTD PERBIBITAN TERNAK Tugas Pokok
:
UPTD Perbibitan Ternak mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan dan pengembangan perbibitan ternak. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Perbibitan Ternak Tugas Pokok
: Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan
melaksanakan pengelolaan ketatausahaaan UPTD di bidang pelayanan dan pengembangan perbibitan ternak. UPTD PEMBENIHAN IKAN Tugas Pokok
:
UPTD Pembenihan Ikan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan dan pengembangan pembenihan ikan. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pembenihan Ikan Tugas Pokok
: Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan
melaksanakan pengelolaan ketatausahaaan UPTD di bidang pelayanan dan pengembangan pembenihan ikan.
UPTD RUMAH POTONG HEWAN Tugas Pokok
:
UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan dan pengendalian rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU). Sub Bagian Tata Usaha UPTD Rumah Potong Hewan
5
Tugas Pokok
: Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan
melaksanakan pengelolaan ketatausahaaan UPTD di bidang pelayanan dan pengendalian rumah potong hewan. UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN LABORATORIUM Tugas Pokok
:
UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan dan pengembangan pusat kesehatan hewan dan laboratorium. Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium Tugas Pokok
: Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan
melaksanakan pengelolaan ketatausahaaan UPTD di bidang pelayanan dan pengembangan pusat kesehatan hewan dan laboratorium. Jabatan Fungsional Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 1.3.
Permasalahan utama yang dihadapi Permasalahan utama yang dihadapai oleh pemerintah Kabupaten Bandung dalam proses
pembangunan peternakan dan perikanan selama ini ialah: 1.
Masih tingginya ancaman penyakit hewan/ ternak dan ikan
2.
Masih belum optimalnya penerapan teknologi peternakan dan perikanan tepat guna di masyarakat.
3.
Masih belum optimalnya penyediaan Hijauan Makanan Ternak (HMT)
4.
Masih rendahnya daya saing produk olahan hasil ternak maupun ikan.
5.
Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dibidang peternakan yang mendukung upaya perbibitan, budidaya, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner.
6.
Masih rendahnya pengetahuan peternak dan pembudidaya ikan dalam proses budidaya ternak maupun ikan
7.
Tingginya alih fungsi lahan peternakan dan perikanan
8.
Masih rendahnya kualitas produk peternakan dan perikanan sehingga tidak bisa bersaing dan mendapatkan nilai lebih.
9.
Masih rendahnya pemanfaatan kotoran ternak/ limbah ternak menjadi bahan lain yang bernilai ekonomi.
10. rendahnya akses peternak ataupun pembudidaya dalam mendapatkan permodalan untuk usaha ternak dan ikanya.
6
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
2.1.
Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2010-2015. Rencana strategis merupakan bahan dasar pengukuran kinerja instansi pemerintah. Renstra
merupakan target/ kebijakan yang telah ditentukan untuk 5 tahun yang akan datang. selain itu, rencana strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global. Analisis terhadap kinerja organisasi baik secara internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah pada umumnya, khususnya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung. Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu menengah maka dinas peternakan dan perikanan menyusun Renstra 2010-2015 sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan maupun perundang-undangan. Tujuan dari penyusunan Renstra itu sendiri ialah sebagai acuan pelaksanaan kebijakan dan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada dinas peternakan dan perikanan. Visi dan Misi Dinas Peternakan dan Perikanan untuk tahun 2010-2015 ialah:
Visi Menjadikan Dinas Peternakan Dan Perikanan sebagai institusi yang profesional dalam mewujudkan peternakan dan perikanan yang unggul, berdaya saing dengan memanfaatkan Sumber Daya Lokal yang berwawasan lingkungan.
Misi Untuk mewujudkan Visi Dinas Peternakan dan Perikanan tersebut, ditetapkan Misi sebagai berikut : 1. Meningkatkan
Kualitas
SDM
dengan
mengoptimalkan
partisipasi
masyarakat
dan
profesionalisme aparatur dalam rangka pelayanan prima. 2. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas peternakan dan perikanan berbasis teknologi dan sumberdaya lokal yang unggul. 3. Menciptakan keseimbangan ekosistem Sumber Daya Alam yang mendukung
keberlanjutan
pembangunan Peternakan dan Perikanan. 4. Mengembangkan usaha Peternakan dan Perikanan sebagai usaha ekonomi produktif yang mandiri dan berdaya saing.
Tujuan dan Sasaran Strategis Pada dinas peternakan dan perikanan sesuai dengan rencana strategis yang sudah ditetapkan terdapat 5 tujuan yang merupakan turunan dari Misi pada dinas. 7
Tujuan Pertama: Mendorong Peningkatan kualitas SDM aparatur yang dapat mewujudkan pelayanan prima, serta pemberdayaan masyarakat peternakan dan perikanan yang kreatif dan inovatif dalam pengembangan usaha. Sebagai upaya dalam mencapai tujuan ini maka ditetapkan beberapa sasaran dengan beberapa indikator kinerja utama yang ditetapkan sampai dengan tahun 2015 seperti yang terurai pada tabel dibawah ini: Tabel 1. Sasaran dan Indikator kinerja Utama Tujuan Pertama Sasaran 1. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha peternakan dan perikanan
Indikator Kinerja Utama Pelatihan SDM pelaku peternakan Pelatihan SDM Pelaku Perikanan Pembesar yang bersertifikat Pembenih Bersertifikat Jumlah pengolah produk perikanan yang sertifikasi
Target 2015 1100 orang 3250 orang 80 orang 15 orang 10 orang
Tujuan Kedua: Terpenuhinya penyediaan produk peternakan dan perikanan untuk konsumsi didalam daerah dengan ketersediaan infrastuktur peternakan dan perikanan yang mampu mendukung peningkatan produksi ternak dan ikan yang unggul. Sasaran pada tahun 2012 yang ditetapkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan ini ialah seperti terurai pada tabel dibawah ini: Tabel 2. Sasaran dan Indikator kinerja Utama Tujuan Kedua Sasaran 1. Mendorong Peningkatan populasi peternakan 2. Mendorong Peningkatan produksi peternakan
Indikator Kinerja Utama Meningkatnya populasi Sapi perah Meningkatnya populasi Sapi potong Meningkatnya populasi Domba Meningkatnya populasi Unggas Produksi produk peternakan: a. Daging b. Telur c. Susu Produksi olahan ikan
Target 2015 40.968 ekor 40.887 ekor 271.837 ekor 9.570.064 ekor 84,912 Ton 9,892 Ton 86,726 Ton 14.370,3 Ton
3. Peningkatan produksi ikan Produksi ikan konsumsi 10.956,53 Ton konsumsi, benih, Tersedianya benih ikan 1.518.139 ribek dan ikan olahan Tujuan Ketiga: Meningkatnya pencegahan dan pengendalian Penyakit ternak dan Ikan untuk peningkatan kualitas produk peternakan dan Ikan. Pada tujuan ini terdapat diuraikan pada beberapa sasaran namun yang menjadi IKU hanyalah 1 sasaran seperti terurai pada tabel dibawah ini: Tabel 3. Sasaran dan Indikator kinerja Utama Tujuan Ketiga Sasaran Peningkatan kesehatan hewan/ ternak/ ikan
Indikator Kinerja Utama Penanggulangan PHMS (5 penyakit)
Target 2015 283.099 ekor
Tujuan Keempat: Terkendalinya dampak pembangunan peternakan dan perikanan dengan memperhatikan sarana prasarana dan daya dukung serta daya tampung lingkungan. 8
Pada tujuan ini terdapat 2 sasaran ditetapkan sebagai upaya pencapain tujuan namun yang menjadi IKU hanya 1 adapun sasaran yang lainnya merupakan sasaran tambahan (terlampir) seperti terurai pada tabel dibawah ini: Tabel 4. Sasaran dan Indikator kinerja Utama Tujuan Keempat Sasaran Peningkatan pemanfaatan hasil ikutan produksi peternakan serta penerapan teknologi peternakan/ Perikanan
Indikator Kinerja Utama Penerapan teknologi Biogas
245 buah
Penerapan teknologi kompos Penerapan teknologi dan sarana prasana peternakan (paket)
175 unit 155 paket
Tujuan Kelima: Meningkatkan pendapatan untuk meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal. Pada tujuan ini ada 2 sasaran yang ditetapkan namun tidak dibahas secara mendetail karena merupakan sasaran tambahan. (uraian sasaran terlampir). 2.2.
