KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014

KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, karena atas

limpahan

rahmat,

taufik

dan

hidayah-Nya,

maka

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2013 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel

dan

transparan.

Laporan

ini

disusun

secara

periodik

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam pelaksanaan uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Tahun 2014 merupakan tahun pertama dari implementasi program pembangunan yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013-2018. Olehnya itu, selain menyajikan capaian indikator sasaran strategis pada tahun 2014, LAKIP ini juga menyajikan hasil evaluasi capaian indikator kinerja Pemerintah Kota Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014

i

Parepare Tahun 2010-2014 berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Demikian pula dilaporkan hasil evaluasi perkembangan ekonomi makro Kota Parepare Tahun 20102014 serta evaluasi APBD Kota Parepare Tahun 2010-2014 yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Selanjutnya, laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi yang representatif dan kredibel untuk menggambarkan kinerja Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014 dan dalam lima tahun terakhir. Keberadaan LAKIP sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kota Parepare dan bermanfaat bagi seluruh aparatur Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi di Kota Parepare. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang. Demikian semoga bermanfaat. Parepare, 25 Maret 2015 WALIKOTA PAREPARE

DR. H. TAUFAN PAWE, SH, MH

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.......................................................................... DAFTAR ISI..................................................................................... RINGKASAN EKSEKUTIF................................................................ BAB I PENDAHULUAN.............................................................. 1.1. Latar Belakang............................................................ 1.2. Maksud dan Tujuan..................................................... 1.3. Dasar Hukum............................................................. 1.4. Gambaran Umum Kota Parepare.................................. 1.5. Struktur Organisasi .................................................... 1.6. Keadaan Pegawai....................................................... 1.7. Sistematika Penyajian ................................................

i iii iv 1 1 4 4 6 9 15 23

BAB II

PERENCANAAN KINERJA............................................... 2.1. Visi............................................................................ 2.2. Misi............................................................................ 2.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.............................. 2.4. Kebijakan................................................................... 2.5. Program Prioritas........................................................ 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2014....................................

22 22 23 24 26 27 29

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA............................................. 3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja ..................................... 3.2. Capaian Kinerja.......................................................... 3.3. Analisis Capaian Kinerja.............................................. 3.4. Evaluasi Kinerja Tahun 2010-2014............................... 3.5. Realisasi Anggaran...................................................... 3.6. Pengukuran Kinerja ....................................................

33 33 35 38 49 78 88

BAB IV

PENUTUP.........................................................................

89


iii

RINGKASAN EKSEKUTIF Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu wahana/media bagi

Instansi

Pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja aparatur dalam pelaksanaan program dan kegiatan

untuk mencapai visi dan misi

organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2013-2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013-2018 merupakan pedoman dalam pembangunan di Kota Parepare selama tahun 2013-2018 dengan visi “Terwujudnya Kota Parepare yang Maju, Peduli, Mandiri dan Bermartabat” Pernyataan visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam 6 (enam) misi yaitu : i) Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara

berkeadilan,

berkualitas

dan

berkesinambungan;

ii) Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal, mengembangkan investasi dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat

sesuai

dengan

prinsip

pembangunan

berkelanjutan; iii) Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah

melalui

keseimbangan

penataan

ruang

dan

adaptibilitas

perubahan lingkungan hidup; iv) Memantapkan penegakan supremasi hukum, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat; dan v) Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik.


iv

Penyusunan LAKIP Kota Parepare disusun dengan mengacu pada arahan kebijakan dan program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare yang disusun setiap tahun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan

implementasi

tahunan

dari

RPJMD

tahun

2013-2018.

Penetapan anggaran kegiatan dalam RKPD mengacu pada pelaksanaan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 . Sebagai penjabaran dari RPJMD, RKPD memuat kebijakan umum, prioritas pembangunan, sasaran strategis beserta indikator dan target kinerjanya.

Pengukuran

kinerja

dilakukan

dengan

membandingkan

capaian indikator dari setiap sasaran strategis dengan target kinerja yang telah

ditetapkan

sebelumnya.

Hasil

pengukuran

tersebut

yang

disampaikan melalui LAKIP. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Parepare untuk Tahun Angaran 2014 mencapai

86,34%. Adapun pencapaian

kinerja sasaran strategis dirinci dalam tabel sebagai berikut:


v

No

1

Sasaran

Indikator Sasaran

Meningkatnya daya saing (ilmu dan pengetahuan) masyarakat.

a. Angka Melek Huruf

99,97

b. Angka Rata-rata Lama sekolah

97,64

(SD sampai dengan Perguruan Tinggi)

2

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

a. Angka Usia Harapan Hidup

100,33

b. Angka kelangsungan hidup bayi

100,35

c. Persentase balita gizi buruk

51,19

d. 3

Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Capaian Kinerja Tahun 2014 (%)

Penghargaan Kota Sehat

0

a. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

101,54

b. Pendapatan per kapita

103,71

c. Tingkat kemiskinan

95,83

d. Penduduk diatas garis kemiskinan

99,89

e. Tingkat partisipasi angkatan kerja

88,98

F Tingkat pengangguran terbuka

115,57

97,92

4

Meningkatnya ketersediaan pangan utama dengan harga terjangkau.

a. Ketersediaan pangan utama

5

Meningkatnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

a.. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Meningkatnya ketersediaan air bersih.

a.

7

Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup.

a. Persentase Ruang Terbuka Hijau (20% Publik + 10% Privat)

8

Menurunnya pelanggaran ketertiban dan keamanan masyarakat.

a. Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk

54,17

9

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

a. Penilaian LPPD

102,14

6

Kapasitas produksi air

100

91,07 100

b. Laporan Kinerja Keuangan Daerah

100

c. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

100


vi

No

Sasaran


Indikator Sasaran

10

Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan antara masyarakat dan pemerintah.

a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

106,67

11

Meningkatnya kesetaraan gender.

a.

99,82

12

Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

a. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

13

Terjaganya kerukunan antar umat beragama

a. Kasus SARA

14

Terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh di masyarakat.

a. Persentase benda cagar budaya yang terpelihara.

Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah

73,55

100

87,51

86,34 (Baik)

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Parepare di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan sebagai berikut : 1.

Meningkatkan pembangunan

kualitas daerah

dokumen-dokumen

sebagai

satu

kesatuan

perencanaan dalam

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dari RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. 2.

Meningkatkan fungsi koordinasi antara SKPD maupun lembaga pemerintah lainnya dalam pencapaian indikator sasaran strategis.

3.

Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sehingga evaluasi tidak hanya dilakukan pada realisasi fisik dan keuangan semata tetapi juga evaluasi terhadap pelaksanaan indikator kinerja setiap sasaran strategis yang telah diamanatkan dalam Penetapan Kinerja, sehingga pemerintah dapat mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan yang dapat menghambat tercapainya


vii

indikator sasaran strategis, dan selanjutnya memberikan solusi yang tepat sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. 4.

Perlunya menyempurnakan pendefinisian indikator sasaran strategis dalam RPJMD dengan indikator-indikator yang terukur. Dengan demikian RPJMD lebih berdaya guna dalam fungsinya sebagai strategi dan

alat

bagi

manajemen

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan dalam mencapai Visi dan misi. 5. Meningkatkan profesionalisme pengelolaan kegiatan, baik secara internal maupun eksternal. 6. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah sehingga kemampuan fiskal daerah dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara maksimal. 7. Penyediaan data dan informasi kegiatan yang cukup dalam rangka penyempurnaan penetapan dan pengukuran kinerja. Parepare, 25 Maret 2015 WALIKOTA PAREPARE,



viii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan

prasyarat

bagi

setiap

pemerintahan

untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta citacita bangsa bernegara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung-jawaban yang tepat, jelas dan legitimate

sehingga

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, untuk itu sangat diperlukan akuntabilitas dari penyelenggara pemerintah sehingga Instansi Pemerintah dapat mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung-jawaban secara periodik. Good governance

yang baik dapat terwujud jika ada

koordinasi dan integritas yang baik pada penyelenggara negara, profesional serta etos kerja dan moral tinggi. Dengan demikian penerapan

konsep

good

governance

dalam

penyelenggara

kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan adanya mekanisme yang meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan

memperkuat

peran

dan

kapasitas

parlemen,

serta

keterbukaan akses informasi bagi masyarakat. Olehnya itu diperlukan

pengembangan

dan

penerapan

sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014

1

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum yang

pemerintah

adalah

berorientasi

pada

kemaslahatan

bagi

menghasilkan

output

kebutuhan

ingin hasil

menjalankan dimana

masyarakat, dan

pemerintahan

akan

fokus

pada

berupa

upaya

untuk

yang

sesuai

dengan

outcome

masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari

program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang

dan jasa pelayanan kepada

masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang kinerja, bukan

kemampuan

menyerap

sebagai

anggaran

seperti

persepsi yang ada selama ini. Sedangkan orientasi pada input, terutama

anggaran

seperti

yang

selama

ini

dijalankan,

hendaknya ditinggalkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media

pertanggungjawaban

yang

berisi informasi

mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong

instansi

pemerintah

untuk

menyelenggarakan

tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar

(Good Governance)

yang didasarkan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat umpan rangka

balik

dan lingkungannya, menjadikan masukan bagi

pihak-pihak

meningkatkan

yang

berkepentingan

kinerja instansi

dan dalam

pemerintah,

serta

terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014

2

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

maka

Bupati/Walikota

berkewajiban

menyusun

LAKIP dan menyampaikannya kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 1.2. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari Penyusunan LAKIP Kota Parepare Tahun 2014 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan Pemerintahan Kota Parepare Tahun Anggaran 2014 dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sedangkan tujuannya adalah : 1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Parepare selama Tahun Anggaran 2014; 2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Parepare pada

tahun

dapat diperoleh

2014, untuk

masukan

dalam

kemudian rangka

diharapkan memperbaiki

kinerja Pemerintah Kota Parepare di masa yang akan datang; 3. Menjadi bahan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja dari implementasi

RPJMD

Kota

Parepare

Tahun

2013-2018

berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan; 1.3. Dasar Hukum Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare

Tahun Anggaran

2014 adalah : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/l998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;


3

3. Undang-Undang

Nomor

Penyelenggaraan

Negara

28 yang

Tahun Bersih

1999 dan

tentang

Bebas

dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

tentang

Pemerintah,

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

Pemerintahan

Daerah

Antara

Propinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 9. Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 20052025. 11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.


4

12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. 14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. 15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Parepare. 16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare. 17. Peraturan

Daerah

Kota Parepare Nomor

12

Tahun

2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013-2018. 1.4. Gambaran Umum Kota Parepare Secara

geografis,

Kota

Parepare

terletak

pada

jalur

perlintasan transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan, baik arah Utara - Selatan maupun arah Timur - Barat. Kota Parepare terletak antara 3o 57’ 39” - 4o 04’ 49” Lintang Selatan dan 119o 36’ 24” - 119o 43’ 40” Bujur Timur. Waktu yang digunakan di Kota Parepare adalah WITA atau waktu Indonesia Bagian Tengah yakni 1 (satu) jam lebih cepat dari waktu ibukota Negara Jakarta dan delapan jam lebih cepat dari Greenwich Mean Time (GMT).


5

Wilayah

Kota

Parepare

apabila

ditinjau

dari

aspek

topografinya terdiri dari daerah datar sampai bergelombang, dengan

klasifikasi

kurang

lebih

80persen

luas

daerahnya

merupakan daerah perbukitan dan sisanya daerah datar dengan ketinggian 25 – 500 meter diatas permukaan laut (mdpl), dengan dataran tinggi bergelombang dan berbukit (88,96 persen) dengan fungsi

dominan

untuk

lahan

perkebunan

(18,56

persen),

kehutanan (43,04 persen), dan daerah permukiman (1,57 persen), serta sebagian kecil merupakan dataran rendah yang rata hingga landai (11,04 persen) dengan fungsi permukiman (2,80 persen), pertanian (9,40 persen) dan perikanan (0,24 persen). Geologi wilayah Kota Parepare secara umum dapat dibagi menjadi tiga satuan yaitu: (1) dataran rendah terdapat pada bagian yang sempit sekitar muara Sungai Karajae, sepanjang pesisir dan melebar di sekitar Soreang. Tingginya berkisar antara 0 sampai 50 meter di atas muka laut, dengan lereng landai hingga datar. (2) perbukitan secara luas menempati bagian barat wilayah kota, memanjang dengan arah kurang lebih Utara Selatan, umumnya berlereng landai hingga curam. Ketinggiannya berkisar antara 50 sampai 250 meter di atas permukaan laut terutama di Kecamatan Bacukiki dan Lapadde. Jumlah penduduk Kota Parepare dalam kurun waktu Tahun 2008-2012

terus

mengalami

peningkatan

setiap

tahunnya.

Peningkatan jumlah penduduk Kota Parepare tersebut disajikan dalam grafik berikut ini.


6

Grafik 1 Jumlah Penduduk Kota Parepare Tahun 2009-2013

135.200 130.582

129.262

132.048

118.842

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Sumber : Parepare Dalam Angka, 2014

Dari grafik tersebut di atas, jumlah penduduk Kota Parepare pada Tahun 2009 sebesar 118.842 jiwa dan meningkat pada Tahun 2013 sebesar 135.200 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,96 persen. Jumlah Penduduk tersebut terdiri atas Lakilaki dan Perempuan dimana komposisinya dapat dilihat pada grafik dibawah ini. Grafik 2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Parepare Tahun 2009-2013 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Laki-laki

57.032

63.481

63.055

63.763

66.274

Perempuan

61.810

65.781

67.527

68.285

68.926



7

Berdasarkan grafik tersebut, maka dalam kurun 5 (lima) tahun, komposisi penduduk perempuan lebih besar daripada penduduk laki-laki dimana pada Tahun 2009 jumlah penduduk wanita sebesar 61.810 jiwa dan meningkat pada tahun 2013 sebesar 68.926 jiwa sedangkan jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2009 sebesar 57.032 jiwa dan pada tahun 2013 menjadi 66.274

jiwa.

Besarnya

jumlah

penduduk

perempuan

dibandingkan jumlah penduduk laki-laki disebabkan karena penduduk laki-laki didaerah ini lebih banyak keluar daerah untuk sekolah, bekerja dan mencari pekerjaan. Adapun penyebaran penduduk di Kota Parepare tersebar di 4 (empat) kecamatan dimana persentase penyebarannya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Grafik 2.4 Persentase Penyebaran Penduduk Kota Parepare Tahun 2009-2013 BACUKIKI 11% SOREANG 33%

BACUKIKI BARAT 31%

UJUNG 25%


Dari gambar tersebut di atas, nampak bahwa penyebaran penduduk di Kota Parepare dalam kurun waktu 5 (lima) tahun paling banyak di Kecamatan Soreang yaitu sebesar 33 persen atau sebesar 215.483 jiwa sedangkan penyebaran penduduk yang paling sedikit ada di Kecamatan Bacukiki sebesar 11 persen atau


8

hanya 73.121 jiwa. Hal ini tentu saja berkaitan dengan pembagian wilayah keluarahan di kecamatan tersebut dimana di Kecamatan Soreang dengan jumlah penduduk terbesar sehingga wilayahnya dibagi menjadi 7 kelurahan sedangkan Kecamatan Bacukiki dengan jumlah penduduk paling kecil sehingga wilayahnya hanya dibagi menjadi 4 kelurahan saja. 1.5. Struktur Organisasi Perangkat

Daerah

Kota

Parepare

Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kota jawab

kepada

Walikota

dan

meliputi

yang bertanggung

membantu

Walikota

dalam

penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat

DPRD, Dinas

Daerah,

Lembaga

Teknis

Daerah,

Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah. Pada tahun 2008 telah ditetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan

Pemeritah

Nomor

41

Tahun

2007

tentang

Organisasi Perangkat Daerah. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Parepare sesuai yang tertuang dalam peraturan daerah tersebut terdiri atas 2 organisasi Sekretariat, berbentuk

8

Organisasi

Dinas,

4

berbentuk

Organisasi

Badan,

berbentuk

12

Organisasi

Kantor,

serta

4

Organisasi berbentuk Kecamatan, yang diuraikan sebagai berikut : 1.5.1. Organisasi Sekretariat : 1. Sekretariat Daerah, adalah organisasi yang bertanggungjawab untuk

melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan

pemerintahan, administrasi, oerganisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada perangkat daerah Kota Parepare dan pelayanan publik serta berfungsi sebagai lembaga

pusat

koordinasi

dari

semua

instansi/lembaga

otonom dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare


9

2. Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat, adalah organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas administrasi dan pelayanan di Lingkungan DPRD Kota Parepare. 3. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah organisasi yang bertanggungjawab untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan program organisasi. 1.5.2. Organisasi Berbentuk Badan 1. Inspektorat Daerah Kota Parepare, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemerintahan,

terhadap

penyelenggaraan

pembangunan

dan

administrasi

pelayanan

publik

dari

aparat pada semua instansi / lembaga otonom dalam lingkup Pemerintahan Kota Parepare. 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas perencanaan,

pengkajian

dan

penyusunan

rencana

peaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. 3. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, adalah organisasi yang bertanggung

jawab

administrasi dan

untuk

melaksanakan

tugas-tugas

perencanaan pengembangan kepegawaian

daerah. 4. Badan Lingkungan Hidup Daerah , adalah organisasi yang bertanggung

jawab

untuk

melaksanakan

tugas

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan hidup. 5. Badan Kesatuan dan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, adalah

organisasi

melaksanakan

yang

tugas

bertanggung penyelenggaraan

jawab

untuk

administrasi

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014

10

berkaitan

dengan

pembainaan

kesatuan

bangsa

serta

penyelenggraan perlidungan masyarakat. 6. Badan Pelayanan Kesehatan RSUD. A. Makkasau, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas secara

khusus

untuk

memberikan

pelayanan

kesehatan

kepada masyarakat, baik dalam lingkup wilayah Kota Parepare maupun masyarakat umum. 7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan. 8. Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan, adalah

organisasi

melaksanakan

yang

tugas

bertanggung penyelenggaraan

jawab

untuk

administrasi

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan. 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah organisasi yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. 1.5.3. Organisasi Berbentuk Dinas 1. Dinas Pekerjaan Umum, adalah organisasi yang bertanggung jawab

dalam

melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan

administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang pekerjaan umum dan prasarana wilayah. 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, adalan organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014

11

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang berkaitan dengan industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah. 3. Dinas Kesehatan, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang kesehatan masyarakat. 4. Dinas Pendidikan, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk

melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang pendidikan. 5. Dinas Tenaga Kerja, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk

melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan

administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang bekaitan dengan bidang ketenaga kerjaan. 6. Dinas

Tata

Ruang

dan

Pengawasan

Bangunan,

adalah

organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang penataan ruang, penataan kota dan pengawasan dan pengendalian bangunan. 7. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, adalah organisasi yang bertanggung

jawab

untuk

melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bidang pelayanan kebersihan/persampahan dan pertamanan. 8. Dinas Sosial, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. 9. Dinas

Pendapatan

bertanggung

jawab

Daerah, untuk

adalah

organisasi

melaksanakan

yang

tugas-tugas


12

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan

publik

yang

berkaitan

dengan

bidang

pengelolaan, penerimaan/ pendapatan daerah dan keuangan. 10. Dinas Perhubungan, adalah organisasi yang bertanggung jawab

untuk

melaksanakan

tugas-tugas

penyelenggaraan

administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik

yang

berkaitan

dengan

bidang

perhubungan/transportasi, khususnya transportasi darat dan pelabuhan. 11. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Perikanan, Kelautan, Pertanian, Kehutanan 12. Dinas Olahraga, Pemuda dan Parawisata adalahorganisasi yang

bertanggung

jawab

untuk

melaksanakan

tugas

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan

publik

yang

berkaitan

denganOlahraga,

Pemuda dan parawisata. 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah organisasi pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas

penyelenggaraan

administrasi

kependudukan

dan

pencatatan sipil. 14. Dinas

Komunikasi

dan

Informatika

adalah

organisasi

pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pembinaan dan penyebarluasan informasi. 1.5.4. Organisasi Berbentuk Kantor 1. Kantor

Pelayanan

bertanggung

jawab

Perizinan, untuk

adalah

organisasi

melaksanakan

yang

tugas-tugas

penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan


13

dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Pelayanan Perizinan. 2. Kantor

Perpustakaan,

Arsip,

dan

Dokumentasi,

adalah

organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan penyediaan

buku-buku

bacaan,

pengarsipan

dokumen-

dokumen dan pendokumentasian. 3. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan dan Penyuluh. 4. Satuan

Polisi

bertanggung

Pamong jawab

Praja,

untuk

adalah

organisasi

melaksanakan

yang

tugas-tugas

pengamanan, penertiban dan pembinaan. 1.5.5. Organisasi Pemerintahan Kecamatan Kecamatan adalah organisasi pemerintahan di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugastugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan

publik

serta

mengkoordinir

penyelenggaraan

administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di kelurahan masing-masing kecamatan. Jumlah kecamatan di Kota Parepare adalah 4 (empat) kecamatan,

yakni

Kecamatan

Ujung,

Kecamatan

Bacukiki,

Kecamatan Bacukiki Barat, dan Kecamatan Soreang, seperti pada tabel dibawah ini :


14

Tabel. 1.1. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Parepare NO

KECAMATAN

1

Ujung

2

Soreang

3

Bacukiki

4

Bacukiki Barat

KELURAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Lapadde Ujung Bulu Ujung Sabbang Mallusetasi Labukkang Ujung Baru Ujung Lare Kampung Pisang Bukit Indah Bukit Harapan Lakessi Wattang Soreang Wattang Bacukiki Lemoe Lompoe Galung Maloang

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lumpue Sumpang Minangae Cappa Galung Tiro Sompe Bumi Harapan Kampung Baru

1.6. Keadaan Pegawai Keadaan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare secara garis besar dapat dilihat pada berikut ini.


