________________________________________Kata Pengantar
S
etiap instansi pemerintah wajib melaporkan akuntabilitas kinerja kepada Presiden, sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan tersebut disusun dalam rangka
meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Melaksanakan
amanat
Perpres
tersebut,
Asdep
Bidang
Perniagaan,
Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, memenuhi kewajiban dengan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2016 untuk Unit Eselon II. Laporan kinerja dimaksudkan guna mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan mengatasi kendala dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian misi; tujuan dan sasaran; serta penggunaan anggaran setiap tahunnya, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016. Laporan ini juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Laporan ini disusun berdasarkan capaian periode Januari s.d. 31 Desember 2016 dengan menggunakan indikator dalam penetapan kinerja. Penyusunan laporan ini yang merupakan bagian dari siklus SAKIP juga dimaksudkan untuk bahan evaluasi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan guna meningkatkan kinerja pada masa-masa yang akan datang.
Januari 2017 Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan,
Yulyati Kristina
i
______________________________________Ringkasan Eksekutif
L
aporan kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan
Tahun
2016
merupakan
bentuk
pertanggungjawaban (akuntabiltias) atas capaian kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya selama Tahun 2016, sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) yang telah disusun pada tahun 2016. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari Sistem Akuntabiltias Kinerja Instansi Pemerintah, yang meliputi, penyusunan rencana strategis, PK, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja. Laporan
kinerja
Asdep
Bidang
Perniagaan,
Kewirausahaan
dan
Ketenagakerjaan Tahun 2016 ini, disusun berdasarkan capaian periode Januari s.d. 31 Desember 2016. Pada tahun 2016, dengan menggunakan indikator penilaian sasaran yang terdapat pada Penetapan Kinerja. Hasil secara keseluruhan capaian yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian terhadap sasaran indikator yang ditindaklanjuti dan tepat waktu sebanyak 352 rekomendasi substansi dan 27 laporan terkait fasilitasi operasional. Rekomendasi substansi yang disampaikan tersebut berupa laporan, breefing sheet, rancangan peraturan perundangundangan, dan permasalahan hukum. Capaian tersebut lebih besar dari capaian tahun 2015. Namun demikian capaian tersebut tidak dapat dibandingkan kerena adanya perbedaan rumusan indikator kinerja dan jenis output yang dihasilkan. Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan selain membawahi bidang substansi juga membawahi bidang Fasilitasi Operasional, yang dalam
memberikan rekomendasi kepada Pimpinan menghasilkan 4 (empat)
Output, dengan 3 (tiga) klasifikasi rekomendasi dan 1 (satu) Output dokumen, yaitu:
a. Rekomendasi Kebijakan Output ini merupakan keluaran dari beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu: Perumusan dan analisis atas rencana kebijakandan program pemerintah; Penyiapan pendapat/pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; Pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan Tugas lainnya yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian. Output yang dihasilkan berupa rekomendasi untuk Pimpinan yang dalam tahun ini menghasilkan sebanyak 180 rekomendasi, dengan capaian tepat waktu adalah 93,33% (sangat baik) dan ditindaklanjuti adalah 100% (memuaskan).
ii
b. Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan substansi Rancangan PUU Output ini merupakan keluaran dari pelaksanaan Tusi pemberian rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan PUU dan atas substansi RPUU. Output yang dihasilkan sebanyak 63 rekomendasi dengan capaian untuk tepat waktu maupun ditindaklanjuti adalah 100% (memuaskan).
c.
Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Output ini merupakan keluaran dari pelaksanaan Tusi penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat, pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Output yang dihasilkan sebanyak 109 rekomendasi dengan capaian untuk tepat waktu maupun ditindaklanjuti adalah 100% (memuaskan).
d. Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja serta Reformasi Birokrasi. Output ini merupakan keluaran dari Tusi pelaksanaan Fasilitasi Operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Output yang dihasilkan adalah sebanyak 27 dokumen dengan capaian 96,43% (memuaskan). Realisasi anggaran yang dicapai dalam pelaksanaan 8 (delapan) Tusi dari Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp. 697.838.397,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 97,99% dari total pagu Tahun 2016 setelah blokir APBNP II yaitu sebesar Rp. 712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
iii
___________________________________________Daftar Isi Kata Pengantar ..........................................................................................
i
Ringkasan Eksekutif ...................................................................................
ii
Daftar Isi .....................................................................................................
iv
Daftar Tabel ................................................................................................
v
Daftar Gambar ............................................................................................
vi
BAB I
PENDAHULUAN .........................................................................
1
A. Latar Belakang ......................................................................
1
B. Gambaran Organisasi Asdep Bidang Perniagaan,
BAB II
Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan ...................................
1
C. Gambaran Aspek Strategis (Strategic Issue) .........................
6
PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2016 ...................................
9
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2016 .............
9
B. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan
BAB III
Ketenagakerjaan Tahun 2016 ................................................
10
CAPAIAN KINERJA .....................................................................
17
A. Capaian Kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan Tahun 2016 .........................................
17
B. Realisasi Anggaran Asdep Bidang Perniagaan, .....................
BAB IV
Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2016 ................
42
PENUTUP ...................................................................................
46
Lampiran
iv
___________________________________________Daftar Tabel Tabel 1.1. Data PNS dan PTT Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan ..................................................................
3
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan Tahun 2016 ......................................................
11
Tabel 2.2. Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan .....................
13
Tabel 3.1. Kategori Pencapaian Kinerja ......................................................
17
Tabel 3.2. Akuntabilitas Keuangan Asdep Bidang Perniagaan,Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tusi 1 s.d. 6 dan 8 Tahun 2016.................
44
Tabel 3.3. Akuntabilitas Keuangan Asdep Bidang Perniagaan,Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tusi 7 Tahun 2016 ....................................
45
v
_________________________________________Daftar Gambar Gambar 1.1. Struktur Organisasi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2016 ...........................................
5
Gambar 3.1. Perbandingan Jumlah Surat Masuk Tahun 2015 dan Tahun 2016 ..............................................................................
18
Gambar 3.2. Output Tahun 2015 dan Tahun 2016 ........................................
19
Gambar 3.3. Capaian Seluruh Output Periode 12 Agustus s.d. 31 Desember 2015 dan Periode 12 Agustus s.d. 31 Desember Tahun 2016 ..
20
Gambar 3.4. Rincian Capaian Output per IKK Periode 12 Agustus s.d. 31 Desember 2016 dan Periode 12 Agustus s.d. 31 Desember 2016 .........................................................................................
20
Gambar 3.5. FGD “Optimalisasi Sistem Logistik Nasional dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Indonesia”22 September 2016 ...
26
Gambar 3.6. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) Tahun 2016-2019 bersama dengan Deputi Bidang Perekonomian ...................................................
29
Gambar 3.7. Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas tentang Usulan Sorong menjadi KEK ................................................................
37
Gambar 3.8. Sekretaris Kabinet bersama dengan Presiden RI dalam Peluncuran Program Magang Nasional di Kawarang ...............
39
Gambar 3.9. Sekretaris Kabinet RI mendampingin Presiden RI dalam Pembukaan Pameran Waralaba, dan UKM, (WFSI) .................
40
Gambar 3.10 Capaian Output Periode 1 Januari-31 Desember 2016 ...........
40
Gambar 3.11 Capaian Kinerja Periode 1 Januari-31 Desember 2016 ...........
41
vi
Bab 1 _____________________________________________
Pendahuluan
A. Latar Belakang erdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun
B
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
dijelaskan,
perwujudan
bahwa
kewajiban
suatu
Akuntabilitas instansi
Kinerja
pemerintah
adalah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan. Penyelenggaraan SAKIP meliputi penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan
program
kegiatan
sebagaimana
diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014, dengan membuat laporan akhir kinerja atas pelaksaaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2016.
B. Gambaran Organisasi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Asdep
Bidang
Perniagaan,
Kewirausahaan
dan
Ketenagakerjaan
merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II di bawah Deputi Bidang Perekonomian, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat
atau pandangan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil
1
Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan. Dalam
melaksanakan
tugas
tersebut,
Asdep
Bidang
Perniagaan,
Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi: 1.
Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;
2.
Penyiapan
pendapat
atau
pandangan
dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan; 3.
Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;
4.
Pemberian persetujuan atas pernohonan izin prkarsa penyusunan RPUU dan atas
substansi
RPUU
di
bidang
perniagaan,
kewirausahaan
dan
ketenagakerjaan; 5.
Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
6.
pemantauan,
pengamatan,
perkembangan
umum
di
dan bidang
penyerapan perniagaan,
pandangan
terhadap
kewirausahaan
dan
ketenagakerjaan; 7.
pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian;dan
8.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian. Struktur Organisasi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan
Ketenagakerjaan terdiri dari 4 (empat) Unit Eselon III, yang masing masing Eselon III terdiri dari 2 (dua) Eselon IV : 1. Bidang Perdagangan dan Persaingan Usaha: a. Subbidang Perdagangan; b. Subbidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen. 2. Bidang Kawasan Ekonomi dan Sistem Logistik: a. Subbidang Kawasan Ekonomi; b. Subbidang Sistem Logistik.