Penentapan Kinerja Renstra dan Tahun 2012 Sebagai upaya pencapaian Tujuan pada akhir periode Renstra Tahun 2015 maka di tetapkan beberapa sasaran dengan beberapa Indikator utama. Indikator Kinerja utama pada Dinas peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 5. Sasaran, indikator sasaran pada tahun 2012 dan 2015. Sasaran
Indikator Kinerja Utama
1. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha peternakan 2. Peningkatan kualitas SDM pelaku perikanan 3. Mendorong Peningkatan populasi peternakan
Pelatihan SDM pelaku peternakan (orang) (akumulasi 1100 orang) Pelatihan SDM Pelaku Perikanan (Orang) Mendorong pencapaian populasi : a. Sapi perah (Ekor) b.Sapi potong (ekor) c. Domba ekor) d.Unggas (ekor) Produksi Produk Peternakan: a. Daging (Ton) b. Telur (Ton) c. Susu (Ton) Peningkatan produksi Benih ikan (ribu ekor) Peningkatan produksi Ikan Olahan (Ton) Mendorong pencapaian produksi ikan konsumsi (Ton) Penanggulangan PHMS (ekor) (untuk 5 penyakit) Terlaksananya penerapan teknologi Biogas (akumulasi 245 unit)
4. Mendorong Peningkatan produksi peternakan 5. Peningkatan produksi ikan konsumsi, benih, dan ikan olahan
6. Peningkatan kesehatan hewan/ ternak/ ikan 7. Peningkatan pemanfaatan hasil ikutan produksi
Target tahun 2012 220
Anggaran (Rp.) 256.260.000
685 4.120.976.000 37.495 37.677 239.929 7.119.563 835.983.334 57.358 7.823 67.429 1.255.304
4.960.705.500
12.065,58 9.306,02 64.450
882.594.050 1.152.000.000
40 9
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Target tahun 2012
Anggaran (Rp.)
peternakan serta penerapan teknologi peternakan/ perikanan
Terlaksananya penerapan teknologi kompos 35 (akumulasi 175 unit) Penerapan teknologi dan sarana prasana peternakan 30 (paket) Adapun sasaran startegis yang lebih spesifik berdasarkan pada program dan kegiatan terdapat pada uraian di lampiran.
10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2.1.
Akuntabilitas Kinerja Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Peternakan dan perikanan Kabupaten Bandung sebagaimana tertuang dalam Rencana strategis. Terdapat 17 sasaran strategis namun hanya 7 sasaran strategis yang dinaikan menjadi sasaran utama untuk tahun 2012 sedangkan untuk indikator dari sebanyak 37 indikator hanya 17 yang dinaikan menjadi indikator utama: Tabel 6. Target dan realisasi indikator kinerja pada Dinas peternakan dan Perikanan Tahun 2012 Sasaran
1. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha peternakan 2. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha perikanan 3. Mendorong Peningkatan populasi peternakan 4. Mendorong Peningkatan produksi peternakan 5. Peningkatan produksi ikan konsumsi, benih, dan ikan olahan
6. Peningkatan kesehatan hewan/ ternak/ ikan 7. Peningkatan pemanfaatan hasil ikutan produksi peternakan serta penerapan teknologi peternakan
Indikator Kinerja Utama
Target tahun 2012
Pelatihan SDM pelaku peternakan (orang) (akumulasi 1.100 orang)
220
Pelatihan SDM Pelaku Perikanan (Orang)
Pencapaian populasi : a. Sapi perah (Ekor) b.Sapi potong (ekor) c. Domba ekor) d.Unggas (ekor) Produksi Produk Peternakan: a. Daging (Ton) b. Telur (Ton) c. Susu (Ton) Peningkatan produksi Benih ikan (ribu ekor) Peningkatan produksi Ikan Olahan (Ton) Mendorong pencapaian produksi ikan konsumsi (Ton) Penanggulangan PHMS (ekor) (untuk 5 penyakit)
Realisasi 2012
Persen
1.005
456,82
160,15
685
1.097
37.495 37.677 239.929 7.119.563
31.937 28.067 234.795 5.112.029
85,18 74,49 97,86 71,88
57.358 7.823 67.429
27.839 7.297 59.157
48,54 93,20 87,73
1.255.304
1.333.770
12.065,58
12.474,92
9.306,02
10.281
64.450
68.439
Terlaksananya penerapan teknologi Biogas (akumulasi 40 245 unit) Terlaksananya penerapan teknologi kompos 35 (akumulasi 175 unit) Penerapan teknologi dan sarana prasana peternakan 30 (paket) Catatan:- 1.Realisasi merupakan aktivitas pemanfaatan pasar ikan yang sudah ada
40
30
42
106,25 103,39 110,47
106,19
100
85,71
140
- 2 Pelaku yang mendapat fasilitasi berupa panduan prosedur sertifikasi sebanyak 2 pelaku dimana pelaku membiayai untuk sertifikasi tersebut secara swadaya. 11
2.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja Analisis akuntabilitias kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tiap indikator sasaran dengan target pada tahun bersangkutan, tahun sebelumnya dengan target propinsi atau nasional jika terdapat datanya. Adapun analisa sasaran pada Dinas Peternakan dan Perikanan untuk tahun 2012 ini ialah sebagai berikut: 1. Sasaran Pertama: Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha peternakan. Sasaran ini ditetapkan sebagai upaya dinas peternakan dan perikanan dalam upaya peningkatan SDM untuk para pelaku usaha peternakan atau external improvement capacity indicators for livestock stakeholders. Adapun capaian indikatornya dapat dilihat pada table dibawah ini: Tabel 7. Perbandingan target dan realisasi indikator sasaran kedua. Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian (%)
Realisasi 2011
Pelatihan SDM pelaku peternakan (orang)
220
1.005
456.82
219