15

Tabel. 1.2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Golongan dalam Lingkup Pemerintah Kota Parepare per 31 Desember 2014 No

Instansi/ Lembaga/ Unit Kerja

Golongan I

II

III

IV

Jumlah

1

Sekretariat Daerah

0

29

103

21

153

2

Sekretariat DPRD

1

20

26

5

52

3

Inspektorat

0

6

21

8

35

4

RSUD

11

99

218

64

392

5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

0

4

25

5

34

6

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

2

6

25

5

38

7

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

2

4

14

4

24

8

0

2

26

7

35

0

3

28

11

42

10

Badan Lingkungan Hidup Daerah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

0

5

11

5

21

11

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

0

3

7

1

11

12

Dinas Pertanian,Kehutanan,Perikanan & Kelautan

0

3

41

8

52

13

Dinas Kesehatan

0

111

275

53

439

14

Dinas Pendidikan

4

127

1008

1230

2369

15

Dinas Pekerjaan Umum

1

33

43

6

83

16

Dinas Pehubungan

1

25

34

5

65

17

Dinas Tenaga Kerja

0

5

39

17

61

18

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

24

16

22

5

67

19

Dinas Sosial

0

3

16

4

23

20

Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan

0

9

33

4

46

21

Dinas Perindag, Koperasi dan Pertambangan

1

12

31

7

51

22

Dinas Pendapatan Daerah

1

13

42

4

60

23

Dinas Olah Raga, Pemuda dan Pariwisata

0

7

15

5

27

24

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

0

3

17

5

25

25

Dinas Komunikasi dan Informatika

0

6

16

7

29

26

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

0

0

37

6

43

27

Kantor Pelayanan Perizinan Kota Parepare

0

4

12

1

17

28

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

0

4

16

1

21

29

Satuan Polisi Pamong Praja

0

20

19

1

40

30

Kecamatan Ujung

0

21

49

2

72

9


16

No

Golongan


I

II

III

IV

Jumlah

31

Kecamatan Soreang

0

17

55

1

73

32

Kecamatan Bacukiki

0

17

39

1

57

33

Kecamatan Bacukiki Barat

1

17

57

2

77

34

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

0

1

5

1

7

35

Sekretariat KPU

0

0

6

2

8

49

655

2.431

1.514

4.649

TAHUN 2013

55

804

2.363

1.432

4.654

TAHUN 2012

49

1.211

2.132

1.391

4.783

TAHUN 2011

50

1.269

2.171

1.384

4.874

TAHUN 2010

57

1.298

2.062

1.362

4.779

JUMLAH (TAHUN 2014)

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Parepare

Dari tabel tersebut diatas, selama kurun waktu Tahun 20102014, jumlah pegawai yang ada di Kota Parepare berdasarkan golongan

mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Pada

Tahun 2014, jumlah total jumlah pegawai berdasarkan golongan megalami penurunan dibanding tahun 2013 khususnya untuk golongan I dan II, hal ini disebabkan beberapa fakta seperti kenaikan

pangkat

dan

golongan

pegawai,

adanya

pegawai

pindahan dari daerah yang memiliki golongan rata-rata diatas golongan I dan II, penerimaan

CPNS lebih banyak yang

berkategori golongan III, sehingga secara tidak langsung faktorfaktor tersebut berpengaruh terhadap jumlah pegawai pada golongan III dan IV yang mengalami peningkatan . Tabel. 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi dalam Lingkup Pemerintah Kota Parepare per 31 Desember 2014 No


Pendidikan ≤ SLTP

SLTA

DIPLOMA

S1

S2

Jumlah

1

Sekretariat Daerah

4

34

4

90

21

153

2

Sekretariat DPRD

1

21

4

24

2

52

3

Inspektorat

0

5

5

23

2

35

4

RSUD

10

49

137

170

26

392


17

No


Pendidikan ≤ SLTP

SLTA

DIPLOMA

S1

S2

Jumlah

5


0

5

1

23

8

37

6


1

5

2

24

6

38

7


2

5

2

11

4

24

8

Badan Lingkungan Hidup Daerah

0

6

4

24

1

35

0

4

4

29

5

42

1

4

5

9

2

21

0

3

0

6

2

11

0

10

1

30

11

52

9 10 11 12

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pertanian,Kehutanan,Perikanan & Kelautan

13

Dinas Kesehatan

0

42

154

220

23

439

14

Dinas Pendidikan

24

125

426

1732

62

2369

15


2

30

7

37

7

83

16

Dinas Pehubungan

2

28

4

24

7

65

17

Dinas Tenaga Kerja

1

19

8

32

1

61

18


21

21

0

23

2

67

19

Dinas Sosial

0

3

0

16

4

23

0

10

2

29

5

46

3

14

0

30

4

51

2

17

2

34

5

60

0

5

3

17

2

27

0

8

0

17

0

25

0

8

0

16

5

29

0

7

2

29

5

43

0

4

1

11

1

17

0

1

4

14

2

21

3

20

1

15

1

40

20 21 22 23 24 25

Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Dinas Perindag, Koperasi dan Pertambangan Dinas Pendapatan Daerah Dinas Olah Raga, Pemuda dan Pariwisata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika

29

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kantor Pelayanan Perizinan Kota Parepare Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja

30

Kecamatan Ujung

2

26

4

37

3

72

31

Kecamatan Soreang

1

31

3

37

1

73

32

Kecamatan Bacukiki

3

22

4

26

2

57

26 27 28


18

No


Pendidikan ≤ SLTP

SLTA

DIPLOMA

S1

S2

Jumlah

33


2

23

3

49

0

77

34


1

1

2

3

0

7

35

Sekretariat KPU

1

1

1

3

2

8

87

617

800

2.914

234

4.652

TAHUN 2013

103

687

929

2.738

197

4.654

TAHUN 2012

115

860

1.193

2.448

167

4.783

TAHUN 2011

121

886

1.268

2.434

165

4.874

TAHUN 2010

131

952

1.273

2.268

155

4.779

JUMLAH TAHUN 2014


Berdasarkan tabel diatas, selama kurun waktu lima tahun SDM Aparatur Pemerintah Kota Parepare mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari jumlah

pegawai yang

berlatar pendidikan S1 dan S2 yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2014 jumlah pegawai yang berlatar pendidikan S1 dan S2 lebih banyak dibanding tahuntahun sebelumnya. Tabel. 1.4 Jumlah Jabatan Struktural dalam Lingkup Pemerintah Kota Parepare per 31 Desember 2014 No


Eselon II. A

II. B

III. A

III. B

IV

Jumlah

1

Sekretariat Daerah

1

8

10

0

30

49

2

Sekretariat DPRD

0

1

4

0

12

17

3

Inspektorat

0

1

5

0

3

9

4

RSUD

0

1

2

6

12

21

5


0

1

1

4

11

17

6


0

1

1

3

9

14

7


0

1

1

3

9

14

8

Badan Lingkungan Hidup Daerah

0

1

1

3

11

16

9

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

0

1

1

3

9

14


19

No


10

Eselon

Jumlah

II. A

II. B

III. A

III. B

IV

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

0

1

1

3

9

14

11

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

0

0

1

0

4

5

12

Dinas Pertanian,Kehutanan,Perikanan & Kelautan

0

1

1

4

15

21

13

Dinas Kesehatan

0

1

1

4

25

31

14

Dinas Pendidikan

0

1

1

4

25

31

15


0

1

1

4

13

19

16

Dinas Pehubungan

0

1

1

3

18

23

17

Dinas Tenaga Kerja

0

1

1

3

11

16

18


0

1

1

3

11

16

19

Dinas Sosial

0

1

1

3

9

14

20

Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan

0

1

1

3

11

16

21

Dinas Perindag, Koperasi dan Pertambangan

0

1

1

4

13

19

22

Dinas Pendapatan Daerah

0

1

1

3

13

18

23

Dinas Olah Raga, Pemuda dan Pariwisata

0

1

1

3

9

14

24

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

0

1

1

3

9

14

25

Dinas Komunikasi dan Informatika

0

1

1

3

9

14

26

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

0

0

1

0

4

5

27

Kantor Pelayanan Perizinan Kota Parepare

0

0

1

0

4

5

28

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

0

0

1

0

4

5

29

Satuan Polisi Pamong Praja

0

0

1

0

5

6

30

Kecamatan Ujung

0

0

1

1

37

39

31

Kecamatan Soreang

0

0

1

1

49

51

32

Kecamatan Bacukiki

0

0

1

1

31

33

33


0

0

1

1

43

45

34


0

0

0

1

3

4

35

Sekretariat KPU

0

0

1

0

4

5

1

31

51

77

494

654

TAHUN 2013

-

30

48

77

471

626

TAHUN 2012

1

31

50

77

488

647

TAHUN 2011

1

30

50

76

454

611

TAHUN 2010

1

19

46

61

416

543

JUMLAH TAHUN 2014



20

1.7. Sistematika Penyajian Untuk

menggambarkan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014, maka LAKIP Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I – Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare tahun 2014. Bab II – Perencanaan Kinerja Pada bab ini menguraikan/menjelaskan tentang perjanjian kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare pada tahun 2014. Bab III – Akuntabilitas Kinerja Menguraikan hasil pengukuran capaian kinerja, evaluasi analisis akuntabilitas kinerja termasuk keberhasilan ataupun kegagalan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta langkahlangkah antisipatif yang diambil dan akuntabilitas keuangan. Bab IV – Penutup Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare tahun 2014 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.


21

BAB II PERENCANAAN KINERJA Perencanaan

kinerja

merupakan

proses

penyusunan

rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. 2.1.

Visi Didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah

(RPJPD)

Kota

Parepare

Tahun

2005-2025,

Visi

Pembangunan Kota Parepare adalah “Terwujudnya Masyarakat Maju Yang Religius Dan Berdayatahan Lingkungan”, dimana RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018 merupakan tahapan kedua dan ketiga pentahapan pembangunan daerah sebagaimana diatur

di

dalam

RPJPD

Kota

Parepare.

Oleh

karena

itu

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota

Parepare

Tahun

2013-2018,

maka

Visi

Pembangunan Kota Parepare adalah : “Terwujudnya Kota Parepare yang Maju, Peduli, Mandiri dan Bermartabat” Visi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 di atas, memiliki makna: 1. Maju, mengandung arti: mempunyai kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat Kota Parepare dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014

22

ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupinya kebutuhan kehidupan masyarakat. 2. Peduli, mengandung arti: mempunyai keikhlasan dan empati untuk maju serta berkembang demi masa depan bersama, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kelestarian lingkungan. 3. Mandiri,

mengandung

arti:

mempunyai

inisiatif

untuk

menyelesaikan permasalahan berdasarkan rujukan dan nilainilai yang berlaku di masyarakat. 4. Bermartabat, mengandung arti: harkat atau harga diri yang menunjukkan eksistensi atau identititas (jati diri) masyarakat Kota Parepare yang dapat dijadikan teladan dalam berbagai sendi kehidupan. 2.2.

Misi Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima)

Misi Pembangunan Kota Parepare Tahun 2013-2018 yaitu sebagai berikut : 1. Meningkatkan kesehatan

optimalisasi secara

pelayanan

berkeadilan,

pendidikan berkualitas

dan dan

berkesinambungan. 2. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal, mengembangkan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. 3. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui

keseimbangan

penataan

ruang

dan

adaptibilitas

supremasi

hukum,

perubahan lingkungan hidup. 4. Memantapkan menyelenggarakan

penegakan pemerintahan

yang

bersih

dan

meningkatkan partisipatif aktif masyarakat.


23

5. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik. 2.3.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Untuk melaksanakan kelima misi Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 20132018

tersebut,

maka

dirumuskan

tujuan

dan

sasaran

pembangunan pada masing-masing misi sebagai berikut : Misi 1 : Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan No

Tujuan

Sasaran

1

Pemerataan layanan pendidikan menuju masyarakat yang cerdas.

1.1 Meningkatnya daya saing (ilmu dan pengetahun) masyarakat.

2

Pemerataan layanan kesehatan menuju masyarakat yang sehat.

2.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Misi 2 : Mendorong

percepatan

pertumbuhan

ekonomi

wilayah

yang

berbasis pada sumber daya lokal, pengembangan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. No

Tujuan

Sasaran

1

Akselarasi pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan dan berkesinambungan.

1.1 Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

2.1



24

Misi 3 : Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui

keseimbangan

penataan

ruang

dan

adaptibilitas

perubahan lingkungan hidup. No

Tujuan

1

Akselarasi pembangunan infrastruktur antar wilayah yang berbasis pada rencana tata ruang wilayah dan perubahan lingkungan hidup.

Sasaran 1.1


1.2


1.3


Misi 4 : Memantapkan penegakan supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan peningkatan

partisipatif aktif

masyarakat. No 1

2

3

Tujuan Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Mewujudkan pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Sasaran 1.1


2.1


2.2


3.1


3.2.



25

Misi 5 : Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik. No 1

2.4.

Tujuan Mewujudkan masyarakat parepare yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya.

Sasaran 1,1


1.2


Kebijakan Pada tahun 2014, dalam rangka pencapaian visi, misi,

tujuan dan sasaran pembangunan Kota Parepare, maka telah ditetapkan kebijakan sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) untuk menciptakan pelayanan publik yang berkeadilan termasuk peningkatan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel melalui e-procurement serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah; 2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi semua kelompok masyarakat; 3. Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan; 4. Pemeliharaan dan perluasan sarana prasarana kota 5. Pengembangan kawasan perkotaan melalui pendekatan estetika yang tinggi; 6. Peningkatan perekonomian daerah melalui pemberdayaan dan penguatan sektor UMKM; 7. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan; 8. Peningkatan Pelayanan Informasi; 9. Layanan Sosial dan Bantuan Hukum. 10. Perlindungan sosial, budaya, keamanan dan keagamaan bagi masyarakat. 11. Penguatan Legislasi Pengarusutamaan Gender. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014

26

2.5.

Program Prioritas Pada tahun 2014, dalam rangka pencapaian visi, misi,

tujuan dan sasaran pembangunan Kota Parepare, maka programprogram prioritas yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut : 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Non Formal 5. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 6. Program Perencanaan Sosial Budaya 7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 8. Program Kesejahteraan Rakyat 9. Program Upaya Kesehatan 10. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 13. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 14. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 15. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 16. Program Keluarga Berencana 17. Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Sarana

Perekonomian Daerah 18. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha-usaha Daerah dan Usaha-usaha yang ada di Daerah 19. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 20. Program

Penciptaan

Iklim

Usaha

Kecil

Menengah

yang

Kondusif 21. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 22. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan 23. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014

27

24. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 25. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 26. Program

Perlindungan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan 27. Program

Pemberdayaan

Fakir

Miskin,

Komunitas

Adat

Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 28. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 29. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 30. Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

pertanian/perkebunan 31. Program pengembangan budidaya perikanan 32. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 33. Peningkatan Efesisensi Perdagangan Dalam Negeri 34. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 35. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 36. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 37. Program Perencanaan Tata Ruang 38. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 39. Program Peningkatan Kawasan Perkotaan 40. Program

Peningkatan

Pengendalian

dan

Pengawasan

Permukiman 41. Program Pengembangan Perumahan 42. Program

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan

Air Limbah/sanitasi 43. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 44. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 45. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 46. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014

28

47. Program Rehabiltasi Hutan dan Lahan 48. Program

Peningkatan

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan 49. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 50. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 51. Program Pendidikan Politik Masyarakat 52. Program

peningkatan

sistem

pengawasan

internal

dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 53. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 54. Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan

keuangan Daerah 55. Program Kerjasama Informasi Media Massa 56. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Media Massa 57. Program Penataan Administrasi Kependudukan 58. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 59. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 60. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 61. Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan 62. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 63. Program pengembangan wawasan kebangsaan 64. Program Pengembangan Kemitraan 2.6.

Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Perjanjian

komitmen

yang

Kinerja

pada

dasarnya

mempresentasekan

tekad

adalah dan

pernyataan janji

untuk

mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu 1


29

(satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Parepare tahun 2014 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2014 yang

merupakan dokumen

perencanaan tahunan daerah yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan

untuk

memecahkan

permasalahan

pembangunan daerah secara terencana melalui berbagai sumber pembiayaan baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). RKPD tahun 2014 merupakan implementasi tahun pertama dari RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018, yang didalamnya memuat rencana kinerja (Performance Plan). Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja. RKPD Tahun 2014 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi visi dan misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Pemerintah Kota Parepare sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2014. Diharapkan, pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang ada dalam RKPD dapat mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan indikator dan target kinerjanya dalam RPJMD. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini.


30

Tabel 2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 No 1

Sasaran

Indikator Sasaran


a.

Angka Melek Huruf

b.

Angka Rata-rata Lama sekolah

Satuan

Target Tahun 2014

%

97,45

Tahun

10,58

Tahun

74,80

Bayi

994

(SD sampai dengan Perguruan Tinggi)

2

3



a.

Angka Usia Harapan Hidup

b.

Angka kelangsungan hidup bayi

c.

Persentase balita gizi buruk

%

0,08

d.


Tatanan

0

a.

Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

%

7,95 - 8,45

b.

Pendapatan per kapita

Rp/jiwa

21.054.025

c.

Tingkat kemiskinan

%

5,50 - 6,00

d.

Penduduk diatas garis kemiskinan

%

94,5% -94%

e.

Tingkat partisipasi angkatan kerja

%

64,87

f.

Tingkat pengangguran terbuka

%

3,97

kg/tahun/ perkapita

218,71

%

100

liter/detik

251,97

%

20

4


a.

Ketersediaan pangan utama

5


a.

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

6


a.


7


a.

Persentase Ruang Terbuka Hijau (20% Publik + 10% Privat)


31

No

Sasaran

Indikator Sasaran

8


a.

9


Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk

Satuan

Target Tahun 2014

kasus

24

a. Penilaian LPPD

poin

2800


Opini

WDP


%

100

10



%

75

11


a. Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah

%

57,67

12



%

0,18

13


a. Kasus SARA

kasus

0

14



%

47,06


32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah

untuk

keberhasilan/kegagalan mencapai

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

tujuan-tujuan

dan

misi

organisasi

sasaran-sasaran

dalam

yang

telah

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk

mendorong

terciptanya

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Pemerintah masyarakat

Kota

Kota

Parepare Parepare

selaku

pengemban

melaksanakan

amanah kewajiban

berakuntalitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Parepare yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah.

Laporan

tersebut

memberikan

gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2013-2018 maupun RKPD Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.


33

3.1.

KERANGKA PENGUKURAN KINERJA Mengacu

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:

239/IX/6/8/2003

tentang

Perbaikan

Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kinerja Pemerintah Kota Parepare diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dari program dan kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari

program

dan

kegiatan

serta

indikator

makro

yang

diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu: 85 – 100 = Sangat Baik 70 – 84

= Baik

55 – 69

= Sedang

< 55

= Kurang Baik

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Perhitungan pencapaian indikator sasaran menggunakan asumsi I: Jika semakin tinggi realisasi, menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin rendah/ jelek adalah: Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

=

Realisasi Rencana

X

100 %


34

semakin

Sedangkan

apabila

pencapaian

sasaran

kinerja

tinggi

realisasi

semakin

menunjukan

rendah/jelek,

atau

sebaliknya realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin baik menggunakan perumusan: Presentase Pencapaian Rencana = Tingkat Capaian 3.2.

Rencana – (Realisasi –Rencana) Rencana

X

100 %

CAPAIAN KINERJA Untuk

mengetahui

tingkat

keberhasilan

pelaksanaan

program pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2014, maka dilakukan pengukuran capaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada tingkat pencapaian terget kinerja yang telah ditetapkan pada seluruh indikator kinerja strategis yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014 yang merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013-2018. Pengukuran Kinerja merupakan metoda Performance Gap, yang dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana kerja dengan capaian masing-masing kinerja kegiatan, meliputi input, output, outcome, benefit dan impact yang dilakukan melalui suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan. Namun, pengukuran Pengukuran

benefit dan impact sulit dilaksanakan.

benefit dan impact hanya dapat dilakukan setelah

hasil (outcome) dari program telah berjalan cukup lama. Pemerintah melaksanakan

Kota

beberapa

Parepare

pada

tahun

program/kegiatan

2014

untuk

telah

mencapai

sasaran yang telah ditetapkan. Adapun hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


35

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2014 Satuan

Realisasi Tahun 2014


97,45

97,42*

99,97

10,58

10,33*

97,64

No

Sasaran

1


a. Angka Melek Huruf

%

b. Angka Rata-rata Lama sekolah (SD sampai dengan Perguruan Tinggi)

Tahun


a. Angka Usia Harapan Hidup

Tahun

74,80

75,05*

100,33


Bayi

994

997*

100,35

c. Persentase balita gizi buruk

%

0,08

0,04*

51,19

Tatanan

0

0

0

a. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

%

7,95 - 8,45

8,58*

101,54

b. Pendapatan per kapita

Rp/jiwa

21.054.025

21.835.637*

103,71

c. Tingkat kemiskinan

%

5,50 - 6,00

5,75 *)

95,83


%

94,5% -94%

93,90*

99,89

e. Tingkat partisipasi angkatan kerja

%

64,87

57,72*

88,98

F Tingkat pengangguran terbuka

%

3,97

4,59*

115,57

2

Indikator Sasaran

Target Tahun 2014

d.

3



4



kg/tahun/ perkapita

218,71

214,17

97,92

5


a.. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

%

100

100

100

Keterangan : *) = Angka sementara


36

No

Sasaran

Indikator Sasaran

Satuan

Target Tahun 2014

Realisasi Tahun 2014


6


a. Kapasitas produksi air

liter/detik

251,97

229,48

91,07

7



%

20

20

100

8


a. Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk

kasus

24

13*

54,17

%

88

100

113,64

a. Penilaian LPPD

Poin

2800

2860*

102,14


Opini

WDP

WDP*

100


%

100

100

100

75

80

106,67

57,67

57,56

99,82

9


b.. Penegakan PERDA

10



%

11


a. Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah

%

12



%

0,18

0,13

73,55

13


a. Kasus SARA

kasus

0

0

100

14



%

47,06

41,18

87,51



37

3.3.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA Pemerintah Daerah Kota Parepare pada tahun 2014 telah

melaksanakan

beberapa

program/kegiatan

untuk

mencapai

sasaran yang telah ditetapkan. Adapun hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Sasaran 1 : Meningkatnya daya saing (ilmu dan pengetahuan) masyarakat. Untuk

mengukur

capaian

sasaran

strategis

ini

maka

ditetapkan beberapa indikator, yaitu : Tahun 2013 No.

Indikator Kinerja

1

Angka Melek Huruf (AMH)

2

Angka Rata-rata Lama Sekolah

Satuan

Tahun 2014

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

%

97,40

97,36

99,96

97,45

97,42*

99,97

Tahun

10,23

9,91

96,87

10,58

10,33*

97,64

Rata-rata Capaian Kinerja

98,42

98,80

Ket : *) = Angka sementara

Rata-rata capaian kinerja tahun 2014 untuk sasaran strategis meningkatnya daya saing (ilmu dan pengetahuan) masyarakat sebesar 98,80% yang berarti hal tersebut bermakna sangat baik. Capaian ini dipengaruhi oleh beberapa indikator yang mendukung yaitu pada tahun 2013 realisasi angka melek huruf di Kota Parepare adalah 97,36% dari target sebesar 97,40%

dan

pada tahun 2014 realisasi diperkirakan sebesar 97,42% atau mengalami kenaikan dibanding tahun 2013 yang lalu demikian juga dengan angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2013 adalah 9,91 tahun dan pada tahun 2014 naik menjadi 10,33 tahun dengan demikian bila dirata-ratakan kedua indikator tersebut maka capaian pada tahun 2013 sebesar 98,42% naik Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014

38

menjadi 98,80% pada tahun 2014. Hal ini menandakan bahwa kualitas pendidikan di Kota Parepare sudah baik. Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Adapun target dan realisasi dari indikator kinerja dari sasaran strategis ini, dapat dilihat pada tabel berikut : Tahun 2013 No.

Indikator Kinerja

Satuan

1


2

Tahun 2014

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

Tahun

74,75

75,04

100,39

74,80

75,08

100,37


bayi

991

995

100,36

994

997

100,35

3


%

0,09

0,06

66,67

0,08

0,04

51,19

4


Tatanan

8

-

-

-

-

0,00


89,14

83,97


Rata-rata capaian kinerja untuk indikator sasaran strategis meningkatnya

derajat

kesehatan

masyarakat

bernilai

baik

meskipun mengalami penurunan yaitu pada tahun 2013 sebesar 89,14% dan tahun 2014 sebesar 83,97%, namun realisasi masingmasing

indikator

sesuai

dengan

yang

diharapkan

seperti

persentase balita gizi buruk berhasil diturunkan pada tahun 2014 menjadi 0,04% demikian juga Angka usia harapan hidup dan angka kelangsungan hidup bayi berhasil ditingkatkan kecuali untuk Penghargaan Kota Sehat, pada tahun 2013 Kota Parepare tidak mengikuti penilaian sehingga target untuk memperoleh 8 tatanan tidak tercapai demikian juga pada tahun 2014, tidak ada yang ditargetkan karena penilaian Kota Sehat dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun .


39

Sasaran 3 : Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hasil pengukuran

keberhasilan dari sasaran strategis ini

terdiri atas 5 indikator seperti yang diuraikan pada tabel dibawah ini : No.

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2013 Target

Realisasi

Capaian (%)

Tahun 2014 Target

Realisasi

Capaian (%)

1


%

7,81 - 8,31

8,47

100,24

7,95 - 8,45

8,58*)

101,54

2

Pendapatan per kapita (Rp/jiwa)

Rp/jiwa

19.525.714

20.502.729

105,00

21.054.025

21.835.637 *)

103,71

3

Tingkat kemiskinan

%

5,75 - 6,25

6,38

97,92

5,50 - 6,00

5,75 *)

95,83

4


%

94,25 93,75

93,62

99,86

94,5 94,00

93,90 *)

99,89

5

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)

%

63,96

57,72

90,24

64,87

59,36 *)

91,51

6


%

4,09

4,86

81,16

3,97

4,59 *)

84,43


95,74

94,76


Dari tabel di atas, secara rata-rata capaian kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan ekonomi msyarakat pada tahun 2013 sebesar 95,74%, hal ini disebabkan karena ada beberapa indikator yang capaian kinerjanya kurang bagus atau realisasi yang diharapkan berada di atas atau dibawah target seperti tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2013 capaiannya

kurang

bagus

karena

persentase

TPAK

berada

dibawah target yaitu hanya 59,36% demikian juga dengan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2013 dan 2014, realisasinya berada di atas target sehingga capaiannya diasumsikan kurang bagus. Realisasi Tingkat Kemiskinan, juga diasumsikan kurang bagus karena realisasi pada tahun 2013 sebesar 6,38% atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014

40

diatas target yang direncanakan dan pada tahun 2014 realisasinya berhasil

diturunkan

menjadi

5,75%

sehingga

capaiannya

diasumsikan baik. Sasaran 4 : Meningkatnya

ketersediaan

pangan

utama

dengan

harga

terjangkau. Target dan realisasi dari indikator kinerja strategis dapat dilihat pada tabel berikut : Tahun 2013 No.

Indikator Kinerja

Satuan

1


kg/tahun/ perkapita

Tahun 2014

Target

Realisasi

Capaian (%)

217,91

215,21

98,77


Target

Realisasi

Capaian (%)

218,71

214,17

97,92

98,77

97,92

Capaian kinerja untuk ketersediaan pangan utama di Kota Parepare pada tahun 2013 sebesar 98,77% dan pada tahun 2014 turun menjadi 87,02% hal ini disebabkan karena peningkatan rata-rata ketersediaan pangan pertahun berbanding lurus dengan penambahan jumlah penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya. Rata-rata ketersediaan pangan per tahun pada tahun 2013 sebesar 29.097 kg dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 29.647 kg. juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2013 sebesar 215,21 kg/tahun. Meskipun nilai ketersediaan pangan ini tidak memenuhi target tapi dari tingkat ketersediaan untuk pemenuhan kebutuhan pangan utama sudah cukup tersedia dan masyarakat tidak mengalami kelangkaan pangan.


41

Sasaran 5 : Meningkatnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).. Target dan realisasi dari indikator kinerja strategis dapat dilihat pada tabel berikut : Tahun 2013 No.

1

Indikator Kinerja


Satuan

%

Tahun 2014

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

100

100

100

100

100

100


100

100

Capaian kinerja pada tahun 2014 dari sasaran strategis meningkatnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap RTRW telah mampu ditangani dengan ditetapkannya Peraturan

Daerah

No.

10

Tahun

2011

tentang

RTRW.

Pembangunan yang dilkaksanakan dalam pengembangan Kota Parepare didasarkan pada Perda tersebut seperti penyesuaian pemanfaatan lahan berdasarkan pola ruang dan struktur ruang yang ada dalam Perda RTRW Kota Parepare. Ketaatan terhadap RTRW ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat tentang tata ruang yang ada serta keterbukaan informasi tentang tata ruang.