2
3. Bidang Koperasi, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan: a. Subbidang Koperasi, UKM, dan Kewirausahaan; b. Subbidang Ketenagakerjaan. 4. Bidang Fasilitasi Operasional: a. Subbidang Program dan Anggaran; b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Berbeda dengan 3 (tiga) Eselon II lainnya di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian yang hanya memiliki 3 (tiga) Unit Eselon III substansi, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan disamping memiliki 3 (tiga) Unit Eselon III substansi juga memiliki 1 (satu) bidang fasilitasi operasional, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian. Pejabat/Pegawai pada Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan saat ini berjumlah 23 (duapuluh tiga) personil, dengan 18 orang dengan status Pegawai Negeri, dan 5 (lima) orang Pegawai tidak Tetap (PTT) yang 3 (tiga) PTT ditempatkan pada Tata Usaha Deputi Bidang Perekonomian 1 (satu) PTT sebagai pengemudi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian, 1 (satu) pada Tata Usaha Asdep Bidang Perniagaan, dan Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan. Adapun latar belakang pendidikan personil tersebut sebagaimana dituangkan dalam data pegawai pada tabel berikut: Tabel 1.1 Data PNS dan PTT Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pangkat Golongan
Jabatan Jumlah
Nama Jabatan
orang
Pendidikan Jumlah
Tingkat
Orang
Jenis Kelamin
Jumlah
Laki-Laki/
Jumlah
orang
Perempuan
orang
IV-c
1
Asdep
1
S-2
6
L
16
IV-b
1
Kabid
3
S-1
8
P
7
IV-a
2
Kasubbid
7
SLTA
4
III-d
3
Analis
4
SLTA
1 (PTT)
3
Pangkat
Jabatan
Pendidikan
III-c
5
Pengolah Data
3
III-b
1
PTT
5
III-a
5
S1
Jenis Kelamin
4 (PTT)
II-d -
5 (PTT)
TOTAL
23
23
23
23
Lebih lanjut gambaran pegawai Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan
berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, dan jenis
kelamin dalam gambar berikut:
4
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2016
5
C. Gambaran Aspek Strategis (Strategic Issued ) Asdep Bidang Perniaagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Setiap organisasi ingin terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi
perlu
memanfaatkan
berupaya
peluang
dan
menggunakan
kemampuan,
memperhatikan
tantangan
mengatasi yang
kelemahan,
kompleks.
Guna
mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis lingkungan organisasi yang mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang. Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang dijelaskan sebagai berikut: 1. Kekuatan (Strengths) Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu: a. Visi dan misi organisasi yang jelas; b. Tugas dan fungsi yang jelas; c. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi; d. SDM yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional; e. Terbentuknya payung hukum yang memberi kesempatan bagi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan untuk ikut serta dalam rapat dan/atau pertemuan dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Presiden; f. Terbentuknya penyelenggaraan Diklat dan terbukanya kesempatan Diklat yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dalam negeri maupun luar negeri yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM Sekretariat Kabinet, khususnya Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan;
6
2. Kelemahan (Weaknesses) Di samping potensi-potensi yang dimiliki, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan perlu mewaspadai kelemahan yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi untuk segera dilakukan pembenahan. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut: a. Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholders terkait; b. Kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang optimal; c. Sarana dan prasarana; d. Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan organisasi belum terintegrasi; e. Pengendalian internal belum berjalan secara optimal. 3. Peluang Organisasi (Opportunities) Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang memberikan peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang tersebut sebagai berikut: a. Undang-Undang
Pelayanan
Publik
yang
memperkuat
landasan
lembaga
pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat; b. Komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); c. Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan e-government di setiap instansi pemerintah; d. Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan; e. Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik; f. Dukungan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam hal ini instansi pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. g. Tuntutan Kementerian/Lembaga yang semakin tinggi terhadap Kinerja Sekretariat Kabinet, termasuk Kinerja Deputi Bidang Perekonomian.
7
4. Tantangan Organisasi (Threats) Di samping peluang yang ada, juga terdapat tantangan perubahan lingkungan eksternal yang mempengaruhi suatu Organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Tantangan organisasi tersebut adalah: a. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah; b. Kebijakan nasional terkait penghematan anggaran; c. Praktek KKN yang masih berlangsung; d. Pemberitaan terkait pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang belum berimbang dan belum objektif; Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan
dan
Ketenagakerjaan
menerapkan
strategi
untuk
mendukung
tercapaianya sasaran kinerja dalam melaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu: 1. Meningkatkan kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM); 2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan stakeholders terkait; 3. Mendukung penyempurnaan SOP di Lingkungan Sekretariat Kabinet, khususnya di Kedeputian Perekonomian secara konsisten dan menyeluruh; 4. Mendukung pengembangan tata naskah dan persuratan yang terintegrasi yang berbasis TIK di Lingkungan Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan; 5. Mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi;dan 6. Mengoptimalkan pengawasan internal di Lingkungan Asdep Bidang perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan.
8
Bab 2 ________________________Perencanaan Kinerja Tahun 2016 A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2016 erencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja
P
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan
rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat beberapa informasi tentang: sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Perpres Nomor 29 tahun 2014), sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan. Asdep
Bidang
Perniagaan,
Kewirausahaan
dan
Ketenagakerjaan
telah
menetapkan 1 (satu) sasaran strategis, yang mempresentasikan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, yaitu:
SASARAN STRATEGIS ASDEP BIDANG, PERNIAGAAN, KEWIRAUSAHAAN DAN KETENAGAKERJAAN
Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan
10
Sasaran strategis tersebut menggambarkan tugas dan fungsi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, yang lebih fokus pada pemberian saran rekomendasi kepada Pimpinan, berupa: 1.
Rekomendasi kebijakan;
2.
Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan atas substansi rancangan Peraturan Perundang undangan (PUU);dan
3.
Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Selain itu Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan juga menetapkan 1 (satu) sasaran strategis lainnya, yang merupakan pelaksanaan dari Bidang Fasilitasi Operasional, yang secara struktural berada di bawah unit kerjanya, yaitu:
Terwujudnya Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja serta Reformasi Birokrasi yang Berkualitas di Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian
B. Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2016 Penetapan Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Deputi Bidang Perekonomian) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang telah disepakati bersama. PK merupakan bentuk komitmen dari Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan untuk mewujudkan capaian kinerja yang telah diamanahkan oleh Pimpinan sepanjang Tahun 2016, yang disusun berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2016 (Pagu Definitif).
11
Adapun tujuan dari disusunnya PK, sebagai berikut: 1.
Sebagai wujud nyata komitmen Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pejabat/pegawai untuk mencapai sasaran yang telah ditargetkan pada Tahun 2016;
2.
Menciptakan tolok ukur kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2016, sebagai dasar evaluasi kinerja untuk perbaikan di masa yang akan datang;
3.
Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran; Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan sebuah organisasi
dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan dengan berdasarkan kriteria spesifik (spesific); dapat terukur (measurable); dapat dicapai (attainable); berjangka waktu tertentu (time bound); dan dapat dipantau dan dikumpulkan (trackable). Berdasarkan kriteria tersebut, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, telah menyempurnakan indikator dan target kinerja untuk Tahun 2016 untuk mengukur tingkat keberhasilan atas capaian kinerja yang telah dicapainya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut dituangkan dalam PK Tahun 2016. Adapun perjanjian kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan sebagai berikut: Tabel 2.1 PERJANJIAN KINERJA ASDEP BIDANG PERNIAGAAN, KEWIRAUSAHAAN, DAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2016 2016 1 Januari – 31 Desember 2016 Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
Terwujudnya Rekomendasi yang berkualitas di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan 1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu
100%
2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian
100%
3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu
100%
12
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian
100%
5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu
100%
6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian
100%
Terwujudnya Dokumen Program dan Anggaran, akuntabilitas Kinerja Serta Reformasi Birokrasi yang Berkualitas di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian Persentase dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian yang disusun secara tepat waktu
100%
Dari tabel di atas dapat dilihat, penekanan indikator kinerja adalah “tepat waktu” dan “ditindaklanjuti”.
1. Indikator Tepat Waktu Indikator “tepat waktu” artinya, waktu penyelesaian berkas tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam SOP. Guna mengukur penyelesaian penyusunan rekomendasi secara tepat waktu yang targetnya ditetapkan 100%, menggunakan dan berdasarkan
ketentuan waktu penyelesaian yang tercantum
dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretariat Kabinet Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Apabila waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian rekomendasi melebihi standar waktu yang ditetapkan dalam SOP, maka dapat dikategorikan bahwa rekomendasi tersebut tidak tepat waktu. Namun apabila rekomendasi yang ditangani dapat ditangani dalam waktu kurang atau tepat seperti yang ditetapkan dalam SOP, maka rekomendasi tersebut dikategorikan sebagai tepat waktu. Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016, SOP Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan sebagai berikut:
13
Tabel 2.2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN ASDEP BIDANG PERNIAGAAN, KEWIRAUSAHAAN, DAN KETENAGAKERJAAN SOP SUBSTANSI
TARGET WAKTU
Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program Pemerintah
7 hari 6 jam
di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Rekomendasi kebijakan atas penyelenggaraan Pemerintahan di
7 hari 6 jam
bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Rekomendasi
kebijakan
atas
pengawasan
pelaksanaan
7 hari 5 jam
kebijakan dan program Pemerintah di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa
8 hari 6 jam
penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Rekomendasi materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan di
8 hari 6 jam
bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden Rekomendasi kebijakan terkait hasil pemantauan, pengamatan,
8 hari 4 jam
dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan
Penghitungan indikator ini menggunakan rumus sebagai berikut:
(jumlah saran kebijakan/rekomendasi yang disusun secara tepat waktu) _________________________________________________________________ x 100 jumlah saran kebijakan/rekomendasi yang disampaikan
14
2. Indikator Ditindaklanjuti Indikator “ditindaklanjuti” menekankan pada pencapaian Outcome, yaitu substansi saran kebijakan/rekomendasi yang disampaikan tepat dan ditindaklanjuti oleh stakeholder terkait. Adapun pengertian yang “ditindaklanjuti” dalam masing-masing indikator kinerja, sebagai berikut : 1)
Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan termasuk dalam kategori ditindaklanjuti, apabila: a)
Rekomendasi yang disampaikan Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan kepada Deputi Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan untuk diteruskan kepada Presiden, Kementerian/Lembaga, masyarakat, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik melalui memorandum atau surat Sekretaris Kabinet maupun surat Deputi Bidang Perekonomian;
b)
Rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian diberi disposisi ditindaklanjuti dan pantau, difile/diarsipkan. Rekomendasi dengan disposisi
difile/diarsipkan
dapat
dikatakan
ditindaklanjuti,
karena
pertimbangan rekomendasi tersebut tetap dijadikan bahan/data dukung bagi Deputi Bidang Perekonomian dalam memberikan pendapat dalam rapat pembahasan yang dihadiri Deputi Bidang Perekonomian; c)
Laporan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait atas hasil pembahasan isu strategis yang dalam pembahasannya mengikutsertakan wakil dari Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan;
d)
Penyandingan antara laporan Kementerian/Lembaga dan Catatan hasil analisis yang disampaikan Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan dalam rapat pembahasan, baik rapat di Sekretariat Kabinet maupun rapat di Kementeri/Lembaga terkait. Dari penyandingan tersebut dapat dilihat bahwa beberapa kesepakatan dalam rapat yang dilaporkan tersebut merupakan masukan/rekomendasi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan.