Dari indikator yang ditetapkan sebanyak 220 orang dapat terealisasi sebesar 456.82% atau sebanyak 1.005 orang, hal ini dikarenakan oleh adanya penekanan kebijakan mengenai peningkatan SDM dimana untuk setiap peternak yang mendapat bantuan diharuskan mendapat pelatihan terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan kebijakan pada tahun sebelumnya dimana tidak setiap penerima bantuan mendapat pelatihan teknis mengenai peternakan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2015 sudah terlampaui, sehingga dengan keadaan ini diperlukan perubahan atau evaluasi mengenai target yang ditetapkan pada rencana strategis dinas. 2. Sasaran Kedua: Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha perikanan. Sasaran ini ditetapkan sebagai upaya Dinas Peternakan dan Perikanan dalam upaya peningkatan SDM untuk para pelaku usaha perikanan. Adapun yang menjadi indikator dari sasarn ini dapat dilihat pada table dibawah ini: Tabel 8. Perbandingan target dan realisasi indikator sasaran ketiga Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian (%)
Realisasi 2011
685 1.097 160.15 685 Pelatihan SDM pelaku Perikanan (orang) Dari indikator yang ditargetkan sebanyak 685 orang dapat sebanyak 1.097 orang atau sebesar 160.15%. Seperti halnya pada realisasi peningkatan pengetahuan SDM pada sektor peternakan pada sektor kebijakan perikanan juga diterapkan dimana pembudidaya ikan atau
12
pengolah perikanan yang menerima bantuan diharuskan mendapatkan pembekalan awal berupa pelatihan. 3. Sasaran Ketiga: Mendorong Peningkatan populasi Peternakan. Indikator ini ditetapkan untuk mengukur proses pembangunan peternakan yang bersifat pengadaan ternak secara langsung serta sarana lainnya yang dapat menunjang pertumbuhan populasi ternak seperti teknologi IB, manajemen pemeliharaan dan lainnya. Adapun indiator untuk sasaran ini terurai seperti pada tabel dibawah ini: Tabel 9. Perbandingan target dan realisasi indikator sasaran keempat Indikator Kinerja Mendorong pencapaian populasi: 1. Sapi perah (Ekor) 2. Sapi potong (ekor) 3. Domba (ekor) 4. Unggas (ekor)
Target
Realisasi
Capaian (%)
Relisasi tahun 2011
37.495 37.677 239.929 7.119.563
31.937 28.067 234.795 5.112.029
85,18 74,49 97,86 71,88
36,403 36,849 231,257 6,862,229
Berdasarkan tabel dapat dilihat dari 4 indikator yang ditetapkan dan menjadi target untuk 1 tahunan terutama tahun 2012 ini semua target tidak tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang terjadi dimana untuk komoditas sapi perah yang menjadi penyebanya ialah sebagai berikut: 1. Khusus untuk sapi perah terjadi peningkatan pemotongan hal ini terjadi karena peternak sapi perah diiming-imingi oleh para bandar agar menjual sapinya karena harga daging sapi di pasar cukup tinggi sehingga peternak memilih menjual sapi perah dalam bentuk daging ketimbang diperah (menghasilkan susu). 2. Gairah peternak untuk membudidayakan sapi perah menurun karena harga paka yang berkualitas harganya mahal sehingga usaha sapi perah kurang menguntungkan karena harga susu yang relatif rendah. 3. SDM generasi muda yang enggan melanjutkan budidaya sapi perah dan mereka labih memilih menjadi pekerja disektor industri ataupun lainnya, sehingga dengan kondisi ini maka laju pertumbuhan peternakan terhambat serta penerapan teknologi pada sektor ini menurun. Populasi sapi perah pada tahun 2012 ini jika dibandingkan dengan 2007-2010 terjadi peningkatan yang cukup signifikan akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2011 terjadi penurunan hal ini seperti beberapa masalah yang diungkapkan diatas. Adapun penurunan yang terjadi pada komoditas sapi potong hal ini lebih diakibatkan oleh beberapa hal yaitu: 1. Produksi daging di Kabupaten Bandung ini bukan hanya dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Bandung melainkan oleh wilayah yang lain seperti oleh Kota Bandung sehingga untuk pemenuhan Kabupaten Bandung tidak sesuai target. 13
2. Kebijakan pemberhentian impor daging dari luar negeri ini membuat penyediaan daging di supply dari produksi lokal sehingga hal ini dimanfaatkan oleh beberapa pengusaha untuk meraup keuntungan dimana sapi yang tersedia ditahan untuk tidak dipotong yang mengakibatkan kelangkaan dan menurunnya konsumsi daging pada masyarakat. Jika dibandingkan dengan tahun beberapa tahun kebelakang terjadi peningkatan yang cukup signifikan kecuali jika dibandingkan dengan tahun 2011 terjadi penurunan. Jika dibandingkan pada target tahun 2015 maka cukup jauh sehingga diperlukan sumber anggaran yang bersumber dari APBN atau APBD propinsi. Sedangkan untuk target domba yang tidak tercapai lebih diakibatkan oleh imbas ketersediaan
daging sapi yang kurang mengakibatkan penyediaan daging beralih dari
ternak besar ke ternak kecil. Hal ini mengakibatkan pemotongan pada ternak domba membuat target yang telah ditetapkan tidak tercapai walaupun jika dibandingkan dengan tahun 2011 dan beberapa tahun kebelakang mengalami penambahan lebih jelasnya terdapat pada grafik 1. Khusus untuk ternak unggas target yang sudah ditetapkan tidak tercapai hal ini dikarenakan oleh masih cukup tingginya ancaman penyakit unggas terutama penyakit AI. Selain itu, pakan ternak yang harganya cukup tinggi juga mempengaruhi gairah peternak untuk membudidayakan ternak unggas. Gambaran pertumbuhan tiap komoditi untuk ternak ruminansia dapat dilihat pada Grafik dibawah ini: Grafik 1. Data Populasi Ternak Ruminansia di Kabupaten Bandung Tahun 2007-2011
Populasi (ekor)
250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 2007
Sapi Perah 25,276
Sapi potong 13,149
Domba 196,851
2008
27,707
13,806
205,376
2009
28,123
14,611
220,531
2010
29,702
16,658
223,437
2011
36,045
36,849
232,107
Sumber: Profil Dinas Peternakan dan Perikanan 2011 dan Laporan Tahunan disnakan 2011. Dari tabel dapat dilihat bahwa peningkatan populasi secara keseluruhan menunjukan peningkatan pada setiap tahunnya. Khusus untuk tahun 2011 terjadi peningkatan populasi ternak 14
