IKHTISAR EKSEKUTIF. Tahun 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Dinas. Pendidikan Kabupaten Lahat periode , dengan visi

LKj IP Dinas Pendidikan Tahun 2015

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat periode 2015-2018, dengan visi “ Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan untuk Membentuk Insan yang Cerdas 2018 “ Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan adalah layanan yang : a. tersedia secara merata di seluruh pelosok daerah; b. terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; c. berkualitas/bermutu

dan

relevan

dengan

kebutuhan kehidupan

bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; d. setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosialbudaya, ekonomi, geografi, dan gender; e. menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Misi merupakan sesuatu langkah besar yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan. Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang

1


dimiliki, maka untuk mencapai Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat 2013 2018, dirumuskan 3 (tiga) Misi sebagai berikut: KODE Misi 1 (M1) :

MISI Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah yang bermutu.

Misi 2 (M2) :

Meningkatkan kualitas Layanan Tenaga

Pendidik dan

Tenaga Kependidikan, Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat Misi 3 (M3) :

Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan

Perjanjian / Penetapan Kinerja (Tapkin) merupakan serangkaian program dan kegiatan berikut indikator dan target kinerjanya yang harus diwujudkan di tahun 2015. Program yang dilaksanakan tahun 2015 meliputi 11 Program, yakni : 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber

daya Aparatur 6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7) Program Pendidikan Anak Usia Dini 8) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 9) Program Pendidikan Menengah, 10) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 11) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Berbagai upaya yang telah dilakukan

dalam mencapai sasaran-sasaran

yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), namun upaya tersebut masih belum cukup karena di beberapa kendala sehingga target yang telah ditetapkan masih belum sepenuhnya dapat tercapai. 2


3


Adapun capaian indikator sasaran pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Angka Partisifasi kasar SMA/MA/Paket C. Angka Partisifasi Kasar SMA/MA/Paket C merupakan angka keterlibatan masyarakat Kabupaten Lahat dan sekitarnya dalam pendidikan di jenjang SMA/MA/Paket C yang ada di Kabupaten Lahat. Capaian indikator kinerja ini pada Tahun 2015 selayaknya mencapai = 100,00 %. Sementara target yang ditetapkan = 98,93 % dan realisasi pada Tahun 2015 yakni sebesar 80,96% (kurang 17,97 %) artinya capaian kinerja sebesar = 82,83 %. Artinya apa yang menjadi target Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat pada Tahun

2015

belum

tercapai.

Walaupun

demikian

keberhasilan

pencapaian target ini juga tidak terlepas dari adanya perhatian dan bantuan dari berbagai pihak terutama Pemerintah Provinsi yang dikenal dengan Program Sekolah Gratis (PSG)

kepada seluruh satuan

pendidikan, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Bantuan Siswa Berprestasi, dengan dana sharing PSG serta bantuan rutin dari Pemerintah

Kabupaten

Lahat.

Untuk

jenjang

pendidikan

SMA/SMK/MA/Paket-C sampai saat ini sekarang sudah ada bantuan dari Pemerintah pusat mengutamakan

yakni BOSSM,

pendidikan

pemerintah pusat

dasar.

Dengan

tidak

demikian

lagi

semua

SMA/MA/Paket C yang ada di Kabupaten Lahat disamping mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi yang jumlahnya terbatas juga sudah mendapatkan

bantuan

dari

pusat.

Untuk

meningkatkan

APK

SMA/MA/Paket C pemerintah Pusat mulai tahun 2015 ini sudah mengalokasikan dana BOS untuk SMA/MA/Paket C untuk seluruh jenjang satuan pendidikan.

4


2. Angka Partisifasi Murni SMA/MA/Paket C Angka Partisifasi Murni merupakan angka keterlibatan masyarakat Kabupaten Lahat dalam pendidikan di jenjang SMA/MA/Paket C yang ada di Kabupaten Lahat. Capaian indikator kinerja ini pada Tahun 2015 sebesar mencapai = 119,73%. Adapun target yang ditetapkan = 64,17% dengan realisasi pada Tahun 2015 sebesar 76,83% artinya capaian kinerja

sudah

mencapai

target

yang

diharapkan.

Keberhasilan

pencapaian target ini juga tidak terlepas dari adanya perhatian dan bantuan dari berbagai pihak terutama Pemerintah Provinsi yang dikenal dengan Program Sekolah Gratis (PSG) Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Bantuan Siswa Berprestasi serta bantuan operasional dari Pemerintah Kabupaten Lahat. Untuk meningkatkan APK SMA/MA/Paket C ini diharapkan pemerintah Pusat dapat meningkatkan alokasi dana BOS untuk SMA/MA/Paket C pada tahun-tahun yang akan datang. 3. Angka kelulusan. Angka kelulusan adalah perbandingan antara siswa yang mengikuti ujian dengan siswa yang berhasil lulus. Pada Tahun 2015 persentase kelulusan tingkat SD mencapai 100% dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara untuk tingkat SMP dimana target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi sebesar = 99,96 % dari peserta ujian tingkat SMP sebanyak 6.928 siswa dan yang lulus sebanyak 6.925 siswa, ada sebanyak 3 orang yang dinyatakan tidak lulus berasal dari SMP Negeri 1 Pulau Pinang, salah satu penyebabnya adalah pada saat ujian peserta tersebut tidak hadir untuk mengikuti ujian yang berlangsung. Sedangkan tingkat SMA/SMK dari target kelulusan 100% terealisasi sesar

5


99,98% yaitu dari 5.520 yang ikut ujian sebanyak 5.519 yang dinyatakan lulus, sementara 1 orang yang dinyatakan tidak lulus karena tidak mengikuti ujian. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari tersedianya dana anggaran untuk kegiatan peningkatan kompetensi guru, sehingga program kegiatan peningkatan kompetensi guru SD/SMP/SMA/SMK yang telah ditetapkan dapat tercapai, ditahun mendatang hendaknya programprogram tersebut tetap dapat dilaksanakan. Untuk melaksanakan program dan kegiatan serta sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Tahun 2015 mengelola dana sebesar Rp. 79.562.608.920,Lahat, Pebruari 2016 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat,

Drs. Sutoko, M.Si Pembina Tk. I NIP. 196612141994031004

6


BAB I PENDAHULUAN

A. Data Umum Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat yang beralamat di Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Telepon (0731)-322132 Lahat, formal

negeri

melaksanakan

mulai

jenjang

pelayanan

TK, SD,

dan

SMP,

pembinaan

mengelola

SMA

lembaga

dan

pendidikan

SMK,

pendidikan

serta swasta,

lembaga pendidikan non formal dan pendidikan anak usia dini. Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat

dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Cabang Dinas Pendidikan pada tingkat Kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala UPTD Kecamatan. Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat,

yang memiliki

merupakan perangkat daerah

wilayah kerja dalam Kabupaten Lahat dan

dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat berkedudukan di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat, dan bertanggung jawab kepada Bupati Lahat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat. Berdasarkan

Peraturan Bupati Lahat Nomor 28 Tahun 2008 tentang

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah, tugas pokok Nasional rangka

Kabupaten Lahat pelaksanaan

pendidikan,

dengan

pembangunan

bidang

tugas fungsi

yaitu

melaksanakan

menuntaskan merumuskan

pendidikan,

Dinas Pendidikan

otonomi

daerah

pembangunan dalam kebijakan

memberikan

teknis

pelayanan

dalam bidang

pelaksanaan umum

dan

7


perizinan dalam bidang pendidikan,

dan mengelola ketata-usahaan Dinas

Pendidikan. Tugas Pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat adalah melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan nasional sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat menyelenggarakan fungsi : 1) Memimpin kegiatan dan urusan Kepala Dinas, Sekretariat, Kepala Bidang dan Kepala Seksi Dinas yang ada dalam lingkungannya, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah; 2) Merumuskan kebijakan operasional/pembangunan Daerah di bidang pendidikan nasional; 3) Melaksanakan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari swasta; 4) Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan unsur Pemerintah Daerah dan instansi serta masyarakat dalam usaha

B.

Struktur organisasi Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

tentang Pelimpahan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembar Negara Nomor 3952), dan Peraturan Pemerintah Nornor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 165), Peraturan Daerah

8


Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenang Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keja Dinas-Dinas dalam Kabupaten Lahat (Lembar Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2001 Nomor 26) maka dibentuklah Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dan Peraturan Bupati Lahat Nomor 28 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Masing-masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinasdinas dalam Kabupaten Lahat, yang di Pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKANKABUPATEN LAHAT Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2014

KEPALA DINAS

KELOMPOK FUNGSIONAL PNGAWAS

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

KABID PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)

KABID PENDIDIKAN MENENGAH (DIKMEN)

KABID PAUD INFORMAL DAN NON FORMAL

SEKSI PEMBINAAN SD

SEKSI PEMBINAAN SMA

SEKSI DIKMAS DAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL

SEKSI DATA DAN PENYUSUNAN PROGRAM

SEKSI PEMBINAAN SMP

SEKSI PEMBINAAN SMK

SEKSI PAUD

SEKSI SARANA DAN PRASARANA

SEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN DIKDAS

SEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN DIKMEN

SEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN PAUDNI

SEKSI MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

UPTD

SUB BAGIAN KEUANGAN

KABID PERENCANAA N

9


1.