2)
Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi Rancangan PUU di bidang
perniagaan, kewirausahaan, dan
ketenagakerjaan termasuk dalam kategori ditindaklanjuti baik oleh Deputi Bidang Perekonomian maupun oleh kementerian/lembaga/intansi terkait, antara lain meliputi:
15
a)
Pembuatan catatan rekomendasi sebagai bahan diskusi dalam rapat pembahasan penyusunan Rancangan PUU.
b)
Laporan keikutsertaan dalam pembahasan Rancangan PUU dan keterlibatan dalam anggota Panitia Antar Kementerian (PAK).
c)
Tanggapan atas pembahasan Rancangan Perundang-Undangan yang disampaikan melalui surat kepada pemohon.
d)
Tanggapan/pemberitahuan dari kementerian/lembaga pemrakarsa atas telah diakomodirnya rekomendasi Sekretariat Kabinet.
e)
Diterimanya rekomendasi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang dilihat dalam penyandingan masukan dan catatan yang
diberikan
dengan
Peraturan
Perundang-undangan
yang
telah
dikeluarkan 3)
Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perekonomian termasuk dalam kategori ditindaklanjuti, mencakup hal: a)
Rekomendasi dalam butir wicara dan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan diterima dan disampaikan Sekretaris Kabinet kepada Presiden sebagai data dukung bagi Presiden dalam menyelenggarakan rapat/audiensi/ kunjungan kerja;
b)
Rekomendasi dalam butir wicara dan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan diterima dan disampaikan Sekretaris Kabinet dalam rapat, audiensi Sekretaris Kabinet dengan pihak terkait, kunjungan kerja Sekretaris Kabinet dalam mendampingi Presiden, dan melakukan press release seusai pelaksanaan sidang kabinet;
c)
Rekomendasi atau pertimbangan perlu atau tidaknya kehadiran atau ketidakhadiran Presiden dalam suatu acara seperti peresmian dan penganugerahan tanda kehormatan ditindaklanjuti dengan Presiden/Wakil Presiden
atau
Menteri
terkait
dan
Sekretaris
Kabinet
menghadiri,
meresmikan, dan menganugerahkan tanda kehormatan/penghargaan sesuai rekomendasi yang disampaikan Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan;
16
d)
Diselenggarakan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas tertentu berdasarkan rekomendasi atau pertimbangan sebagai hasil kajian atas isu strategis yang muncul
dan
kajian
atas
permintaan
Kementerian/Lembaga
untuk
penyelenggaraan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan.
Penghitungan indikator ini menggunakan rumus sebagai berikut: (jumlah saran kebijakan/rekomendasi yang ditindaklanjuti ) ________________________________________________________ x 100 jumlah saran kebijakan/rekomendasi yang disampaikan
17
Bab 3
______________________________Capaian Kinerja A. Capaian Kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan Tahun 2016
C
apaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja, yang merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi guna menentukan efisiensi dan efektifitas suatu instansi
pemerintah dalam melaksanakan program-programnya sesuai dengan tugas yang diamanatkan kepadanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja harus didasarkan pada satuan indikator kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan pada awal tahun. Indikator kinerja mengukur ketercapaian tujuan yang telah dirumuskan dari suatu program/kegiatan yang dilakukan. Bila semua indikator yang telah ditetapkan berhasil mencapai tingkat yang diinginkan, hal tersebut menggambarkan kualitas ketercapaian tujuan. Analisis capaian IKU mengungkapkan keterkaitan capaian IKU dengan capaian sasaran secara efektif dan efisien yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan rencana tahun bersangkutan. Laporan Kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan yang dijabarkan ke dalam analisis atas capaian IKU dan capaian kinerja tahun bersangkutan. Analisis tersebut menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal yang ditetapkan di internal Sekretariat Kabinet seperti yang digambarkan pada tabel berikut.
Tabel 3.1 Kategori Pencapaian Kinerja No. 1. 2. 3. 4. 5.
Rentang Capaian Kinerja > 100 % 85 % - 100 % 70 % - < 85 % 55 % - < 70 % < 55 %
Kategori Capaian Kinerja Memuaskan Sangat Baik Baik Sedang Kurang Baik
17
Pada kurun waktu 1 Januari s/d 31 Desember 2016 surat yang diproses oleh Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan sejumlah 1.635 surat masuk, yang terdiri dari 996 terkait substansi, baik berupa laporan, perancangan PUU, permasalahan hukum maupun berupa undangan rapat, dan 639 surat masuk yang sifatnya administratif dan fasilitasi operasional. Dari surat masuk tersebut ada beberapa surat dengan perihal yang sama, dikarenakan surat tersebut ada yang disampaikan langsung kepada Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan ditembuskan kepada Deputi Bidang Perekonomian yang selanjutnya didisposisikan kembali kepada Asdep Bidang Perniagaan,
Kewirausahaan,
dan
Ketenagakerjaan.
Selanjutnya
berdasarkan
petunjuk/disposisi pimpinan, tidak semua berkas masuk tersebut diproses untuk dibuat sebuah rekomendasi, karena hanya bersifat pemberitahuan, namun demikian berkas tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk dipelajari ataupun untuk dimonitor perkembangannya yang selanjutnya jika ada hal-hal yang signifikan dapat dilaporkan kepada pimpinan. Jumlah surat masuk tahun 2016 naik 12,27% dibandingkan dengan Tahun 2015 dengan rincian jumlah surat masuk sebanyak 1.332, terdiri dari 1.102 surat masuk yang sifatnya substansi dan 230 surat masuk yang sifatnya administratif.
Gambar 3.1 Perbandingan Jumlah Surat Masuk Tahun 2015 dan Tahun 2016
Capaian output sepanjang Tahun 2016 sebanyak 352 rekomendasi, menggambarkan tercapaianya target yang ditetapkan sebesar 100%. Jumlah tersebut naik 10,89% bila dibandingkan dengan Tahun 2015 dengan output sejumlah 323 rekomendasi.
18
360 350 340 2015
352
330
2016
320
323
310 300 Gambar 3.2 Output Tahun 2015 dan Tahun 2016
Capaian kinerja untuk Tahun 2016 tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, karena adanya perbedaan rumusan indikator kinerja dan jenis output yang dihasilkan, dan pada tahun 2015 pelaksanaan kinerja terdiri dari dua periode, yaitu periode I (1 Januari s.d 11 Agustus 2015) dan Periode II (12 Agustus s.d 31 Desember 2015). 1. Pada Periode I tahun 2015, jenis output yang dihasilkan dan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja atas output tersebut sama sekali berbeda dengan yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja pada tahun 2016, sehingga membandingkan capaian kinerja untuk dua periode ini tidak dapat dilakukan. 2. Sedangkan pada Periode II tahun 2015, jenis output yang dihasilkan maupun indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja atas output tersebut sama dengan jenis output dan indikator kinerja yang digunakan pada tahun 2016. Namun kurun waktu pelaksanaan hanya 5 (lima) bulan. Berdasarkan hal tersebut, perbandingan capaian kinerja hanya dapat dilakukan untuk periode 12 Agustus s.d 31 Desember pada kedua tahun (2015 dan 2016), guna melihat ada tidaknya peningkatan capaian kinerja (output dan outcome) Asdep Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan. Adapun selama periode 12 Agustus s.d.
31
Desember
2015,
Asdep
Bidang
Perniagaan,
Kewirausahaan,
dan
Ketenagakerjaan menghasilkan 145 rekomendasi. Dan selama periode 12 Agustus s.d. 31 Desember 2016, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan menghasilkan sebanyak 172 rekomendasi. Selama kurun waktu tersebut terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 27 rekomendasi atau sebesar 18,62%,
19
Berikut
perbandingan
kinerja
Asdep
Perniagaan,
Kewirausahaan,
dan
Ketenagakerjaan periode 12 Agustus s.d. 31 Desember 2015 dengan 12 Agustus s.d. 31 Desember 2016, sebagaimana pada gambar 3.3. dan 3.4.