Pemerintah

membidangi

tata

Kota ruang

Parepare tela

patuh

khususnya dan

SKPD

komitmen

yang dalam

menjalankan Perda tersebut dan secara berkala melakukan koordinasi penataan ruang dengan beberapa SKPD terkait. Namun Perda RTRW ini masih perlu didukung dengan Perda tentang Rencana detail/rinci dan penyediaan informasi penataan ruang masih perlu ditingkatkan dengan menyediakan informasi RTRW bersama rencana rinci keseluruh kecamatan dan kelurahan baik berupa peta analog maupun peta digital serta penyediaan portal penataan ruang Kota Parepare. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014

42

Sasaran 6 : Meningkatnya ketersediaan air bersih. Target dan realisasi dari indikator kinerja strategis dapat dilihat pada tabel berikut : Tahun 2013 No.

Indikator Kinerja

Satuan

1.


liter/detik

Tahun 2014

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

235,46

231,30

98,23

251,97

229,48

91,07


98,23

91,07

Total Kapasitas produksi air di Kota Parepare yang terdiri dari air bawah tanah dan air permukaan pada tahun 2013 sebesar 231,30 liter/detik dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 248,64 liter/detik. Peningkatan kapasitas produksi air ini seiring dengan perkembangan jumlah penduduk setiap tahun dan tingkat kesadaran masyarakat Kota Parepare untuk menggunakan air PDAM, maka tentunya diperlukan pula petingkatan kapasitas produksi setiap tahun. Sasaran 7 : Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup Target dan realisasi dari indikator kinerja strategis dapat dilihat pada tabel berikut : Tahun 2013 No.

1

Indikator Kinerja


Satuan

%

Tahun 2014

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

20

20

100

20

20

100


100

100

Realisasi pada tahun 2013 untuk Persentase Ruang Terbuka Hijau di Kota Parepare yang terdiri dari 20% untuk Publik Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014

43

dan 10% untuk Privat sebesar 20% yang terdiri dari 17% Publik dan 3% Privat, demikian juga pada tahun 2014 masih tetap sama dengan tahun 2013, hal ini disebabkan karena belum adanya penambahan RTH untuk Publik dan Privat tersebut sehingga sampai saat ini hanya difokuskan pada pemeliharaan RTH yang sudah ada baik itu RTH Publik maupun RTH Privat. Sasaran 8 : Menurunnya pelanggaran ketertiban dan keamanan masyarakat Target dan realisasi dari indikator kinerja strategis dapat dilihat pada tabel berikut : No.

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

1


kasus

29

16

55,17

24

13*

54,17

2

Penegakan PERDA

%

88

90*

102,27

88

100

113,64

Rata-rata Capaian Kinerja Ket : *) = Angka sementara

Rata-rata

capaian

78,72

kinerja

untuk

83,90

sasaran

menurunnya

pelanggaran ketertiban dan keamanan masayarakat mengalami peningkatan dari 78,72% pada tahun 2013 menjadi 83,90% di tahun

2014.

Pencapaian

ini

menandakan

bahwa

masalah

keamanan dan ketertiban di Kota Parepare sudah cukup baik walaupun untuk indikator kriminalitas masih tetap ada namun diupayakan setiap tahunnya jumlah kriminalitas yang terjadi di Kota Parepare terus menurun demikian juga dengan penegakan perda, sudah dilaksanakan secara maksimal.


44

Sasaran 9: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Hasil pengukuran

keberhasilan dari sasaran strategis ini

menggunakan 3 (tiga) indikator seperti dibawah ini.: Tahun 2013 No.

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2014

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

poin

2.700

2.750

101,85

2.800

2.860*

102,14

1

Penilaian LPPD

2

Laporan Kinerja Keuangan Daerah

Kategori

WDP

WDP

100

WDP

WDP*

100

3

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

%

100

100

100

100

100

100


100,62

100,71


Dari ketiga indikator di atas, rata-rata capaian kinerjanya sudah 100% walaupun untuk realisasi mengenai laporan kinerja keuangan daerah tahun 2014 belum diketahui hasilnya karena hasil pemeriksaan oleh BPK mengenai opini laporan keuangan daerah Kota Parepare belum ada, namun opini sementara diproyeksikan realisasi Laporan Kinerja Keuangan Daerah Kota Parepare masih sama dengan tahun lalu yaitu WDP, demikian juga dengan Penilaian LPPD Kota Parepare Tahun 2013 dan 2014 belum ada dari Kementrian Dalam Negeri sehingga realisasi jumlah point yang terealisasi baru merupakan angka sementara. Sedangkan untuk penjabaran program RPJMD kedalam RKPD sudah 100% semuanya dijabarkan dan ditindaklanjuti oleh masing-masing SKPD dalam bentuk kegiatan dan dituangkan dalam Renstra SKPD.


45

Sasaran 10 : Meningkatnya

sinergitas

perencanaan

pembangunan

antara

masyarakat dan pemerintah. Adapun

hasil

pengukuran

keberhasilan

dari

sasaran

strategis ini adalah : Tahun 2013 No.

Indikator Kinerja

Satuan

1

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

%

Tahun 2014

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

70

75

107,14

75

80

106,67


107,14

106,67

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat diharapkan untuk menerima saran/masukan yang terkait dengan perencanaan pembangunan di Kota Parepare. Partisipasi masyarakat

tersebut

biasanya

diwujudkan

dalam

bentuk

pelaksanaan Musrenbang baik itu ditingkat kelurahan, kecamatan dan ditingkat kota. Pada tahun 2013 dan 2014, partisipasi masyarakat sudah mencapai 100% lebih, hal ini menunjukkan keinginan masyarakat yang tinggi untuk ikut berpastisipasi dalam perencanaan pembangunan salah satunya adalah memberikan masukan/usulan

kepada

pemerintah

terkait

dengan

pembangunan yang diperuntukkan untuk masyarakat, sedangkan bagi masyarakat yang tidak sempat datang ke acara musrenbang tersebut maka dapat memberikan usulannya didalam aplikasi EMusrenbang yang sudah disiapkan pada tahun 2014.


46

Sasaran 11 : Meningkatnya kesetaraan gender. Target dan realisasi indikator kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut : Tahun 2013 No.

Indikator Kinerja

Satuan

1


%

Tahun 2014

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

57,36

57,39

100,05

57,67

57,56

99,81


100,05

99,81

Dari tabel tersebut di atas, realisasi untuk partisipasi perempuan

di

lembaga

pemerintah

khususnya

di

lingkup

Pemerintah Daerah mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2013 jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebanyak 2.671 orang dan meningkat pada tahun 2014 sebanyak 2.676 orang. Fakta ini mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi perempuan khususnya yang berprofesi sebagai PNS cukup tinggi. Sasaran 12 : Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak. Hasil pengukuran keberhasilan dari sasaran strategis ini adalah : Tahun 2013 No.

Indikator Kinerja

Satuan

1

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

%

Tahun 2014

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

0,20

0,37

15

0,18

0,13

72,22


15

72,22

Dari tabel di atas, capaian Rasio KDRT pada tahun 2013 dapat dikatakan kurang baik yaitu 15%, hal ini didisebabkan karena realisasi dari Rasio KDRT cukup tinggi yaitu sebesar 0,37% atau melewati dari target yang ingin dicapai sebesar 0,20, hal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014

47

inilah yang menyebabkan capaian untuk sasaran strategis bernilai kurang baik, sedangkan pada tahun 2014 capaiannya bernilai baik karena Rasio KDRT berhasil diturunkan menjadi 0,13% dari 0,18% yang ditargetkan. Sasaran 13 : Terjaganya kerukunan antar umat beragama. Adapun hasil pengukuran keberhasilan dari sasaran strategis ini adalah : Tahun 2013 No.

1

Indikator Kinerja

Satuan

Kasus SARA

Tahun 2014

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

0

0

100

0

0

100

kasus


100

100

Untuk indikator yang terkait dengan Kasus SARA di Kota Parepare pada tahun 2013 dan 2014 capaiannya 100% ditargetkan setiap tahun di Kota Parepare tidak ada Kasus SARA yang terjadi dan target tersebut berhasil dicapai sehingga capaiannya dianggap 100%. Hal ini menandakan bahwa kerukunan antar umat beragama di Kota Parepare sudah baik. Sasaran 14 : Terpeliharanya

nilai-nilai

budaya

lokal

yang

tumbuh

di

masyarakat. Hasil pengukuran keberhasilan dari sasaran strategis ini dapat dilihat pada indikator dibawah ini. Tahun 2013 No.

Indikator Kinerja

Satuan

1

Persentase benda cagar budaya yang terpelihara.

%

Tahun 2014

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

41,18

41,18

100,00

47,06

41,18

87,51


100,00


87,51

48

Pada tahun 2013, target untuk persentase benda cagar budaya

yang

terpelihara

berhasil

direalisasikan

semuanya

sehingga capaiannya menjadi 100% sedangkan pada tahun 2014 capaiannya mengalami penurunan yaitu menjadi 87,51%, hal ini disebabkan karena dari target yang ditetapkan sebesar 47,06% tidak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena Benda Cagar Budaya yang terdaftar/dikelola tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. 3.4.

Evaluasi Kinerja Tahun 2010 - 2014 Keberhasilan

Pemerintah

Kota

Parepare

dalam

melaksanakan pembangunan selama periode tahun 2008 - 2013 dapat juga terlihat dari peningkatan pelayanan publik / pelayanan umum

yang

masyarakat.

dilaksanakan

Pelayanan

untuk

umum

pemenuhan

merupakan

kebutuhan

segala

bentuk

pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pelayanan umum ini pada dasanya terbagi 2 (dua) urusan yaitu

layanan

urusan wajib dan layanan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan tugas pokok dan fungsi setiap SKPD. 3.4.1. Layanan Urusan Wajib Analisis

kinerja

layanan

urusan

wajib

yang

telah

dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare di lakukan terhadap indikator-indikator

kinerja

pemerintah daerah, yaitu

penyelenggaraan

urusan

wajib

: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3)

Pekerjaan Umum; (4) Perumahan; (5) Penataan Ruang; (6) Perencanaan Pembangunan; (7) Perhubungan; (8) Lingkungan Hidup; (9) Pertanahan; (10) Kependudukan dan Catatan Sipil; (11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (12) Keluarga Berencana

dan

Keluarga

Sejahtera;

(13)

Sosial;

(14)

Ketenagakerjaan; (15) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; (16) Penanaman Modal; (17) Kebudayaan; (18) Kepemudaan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014

49

Olah Raga; (19) Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; (20) Ketahanan Pangan; (21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (22) Statistik; (23) Kearsipan; (24) Komunikasi dan Informatika; dan (25) Perpustakaan. 1. Pendidikan Tabel 3.1 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kota Parepare Tahun 2010-2014 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA No

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

%

97,16

97,17

97,33

97,36

97,42*

Tahun

9,63

9,76

9,88

9,91

10,33*

%

122,02

109,98

108,03

104,91

102,46

%

116,78

103,72

100,11

112,41

111,55

%

119,2

92,76

126,28

103,92

106,75

Angka kelulusan pada jenjang SD/MI

%

91,00

96,17

94,66

93,99

96,20

Angka kelulusan pada jenjang SMP/MTs Angka kelulusan pada jenjang SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI /Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs /Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

%

124,69

95,22

79,44

82,02

85,10

%

88,42

87,57

91,42

124,18

119,91

%

103,61

93,59

92,69

96,06

87,17

%

89,28

75,85

74,44

77,29

79,64

%

88,26

65,94

89,83

60,91

71,66

1

FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Angka Melek Huruf (AMH)

2

Angka Rata-rata Lama Sekolah

3

Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI /Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs /Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Angka Pendidikan yang ditamatkan

4

5

PENDIDIKAN DASAR 6

Angka partisipasi sekolah (SD/MI)

%

97,37

98,78

98,82

98,77

86,86

7

%

87,87

90,77

91,37

91,73

77,25

1 : 170

1 :189

1 : 188

1 : 190

1 : 191

9

Angka partisipasi sekolah (SLTP/MTs) Rasio Ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah Rasio Guru/murid

1 : 11

1 : 12

1 : 11

1:12

1:12

10

Rasio Guru per kelas rata-rata

3

2

2

2

2

Rasio murid per kelas rata-rata

28

27

19

26

26

8


50

REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA No

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

%

57,09

70,97

65,73

72,55

63,64

PENDIDIKAN MENENGAH 11

Angka Partisipasi sekolah (SMA/SMK/MA)

12

Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

1 : 227

1 : 345

1 : 263

1 : 286

1 : 292

13

Rasio Guru terhadap murid

1 : 11

1:8

1:8

1:8

1:7

14

Rasio Guru per kelas rata-rata

2

4

3

3

3

Rasio Murid per kelas rata-rata

25

28

25

21

22

%

94,85

96,88

94,85

-

95,88

%

73,33

75,00

75,41

-

96,83

%

38,85

31,10

40,35

-

50,17

17 18

FASILITAS PENDIDIKAN Sekolah pendidikan SD/MI Kondisi bangunan baik Sekolah pendidikanSMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi bangunan baik PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

19

Pendidikan anak usia dini (PAUD) ANGKA PUTUS SEKOLAH (APS)

20

Angka putus sekolah (APS) SD/MI

%

0,08

0,11

0,10

0,13

0,06

21

Angka putus sekolah (APS)SMP/MTs

%

0,33

0,24

0,00

0,41

0,16

22

Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/ MA

%

1,84

1,67

0,93

1,17

0,72

ANGKA KELULUSAN (AL) 22

Angka kelulusan SD/MI

%

91,00

96,17

94,66

93,99

96,20

23

Angka kelulusan SMP/MTs

%

124,69

95,22

79,44

82,02

85,10

24

Angka kelulusan SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

%

88,42

87,57

91,42

89,08

119,91

%

104,04

114,26

117,06

117,12

110,91

%

119,47

133,53

135,45

153,66

158,74

Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D IV

%

65,53

64,21

81,27

84,62

85,76

25 26 27

Selama kurun waktu Tahun 2010-2013, Angka Partisipasi Sekolah untuk semua tingkat jenjang pendidikan mengalami peningkatan namun pada tahun 2014, APS tersebut mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena kurangnya penduduk usia sekolah dari daerah luar Kota Parepare yang bersekolah di


51

Parepare sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap jumlah siswa pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Terkait dengan angka putus sekolah untuk semua tingkat jenjang pendidikan

juga mengalami penurunan dan sebaliknya

angka kelulusan dan angka melanjutkan mengalami peningkatan pada tahun 2014, hal ini menandakan bahwa kesadaran dari penduduk Kota Parepare juga semakin baik akan pentingnya untuk terus melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. 2. Kesehatan Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kota Parepare Tahun 2010-2014 No

INDIKATOR KINERJA

REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Bayi

992

992

987

994

997

1


2

Angka usia harapan hidup

Tahun

74,27

74,49

74,71

75,04

75,08

3


%

0,25

0,53

0,16

0,06

0,03

4

Rasio posyandu per satuan balita

1 : 77

1 :78

1 : 72

1 : 57

1 : 61

5

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

1: 4.972

1: 4.664

1 :4.716

1 : 5.408

1 : 4.614

6

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

1 :18.466

1 :18.654

1 :18.864

1 : 22.533

1: 15.380

7

Rasio dokter per satuan penduduk

1 : 2.020

1 : 1.839

1 : 1.572

1 : 1.485

1 : 1.538

8

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

1 : 307

1 : 299

1 : 299

1 : 287

1 :325

9

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

64,27

88,65

91,78

100

100

10

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

%

97,61

83,85

105,57

100

100

11

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

%

100

100

100

100

100

12

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

%

100

100

100

100

100


52


No

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

12

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

%

100

100

100

100

100

13

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

%

83,88

78,93

88,57

100

64,98

14

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

%

100

100

100

100

100

16

Cakupan kunjungan bayi

%

19,49

91,30

101,11

-

99,27

17

Cakupan puskesmas

%

150

150

150

150

150,00

18

Cakupan puskesmas Pembantu

%

77,27

86,36

86,36

86,36

95,45

Realisasi

capaian

indikator

kinerja

untuk

urusan

Kesehatan rata-rata mengalami kenaikan setiap tahunnya, ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan di Kota Parepare sudah lebih baik. Peningkatan capaian ini antara lain didukung oleh angka kelangsungan hidup bayi yang terus meningkat setiap tahunnya demikian juga dengan persentase balita gizi buruk setiap tahun menurun yang menandakan bahwa setiap kasus balita gizi buruk dengan cepat ditangani 3. Pekerjaan Umum Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kota Parepare Tahun 2010-2014 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA No

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

%

57,52

62,13

63,72

71,40

73,93

m/Ha

-

-

79,98

79,98

79,98

4,80

5,21

5,38

5,25

11,13

km/1000 penduduk

2,450

2,433

2,475

2,428

2,373

1

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

2

Rasio Jaringan Irigasi

3

Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk

4

Panjang jalan dilalui Roda 4 per 1000 penduduk

5

Panjang jalan kabupaten dlm kondisi baik (> 40 KM/Jam )

%

57,52

62,13

63,72

67,03

73,93

6

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air

%

-

-

-

75,00

76,44


53

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik selama kurun waktu 5 (lima) tahun selalu meningkat dimana pada tahun 2010 hanya 57,52% dan meningkat hingga 73,93% pada tahun 2014 demikian juga dengan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase, di tahun 2014 meningkat menjadi 76,44%, sedangkan untuk rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 11,13 m3 TPS mampu melayani 1000 penduduk, hal ini disebabkan karena jumlah daya tampung TPS juga meningkat sebesar 1.541 m3. 4. Perumahan Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Kota Parepare Tahun 2010-2014 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA No

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1

Rumah tangga pengguna air bersih

%

56,97

55,35

57,45

62,21

63,74”

2

Rumah tangga pengguna listrik

%

85,46

87,42

91,98

102,69

103,46”

3

Lingkungan pemukiman kumuh

%

0,31

0,18

0,28

0,28

0,25

4

Rasio rumah layak huni per 1.000 penduduk

unit

-

-

-

205,19

220,11

5

Panjang jalan lingkungan per 1.000 penduduk

m/jiwa

-

-

-

53,10

10,84

Realisasi rumah tangga pengguna air bersih dan pengguna listrik di Kota Parepare sejak tahun 2010 hingga 2014 selalu meningkat, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap Air Bersih dan Listrik memang sangat dibutuhkan sedangkan untuk lingkungan pemukiman kumuh pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,03% dari total luas wilayah Kota Parepare, meskipun persentase penurunan wilayah kumuh ini tergolong masih sedikit namun pemerintah akan masih terus Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014

54

berupaya dan tetap menjadi perhatian yang akan dilaksakan secara bertahap. Rasio

rumah

layak

huni

per

1.000

penduduk

juga

mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 220 unit setiap tahunnya, hal ini menandakan bahwa meskipun pertumbuhan penduduk setiap tahunnya terus meningkat namun keinginan masyakarat untuk mendapatkan hunian yang layak huni juga semakin besar. 5. Penataan Ruang Tabel 3.5 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Kota Parepare Tahun 2010-2014 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA No

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1

Rasio bangunan ber- IMB per 100 bangunan

2

Rasio titik lampu per panjang jalan

BG berIMB/ 100 bangunan

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

20,45

23,54

27,10

30,70

2

-

-

-

15,61

1,30

Pada tahun 2014, Rasio bangunan ber IMB per 100 bangunan hanya 2 unit, hal ini disebabkan karena hanya 668 bangunan yang memiliki IMB dari 33.459 bangunan sehingga masih ada kurang lebih 3.000 bangunan yang belum memiliki IMB demikian juga dengan jumlah titik lampu (bohlam) pada tahun 2014 hanya 482 titik sehingga rasionya terhadap panjang jalan juga hanya1,30 atau 2 titik lampu per km panjang jalan. Rendahnya rasio ini disebabkan karena kurangnya pengadaan titik lampu yang menyesuaikan dengan anggaran yang disediakan.


55

6. Perencanaan Pembangunan Tabel 3.6 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kota Parepare Tahun 2010-2014 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA No

1 2 3 4

INDIKATOR KINERJA Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD

SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Dokumen

-

-

-

-

-

Dokumen

1

-

-

-

-

Dokumen

1

1

1

1

1

100

100

%

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Parepare Tahun 2005 - 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013-2018 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014. Demikian pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare telah ditetapkan setiap tahunnya melalui Peraturan Walikota Parepare sebagai implementasi tahunan dari RPJMD. Kendala yang dihadapi adalah indikator kinerja utama dan target capaiannya belum tercantum dalam RPJMD serta tidak adanya sinkronisasi antara RPJMD dengan Renstra SKPD. Permasalahan lain yang dihadapi adalah kurangnya konsistensi antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.


56

7. Perhubungan Tabel 3.7 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kota Parepare Tahun 2010-2014 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA No

INDIKATOR KINERJA

1

Jumlah arus penumpang angkutan umum

2

Rasio ijin trayek

SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

orang

4.664.000

4.513.000

4.488.000

4.275.000

4.332.500

1.018

801

880

1.610

1.538

Pelabuhan Laut 3 buah, Terminal Bus 3 buah





1.655

1.783

1.539

1.600

1.650

3

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal bus

4

Kepemilikan KIR angkutan umum

5

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

menit

15 s/d 30 menit

15 s/d 30 menit

15 s/d 30 menit

15 s/d 30 menit

15 s/d 30 menit

6

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Rp

Rp. 47.500/ Rp. 57.500

Rp. 47.500/ Rp. 57.500

Rp. 47.500/ Rp. 57.500

Rp. 47.500/ Rp. 57.501

Rp. 47.500/ Rp. 57.501

7

Pemasangan rambu-rambu

%

100

100

100

100

100

Masih belum optimalnya beberapa sarana dan prasarana trasportasi yang ada di Kota Parepare berpengaruh terhadap jumlah arus penumpang angkutan umum, dimana pada tahun 2013 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, halini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam upayanya untuk memperbaiki

fasilitas

trasportasi

baik

darat

maupun

laut,

sedangkan untuk rasio ijin trayek kendaraan hampir setiap tahun meningkat karena jumlah ijin trayek yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan juga setiap tahunnya meningkat.


57

8. Lingkungan Hidup Tabel 3.8 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2010-2014 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA No.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1

Persentase penanganan sampah

%

92,32

92,99

93,24

77,81

78,02

2

Pencemaran status mutu air

%

37,50

25,00

12,50

25,00

50,00

3

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

%

50

50

50

57,14

57,14

4

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

%

100

100

100

100

100

5

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

m3/1000 penduduk

4,80

5,21

5,38

5,25

11,13

Persentase penanganan sampah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010 mencapai 97,53% berkurang menjadi 78,02% pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan peningkatan volume produksi sampah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan lebih tinggi dibanding

volume

sampah

yang

dapat

ditangani.

Adapun

pencemaran status mutu air mengalami peningkatan pada angka 50% di tahun 2014. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal dan penegakan Hukum Lingkungan dalam lima tahun terakhir mencapai 100%. Permasalahan yang dihadapi adalah penanganan sampah selalu terfokus pada timbunan sampah (pengangkutan dari TPS ke TPA), untuk itu perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengurangi mengakses

volume air

sampah.

minum

Jumlah

memang

keluarga

meningkat

yang

namun

dapat masih

terkendala dengan ketersediaan air baku dari PDAM sehingga keberlangsungan

penyaluran

air

masih

sering

terganggu.

Demikian pula diperlukan penanganan kerusakan lingkungan


58

yang lebih baik melalui ketersediaan sistem data dan informasi yang terintegrasi. 9. Kependudukan dan Catatan Sipil Tabel 3.9 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Catata Sipil Kota Parepare Tahun 2010-2014 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA No

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

2,04

1,87

1,13

1,45

1,29

1,1

1,1

1,1

1,96

1,92

2

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk Rasio pasangan berakte nikah

3

Persentase pasangan berakte nikah

%

91,1

91,3

91,4

51,0

52,0

4

Kepemilikan KTP Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk

%

49,06

53,34

88,31

68,96

38,05

%

12,15

15,32

18,34

21,85

25,22

1

5 6

Rata-rata persentase kepemilikan dokumen kependudukan (KTP) dan Akta Capil (Akta Nikah, Akta Kelahiran)

%

50,77

53,33

66,02

47,27

38,42

7

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Ada/ Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

8

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Sudah/ Belum

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Dari tabel tersebut di atas, capaian indikator untuk Kepemilikan KTP mengalami penurunan dari 68,96% pada tahun 2013 menjadi 38,05% pada

tahun 2014, hal ini disebabkan

karena masih ada sebagian penduduk yang tidak terdata dalam kegiatan perekaman massal KTP penduduk Kota Parepare pada tahun 2012. Sehingga secara keseluruhan rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan (KTP) dan akta capil (akta nikah dan akta kelahiran) sejak tahun 2010-2012 mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2013-2014 mengalami penurunan namun hal ini disebabkan karena masih adanya penduduk Kota Parepare yang belum terdata atau penduduk dari

daerah lain yang baru

berdomisili di Kota Parepare.


59

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tabel 3.10 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Tahun 2010-2014

No

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

%

55,91

56,75

57,10

57,39

57,56

2.

Rasio KDRT

%

0,14

0,15

0,19

0,37

0,13

3.

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

%

63,49

59,74

62,22

100,00

100,00

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah cenderung meningkat dari 55,91% pada tahun 2010 meningkat menjadi 57,56% pada tahun 2014. Kekerasan dalam rumah tangga di Kota Parepare masih merupakan isu yang menarik perhatian pemerintah. Hal ini ditandai oleh adanya kecenderungan peningkatan kasus KDRT dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Jika pada tahun 2010, jumlah kasus KDRT sebanyak 40 kasus, pada tahun 2014 meningkat menjadi 44 kasus. Meskipun

angka rasio KDRT ini

masih relative kecil namun kecenderungan meningkat sehingga perlu perhatian dari pemerintah terkait. Kasus KDRT pada umumnya didominasi oleh

Perempuan dan Anak sehingga

program-program dan kegiatan yang terkait dengan Perlindungan Perempuan lebih dioptimalkan.