yang cukup signifikan pada komoditas sapi potong dan sapi perah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: a. Permintaan yang cukup tinggi kepada daging sehingga berimbas pada peningkatan populasi dari luar Kabupaten Bandung. b. Adanya pemutahiran data dari kementrian pertanian melalui program PSPK yang mendata keseluruhan pemilik sapi perah, sapi potong dan kerbau sampai ketingkat rumah tangga sehingga terjadi perubahan data karena perhitungan estimasi yang biasa digunakan diperbaiki. Gambaran pertumbuhan untuk tiap komoditi ternak unggas dapat dilihat pada Grafik. Grafik 2. Data Populasi Ternak unggas di Kabupaten Bandung Tahun 2007-2011 5,000,000
4,500,000
Populasi (ekor)
4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 Ayam buras
Ayam Petelur 280,730
Ayam Pedaging 4,241,170
2007
1,938,738
2008
Itik 310,948
1,294,876
292,734
3,593,275
314,968
2009
1,372,951
383,612
3,657,911
359,662
2010
1,373,201
501,917
4,383,865
438,561
2011
1,644,558
443,951
4,920,976
477,430
Catatan: Data merupakan populasi di 31 kecamatan. Sumber: Profil Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2011 dan Laporan Tahunan 2011. 4. Sasaran kelima: Mendorong Peningkatan produksi peternakan. Indikator ini memiliki keterkaitan yang erat dengan indikator populasi yang biasanya berbanding lurus jadi jika populasi meningkat maka produksi produk peternakan juga akan meningkat dan sebaliknya. Indikator ini ditetapkan untuk menggambarkan tentang proses dukungan pemerintah dalam proses penyediaan produk peternakan. Adapun indikator yang digunakan untuk sasaran ini terurai sebagai berikut: Tabel 10. Perbandingan target dan realisasi indikator sasaran kelima Indikator Kinerja
Target
Realisasi
Capaian (%)
Realisasi tahun 2011
Meningkatkan produksi: 15
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
57.358 27.839 7.823 7.297 67.429 59.157 * Angka produksi yang digunakan ialah produksi bersih
a. Daging (Ton) b. Telur (Ton) c. Susu (Ton)
Capaian (%) 48,54 93,20 87,73
Realisasi tahun 2011 57.356 7.828 67.445
Berdasarkan pada tabel dapat dilihat bahwa pencapaian produksi produk peternakan berbanding lurus dengan realisasi populasi ternak dimana target yang sudah ditetapkan tidak dapat terealisasi secara keseluruhan terutama pada produksi daging yang hanya mencapai 48,54%. Selanjutnya, pada realisasi target produksi telur target hanya tercapai sebesar 93,20% dan produk susu sebesar 87,73% semua indikator tersebut semuanya menurun jika dibadingkan dengan tahun 2011 namun jika dibandingkan dengan 4 tahun kebelakang (2007-2010) terjadi kenaikan yang cukup tinggi. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target 2015 yang merupakan target akhir 5 tahunan sebesar 64.654 ton untuk daging, 9.196 ton, dan 75.885 ton berarti masih perlu akselerasi dan peningkatan sumber daya manusia serta anggran yang cukup tinggi untuk mencapai terget tersebut. Grafik data produksi Daging, Telur dan Susu di Kabupaten Bandung dari tahun 2006 sampai 2010 dapat dilihat dibawah ini: Grafik 3. Data Produksi Daging, Telur, dan Susu di Kabupaten Bandung Tahun 2007-2011
120000 Produksi (ton)
100000 80000 60000 40000 20000 0 2007
Daging (ton) 47364
Telur (Ton) 8253
Susu (Ton) 114239
2008
39275
5881
57171
2009
40912
7128
59534
2010
45183
8323
62876
2011
57356
7823
67429
Catatan: Data Produksi 2007-2011 merupakan data produksi bersih dari tiap produk peternakan tahun 2012. Sumber: Kompulasi data laporan tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 20072011. 5. Sasaran ketujuh: Peningkatan produksi ikan konsumsi, benih dan ikan olahan.
16
Indikator ini ditetapkan untuk mengukur kinerja proses pembangunan Dinas Peternakan dan Perikanan dalam penyediaan produk asal ikan. Adapun indikator yang ditetapkan terurai sebagai berikut: Tabel 11. Perbandingan target dan realisasi indikator sasaran ketujuh Indikator Kinerja Peningkatan produksi Benih ikan (ribu ekor) Peningkatan produksi Ikan konsumsi (Ton)
1.333.770
Capaian (%) 106,33
Realisasi 2011 1,188,641
10.281
111,73
8.695,34
103,39
11,951
Target
Realisasi
1.255.304 9.306,02
Peningkatan produksi Ikan 12.065,58 12.474,92 Olahan (Ton) Sumber: Laporan pada bidang perikanan dan UPTD BBI 2012
Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa keseluruhan indicator melebihi target. Hal ini lebih dikarenakan oleh usaha pelaku pembudidaya ikan aktif dalam menerapkan teknologi perikanan dan didukung pula oleh peran serta pemerintah dalam diiseminasi teknologi. Adapun peran pemerintah kabupaten Bandung dalam mendorong peningkatan produksi ikan konsumsi yang mencapai 10.281 (ton) atau 111,83% dari target renstra/ renja yang sudah ditetapkan antaralain: a. Memberikan stimulan bantuan kepada masyarakat berupa sarana budidaya dan bibit ikan dari sumber APBN dan APBD kabupaten yaitu dengan kegiatan pengembangan kewirausahaan serta bantuan sarana budidaya perikanan. b. Meningkatkan minat pembudidaya ikan terhadap usaha budidaya ikan lele dikolam terpal (Balistik) dimana dari tahun 2011-2012 ini pemerintah Kabupaten Bandung memberikan kolam balistik sebanyak78 paket dengan uraian sebagai berikut: Tabel 12. Stimulan Kolam Balistik kepada Masyarakat Tahun 2010-2012 Tahun No
Jenis Bantuan (kolam Balistik) 2011
2012
1.
Kolam balistik
8 terpal
70 unit
2.
Ikan lele
1 paket
Benih Lele 48ribu ekor, benih udang galah (30 ribu ekor)
3.