175 170 165 160
172
Periode 12 Ags-31 Des 2015
155
Periode 12 Ags-31 Des 2016
150 145 140
145
135 130 Gambar 3.3 Capaian Seluruh Output Periode 12 Agustus s.d 31 Desember 2015 dan Periode 12 Agustus s.d 31 Desember 2016
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
98 82
2015 2016
60 30
36
11 Rekomendasi Kebijakan
PUU
Materi Sidang Kabinet
Gambar 3.4 Rincian Capain Output Per IKK Periode 12 Agustus s.d 31 Desember 2015 dan Periode 12 Agustus s.d 31 Desember 2016
20
1. Output Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi kebijakan merupakan output atas pelaksanaan beberapa Tusi, yaitu: - Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah; - Penyiapan pendapat/pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah; - Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; - Pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan - Tugas lainnya
yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian yang
menghasilkan rekomendasi untuk pimpinan. Adapun indikator kinerja untuk output ini adalah “Persentase rekomendasi kebijakan
di
bidang
perniagaan,
kewirausahaan,
dan
ketenagakerjaan
yang
ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian” dan “Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu”. Output yang dihasilkan sebanyak 180 rekomendasi dan semua rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian. Dari jumlah yang ditindaklanjuti tersebut yang disusun secara tepat waktu guna disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian sebanyak 168 rekomendasi. Sedangkan 12 (dua belas) rekomendasi kurang tepat waktu karena membutuhkan waktu penyusunan yang lebih lama dari batas SOP. Hal tersebut dikarenakan perlu waktu proses pelaksanaan yang cukup panjang, diantaranya: a. Beberapa penyelesaian rekomendasi atas isu-isu strategis dan/atau permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dalam prosesnya memerlukan data dan kajian yang dalam (in depth analysis) dan kompreshensif yang melibatkan banyak stakeholders terkait dan juga adanya dinamika koordinasi sehingga waktu penyelesaian memerlukan waktu yang cukup panjang, melebihi waktu yang ditetapkan dalam SOP; b. Adanya pekerjaan yang sifatnya mendesak dan perlu prioritas untuk ditangani, sehingga terdapat pekerjaan yang lebih dahulu ditangani harus diberhentikan sementara proses penyelesaiannya karena perlu memprioritaskan penyelesaian tugas yang sifatnya mendesak dan prioritas tersebut. Kondisi risiko ini sebagai implikasi dari terbatasnya jumlah SDM di Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan. Dengan adanya beberapa risiko tersebut, membuat suatu penyelesaian rekomendasi berada pada suatu “kondisi khusus”, yaitu penyelesaiannya membutuhkan waktu jauh lebih lama dari waktu standar yang ditentukan dalam SOP. Kondisi demikian
21
menghasilkan capaian tepat waktu untuk indikator ini adalah 93,33% dan ditindaklanjuti adalah 100%. Adapun gambaran capaian Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan atas output ini, diantaranya rekomendasi terhadap subtansi, sebagai berikut: a. Trans Pacific Partnership (TPP) Dalam kunjungan kerja Presiden RI ke Amerika Serikat dalam rangka KTT AS-ASEAN pada tanggal 15-16 Februari 2016, Presiden RI menyampaikan ketertarikan Indonesia untuk bergabung dalam Kesepakatan Kemitraaan TransPasifik (TPPA). Rencana keikutsertaan Indonesia dalam TPP diperlukan adanya suatu kajian yang dilakukan oleh suatu Tim. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator
Bidang
Perekonomian
Nomor
5
Tahun
2016,
Deputi
Bidang
Perekonomian terlibat aktif sebagai Anggota Tim Kajian Keikutsertaan Indonesia dalam Trans-Pacific Partnership. Sehubungan dengan kunjungan kerja Presiden tersebut, Duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan respon positif atas ketertarikan Indonesia bergabung dalam Kesepakatan Kemitraaan Trans-Pasifik (TPP),
sekaligus
menyampaikan
Rangkuman
RTPP
untuk
dapat
dijadikan
pertimbangan mengenai keuntungan TPP bagi Indonesia dan pembangunan ekonomi di masa mendatang. Mengingat pembahasan yang insentif terhadap urgensi Indonesia bergabung dalam TPP dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris Kabinet meneruskan rangkuman TPP yang disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat sebagai bahan masukan untuk pembahasan (Surat Nomor: B38/Seskab/Ekon/1/2016, tanggal 19 Januari 2016).
b. Pengadaan Gula oleh INKOPPOL Menteri Perdagangan kepada Kepala Divisi Usaha Jasa dan Pergudangan Pengurus Inkoppol menyampaikan persetujuan pengadaan Gula Kristal Mentah (GKM) oleh Inkoppol sebesar 111.625 ton untuk lebih lanjut diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP) dengan batas waktu pengadaan sampai dengan 31 Maret 2017 dengan memperhatikan waktu musim giling tebu nasional dan tidak mengganggu produksi gula dalam negeri (Surat Nomor: 1294/M-DAG/ SD/9/2016, tanggal 13 September 2016, tembusan Presiden). Atas surat tersebut, dan berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, Asisten Deputi Bidang Perniagaan,
22
Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan menyimpulkan bahwa Inkoppol tidak memiiliki API-P karena bukan perusahaan/produsen gula (kegiatan usahanya antara lain simpan pinjam dan usaha percetakan) sehingga tidak dapat melakukan impor GKM. Untuk itu, Inkoppol akan melakukan kerja sama dengan satu atau beberapa perusahaan pemilik API-P yang telah memiliki persetujuan impor untuk melakukan impor GKM sesuai dengan jumlah kuota yang diberikan oleh Menteri Perdagangan. Dalam hal Inkoppol melakukan kerja sama dengan perusahaan pemilik API-P yang belum mendapatkan persetujuan impor, maka perusahaan tersebut harus terlebih dahulu mengajukan izin impor kepada Menteri Perdagangan dengan melampirkan rekomendasi dari Kemenperin (kecuali perusahaan yang memperoleh fasilitas KITE dan berada di kawasan berikat). Diskresi Menteri Perdagangan yang memberikan kuota impor kepada Inkoppol berpotensi menimbulkan pertanyaan banyak pihak dan rawan terjadi penyimpangan jika pengambilan keputusan tersebut tidak melibatkan instansi terkait (pengecualian ketentuan impor gula harus dengan persetujuan Menteri Perdagangan berdasarkan kesepakatan rapat koordinasi dengan instansi terkait). Mempertimbangkan hal di atas dan mengingat disparitas harga gula dalam negeri dan luar negeri dapat menguntungkan pihak importir dan menekan harga dalam
negeri,
Asisten
Deputi
Bidang
Perniagaan,
Kewirausahaan,
dan
Ketenagakerjaan, berpendapat Mendag perlu untuk diingatkan agar persetujuan terhadap permohonan kuota impor gula disertai dengan pengawasan yang ketat. Berdasarkan usulan tersebut, Sekretaris Kabinet telah mengingatkan Menteri Perdagangan dalam memberikan persetujuan impor gula kepada INKOPOL melalui surat nomor B-590/Seskab/Ekon/ 10/2016 tanggal 14 Oktober 2016. c. Penyelenggaraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagai
salah
satu
upaya
untuk
melindungi
konsumen,
UUPK
mengamanatkan pembentukan suatu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berkedudukan di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), penyelenggaraan perlindungan konsumen yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, beralih menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi. Hal ini memberikan konsekuensi terhadap kelembagaan BPSK (termasuk anggaran).