60

11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tabel 3.11 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Parepare Tahun 2010-2014 No

INDIKATOR KINERJA


SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1

Jumlah Keluarga (Anak + Orangtua)

Jiwa

4,08

4,12

4,03

4,02

4,0

2

Rata-rata jumlah anak per keluarga

jiwa

2,08

2,12

2,03

2,02

2,0

3

Rasio akseptor KB

%

64,73

62,93

66,53

67,39

65,96

4

Cakupan peserta KB aktif

%

104,16

96,38

104,27

67,39

65,96

5

Keluarga Pra Sejahtera & Keluarga Sejahtera I

%

48,44

48,43

42,95

43,84

43,86

Indikator jumlah keluarga selamakurun waktu 5 (lima) tahun tidak terlalu mengalami peningkatan yang signifikan atau tetap berkisar 4 jiwa dalam satu keluarga sehingga bila dirataratakan jumlah anak dalam satu keluarga adalah sekitar 2 orang. Sementara itu untuk indikator Rasio akseptor KB mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu 65,96% bila dibandingkan dengan tahun lalu, hal ini disebabkan karena jumlah pasangan usia subur mengalami penurunan dari 19.318 orang menjadi 19.173 orang demikian juga dengan jumlah akseptor KB dari 13.019 orang pada tahun 2013 menjadi 12.647 orang pada tahun 2014. Terjadi penurunan jumlah pasangan usia subur dan jumlah akseptor KB juga berpengaruh terhadap cakupan peserta KB aktif. Keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 masih cukup tinggi mencapai 43,86 %, sehingga pemerintah perlu meningkatkan jumlah lapangan kerja baru.


61

12. Sosial Tabel 3.12 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Kota Parepare Tahun 2010-2014 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA No

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1

Sarana sosial seperti panti asuhan panti jompo dan panti rehabilitasi

unit

10

10

10

10

10

2

PMKS yang memperoleh bantuan sosial

%

8,93

23,41

26,89

28

60

3

Persentase penyandang cacat yang mendapat pembinaan

%

2,59

3,07

4,75

30

35

4

Persentase PMKS yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi

%

-

-

-

3,27

5,02

Dari tabel diatas, jumlah sarana sosial yang ada di Kota Parepare selama kurun waktu 2010-2014 tidak pernah mengalami peningkatan atau jumlahnya tetap sebanyak 10 unit. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Parepare untuk menyediakan sarana sosial tambahan sehingga anak-anak terlantar, orang tua jompo dan Pekerja sosial lainnya bisa tertampung dengan maksimal.

Realisasi

PMKS

yang

menerima

bantuan

setiap

tahunnnya mengalami kenaikan namun tidak signifikan karena PMKS yang memperoleh bantuan sosial tergantung dari anggaran bantuan sosial yang ada pada SKPD terkait.


62

13. Ketenagakerjaan Tabel 3.13 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kota Parepare Tahun 2010-2014 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA No

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1


%

65,49

62,03

60,37

57,72

59,36*

2

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

%

1,50

2,09

1,58

1,92

2,57

3

Pencari kerja yang ditempatkan

%

42,18

57,85

45,92

25,24

52,25

4


%

11,85

7,97

4,21

4,86

4,59*

5

Persentase perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan

%

27,43

27,48

30,17

11,87

15,58

6

Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi (SPM)

%

-

-

-

125,33

87,80


Angka partisipasi angkatan kerja berfluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010 mencapai 65,49% sedang tahun 2014 berkurang menjadi 57,72. Angka sengketa pengusaha dengan pekerja mengalami peningkatan di tahun 2014 sebesar 2,57%. Untuk pencari kerja yang ditempatkan memperlihatkan angka yang menggembirakan dari 42,18% pada tahun 20108 meningkat menjadi 52,25 % pada tahun 2014. Tingkat pengangguran terbuka berhasil diturunkan dalam lima tahun terakhir. Tahun 2010 mencapai 11,85 % dan pada tahun 2014 tingkat pengangguran terbuka berkurang menjadi 4,59 %. Ada

beberapa

kendala

utama

yang

dihadapi

dari

sektor

ketenagakerjaan adalah :  Keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja masih kurang;  Ketersediaan

lapangan

kerja

masih

terbatas,

dimana

pertumbuhan angkatan kerja masih lebih tinggi dibanding lapangan kerja yang tersedia;  Aksesibilitas informasi bursa tenagan kerja masih terbatas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014

63

14. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tabel 3.14 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Kota Parepare Tahun 2010-2014 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA No

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1

Persentase koperasi aktif

%

59,69

48,51

50,49

50,49

53,43

2

Jumlah UKM non BPR / LKM UKM

unit

3.751

3.949

4.349

4.352

10.046

3

Presentase Usaha Mikro

%

70,27

96,57

96,23

70,04

79,65

Pada tahun 2014, capaian untuk persentase koperasi aktif meningkat menjadi 53,43%, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pada jumlah koperasi aktif dimana pada tahun 2012 sebanyak 103 unit koperasi dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 109 koperasi aktif, selanjutnya terkait dengan data jumlah UKM non BPR dimana pada tahun

2014 meningkat

drastis menjadi 10.046 unit disebabkan karena adanya kegiatan pemutakhiran data pada tahun 2014 sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap data mengenai jumah UKM mikro,kecil dan menengah. 15. Kebudayaan Tabel 3.15 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Parepare Tahun 2010-2014 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA No.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

2 3

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

kali

5

5

5

6

6

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

unit

1

1

1

5

5

Persentase Benda Cagar Budaya Kota Parepare yang terdaftar /dikelola

%

41,18

41,18

41,18

41,18

41,18


64

Penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kota Parepare hampir setiap tahun tidak mengalami peningkatan yang signifikan atau setiap tahunnya hanya ada 1 kali festival setiap tahunnya. Demikian juga benda cagar budaya yang terdaftar/dikelola selama kurun waktu 5 (lima) tahun tidak mengalami peningkatan sehingga persentase benda cagar budaya di Kota Parepare hanya kisaran 41,18%. 16. Kepemudaan dan Olahraga Tabel 3.16 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Parepare Tahun 2010-2014 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA No.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1

Jumlah organisasi pemuda

organisasi

29

29

29

29

29

2

Jumlah organisasi olahraga

organisasi

28

29

29

25

25

3

Jumlah kegiatan kepemudaan

kegiatan

34

36

36

2

2

4

Jumlah kegiatan olahraga Jumlah Gelanggang/balai remaja yang dimiliki daerah Jumlah lapangan olahraga di kab/Kota

kegiatan

6

6

6

5

5

buah

2

2

2

2

2

buah

174

174

174

194

194

5 6

Capaian kinerja dari seluruh indikator kinerja sepanjang tahun 2010-2014 menunjukkan angka yang cenderung statis. Beberapa permasalahan yang dihadapi selama ini adalah

: i)

Belum adanya pola yang jelas/baku tentang pemberdayaan organisasi

pemuda;

ii)

Belum

terpolanya

pemassalan

dan

pembinaan olahraga; iii) terbatasnya lahan untuk lapangan olahraga; dan iv) Kurangnya atlet daerah yang mampu berprestasi di tingkat nasional.


65

17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tabel 3.17 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Parepare Tahun 2010-2014 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA No

INDIKATOR KINERJA Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah Jumlah LSM

1 2 3

Dari terbentuk ada

setiap

tabel

SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Kegiatan

3

1

2

1

1

Kegiatan

2

4

4

6

3

29

43

51

55

59

diatas,

pada

tahun

2010

tersebut

telah

forum komunikasi LSM sehingga kegiatannya sudah tahunnya

walaupun

jumlah

kegiatannya

selalu

berkurang setiap tahunnya namun semuanya dipengaruhi oleh penganggaran pada SKPD sedangkan untuk kegiatan pembinaan pendidikan menjelang

politik dan

tahun

pasca

2013

sangat

pelaksanaan

meningkat

Pemilukada,

karena

Pemilihan

Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 18. Otonomi Daerah, Keuangan Daerah, Persandian

Pemerintahan Umum, Administrasi Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Tabel 3.18 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kota Parepare Tahun 2010-2014 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

orang

4

3

3

3

3

2

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

unit

8

8

8

9

9

3

Penegakan Perda

%

15

10

60

100

100

4

Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten

%

75,04

100

92,35

46,15

60


66

Berdasarkan tabel di atas, Rasio polisi pamong praja per 10.000 penduduk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir bersifat status yaitu 3 orang per 10.000 penduduk, hal ini disebabkan karena jumlah Polisi Pamong Praja (khusus PNS) pada Tahun 2010 sebanyak 48 orang dan pada tahun 2014 turun menjadi 39 orang saja. Penurunan jumlah polisi pamong praja ini disebabkan karena adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal mutasi pegawai atau banyak Polisi Pamong Praja yang dipindahkan ke SKPD lain dan berpindah ke daerah lain, sehingga bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Demikian juga dengan Penekan Perda di Kota Parepare selama 2 (dua) tahun terakhir mencapai 100%, hal ini menandakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat di Kota Parepare sudah baik karena setiap kasus pelanggaran perda akan segera ditindaklanjuti penyelesaiannya oleh SKPD teknis. 19. Ketahanan Pangan Tabel 3.19 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kota Parepare Tahun 2010-2014 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA No

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Ada/ Tidak Ada kg/tahun/ perkapita

Tidak ada

Tidak ada

Tidak Ada

Ada

Ada

196,00

206,49

196,58

215,21

214,17

1

Regulasi ketahanan pangan

2


3

Ketersediaan energi protein per kapita

%

100

100

100

100

100

4

Penguatan cadangan pangan

%

20

20

30

30

30

5

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah

%

90

90

90

90

90

6

Stabilitas harga dan pasokan pangan

%

70

80

90

90

90

7

%

80

82

83

83

84

%

40

40

50

40

40

9

Pencapaian skor Pola Pangan Harapan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan

%

30

40

50

50

55

10

Cakupan bina kelompok nelayan

%

100

93,33

16,39

42,86

48,19

11

Cakupan bina kelompok petani

%

65,52

50,00

70,41

67,50

70,00

8


67

Pemerintah

Kota

Parepare

telah

menyusun

regulasi

ketahanan pangan pada tahun 2013, hal ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan daerah. Pada tahun 2010, ketersediaan pangan utama sebesar 196 kg/tahun/perkapita dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 214,17 kg/tahun/perkapita. Ketersediaan pangan utama di Kota Parepare tergantung dari pasokan daerah sekitar karena produksi lokal belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga ketersediaan pangan amat bergantung dari kelancaran jalur distribusi pangan. Cakupan

bina

kelompok

tani

mengalami

penurunan

dibanding tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena ada beberapa kelompok tani yang suda tidak aktif lagi dan jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari Pemda tidak mengalami perubahan. 20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tabel 3.20 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kota Parepare Tahun 2010-2014 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA No

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

klp

10

10

10

10

10

2.

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

klp

10

10

10

10

10

3.

PKK aktif

%

100

100

100

100

100

4.

Posyandu aktif

%

97,39

97,39

97,39

100

100

1.

Dari tabel tersebut di atas, capaian indikator untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang berhasilmencapai 100% adalah PKK aktif dan Posyandu aktif sedangkan untuk rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dan jumlah kelompok binaan PKK selama kurun waktu lima tahun tidak mengalami perubahan yaitu rata-rata tetap sekitar 10 kelompok binaan setiap tahunnya.


68

21. Statistik Tabel 3.21 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Kota Parepare Tahun 2010-2014 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA No

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

1

Buku "Kabupaten/Kota Dalam Angka"

2

Buku " PDRB Kabupaten/Kota"

3

Buku Indikator Ekonomi Daerah

4

Buku Indeks Pembangunan Daerah

5

Buku Profile Daerah

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada Ada / Tidak Ada

Ketersediaan data dan informasi sangat penting dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Parepare

bekerjasama

dengan

BPS

Kota

Parepare

dalam

menyusun Buku Parepare Dalam Angka, PDRB, Buku Indikator Ekonomi Daerah, dan Buku Indeks Pembangunan Manusia. Namun, tidak semua data/informasi yang dibutuhkan tersaji dalam buku-buku tersebut sehingga masih diperlukan penyediaan data base pembangunan di setiap SKPD. 22. Kearsipan Tabel 3.22 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kota Parepare Tahun 2010-2014 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA No

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1.

Pengelolaan arsip secara baku

%

30,30

9,09

15,15

15,15

44,12

2.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

keg

0

4

2

4

10


69

Capaian

indikator

pengelolaan

arsip

secara

baku

mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 hanya 15,15% atau hanya 5 SKPD yang mengelola arsip secara baku dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 15 SKPD atau sekitar 44,12%. Hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan dimana pada tahun 2013 hanya 4 kegiatan dan pada tahun 2014 menjadi 10 kegiatan. 23. Komunikasi dan Informatika Tabel 3.23 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Tahun 2010-2014 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA No 1

INDIKATOR KINERJA Jumlah jaringan komunikasi

3

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Jumlah surat kabar nasional/lokal

4

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

5

Website milik Pemerintah Daerah

2

SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

jaringan

84

85

85

48

50

3.232

3.731

6.288

7.116

7.286

jenis

8

8

8

8

9

siaran Ada/Tidak Ada

7

7

4

ada

ada

ada

6 ada

ada

Jumlah jaringan komunikasi pada tahun 2014 mencapai 50 jaringan, namun kualitas jaringan komunikasi seluler di beberapa wilayah (bagian kota atas) masih rendah bahkan masih ada daerah yang masuk dalam kategori "black spot". Seiring dengan peningkatan penggunaan komunikasi bergerak (seluler) maka jumlah wartel/warnet berkurang drastis, pada tahun 2010 mencapai 40 unit dan pada tahun 2014 berkurang menjadi 19 unit. Untuk meningkatkan aksessibilitas masyarakat terhadap informasi

pembangunan

daerah,

maka

sejak

tahun

2009

Pemerintah Kota Parepare telah membangun website sendiri. Pengelolaan

website

tersebut

dilakukan

secara

profesional

sehingga mampu memberikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014

70

24. Perpustakaan Tabel 3.24 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kota Parepare Tahun 2010-2014 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA No

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1

Total seluruh perpustakaan yang ada di Kota Parepare

unit

212

212

212

212

212

2

Persentase pengunjung perpustakaan per tahun

%

95,60

93,17

94,33

100

100

3

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

%

35,27

34,42

34,09

33,81

33,03

Perpustakaan

Kota

Parepare

dikelola

oleh

Kantor

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, pada tahun 2013 jumlah pengunjung mencapai 14.947 orang dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 33.180 orang Demikian pula jumlah koleksi judul

buku

dan

jumlah

buku

yang

ada

di

perpustakaan

mengalami peningkatan pada tahun 2014, diharapkan pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah dapat meningkatkan jumlah judul dan jenis buku sehingga dapat menarik pengunjung khususnya dari kalangan pelajar dan mahasiswa. 3.4.2. Layanan Urusan Pilihan Disamping urusan wajib, Pemerintah Kota Parepare juga menyelenggarakan

layanan

urusan

pilihan

yang

merupakan

amanat dari peraturan perundang-undangan. Layanan urusan pilihan meliputi beberapa bidang, yaitu

: (1) Pertanian; (2)

Kehutanan; (3) Energi dan Sumber Daya Mineral; (4) Pariwisata; (5) Kelautan dan Perikanan; (6) Perdagangan; dan (7) Industri. Adapun pencapaian indikator kinerja masing-masing bidang tersebut adalah sebagai berikut :


71

1. Pertanian Tabel 3.25 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Kota Parepare Tahun 2010-2014 No

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

ton/ha

4,83

5,35

3,51

3,54

3,92

1

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

2

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

%

76,76

92,58

79,75

65,87

78,12

3

Cakupan bina kelompok petani

%

65,52

50,00

70,41

60,99

55,00

4

Jumlah Produksi Hasil Peternakan

ton

-

-

-

1145,11

1171,95

Produktifitas padi (bahan pangan utama) dalam lima tahun rata-rata mencapai kisaran 4 ton/ha, hal ini disebabkan karena sebagian besar petani di Kota Parepare belum menerapkan sistem pertanian yang dianjurkan pemerintah yaitu sistem 7 tepat yang terdiri dari : 1) Tepat penggunaan benih /bibit, 2) Tepat penggunaan pupuk, 3) Tepat Waktu tanam, 4) Tepat Pengolahan Lahan 5) Tepat irigasi, 6) Tepat panen 7) Tepat pola tanam serta adanya pengaruh iklim. Cakupan bina kelompok tani juga mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu hanya 55%, hal ini disebabkan karena jumlah

kelompok

petani

yang

mendapatkan

bantuan

dari

Pemerintah hanya 11 kelompok dari 44 kelompok tani yang ditargetkan. dari pemerintah mengalami peingkatan, pada tahun 2008 mencapai 36,78 % (32 kelompok) dan tahun 2013 mencapai 42,05% (37 kelompok).


72

2. Kehutanan Tabel 3.26 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Kota Parepare Tahun 2010-2014 No

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

%

0,78

78,44

2,04

41,67

35,71

2

Kerusakan Kawasan Hutan

%

2,60

0,16

4,00

2,00

1,60

4

P ersentase Luas kawasan hutan yang dirambah

%

-

-

-

4,52

4,52

5

Jumlah kasus perambahan hutan

kasus

-

-

-

45

40

Pada

tahun

2013,

pemerintah

merehabilitasi

lahan

kritis

sebanyak 200 Ha (41,67 %) dari 480 Ha luas total hutan dan lahan kritis yang ada dan pada tahun 2014, rehabilitasi hutan dan lahan kritis mengalami penurunan menjadi 35,71%, hal ini disebabkan karena luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi hanya 100 ha atau setengah dari sisa luas total hutan dan lahan kritis yang ada yaitu 280 ha.

3. Pariwisata Tabel 3.27 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kota Parepare Tahun 2010-2014 No.

INDIKATOR KINERJA

1

Kunjungan Wisata(orang)

2

Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB

SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

orang

392.882

395.000

489.580

500.000

550.000

%

28,38

30,00

30,25

34,50

35,75

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, kunjungan wisatawan ke Kota Parepare mengalami peningkatan signifikan, pada tahun 2010 jumlah wisatawan sebesar 392.882 orang dan tahun 2014 meningkat menjadi 550.000 orang. Peningkatan jumlah wisatawan ini juga meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap


73

PDRB, pada tahun 2010 berkontribusi sebesar 28,38 % dan pada tahun 2014 mencapai 35,75 %. 4. Kelautan dan Perikanan Tabel 3.28 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kota Parepare Tahun 2010-2014 No

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


1

Produksi perikanan

%

Tahun 2010 97,97

Tahun 2011 97,56

Tahun 2012 97,91

Tahun 2013 97,32

Tahun 2014 123,49

2

Konsumsi ikan

%

97,58

97,19

96,87

100,09

96,23

3

Cakupan bina kelompok nelayan

%

100

93,33

16,39

49,32

98,10

4

Cakupan pengawasan produksi ikan (PPI)

%

-

-

-

136,87

61,84

5

Cakupan kelompok nelayan sadar hukum

%

-

-

-

88,52

82,91

Posisi Kota Parepare yang strategis

karena berbatasan

dengan perairan yaitu Teluk Parepare membawa keuntungan yang besar khususnya dalam produksi ikan didaerah ini namun disamping posisi yang strategis maka naik turunnya jumlah produksi ikan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain misalnya faktor cuaca yang sangat berpengaruh. Hal ini ditandai dengan angka produksi perikanan yang berfluaktif dalam kurun waktu lima tahun. Pada tahun jumlah produksi ikan sebesar 3.341 ton atau 97,32% dan pada tahun 2014 naik menjadi 4.283 ton (123,49%) dari target daerah sebesar 3.433 ton. Untuk indikator cakupan bina kelompok nelayan juga mengalami kenaikan yang cukup drastis dari tahun tahun 2013 hanya 49,32% menjadi 98,10% pada tahun 2014, hal ini disebabkan karena Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda

meningkat dari 36 kelompok menjadi 155

kelompok pada tahun 2014.


74

5. Peternakan Tabel 3.29 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Peternakan Kota Parepare Tahun 2010-2014 No

INDIKATOR KINERJA

SATUAN


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

1

Peningkatan Populasi ternak besar (% dari populasi)

%

-

-

-

6,98

14,4

2

Rata-rata Pengendalian dan penanganan penyakit menular ternak

%

50

54

65

67,50

77

3

Pelayanan Inseminasi Buatan (% dari Laporan Kasus)

%

-

-

-

52

100

4

Pencegahan penyakit rabies pada hewan kesayangan (% dari populasi)

%

60

60

60

60

80

Pada tahun 2014, peningkatan populasi ternak meningkat dari 6,98% menjadi 14,4% demikian juga dengan rata-rata pengendalian dan penanganan penyakit menular ternak dari 50% di tahun 2010 meningkat ditahun 2014 menjadi 77%. Untuk pencegahan penyakit rabies pada hewan kesayangan yang dapat ditangani hanya sekitar 60%-80% sejak tahun 2010. Kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan hewan.


75

6. Perdagangan Tabel 3.30 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kota Parepare Tahun 2010-2014 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA No

INDIKATOR KINERJA

Kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB Kontribusi sub sektor Hotel terhadap 2 PDRB Kontribusi sub sektor Restaurant terhadap 3 PDRB Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan 4 restaurant terhadap PDRB Keterangan : 1

SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

%

22,07

22,25

22,20

23,25

22,308 *)

%

0,33

0,32

0,35

0,37

0,36 *)

%

6,00

6,02

6,29

6,56

6,45 *)

%

28,40

28,60

28,84

29,00

29,11*)

*) = Angka Sementara

Dari

tabel

diatas,

terlihat

bahwa

kontribusi

sektor

perdagangan, hotel dan restaurant terhadap PDRB Kota Parepare pada tahun 2010 sebesar 28,40% dan

pada tahun 2014 naik

menjadi 29,11%. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restaurant

terhadap PDRB disebabkan karena nilai

tambah sub sektor hotel dan restaurant juga meningkat setiap tahunnya sehingga mempengaruhi kontribusinya terhadap PDRB meskipun sub sektor perdagangan tiap tahunnya juga meningkat nilai tambahnya. 7. Industri Tabel 3.31 Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Industri Kota Parepare Tahun 2010-2014 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

1

Jumlah kotribusi PDRB dari sektor industri

Juta Rp

20.607,29

21.747,12

22.972,24

24.336,44

26.592,54*)

2

Jumlah PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Juta Rp

766.745,34

826.486,23

891.923,09

967.507,82

1.042.844,68*)

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

%

2,69

2,63

2,58

2,52

2,55

Tahun 2014

Keterangan : *) = Angka Sementara


76

Dari tabel diatas, terlihat bahwa kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Parepare dari tahun 2010 hingga tahun 2014 terus mengalami penurunan yakni dari 2,69% pada tahun 2010 menjadi 2,55% pada tahun 2014. Hal ini disebabkan karena peningkatan nilai tambah sektor industri lebih lambat dibanding peningkatan nilai tambah sektor Hotel dan Restaurant, sektor keuangan dan jasa lainnya. 3.4.3. Evaluasi Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Perkembangan menunjukkan

Indikator

keberhasilan

Ekonomi

pembangunan

Makro

Daerah

suatu

daerah.

Perkembangan ekonomi makro Kota Parepare sampai dengan tahun 2013 secara umum menunjukkan trend positif. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi makro, antara lain : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Jumlah Penduduk Miskin, dan tingkat pengangguran Tabel 3.32 Pencapaian Indikator Ekonomi Makro Kota Parepare Tahun 2010-2014 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

77,78

78,19

78,63

79,02

79,32 *

1

Indeks Pembangunan Manusia

2

Pertumbuhan Ekonomi

%

8,41

7,79

7,92

8,47

8,58*

3

Laju Inflasi

%

5,79

1,6

3,49

6,31

5,65*

4

PDRB Per Kapita (Rp/jiwa)

Rp

13.893.981

15.881.651

17.997.404

20.502.729

21.835.637*

5


%

11,85

7,97

4,21

4,86

4,59*

6

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

%

65,49

62,03

60,37

57,72

59,36*

7

Tingkat Kemiskinan

%

6,53

5,91

5,58

6,38

5,75*



77

Dari tabel tersebut diatas, nampak bahwa indikator ekonomi makro

mengalami

kenaikan

yang

berfluktuatif.

Tingkat

Pengangguran Terbuka pada tahun 2013 sebesar 4,86% berhasil diturunkan menjadi 4,59% pada tahun 2014, hal ini tentu saja dipengaruhi oleh meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja ditahun 2014 yaitu sebesar 59,36%. Demikian juga tingkat kemiskinan

di

Kota

Parepare

pada

tahun

2014

berhasil

diturunkan menjadi 5,75% walaupun kondisi ekonomi kurang bagus seperti terjadinya kenaikan BBM dan Tarif Daya Listrik. 3.5.