Pakan
100 Kg
5600 Kg
Sumber: Laporan Kegiatan Bidang Perikanan Tahun 2012 c. Peningkatan Pengetahuan SDM pembudidaya ikan yang difasilitasi oleh pemerintah. Jumlah pembudidaya ikan yang dilatih mencapai 155 orang pada tahun 2010 dan 500 orang pada tahun 2011. Adapun data produksi ikan konsumsi di Kabupaten Bandung untuk tahun 2007-2012 dapat digambarkan pada Grafik dibawah ini:
17
Grafik 5. Data Produksi Ikan di Kabupaten Bandung Tahun 2008-2012 12000
Produksi ikan (Ton)
10000 8000 6000 4000 2000 0 Ikan konsumsi
2008
2009
2010
2011
2012
7336
7718
8112
8695
10398
Sumber: Kompulasi data laporan tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 20082011. Perkembangan produksi benih ikan pertahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini: Grafik6. Produksi Benih ikan di Kabupaten Bandung Tahun 2007-2012.
1,400,000
Produksi Benih (Ribek)
1,200,000 1,000,000 800,000 600,000
400,000 200,000 Produksi benih ikan (ribek)
2007 878,764
2008 928,298
2009 1,004,640
2010 1,088,942
2011 1,188,641
2012 1,317,721
Sumber: Kompilasi Laporan Tahunan Disnakan tahun 2007-2011. berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat perkembangan produksi benih ikan di Kabupaten Bandung menunjukan trend positif hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh peran para pembenih ikan dilapangan sedangkan pemerintah berperan mebrikan dorongan serta stimulan untuk mengakselerasi pencapain produksi. Adapun peran pemerintah Kabupaten Bandung dalam pencapaian produksi benih ini ialah : 18
a. Memberikan stimulan induk untuk para pembudidaya ikan. Dimana jumlah induk yang diberikan dari tahun 2010-2012 dapat dilihat pada tabel 17 dibawah ini. Tabel 13. Jumlah Stimulan induk ikan tahun 2010-2012 Tahun No
Jenis Bantuan 2010
2011
2012
a. Calon Induk ikan mas
80 Kg
-
900 Kg
b. Calon induk Nila
5 paket
-
-
c. Calon induk Lele
5 paket
35 paket
16 paket
2.
Pakan
700 Kg
1700 Kg
6820 Kg
3.
Kakaban
-
-
96 buah
4.
Pupuk
-
650 Kg
-
1.
Sumber: Laporan Kegiatan Bidang Perikanan Tahun 2012 b. Peningkatan Pengetahuan SDM pembenih ikan dengan bimbingan teknis dan pelatihan. c. Fasilitasi sertfikasi CPIB untuk para pembenih ikan. Pengolahan mempunyai tujuan untuk peningkatan harga jual dari produk ikan, pengawetan produk ikan serta meningkatkan preferensi pada konsumsi ikan. peningjkatan produksi pengolahan ikan di Kabupaten Bandung cukup baik, hal ini didukung oleh data produksi olahan ikan seperti pada tabel 14 dibawah ini. Tabel 14. Produksi Olahan Kabupaten Bandung Tahun 2010-2012 No 1 2 3
Jenis Olahan Pindang Bakso Olahan lain Jumlah
2010 (Kg)
2011 (Kg)
9,449,285.33 888,951 36,957 10,375,193.33
10,885,151.46 1,024,031.41 42,572.56 11,951,755.43
2012 (Kg) 11,199,272.93 1,181,461.76 94,180.33 12,474,915.03
Sumber: Laporan Kegiatan Bidang Binus Tahun 2012 Jika semua indikator ini dibandingkan dengan target tahun 2015 dimana produksi ikan konsumsi mencapai 10.956 ton, benih ikan 1.518.139 ribek, dan olahan sebesar 14.370,3 ton maka selisih rata-rata mencapai 11,23% memerlukan dukungan anggran dan sumber daya manusi yang cukup tinggi. 6. Sasaran Kesebelas: Peningkatan kesehatan hewan/ ternak/ ikan. Indikator sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja dinas dalam pelayanan kesehatan hewan dan ikan. Adapun uraian indikator dapat dilihat pada table dibawah ini: Tabel 15. Perbandingan target dan realisasi indikator sasaran kesebelas Indikator Kinerja Penanggulangan PHMS (untuk 5 penyakit ternak/ hewan) 32.889 ekor
Target
Realisasi
56.200
57.196
Capaian (%)
Realisasi 2011 63.621
19
Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa capain pada tahun 2012 indikator yang telah ditetapkan dapat melampaui target. adapaun penanggulangan penyakit ini berasal dari 2 bagian yaitu pelayanan kesehatan ternak/ hewan oleh UPTD Puskeswan dan laboratorium realisasi pelayanan mencapai 148.27% dari target 8.250 ekor dapat direalisasikan sebanyak 12.232 ekor. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras para petugas kesehatan dilapangan selain itu, yang paling utama dikarenakan oleh adanya bantuan sarana obatobatan dan peralatan pelayanan kesehatan hewan dari propinsi Jawa barat yaitu berupa vaksin dan peralatan pelayanan kesehatan hewan. Penanggulangan PHMS yang dilakukan oleh Bidang kesehatan hewan dapat melebihi target hal ini dikarenakan oleh realisasi vaksinasi yang melebihi target khususnya pada vaksinasi penyakit brucellosis dimana struktur vaksinasi dilapangan ternyata sapi dewasa lebih banyak dibanding anak. Berdasarkan struktur populasi seperti itu maka realisasi vaksinasi pada ternak dewasa lebih banyak karena dosis untuk ternak dewasa 1/10 dari dosis untuk anak sapi. Adapun uraian pengendalian PHMS (AI, ND, Brucellosis, dan Rabies)
dikabupaten
Bandung diuraikan pada penjelasan sebagai berikut: a. Pengendalian AI ND Salah satu bentuk pengendalian ilah dengan penyakit AI dan ND ini ialah dengan melakukan vaksinasi adapun hasilnya sebagai berikut: -
Vaksinasi AI dilaksanakan di 9 Kec - 9 Desa dengan pengulangan 1 bulan kemudian dan 3 bulan kemudian. Hasilnya adalah 50.000 ekor unggas yang terdiri dari 33.010 ekor ayam, 8.064 ekor itik, 8.262 ekor entog, 404 ekor angsa, dan 260 ekor burung. - Wilayah target vaksinasi ND sama dengan wilayah vaksinasi AI, pelaksanaan 1 minggu setelah vaksinasi AI dengan pengulangan yang sama. - Vaksin AI berasal dari APBD Propinsi ( Medivac AI : 18500 dosis dan Caprivac AI : 17000 dosis ) sedangkan vaksinasi ND dengan operasional berasal dari APBD Kabupaten. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di 9 desa tertarget ( menurun dari tahun sebelumnya ) dikarenakan jumlah desa menurun dan disesuaikan dengan populasi unggas yang ada di lokasi. Pada tahun ini muncul kasus kematian mendadak dan jumlah yang banyak pada itik yang disinyalir telah terjangkit oleh penyakit AI ( flu burung ) dan kasus ini banyak terlaporkan di akhir tahun. Pada bulan Desember saja sebanyak 8 kejadian dilaporkan dan hasil rapid dan pcr positif ada di 4 desa. Walaupun desa yang divaksin tidak dijumpai pelaporan kasus, namun dengan adanya kasus yang baru muncul perlu untuk merencanakan vaksinasi tertarget dan ring vaksinasi selain dilokasi yang terinfeksi / positif kasus serta meningkatkan kegiatan sosialisasi di peternak itik pada tahun anggaran 2013. Jumlah pelaksanaan vaksinasi sebagai upaya pengendalian AI ND dari tahun 2008-2012 dapat terlihat pada tabel 24 dibawah ini: Tabel 16. Alokasi Vaksinasi AI ND tahun 2008-2012. Jenis Unggas Ayam Itik Entog Angsa
2008
2009
2010
2011
2012
500,572 209,124 68,711 6,703
321,043 91,805 37,861 4,516
189,560 48,427 24,947 1,205
66,032 16,128 16,522 808
36,278 9,193 4,176 67 20
Jenis Unggas
2008
2009
2010
2011
Burung 14,890 1,775 861 510 Jumlah 800,000 457,000 265,000 100,000 Sumber : Laporan kegiatan Bidang Kesehatan Hewan tahun 2012.