23
Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (Dirjen SPK), Kementerian Perdagangan kepada Deputi Bidang Perekonomian menyampaikan permasalahan tersebut (surat nomor 172/SPK/SD/8/ 2015 tanggal 5 Agustus 2015). Sehubungan
permasalahan
tersebut,
Deputi
Bidang
Perekonomian
Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat koordinasi dengan kementerian terkait guna membahas permasalahan yang disampaikan oleh Dirjen SPK dimaksud. Hasil rapat telah disampaikan Sekretaris Kabinet kepada Menteri Dalam Negeri dengan surat nomor B.461/Seskab/Ekon/9/2015 tanggal 4 September 2015, yang intinya yaitu
meminta
penyelesaian
Menteri
Dalam
permasalahan
Negeri
dimaksud
untuk sesuai
melakukan dengan
koordinasi
ketentuan
terkait
peraturan
perundang-undangan. Menteri Dalam Negeri kepada Sekretaris Kabinet dengan surat Nomor 120/7019/SJ
tanggal
21
Desember
2015,
menjelaskan
bahwa
pendanaan
operasional BPSK (pelaksanaan perlindungan konsumen) dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Pemerintah Provinsi yang secara fungsional terkait, terhitung sejak UU Pemda diundangkan. Pendanaan BPSK di Kabupaten/Kota dapat dianggarkan dalam APBD Pemerintah Provinsi dalam bentuk belanja hibah. Sekretariat Kabinet merekomendasikan agar Kementerian Dalam Negeri selaku pembina Pemerintahan Daerah segera mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh Gubernur guna memberikan pedoman/arahan kepada daerah pasca berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, khususnya terkait penggunaan dana hibah daerah untuk operasional BPSK. d. Laporan perkembangan KEK Tahun 2016 Atas laporan perkembangan KEK pada tahun 2016, Denas KEK kepada Presiden, diantaranya menyampaikan laporan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK beserta aturan pelaksanaannya telah ditetapkan, selanjutnya Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan memberikan rekomendasi kepada Presiden bahwa Denas KEK perlu: 1) mensosialisasikan kepada Pemerintah Daerah dimana lokasi KEK berada dan para calon investor di dalam dan di luar negeri, dan 2) percepatan dan penyelesaian Rencana Induk Nasional (RIN) KEK, (sebagaimana amanat Pasal 17 (a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus) guna :
24
a) menjadi
panduan
strategis
dalam
pelaksanaan
pembentukan
dan
pembangunan KEK; b) sebagai acuan bagi K/L dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan sektoral dan rencana tindak dalam rangka pelaksanaan KEK, serta c) sebagai acuan bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka melakukan usaha di KEK. e. Penyelenggaraan FGD tentang Optimalisasi Sistem Logistik Nasional Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Indonesia Dalam rangka optimalisasi Sistem Logistik Nasional, Deputi Bidang Perekonomia melaksanakan FGD pada tanggal 22 September 2016, dengan mengindentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi untuk peningkatan daya saing logistik nasional di pasar global terkait dengan 6 (enam) pilar kunci penggerak utama Sistem Logistik Nasional/Sislognas (Komoditas Utama; Infrastruktur logistik; Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik; (Manajemen) Sumber Daya Manusia; Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan Harmonisasi regulasi), Guna optimalisasi sislognas, perlu segera dibenahi 6 (enam) pilar kunci penggerak utama Sislognas, diantaranya: 1)
Pemerintah segera membenahi sistem transportasi dan fasilitas (dan transaksi) logistik yang efisien, antara lain melalui penciptaan transportasi multimoda yang efisien dan pembenahan short sea shipping; perlu menentukan pelabuhan yang dijadikan Pelabuhan Hub Internasional, pemberian insentif kepada kapal yang mengangkut barang ke wilayah timur dan/atau membangun rekayasa politik dengan melakukan impor-ekspor hanya melalui 2 (dua) Pelabuhan Hub Internasional; kapal asing yang membawa barang impor harus diterima di wilayah depan (Pelabuhan Bitung dan Pelabuhan Kuala Tanjung); perlu dibangun pusat-pusat distribusi regional dan pergudangan berbasis logistik;
2)
Pemerintah dalam menentukan kebijakan untuk pembenahan sislognas seyogyanya mempertimbangkan perbedaan permasalahan dalam 3 (tiga) kategori pembangunan infrastruktur (intra-island logistics; inter-island logistics, dan international logistics);
3)
Mempertimbangkan banyak sektor yang terlibat dalam pelaksanaan Sislognas, Pemerintah perlu untuk membentuk badan yang dapat mengoordinasikan pelaksanaan Sislognas dan menyempurnakan/ meningkatkan peraturan yang ada, khususnya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sislognas menjadi Undang-Undang guna mensinergikan dan mengefektifkan pelaksanaan Sislognas;
25
4)
Dari keseluruhan tersebut, yang sangat mendesak Pemerintah perlu segera membenahi Supply Chain System (termasuk mind) guna dapat mewujudkan Sislognas yang efektif dan efisien. Atas hal tersebut, Sekretariat Kabinet mendorong Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian mengusulkan kepada Presiden untuk diselenggarakan Rapat Terbatas/Sidang
Kabinet
guna
membahas
pembentukan
UU
Logistik
dan
pembentukan Badan Logistik Nasional, karena dengan dibentuknya UU Logistik dan Badan Logistik Nasional tersebut diharapkan nantinya logistik nasional dapat meningkat dan bersaing di pasar global.
Gambar 3.5 FGD “Optimalisasi Sistem Logistik Nasional Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Indonesia” 22 September 2016
f. Program Kredit Usaha Produktif (KUP) Bupati Kudus kepada Presiden menyampaikan laporan terkait Program Kredit Usaha Produktif (KUP) yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus sebagai Pilot Project. Program KUP tersebut memberikan kredit tanpa anggunan, dengan bunga sekitar 0,9% per bulan (10,8% per tahun), dengan sasaran masyarakat yang mempunyai usaha yang feasible (layak, berpotensi berkembang dan produktif). Tujuan Program KUP membantu pelaku UMKM yang sebenarnya layak namun kesulitan dalam akses Bank terkait permodalan). Peran Sekretariat Kabinet mengawal tindak lanjut laporan KUP tersebut dan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian untuk menindaklanjuti
usulan
Bupati
Kudus.
Selain
itu
Sekretariat
Kabinet
merekomendasikan bahwa Program KUP dapat diangkat sebagai program kredit Nasional dan diterapkan oleh seluruh daerah melalui Bank Pemerintah Daerah.
26
2. Output Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan susbtansi Rancangan PUU Output ini merupakan keluaran dari pelaksanaan Tusi pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan PUU dan atas substansi RPUU. Adapun indikator kinerja untuk output
ini adalah “persentase rekomendasi persetujuan atas
permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu” dan “persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oelh Deputi Bidang Perekonomian”. Selama kurun waktu 1 Januari s.d 31 Desember 2016, Asdep bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan tidak menangani terkait izin prakarsa.
Namun demikian Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan
Ketenagakerjaan terlibat aktif dalam pembahasan substansi penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan berkontribusi aktif dalam memberikan rekomendasi terkait isi substansi dalam penyusunan RPUU. Output
yang dihasilkan sebanyak 63 rekomendasi. Dari jumlah tersebut
semuanya dapat disusun dan disampaikan secara tepat waktu dan telah ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian. Dengan demikian capaian kinerja tepat waktu untuk indikator ini adalah 100% dan ditindaklanjuti adalah 100%. a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) merupakan amanat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. RPP dimaksud merupakan inisiatif dari Kementerian Perdagangan yang intinya menjadi dasar hukum terhadap seluruh transaksi perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik di dalam negeri dan di luar negeri yang menyangkut kepentingan nasional. RPP telah beberapa kali dibahas dalam rapat Panitia Antar Kementerian yang melibatkan
wakil
dari
Asdep
Bidang
Perniagaan,
Kewirausahaan,
dan
Ketenagakerjaan. Dalam kesempatan rapat pembahasan RPP, perwakilan dari Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan berkontribusi aktif memberikan masukan terhadap substansi RPP, diantaranya terkait dengan substansi yang mengatur tentang pengaturan perpajakan bagi pelaku usaha e-commerce. Hingga saat ini RPP masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
27
b. Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) Tahun 2016-2019 Rancangan
Peraturan
Presiden
(RPerpres)
merupakan
inisiatif
dari
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. RPerpres dimaksudkan untuk menjadi dasar hukum terhadap langkahlangkah penyiapan dan pelaksanaan perdagangan yang transaksinya berbasis rangkaian perangkat dan prosedur elektronik, baik yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun pemangku kepentingan lainnya. Memperhatikan sifat kemendesakan penetapan RPerpres dan mengingat RPerpres ini merupakan arahan Presiden, RPerpres tersebut tidak memerlukan persetujuan prakarsa dari Presiden dan tidak perlu diharmonisasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun demikian, dalam rapat pembahasan RPerpres E-Commerce yang diselenggarakan di Sekretariat Kabinet telah melibatkan wakil dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Dari hasil kajian Sekretariat Kabinet, RPerpres perlu lebih lanjut dibahas sebelum meminta paraf persetujuan RPerpres kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perdagangan, dan Menteri Keuangan. Dalam pembahasan tersebut, Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi penyempurnaan rumusan dan klarifikasi atas muatan RPerpres dan lampirannya. Selanjutnya RPerpres telah mendapatkan paraf persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Perdagangan, namun Menteri Keuangan masih memberikan catatan atas substansi RPerpres. Guna membahas catatan Menteri Keuangan tersebut, Sekretariat Kabinet telah
menyelenggarakan
rapat
bersama
kementerian/lembaga
terkait,
dan
menyepakati sejumlah substansi yang menjadi catatan Menteri Keuangan. Namun demikian, sejumlah substansi RPerpres belum berhasil disepakati oleh peserta rapat, dan disepakati untuk dibahas lebih lanjut di Kemenko Bidang Perekonomian. Berdasarkan hasil rapat tersebut, Sekretaris Kabinet telah menyampaikan kembali RPerpres kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian guna mengoordinasikan kembali substansi RPerpres dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris Kabinet agar dapat segera diproses penetapannya oleh Presiden (surat Nomor B.522/Seskab/Ekon/12/2016 tanggal 7 Desember 2016).