Kepala Dinas

: Drs. Sutoko, M.S1

2.

Sekretaris

: H. Cholmin Heryadi, M.Pd

 Kasubbag Umum

: Aminudin, A.Ma. Pd

 Kasubbag Keuangan

: Suyana, SE

3.

Kasubbag Kepegawaian

: Desimiana, SE

4.

Ka. Bidang Program

: Bambang Aprianto, SH, MM

 Kasi Data & Penyusunan Program : Azhari, SE, MM  Kasi Sarana Prasarana

: Darhan Sohar

 Kasi Monev dan Pelaporan : Rusganda, SE, M.Si 5.

6.

Ka. Bidang Dikdas

: Endang Supriatman, S.Pd, MM

 Kasi Pembinaan SD

: Amanudin, S.Pd

 Kasi Pembinaan SMP

: Inal Hamsyi, S.Pd

 Kasi Tendik Dikdas

: Yusnaidi, SE, MM

Ka. Bidang Dikmen

: Sukaryo, M.Pd

 Kasi Pembinaan SMA

: H. Firdaus, S.Pd

 Kasi Pembinaan SMK

: Rahmat Sri Fauzi, S.Pd, MM

 Kasi Tendik Dikmen : Effendi. M 7.

8.

Ka. Bidang PAUDNI

: Dra. Andra

 Seksi Dikmas dan KF

: H. Tajeri, SH

 Seksi PAUD

: Hj. Suriati, SE

 Seksi Tendik PAUD

:-

UPTD ( Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan )  Ka. UPTD Kecamatan Lahat

: Plt. Ismail Firdaus,S.Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Merapi Barat

: Ardini, S.Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Merapi Timur

: Zulfikri, SE

10


 Ka. UPTD Kecamatan Merapi Selatan

: Ali Yasarudin, A.Ma.

 Ka. UPTD Kecamatan Gumay Talang

: Sulistiyono, SE

 Ka. UPTD Kecamatan Gumay Ulu

: Arpan, SE

 Ka. UPTD Kecamatan Pulau Pinang

: Herman

 Ka. UPTD Kecamatan Pagar Gunung

: Thamrin, S.Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Tanjung Tebat

: Tabudin, S.Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Mulak Ulu

: Rizal, S.Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Kota Agung

: Kasrun, A.Ma, Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Tg. Sakti PUMI

: Saipul Bahri, A.Ma, Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Tg. Sakti PUMU : Adnan, S.Pd

9.

 Ka. UPTD Kecamatan Jarai

: Sri Utami, S.Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Pajar Bulan

: Sunadi, S.Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Muara Payang

: Supandri, S.Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Pseksu

: A. Kohar, SE

 Ka. UPTD Kecamatan Kikim Timur

: Subari, S.Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Kikim Barat

: Setyo Sumanto, S.Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Kikim Selatan

: Tajudin Madani, S.Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Kikim Tengah

: Gusniar Putri, S.Pd

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

:Dra. Sugiarti, MM

10. Koordinator Pengawas (Korwas)

: H. Herman, S.Pd

Berdasarkan Peraturan Bupati Lahat Nomor 28 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Masing-masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat, adapun tugas dan tanggung jawab pejabat struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat sebagai berikut : 11


1. Kepala Dinas Mempunyai fungsi : a. Merumuskan konsep sasaran suatu peraturan perundang-undangan beserta

petunjuk

kerja

lainya

untuk

melaksanakan

tugas

Dinas

Pendidikan; b. Mengkoordinasikan tugas-tugas, Sekretaris, Bidang, dan Seksi yang berada dibawahnya dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari; c. Mengkoordinasikan, mengsinkronisasikan, mengintegrasikan tugas dan kegiatan pada unit kerja lainya baik otonom maupun vertikal; d. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan bidang pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dilingkungan Dinas Pendidikan; e. Merumuskan konsep sasaran tentang perencanaan, pengolahan dan penelaahan atas perumusan kebijakan Bupati Kepala Daerah; f.

Menyelenggarakan

operasional

Dinas

Pendidikan

dalam

rangka

terlaksananya proses kegiatan kerja yang telah diprogramkan; g. Membina bawahan supaya tugas-tugas Dinas Pendidikan dapat terbagi habis dan terlaksana dengan baik; h. Mengevaluasi tugas bawahan, selanjutnya memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam P2KP; i.

Melaporkan kegiatan Dinas Pendidikan baik secara bulanan, triwulan, tahunan maupun secara isidentil;

j.

Melaksanakan

penyusunan

rencana

kebutuhan

guru

dan

tenaga

kependidikan lainya serta sarana pendidikan; k. Merumuskan dan melaksanakan perencanaan operasional program Pembinaan dan Pengembangan pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan Perencanaan Strategis tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional; l.

Mengarahkan dan mengkoordinasikan penerimaan siswa baru, kurikulum, ujian sekolah/ujian nasional/UASBN, kegiatan pendidikan Non Formal

m. Penetapan

kebijakan

tentang

penerimaan

siswa

dari

masyarakat

minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu;

12


n. Penyedian Bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, pendidikan kualifikasi dan seritifikasi guru; o. Penyediaan dukungan/bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan selain pengaturan kurikulum, akreditasi, regrouping dan pengangkatan tenaga akademis; p. Penyelenggaraan Kebijakan Dinas Pendidikan dalam upaya Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; q. Pertimbangan

pembukaan

dan

penutupan

perguruan

Lembaga

Pendidikan; r.

Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan atau penataran guru;

s. Penyelenggaraan

kajian

sejarah

dan

nilai

tradisional,

serta

pengembangan kesenian , bahasa dan budaya daerah; t.

Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

u. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; v. Mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahan supaya tugas-tugas Dinas Pendidikan terlaksana dengan baik; w. Melaksanakan penyusunan usul pengangkatan dan penetapan

mutasi

kepegawaian dilingkungan Dinas Pendidikan;.

2. Sekretaris Sekretariat di pimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan

urusan

umum,

perlengkapan,

hukum,

organisasi

dan

tatalaksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta keuangan Sekretaris mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, Hukum, Organisasi, dan tatalaksana serta hubungan masyarakat; b. Pelaksanaan urusan Kepegawaian , Pendidikan dan Latihan; c. Pelaksanaan urusan tatausaha keuangan; d. Pelaksanaan urusan penyusunan Program , Evaluasi dan Pelaporan; 13


e. Pemantauan, Pengkoordinasian dan Penilaian Pelaksanaan tugas Kepala Subbagian sebagai bahan Pembinaan dan Pengembangan karier. f. Penyusunan

dan

Pemberian

laporan

Pertanggung

jawaban

hasil

Pelaksanaan tugas; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. h. Merencanakan operasional kegiatan Kesekretarisan baik secara bulanan, tahunan maupun insidentil; i. Mengkoordinasikan tugas-tugas, Bidang dan Seksi yang berada dibawanya dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari; j. Membagi tugas kepada sub bagian-sub bagian supaya tugas-tugas bagian tata usaha terbagi habis dan terlaksana dengan baik; k. Memberi petunjuk kepada sub bagian- sub bagian untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kesekretariatan; l. Menyelia

dan

menghimpun

peraturan

perundang-undangan

beserta

petunjuk kerja lainnya untuk pedoman pelaksana tugas Kesekretariatan; m. Memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam pelaksanaan tugas- tugas dinas sehari-hari; n. Mengatur jadwal pelaksanaan rapat dilingkungan Dinas Pendidikan baik secara bulanan, triwulan, semester, maupun tahunan yang dituangkan dalam notulen rapat; o. Mengevaluasi tugas kasubag selanjutnya memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam Penilaian Pekerjaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (P2KP); p. Melaporkan kegiatan Kesekretariatan baik yang telah maupun yang belum dilaksanakan guna selanjutnya memberikan saran/ usul kepada atasan untuk kelancaran tugas; q. Menghimpun bahan laporan dari masing-masing Sub Bidang yang selanjutnya

menyusun laporan kegiatan Dinas Pendidikan baik secara

bulanan, triwulan, maupun tahunan; r. Memberikan petunjuk dan pembinaan organisasi tatalaksana, pengolahan rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan administrasi, surat-menyurat, administrasi kepegawaian, keuangan pada Dinas Pendidikan;

14


s. Menyusun bahan rencana dan program kerja Dinas pendidikan sebagai bahan masukan atasan; t. Menyusun konsep rencana tahunan pendidikan yang bersifat sektoral dan lintas sektoral sebagai bahan masukan atasan; dan u. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Perencanaan Kepala Bidang Perencanaan, mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan bidang Program; b. Penyusunan, Pengelolaan data pendidikan formal, nonformal dan informal; c. Pengkoordinasian

penyusunan

rencana

program

dan

program

pembangunan pendidikan; d. Menyusun konsep proyeksi perkembangan pendidikan berdasarkan data dan informasi pendidikan dalam sekolah, pendidikan luar sekolah, pembinaan kesiswaan dan keolaragaan; e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama kelembagaan; f.

Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dan pembangunan pendidikan;

g. Penyusunan rencana dan program kerja

bidang sebagai pedoman

pelaksana tugas; h. Penyusunan konsep rencana dan program kerja dinas sebagai bahan masukan atasan; i.

Pengkoordinasian

pengelolaan

kamar

data

pendidikan

formal,

nonformal dan informal; j.

Penyusunan proyeksi perkembangan pendidikan

sebagai bahan

penyusunan kebijakan; k. Penyusunan rencana dan program sektoral dan lintas

sektoral

di

lingkungan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; l.

Pengkoordinasian penyusunan usul

kegiatan pembangunan bidang

pendidikan; m. Pemantauan

perkembangan

pelaksanaan

kegiatan

dan

pembangunan pendidikan; n. Menyusun konsep laporan dinas sebagai bahan masukan atasan; 15


o. Mengumpulkan, mengadakan survey, mengolah dan menyajikan data yang menyangkut

pendidikan formal, termasuk kesiswaan, keolah

ragaan dan kebudayaan; p. Mengumpulkan, mengolah dan

menyajikan data tahunan yang

bersangkutan dengan pendidikan dan melakukan pelayanan data kepada unit kerja yang memerlukan; q. Menganalisis dan merumuskan informasi tentang keadaan pendidikan formal, pendidikan non formal, termasuk pembinaan kesiswaan, keolah ragaan dan kebudayaan; r.

Menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan;

s. Memonitor

perkembangan

pelaksanaan

kegiatan

rutin

dan

pembangunan pendidikan formal, pendidikan non formal, termasuk pembinaan kesiswaan, keolah ragaan dan kebudayaan; a. Memberikan nilai kepada kepala seksi setiap akhir tahun yang di cantumkan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (P2KP); t.

Menyusun laporan kerja Bidang Program

4. Bidang Pendidikan Dasar Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas : a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pendidikan Dasar; b. Pemantauan, Pengkoordinasian dan penilaian pelaksana tugas Kepala Seksi sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; c. Penelaahan dan Penyebarluasan peraturan perundang-undangan dalam

lingkup

Bidang

Pembinaan

Pendidikan

Dasar

meliputi

Pendidikan Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta menetapkan standarisasi sarana prasarana sekolah; d. Pelaksanaan Penelitian, Pengujian, pengkajian, pembahasan dan pengembangan dalam lingkup Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar; e. Menyusun rencana kegiatan

penilaian dan pengembangan dalam

berbagai aspek pendidikan dasar;

16


f.

Penyusunan Petunjuk teknis Kegiatan pembinaan Pendidikan Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);

g. Penetapan

standar

kompetensi

minimal

peserta

didik

lulusan

pendidikan dasar; h. Penetapan persyaratan, kriteria, prosedur, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dasar; i.

Pemantauan, pengendaliaan dan pengevaluasian pelaksanaan teknis pendidikan dasar;

j.

Pengkoordinasian

dan pembinaan pelaksanaan tugas pengawas

sekolah; k. Penghimpunan, pengolahan dan penyusunan data statistik pendidikan dasar mengenai informasi terkini yang akurat dan mutakhir; l.

Penyusunan dan penyebar luasan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dasar yang meliputi kurikulum, tenaga pendidik , sarana dan prasarana pendidikan tatausaha dan hubungan antar sekolah;

m. Penilaian kelayakan dan kualitas alat bantu belajar, buku pelajaran, buku pegangan guru dan buku perpustakaan sekolah; n. Pemberian layanan teknis dibidang pendidikan dasar untuk jenjang Pendidikan Luar Biasa (PLB); o. Penyusunan

dan

pemberian

laporan

pertanggungjawaban

hasil

pelaksanaan tugas; p. Memberikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis pendidikan pada pendidikan dasar SD dan SDLB; q. Mengkoordinasikan

pelaksanaan

tugas

pengawas

dalam

mengendalikan membimbing dan menilai SD, dan SDLB; r.

Memonitor pelaksanaan dan menyusun statistik Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan kegiatan wajib belajar serta Sekolah Dasar Luar Biasa sesuai dengan perkembangan terakhir;

s. Menelaah dan menilai laporan Unit Pelaksana Teknis Daerah tentang SD, SDLB dan laporan pengawas tentang hasil pengendalian, bimbingan dan penilaian Sekolah Dasar Luar Biasa;

17


t.

Melaksanakan penilaian teknis pendidikan pada Sekolah Dasar dan pelaksanaan kegiatan wajib belajar;

u. Melaksanakan bimbingan terhadap lembaga pengelola SD, dan SDLB; v. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Seksi setiap akhir tahun yang di cantumkan dalam Penilaian Pekerjaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (P2KP); w. Menyusun Laporan Bidang Pendidikan Dasar;

5. Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Kepala Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas : a. Penyusunan rencana dan program Bidang Pendidikan Menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. Pengkoordinasian tugas Kepala Seksi dalam pelaksanaan Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan; c. Pemantauan, pengkoordinasian dan penilaian pelaksanaan tugas Kepala Seksi sebagai bahan pengembangan karier; d. Penyusunan petunjuk teknis kegiatan Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan; e. Penyusunan dan penyebarluasan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Sekolah Menegah Umum dan Kejuruan yang meliputi kurikulum,

tenaga

pendidik,

sarana pendidikan

dan

pengajaran,

ketatausahaan, dan hubungan antar sekolah dan masyarakat; f.

Penyusunan persyaratan penerimaan, perpindahan siswa;

g. Penyusunan kebijakan tentang penerimaan siswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu; h. Penyusunan rencana penyelenggaraan pendidikan menengah dan Kejuruan; i.

Penghimpunan, pengolahan data Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan;

j.

Penyusunan dan pemberian laporan pertanggungjawaban kerja;

k. Menyusun rencana pengadaan guru, tenaga teknis dan sarana pendidikan SMP dan SMA / SMK; l.

Melaksanakan pengurusan lembaga pendidikan dasar SMP dan SMA / SMK; 18


m. Mengendalikan pelaksanaan teknis pendidikan dasar SMP dan SMA / SMK; n. Melakukan inventaris dan menyusun kebutuhan sarana dan prasarana; o. Melakukan perencanaan pengadaan; penyimpanan; pendistribustrian peralatan pendidikan, perawatan gedung dan perabot; p. Memberikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis pendidikan pada pendidikan dasar SMP dan SMA / SMK; q. Mengkoordinasikan

pelaksanaan

tugas

pengawas

dalam

mengendalikan, membimbing dan menilai SMA dan SMK; r.

Memonitor pelaksanaan dan menyusun statistik Kegiatan Wajib Belajar SMP sesuai dengan perkembangan terakhir;

s. Menelaah dan menilai laporan Kantor Cabang Dinas Kecamatan dibidang pendidikan dasar dan laporan pengawas tentang hasil pengendalian, bimbingan dan penilaian SMP dan SMA / SMK; t.

Melaksanakan penilaian teknis pendidikan pada SMA dan SMK;

u. Melaksanakan bimbingan terhadap lembaga pengelola SMA dan SMK; v. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Seksi setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam Penilaian Pekerjaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (P2KP); w. Menyusun laporan Bidang Pendidikan Menengah.

6. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal mempunyai tugas : a. Penyusunan perencanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Jasmani, Program Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan, Paket A,B,C; b. Pelaksanaan rencana Program PAUD, Penjas, Program Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan, Paket A,B,C; c. Pemantauan

dan

pengevaluasian

pelaksanaan

Program

PAUD,

Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan dan Pendidikan Kesetaraan, Paket A,B,C;

19


d. Penyelenggaraan kegiatan administrasi pada Seksi PAUD, Seksi Pendidikan Masyarakat dan Seksi Pendidikan Kesetaraan, Paket A,B,C; e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan pengambil keputusan; f.

Penyusunan rencana dan program kerja bidang dan pedoman pelaksanaan tugas;

g. Pemberian tugas Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas; h. Pemberian petunjuk kepada Kepala Seksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas; i.

Pengkoordinasian Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas;

j.

Pemantauan dan penilaian prestasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi sebagai bahan pembinaan dan pengembangan;

k. Penelaahan dan penjabaran peraturan perundang-undangan pada Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Jasmani (Penjas), Program Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Paket A,B,C; l.

Penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan meliputi aspek ketenagaan sarana dan prasarana, kurikulum, biaya administrasi supervise, partisipasi masyarakat dan evaluasi lingkup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Jasmani, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan, Paket A,B,C;

m. Penjabaran Standar Kompetensi Minimal (SKM) lulusan warga belajar (peserta didik) dan pengaturan kurikulum nasional, penilaian hasil belajar serta pedoman pelaksanaanya; n. Penjabaran persyaratan/kriteria, pedoman/petunjuk, penerimaan dan sertifikasi; o. Pemantauan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Jasmani , Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan, Paket A,B,C; p. Penyediaan bantuan pengadaan buku modul dan sarana belajar lainnya, untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Jasmani (Penjas), Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan, Paket A,B,C;

20


q. Penyusunan

statistik

berdasarkan

data/informasi

terakhir

tentang

keadaan hasil kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan, Paket A,B,C; r.