2012 286 50,000
Berdasarkan table dapat dilihat bahwa alokasi vaksinasi dari tahun ketahun menurun hal ini terjadi biasanya dikarenakan menurunnya kasus AI dan ND di Kabupaten Bandung. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian penyakit AI dan ND di Kabupaten Bandung cukup efektif. b. Pengendalian Brucellosis Vaksinasi brucellosis menggunakan strain RB 51 yang berasal dari APBD I sebayak 20 vial dan dari APBD Kabupaten Bandung sebanyak 50 vial. Target vaksinasi untuk wilayah kecamatan Pangalengan dan Cilengkrang untuk 1.000 ekor betina dewasa ( 700 ekor kecamatan Pangalengan dan 300 ekor kecamatan Cilengkrang ). Hasil vaksinasi adalah 186 Sapi perah pedet, 488 ekor sapi dara , 1.022 ekor sapi laktasi dan total keselurah sapi perah betina yang divaksin adalah 1.696 ekor . Sehingga sampai dengan 2012 sebanyak 5.587 ekor sampi telah divaksin. Data vaksinasi dapat dilihat sebagaimana tabel 25 dibawah ini: Tabel 17. Jumlah pelaksanaan vaksinasi brucellosis tahun 2008-2012
2008 0
Jumlah ternak sapi yang di vaksin 2009 2010 2011 0 1074 2817
2012 1696
Sumber: laporan kegiatan bidang kesehatan hewan tahun 2012 Berdasarkan table dapat dilihat alokasi vaksinasi brucellosis ini turun naik ini biasanya disesuaikan dengan jumlah kasus yang terjadi dilapangan. c. Pengandalian Rabies Pada 2012 dilakukan di 36 lokasi ( 18 Kec - 36 Desa) dengan sumber vaksin berasal dari APBD Kabupaten sebanyak 2000 Dosis ( Defensor 3 ) dan dari APBD Propinsi Jabar sebanyak 3200 dosis ( Defensor 3) Pelaksanaan di bulan Maret, April, Mei dan Juni. Adapun uraian kegiatan vaksinasi dari tahun 2008-2012 dapat terlihat pada tabel 26 dibawah ini: Tabel 18. Jumlah Vaksdinasi Rabies tahun 2008-2012 di Kab. Bandung Tahun
Jenis HPR Yang di Vaksin ( Ekor ) Anjing
2008 2009 2010 2011 2012
3,284 4,513 5,090 4,314 3,449
Kucing
Kera
715 464 765 681 1,751
Jumlah 1 23 45 5 -
4,000 5,000 5,900 5,000 5,200
Sumber: laporan kegiatan bidang kesehatan hewan tahun 2012 Vaksinasi rabies pada tahun 2012 meningkat dari tahun sebelumnya dengan alasan pada tahun 2011 vaksinasi rabies dilaksanakan di 31 desa pada 17 kecamatan. Pemilihan desa 21
target berdasarkan kondisi geografisnya yang bersebalahan / berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Cianjur yang sangat beresiko tinggi karena daerah tersebut positif rabies, selain itu karena adanya laporan kasus penggigitan dan juga berdasarkan rencana lokasi yang belum tervaksin. Pengulangan lokasi juga merupakan daerah yang dipertimbangkan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya di tahun 2013. 7. Sasaran ketigabelas: Peningkatan pemanfaatan hasil ikutan produksi peternakan serta penerapan teknologi peternakan. Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja dinas dalam menanggulangi efek samping dari proses pembangunan peternakan dan perikanan kepada lingkungan. Adapun indicator yang digunakan antaralain: Tabel 19. Perbandingan target dan realisasi indikator sasaran ketigabelas Indikator Kinerja
40
Capaian (%) 100.00
Realisasi 2011 60
35
30
85,71
43
30
42
140
10
Target
Realisasi
Penerapan teknologi Biogas ( 245 unit Penerapan teknologi kompos 175 unit
40
Penerapan teknologi dan sarana prasana peternakan (paket)
Berdasarkan tabel pelaksanaanaan pemanfaatan hasil ikutan dari produksi peternakan berupa pemanfaatan kotoran sapi menjadi biogas dapat dicapai 100%. Khusus untuk pemanfaatan kotoran menjadi kompos dari target 35 buah pada renstra/renja 2012 hanya dapat terealisasi sebanyak 30 buah hal ini lebih dikarenakan oleh adanya efisiensi anggaran dan pengalihan anggaran ke sub kegiatan lain yang lebih prioritas seperti peningkatan populasi ternak. Sedangkan untuk sarana prasarana peternakan seperti penerapan teknologi pakan, mesin penetas, dan teknoligi lainnya. 2.3.
Analisis Akuntabilitas Keuangan 1.