Realisasi Anggaran Pada dasarnya pengeluaran pemerintah melalui APBD

merupakan trigger (pemicu) bagi roda perekonomian daerah, sehingga

semakin

besar

dan

cepat

serapan

APBD

maka

diharapkan pertumbuhan ekonomi juga semakin tinggi, walaupun pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak boleh bergantung dari APBD. Mengingat hal tersebut, evaluasi keuangan menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan guna mengetahui besaran anggaran yang mampu diserap dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah. 3.5.1. Evaluasi Keuangan Tahun 2014 Secara garis besar APBD terdiri atas 3 (tiga) bagian; yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Sedangkan

Belanja

daerah

merupakan

pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintah

daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


78

Struktur APBD Kota Parepare Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : A. Pendapatan Tabel 3.33 Realisasi Pendapatan Kota Parepare 2014 NO

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2014 (Rp)

URAIAN

RENCANA

CAPAIAN (%)

REALISASI *)

1

PENDAPATAN DAERAH

Rp 695.135.725.888,00

Rp

712.069.742.724,38

102,44

1,1

Pendapatan Asli Daerah

Rp

86.131.560.841,00

Rp

112.032.504.579,09

130,07

1.1.1

Pajak daerah

Rp

18.575.000.000,00

Rp

19.907.390.061,00

107,17

1.1.2

Retribusi daerah

Rp

7.689.660.000,00

Rp

10.276.060.833,29

133,63

1.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

Rp

3.000.000.000,00

Rp

3.127.671.918,00

104,26

1.1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Rp

56.866.900.841,00

Rp

78.721.381.766,80

138,43

Dana perimbangan

Rp 476.229.282.178,00

Rp

479.921.448.223,00

100,78

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

Rp

17.337.977.178,00

Rp

21.030.143.223,00

121,30

1

Dana alokasi umum

Rp 426.405.955.000,00

Rp

426.405.955.000,00

100,00

1.2.3

Dana alokasi khusus

Rp

32.485.350.000,00

Rp

32.485.350.000,00

100,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Rp 132.774.882.869,00

Rp

120.115.789.922,29

90,47

1.3.1

Hibah

Rp

-

Rp

-

0,00

1.3.2

Dana darurat

Rp

-

Rp

-

0,00

1.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

Rp

19.890.124.309,00

Rp

33.707.487.362

169,47

1.3.4

Dana penyesuaian dan Otonomi khusus

Rp 104.820.291.000,00

Rp

78.343.835.000,00

74,74

1.3.5

Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya

Rp

Rp

8.064.467.560,00

100,00

1,2 1.2.1

1,3

8.064.467.560,00

Keterangan : *) =Angka Sementara

Realisasi

Pendapatan Daerah

pada tahun 2014 sebesar

Rp. 712.069.742.724,38. atau 102,44% dari target pendapatan sebesar Rp. 695.135.725.888,00. Realisasi Pendapatan daerah yang melampaui dari target yang ditetapkan berasal dari sektorsektor

pendapatan

yang

juga

melampaui

target

yaitu

:

i)

Pendapatan Asli Daerah sebesar 130,07% serta Dana Perimbangan sebesar 100,78%. Unsur-unsur Pendapatan Daerah terdiri dari : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014

79

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Realisasi

PAD

pada

tahun

2014

sebesar

Rp

112.032.504.579,09 atau mencapai 130,07 % dari target yaitu Rp. 86.131.560.841,00. PAD terdiri dari : a) Pajak Daerah yang ditargetkan Rp. 18.575.000.000 dengan realisasi yang mencapai Rp. 19.907.390.061 (107,17%). Realisasi ini meningkat dibanding tahun 2013 sebesar Rp. 14.986.630.654. b) Retribusi Daerah yang ditargetkan Rp. 7.689.660.000,00 dan

terealisasi Rp. 10.276.060.833,29, lebih tinggi dari

realisasi tahun 2013 yang sebesar Rp. 9.551.912.243; c) Hasil

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah

yang

Dipisahkan

terealisasi 104,26% atau sebesar Rp. 3.127.671.918 dari target Rp. 3.000.000.000; d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah hanya terealisasi 138,43 % atau Rp. 78.721.381.766,80 dari target sebesar Rp. Rp. 56.866.900.841,00. 2. Dana Perimbangan Dalam lima tahun terakhir, pendapatan daerah lebih didominasi oleh Dana Perimbangan, sehingga pelaksanaan pembangunan di daerah sangat tergantung dari seberapa besar kucuran dana perimbangan

dari

pemerintah

pusat.

Dana

perimbangan

merupakan dana transfer dari pemerintah pusat. Realisasi Dana Perimbangan pada tahun

2014 mencapai

Rp.479.921.448.223,00 atau 100,78 % dari target sebesar Rp.476.229.282.178,00. Realisasi ini lebih besar dibanding realisasi tahun 2012 sebesar Rp. 455.852.712.822,00. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada tahun 2014 hanya terealisasi 90,47 % atau Rp. 120.115.789.922,29 dari target Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014

80

sebesar

Rp.

132.774.882.869,00.

Adapun

komponen-

komponennya adalah : i) Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya ditargetkan sebesar Rp 19.890.124.309,00

dan terealisasi pada tahun 2014 sebesar

Rp.33.707.487.362 atau 169,47%; ii) Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus terealisasi sebesar Rp. 78.343.835.000,00 atau 74,74 % dari target sebesar Rp.104.820.291.000,00, dana penyesuaian hanya diperuntukkan sebagai dana sertifikasi guru dan tunjangan non sertifikasi; dan iii) Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya ditargetkan sebesar Rp. 8.064.467.560,00 dan terealisasi 100%. B. Belanja Daerah Tabel 3.34 Realisasi Belanja Kota Parepare 2014 NO 2


URAIAN

RENCANA

CAPAIAN (%)

REALISASI *)

BELANJA DAERAH

Rp 711.954.276.729,00

Rp

613.067.971.709,00

86,11

Belanja tidak langsung

Rp 378.842.558.970,00

Rp

321.321.947.177,00

84,82

2.1.1

Balanja pegawai

Rp 364.787.823.247,00

Rp

312.927.666.077,00

85,78

2.1.2

Belanja bunga

Rp

4.500.000.000,00

Rp

3.393.912.411,00

75,42

2.1.3

Belanja subsidi

Rp

-

Rp

-

2.1.4

Belanja hibah

Rp

6.853.500.000,00

Rp

4.104.500.000,00

59,89

2.1.5

Belanja bantuan sosial

Rp

52.000.000,00

Rp

7.000.000,00

13,46

2.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah lainnya

2.1.7

Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa dan partai politik

Rp

649.235.723,00

Rp

587.083.889,00

90,43

2.1.8

Belanja tidak terduga

Rp

2.000.000.000,00

Rp

301.784.800,00

15,09

2,1

Rp

-

Rp

-

-

Belanja langsung

Rp 333.111.717.759,00

Rp

291.746.024.532,00

87,58

2.2.1

Belanja pegawai

Rp

14.506.423.000,00

Rp

13.565.806.075,00

93,52

2.2.2

Belanja barang dan jasa

Rp 194.999.912.111,00

Rp

181.047.031.727,00

92,84

Rp 123.605.382.648,00

Rp

97.133.186.730,00

78,58

2,2

2.2.3 Belanja modal Keterangan : *) =Angka Sementara


81

Realisasi Belanja daerah Kota Parepare pada tahun 2014 mencapai Rp. 613.067.971.709,00 atau 86,11% dari target belanja yaitu Rp. 711.954.276.729,00. Realisasi ini jauh lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2013 sebesar Rp. 565.544.391.749,81. Belanja Daerah terdiri dari : 1. Belanja Tidak Langsung Belanja

Tidak

Langsung

berhubungan

merupakan

langsung

belanja

dengan

yang

tidak

implementasi

program/kegiatan pemerintah daerah. Belanja ini sebagian besar untuk pembayaran gaji PNSD, walikota/wakil walikota dan DPRD. Target belanja tidak langsung tahun 2014 sebesar Rp.378.842.558.970,00

dan

terealisasi

84,82%

atau

Rp.

321.321.947.177,00. Belanja Tidak Langsung terdiri atas : i) Belanja

Pegawai,

terealisasi Rp.

target

Rp.

364.787.823.247,00

dan

312.927.666.077,00 (85,78%); ii) Belanja

Bunga, realisasi sebesar Rp. 3.393.912.411,00 atau 75,42 % dari target Rp. 4.500.000.000; iii) Belanja Hibah, ditargetkan sebesar Rp. 6.853.500.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 4.104.500.000,00 atau 59,89 % dari target.; iv) Belanja Bantuan Sosial terealisasi

hanya Rp. 7.000.000.000 atau

13,46% dari target sebesar Rp. 52.000.000,00; v) Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa dan partai politik yang terealisasi tahun 2014 sebesar Rp. 587.083.889,00 dari target Rp. 649.235.723,00 dan vi) Belanja Tidak Terduga, dari yang ditargetkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 namun yang terealisasi hanya 15,09% atau sebesar Rp. 301.784.800,00 2. Belanja Langsung Untuk

menggerakkan

pertumbuhan

ekonomi

daerah,

pemerintah Kota Parepare menargetkan Belanja Langsung pada tahun 2014 sebesar Rp

333.111.717.759,00 namun


82

yang terealisasi hanya Rp

291.746.024.532,00 atau 87,58%

dari target. C. Pembiayaan Daerah Tabel 3.35 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Parepare 2014 NO


URAIAN

RENCANA

CAPAIAN (%)

REALISASI *)

3

PEMBIAYAAN DAERAH

Rp

16.818.550.841,00

Rp

(5.384.187.786,25)

3,1

Penerimaan pembiayaan

Rp

22.293.625.841,00

Rp

-

0,00

3.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)

Rp

22.043.625.841,00

Rp

-

0,00

3.1.2

Pencairan dana cadangan

Rp

-

Rp

-

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Rp

-

Rp

-

3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

Rp

-

Rp

-

3.1.5

Penerimaan kembali penerimaan pinjaman

Rp

250.000.000,00

Rp

-

0,00

3.1.6

Penerimaan piutang daerah

Rp

-

3,2

Pengeluaran pembiayaan

Rp

5.475.075.000,00

Rp

5.384.187.786,25

98,34

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

Rp

-

Rp

-

3.2.2.

Penyertaan modal (Investasi) daerah

Rp

1.500.000.000,00

Rp

1.500.000.000,00

100,00

3.2.3

Pembayaran pokok utang

Rp

3.725.075.000,00

Rp

3.634.187.786,25

97,56

3.2.4

Pemberian pinjaman daerah

Rp

250.000.000,00

Rp

250.000.000,00

100,00

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun 2014

93.617.583.229,13

Keterangan : *) =Angka Sementara

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2014 belum ada karena

hasil

audit

keuangan

daerah

oleh

BPK

belum

dikeluarkan oleh karena itu data realisasi yang ada hanya untuk pengeluaran pembiayaan dimana pada tahun 2014 realisasinya sebesar Rp. 5.384.187.786,25. 3.5.2. Evaluasi Keuangan Tahun 2010-2014 Pertumbuhan APBD Kota Parepare Tahun 2008 - 2013 dapat dilihat pada tabel berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014

83

-32,01

Tabel 3.36 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Parepare Tahun 2010-2014 NO

U R A I A N

REALISASI TAHUN ANGGARAN 2010

2011

2012

2013

2014 *)

PERTUMBUHAN (%)

RATARATA (%)

1

PENDAPATAN DAERAH

425.448.760.956,81

498.111.568.537,12

534.261.112.750,55

614.513.936.576,79

712.069.742.724,38

55,46

11,09

1,1

Pendapatan Asli Daerah

45.252.486.012,78

50.922.101.827,46

52.629.180.248,07

72.462.216.859,79

112.032.504.579,09

72,36

14,47

1.1.1

Pajak Derah

6.771.935.247,00

10.048.244.933,36

12.161.925.837,00

14.986.630.654,00

19.907.390.061,00

136,64

27,33

1.1.2

Retribusi Daerah

31.702.011.599,00

33.904.447.525,00

8.202.282.963,00

9.551.912.243,00

10.276.060.833,29

5,93

1,19

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kakayaan Daerah yang dipisahkan

1.672.269.564,04

2.785.890.655,00

2.737.677.623,38

2.753.598.436,00

3.127.671.918,00

134,53

26,91

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

5.106.269.602,74

4.183.518.714,10

29.527.293.824,69

45.170.075.526,79

78.721.381.766,80

582,37

116,47

1,2

Dana Perimbangan

318.683.012.551,00

332.671.912.173,75

411.474.441.326,00

455.852.712.822,00

479.921.448.223,00

46,85

9,37

1.2.1

Dana Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak

28.870.094.351,00

26.871.259.173,75

28.547.328.274,00

25.958.419.822,00

21.030.143.223,00

20,52

4,10

1.2.2

Dana Alokasi Umum

266.298.518.200,00

276.395.953.000,00

332.564.413.052,00

384.096.063.000,00

426.405.955.000,00

49,22

9,84

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

23.514.400.000,00

29.404.700.000,00

50.362.700.000,00

45.798.230.000,00

32.485.350.000,00

83,27

16,65

1,3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

61.513.262.393,03

114.517.554.535,91

70.157.491.176,48

86.199.006.895,00

120.115.789.922,29

229,77

45,95

1.3.1

Hibah

-

-

-

-

(100,00)

(20,00)

1.3.2

Dana Darurat

-

-

-

-

846,23

169,25

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lain

97,81

19,56

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1.3.5 1.3.6

16.591.464.708,03

19.371.530.833,91

22.244.632.156,48

25.126.722.015,00

33.707.487.362

-

88.816.819.262,00

37.379.685.000,00

53.865.128.000,00

78.343.835.000,00

(257,91)

(51,58)

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lain

5.963.534.467,00

6.329.204.440,00

10.533.174.020,00

7.207.156.880,00

8.064.467.560,00

379,71

75,94

Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal

38.958.263.218,00

(100,00)

(20,00)

55,46

11,09

Jumlah Pendapatan

425.448.760.956,81

498.111.568.537,12

-

-

534.261.112.750,55

614.513.936.576,79

712.069.742.724,38



84

Dari tabel 3.36, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2010 – 2014 adalah 11,09% pertahun dimana pertumbuhan terbesar berasal dari sektor Lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 45,95%. Pendapatan

Asli

daerah,

mengalami

pertumbuhan

hingga 72,36% dimana realisasi PAD pada tahun 2010 sebesar Rp. 45.252.486.012,78 dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 hingga Rp. 112.032.504.579,09. Pertumbuhan PAD ini berasal dari : a. Pajak Daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 27,33% b. Retribusi Daerah, rata-rata pertumbuhannya sebesar 1,19% c. Hasil Pengelolaan Kakayaan Daerah yang dipisahkan, dengan pertumbuhan sebesar 134,53% atau rata-rata 26,91% d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 582,37% atau ratarata 116,4%. Dana perimbangan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,37% selama kurun waktu 5 (lima) tahun dimana pada tahun 2010 sebesar Rp. 318.683.012.551,00 dan tahun 2014 naik menjadi Rp. 479.921.448.223,00. Adapun sumber-sumber dana perimbangan berasal dari Dana Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak, Dana Alokas Umum, Dana Alokasi Khusus, dimana rata-rata pertumbuhan terbesar berasal dari Dana Alokasi Khusus sebesar 16,65%. Lain-lain pertumbuhan

pendapatan

sebesar

daerah

229,77

atau

yang

sah

rata-rata

mengalami 45,95%

per

tahunnya.


85

Tabel 3.37 Realisasi Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 2010-2014 NO

U R A I A N

REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN (Rp)

RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)

2010

2011

2012

2013

BELANJA DAERAH

475.730.775.008,68

516.129.069.922,64

475.028.825.622,14

565.544.391.749,81

613.067.971.709,00

51,30

10,26

Belanja Tidak Langsung

212.812.446.958,68

251.890.152.243,64

260.782.038.292,14

332.326.305.762,81

321.321.947.177,00

84,96

16,99

2.1.1

Belanja Pegawai

197.168.845.225,00

242.465.804.331,00

254.406.533.608,00

317.042.673.167,00

312.927.666.077,00

90,32

18,06

2.1.2

Belanja Bunga

3.634.813.721,68

3.529.810.000,64

4.788.879.332,14

4.459.921.366,81

3.393.912.411,00

123,40

24,68

2.1.3

Belanja Subsidi

-

-

-

-

-

-

2.1.4

Belanja Hibah

6.184.793.000,00

1.495.025.000,00

445.000.000,00

9.559.324.354,00

913,64

182,73

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

5.633.195.012,00

4.205.012.912,00

430.450.000,00

7.000.000,00

(80,94)

(16,19)

2.1.6

Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa

-

-

-

-

-

-

2.1.7

Belanja Bantuan Keuanagan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa

-

-

490.925.352,00

443.028.884,00

587.083.889,00

-

-

2.1.8

Belanja Tidak Terduga

190.800.000,00

194.500.000,00

220.250.000,00

814.357.991,00

301.784.800,00

85,33

17,07

2 2,1

2014 *)

PERTUMBUHAN (%)

4.104.500.000,00 7.000.000,00

83,27 2,2

Belanja Langsung

262.918.328.050,00

264.238.917.679,00

214.246.787.330,00

22.539.885.850,00

22.121.444.400,00

17.451.637.950,00

233.218.085.987,00

291.746.024.532,00

25,74

5,15

13.565.806.075,00

(19,10)

(3,82)

2.2.1

Belanja Pegawai

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

106.598.622.649,00

119.407.904.075,00

117.500.364.156,00

137.444.513.850,00

181.047.031.727,00

82,72

16,54

2.2.3

Belanja Modal

133.779.819.551,00

122.709.569.204,00

79.294.785.224,00

95.773.572.137,00

97.133.186.730,00

(8,56)

(1,71)

Jumlah Belanja

475.730.775.008,68

516.129.069.922,64

475.028.825.622,14

565.544.391.749,81

613.067.971.709,00

51,30

10,26



86

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2010 hingga 2014, belanja daerah mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 10.26%. Pada tahun 2010, belanja daerah sebesar Rp. 475.730.775.008,68

dan

meningkat

menjadi

Rp.

613.067.971.709,00 pada tahun 2014. Belanja daerah ini terdiri atas Belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan uraian sebagai berikut : a. Rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga mengalami pertumbuhan rata-rata 16,99% per tahun b. Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai,belanja barang

dan

jasa

serta

belanja

modal

mengalami

pertumbuhan rata-rata sebesar 5,15% pertahun. Tabel 3.38 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Parepare Tahun 2010-2014 REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN NO

3 3,1 3,2

3,3

U R A I A N

PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA)

2010

2011

2012

2013

2014

REALISASI

REALISASI

REALISASI

REALISASI

REALISASI (sementara)

69.882.351.575,58

25.257.209.747,45

60.552.261.569,76

31.323.222.544,98

5.384.187.786,25

68.127.344.750,08

22.297.229.795,71

1.766.284.009,54

2.245.918.263,73

-

1.755.006.825,50

2.959.979.951,74

58.785.977.560,22

29.077.304.281,25

5.384.187.786,25

16.090.323.872,71

1.319.748.458,45

2.212.593.577,73

22.138.158.810,01

93.617.583.229,13



87

3.6. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Dengan mengacu pada Panduan Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LAKIP)

yang

diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) maka skala kinerja ditetapkan sebagai berikut : NILAI

KETERANGAN

85 - 100

Sangat Baik

70 - 84

Baik

55 - 69

Sedang

< 55

Kurang Baik

Dari tabel 3.2. tentang pengukuran tingkat capaian kinerja yang dilakukan pada tahun 2014, terlihat bahwa ratarata capaian kinerja Pemerintah

Kota

Parepare pada tahun

2014 adalah 86,34 % atau bernilai baik. Dalam pelaksanaan tahun pertama periode RPJMD Kota Parepare Tahun 2013-2018, masih ada beberapa kendala dalam mengukur capaian indikator sasaran strategis antara lain : a. Masih ada beberapa data realisasi indikator kinerja yang masih bersifat angka sementara seperti opini BPK terhadap laporan

keuangan

daerah,

penilaian

LPPD

sehingga

perumusan target kinerja tidak dapat dilakukan dengan baik demikian juga dengan data indikator ekonomi makro yang masih bersifat sementara.


88

BAB IV PENUTUP Laporan (LAKIP)

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Kota Parepare Tahun 2014 memberikan gambaran

terhadap berbagai capaian kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare. Laporan ini juga merupakan media pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2008-2013. Tahun

2014

merupakan

tahun

pertama

dari

implementasi program/kegiatan pembangunan yang ada dalam Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kota

Parepare Tahun 2013-2018, sehingga LAKIP Tahun 2014 selain menjadi cerminan kinerja pembangunan yang dilaksanakan pada

tahun

2014

juga

merupakan

gambaran

pencapaian sasaran strategis yang ada dalam

terhadap

RPJMD tahun

2013-2018. Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh aparat pemerintah yang bekerjasama dengan berbagai

pihak

dan

peran

aktif

masyarakat

dalam

melaksanakan program/kegiatan dalam lima tahun terakhir demi mewujudkan Visi dan Misi Kota Parepare Tahun 20132018. Untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Parepare di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah perbaikan dan peyempurnaan sebagai berikut : 1. Meningkatkan

kualitas

dokumen-dokumen

perencanaan

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dari RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.


89

2. Meningkatkan

fungsi

koordinasi

antara

SKPD

maupun

lembaga pemerintah lainnya dalam pencapaian indikator sasaran strategis. 3. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

pembangunan

sehingga

evaluasi

tidak

hanya

dilakukan pada realisasi fisik dan keuangan semata tetapi juga evaluasi terhadap pelaksanaan indikator kinerja setiap sasaran strategis yang telah diamanatkan dalam Penetapan Kinerja,

sehingga

mengidentifikasi

pemerintah

permasalahan

dapat yang

mengetahui dapat

dan

menghambat

tercapainya indikator sasaran strategis, dan selanjutnya memberikan solusi yang tepat sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. 4. Menyempurnakan sistem pengumpulan data kinerja sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan dapat menggambarkan kondisi nyata kinerja yang sesungguhnya. 5. Perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah harus lebih ditingkatkan mendukung

sehingga

kemampuan

pelaksanaan

program

fiskal dan

daerah

kegiatan

dapat secara

maksimal. 6. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan stakeholders

pembangunan

daerah

dapat

memperoleh

gambaran tentang hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Untuk lebih menyempurnakan laporan ini akan dilakukan berbagai langkah agar tercapai transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan.


90

8 KELOMPOK DATA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PROFIL DAERAH TAHUN 2007 - 2011 KOTA PAREPARE NO.

KELOMPOK DATA

1

DATA UMUM

JENIS DATA I.

2007

2008

2009

2010

2011

SATUAN

SUMBER DATA

GEOGRAFI 1. Luas wilayah a. Daratan b. Lautan 2. Topografi a. Luas lahan menurut kemiringan 1). Datar ( 0 - 2 % ) 2). Bergelombang ( 3 - 15 % ) 3). Curam ( 16 - 40 % ) 4). Sangat curam ( > 40 % ) b. Ketinggian diatas permukaan laut ( rata-rata ) 3. Luas penggunaan lahan a. Wilayah Hutan 1). Hutan lindung 2). Hutan suaka alam dan wisata 3). Hutan produksi tetap 4). Hutan produksi terbatas 5). Hutan yang dapat dikonversi 6). Hutan bakau 7). Hutan rakyat 8). Hutan PPA b. Luas persawahan 1). Sawah teririgasi 2). Sawah tadah hujan 3). Sawah pasang surut 4). Sawah lainnya c. Lahan non sawah 1). Rawa-rawa 2). Ladang / tegalan 3). Perkebunan 4). Permukiman 5). Usaha lain 6). Belum / tidak diusahakan 7). Lahan industri 8). Lahan pertambangan 9). Danau / telaga ( alami ) 10). Waduk 11). Kolam ikan tawar 12). Tambak ikan 13). Tambak garam 14). Padang rumput alami

99,34 12,00

99,34 12,00

99,34 12,00

99,34 12,00

99,34 12,00

km2 km2

LAPAN LAPAN

9,54 56,87 24,72 8,21 74

9,54 56,87 24,72 8,21 74

9,54 56,87 24,72 8,21 74

9,54 56,87 24,72 8,21 74

9,54 56,87 24,72 8,21 74

km2 km2 km2 km2 m

LAPAN LAPAN LAPAN LAPAN LAPAN

3.215,04 13,50

3.215,04 13,50

3.215,04 13,50

2.050 97,90

2.050 13,50

Dinas PKPK Dinas PKPK

352

352

352

352

352

5 550

5 550

5 550

5 550

5 550

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

300 633

300 633

300 633

300 623

405 518

Ha Ha Ha Ha


7,51 2.273,02

7,51 2.273,02

7,51 2.273,02

2 1.828

2 1.824


103.833

119.677

368,88

378

824

2 11,15

2 11,15

2 11,15

2 11,15

2 74,00

2.026,32

2.026,32

2.026,32

2.026,32

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

Dinas PKPK Dinas PKPK Dinas PKPK

Dinas PKPK


4.

5.

6. 7. 8 9 10 II.