Penetapan kelayakan dan kualitas sarana/buku bahan ajar bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Jasmani (Penjas), Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan, Paket A,B,C;

s. Pemberian layanan teknis dan administrasi pada Program PAUD, Penjas, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Kesetaraan, Paket A,B,C; t.

Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Seksi setiap akhir tahun yang di cantumkan dalam Penilaian Pekerjaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (P2KP);

u. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Non Formal dan Informal; C. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (isu strategis) Organisasi Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi-misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan, adalah sebagai berikut: 1. Ketersediaan pelayanan PAUD yang berkualitas masih terbatas Tingkat pencapaian APK PAUD yang pada tahun 2013 baru mencapai 40,71% dan pada tahun 2014 mencapai 67,88 % akan tetapi pada tahun 2015 APK PAUD mencapai 107,89%. Hal ini disebabkan karena gerakan yang dicanangkan pemerintah ―SATU DESA SATU PAUD‖ sudah berhasil berjalan dengan baik di Kabupaten Lahat, bahkan dibeberapa desa sudah berdiri sudah berdiri 2 sampai 3 PAUD, hal ini membuktikan bahwa kepedulian dan peran serta orang tua dan masyarakat akan pentingnya pendidikan sejak usia dini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. 21


Pendidikan PAUD antara lain adalah Taman Kanak-kanak (TK) usia 4—6 tahun, taman penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan PAUD sejenis (SPS) antara lain yaitu Pos PAUD, SPS Taman Pendidikan Alquran (TPA), SPS Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) 2.

Kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu belum sepenuhnya dapat diwujudkan Berbagai keberhasilan telah dicapai sampai dengan tahun 2015, terutama dalam dalam hal akses pendidikan dasar menunjukkan kemajuan penting. Namun kepastian penduduk usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata masih merupakan permasalahan penting yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan tahun 2015—2018

3.

Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan relevansi pendidikan jenjang menengah masih belum memadai APK jenjang pendidikan menengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, APK jenjang pendidikan menengah telah mencapai 88,10%. Namun pada pada tahun 2015 ini mengalami penurunan, hal ini salah satu penyebabnya adalah masih terkendala oleh penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Dari sisi tenaga kependidikan, kualifikasi guru belum seluruhnya berkualifikasi pendidikan S1/D4 dan sekitar 88% guru yang mengajar sesuai dengan bidang keahliannya

22


4.

Pendidikan karakter dan akhlak mulia belum optimal dalam mendukung terwujudnya peradaban bangsa yang unggul

dan mulia

Meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan pendidikan karakter dan akhlak mulia yang mampu membangun karakter bangsa yang kokoh. Pendidikan karakter mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan karakter dalam arti luas yang melibatkan kementerian/lembaga terkait, masyarakat, sekolah dan orang tua guna mendukung terwujudnya paradaban bangsa yang unggul dan mulia.

5.

Pelaksanaan sistem tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan masih belum mantap Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa salah satu aspek penting dalam undang-undang tersebut adalah pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Namun koordinasi

antar

kementerian

dan

lembaga

yang

mengelola

dan

menyelenggarakan pendidikan, serta antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota belum sepenuhnya tertata dengan baik. Demikian pula peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan belum dikelola dengan maksimal. Analisis lingkungan baik internal maupun

eksternal sangat penting

bagi

kelangsungan organisasi. Dengan mengetahui kondisi di dalam maupun luar organisasi akan dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

23


Keberhasilan pembangunan di suatu daerah ditentukan oleh optimalisasi dalam memobilisasi sumber pembangunan, yaitu baik potensi dan kelemahan (sebagai faktor internal), dengan mempertimbangkan faktor eksternal yaitu peluang yang mungkin dapat dimanfaatkan serta ancaman yang perlu diantisipasi. Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal perlu dilakukan agar dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada, sehingga dapat dirumuskan suatu strategi untuk meningkatkan potensi daerah dan mengatasi segala persoalan yang ada dengan memanfaatkan berbagai peluang serta mengantisipasi berbagai ancaman/tantangan. Adapun analisis lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut : 1.Kekuatan (Strengths) Kekuatan

adalah

faktor

internal

yang

meliputi

semua

pendorong

pembangunan pendidikan Kabupaten Lahat yang meliputi antara lain : 1. Jumlah sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK Negeri dan swasta cukup memadai baik di perkotaan maupun di pedesaan. 2. Jumlah lulusan SD, SMP yang melanjutkan relatif banyak 3. Perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa cukup ideal 4. Sarana dan prasarana yang optimal 5. Partisipasi masyarakat cukup aktif 6. Dukungan Pemerintah Daerah yang sangat positif 7. Masih tersedianya banyak lahan untuk membangun sekolah 8. Adanya LPTK 9. Kepastian

hukum

dan

konsistensi

pelaksanaan

peraturan

dan

perundangan yang berlaku

24


10. Tersedianya dana APBD untuk pembangunan pendidikan 11. Jumlah guru yang relatif memadai 12. Tersedianya laboratorium IPA dan Bahasa 13. Adanya komite sekolah 14. Tersedianya MKKS 15. Demokratisasi dan otonomi sekolah telah berjalan

2.

Kelemahan (Weaknesses) Faktor kelemahan ini merupakan faktor internal yang dapat menghambat

keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Lahat. Adapun kelemahankelemahan tersebut antara lain : 1. Untuk Pendidikan Dasar masih berkisar 25 % gedung sekolah yang kurang memadai dan harus segera mendapatkan rehab 2. Masih terdapat kekurangan ruang belajar yang ideal 3. Daya tampung siswa masih kurang 4. Belum semua guru memiliki standar kompetensi 5. Masih terdapat guru yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan 6. Anggaran pendidikan masih sangat terbatas 7. Tenaga guru dan tata usaha masih kurang 8. Dukungan dan kerjasama dengan dunia usaha / industri masih kurang 9. Masih kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya 10. Masih tingginya biaya hidup sehari-hari 11. Motivasi belajar anak masih rendah 12. Masih kurangnya peminat sekolah kejuruan

25


3.

Peluang (Opportunities) Peluang merupakan faktor eksternal yang memungkinkan kita berhasil mencapai tujuan. Adapun peluang bagi Dinas Diknas Kabupaten Lahat sebagai berikut : 1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Dukungan lembaga eksekutif dan legeslatif cukup baik 4. Meningkatnya anggaran pendidikanKabupaten Lahat sebagai daerah dengan potensi pertambangan yang sangat melimpah. 5. Dukungan pendidikan

pihak untuk

swasta

dengan

meningkatkan

mendirikan kecerdasan

lembaga-lembaga dan

keterampilan

masyarakat. 6. Tingginya minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan 7. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 8. Perkembangan ekonomi nasional

4.

Ancaman (Threaths) Ancaman merupakan faktor eksternal yang berpotensi dapat menjadi penghambat bagi keberhasilan untuk mencapai tujuan. Ancaman-ancaman yang dapat menghambat keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut : 1.

Peraturan (regulasi) yang banyak dan cepat berubah

2.

Arus globalisasi yang membuat kejahatan semakin mengancam dunia pendidikan, seperti banyaknya sindikat-sindikat narkoba dan miras. 26


3.

Pengaruh media informasi yang semakin canggih yang berpengaruh pada penetrasi budaya melalui perkembangan teknologi informasi.

Tujuan stratejik selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan

yang telah dirumuskan. Sedangkan sasaran stratejik yang bagian

tidak

terpisahkan

dari

proses

perencanaan

stratejik

dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sudah ditetapkan, maka diperlukan strategi pembangunan. Strategi pembangunan tersebut dijabarkan dalam kebijakan dan program pembangunan dalam kurun waktu 4 tahun ke depan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihakpihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang membuat kebijakan tersebut untuk dijadikan pedoman, pegangan, dan petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintahan maupun masyarakat demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan

dalam

upaya

pencapaian

visi,

misi,

tujuan,

dan

sasaran

pembangunan. Melalui metode analisis SWOT yakni memperhitungkan kekuatan (strengths),

kelemahan

tantangan/kendala

(weaknesses),

(threats),

Dinas

peluang

Pendidikan

(opportunities)

Kabupaten

Lahat

dan telah

mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan (key success factors) yang merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan strategis, yaitu :  Tersedianya sumber daya manusia yang cerdas, terampil, loyal terhadap pekerjaan dan berdisiplin serta ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai. 27


 Tersedianya dana yang cukup untuk mendukung semua kegiatan yang berhubungan dengan keberhasilan kegaiatan belajar mengajar  Memiliki pemimpin yang benar-benar mengerti persoalan pendidikan dan penempatan orang-orang pada jabatan yang memang sesuai dengan kemampuannya (the right man on the right place).