Belanja Tidak Langsung Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung berkaitan erat dengan kondisi kepegawaian Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung. Di dalamnya meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, serta Tambahan Penghasilan Pegawai. Adapun uraian realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut : Tabel 20. Uraian target dan realisasi belanja tidak langsung pada Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2012 Kode Rekening 5 1 5 1
1
5 1
1
01
5 1 01
01
01
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI
5.061.600.396
4.638.742.859
Capaian (%) 97,93
5.061.600.396
4.638.742.859
97,93
GAJI DAN TUNJANGAN Gaji Pokok PNS
4.043.132.000
3.897.178.437
96,39
3.045.651.000
2.916.168.140
95,77
Uraian
Target
Realisasi
22
5 1
1
01
02
Tunjangan Keluarga
305.551.000
301.802.979
Capaian (%) 98,77
5 1
1
01
03
Tunjangan Jabatan
260.983.000
255.485.000
97,89
5 1
1
01
04
Tunjangan Fungsional
21.500.000
21.255.000
98,86
5 1
1
01
05
Tunjangan Umum
128.073.000
124.960.000
97,57
5 1
1
01
06
Tunjangan Beras
195.053.000
191.808.390
98,34
5 1
1
01
07
Tunjangan PPH
86.259.000
85.637.006
99,28
5 1
1
01
08
Pembulatan Gaji
62.000
61.922
99,87
5 1
1
02
1.004.521.916
991.227.500
98,68
5 1
1
02
01
786.401.916
779.267.500
99,09
5 1
1
02
07
218.120.000211.960.000
97,18
5 1
1
06
5 1
1
06
Kode Rekening
01
Uraian
Tambahan Penghasil PNS Tambahan Penghasil Berdasarkan Beban Kerja Tambahan penghasilan berdasarkan obyektif lainnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
Target
Realisasi
13.946.480
0
0
13.946.480
0
0
Sumber : Laporan Relisasi anggaran pada Sub Bagian Keuangan Berdasarkan tabel terdapat satu kedering belanja yang 100% tidak dapat dilaksanakan yaitu pada insentif pemungutan retribusi daerah. Hal ini dikarenakan oleh belum tersedianya aturan penunjang tentang persentase upah pungut untuk tim pemungut pada Disnakan yang diatur melalui peraturan Bupati, dikarenakan hal itu maka insentif pemungut retribusi pada Disnakan tidak bisa di realisasikan. Gambaran umum pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan pada akhir Tahun 2012 (Desember) adalah sebagai berikut : Struktur pegawai berdasarkan Golongan : Golongan IV b
:3
orang
Golongan IV a
:5
orang
Golongan III d
: 12
orang
Golongan III c
:6
orang
Golongan III b
: 18
orang
Golongan III a
: 12 orang
Golongan II c
:4
orang
Golongan II b
: 16
orang
Golongan II a
:5
orang
Golongan I d
:2
orang
Golongan I b
:1
orang
Jumlah
: 84 orang
Sedangkan berdasarkan Perda Nomor 20 tahun 2007 struktur organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari : 23
Eselon II b
:1
orang
Eselon III a
:1
orang
Eselon III b
:4
orang
Eselon IV a
: 18
orang
Eselon IV b
:4
orang
Jumlah
: 28 orang
Pada tahun 2012 terdapat 1 orang pegawai eselon IV.a yang pensiun. 2.
Belanja Langsung Besarnya alokasi anggaran Belanja Langsung Dinas Peternakan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 12.470.911.900,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 12.085.586.246 atau 96,91%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk : a. Belanja Urusan Wajib pada setiap SKPD dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.587.561.500,- dan terealisasi sebesar Rp.1.573.329.176 atau 99,1 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 14.232.324,- Sisa anggaran tersebut berasal dari : -
Negosiasi barang jasa
-
Serta penunjang pengadaan barang jasa.
-
Sisa pembayaran rekening telepon dan listrik.
b. Belanja Urusan Pilihan sebesar Rp. 10.883.350.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.512.257.070,- atau 96,6% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 371.093.330,- Adapun sisa anggaran tersebut berasal dari : -
Hasil negosiasi pengadaan barang dan jasa
-
Beberapa penunjang yang tidak dilaksanakan
-
Sub kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan seperti pengadaan mesin pemintal bulu domba.
-
Perjalanan dinas.
Secara rinci pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2012 berdasarkan program dan kegiatan adalah sebagai berikut: Tabel 21. Ringkasan anggaran Belanja Langsung TA 2012 Koderek Pro g Keg
URAIAN
2.05.01 URUSAN WAJIB SETIAP SKPD 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
%
902.451.500
898.587.926
99.57
43.050.000
42.559.276
98.86
9.250.000
9.250.000
100.00
24
Koderek
08 10 11 12
13 15
17 18 20 21 2
10
URAIAN
Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penunjang Peringatan HariHari Bersejarah (PHHB) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 26 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01 Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi SKPD 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran JUMLAH URUSAN WAJIB SETIAP SKPD 2.01 (URUSAN PERTANIAN) 21 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 02 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 03 Pemusnahan Ternak yang terjangkit Penyakit endemik 06 Pelayanan Kesehatan Hewan
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
%
70.000.000
69.988.500
99.98
99.952.000
98.905.200
98.95
115.169.500
114.522.500
99.44
7.000.000
7.000.000
100.00
207.950.000
206.464.450
99.29
16.250.000
16.250.000
100.00
32.200.000
32.200.000
100.00
183.300.000
183.300.000
100.00
83.450.000
83.450.000
100.00
34.880.000
34.698.000
99.48
588.440.000
578.071.250
98.24
27.085.000
25.845.000
95.42
175.880.000
174.770.000
99.37
366.130.000
359.339.000
98.15
19.345.000
18.117.250
93.65
96.670.000
96.670.000
100.00
72.500.000
72.500.000
100.00
24.170.000
24.170.000
100.00
1.587.561.500
1.573.329.176
99.10
1.086.260.000
1.065.398.300
98.08
335.000.000
333.968.500
99.69
78.260.000
77.660.000
99.23
573.000.000
553.968.700
96.68 25
Koderek
URAIAN
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
%
dan Laboratorium 07
Pengawasan dan pembinaan penerapan kesmavet dan kesrawan 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 01 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perbibitan Ternak 02 Perbibitan Dan Perawatan Ternak 08 Pengembangan agribisnis peternakan 23 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 01 Penelitian dan Pengembangan Pemasaran dan Hasil Produksi Peternakan 07 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah 24 Program Peningkatan penerapan teknologi peternakan 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 07 Peningkatan sarana dan prasarana teknologi Rumah Potong Hewan JUMLAH URUSAN PERTANIAN 2.05 (URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN) 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 01 Pengembangan Bibit Ikan Unggul 02 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 03 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 23 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 01 Kajian Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 24 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 01 Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
100.000.000
99.801.100
99.80
3.893.702.500
3.745.720.200
96.20
869.442.500
838.979.600
96.50
1.049.715.000
952.943.500
90.78
1.974.545.000
1.953.797.100
98.95
405.000.000
401.227.300
99.07
300.000.000
298.183.500
99,39
105.000.000
103.043.800
98,14
3.392.800.000
3.205.554.150
94,48
1.367.405.000
1.322.203.150
96,69
2.025.395.000
1.883.351.000
92,99
8.777.762.500
8.417.899.950
95,90
1.387.937.900
1.379.674.520
99,40
291.040.000
289.802.500
99,57
553.812.500
550.030.500
99,32
543.085.400
539.841.520
99,40
483.790.000
481.900.600
99,61
483.790.000
481.900.600
99,61
233.860.000
232.782.000
99,54
233.860.000
232.782.000
99,54
26
Koderek
URAIAN
Target (Rp)
JUMLAH URUSAN KELUTAN DAN PERIKANAN
Realisasi (Rp)
%
2.105.587.900
2.094.357.120
99,47
JUMLAH TOTAL 12.470.911.900 Sumber : Laporan Relisasi anggaran pada Sub Bagian Keuangan. 3. Penerimaan Pendapatan Dinas
12.085.586.246
96,91
Penerimaan PAD dari Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012 target sebesar Rp. 344.629.600,- dapat tercapai pada akhir bulan Desember 2012 sebesar Rp. 360.660.000,- (104,65%). Secara Rinci Target dan Realisasi PAD Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2012 tertuang dalam Tabel 2. Tabel 22. Target dan Realisasi PAD Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2012 No
Jenis Pendapatan
Target
Realisasi
(Rp) 183.600.000
(Rp) 198.700.000
(%) 108,22
1
Retribusi Rumah Potong Hewan
2
Retribusi Jasa Usaha Produksi Usaha Daerah Retribusi Izin Usaha Perikanan
79.329.600
79.400.000
100.08
16.000.000
16.200.000
101,25
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah JUMLAH
65.700.000
66.360.000
101,01
344.629.600
360.660.000
104,65
3 4
Sumber: laporan Pertanggung jawaban penerimaan SKPD thn 2012
Anggaran (Rp.)