15). Tanah tandus / tanah rusak ( tdk diusahakan ) 16). Tanah terlantar ( tdk diusahakan ) Keadaan iklim ( rata - rata ) a. suhu b. Kelembaban udara c. Curah hujan d. Kecepatan angin Jumlah pulau a. Pulau berpenghuni b. Pulau tidak berpenghuni c. Pulau bernama d. Pulau tidak bernama Panjang garis pantai Panjang perbatasan darat dengan Kabupaten lain Panjang perbatasan darat dengan Negara lain Batas garis batas laut Kabupaten Batas garis batas laut Provinsi

1.549,00

81 '- 85

28,50

81 '- 85

28,50

1.70 '- 2.60

13,5 37,14

13,5 37,14

27,96 66,53 0,17 4,32

13,5 37,14

27,32 85,28 0,03 1,39 13,5 37,14

Ha Ha

Dinas PKPK

27,33 81,48 1,71 0,02

0C % mm m/det

LAPAN LAPAN LAPAN LAPAN

13,5 37,14

buah buah buah buah Km Km

LAPAN LAPAN

Km

PEMERINTAHAN ( ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, APARATUR NEGARA, ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN ) 1. Administrasi pemerintahan a. Jumlah kota b. Jumlah Kabupaten c. Jumlah Kecamatan d. Jumlah Kelurahan e. Jumlah Desa 2. Aparatur Negara a. Jumlah PNS 1). Golongan I 2). Golongan II 3). Golongan III 4). Golongan IV b. Jumlah pejabat struktural 1). Eselon I 2). Eselon II 3). Eselon III 4). Eselon IV c. Jumlah pejabat fungsional d. Jumlah pensiunan PNS 3. Organisasi Daerah a. Jumlah Biro/Bagian b. Jumlah Dinas c. Jumlah Kantor d. Jumlah Badan e. Unit Pelaksana Teknis f. Jumlah Asisten 4. Pelaksananaan Asas Pemerintahan a. Asas Desentralisasi 1). Jumlah bidang kewenangan

3 21

4 22

4 22

4 22

4 22

4.121 53 971 1.892 1.205 477

4.218 60 1.013 1.815 1.330 552

4.416 73 1.187 1.750 1.406 575

4.779 57 1.298 2.062 1.362 543

21 97 359 2.179 82

25 102 425 2.268 86

21 110 444 2.307 110

20 107 416 2.729 92

4.874 50 1.269 2.171 1.384 611 31 126 454 3.064 103

13 5 5 18 3

12 5 7 23 3

12 5 7 23 3

12 5 7 23 3

12 4 6 24 3

Kec. Kel.

BKDD BKDD

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

BKDD BKDD BKDD BKDD BKDD BKDD

Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga Lembaga

BKDD BKDD BKDD BKDD BKDD

BKDD BKDD BKDD BKDD BKDD

2). Jumlah anggaran / dana b. Asas Dekonsentrasi 1). Kewenangan Pemerintah ( UU No. 22/99) 2). Jumlah anggaran / dana 5. Kewenangan Pemerintah Bidang lain Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (2) a. Jumlah bidang kewenangan yg dilaksanakan b. Jumlah anggaran / dana c. Jumlah perangkat pusat di Daerah 6. Asas Tugas Pembantuan a. Tugas pembantuan dari Pemerintah ke Propinsi 1). Jumlah tugas pembantuan 2). Jumlah dana b. Tugas pembantuan dari Pemerintah ke Kab / Kota 1). Jumlah tugas pembantuan 2). Jumlah dana c. Tugas pembantuan dari Pemerintah ke Desa 1). Jumlah tugas pembantuan 2). Jumlah dana d. Tugas pembantuan dari Propinsi ke Desa 1). Jumlah tugas pembantuan 2). Jumlah dana e. Tugas pembantuan dari Kab / Kota ke Desa 1). Jumlah tugas pembantuan 2). Jumlah dana 2

SOSIAL BUDAYA

III.

3,00

3,00

2.015.953.000,00

3.688.801.000

LPPD LPPD

119.042 57.444 48,25 61.598 51,74

124.469 60.479 48,59 63.990 51,41

124.571 60.419 48,50 64.152 51,50

129.262 63.481 49,11 65.781 50,89

130.582 63.055 48,29 67.527 51,71

orang % orang %

Badan Pusat Badan Pusat Badan Pusat Badan Pusat Badan Pusat

35.839 31,91 69.683 62,04 6.780 5,00

35.625 31,99 68.605 61,60 7.124 4,20

35.393 30,60 71.862 61,13 8.397 5,00

39.899 30,87 83.744 64,79 5.619 4,34

41.546 31,82 71.692 62,32 3.885 5,87

orang % orang % orang %

Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik

7.620,80 572,30 2.458,30

2.864,10 1.556,30 6.072,00

2.862,20 1.005,60 6.002,00

1.301,34 1.084,34 217,00

1.748,00 4.167,00 0,24

org/km2 org/km2 org/km2

Badan Pusat Statistk Badan Pusat Statistk Badan Pusat Statistk

4.611,00 8.745,00

% / th % / th % / th Tahun

Badan Pusat Statistk Dinas Tenaga kerja

DEMOGRAFI 1. Jumlah penduduk a. Laki - laki ( orang ) b. Laki - laki ( persentase ) c. Perempuan ( orang ) d. Perempuan ( persentase ) 2. Usia a. 0 - 14 tahun ( orang ) b. 0 - 14 tahun ( persentase ) c. 15 - 64 tahun ( orang ) d. 15 - 64 tahun ( persentase ) e. diatas 65 tahun ( orang ) f. diatas 65 tahun ( persentase ) 3. Kepadatan penduduk a. Rata - rata b. Kawasan perkotaan c. Kawasan perdesaan 4. Laju pertumbuhan penduduk a. Tingkat kematian bayi b. Tingkat kematian ibu c. Tingkat migrasi ( masuk / keluar ) 5. Rata-rata usia harapan hidup

72,90

73,92

8.578,00

Statistik Statistik Statistik Statistik Statistik

a. Laki - laki b. Perempuan 6. Pekerjaan menurut lapangan usaha a. Pertanian, kehutanana, perikanana, perburuan b. Pertambangan dan penggalian c. Industri pengolahan d. Listrik, gas dan air e. Bangunan f. Perdagana besar, eceran, rumah makan dan hotel g. Angkutan, pergudangan dan komunikasi h. Keuangan, asuransi, usaha sewa bangunan tanah dan jasa perusahaan i. Jasa kemasyarakatan / jasa-jasa j. rumah usaha 7. Ketenagakerjaan a. Penduduk 15 tahun keatas ( jumlah orang ) b. Penduduk 15 tahun keatas ( persentase ) c. Angkatan kerja ( jumlah orang ) d. Angkatan kerja ( persentase ) e. Kesempatan kerja ( jumlah orang ) f. Kesempatan kerja ( persentase ) g. Penganggur terbuka ( jumlah orang ) h. Penganggur terbuka ( persentase ) i. Penempatan TKI ( jumlah orang ) j. Penempatan TKI ( persentase ) k. PHK pada tahun yang bersangkutan l. Jumalh TK PHK ( jumlah orang ) m. Jumlah TK PHK ( persentase ) n. Rata-rata kbututhan hidup minimum o. Rata-rata upah minimum p. Pencari kerja ( jumlah orang ) q. Pencari kerja ( persentase ) IV.

Tahun Tahun 2.488,00

2.200,00

102,00 3,00 322,00 204,00 32,00 20,00

103,00 3,00 322,00 206,00 35,00 22,00

103,00 3,00 324,00 213,00 33,00 27,00

1.022,00 5,00 322,00 219,00 30,00 26,00

2.138,00 507,00 1.213,00 2.689,00 587,00 932,00

84,00 659,00

86,00

84,00

9,00

45,00

81.359

82.097

37.252 55,02 915

44.755 1.149

2.120

7.269

5.174 19

7.470 28 653

9 14

14 19

20 36

744.434 673.200 1.915

908.324 740.520 1.668

946.504 905.000 3.032

114

117

6 17 6

6 17 6

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

Badan Pusat Statistk Badan Pusat Statistk Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja

Orang Orang

Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja

Orang % Orang % Orang % Orang % Orang % Kasus Orang % Rupiah Rupiah Orang %

Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja

89.345 69,12 58.522 45,27 514 6.935 5,38 2.583 12 18 1.150.000 1.100.000 1.439 1,11

1.156.273 1.100.000 510 0,00

117 2

117 2

117 3

Unit Unit

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

6 19 6

6 19 6

6 17 6

Unit Unit Unit

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

1

1

1

58.623 45,37 14.824 0,16 6.735 5,28

14 24

Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Dinas Dinas Dinas

Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja

KESEHATAN 1. Sarana kesehatan a. Posyandu b. Poldes c. Puskesmas 1). Induk 2). Pembantu 3). Keliling d. Rumah sakit umum 1). Kelas A 2). Kelas B 3). KelasC 4). Kelas D e. Rumah sakit umum swasta 1). Kelas A

1

1

Unit Unit Unit Unit Unit

Dinas Kesehatan

2). Kelas B 3). KelasC 4). Kelas D f. Rumah sakit khusus g. Rumah sakit umum swasta 1). Rumah sakit umum 2). rumah sakit jiwa 3). Rumah sakit ABRI 4). Rumah sakit khusus 5). Rumah sakit kusta 6). Rumah sakit mata 7). Rumah sakit bersalin 8). Rumah sakit ketergantungan obat 9). Klinik / praktek dokter 10). Klinik keluarga berencana h. Rumah bersalin i. Jumlah Industri Farmasi 1) Farmasi /Apotik 2) Narkotika 3) Produk Obat Terlarang /Tradisional 4) Gedung Farmasi j. Kesehatan Masyarakat a. Jumlah Kunjungan b. Jumlah Penderita Narkoba c. Jumlah Balita Gizi Buruk d. Jumlah Anak Balita ( 0 - 3 Tahun ) e. Jumlah Anak Balita ( 0 - 5 Tahun ) f. Jumlah Ibu Hamil Gizi Buruk g. Jumlah Orang Sakit Jiwa ( Gangguan ) h. jumlah Orang Kurang Gizi 2 Sarana Industri, Distributor Obat, Alat Kesehatan yang direkomendasikan dari Provinsi a. Apotek b. Pedagang Berat Farmasi c. Produk Alkes d. Penyalur Alat Kesehatan e. Cabang Penyalur Alat kesehatan f. Sub Cabang Penyalur Alat Kesehatan g. Penyalur Obat Kesehatan h. Gudang Farmasi 3 Pedagang Kesehatan ( terminologinya ) 1) Pedagang Besar Farmasi 2) Pedagang Besar Narkotika 3) Apotik 4) Toko Obat 4 Tenaga Kesehatan a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis c. Dokter Gigi

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

82 2

174.284

1

225.043

2.595

1

1

21 16

21 16

49 15 16

45 14 14

1

1

4

22

22

1

1

322.145

347

134.876

28 4.878 818

8 5.906 1.765

8 543

4.135

3.215

6.148

1

37 13 15

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Buah Buah Buah Buah Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

1

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

Dinas Kesehatan

22 15

22 15

Unit Unit Unit Unit

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

38 13 14

38 13 14

Orang Orang Orang

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

1

d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. V.

Apoteker Ahli Gizi Analisa Laboraterium Ahli Rontgen Mantri Kesehatan Ahli Penyehatan Lingkungan Rasio Dokter / Penduduk Sarjana Farmasi Perawat Bidan ( termasuk bidang desa ) Ahli Kesehatan Masyarakat Dukun Anak Bidan Desa

8 2 18 9

10 2 19 10

14 6 24 10

18 12 27 10

16

18

9

348 79 36

340 86 41

397 93 39

16 39 47 443 114 61

18 Orang 12 Orang 27 Orang 10 Orang 0 Orang 16 Orang 29 /100.000pddk 423 114 61 57

Orang Orang Orang Orang Orang

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL PEMUDA DAN OLAH RAGA 1. Pendidikan umum a. Jumlah sekolah 1). Taman bermain / play group 2). Taman kanak - kanak Negeri Swasta 3). Sekolah luar biasa ( SLB ) Negeri Swasta 4). Sekolah Dasar (SD)dan Sederajat Negeri Sekolah Dasar (SD) Madrasah ibtidaiyah (MI) Swasta Sekolah Dasar (SD) Madrasah ibtidaiyah (MI) 5). SLTP dan Sederajat Negeri SLTP Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta SLTP Madrasah Tsanawiyah (MTs) 6). SLTA dan Sederajat Negeri SMU SMK Madrasah Aliah (MA) Swasta SMU SMK Madrasah Aliah (MA) 7). Perguruan Tinggi (PT)

Dinas Pendidikan 30

34

32

33

33

Unit

Dinas Pendidikan

1 51

1 55

1 55

1 56

1 55

Unit Unit

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

1 2

1 2

1 1

1 1

1 1

Unit Unit


80 11

80 11

80 11

80 10

80 9

Unit

Dinas Pendidikan

13

13

13

13

13

Unit

Dinas Pendidikan

8

8

8

9

9

Unit

Dinas Pendidikan

5 3

5 3

5 3

5 3

5 3

Unit Unit Unit

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

3

3

3

3

3

Unit

Dinas Pendidikan

8

9

10

10

10

Unit

Dinas Pendidikan

PT Umum Negeri Swasta PT Agama Negeri Swasta b. Jumlah siswa / mahasiswa 1). Taman kanak - kanak Negeri Swasta 2). Sekolah luar biasa ( SLB ) Negeri Swasta 3). Sekolah dasar luar biasa ( SDLB ) Negeri Swasta 4). Sekolah Dasar Sekolah Dasar Negeri Sekolah Dasar Swasta 5). SLTP SLTP Negeri SLTP Swasta 6). Sekolah Menengah umum ( SMU ) SMU Negeri SMU Swasta 7). Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) SMK Negeri SMK Swasta 8). Perguruan Tinggi PT Negeri PT Swasta c. Jumlah guru / dosen 1). Taman kanak - kanak Negeri Swasta 2). Sekolah luar biasa ( SLB ) Negeri Swasta 3). Sekolah dasar luar biasa ( SDLB ) Negeri Swasta 4). Sekolah Dasar Sekolah Dasar Negeri Sekolah Dasar Swasta 5). SLTP SLTP Negeri SLTP Swasta 6). Sekolah Menengah umum ( SMU ) SMU Negeri

2

2

2

2

Unit

Dinas Pendidikan

7

7

7

7

Unit

Dinas Pendidikan

41 1.521

47 2.419

47 1.207

29 2.296

40 2.203

Orang Orang


50 39

15 20

53 24

40 46

72 46

Orang Orang


Orang Orang 15.628 1.108

15.738 1.101

16.636 1.072

16.291 1.082

16.332 1.048

Orang Orang


5.710 777

5.844 748

6.070 755

6.264 782

6.305 813

3.179 330

3.278 301

3.127 310

3.168 278

3.247 280


Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

1.496 1.341

2.358 1.320

2.536 1.292

2.611 1.027

2.815 1.209

Orang Orang


Orang Orang

10 196

10 218

12 269

13 291

12 323

Orang Orang


6 7

9 4

6 6

11 5

9 13

Orang Orang


Orang

1.037 90

1.186 101

1.259 99

1.179 85

1.273 95

Orang Orang


500 123

508 120

511 129

523 131

569 127

Orang Orang


283

290

286

297

314

Orang

Dinas Pendidikan

SMU Swasta 7). Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) SMK Negeri SMK Swasta 8). Perguruan Tinggi PT Negeri PT Swasta 9). Rasio guru / siswa TK SD SLTP SMU 10). Rasio siswa / kelas TK SD SLTP SMU 2. Pendidikan keagamaan a. Jumlah sekolah 1). Madrasah Ibtidayah MI Negeri MI Swasta 2). Madrasat Tsanawiyah (MTs) MTs Negeri MTs Swasta 3). Madrasah Aliyah (MA) MA Negeri MA Swasta 4). Perguruan Tinggi Agama Islam (IAIN/STAIN/UNIV) Negeri Swasta 5) Perguruan Tinggi Agama Kristen / Teologi Negeri Swasta 6). Perguruan Tinggi Agama Katolik / Teologi Negeri Swasta 7). Perguruan Tinggi Agama Buddha Negeri Swasta 8). Perguruan Tinggi Agama Hindu Negeri Swasta b. Jumlah siswa / mahasiswa 1). Madrasah Ibtidayah MI Negeri MI Swasta 2). Madrasat Tsanawiyah (MTs)

60

67

58

52

57

Orang

Dinas Pendidikan

268 189 539

263 218 483

269 232 543 163 380

285 234

300 258

Orang Orang


14,00 13,00 11,00 9,00

14,00 12,00 11,00 10,00

% % % %

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

5,00

16,00 38,00 34,00 32,00

% % % %

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

11,00 9,00

10,00 10,00

Orang Orang

3,00

3,00

3,00

6

7

7

8

8

Unit Unit

Depag

1 7

1 8

1 8

1 8

1 9

Unit Unit

Depag Depag

2 6

2 6

2 6

2 6

2 7

Unit Unit

Depag Depag

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Unit Unit

Depag Depag

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

440

462

480

577

541

Orang Orang

Depag

MTs Negeri MTs Swasta 3). Madrasah Aliyah (MA) MA Negeri MA Swasta 4). Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) PTAI Negeri PTAI Swasta 5) Perguruan Tinggi Agama Kristen / Teologi Negeri Swasta 6). Perguruan Tinggi Agama Katolik / Teologi Negeri Swasta 7). Perguruan Tinggi Agama Buddha Negeri Swasta 8). Perguruan Tinggi Agama Hindu Negeri Swasta c. Jumlah guru / dosen 1). Madrasah Ibtidayah MI Negeri MI Swasta 2). Madrasat Tsanawiyah (MTs) MTs Negeri MTs Swasta 3). Madrasah Aliyah (MA) MA Negeri MA Swasta 4). Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) PTAI Negeri PTAI Swasta 5) Perguruan Tinggi Agama Kristen / Teologi Negeri Swasta 6). Perguruan Tinggi Agama Katolik / Teologi Negeri Swasta 7). Perguruan Tinggi Agama Buddha Negeri Swasta 8). Perguruan Tinggi Agama Hindu Negeri Swasta 9). Rasio guru / siswa Madrasah Ibtidayah Madrasah Tsanawiyah Madrasah Aliyah (MA)

231 472

289 528

292 467

299 471

305 483

Orang Orang

Depag Depag

423 291

433 291

443 163

473 252

350 255

Orang Orang

Depag Depag Depag

125

130

135

Orang Orang

Depag

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

24

20

21

25

97

Orang Orang

Depag

18 26

18 26

38 23

38 25

38 128

Orang Orang

Depag Depag

32 14

31 17

54 10

81 54

91 72

Orang Orang

Depag Depag

30

30

30

Orang Orang

Dinas Pendidikan

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang 20,00 25,00 25,00

20,00 25,00 25,00

20,00 25,00 25,00

7,00 6,00 4,00

% % %


10). Rasio siswa / kelas Madrasah Ibtidayah Madrasah Tsanawiyah Madrasah Aliyah (MA) 11). Rasio siswa terhadap penduduk menurut usia sekolah tamatan pendidikan SD SLTP SLTA dan Sederajat PT D1, D2 dan D3 S1 S2 S3 Jumlah Buta Huruf/Aksara 3. Kebudayaan nasional a. Jumlah suku / etnis b. Jumlah bahasa lokal c. Jumlah situs sejarah d. Jumlah sanggar kesenian e. Jumlah tokoh / pemangku adat f. Jumlah komoditas adat terpencil 4. Pemuda dan olah raga a. Organisasi kepemudaan 1). Jumlah karang taruna 2). Jumlah organisasi olah raga b. Sarana olah raga 1). Standar internasional 2). Standar nasional VI.

KESEJAHTERAAN SOSIAL 1. Jumlah penduduk miskin Persentase Penduduk Miskin a. Perdesaan ( jumlah orang ) b. Perdesaan ( dalam persen ) c. Perkotaan ( jumlah orang ) d. Perkotaan ( dalam persen ) 2. Jumlah keluarga miskin a. Perdesaan ( jumlah orang ) b. Perdesaan ( dalam persen ) c. Perkotaan ( jumlah orang ) d. Perkotaan ( dalam persen ) 3. Penduduk rawan sosial dan sarana a. Fakir miskin b. Balita terkantar c. anak terlantar d. Lanjut usia terlantar e. Gelandangan dan pengemis f. Komunitas adat terpencil

25,00 20,00 20,00

25,00 20,00 20,00

25,00 20,00 20,00

25,00 20,00 20,00

% % %

Depag Depag Depag

% % % % % % % %

4 2 2 45 5 1

4 2 2 48 5 1

4 2 2 50 5 1

4 2 2 17 5 1

8 8 9 9 4 1

buah buah buah buah buah buah

DINAS OPP DINAS OPP DINAS OPP DINAS OPP DINAS OPP DINAS OPP

29

29

29

29 28,00

29 30,00

buah organisasi

DINAS OPP DINAS OPP

0 7

0 8

0 8

8,00

8,00

buah

DINAS OPP DINAS OPP

21.437

12.225

8.320

7.690

8.500

jiwa

BPS(susenas)

5.104

3.251

5.104

5.104

kk

BPS(ppls)

477

322

936

2.356

324 2.281

324

Anak Anak Jiwa

Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial

4.

5.

6.

7.

g. Penyandang cacat h. Pengungsi dan korban bencana i. Yatim / piatu j. Panti jompo k. Tempat rehabilitasi sosial l. Jumlah pekerja sosial m. Jumlah penderita HIV / AIDS n. Jumlah penderita narkoba Panti sosial a. Panti sosial asuhan anak b. Panti sosial petirahan anak c. Panti sosial bina rwmaja d. Panti sosial tresna wirda e. Panti sosial bina netra f. Panti sosial bina daksa g. Panti sosial bina grahita h. Panti sosial bina laras i. Panti sosial bina rungu wicara j. Panti sosial pasca lara kronis k. Panti sosial marsudi putra l. Panti sosial pamardi putra m. Panti sosial karya wanita n. Panti sosial bina karya Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) a. Karang taruna b. Tenaga kerja sosial masyarakat c. Organisasi sosial Penduduk miskin a. Prasejahera b. Keluarga sejahtera I ( KS-1) 1). Alasan ekonomi 2). Alasan bukan ekonomi c. Keluarga sejahtera II ( KS-II) 1). Alasan ekonomi 2). Alasan bukan ekonomi Beras untuk penduduk miskin a. Alokasi b. Ralisasi penyaluran c. Jumlah KK penerima

10,00

429

690

690

690

Jiwa

Dinas Sosial

13,00 6,00

17,00 20,00

24,00 30

29,00 123

Jiwa Jiwa

Komisi AIDS (KPA) Dinas Sosial

7

7

9

9

Unit

Dinas Sosial

1

1

1

1

Unit

Dinas Sosial

1

1

1

1

Unit

Dinas Sosial

22 105 9,00

22 137 11,00

22 143 12

22 143 13

Kelompok Kelompok Kelompok


KK KK KK KK KK KK KK 30 1.041 5.785

30 868 5.104

30 918.720 5.104

titik Ton KK

Bag Eko Setdako Bag Eko Setdako Bag Eko Setdako

111.484 8.104 5.270 60 1.005

111.484 8.104 5.270 1.826 1.398 534

111.484 8.104 5.270 1.826 2.032 534

Orang Orang Orang Orang Orang Orang

Depag Depag Depag Depag Depag Depag

VII. A G A M A 1. Jumlah pemeluk Agama a. Islam b. Kristen c. Katolik d. Hindu e. Buddha f. Konghucu

101.023 2.996 5.936 37 936

111.484 8.104 5.270 45 953

g. Lainnya 2. Sarana ibadah a. Masjid b. Langgar c. Musholla d. Gereja Kristen e. Gereja Katolik / Kapel f. Pura / Kuil / Sanggal g. Vihara / Cetya / Klenteng 3. Pondok pasantren a. Jumlah b. Santri 4. Jumlah jemaah haji 3

S D A

Orang 103 5 64 13 2 1 2

106 5 64 17

106 5 64 17 1 2

118 5 33 18 2 1 4

121 24 15 2 1 4

1 2

6

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

Depag Depag Depag Depag Depag Depag Depag

127

6 1.511 118

6 1.511 118

7 2.359 354

7 1.493 127

Buah Orang Orang

Depag Depag

929 4.152,98 2.491,78 44,70

923 5.185,00 3.111,00 56,17

923 5.422,60 3.422,60 5.422,60

923 4.729,13 2.979,22 51,25

932 5.089,50 2.973,79 54,60

Ha Ton Ton Kw/Ha Ton Ton

Dinas PKPK Dinas PKPK Dinas PKPK Dinas PKPK

16.167,00

16.272,00

16.519,00

14.379,05

238,00 495,56

191,00 1.489,80

84,00 564,90

194,00 1.041,78

Ha Ton Ton


VIII. PERTANIAN, KEHUTANAAN, PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN 1. Pertanian a. Padi 1). Luas aral panen 2). Jumlah produksi gabah kering giling 3). Produksi beras giling 4). Rata-rat produktivitas 5). Stok beras 6). Jumlah konsumsi b. Jagung 1). Luas aral produksi 2). Jumlah produksi 3). Jumlah konsumsi c. Kedelai 1). Luas aral produksi 2). Jumlah produksi 3). Jumlah konsumsi d. Industri pengolahan hasil pertanian e. Singkong dan umbi-umbian 1). Luas aral produksi 2). Jumlah produksi 3). Jumlah konsumsi f. Jenis prasarana irigasi / pengairan 1). Teknis - Primer - Sekunder 2). Non teknis 2. Kehutanan a. Hasil hutan HPH 1). Kayu bulat b. Hasil hutan Non HPH 1). Kayu bulat 2). Kayu gergajian 3). Kayu olahan