28
Gambar 3.6 Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) Tahun 2016-2019 bersama dengan Deputi Bidang Perekonomian
c. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kampanye Pencitraan Perdagangan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) merupakan amanat Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang diinisiasi Kementerian Perdagangan yang bertujuan mendukung peningkatan promosi pariwisata, perdagangan, dan promosi penanaman modal baik di dalam maupun di luar negeri. RPerpres telah beberapa kali dibahas dalam rapat Panitia Antar Kementerian yang melibatkan wakil dari Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan. Dalam beberapa kali rapat pembahasan RPerpres, perwakilan dari Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan berkontribusi aktif memberikan masukan terhadap substansi RPerpres, antara lain terkait dengan substansi yang beririsan dengan kewenangan Kementerian Pariwisata, dan BKPM, serta aktif menyampaikan arahan-arahan Presiden (dalam Rapat Terbatas yang membahas Nation Branding) yang relevan/terkait dengan materi RPerpres, salah satunya terkait dengan penggunaan bendera merah putih dalam pembuatan symbol dan logo bagi kampanye pencitraan Indonesia. Saat ini RPP masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
d. Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres)
Tim
Perundingan Perjanjian
Internasional Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) merupakan amanat Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang diinisiasi
29
Kementerian Perdagangan guna mengatur bahwa dalam melakukan perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional, Pemerintah dapat membentuk Tim Perunding yang bertugas mempersiapkan dan melakukan perundingan (mencabut Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan
Perdagangan
Internasional
sebagaimana telah
diubah
dengan
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2013). RPerpres telah beberapakali dibahas dalam rapat Panitia Antar Kementerian yang melibatkan wakil dari Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan. Dalam beberapa kali rapat pembahasan, perwakilan Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan aktif memberikan masukanmasukan terhadap substansi RPerpres, misalnya terkait dengan persyaratan untuk menjadi Tim Perunding, tenaga ahli, maupun sekretariat pendukungnya. Selain itu, juga terkait dengan kriteria atau prosedur pembentukan Tim Perunding yang penetapannya dilakukan oleh Presiden. Saat ini RPerpres masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
e. Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan Barang Yang Dilarang dan Barang Dibatasi Perdagangannya Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) merupakan amanat Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang Kementerian Perdagangan memberikan kewenangan kepada Pemerintah dalam menetapkan barang yang dilarang perdagangannya dan barang yang dibatasi perdagangannya (barang lartas) di dalam negeri untuk melindungi kepentingan nasional. RPerpres telah beberapa kali dibahas dalam rapat Panitia Antar Kementerian yang melibatkan wakil dari Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan. Dalam
beberapa kali rapat
pembahasan, perwakilan Asdep
Bidang
Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan aktif memberikan masukanmasukan terhadap substansi RPerpres, misalnya terkait dengan substansi RPerpres yang seyogyanya merupakan suatu kodifikasi dari pengaturan-pengaturan barang lartas yang selama ini tersebar dalam sejumlah regulasi sektor. Saat ini RPerpres masih dalam proses pembahasan di Kementerian Perdagangan.
30
f. Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang terkait dengan Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) merupakan amanat Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang diinisiasi Kementerian Perdagangan dengan bertujuan menetapkan jenis barang yang
terkait
dengan
K3L.
Berdasarkan
hasil
koordinasi
dengan
Kementerian/Lembaga terkait, kewajiban pendaftaran barang yang diperdagangkan, merupakan
kewenangan
Menteri
Perdagangan
dalam
mengawasi
kegiatan
perdagangan barang K3L. RPerpres telah beberapakali dibahas dalam rapat Panitia Antar Kementerian yang melibatkan wakil dari Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan. Dalam beberapa kali rapat pembahasan, perwakilan Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan aktif memberikan masukanmasukan terhadap substansi RPerpres, misalnya terkait daftar barang K3L yang terdapat di lampiran RPerpres. Saat ini RPerpres masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
g. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Peninjauan Kembali dan Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) merupakan amanat Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, merupakan inisiatif dari Kementerian Perdagangan yang intinya mengatur kewenangan Pemerintah dalam melakukan pembatalan dan tata cara peninjauan kembali dan pembatalan perjanjian perdagangan internasional. RPP telah beberapa kali dibahas dalam rapat Panitia Antar Kementerian yang melibatkan
wakil
dari
Asdep
Bidang
Perniagaan,
Kewirausahaan,
dan
Ketenagakerjaan. Dalam beberapa kali rapat pembahasan RPP, perwakilan dari Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan berkontribusi aktif memberikan masukan terhadap substansi RPP, misalnya terkait dengan substansi yang mengatur waktu penyelesaian persetujuan pembatalan perjanjian perdagangan internasional di DPR. Sekretariat Kabinet berpendapat Pemerintah tidak perlu mengatur lembaga lain (DPR) dalam RPP. Saat ini RPP masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
31
h. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diperlukan karena sejak diundangkan tahun 1999, dan mulai berlaku sejak 1 (satu) tahun berikutnya tahun 2000, penegakan UUPK ternyata masih menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kekeliruan, kekurangan, dan kelemahan pengaturan UUPK, yang di dalamnya terdapat aspek gramatika undang-undang, sistematika undang-undang, tanggung jawab pelaku usaha, penyelesaian sengketa konsumen, dan kelembagaan. Penyusunan RUUPK didasarkan pada Politik Hukum Perlindungan Konsumen sebagaimana tersirat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yakni perubahan tujuan; perubahan orientasi; perubahan konstruksi; perubahan sistematika; dan perubahan substansi UUPK. RUUPK merupakan RUU yang sistematika maupun materi/substansinya berubah lebih dari 50%, dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU), apabila perubahan PUU mengakibatkan sistematika/materi/esensinya PUU berubah lebih dari 50%, maka UUPK tersebut seyogyanya diubah atau lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam PUU yang baru. RUUPK telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2017. Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan terlibat dan berkontribusi aktif dalam pembahasan RUUPK (menjadi anggota Tim PAK).
i. Penyelesaian 8 (delapan) peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK Berkontribusi aktif dalam rapat koordinasi penyelesaian aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK yang merupakan tindak lanjut dari paket kebijakan ekonomi ke-6 dan sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019 dalam kerangka regulasi KEK yaitu diantaranya tentang: 1)
Perlakukan Perpajakan,
Kepabean,
dan Cukai pada KEK (Permenkeu
No.104/PMK.010/2016); 2)
Penunjukan pejabat Bidang Ketenagakerjaan di Administrator KEK untuk Pengesahan rencana penggunaan TKA (Kepnaker Nomor 63 Tahun 2016) dan Pembentukan
Forum
Serikat
Pekerja/Buruh
di
Perusahaan
pada
KEK
(Kepmenaker Nomor 8 Tahun 2016);
32
3)
Kriteria Teknis Impor Barang (Kermenperin N0.14/M-IND/PER/2/2016);
4)
Pertanahan tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan ATR dan Pertanahan di KEK (Permen ATR No.24 Tahun 2016);
5)
Penetapan Fasilitas Khusus di Bidang Keimigrasian pada KEK (Permenkumham No. M06.IL.01.10 Tahun 2006). Diharapkan dengan terbitnya PP dan aturan turunannya, KEK menjadi
kawasan yang dapat menjadi daya tarik investasi.
j. Penyelesaian Peraturan Presiden tentang Permberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah di Sektor Perdagangan Peraturan Presiden tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang
No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (UU
Perdagangan),yang mengatur bahwa : 1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah di sektor perdagangan. 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah di sektor Perdagangan ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Asdep
Bidang
Perniagaan,
Kewirausahaan
dan
Ketenagakerjaan
berkontribusi aktif dalam rapat koordinasi penyelesaian Peraturan Presiden Permberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah di Sektor Perdagangan. Peran Kedeputian Bidang Perekonomian memberikan masukkan terkait substansi Peraturan Presiden Permberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah di Sektor Perdagangan. 3. Output Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden Output ini merupakan keluaran dari pelaksanaan Tusi penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat, pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Adapun indikator kinerja untuk output ini adalah “Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan
yang
ditindaklanjuti
oleh Deputi
Bidang
Perekonomian”
dan
“Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang
33
dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan yang disusun secara tepat waktu”. Output yang dihasilkan sebanyak 109 rekomendasi. Dari jumlah tersebut semua disusun secara tepat waktu dan telah ditindaklanjuti semua oleh Deputi Bidang Perekonomian. Dengan demikian capaian tepat waktu dan ditindaklanjuti adalah 100%. Capaian Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan atas output ini, antara lain terkait: a. Permohonan Usulan Rapat Terbatas tentang Pembahasan Lanjutan dan Komprehensif
atas
Rancangan
Undang
Undang
Perlindungan
Pekerja
Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN) oleh Kepala Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Kepala Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) kepada Presiden menyampaikan permohonan untuk diadakan Rapat Terbatas pembahasan lanjutan terhadap RUU PPILN dengan seluruh Kementerian dan Lembaga terkait guna mendapat arahan Presiden (Surat Nomor B.06/KA/I/2016, tanggal 14 Januari 2016 dan Nomor B. 11/KA/I/2016 tanggal 20 Januari 2016). Atas permohonan penyelenggaraan Rapat Terbatas tersebut, Sekretariat Kabinet melakukan kajian atas RUU PPILN yang menjadi topik bahasan usulan Rapat Terbatas dengan hasil: 1)
RUU PPILN dimaksud merupakan inisiatif DPR-RI, dan menjadi Program Legislatif Prioritas sejak Tahun 2013 yang intinya: mengatur ketentuan asas, tujuan dan ruang lingkup; perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri; tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah; dan lembaga yang bertugas menyelenggarakan fungsi Pemerintah di bidang perlindungan TKI di luar negeri.
2)
Dari 123 Pasal dalam RUU PPILN, terdapat 4 Pasal yang mendelegasikan kepada Pemerintah (Presiden) dan 14 Pasal yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada Menteri dan/atau Kepala Badan (terdiri dari 8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dan 6 Peraturan Kepala Badan).
3)
Selain itu, dalam RUU juga akan diatur secara spesifik hal-hal yang harus dilakukan oleh Menteri Luar Negeri dan Pemerintah Daerah.
4)
Pendelegasian secara langsung oleh Undang-Undang (UU) kepada Menteri untuk melakukan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UU kurang tepat dengan pertimbangan:
34
a) Pengaturan lebih lanjut ketentuan dari UU seyogyanya tidak langsung diberikan kepada Menteri, namun kepada Presiden yang secara ideal Presiden akan mengatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 (gambaran ideal pendelegasian Undang-Undang sebagaimana terlampir). b) Pendelegasian secara langsung UU kepada Menteri dapat mengurangi fleksibilitas Presiden untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai dengan dinamika perkembangan Pemerintahan (Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945, Menteri merupakan pembantu Presiden sehingga kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh Menteri seyogyanya merupakan pengaturan lebih lanjut dari kebijakan Presiden, bukan langsung diturunkan dari UU). 5)
Ketentuan yang mengatur struktur, kedudukan, dan keanggotaan BNPPILN tidak perlu diatur secara detail dalam RUU, akan tetapi cukup dimuat pokoknya saja. Hal tersebut untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah untuk mengatur secara mandiri kelembagaan yang diperlukan sesuai dengan kondisi serta dinamika Pemerintahan.