D. Maksud & Tujuan Laporan Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Esensi dari sistem Laporan kinerja bagi SKPD adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor Langsung di Kabupaten Lahat. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis SKPD dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya ( program dan kegiatan ) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem Laporan Kinerja diawali dengan penyusunan Rencana Strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/ kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu 28


dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua tujuan yaitu Pertama, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang

telah

dan

seharusnya

dicapai.

Kedua,

sebagai

upaya

perbaikan

berkesinambungan bagi SKPD untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja SKPD selama tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) 2015 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja

tahun

2015telah disesuaikan dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2015 tanggal 20 November 2015 yang diundangkan pada tanggal 1 Desember 2015 sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF Bab I

Pendahuluan,

menjelaskan secara

ringkas gambaran umum,

kewenangan tugas pokok dan struktur organisasi, isu strategis, maksud dan tujuan serta sistematika pelaporan kinerja

29


Bab II

Perencanaan kinerja, menjelaskan secara ringkas tentang Renstra 2015 –2018, visi dan misi, tujuan sasaran strategis, strategi, arah kebijakan dan program. Program utama, program dan kegiatan pokok, indikator kinerja utama, Renja, perjanjian kinerja tahun 2015.

Bab III

Akuntabilitas kinerja, menjelaskan capaian kinerja tahun 2015, metodelogi pengukuran pencapian kinerja, analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan

standar nasional; Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; akuntabilitas

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, keuangan

sebelumnya.Analisis

dan

tindak

program/kegiatan

lanjut yang

hasil

evaluasi menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Realisasi Anggaran, diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Bab IV

Penutup, menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Tahun 2015, serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

30


LAMPIRAN-LAMPIRAN -

Matrik Renstra (RS)

-

Indikator Kinerja Utama (IKU)

-

Rencana Kinerja Tahunan (Renja)

31


BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis 1.

Visi Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah

akan dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah atau organisasi. Visi dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu, menentukan sikap dan tindakan sebagai tolok ukur keberhasilan melaksanakan tugas. Sehubungan dengan hal itu, visi Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, yaitu “ Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan untuk Membentuk Insan yang Cerdas 2018 “ Visi ini merupakan pernyataaan yang sejalan Visi Kabupaten Lahat “Mewujudkan Kabupaten Lahat BANGKIT 2018”. Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat mempunyai Rencana Strategis yang dimaksudkan memberikan arahan bagi seluruh Aparatur Dinas Pendidikan sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 2. Misi Misi merupakan sesuatu langkah besar yang harus dilaksanakan agar tujuan Organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan.

Untuk

mencapai

visi

yang

telah

ditetapkan,

Dinas

Pendidikan Kabupaten Lahat menetapkan 5 (lima) misi yang harus diemban, yaitu :

32


KODE Misi 1 (M1) :

MISI Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah yang bermutu.

Misi 2 (M2) :

Meningkatkan kualitas Layanan Tenaga

Pendidik dan

Tenaga Kependidikan, Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat Misi 3 (M3) :

Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan

PENJELASAN MISI  Misi Pertama dilandasi Pemikiran bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan yang layak sebagai mana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pelayanan pendidikan hanya dapat dicapai

melalui usaha secara terarah, terpadu dan berkesinambungan,

sebagai bentuk perwujudan iklim pendidikan yang kondusif.  Misi Kedua merupakan bentuk pelaksanaan peningkatan kemampuan dan kompetensi pengelola pendidikan ang senantiasa berorientasi pada sistem pendidikan nasional dengan menekankan pada kebutuhan lokal.  Misi Ketiga merupakan suatu upaya agar setiap penguasaan terhadap Ilmu

Pengetahuan

dan

Tekhnologi

tidak

meninggalkan

penerapan

keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3.

Tujuan Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi.

Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat menetapkan sejumlah tujuan yang relevan untuk setiap misi, yaitu :

33


Misi

Pertama

:

Meningkatkan ketersediaan

layanan

pendidikan

PAUD,

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang bermutu, dijabarkan dalam tujuan : 

Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD yang bermutu



Terjaminnya Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan Dasar Bermutu



Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang Bermutu

Misi Kedua: Meningkatkan kualitas Layanan Tenaga

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan, Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat.Dijabarkan dengan tujuan : 

Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat

MisiKetiga : Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan, dijabarkan melalui tujuan : 

Tersedianya Sistem Tata Kelola yang Andal dalam Menjamin TerselenggaranyaLayanan Prima Pendidikan



Pelayanan pendidikan secara maksimal bagi segenap unsur pengelola pendidikan.



Penerapan pendidikan yang mengutamakan peningkatan akhlak melalui kegiatan untuk membentuk pribadi luhur dan berjiwa sosial.

4. Sasaran dan Arah kebijakan Penyajian ringkas komponen sasaran dan arah kebijakan perencanaan strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat dapat dilihat padatabel berikut:

34


Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2013-2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat VISI : Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan untuk Membentuk Insan yang Cerdas 2018 MISI 1 : Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang bermutu Tujuan Strategis 1.1 Tersedia dan . Terjangkaunya Layanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Yang Bermutu

Sasaran

Strategi

1.1.1.

APK PAUD mencapai 92,48%

1.1.1 penyediaan tenaga pendidik dan tutor . berkompeten yang merata di seluruh PAUD

1.1.2.

PTK PAUD yang mengikuti peningkatan kompetensi mencapai 44,63%

1.1.2 penyediaan manajemen satuan pendidikan . PAUD berkompeten yang merata di seluruh kecamatan

1.1.3.

Sebanyak 15,00% PTK PAUD memperoleh penghargaan dan perlindungan

1.1.3 penyediaan dan pengembangan sistem . pembelajaran, standar mutu, dan keterlaksanaan akreditasi, serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk PAUD

1.1.4

Persentase Lembaga dan program PAUD NI yang mendapatkan pemetaan mutu sebesar 20%

1.1.4 penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran PAUD

35


2.1.1.

APM SD/SDLB/Paket A mencapai 97,20%

2.1.1 penyediaan tenaga pendidik pendidikan dasar . berkompeten yang merata di seluruh satuan pendidikan

2.1.2.

Rasio kesetaraan jender SD/SDLB mencapai 98,00%

2.1.2 penyediaan manajemen satuan pendidikan . pendidikan dasar berkompeten yang merata di seluruh satuan pendidikan

2.1.3.

Peserta didik SD/SDLB putus sekolah sebanyak 0,03%

2.1.3 penyediaan dan pengembangan sistem . pembelajaran, informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan dasar, dan keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk pendidikan dasar;

2.1.4

Lulusan SD/SDLB yang melanjutkan pendidikan sebanyak 99,55%

2.1.4 penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SD/SDLB/Paket A dan SMP/SMPLB/Paket B bermutu yang merata di seluruh kecamatan

2.1.5

SD/SDLB yang menerapkan kurikulum 2013 mencapai 43,33%

2.1.5 penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dasar bermutu yang merata di seluruh kecamatan

2.1.6

SD/SDLB yang berakreditasi mencapai 85%

2.1.6 penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran Paket A dan B berkualitas yang merata di seluruh

36


kecamatan

2.1.7

SD/SDLB yang memenuhi SPM mencapai 77,55%

2.1.8

APK SMP/SMPLB/Paket B mencapai 99,13%

2.1.9

APM SMP/SMPLB/Paket B mencapai 69,05%

2.1.10

Rasio kesetaraan jender SMP/SMPLB mencapai 98%

2.1.11

Peserta didik SMP/SMPLB yang putus sekolah mencapai 0,08%

2.1.12

Lulusan SMP/SMPLB yang melanjutkan ke sekolah menengah mencapai 100%

2.1.13

SMP yang menerapkan epembelajaran mencapai 60%

2.1.14

SMP yang memiliki fasilitas internet mencapai 60%

2.1.15

SMP/SMPLB yang menerapkan kurikulum 2013 mencapai 37


66,66% 2.1.16

SMP/SMPLB yang berakreditasi mencapai 70,90%

2.1.17

SMP/SMPLB yang memenuhi SPM mencapai 57,40%

2.1.18

Guru SD/SDLB dalam jabatan yang berkualifikasi akademik S1/D4 mencapai 82%

2.1.19

SD yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM mencapai 13%

2.1.20

Rasio guru terhadap siswa SD mencapai 1:10

2.1.21

Guru SMP/SMLB dalam jabatan yang berkualifikasi akademik S1/D4 mencapai 100%

2.1.22

SMP yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM mencapai 13%

2.1.23

Rasio guru terhadap siswa SMP mencapai 1:12 38


2.1.24

Pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan mencapai 100%

3.1.1

APK SMA, SMK, SMLB dan Paket C mencapai 100%

3.1.1 penyediaan tenaga pendidik pendidikan menengah berkompeten yang merata di seluruh satuan pendidikan

3.1.2

Meningkatkan persentase SMA, SMK, SMLB dan Paket C yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) mencapai 58,00% pada tahun 2015