59,00 178,77

Dinas PKPK

Ha Ton Ton Buah 445,00 995,30

300

329,00 1.202,03

300

206,00 594,64

300

79,00 267,90

300

82,00 382,31

Ha Ton Ton

Meter Meter Ha

M3 M3 M3 M3


Dinas PKPK

c. Hasil hutan Non HPH 1). Rotan 2). Damar 3). Gondorukem 4). Terpentin 5). Kayu putih d. Luas lahan kritis e. Luas lahan reboisasi f. Luas lahan penghijauan g. Luas kebakaran hutan h. Industri pengolahan hasil hutan 3. Kelautan dan Perikanan a. Perikanan laut 1). Jumlah tangkapan 2). Jumlah kapal penangkap ikan 3). jumlah rumah tangga perikanan 4). Jumlah tempat pelelangan ikan b. Perikanan darat 1). Tambak - Luas - Jumlah produksi 2). Kolam - Luas - Jumlah rumah tangga produksi 3). Karamba - Jumlah karamba - Jumlah rumah tangga produksi c. Perikanan perairan umum - Jumlah produksi - Jumlah rumah tangga produksi d. Industri Hasil Perikanan & Hasil Laut Lainnya 1). Pengalengan Ikan 2). Kapal Ikan 3). Hasil Laut non Ikan 4). Perusahaan Pengolahan Perikanan 5). Jumlah Hot Chery (rmh pembenihan) 6) Eksport Hasil Perikanan 4 Peternakan a. Ternak Sapi Potong 1). Jumlah Populasi 2). Jumlah Pemotongan per tahun 3). Laju Pertumbuhan populasi per tahun 4). Rata-rata Kepemilikan b. Ternak Sapi Perah 1). Jumlah Populasi 2). Jumlah Produksi susu pertahun 3). Laju Pertumbuhan populasi per tahun 4). Rata - rata Kepemilikan 5). Rata - rata produktivitas per ekor perhari

1.490

1.490

1.290

1.290

1.521

60 23

50 50 23

50

M3 M3/ton M3/ton M3/ton M3/ton Ha Ha Ha Ha Buah


3.729,00 341 331 1

3.800,00 312 286 1

3.407,00 280 296 1

3.135,2 303 303 1

3.317,00 501 416 1

Ton unit KK Unit


65 62,40

65 64,51

65 67,43

68,70 64,55

52,90 46,21

Ha Ton


2

2

2

5 5

2 1

Ha KK


1

Ha KK

Dinas PKPK

0,2 22

Ton KK


Unit Unit Unit Buah Unit Ton

1.909 2.389 11,60 12

3.682 2.462 20,20 24

3.862 1.404 10,40 19

4.277 1.002 15,22 23

3.519 1.034

Ekor Ekor % Ekor Ekor Ribu Liter % Ekor/pet Lt/ek/hr


c. Ternak Kecil 1). Jumlah Populasi Kambing 2). Jumlah Produksi 3). Jumlah Populasi Domba 4). Jumlah Produksi 5). Jumlah Populasi babi 6) Jumlah Produksi d. Unggas 1) Jumlah Ayam Buras / Kampung 2) ayam Ras - Jumlah Populasi - Jumlah Produksi - Jumlah Peternak - Jumlah Produksi - Rata -rata Kepemilikan per peternak 3) Ayam Pedaging - Jumlah Populasi - Jumlah Produksi - Jumlah Peternak - Jumlah Produksi - Rata -rata Kepemilikan per peternak 4) Itik - Jumlah Populasi - Jumlah Peternak - Jumlah Produksi - Rata -rata Kepemilikan per peternak e Industri Peternak 1). Jumlah Perusahaan Pembibitan Ayam 2). Jumlah Perusahaan Penggemukan Sapi Potong 3). Jumlah Pabrik Makanan Ternak 4). Jumlah Industri Pengolah Susu (IPS) f. Jumlah Koperasi Peternakan g. Jumlah rumah Potong Hewan (RPH) 5 Perkebunan a. Karet 1). Luas Areal 2). Jumlah Populasi 3). Jumlah Komsumsi b. The 1). Luas Areal 2). Jumlah Populasi 3). Jumlah Komsumsi c. Kopi 1). Luas Areal 2). Jumlah Populasi 3). Jumlah Komsumsi d. Sawit 1). Luas Areal 2). Jumlah Populasi

6.617 10,20

9.864 15,10

10.200 10,40

9.581 10

10.539 11

Ekor Ton/thn Ekor Ton/thn Ekor Ton/thn


7.518 347.000

68.164 684.200

300.850 2.043.264

278.850 229.550

306.916 249.550


62 4.000

108 6.000

124 6.000

436.145 12 6.000

52 4.000

Ekor Ekor Ekor/thn Ton/thn Peternak ekor Ekor/kk

650.000 152

870.000 187

1.080.000 216

4.000,00

5.000,00

5.000,00

803.560 130,00 104 4.000,00

Ekor Ekor Peternak Ekor Ekor/kk


6.976

10.200

29.984

12.411

Ekor Peternak Kg Ekor/kk

Dinas PKPK

883.916 157,00 5.000,00

22.339

4

5

8

1

1

1

8,00

8,00

1,00

Buah Kelompok Buah Buah Buah Unit

Ha Ton Ton Ha Ton Ton Ha Ton Ton Ha Ton


Dinas PKPK

Dinas PKPK

Dinas PKPK

3). Jumlah Komsumsi e. Tembakau 1). Luas Areal 2). Jumlah Populasi 3). Jumlah Komsumsi f. Kakao 1). Luas Areal 2). Jumlah Populasi 3). Jumlah Komsumsi g. Lada 1). Luas Areal 2). Jumlah Populasi 3). Jumlah Komsumsi h. Vanili 1). Luas Areal 2). Jumlah Populasi 3). Jumlah Komsumsi i Tebu 1). Luas Areal 2). Jumlah Populasi 3). Jumlah Komsumsi j. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan k. Kelapa 1). Luas Areal 2). Jumlah Populasi 3). Jumlah Komsumsi IX.

Ton Ha Ton Ton Ha Ton Ton Ha Ton Ton Ha Ton Ton Ha Ton Ton

7,50 3,25

7,50 4,15

4,15

Ha Ton Ton


Buah Buah Unit Unit

BLHD

PERTAMBANGAN, ENERGI & SDM 1 Pertambangan a. Pengusahaan 1). Kontrak Karya (KK) 2). Kuasa Pertambangan (KP) 3). SIPD 4). SIUJP b. Jumlah Produksi 1). Biji Nikel 2). Marmer Blok 3). Pasir Silika 4). Batu Gamping 5). Tanah Liat 6). Sirtu, Batu Kali dan Pasir 2 Energi a. Sumber Energi Listrik 1). PLTA - Jumlah - Kapasitas 2). PLTG - Jumlah

1,00 10,00

10,00

10,00

112.884,00 63.126,00

83.537,00 71.698,00

20.000,00 63.101,85

-

-

-

-

-

-

3,00

DMT M3 Ton M3 m3 M3

-

-

Unit Kva/Kwh Unit

BLHD

- Kapasitas 3). PLTU - Jumlah - Kapasitas 4). PLTD - Jumlah - Kapasitas 5). PLTS - Jumlah - Kapasitas b. Jangkauan Pelayanan Energi Listrik 1). Desa terlistriki (jumlah desa) 2). Desa terlistriki (dalam persentase) 3). Perkotaan (jumlah RT) 4). Perkotaan (dalam persentase) c. Sarana Pelayanan Bahan Bakar 1). SPBU/SPBA/SPBJ 2). Instalasi/Depot/DPPU 3). Agen Minyak Tanah 4). PSPD/APMS 5). PT.PMT 3 Sumberdaya Miniral (SDM) a. Miniral Logam 1). Emas 2). Mngan 3). Kromit 4). Nikel 5). Besi 6). Pasir Besi 7). Logam Dasar (Tembaga,Timah Hitam,Titan) b. Miniral Non Logam 1). Bentonit 2). Toseki 3). Okor 4). Mika 5). Tras 6). Feldspar 7). Zeolit (Titan) 8). Gipsum 9). Lempung 10). Pasir Kuarsa 11). Batu Bara 12). Kaolin c. Bahan Bangunan/Batuan 1). Trakit dan Riolit 2). Basal 3). Batu Gamping 4). Batu Gaming Dolomitan 5). Granit

-

-

-

-

2,00 23.5/2000.000 -

2,00 23.5/2000.000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

21,00 100,00

6 1 2

Kva/Kwh

21,00 100,00

22,00 100,00

22,00 100,00

22,00 100,00

Desa % RT %

PT.PLN PT.PLN

6 1 2

6 1 2

7 1 2

7 1 1

Unit Unit Unit Buah Buah

Pertamina Pertamina Pertamina

Unit Kva/Kwh Unit Kva/Kwh

PT.PLN PT.PLN

Unit Kva/Kwh

Kg Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton

6). Marmer Blok 7). Granit dan Granodiorit 8). Rijang/Chert 9). Sirtu (Pasir dan Batu) 10). Batu Setengah Permata X.

19.715

22.720

26.580.750

345.000

384.313

Ton Ton Ton m3/biji Ton

BLHD

LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG 1 Lingkungan Hidup a. Jumlah Kawasan Lindung 1). Taman Nasional 2). Cagar Alam 3). Hutan Suaka Alam 4). Hutan Lindung 5). Cagar Budaya 6). Suaka Margasatwa 7). Taman Baru b. Jumlah Kasus Pencemaran 1). Tanah 2). Air 3). Udara 4). Laut c. Plasma Nutfah Dilindungi 1). Hewan 2). Tumbuhan d. Plasma Nutfah terancam punah 1). Hewan 2). Tumbuhan e. Plasma Nutfan Endemik 1). Hewan 2). Tumbuhan 2 Tata Ruang a. Luas Kawasan Lindung 1). Hutan (Jumlah Ha) 2). Hutan (dalam persentase) 3). Bukan Hutan (jumlah Ha) 4). Bukan Hutan (dalam persentase) b. Luas Kawasan Pemukiman c. Luas Kawasan Industri d. Luas Kawasan Kumuh Perkotaan e. Luas Lahan Produktif f. Luas Lahan Kritis g. Jumlah Industri yang sudah memiliki Amdal 3 Pertanahan Jumlah Tanah yang bersertifikat Bangunan/gudang 1). Hak Milik - Jumlah - Luas

2,00

2,00

Buah Buah Buah Buah Buah

2,00

Kasus Kasus Kasus Kasus Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis

1.246 727.922

1.419 1.436.624

1.363 2.000.161

2.048,00 21,00 7.885,00 79,00

2.048,00 21,00 7.885,00 79,00

123,00

123,00

291 169.404

Ha % Ha % Ha Ha Ha Ha Ha Buah

Dok.RTRW Bappeda Dok.RTRW Bappeda Dok.RTRW Bappeda Dok.RTRW Bappeda

Bidang Ha

BPN BPN

Dok.RTRW Bappeda

2). Hak Guna Bangunan - Jumlah - Luas 3). Hak Guna Usaha - Jumlah - Luas 4). Hak Pakai - Jumlah - Luas 5). Girik - Jumlah Jumlah Tanah yang bersertifikat Tanah Pertanian/perkebunan/ladang 1). Hak Milik - Jumlah - Luas 2). Hak Guna Usaha - Jumlah - Luas 3). Hak Pakai - Jumlah - Luas 4

INFRA STRUKTUR

XI.

23 3.345

23 3.345

7

2 240

Bidang Ha

BPN BPN

Bidang Ha 6,00 17.587,00

4,00 2.566,00

4,00 25.591,00

Bidang Ha

BPN BPN

Bidang

Bidang Ha Bidang Ha Bidang Ha

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1. Perumahan a. Status kepemilikan rumah 1). Rumah milik sendiri 2). Rumah dinas / bebas sewa b. Penyediaan perumahan 1). Perumnas 2). KPR / BTN 3). Real state 4). Perorangan c. Kebutuhan rumah

13.694

1.002

524

102

44 310

8 269

123 322

399

376

639

707 14.975

558

33.875

33.875

33.875

33.875

304.609

301.556

316.680

317.770

174.209

179.350

182.153

197.421

27.064 10.611

27.064 11.417

28.462 13.340

27.007 12.617

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

Dinas Tata Kota Dinas Tata Kota

Km Km Km Km Km


Km Km Km Km


Dinas Tata Kota Dinas Tata Kota

XII. PEKERJAAN UMUM 1. Status jalan a. Nasional b. Propinsi c. Kabupaten d. Desa / lokal e. Tol 2. Konstruksi jalan a. Aspal / hotmix b. Berbatu c. Kerikil d. Tanah


Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

3. Kondisi jalan a. Baik b. Sedang c. Rusak ringan d. rusak berat e. Tidak tembus 4. Kondisi jembatan a. Panjang b. Jumlah 5. Terminal darat 6. Jenis prasarana irigasi / pengairan a. Teknis - Primer - Sekunder - Tersier b. Non teknis

174.209 37.657 92.725

179.350 38.481 92.725

182.153 41.802 92.725

197.421 39.624 80.725

0,65 65

0,67 66

0,67 66

0,675 67

Km Km Km Km Km

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Km Buah

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

850,0


1.153 8.928 125

1.153 8.928 125

1.153 8.928 125

1.153 8.928 125

M' M' M' M'

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

5

5

6

2

2

2

6 1 2

8 5 5

Buah Buah Buah

Dinas OPP Dinas OPP Dinas OPP

15

15

16

Dinas OPP Dinas OPP Dinas OPP

1 16

1 21

Buah Buah Buah Buah Buah Buah

65 19 10 39 142

73 1 9 3 85

82 14 5 51 142

95 65 6 55 172 12.000,00

280 370 108 50

Orang Orang Orang Orang Orang Orang

Dinas OPP Dinas OPP Dinas OPP Dinas OPP Dinas OPP Dinas OPP

1

1

1

1

11.746 8.700 6.858

11.746 8.700 6.858

11.746 8.700 6.858

11.746 8.700 6.858

SST SST SST SST SST SST SST

PT. Telkom PT. Telkom PT. Telkom

XIII. PARIWISATA, POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Pariwisata a. Jumlah obyek wisata 1). Alam 2). Buatan 3). Sejarah b. Jumlah hotel 1). Hotel bintang lima 2). Hotel bintang emat 3). Hotel bintang tiga 4). Hotel bintang dua 5). Hotel bintang satu 6). Hotel non bintang c. Jumlah wisatawan 1). Asing - Asia Pasific - Eropa - Amerika - Timur Tengah / asean - Lainnya 2). Domestik 2. Pos dan Telekomunikasi a. Kantor Pos b. Telekomunikasi 1). Kapasitas sentral 2). Kapasitas terpasang 3). Kapassitas terpakai 4). Pelanggan 5). Telepon umum 6). Telepon koin 7). Telepon kartu

12.000,00

Dinas OPP

8). Wartel 9). Warnet c. Penyedia jaringan internet d. Jumlah pelanggan telepon selulair

SST SST Buah Orang

XIV. PERHUBUNGAN, TRANSPORTASI DAN METEROLOGI 1. Perhubungan a. Angkutan jalan 1). Terminal - Kelas A - Kelas B 2). B u s 3). Jumlah jembatan timbang b. Angutan penyeberangan 1). Dermaga - Komersial - Perintis 2). Kapal Ferry 2. Transportasi Laut a. Pelabuhan 1). Yang diusahakan - Peti kemas - Semi peti kemas - Non peti kemas 2). Yang tidak diusahakan 3). Pendaratan ikan b. K a p a l 1). Penumpang Pelni - Jumlah - Kapasitas Penumpang kapal swasta - Jumlah - Kapasitas 2). Barang c. Jumlah menara mercu suar d. Rambu suar 3. Transportasi Udara a. Bandara Internasional b. Bandara Domestik c. Bandara Perintis 5

INDUSTRI, PERDAGANGAN KEUANGAN, KOPERASI, USAHA DAN INVESTASI

1 203 1

1

1

1

1

1 156 1

1 150 1

Unit Unit Unit Buah

Dishub Dishub Dishub

Unit Unit Unit

2.809 -

-

0

1.296 0 0

1

1

1

1

239.130 381.216

264.034 381.216

261.861 381.216

271.884 381.216

418.752 304.906 373.248 0 5

418.752 328.713 558.939 0 5

452.352 314.228 540.663 0 5

548.352 344.664 487.045 5

0


Dishub

199.142 461.088

Orang Orang

Adpel Adpel

512.928 344.928 911.568

Orang Orang M3/ton Buah Buah

Adpel Adpel Adpel Adpel Adpel

5

Adpel Adpel Adpel

Unit Unit Unit

XV. INDUSTRI, PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL LEMBAGA KEUANGAN DAN KOPERASI 1. Industri a. Indusri perdagangan kecil 1). Unit usaha 2). Tenaga kerja

2.531 3.941

2.689 4.368

2.860 4.766

3.066 5.354

3.225 5.789

Unit Orang

Dinas Indagkop & UKM Dinas Indagkop & UKM

3). Nilai produksi 4). Nilai investasi b. Indusri perdagangan menengah 1). Unit usaha 2). Tenaga kerja 3). Nilai produksi 4). Nilai investasi c. Perusahaan 1). Jumlah Perusahaan Industri Sedang/Besar 2). Tenaga kerja 3). Nilai produksi 4). Nilai investasi d. Perusahan/Perdagangan - Jumlah perusahaan Industri Kecil 1). Unit usaha 2). Tenaga kerja 3). Nilai produksi 4). Nilai investasi -Perusahaan industri menengah 1). Unit usaha 2). Tenaga kerja 3). Nilai produksi 4). Nilai investasi -Perusahaan industri besar 1). Unit usaha 2). Tenaga kerja 3). Nilai produksi 4). Nilai investasi 2. Sarana Perdagangan a. Pasar tradisional b. Pasar lokal c. Pasar regional d. Pasar swalayan e. Hipermarket f. Pasar grosir g. Mal / plaza h. Nilai eksport dan import non migas 3. Pengembangan usaha Nasional a. Koperasi 1). Jumlah koperasi aktif 2). Jumlah koperasi tidak aktif 3). Jumlah induk koperasi 4). Jumlah koperasi primer 5). Jumlah KUD b. Jumlah pengusaha di luar pedagang 1). Pengusaha kecil 2). Pengusaha menengah 3). Pengusaha besar c. Jumnlah penyerapan tenaga kerja

66.815.235

83.717.918.800

140.665.904.509

159.330.399.509

175.803.974.509

537 967

576 1.101

616 1.259

689 1.485

741 1.638

46.627.084

59.302.091.500

72.987.091.500

95.403.992.500

112.222.992.500

50 270

57 314

70 420

89 542

109 654

485.305.500

491.949.747.500

513.327.747.500

541.037.567.500

1.116 3.645 35.148.194 17.908.287

1.140 3.750 39.552.194 19.807.288

1.264 3.976 50.157.000 21.770.282

5 93 485.250 4.183.456

5 79 489.513 4.432.839

5 61 562.500 4.628.295

Rp. Rp. 000

Dinas Indagkop & UKM

Unit Orang Rp. Rp. 000



559.320.967.000

Unit Orang Rp. Rp. 000

1.298 4.161 88.709.931 30.868.013

1.304 4.180 88.828.605 30.868.013

Unit Orang Rp. 000 Rp. 000

Dinas Indagkop &UKM Dinas Indagkop &UKM Dinas Indagkop &UKM Dinas Indagkop & UKM

6 64 2.784.654 4.738.627

8 67 3.522.300 6.041.351

Unit Orang Rp. 000 Rp. 000

Dinas Indagkop & UKM Dinas Indagkop & UKM Dinas Indagkop & UKM Dinas Indagkop & UKM



Unit Orang Rp.

4

4

4

4

3

3

3

3

54.976,00

1.525,00

-

112 64 2 170 4

117 63 2 174 4

123 63 2 179 4

109 79 2 182 4

117 79 2 190 4

1.143 89

2.053 89

2.053 89 3

9.354 3.751 6

9.847 3.949 6

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Rp.



Dinas Indagkop & UKM Dinas Indagkop & UKM Dinas Indagkop & UKM Dinas Indagkop & UKM Dinas Indagkop & UKM

Orang Orang Orang



1). Usaha kecil 2). Usaha menengah 3). Usha besar d. Niali eksport dan import 1). Eksp[ort 2). Import 4. Lembaga keuangan a. Jumlah perbankan 1). Milik pemerintah 2). Swasta nasional 3). Swasta asing 4). Milik Pemerintah Daerah b. Lembaga non perbankan 1). Modal ventura 2). Lembaga keuangan mikro

1.133 112 15

18.709 17.254 450

19.694 11.847 450

Orang Orang Orang

Dinas Indagkop & UKM Dinas Indagkop & UKM Dinas Indagkop & UKM

Rp. Rp.

5 7

5 7

5 7

5 7

5 7

1

1

1

1

1

Buah Buah Buah Buah

Bagian Ekomoni Bagian Ekomoni

14

14

16

16

17

Buah Buah

Bagian Ekonomi

9.825 11.853

33.985 21

135.096 2.136

350.345 1.653

Unit Unit

Bagian Pengelolaan Aset Bagian Pengelolaan Aset

22.217.239.907

12.581.763.384

117.078.630.286

135.273.358.270

73.999.925.323

80.014.930.727

518.009.667.344

1.104.982.698.778

Rp. Rp.

Bagian Pengelolaan Aset Bagian Pengelolaan Aset

Bagian Ekomoni

XVI. PENGELOLAAN ASSET / BARANG DAERAH 1. Jumlah asset Daerah a. Asset bergerak b. Asset tidak bergerak 2. Nilai asset / barang Daerah a. Asset bergerak b. Asset tidak bergerak 3. Nilai penyusutan a. Asset bergerak b. Asset tidak bergerak

Rp. Rp.

XVII. BUMD, PERBANKAN DAERAH DAN LEMBAGA KEUANGAN DAERAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 6

EKONOMI KEUANGAN

Jumlah PMA Jumlah PMDN Jumlah BUMD Jumlah BPD Jumlah BPR Jumlah PDAM Jumlah LKD

12,00 1,00 1,00

12,00 1,00 1,00

12,00 1,00 1,00

12,00 1,00 1,00

12,00 1,00 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1.063.436,37

1.296.778,61

1.519.156,09

1.796.670,56

9.143.191,00

11.044.881,00

12.774.575,00

13.899.499,00

6,98

7,56

7,93

7,50 0,32 2,88

7,18 0,34 2,63

7,06 0,31 2,45

Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah

Bag Ekonomi Bag Ekonomi Bag Ekonomi Bag Ekonomi

XVIII. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PDRB atas dasar harga berlaku PDRB tanpa migas atas dasar berlaku PDRB per kapita atas dasar harga berlaku PDRB per kapita tanpa migas atas dasar harga berlaku Laju pertumbuhan PDRB atas dasar konstan Distribusi persentase PDRB atas dasar menurut lap. Usaha a. Pertanian, peternakan, kehutanana dan perikanan b. Perambangan dan penggalian c. Industri pengolahan

BPS

8,47

Rp. 000.000 Rp. 000.000 Milyard Rp. Rp. 000.000 %

6,69 0,29 2,27

% % %

BPS

BPS BPS

d. e. f. g. h. i.