6)
Pemberian wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur secara mandiri hal yang menjadi kewenangannya juga pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 35/PUU-XI/2013 yang menganulir kewenangan DPR untuk membahas RAPBN secara terperinci sampai dengan satuan 3 (kegiatan dan jenis belanja) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 159 ayat (5) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mempertimbangkan bahwa masih terdapat sejumlah masalah dalam RUU
PPILN, Sekretariat Kabinet mengusulkan agar Presiden dapat mempertimbangkan untuk
menyelenggarakan
Rapat
Terbatas
guna
membahas
RUU
PPILN
sebagaimana usulan Kepala BNP2TKI. Melalui Rapat Terbatas tersebut, Presiden diharapkan dapat memberikan arahan kepada para Menteri yang ditugaskan mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU dimaksud bersama DPR. Atas usulan Sekretaris Kabinet tersebut, pada tanggal 24 Februari 2016 telah diselenggarakan Rapat Terbatas yang membahas RUU PPILN, dimana dalam Rapat Terbatas tersebut, Presiden memberikan arahan agar Penyusunan RUU PPILN
35
jangan dibuat terlalu detail dan rigid, sehingga eksekutif/Pemerintah mempunyai fleksibilitas dalam membuat kebijakan (sesuai usulan Sekretaris Kabinet). Saat ini, RUU PPILN kembali masuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2017. b. Rapat terbatas tentang Nation Branding Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan usulan Rapat Terbatas (Ratas) dan Rancangan Instruksi Presiden (RInpres) Promosi Citra Indonesia (Nation Branding) guna mempercepat dan mengoptimalkan penyelenggaraan promosi citra Indonesia. Guna mematangkan substansi/bahan yang akan diputuskan dalam Ratas, misalnya terkait dengan perlu tidaknya penyusunan RInpres, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan melibatkan Kantor Staf Presiden dan Kementerian/Lembaga terkait, yang hasilnya telah dilaporkan kepada Sekretaris Kabinet dan Presiden, serta telah ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan Rapat Terbatas yang membahas upaya Promosi Citra Indonesia (Nation Branding). c. Ratas usulan Sorong menjadi KEK Menko Maritim menyampaikan usulan pembentukan KEK Sorong kepada Menko Perekonomian selaku Dewan Nasional KEK. Usulan tersebut sebagai tindak lanjut kunjungan Presiden ke Sorong pada tahun 2014 serta sesuai dengan sasaran RPJMN 2015-2019 yang menyebutkan kawasan industri Arar sebagai KEK Papua (point ke-4 dari kerangka regulasi KEK di RPJMN). Atas hal tersebut, catatan Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan merekomendasikan pembentukan KEK Sorong dengan mendorong pemerintah daerah atau pihak investor swasta sebagai pengusul KEK Sorong, mengingat Menko Maritim memiliki tusi menggoordinasikan sehingga tidak dapat menganggarkan biaya pembangunan KEK dimana selaku pengusul KEK berkewajiban membangun KEK yang diusulkan. Hasil ratas mengambil keputusan Pemda Sorong sebagai pengusul KEK Sorong dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong.
36
Gambar 3.7 Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas tentang Usulan Sorong menjadi KEK
d. Permohonan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Terkait Ketersediaan Tenaga Kerja Terlatih dan Terdidik Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Usaha Kepala BKPM menyampaikan laporan kepada Presiden perihal ketersediaan tenaga kerja terlatih dan terdidik dan mengusulkan diadakannya Rapat Terbatas guna membahas permasalahan agar dapat ditemukan solusi yan tepat (Surat Nomor 1337/A1/2015, tanggal 17 November 2015 dan Nomor 279/A.1/2016 pada tanggal 12 Februari 2016). Guna membahas usulan Kepala BKPM tersebut, telah diselenggarakan Rapat Koordinasi I oleh Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet pada tanggal 21 Desember 2015; Rapat Koordinasi II oleh BKPM pada tanggal 19 Januari 2016; dan Rapat Koordinasi III oleh Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet pada tanggal 4 Maret 2016. Berdasarkan pembahasan dalam Rapat Koordinasi tersebut (khususnya Rapat Koordinasi III), menghasilkan beberapa kesepakatan, yang selanjutnya oleh Deputi Bidang Perekonomian disampaiakn kepada para pejabat Eselon 1 Kementerian/Lembaga terkait dengan Surat Nomor B-252/Ekon/3/2016 antara lain: 1)
Kementerian Ketenagakerjaan akan mengoordinasikan pelaksanaan forum komunikasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) terkait secara periodik guna mengintensifkan pengidentifikasian masalah dan pencarian solusi terkait ketenagakerjaan (antara lain terkait ketersediaan dan kebutuhan Tenaga Kerja Indonesia/TKI yang terlatih dan terdidik);
2)
Memperkuat sistem informasi ketenagakerjaan yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk dapat diakses dengan mudah baik dari sisi ketersediaan maupun kebutuhan TKI yang terlatih dan terdidik, akan dilakukan integrasi data/informasi dari K/L teknis terkait.
37
Berdasarkan hasil rapat koordinasi di Sekretariat Kabinet dimaksud, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selanjutnya menekankan perlunya Satuan Tugas (Task Force) dan mengajak pihak-pihak terkait untuk terlibat dalam mengembangkan pelatihan. Selanjutnya berdasarkan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas yang membahas Ketersediaan Tenaga Kerja Terlatih dan Terdidik Sesuai dengan Kebutuhan Dunia Usaha pada tanggal 13 September 2016 yaitu “Pemerintah jangan berfikir pendidikan dan pelatihan vokasi dalam jumlah kecil, tetapi harus dalam jumlah yang besar. Jangan hanya fokus pada BLK di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Upayakan agar swasta dapat didorong untuk bergerak mendirikan lembaga-lembaga
vocational
training
dalam
rangka
memperbaiki
performa
ketenagakerjaan di Indonesia”, Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan, Sekretariat Kabinet melakukan pemantauan ke 4 (empat) daerah yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kota Surabaya dan Kota Surakarta. Kegiatan dimaksud untuk memantau secara langsung penyerapan tenaga kerja putra daerah dan untuk mengetahui kesesuaian antara ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan dunia usaha di daerah tersebut. Pemantauan juga ditujukan untuk mendapatkan masukan terhadap kendala yang dihadapi terkait ketersediaan tenaga kerja terlatih dan terdidik agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. e. Permohonan
Menteri
Ketenagakerjaan
Kepada
Presiden
Untuk
Meresmikan Program “Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten” Menteri
Ketenagakerjaan
menyampaikan
permohonan
agar
Presiden
berkenan untuk me-launching Program “Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten” pada tanggal 23 Desember 2016 (Surat Nomor:B.195/MEN/LATTAASMAG/XII/2016,
tanggal
5
Desember
2016).
Atas
permohonan
Menteri
Ketenagakerjaan tersebut, Sekretariat Kabinet melakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Sekretariat Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara, guna memperoleh gambaran awal mengenai urgensi kehadiran Presiden dalam acara tersebut, yaitu sebagai berikut: 1)
Program “Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten” dimaksudkan untuk mengembangkan pelatihan vokasi melalui pemagangan di perusahaan dan bentuk sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri; dan
38
2)
Program tersebut juga merupakan tindaklanjut arahan Presiden tanggal 27 Juli 2016 yang intinya untuk mendorong penerapan pelatihan vokasi secara massif diharapkan terjalin link and match antara lembaga pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha/industri. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, dan mempertimbangkan acara
dimaksud
merupakan
bentuk
komitmen
dari
Pemerintah
guna
mendorong
peningkatan daya saing dan kompetensi tenaga kerja, Sekretariat Kabinet merekomendasikan agar Presiden berkenan untuk menyetujui permohonan Menteri Ketenagakerjaan dengan Memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M.1754 tanggal 16 Desember 2016. Selanjutnya, berdasarkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas permohonan Menteri Ketenagakerjaan tersebut, Presiden berkenan untuk me-launching program “Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten pada tanggal 23 Desember 2016 di Karawang.
Gambar 3.8 Sekretaris Kabinet RI bersama Presiden RI dalam peluncuran Program Magang Nasional di Karawang
f. Penyampaian Briefing Sheet, Executive Summary dan Pointers Sambutan Presiden terkait dengan pembukaan pameran waralaba dan UKM serta penyerahan waralaba award, World Franchise Summit Indonesia (WFSI) Permohonan Ketua Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) kepada Presiden kiranya berkenan menghadiri
WFSI dan membuka pameran waralaba dan UKM
internasional pada tanggal tanggal 22-27 November 2016.
39
Sekretariat
Kabinet
mengawal
proses
penyiapan,
koordinasi
dengan
Kementerian Perdagangan dan Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara, serta mengawal pelaksanaan kegiatan pameran waralaba dan UKM internasional oleh Presiden. Berdasarkan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut merupakan media positif untuk menunjukkan kepada dunia (melalui delegasi yang hadir) bahwa, industri waralaba Indonesia telah setara bahkan lebih baik dari negara ASEAN lainnya dan dapat berkontribusi terhadap ekonomi nasional (penyerapan tenaga kerja). Sekretaris Kabinet memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk berkenan menyetujui permohonan Kemenaker. Sesuai dengan rekomendasi Sekretariat Kabinet tersebut, Presiden menyetujui hadir dan meresmikan pembukaan pameran waralaba dan UKM internasional (WFSI).