3.1.2 penyediaan manajemen satuan pendidikan menengah berkompeten yang merata di seluruh kecamatan

3.1.3

Meningkatkan persentase PTK SMA, SMK, PKLK dan Paket C yang memenuhi SNP mencapai 75% pada tahun 2015

3.1.3 penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan menengah, dan keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk pendidikan menengah

3.1.4

Guru SMP/SMLB dalam jabatan yang berkualifikasi akademik S1/D4 mencapai 98%

3.1.4 penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMA/Paket C bermutu yang merata di seluruh kecamatan

39


3.1.5

Peserta didik SMA, SMK SMLB yang putus sekolah mencapai 0,03%

3.1.5 penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMK/Paket C Kejuruan bermutu yang berbasis keunggulan lokal dan relevan dengan kebutuhan daerah yang merata di seluruh satuan pendidikan 3.1.6 membantu menyalurkan penyediaan subsidi pusat dan daerah untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA/SMLB/SMK/Paket C bermutu yang merata di seluruh satuan pendidikan

MISI 2 : Meningkatkan kualitas Layanan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat Tujuan Strategis 2.1 Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat

Sasaran

Strategi

2.1.1

Guru bersertifikat pendidik mencapai 44,44%

4.1.1 Penyediaan pendidik PAUD, Dikdas, pendidikan menengah yang berkompeten dan merata di seluruh kecamatan

2.1.2

Pendidik dan tenaga kependidikan berkinerja sesuai standar mencapai 100%

4.1.2 Penyediaan manajemen PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan orang dewasa yang merata di seluruh kecamatan.

40


2.1.3

Pelayanan manajemen sumber daya dan tata kelola pelaksanaan tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 95%

MISI 3 : Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan Tujuan Strategis 3.1 Tersedianya Sistem Tata Kelola yang Andal dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan

Sasaran

Strategi

3.1.1

Opini Audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2.1.1 penguatan kelembagaan, prosedur kerja, dan . sumber daya manusia Dinas Pendidikan ;

3.1.2

Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 79

2.1.2 penguatan sistem perencanaan di lingkungan . Dinas Pendidikan; dan

3.1.3

Realisasi penyerapan anggaran 100% setiap tahunnya

penguatan sistem pencatatan di lingkungan Dinas Pendidikan

41


5.

Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama SKPD merupakan indikator kinerja yang berada

pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, rincian IKU dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel : Indikator Kinerja Utama

No

Uraian

Indikator Kinerja

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Realisasi Tahun 2013

1

Meningkatkan mutu pendidikan Masyarakat

Target Capaian Setiap Tahun

2014

2015

2016

2017

2018

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

1

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A

100,54

100,33

100,12

100,59

100,39

100,00

100,00

2

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

90,80

90,63

92,09

92,24

96,77

97,20

97,20

3

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A

0,20

0,17

0,10

0,08

0,05

0,03

0,03

4

Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A

100

100

100

100

100

100

100

5

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B

97,27

97,39

97,83

98,26

98,70

99,13

99,50

6

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

63,20

63,67

64,68

65,85

67,63

69,05

70,00

7

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B

1,25

0,90

0,80

0,60

0,50

0,40

0,20

8

Angka Keluilusan (AL)

99,93

99,95

100

100

100

100

100

42


SMP/MTs/Paket B

2

3

9

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Paket C

88,10

93,16

98,93

99,47

99,74

100,00

100,00

10

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C

63,00

63,17

64,17

66,49

68,78

71,05

71,05

11

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/Paket C

1,00

0,59

0,32

0,16

0,10

0,03

0,00

12

Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK/Paket C

99,98

100

100

100

100

100

100

13

Angka Melek Huruf Latin

98,89

98,89

98,96

99,01

99,07

99,12

99,40

Meningkatkan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S.1 / D.IV

14

Guru yang memenuhi kualifikasi S.1 / D. IV

73,20

77,60

81,08

90,57

99,63

100,00

100,00

15

Tingkat Pelayanan Manajemen Pendidikan

100

100

100

100

100

100

100

Meningkatkan kualitas Olah Raga

16

Angka Prestasi Atlet POPDA

60,00

62,00

64,50

65,00

65,00

65,50

65,50

6.

Prioritas pembangunan tahun 2015 Prioritas pembangunan tahun 2015 yang ditetapkan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lahatdalam rangka menjawab isu-isu strategis yang diprediksikan akan berkembang dan mempengaruhi kinerja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, adapun prioritas pembangunan tersebut adalah:

43


NO 1.

Tujuan Strategis Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Yang Bermutu

Sasaran Strategis Meningkatnya Angka Partisipasi

Meningkatnya rata-rata nilai ujian akhir sekolah

2.


Indikator Kinerja  Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A  Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A  Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B  Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B  Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Paket C  Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C  Angka kelulusan (AL) SD/MI  Angka kelulusan (AL) SMP/MTs  Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Menurunnya angka putus sekolah penduduk dalam usia sekolah

 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI  Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs  Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK /MA

Meningkatnya angka melek huruf latin penduduk berusia 15 tahun keatas

 Angka Melek Huruf Latin

Meningkatnya angka melanjutkan sekolah

 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs  Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA Angka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk

 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Meningkatnyakualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendidik

 Angka Guru yang Memenuhi Kualifikasi S.1/D.IV  Rasio guru terhadap murid

44


3.

Tersedianya Sistem Tata Kelola yang Andal dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan

Meningkatnya kuantitas sarana prasarana penunjang KBM

Meningkatnya kualitas dan kuantitas keolah- ragaan

   

Rasio Siswa dengan Buku Tingkat pelayanan manajemen pendidikan Persentase Ruang Kelas Baik Persentase Fasilitas Sekolah

 Pembinaan olah raga  Angka Prestasi atlet POPDA

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kepala SKPD telah menandatangani perjanjian kinerja tahun 2015 dengan Bupat yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja telah mengacu pada renstra tahun 2015 – 2018 dalam dokumen Penetapan Kinerja 2015, ditetapkan target indikator sebagai berikut :

45


TABEL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 No.

Sasaran Strategis

1

2

1

Peningkatan Pemerataan Pendidikan

Indikator Kinerja 3 1.1

100,12

Meningkatnya persentase APK SMP/MTs/Paket B

97,83

Meningkatnya persentase APK SMA/SMK/MA/Paket C

98,93

1.4

Meningkatnya persentase APM SD/MI/Paket A

92,09

1.5

Meningkatnya persentase APM SMP/MTs/Paket B

64,68

Meningkatnya persentase APM SMA/SMK/MA/Paket C

64,17

Meningkatnya persentase Angka Melek Huruf

98,96

1.3

1.6 1.7 Peningkatan Mutu Pendidikan

5

Meningkatnya persentase APK SD/MI/Paket A

1.2

2

4

TARGET (%)

2.1

Persentase Angka Kelulusan SD/MI

100,00

2.2

Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs

100,00

2.3

Persentase Angka Kelulusan SMA/MA/SMK

100,00

2.4 2.5

Persentase Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs

94,69

Persentase Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

97,00

2.6

Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A

0,09

2.7

Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B

0,21

46


2.8 2.9 3

Peningkatan Layanan Pendidikan

3.1

Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/Paket C Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 atau D-4

0,35 81,08

Tingkat Pelayanan Manajemen Pendidikan

100,00

Adapun Anggaran Tahun 2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, adalah : NO

PROGRAM

ANGGARAN

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5.171.601.800,00

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.295.000.000,00

3

Program peningkatan disiplin aparatur

4

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

7

Program Pendidikan Anak Usia Dini

8

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

9

Program Pendidikan Menengah

10

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

11

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan TOTAL ANGGARAN

150.000.000,00 54.840.000,00 320.000.000,00

505.000.000,00

3.220.000.000,00 38.223.860.500,00 12.710.685.830,00 1.050.000.000,00 1.800.000.000,00 65.500.988.130,00

47


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk

mempertanggung

jawaban

keberhasilan

/

kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintahyang disusun secara periodik. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 tahunan yang di rencanakan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat. Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Pengukuran capaian kinerja menggunakan metode:

48


(1)

semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

Realisasi -----------------Rencana

(2)

x

100%

semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah maka digunakan rumus: (Rencana–(Realisasi–Rencana)) -------------------------------------------------Rencana

Berdasarkan pengukuran

tersebut

diperoleh

x

100%

sasaran

tingkat

capaian dikelompokan dalam 6 kategori yaitu: 

memuaskan>85-100%



sangat baik>75-85%,



baik>65 - 75%,



cukup>50 - 65 %,



kurang>0-50 %,



sangat kurang>0-30%.