Listrik, gas dan air bersih Banugnan Perdagangan , hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan Jasa - jasa lainnya

1,41 9,15 28,05 23,52 12,56 14,61

1,40 8,78 27,86 22,51 12,34 16,95

1,36 8,45 26,73 21,23 13,23 19,71

1,34 8,18 25,07 20,36 14,84 20,97

% % % % % %

317.071.773.904,24

348.535.344.613,05

367.764.342.715,17

425.448.760.956,80

589.622.580.566,00

298.124.608.762,09

333.558.612.196,07

391.893.814.834,41

475.730.775.008,68

632.675.101.041,00

Rp. 000.000 Rp. 000.000 Rp. 000.000

Bag.Keu Setdako Bag.Keu Setdako

5.492.280.865,89

Rp. 000.000

Bag.Keu Setdako

Rp. 000.000 Rp. 000.000

Bag.Keu Setdako Bag.Keu Setdako Bag.Keu Setdako

Rp. 000.000 Rp. 000.000 Rp. 000.000


Rp. 000.000 Rp. 000.000


Rp. 000.000 Rp. 000.000


Rp. 000.000 Rp. 000.000


Rp. 000.000 Rp. 000.000


Rp. 000.000 Rp. 000.000


Rp. 000.000 Rp. 000.000


XIX. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1. Pendapatan 2. Belanja 3. Realisasi XX. P A J A K 1. Kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor diatas air 2. Bea balik nama kendarsaan bermotor dan diatas air 3. Bahan bakar kendaraan bermotor 4. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan 5. Pajak bumi dan bangunan 6. B P H T B 7. Bagi hasil PPh 21

6.440.971.904,98 4.049.994.414,00

7.130.097.069,00

11.180.091.483,00

5.448.195.843,83

743.827.806.304,00

748.864.929,00

413.993.607,00

1.162.858.536,00

519.318.421,71

8.336.992.836,00

14.435.653.689,00

13.355.847.605,00

13.355.847.605,00

18.974.703.089,00

15.156.342.050,00

2.673.167.879,00

3.448.600.382,00

3.448.600.382,00

5.620.816.520,00

2.772.764.905,00

2.712.521.821,00

3.326.472.658,00

3.326.472.658,00

3.903.338.250,00

4.691.707.223,00

32.513.516.000,00

40.963.000.000,00

44.431.000.000,00

23.514.400.000,00

29.405.800.000,00

32.513.516.000,00

39.708.000.000,00

44.431.000.000,00

23.514.400.000,00

29.404.700.000,00

208.125.000.000,00

228.255.420.000,00

237.302.250.000,00

267.935.993.200,00

276.566.812.000,00

209.361.383.200,00

229.446.628.200,00

242.064.003.000,00

266.298.518.200,00

276.395.953.000,00

17.961.412.548,00

20.421.412.000,00

33.241.809.792,00

60.645.536.370,00

80.707.231.413,00

19.821.343.389,00

20.130.920.645,00

20.130.920.645,00

28.498.857.859,00

19.848.049.273,00

2.133.400.000,00

2.918.400.000,00

2.133.400.000,00

2.133.400.000,00

11.550.000.000,00

4.208.940.828,00

2.617.045.182,00

857.145.854,00

371.236.492,00

7.023.209.900,75

260.733.328.548,00

292.558.232.000,00

317.108.459.792,00

354.229.329.570,00

364.998.556.247,00

265.905.183.417,00

291.902.594.027,00

309.581.865.255,26

318.683.012.551,00

313.300.381.339,84

4.500.000.000,00

11.084.089.000,00

23.773.000.000,00

35.710.514.844,92

33.231.287.166,00

4.500.000.000,00

13.558.572.207,00

17.846.548.370,00

16.591.464.708,03

19.371.530.833,91

XXI. DANA PERIMBANGAN 1. Jumlah dana alokasi khusus a. Pagu b. Realisasi 2. Jumlah dana alokasi umum a. Pagu b. Realisasi 3. Jumlah bagi hasil pajak a. Pagu b. Realisasi 4. Jumlah bagi hasil bukan pajak a. Pagu b. Realisasi 5. Jumlah dana perimbangan dari pemerintah pusat a. Pagu b. Realisasi 6. Jumlah dana perimbangan dari propinsi ke kab / kota a. Pagu b. Realisasi 7. Jumlah dana perimbangan dari propinsi ke desa a. Pagu b. Realisasi

Rp. 000.000 Rp. 000.000

8. Jumlah alokasi APBD propinsi ke kab / kota 9. Jumlah alokasi APBD propinsi ke desa

Rp. 000.000 Rp. 000.000

6.785.000.000,00

XXII. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1. Total PAD a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Bagian laba usaha Daerah d. Lain-lain pendapatan 2. Rasio PAD terhadap APBD

25.235.070.200,00

31.591.821.178,05

37.378.318.089,91

45.089.913.415,00

50.922.101.827,46

3.082.089.200,00

4.660.191.259,00

4.920.298.409,00

6.661.669.792,00

10.048.224.933,36

16.026.131.000,00

19.168.069.139,00

23.104.875.157,56

31.651.454.457,00

33.904.447.525,00

917.850.000,00

1.145.664.787,45

1.633.659.242,94

1.672.269.564,00

2.785.890.655,00

5.209.000.000,00

6.617.895.992,60

7.719.485.280,41

5.104.519.602,00

4.183.518.714,10

14.901.848.714,00

14.083.085.287,00

6.209.862.260,00

5.873.521.920,00

Rp. 000.000 Rp. 000.000 Rp. 000.000 Rp. 000.000 Rp. 000.000 %

Bag.Keu Setdako Bag.Keu Setdako Bag.Keu Setdako Bag.Keu Setdako Bag.Keu Setdako

XXIII. PINJAMAN DAERAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7

POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN

Pinjaman dlaam negeri Pinjaman luar negeri Belanja wajib daerah Angsuran pokok pinjaman Bunga pinjaman Denda angsuran pokok

Rp. 000.000 Rp. 000.000 Rp. 000.000 Rp. 000.000 Rp. 000.000 Rp. 000.000

7.604.407.579,82

7.751.751.707,63

985.988.435,50

1.255.006.825,00

2.959.979.951,74

2.150.376.155,09

3.593.366.571,07

2.376.826.817,41

3.634.813.721,68

3.529.810.000,64

13 3 3 3 3 0 0

13 3 3 3 3 0 0

11 0 0 0 3 7 4

11 0 0 0 3 7 4

11 7 0 0 3 7 4

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

11 2 3 0 3 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0

11 2 3 0 3 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0

6 1 2 2 1 0 0 3 2 2 2 1 2 1 2

6 1 2 2 1 0 0 3 2 2 2 1 2 1 0

6 1 2 2 1 0 0 3 2 2 2 1 2 1 0

Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang


XXIV. POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 1. Partai politik a. D P R D 1). Jumlah anggota per fraksi - Fraksi Partai Golkar - Fraksi Persatuan Demokrasi - Fraksi Amanat Reformasi - Fraksi PBB - Fraksi PKS - Fraksi PPBD - Fraksi Perak 2). Jumlah anggota berdasarkan partai politik - Partai Golkar - Partai Persatuan Pembangunan - Partai Amanat Nasional - Partai Demokrasi Indonesai Perjuangan - Partai Bulan Bintang - Partai Sarikat Islam Indonesia - Partai Penegak Demokrasi Indonesia - Partai Keadilan Sejahtera - Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan - Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) - PPI - PKPI .- Demokrat - Hanura b. Infrastruktur politik

DPRD DPRD DPRD DPRD DPRD DPRD DPRD DPRD DPRD DPRD DPRD DPRD DPRD DPRD DPRD DPRD DPRD DPRD DPRD DPRD DPRD DPRD

1). Partai politik - Jumlah partai politik di daerah - Jumlah partai politik peserta pemilu 2). Organisasi kemasyarakatan - Jumlah ormas berdasarkan profesi - Jumlah ormas berdasarkan agama c. Lembga swadaya masyarakat 1). Jumlah LSM lokal 2). Jumlah LSM nasional 3). Jumlah LSM asing / internasional yang beroperasi di daerah d. Jumlah media massa 1). Lokal 2). Nasional 3). Asing e. Karakteristik politik masyarakat 1) Jumlah pemilih - Laki - laki - Perempuan 2). Tingkat partisipasi pemilih - Laki - laki - Perempuan f. Prosentase jumlah anggota DPRD 1). Laki - laki 2). Perempuan g. Komposisi anggota DPRD berdasarkan jenis kelamin 1). Laki - laki 2). Perempuan 2. Jumlah pengawasan a. Jumlah perda yang sudah diterbitkan b. Jum;lah perda yang bermasalah c. Jumlah temuan yang menyebabkan kerugian negara d. Jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti

24 24

24 24

67 45

68 45

27 2

30 2

1 44 44 71 47 36 36 2

44 44

0 21 24

Partai Partai

DPRD DPRD

72 40

83 92

Ormas Ormas

Badan Kesbang Badan Kesbang

46 2

52 2

Lsm Lsm Buah


Buah Buah Buah

57.668

91,7 8,3

39.141 43.058 66.805

91,7 8,3 6,25

39.141 43.058 66.805

39.141 43.058 66.805

93,7

93,7 6,25

21 4 8 0 11 1

625

22 3

22 3

10 1 28 21

16 0 3 1

21 4 12 12 2 1 1

426

484

582

2.499

1.266

293

267

414

2.499

1.266

1.510


Badan Kesbang Badan Kesbang Badan Kesbang

% %


Orang Orang


18 0 6 99

Buah Buah Temuan Temuan

Bag. Hukum Setdako Bag. Hukum Setdako Bag. Hukum Setdako Bag. Hukum Setdako

859

Perkara Perkara Perkara Perkara

Sat Reskrim

Perkara Perkara Perkara Perkara

Sat Reskrim

XXV. H U K U M 1. Jumlah kasus pelanggaran hukum a. Jumlah perkara dilaporkan 1). Pidana 2). Perdata 3). Politik dan HAM 4). Lalu lintas b. Jumlah perkara terselesaikan 1). Pidana 2). Perdata 3). Politik dan HAM 4). Lalu lintas 2. Kelembagaan

1.510

420

465

Sat Lantas

Sat Lantas

a. b. c. d. e. f.

Jumlah pengadilan agama Jumlah pengadilan militer Jumlah pengadilan negeri Jmulah pengadilan tata usaha negara Lembaga pemasyarakatan Kejaksanaan negeri

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

Buah Buah Buah Buah Buah Buah

XXVI. KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Jumlah kriminalitas a. Uang palsu b. Pembunuhan c. Perkosaan d. Perjudian e. Penganiayaan berat f. Ranmor g. Narkotika h. Pengrusakan kantor pemerintah / polri i. Pengrusakan tempat ibadah j. Penimbunan BBM k. Unjuk rasa l. Penjarahan 2. Kasus pemogokan kerja 3. Kasus pertikaian antar warga a. Antar etnis b. Antar wilayah desa c. Antar agama d. Antar Simpatisan Parpol e. Antar pelajar 4. Unjuk rasa a. Bidang politik b. Bidang ekonomi

1 3

42 1

52 2

3

21

24 1 20 7

39 1 17 20

14 1 47

6 10

1 1 3 7 2 72

Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus

Sat Reskrim Sat Reskrim Sat Reskrim Sat Reskrim Sat Reskrim Sat Reskrim Sat Narkoba

Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus

XXVII. P E N G U N G S I 8

INSIDENSIAL

1. Jumlah penduduk a. Banjir b. Gunung meletus/Kebakaran c. Longsor d. Gempa e. Konflik 2. Jumlah lokasi kabupaten pengungsian 3. Jumlah lokasi kota pengungsian

55 174 666

122 97 906

895

1.125

Orang Orang Orang Orang Orang Kab. Kota


XXVIII. BENCANA ALAM 1. Jumah korban bencana alam 2. Jumlah kabupaten lokasi bencana 3. Jumlah kota lokasi bencana

586

475

Jiwa

Dinas Sosial

4. Jumlah kecamatan lokasi bencana 5. Jumah perkiraaan kerugian akibat bencana 6. Kebutuhan bantuan a. Dana b. Beras c. Mie instan d. Minyak goreng e. Obat-obatan f. Pakaian g. Sarden h. Material bangunan i. Peralatan darurat j. Air bersih

3 120.628.000

4 448.560.000

4 785.400.000

4 1.298.867.000

Kec. Rupiah

Dinas Sosial Dinas Sosial

3.851

2.167

5.000 32

5.594 27 302

Kg Kardus Ltr Paket Paket Kaleng Paket Unit Galon

Dinas Sosial Dinas Sosial

1.355

165 2.465

5 58

2 39

Dinas Sosial

XXIX. PENYAKIT MENULAR 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah kasus kejadian luar biasa Jumlah penderita kejadian luar biasa Jumlah kematian per 100.000 penduduk Jumlah kabupaten yang terkena kasus Jumlah kota yang terkena kasus Jumlah kecamatan yang terkena kasus

8 263

7 53

6 138

Kasus jiwa jiwa Kab. Kota Kec.

XXX. PENCURIAN IKAN 1. Jumlah kasus pencurian ikan 2. Jumlah kapal pencuri ikan yang disita 3. Jumlah kabupaten pencurian ikan

Ton Ton Kab.

p

XXXI. KEBAKARAN HUTAN 1. Luas areal yang terbakar 2. Jumlah korban jiwa 3. Jumlah lokasi kabupaten kebakaran hutan

60 2

50 1

Ha. Orang Kab.

XXXII. PENCURIAN DAN PENYELUNDUPAN KAYU 1. Volume kayu yang dicuri 2. Jumlah kasus 3. Jumlah kabupaten pencurian kayu

M3 Kasus Kab.


Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare Atas Dasar Harga Konstan No 1 2 3 4 5 5 6 7

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pertumbuhan Ekonomi 6,98 7,56 7,93 8,41 7,79 7,92 8,47

PDRB ADH Konstan 609.224,94 655.255,15 707.234,86 766.745,34 826.486,23 891.923,09 967.507,82 1.049.497,97

Perkembangan Ekonomi Kota Parepare Atas Dasar Harga Berlaku No 1 2 3 4 5 6 7 8


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Perkembangan Ekonomi 19,29 22,13 16,97 18,22 15,46 14,61 16,63

PDRB ADH Berlaku 1.063.435,37 1.298.778,61 1.519.156,10 1.795.963,76 2.073.555,94 2.376.521,26 2.771.804,96

17,34 33,97

PDRB Per Kapita Antara Kota Parepare dengan Prov.Sulsel

No

Tahun

1 Tahun 2007 2 Tahun 2008 3 Tahun 2009

PDRB Perkapita Kota Parepare

PDRB Perkapita Prov. Sulsel

9.143.191 11.094.698 12.782.990

8.907.258 10.825.425 12.567.364

5 6 7 8

Tahun Tahun Tahun Tahun

2011 2012 2013 2014

15.879.340 17.997.404 20.502.729

16.929.030 19.465.540 22.150.805

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Antara Kota Parepare dengan Prov.Sulsel No 1 2 3 4 5 6 7 8


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pertumbuhan Ekonomi Parepare 6,98 7,56 7,93 8,41 7,79 7,92 8,47

Pertumbuhan Ekonomi Prov. Sulsel 6,73 7,78 6,20 8,18 7,65 8,37 7,65

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam

rangka

mewujudkan

manajemen

pemerintahan

yang

efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini

:

Nama

: DR. H. TAUFAN PAWE, SH, MH

Jabatan

: Walikota Parepare

berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti

yang

telah

ditetapkan

dalam

dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut

menjadi tanggung jawab kami.

Parepare, 25 Maret 2015 WALIKOTA PAREPARE


Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Parepare Tahun 2015

1

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PAREPARE TAHUN 2015 No 1

2

3

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Tahun 2015


a.

Angka Melek Huruf

b


10,93 Tahun


a.


74,85 Tahun

b.


995 Bayi

c.


0,06%

d.


a.


8,09% - 8,59%

b.

Pendapatan per kapita

Rp. 22.582.335

c.

Tingkat kemiskinan

5,25% - 5,75%

d.


e.


f.



97,50%

7 Tatanan

94,75% - 94,25% 65,78% 3,85%


2

No

4

Sasaran Strategis Meningkatnya ketersediaan pangan utama dengan harga terjangkau.

5 Meningkatnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Indikator Kinerja Utama

Target Tahun 2015

a.


220,61 Kg/tahun/ perkapita

a.


100%

6


a.


266,34 liter/detik

7


a.


22%

8


a.


11 kasus

b.

Penegakan PERDA

100%

a.

Penilaian LPPD

b.

Laporan Kinerja Keuangan Daerah

WDP

c.


100%

a.


9

10



2900 point

80%


3

No

Sasaran Strategis


Target Tahun 2015

11


a.


58,15%

12


a.


0,16%

13


a.

Kasus SARA

0 Kasus

14

Terpeliharanya nilainilai budaya lokal yang tumbuh di masyarakat.

a.


52,94%

Program-program

Anggaran

1.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Rp.

225.000.000

2.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Rp. 19.968.680.650

3.

Program Pendidikan Menengah

Rp. 11.805.787.650

4.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Rp.

837.000.000

5.

Program Perencanaan Sosial Budaya

Rp.

387.099.000

6.

Program Pembinaan dan Pengembangan Rp. Aparatur

1.380.975.000

7.

Program Kesejahteraan Rakyat

Rp.

3.421.150.000

8.

Program Pendidikan Non Formal

Rp.

339.000.000

9.

Program Upaya Kesehatan

Rp.

2.658.680.000

10. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Rp.

2.335.251.750

11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Rp.

55.000.000


4

12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 13. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 14. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 15. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Rp.

5.625.000.000

Rp.

4.006.761.100

Rp.

2.269.800.000

Rp.

370.161.500

16. Program Keluarga Berencana

Rp.

299.400.000

17. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah

Rp.

206.000.000

18. Program Pembinaan dan Pengembangan Rp. Usaha-usaha Daerah dan Usaha-usaha yang ada di Daerah

110.600.000

19. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Rp.

181.000.000

20. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Rp.

95.000.000

21. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Rp.

188.500.000

22. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

Rp.

20.000.000

23. Program Pemberdayaan Ekonomi Rp. Masyarakat Pesisir 24. Program Peningkatan Kualitas dan Rp. Produktivitas Tenaga Kerja 25. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rp.

285.000.000

26. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Rp.

122.000.000

27. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Rp.

2.071.573.000

28. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Rp.

360.509.000

29. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Rp.

294.000.000

506.072.500 105.000.000


5

30. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

Rp.

4.537.095.450

31. Program pengembangan budidaya perikanan 32. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Rp.

10.000.000

Rp.

85.000.000

33. Peningkatan Efesisensi Perdagangan Dalam Negeri 34. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 35. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Rp.

624.000.000

Rp.

2.385.809.000

36. Program Perencanaan Tata Ruang

Rp.

174.750.000

37. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 38. Program Peningkatan Kawasan Perkotaan 39. Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Permukiman

Rp.

185.000.000

Rp.

5.678.740.000

Rp.

110.000.000

40. Program Pengembangan Perumahan

Rp.

150.000.000

41. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah/sanitasi

Rp. 12.332.328.450

42. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Rp.

775.000.000

43. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Rp.

4.860.970.000

44. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Rp.

170.000.000

45. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Rp.

1.470.909.710

46. Program Rehabiltasi Hutan dan Lahan

Rp.

40.000.000

47. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Rp.

2.279.231.400

48. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Rp.

315.000.000

Rp. 10.783.632.200


6

49. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Rp.

151.000.000

50. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Rp. Daya Aparatur

1.673.567.000

51. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah

Rp.

5.623.776.750

52. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Rp.

645.621.500

53. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Rp.

272.450.125

54. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Rp.

27.217.500

55. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Rp.

2.625.000.000

56. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Rp.

130.000.000

57. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Rp.

220.000.000

58. Program pengembangan wawasan kebangsaan

Rp.

155.000.000

59. Program Pengembangan Kemitraan

Rp.

145.000.000

Parepare, 25 Maret 2015 WALIKOTA PAREPARE



7

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PAREPARE TAHUN 2015 No

Sasaran Strategis


Target Tahun 2015

1 Meningkatnya daya saing (ilmu dan pengetahuan) masyarakat.

a.

Angka Melek Huruf

b


10,93 Tahun

2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

a.


74,85 Tahun


995 Bayi

c. d.

3 Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.

a.


Tingkat kemiskinan

e.


f.



a.


5 Meningkatnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

a.


6 Meningkatnya ketersediaan air bersih.

a.


7 Meningkatnya pengendalian lingkungan hidup.

a.


8 Menurunnya pelanggaran ketertiban dan keamanan

a.


b. Penegakan PERDA 9 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

a.

7 Tatanan



4

0,06%


b. Pendapatan per kapita c.

97,50%

Penilaian LPPD


8,09% - 8,59% Rp

22.582.335

5,25% - 5,75% 94,75% - 94,25% 65,78% 3,85% 220,61 Kg/tahun/ perkapita 100%

266,34 liter/detik

22%

11 kasus

100% 2900 point WTP

No

Sasaran Strategis


Target Tahun 2015

c.


100%

10 Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan antara

a.


100%

11 Meningkatnya kesetaraan gender.

a.


12 Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

a.


13 Terjaganya kerukunan antar umat beragama

a.

Kasus SARA

0 Kasus

14 Terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh di masyarakat.

a.


52,94%

Program-program 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Anggaran Rp

225.000.000

Rp

19.968.680.650

Rp

11.805.787.650

Rp

837.000.000

Rp

387.099.000

Rp

1.380.975.000

Rp Rp

3.421.150.000 339.000.000

11 Program Upaya Kesehatan 12 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 13 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 14 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 16 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 17 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Rp

2.658.680.000

Rp

2.335.251.750

Rp

55.000.000

Rp

5.625.000.000

Rp

4.006.761.100

Rp

2.269.800.000

Rp

370.161.500

18 Program Keluarga Berencana 19 Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah

Rp

299.400.000

Rp

206.000.000

2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3 Program Pendidikan Menengah 4 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 5 Program Perencanaan Sosial Budaya 6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 7 Program Kesejahteraan Rakyat 8 Program Pendidikan Non Formal

58,15%

0,16%

No

Sasaran Strategis

20 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha-usaha Daerah dan Usaha-usaha yang ada di Daerah 21 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 23 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 24 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 27 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan 29 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 30 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 31 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 32 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 33 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 34 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 35 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 36 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 38 Program pengembangan budidaya perikanan 39 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 40 Peningkatan Efesisensi Perdagangan Dalam Negeri 41 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 42 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 45 Program Perencanaan Tata Ruang 46 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 47 Program Peningkatan Kawasan Perkotaan 49 Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Permukiman 50 Program Pengembangan Perumahan


Rp

110.600.000

Rp

181.000.000

Rp

95.000.000

Rp

188.500.000

Rp

20.000.000

Rp

285.000.000

Rp

506.072.500

Rp

105.000.000

Rp

122.000.000

Rp

2.071.573.000

Rp

360.509.000

Rp

294.000.000

Rp

4.537.095.450

Rp

10.000.000

Rp

85.000.000

Rp

624.000.000

Rp

10.783.632.200

Rp

2.385.809.000

Rp

174.750.000

Rp

185.000.000

Rp

5.678.740.000

Rp

110.000.000

Rp

150.000.000

Target Tahun 2015

No

Sasaran Strategis

51 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah/sanitasi 52 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 53 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 54 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 55 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 56 Program Rehabiltasi Hutan dan Lahan 57 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 58 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 60 Program Pendidikan Politik Masyarakat 63 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 64 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah 67 Program Penataan Administrasi Kependudukan 68 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 69 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 70 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 71 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 73 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 74 Program pengembangan wawasan kebangsaan 75 Program Pengembangan Kemitraan

Indikator Kinerja Utama Rp

12.332.328.450

Rp

775.000.000

Rp

4.860.970.000

Rp

170.000.000

Rp

1.470.909.710

Rp

40.000.000

Rp

2.279.231.400

Rp

315.000.000

Rp

151.000.000

Rp

1.673.567.000

Rp

5.623.776.750

Rp

645.621.500

Rp

272.450.125

Rp

27.217.500

Rp

2.625.000.000

Rp

130.000.000

Rp

220.000.000

Rp

155.000.000

Rp

145.000.000

Parepare, Maret 2015 WALIKOTA PAREPARE

DR.H.TAUFAN PAWE,SH,MH

Target Tahun 2015

Program-program 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3 Program Pendidikan Menengah 4 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 5 Program Perencanaan Sosial Budaya 6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 7 Program Kesejahteraan Rakyat 8 Program Pendidikan Non Formal 9 Program Upaya Kesehatan 10 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 11 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 12 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 13 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 14 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 15 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 16 Program Keluarga Berencana 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah 18 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha-usaha Daerah dan Usaha-usaha yang ada di Daerah 19 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 20 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 21 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan 23 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 24 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 25 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 26 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 27 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Anggaran Rp.

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Rp. Rp.

Rp.

225.000.000 19.968.680.650 11.805.787.650 837.000.000 387.099.000 1.380.975.000 3.421.150.000 339.000.000 2.658.680.000 2.335.251.750 55.000.000 5.625.000.000 4.006.761.100 2.269.800.000 370.161.500 299.400.000 206.000.000

110.600.000 Rp. Rp.

Rp. Rp.

Rp. Rp. Rp. Rp.

Rp.

181.000.000 95.000.000 188.500.000 20.000.000 285.000.000 506.072.500 105.000.000 122.000.000

2.071.573.000 Rp.

28 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 29 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 30 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 31 Program pengembangan budidaya perikanan 32 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 33 Peningkatan Efesisensi Perdagangan Dalam Negeri 34 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 35 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 37 Program Perencanaan Tata Ruang 38 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 39 Program Peningkatan Kawasan Perkotaan 40 Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Permukiman 41 Program Pengembangan Perumahan 42 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah/sanitasi 43 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 44 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 45 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 46 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 47 Program Rehabiltasi Hutan dan Lahan 48 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 49 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 51 Program Pendidikan Politik Masyarakat 53 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 54 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah 57 Program Penataan Administrasi Kependudukan 58 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Rp. Rp.

Rp. Rp.

Rp. Rp. Rp.

360.509.000 294.000.000 4.537.095.450 10.000.000 85.000.000 624.000.000 10.783.632.200

2.385.809.000 Rp. Rp. Rp. Rp.

Rp. Rp.

Rp. Rp.

Rp.

Rp. Rp. Rp.

Rp.

Rp. Rp. Rp.

Rp. Rp. Rp.

174.750.000 185.000.000 5.678.740.000 110.000.000 150.000.000 12.332.328.450 775.000.000 4.860.970.000

170.000.000 1.470.909.710 40.000.000 2.279.231.400

315.000.000 151.000.000 1.673.567.000 5.623.776.750 645.621.500 272.450.125

59 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 60 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 61 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 62 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 63 Program pengembangan wawasan kebangsaan 64 Program Pengembangan Kemitraan

27.217.500 Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Rp. Rp.

2.625.000.000

130.000.000

220.000.000 155.000.000 145.000.000 Parepare, Maret 2015 WALIKOTA PAREPARE

DR.H.TAUFAN PAWE,SH,MH

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR : 4 TAHUN 2015 TANGGAL : 5 JANUARI 2015 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014-2018 Misi ke - 1 Meningkatkan optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan No 1

Sasaran Strategis Meningkatnya daya saing (ilmu dan pengetahuan) masyarakat.


a. Angka Melek Huruf b

2



a. Angka Usia Harapan Hidup b. Angka kelangsungan hidup bayi c. d.

Persentase balita gizi buruk Penghargaan Kota Sehat

Misi ke - 2 Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berbasis pada sumber daya lokal, pengembangan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan 3


a. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) b. Pendapatan per kapita c.

Tingkat kemiskinan


4


e.


f.



Misi ke - 3 Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup 5 Meningkatnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

6


a. Kapasitas produksi air

7



No

Sasaran Strategis


-2Misi ke - 4 Memantapkan penegakan supremasi hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan peningkatan partisipatif aktif masyarakat 8


a. Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk b. Penegakan PERDA

9


a. Penilaian LPPD b. Laporan Kinerja Keuangan Daerah c.


10 Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan antara masyarakat dan pemerintah.

a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan

11 Meningkatnya kesetaraan gender.

a. Persentase partisipasi perempuan dilembaga

12 Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak


pembangunan

pemerintah

Misi ke - 5 Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam mengembangkan kehidupan bersama yang lebih baik 13 Terjaganya kerukunan antar umat a. Kasus SARA beragama

14 Terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal yang tumbuh di masyarakat.


WALIKOTA PAREPARE

TAUFAN PAWE

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Parepare Tahun 2014

Recommend Documents