Grafik 6 . Pencapaian PAD Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2012
200,000,000 180,000,000 160,000,000 140,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 Retribusi Rumah Potong Hewan Target
183,600,000
Retribusi Jasa Usaha Produksi Usaha Daerah 79,329,600
Realisasi
198,700,000
79,400,000
Retribusi Izin Usaha Perikanan
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
16,000,000
65,700,000
16,200,000
66,360,000
Adapun secara lengkap uraian PAD Dinas Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut:
27
1. Retribusi RPH Retribusi RPH merupakan salah satu sumber pendapatan yang berasal dari hasil pelayanan jasa pemotongan di RPH pemerintah yang berjumlah 6 buah yang berlokasi di Ciwidey, Banjaran, Pangalengan, Solokanjeruk, Cicalengka dan Baleendah (MBC). Selain itu, ada RPH swasta sebanyak 5 kecamatan yaitu Soreang, Baleendah, Pameungpeuk, Cilengkrang dan Pt. Kadila/ Andini Makmur (Cikancung). Besaran kontribusi dari tiap RPH biasanya beragam disesuaikan dengan potensi, dan banyaknya ternak yang dipotong di lokasi bersangkutan, yaitu berkisar antara Rp. 2.500.000,- (RPH Soreang) s/d Rp. 70.000.000,- (RPH MBC Baleendah). Secara total sumbangsih PAD tahun 2012 dari sektor ini sebesar Rp.198.700.000,-( 55,09%). 2. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Kontribusi PAD dari Jenis penerimaan ini menyumbang sebesar Rp 79.400.000. Retribusi Penjualan produksi usaha daerah ini bersumber dari dua sumber, yaitu: a. Hasil Penjualan Benih Ikan Kontribusi dari sumber ini didapatkan dari UPTD pembenihan ikan yang memproduksi benih ikan sebanyak 16.050.000 ekor yang setara dengan Rp. 38.100.000 atau 100,18% dari target yang ditetapkan. b. Hasil Penjualan Bibit Ternak Kontribusi PAD didapat dari penjualan bibit ternak sapi perah sebanyak 14 ekor yang setara dengan Rp.41.300.000,- atau 100% dari target awal yang ditetapkan. 3. Retribusi izin usaha perikanan Target yang ditetapakan dari sumber retribusi izin usaha perikanan ialah Rp.16.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 16.200.000,- atau 101,25%. Adapun uraian PAD dari sumber ini terdiri dari: a. Izin usaha budidaya di perairan umum. Target PAD yang bersumber dari perizinan yang dikeluarkan ditargetkan sebanyak 2 unit atau setara dengan Rp. 200.000,- yang dapat terealisasi 150% atau sebesar Rp. 300.000,- (3 orang pembudidaya). b. Izin usaha pembudidayaan ikan di air tawar. Target PAD yang ditetapkan pada pos ini ialah sebesar Rp. 15.800.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 15.900.000,- atau 100,63% yang berasal dari 28 orang pembudidaya yang mendaftarkan kegiatan budidayanya. Adapun uraian rinci dari pos ini ialah sebagai berikut: - SIUP kolam air deras dari target sebesar Rp. 4.642.800,- atau setara dengan 6.460 m2 dapat terealisasi sebesar Rp. 4.742.800,- atau setara dengan 9.260 m2 (102,15%). - Retribusi di kolam air tenang dari target sebesar 2.605.500,- atau setara dengan 65.790 m2 dapat terealisasi sebesar Rp. 2.605.500,- atau setara 65.790 m2. 28
- Retribusi Kolam Penampungan ikan ditargetkan sebesar Rp. 1.750.000,- atau 7 unit dapat terealisasi sebesar Rp. 1.750.000,- atau setara 7 unit kolam (100%). - Retribusi kolam ikan dari target sebesar Rp. 4.801.700,- setara 12.422 m2 dapat terealisasi sebesar Rp. 4.801.700,- (12.422 m2) atau 100%. - SIUP budidaya ikan hias dengan target sebesar Rp. 2.000.000,- (6 unit) dapat terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,- (6 unit) atau 100% (1 orang). 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Sumber PAD ini merupakan hasil dari penjualan produk lainnya dari UPTD Perbibitan Ternak selain bibit ternak yaitu dari penjualan susu. Target tahun 2012 sebesar Rp. 65.700.000,- atau setara dengan penjualan susu sebanyak 21.900 liter dapat dicapai Rp. 66.360.000,- atas penjualan 22.120 liter susu atau dapat terealisasi sebesar 101.01%.
29
BAB IV P E N U T U P
Secara umum pelaksanaan sasaran dapat berjalan dengan baik yang terdiri atas 7 sasaran dan 17 indikator labih dari 70% dapat tercapai dari target yang sudah ditetapkan. Adapun jumlah indikator utama yang dijadikan indikator kabupaten sebanyak 4 indikator. Pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan tentunya ditunjang oleh sistem kerjasama yang telah terjalin baik antara Kecamatan, Petugas Lapangan, Penyuluh dan Dinas Peternakan dan Perikanan. semua intansi tersebut ialah instansi tang terkait dengan Misi Dinas yang secara periodik dan kontinu senantiasa melaksanakan konsolidasi dan koordinasi. Dimana pelaksanaan kegiatan tentunya mengacu kepada Rencana Strategis yang telah disepakati bersama, sehingga masalah yang muncul pada tahun 2011 dapat diselesaikan dan di atasi bersama. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bersifat terbuka untuk diperbaiki terus menerus dimasa akan datang. Laporan ini pula diharapkan dapat dipakai sebagai alat introspeksi berbagai pihak di lingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung. Adapun realisasi kinerja organisasi dinas secara keseluruhan dapat sebagai bahan evaluasi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dijalankan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung.
30
LAMPIRAN-LAMPIRAN
31