Gambar 3.9 Sekretaris Kabinet RI mendampingi Presiden RI dalam pembukaan pameran waralaba dan UKM, World Franchise Summit Indonesia (WFSI)
Pencapaian jumlah output yang dihasilkan pada tahun 2016 sebanyak 352 rekomendasi yaitu sebanyak 180 rekomendasi kebijakan, 63 rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan 109 rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 3.10 Capaian Output Periode 1 Januari - 31 Desember 2016
40
Gambar 3.11 Capaian Kinerja Periode 1 Agustus - 31 Desember 2016
4. Output Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja serta Reformasi Birokrasi Output ini merupakan keluaran dari Tusi pelaksanaan Fasilitasi Operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Adapun indikator kinerja untuk output
ini adalah “Persentase dokumen program dan
anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian yang disusun secara tepat waktu” . Pada Tahun 2016, Output yang dihasilkan sebanyak 27 dokumen, kurang dari dari target yang ditetapkan yakni 28 dokumen sehingga capaian 96,43%. Adapun dokumen yang tidak terpenuhi adalah dokumen terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, karena pada pelaksanaannya reformasi birokrasi dilaksanakan hanya pada tingkat K/L dalam hal ini hanya pada tingkat Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet. Dokumen-dokumen yang telah terpenuhi oleh Bidang Fasilitasi Operasional selama tahun 2016, diantaranya: 1.
Penyampaian Perjanjian Kinerja Eselon I dan Eselon II pada Kedeputian Bidang Perekonomian;
2.
Penyampaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon I dan Eselon II pada Kedeputian Bidang Perekonomian;
3.
Penyampaian Rencana Aksi PK Eselon I dan Eselon II pada Kedeputian Bidang Perekonomian;
4.
Penyampaian Rencana Strategis (Renstra) Eselon I dan Eselon II pada Kedeputian Bidang Perekonomian;
5.
Penyampaian Program Kerja, Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Asdep di Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2016;
6.
Penyampaian Catatan Penilaian dan Pengisian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
41
7.
Penyampaian Hasil Perumusan Informasi Kinerja;
8.
Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2015;
9.
Data capaian Kinerja Eselon I dan II Tahun 2016 yang telah diinput pada link simonja.intranet; dan
10. Laporan Capaian Rencana Kegiatan Pendukung Pencapaian Aksi Triwulan I s.d. Triwulan IV.
Selain dokumen-dokumen tersebut di atas, sesuai kebijakan Deputi Bidang Perekonomian, Bidang Fasilitasi Operasional bersama dengan seluruh Asisten Deputi Bidang Perekonomian dan bekerja sama dengan Pusdatin bersama membangun
sebuah
Sistem
Tindak
Lanjut
Arahan
Presiden
(SITAP-
http://sitap.intranet/). SITAP ini merupakan sebuah sistem yang akan memandu atas arahan-arahan Presiden yang harus segera ditindaklanjuti, yang merupakan bagian dari fungsi manajemen kabinet pada Sekretariat Kabinet. Capaian output Bidang Fasilitasi Operasional lainnya, yaitu menginisiasi dan memfasilitasi rapat/pertemuan dengan para Bidang Fasilitasi Operasional Kedeputian Substansi untuk mencapai kesepakatan bersama atas cascading (sementara) pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 Eselon I s.d Eselon IV. Inisiasi tersebut berdasarkan pertimbangan pada rapat pembahasan PK Tahun 2017 oleh Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi di Bogor tanggal 2-4 Desember 2016, yang belum terdapat kesepakatan bagi PK di Kedeputian Substansi. Dari hasil rapat tersebut diperoleh kesepakatan terhadap cascading PK Tahun 2017 (draft awal) di Kedeputian Substansi yang disampaikan kepada Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
B. Realisasi Anggaran Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2016
A
Kuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efesien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Oleh karena itu, fokus pengukuran pada fungsi dan kegiatan pada suatu unit
organisasi yakni setiap kegiatan yang ada harus dapat diukur kinerjanya dan setiap penggunaan
anggaran
untuk
membiayai
kegiatan
tersebut
harus
dapat
dipertanggungjawabkan.
42
Sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan, bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan secara efesien dan efektif. Efesien artinya apabila output yang dihasilkan lebih besar dari input yang sama, atau output yang dihasilkan tetap sama walau input lebih sedikit. Sementara efektivitas dilihat dari pemanfaatan anggaran mampu menghasilkan capain sasaran (Outcome) sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Guna dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja, sebagaimana tercermin pada uraian berikut. Pada
Tahun
2016
Asdep
Bidang
Perniagaan,
Kewirausahaan,
dan
Ketenagakerjaan mendapatkan pagu awal sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Namun dalam rangka pengendalian dan pengamanan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan melakukan identifikasi secara mandiri (self blocking) atau anggaran yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan terhadap program/kegiatan di dalam
Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, yang akan dihemat, yakni terhadap belanja perjalanan dinas dalam kota maupun perjalanan dinas luar kota sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar 12,36%, sehingga pagu pada Tahun 2016 menjadi Rp. 712.500.000,- (tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Dari total pagu setelah self blocking tersebut, realisasi anggaran yang dicapai dalam pelaksanaan Tusi dari Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp. 697.838.397,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 97,942%. Capaian realisasi Tahun 2016 ini lebih besar bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015, dimana capaian realisasi anggaran Tahun 2015 sebesar sebesar Rp. 867.473.970,- (delapan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) atau 89,90%.
43
Penghematan Dana dan Efesiensi Penggunaan Anggaran Rumus untuk menghitung besarnya penghematan dana dan efesiensi penggunaan anggaran adalah sebagai berikut: Penghematan Dana = Target Dana-Realisasi Dana
Efesiensi Penggunaan anggaran
=
%Penghematan Dana =
Pada Tahun 2015 terjadi perubahan struktur organisasi yang berimplikasi pada adanya perubahan jenis output yang dihasilkan. Dengan demikian terkait tingkat efisiensi Tahun 2016 belum dapat dibandingkan dengan Tahun 2015. Terlebih lagi, pada Tahun 2016, walaupun ada penghematan anggaran, namun target tidak diubah. Tingkat efisiensi yang dicapai sebesar 20,83% dari anggaran atau 17,70% dari capaian output. Adapun data
akuntabilitas
keuangan
Asdep
Bidang
Perniagaan,
Kewirausahaan
dan
Ketenagakerjaan adalah sebagaimana dalam tabel berikut: Tabel 3.2 Akuntabilitas Keuangan Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tusi 1 s.d. 6 dan 8 pada Tahun 2016 % Output capaian output 195% Rekomendasi substansi di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan ketenagakerjaan penghematan dana Efesiensi per output
Uraian Output Input
Satuan
Realisasi
Rekomendasi 180 352 Rekomendasi Rekomendasi Rupiah 690.900.000 676.838.397
input rataRupiah rata per output 14.061.603 1.910.497
Target
3.833.333
1.922.836
49,904%
Dari target output yang telah ditetapkan sebesar 180 pada Tahun 2016, realisasinya adalah 352 rekomendasi (195%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.676.838.397,- (97,96%) setelah dilakukan penghematan dana sebesar
44
Rp.187.500.000,- (sehingga pagu setelah penghematan menjadi Rp.690.900.000,-). Untuk menghasilkan 1 (satu) output dibutuhkan dana rata-rata sebesar Rp. 1.922.836,lebih rendah dari anggaran rata-rata per output sebesar Rp. 3.833.333.,- , dengan demikian dapat dicapai efisiensi sebesar Rp.1.910.497,- per output (49,904%). Tabel 3.3 Akuntabilitas Keuangan Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tusi 7 Tahun 2016 % Output capaian output 100% Laporan Fasilitasi Operasional di bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan ketenagakerjaan
Uraian
Satuan
Target
Realisasi
28 Laporan
27 Laporan
Output
Laporan
Input
Rupiah
21.600.000
21.600.000
input ratarata per output
Rupiah
771.429
800.000
penghematan dana
0
0,00%
Efesiensi per output
0
0%
Dari Tabel 3.3, dapat terlihat akuntabilitas kegiatan bidang fasilitasi operasional dengan cakupan kegiatannya antara lain memfasilitasi kegiatan operasional Kedeputian Bidang Perekonomian yang pelaksanaanya dapat sesuai dengan rencana sehingga besaran anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan anggaran yang direalisasikan.
45
Bab 4
_______________________________ Penutup Laporan Kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan Tahun 2016 disusun sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Asdep Bidang Perniagaan,
Kewirausahaan,
dan
Ketenagakerjaan
guna
mempertanggungjawabkan
pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan good governance seperti yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Capaian kinerja pada tahun 2016 Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan belum dapat dibandingkan dengan tahun 2015, mengingat pada pertengahan tahun 2015 terjadi restrukturisasi. Katagori pencapaian kinerja pada tahun 2016 masuk dalam rentang kategori “Memuaskan”, namun demikian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan tidak terlepas dari permasalahan yang ada antara lain baik dari aspek eksternal seperti koordinasi dengan K/L terkait dan aspek keuangan maupun aspek internal seperti Sumber Daya Manusia (SDM), yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian pelaksanaan tugas seharihari. Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan berupaya meningkatkan kinerja dengan melakukan penyempurnaan/peningkatan atas aspek-aspek dimaksud baik berupa usulan kepada unitunit kerja terkait maupun dengan melaksanakan sendiri kegiatan perbaikan di lingkungan Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan. Dengan upaya ini Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan berharap dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada stakeholder terkait.
43