Pengukuran tingkat capaian kinerja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten LahatTahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Dalam mengukur capaian kinerja, metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja atas capaian kinerja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten

49


Lahat, adalah metode pembandingan, yaitu membandingkan antara realisasi dengan rencana. Berdasarkan uraian pencapaian kinerjadapat disimpulkan bahwa nilai capaian tujuan sasaran strategis SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, tahun 2015 adalah:

Misi

Tujuan

Sasaran Strategis

No Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Yang Bermutu

Meningkatnya Mutu dan Pemerataan Pendidikan Masyarakat

1

Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang bermutu


Meningkatnyakualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendidik

2

Meningkatkan kualitas Layanan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan

Tersedianya Sistem Tata Kelola yang Andal dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan

Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan pendidikan

3

Ratarata% Capaian

91,91

82,82

122,06

50


Dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015 Pencapaian target Indikator Kinerja Utamadapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.1 Perbandingan Target 2015 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2015

No

Indikator Kinerja

Satuan

-1-

-2-

-3-

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian

-4-

-5-

(6=5/4x 100)

Sasaran : Meningkatnya Mutu dan Pemerataan Pendidikan Masyarakat 1.

Angka Melek Huruf

Persen

98,96

98,34

99,37

2.

Angka rata-rata lama sekolah

Persen

8,43

8,38

99,41

3.

Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI/Paket A (usia 7-12 tahun) APM SMP/MTS/Paket B (13 - 15 tahun) APM SMA/SMK/MA/Paket C (16 18 tahun) Angka Putus Sekolah SD Angka Putus Sekolah SMP

Persen

92,09

95,39

103,58

Persen

64,68

98,34

152,04

Persen

64,17

76,83

119,73

Persen

0,09

0,02

22,22

Persen

0,21

0,09

42,86

Persen

0,35

0,15

42,86

Persen

94,69

100,00

105,61

Persen

97,00

90,07

92,86

Persen

100

100

100,00

Persen

100

99,96

99,96

Persen

100

99,98

99,98

4.

Angka Putus Sekolah SMA/SMK 5.

6.

7.

Angka Melanjutkan : Angka Melanjutkan dari SD ke SMP Angka Melanjutkan dari SMP ke SMA/SMK Angka Kelulusan: Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS/ Paket B Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/ Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK)

51


APK SD/MI

Persen

100,12

101,06

100,94

APK SMP/MTs

Persen

97,83

104,91

107,24

APK SMA/MA

Persen

98,93

80,96

81,84

Rata –rata capaian

91,91

Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendidik Guru yang memenuhi kualifikasi S1/A4.

1

Persen

81,08

67,15

82,82

Sasaran : Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan pendidikan 1 Rasio Siswa dengan Buku Rasio 1 : 25 1 : 25

2

Persentase Ruang Kelas Baik

Persen

80,00

98,00

122,50

3

Persentase Fasilitas Sekolah

Persen

74,00

90,00

121,62

Rata –rata capaian

2.

100

122,06

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Tabel Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2015 dengan realisasi dan Capaian tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (tetap, naik, turun, berpluktuasi) No

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi 2014 2015

Sasaran : Meningkatnya Jangkauan dan Pemerataan Layanan 1 Persen 97,79 Angka Melek Huruf 98,34 2 3

Angka rata-rata lama sekolah

Persen

8,25

Persen

90,80

8,38

Ket

Turun

Capaian 2014 2015 98,98

Turun

83,25

Naik

93,43

Ket

99,37 Turun 99,41

Naik

Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI/Paket A (usia 7-12 tahun)

95,39

103,58

52

Turun


No

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi 2014 2015

Persen

91,80

Persen

46,66

Persen

0,09

Angka Putus Sekolah SMP

Persen

0,21

Angka Putus Sekolah SMA/SMK

Persen

0,35

Persen

99,98

Persen

88,97

Persen

100,00

Persen

99,96

Persen

99,98

APM SMP/MTS/Paket B (13 15 tahun) APM SMA/SMK/MA/Paket C (16 - 18 tahun) Angka Putus Sekolah SD 4

5

0,02 0,09

Tetap

113,66

Naik

106,87

Turun

23,43

Turun

46,23

Turun

44,57

0,15

Ket

152,04 119,73 22,22 42,86

Naik Naik Turun Turun Turun

42,86

100,00 90,07

Naik

102,56

Naik

91,17

Tetap

100,00

105,61 92,86

Naik Naik

Angka Kelulusan: Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS/ Paket B Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/ Paket C

7

76,83

Capaian 2014 2015

Angka Melanjutkan : Angka Melanjutkan dari SD ke SMP Angka Melanjutkan dari SMP ke SMA/SMK

6

98,34

Ket

100 99,96 99,98

Tetap

99,98

Tetap

100,22

Tetap

100

Tetap

99,98 100,22

Tetap

Angka Partisipasi Kasar (APK) APK SD/MI APK SMP/MTs APK SMA/MA

Persen Persen Persen

100,54

101,06

97,73

104,91

87,08

80,96

Naik Naik Turun

100,56

100,94

99,4

107,24

88,93

81,84

Sasaran : Meningkatnyakualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendidik 1 Guru yang memenuhi 74,66 Turun 155,54 Persen 67,15 kualifikasi S1/A4

Naik Naik Turun

82,82

Turun

Sasaran : Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan pendidikan 1 Rasio Siswa dengan Buku Rasio 1:25 1:25 Tetap 2 Persentase Ruang Kelas Baik Persen 78,87 98,00 Naik

100 79,44

100 122,50

Tetap Naik

3

49,86

121,62

Naik


Persen

34,71

90,00

Naik

53


3.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan target Akhir Renstra Tahun 2018 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan target Akhir Renstra Tahun 2018 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.4 Perbandingan Target Akhir Renstra Tahun 2018 dengan Realisasi Anggaran Tahun 2015 Realisasi s.d tahun 2015 (1) (2) (3) (4) (5) Sasaran : Meningkatnya Jangkauan dan Pemerataan Layanan No

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2018

1

Angka Melek Huruf

Persen

99,12

2

Angka rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI/Paket A (usia 7-12 tahun) APM SMP/MTS/Paket B (13 - 15 tahun) APM SMA/SMK/MA/Paket C (16 - 18 tahun)

Persen

6,80

Persen

97,20

Persen

69,05

Persen

71,05

Angka Putus Sekolah SD

Persen

0,03


Persen

0,40


Persen

Angka Melanjutkan :

Persen

Angka Melanjutkan dari SD ke SMP Angka Melanjutkan dari SMP ke SMA/SMK

Persen

99,00

Persen

100,00

Persen

100,00

3

4

5

0,03

Capaian (6=5/4x100)

98,34

99,21

8,38

123,24

95,39

98,14

98,34

142,42

76,83

108,14

0,02

66,67

0,09

22,50

0,15

500,00

100

101,01

90,07

90,07

100

100,00

Angka Kelulusan: 6

Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A

54


7

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS/ Paket B Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/ Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK)

Persen

100,00

Persen

100,00

APK SD/MI

Persen

APK SMP/MTs APK SMA/MA

99,96

99,96

99,98

99,98

100,00

101,06

101,06

Persen

100,00

104,91

104,91

Persen

100,00

80,96

80,96

Sasaran : Meningkatnyakualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendidik 1

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/A4

Persen

100,00

67,15

67,15

Sasaran : Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan pendidikan 1 2 3

4.

Rasio Siswa dengan Buku Persentase Ruang Kelas Baik

Rasio

1 : 25

1:25

Persen

85,00

98,00


Persen

100

115,29 65,00

90,00

138,46

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dengan standar nasional. Tabel 3.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dengan standar nasional Standar Nasional No Indikator Kinerja Satuan tahun 2015 (1) (2) (3) (4) (5) Sasaran : Meningkatnya Jangkauan dan Pemerataan Layanan Realisasi kinerja 2015

1

Angka Melek Huruf

Persen

2

Angka rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI/Paket A (usia 7-12 tahun)

Persen

3

Persen

98,34 8,38

95,39

Capaian (6=5/4x100)

100

98,34

8,25

101,58

83,57

114,14

55


4

5

6

7

APM SMP/MTS/Paket B (13 - 15 tahun) APM SMA/SMK/MA/Paket C (16 - 18 tahun)

Persen

Angka Putus Sekolah SD

Persen


Persen


Persen

Angka Melanjutkan :

Persen

Angka Melanjutkan dari SD ke SMP Angka Melanjutkan dari SMP ke SMA/SMK

Persen

98,34

Persen

58,17

169,06

60,00

128,05

76,83

Persen

0,02 0,09 0,15

100 90,07

0,99

2,02

0,99

9,09

0,99

15,15

100

100,00

100

90,07

97,00

103,09

94,00

106,34

92,00

108,67

Angka Kelulusan: Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS/ Paket B Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/ Paket C Angka Partisipasi Kasar (APK)

Persen

APK SD/MI

Persen

101,06

95,00

106,38

APK SMP/MTs

Persen

104,91

79,53

131,91

APK SMA/MA

Persen

80,96

77,10

105,01

Persen Persen

100 99,96 99,98

Sasaran : Meningkatnyakualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendidik 1

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/A4

Persen

67,15

82,00

81,89

Sasaran : Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan pendidikan 1 2 3

Rasio Siswa dengan Buku Persentase Ruang Kelas Baik

Rasio

100

100

Persen

85,00

90


Persen

100

94,44 65,00

85

76,47

56


5.

Analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Rata-rata capaian sasaran Meningkatnya Jangkauan dan Pemerataan Layanan Pendidikan sebesar 91,91 % hal ini didukung oleh capaian indikator: (1)

Target Indikator Kinerja Angka Melek Huruf Penduduk pada Tahun 2015 adalah 98,96% dengan realisasi sebesar 98,98%. Walaupun kenaikan indikator ini hanya naik 0,02%, akan tetapi secara agregat

persentase ketercapaian sudah sebesar

100,02% hal ini melebihi target yang ditetapkan. (2)

Target

indikator

kinerja

Angka

rata-rata

lama

sekolah,

mengalami peningkatan mutu. Dari target rata-rata lama sekolah 8,43% terealisasi sebesar 8,38%. Ini berarti sudah melebihi target yang dicanangkan kementerian pendidikan dan kebudayaan yaitu sebesar 8,25% (3)

Indikator

Kinerja

Angka

Partisipasi

Murni

(APM)

SD/MI/SDLB/PaketA yang mengalami kenaikan, pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 92,09% dapat terealisasi sebesar 95,39%

dengan

tingkat

ketercapaian

sebesar

103,58%.

Perbandingan realisasi capaian APM SD/MI/SDLB/PaketA dari 2012, 2013 dan 2014 yaitu berpluktuasi. Pada tahun 2012 APM SD/MI/SDLB/Paket A sebesar 96,62%, dan pada tahun 2013 realisasi APM SD/MI/SDLB/PaketA sebesar 90,63% dan pada

57


tahun 2014 sebesar 90,80%. Hal ini disebabkan karena banyak siswa kelas 1 (satu) SD/MI yang sudah bersekolah sebelum berumur 7 tahun, yang menjadi dasar perhitungan APM siswa yaitu Jumlah siswa usia 7-12 tahun dibagi dengan jumlah penduduk

usia

7-12

tahun.

Selanjutnya,

pada

jenjang

SMP/MTs/sederajat, Angka Partisisi Murni (APM) pada tahun 2015 ini melebihi target, dari target yang diharapkan sebesar 64,68% dapat terealisasi sebesar 98,34% atau mengalami persentase capaian sebesar 152,04%. Hal ini disebabkan karena selain program pemerintah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun juga disebabkan karena adanya program pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang meringankan beban siswa dalam proses belajar mengajar. Jika dilihat dari trend perkembangan persentase ketercapaian APM SMP/MTs/sederajat dari tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 mengalami pluktuasi. Pada tahun 2012 sebesar 96,62%, tahun 2013 realisasi 91,80% dan pada tahun 2014 terealisasi sebesar 91,80%. Sementara

untuk

tingkat

SLTA

APM

juga

mengalami

peningkatan. Dari target capaian sebesar 64,17% dapat terealisasi sebesar 76,83%. (4)

Untuk Indikator kinerja Angka Putus Sekolah dari semua jenjang mulai dari SD/MI, SD/MTs dan SMA/SMK semuanya mengalami penurunan. Untuk jenjang SD/MI pada tahun 2015

58


dari target angka putus sekolah sebesar 0,09% dapat mencapai target 0,02% hal ini dibuktikan dari jumlah seluruh siswa 50.037 yang putus sekolah sebanyak 9 orang dan sudah mencapai target yang ditetapkan

oleh kementerian pendidikan melalui

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu angka putus sekolah <1%. Begitupun untuk jenjang SMP/MTs juga melampaui target yang sudah ditetapkan, dari target 0,21% terealisasi sebesar 0,09%.

Sementara

untuk

jenjang

SMA/SMK/MA

juga

mengalami penurunan yaitu pada tahun 2014 sebesar 0,35% mengalami penurunan menjadi 0,15%. (5)

Untuk Indikator Angka Melanjutkan untuk tahun 2015 sudah mencapai target yang ditetapkan atau kondisi yang diharapkan pada tahun 2015 sebesar 96,15% untuk jenjang SD/MI dapat terealisasi sebesar 100%. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTs dari target sebesar 97,00% tereralisai 90,07% atau tingkat ketercapaian sebesar 92,85%.

(6)

Indikator kinerja Angka Kelulusan (AL) yaitu perbandingan antara siswa yang mengikuti ujian dengan siswa yang berhasil lulus. Pada Tahun 2015 persentase kelulusan tingkat SD mencapai 100% dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara untuk tingkat SMP dimana target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi sebesar = 99,96 % dari peserta ujian tingkat SMP sebanyak 6.529 siswa dan yang lulus sebanyak 6.526 siswa. Sedangkan tingkat SMA/SMK dari

59


target kelulusan 100% terealisasi sesar 99,98% yaitu dari 5.533 yang ikut ujian sebanyak 5.532 yang dinyatakan lulus, sementara 1 orang yang dinyatakan tidak lulus karena tidak mengikuti ujian. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari tersedianya

dana anggaran

untuk kegiatan peningkatan

kompetensi guru, sehingga program kegiatan peningkatan kompetensi guru SD/SMP/SMA/SMK yang telah ditetapkan dapat tercapai, ditahun mendatang hendaknya programprogram tersebut tetap dapat dilaksanakan (7)

Target Indikator Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SD/MI, pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100,12% dapat terealisasi sebesar 101,06%, hal ini sebabkan karena telah berjalan dengan maksimal program wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan pemerintah. Hal ini terjadi juga pada APK SMP/MTs dari target sebesar 97,83% terealisasi sebesar 104,91%. Sementara untuk jenjang SMA/SMK/MA mengalami penurunan, yakni dari target 98,93% ternyata hanya terealisasi sebesar 80,96%.

Hal

ini

disebabkan

jumlah

pembanding siswa dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun tidak riil. (8)

Untuk persentase capaian sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan dasar dan menengah pada indikator Kinerja Guru yang memenuhi kualifikasi S1/A4 terealisasi sebesar 67,25% sedangkan pada tahun 2014 74,66% atau mengalami tingkat

60


ketercapaian

kinerja

sebesar

90,07%.

Ketercapaian

ini

disebabkan antara lain : (1) karena adanya tuntutan Undangundang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada

pasal 9

menyatakan

bahwa kualifikasi akademik

sebagaimana dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S-1) atau program diploma empat (D-IV). Kepemilikan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV tersebut diharapkan dapat tercapai paling lama sepuluh tahun sejak diberlakukannya undang-undang dimaksud. Untuk memberikan layanan dalam peningkatan kualifikasi akademik bagi guru dalam jabatan diperlukan pemberian bantuan studi peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang sedang melanjutkan studi. (2) Adanya program dari Direktorat P2TK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu memberikan bantuan studi bagi guru SD/SMP/SMA dan SMK Negeri maupun Swasta yang sedang mengikuti studi pada jenjang S-1/D-IV. Tujuan dari

program

ini

untuk

membantu

guru

yang

sedang

meningkatkan kualifikasi ke jenjang S-1/D-IV dapat tercapai sesuai ketentuan undang-undang. (3) bahwa agar guru dapat melaksanakan tugas profesionalnya yaitu memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik, maka

61


guru

tersebut

harus

bersertifikat

pendidik

dan

harus

berkualifikasi S1/A4.

Tercapainya indikator ini karena didukung oleh program yang telah ditetapkan dalan Tapkin Tahun 2015 yaitu pada Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan antara lain :(a) kegiatan pelaksanaan sertifikasi pendidik, (b) kegiatan pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, (c) kegiatan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, dan (d) kegiatan pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

6.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap

tujuan Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dengan sasaran yaitu :

1.

Meningkatnya Jangkauan dan Pemerataan Layanan Sasaran ini dicapai melalaui 3 progam, yaitu Program Paudni, Program Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan program pendidikan menengah dengan 33 kegiatan. Dengan anggaran untuk Program Paudni sebesar Rp. 4.419.775.000,-. Program Wajar 9 Tahun sebesar Rp. 31.504.170.381,- dan

62


Program Pendidikan Menengah sebesar Rp. 28.568.339.769 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar 100%.

2.

Meningkatnya

kualitas

pendidikan

dasar

dan

menengah

yang

berkualifikasi S1/A4 Sasaran ini dicapai melalui program yaitu program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan 4 kegiatan. Realisasi keuangan sebesar Rp. 900.000.000,- dari anggaran sebesar Rp. 900.000.000,atau 100%. 3.

Meningkatnya layanan pendidikan kepada masyarakat Sasaran yang dicapai melalui program Manajemen Pelayanan pendidikan dengan 3 kegiatan antara lain evaluasi hasil kerja bidang pendidikan, kerjasama kelembagaan di bidang pendidikan dan perencanaan teknis bidang pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 3.558.431.970.- dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar 100%.

63


Rincian penggunaan sumberdaya keuangan dan sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Rincian Penggunaan Sumberdaya Keuangan Dan Sumber Daya Manusia NO 1

2

URAIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, 2 sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan 3 perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan 6 perizinan kendaraan dinas/operasional 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan 9 peralatan kerja 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan 11 penggandaan Penyediaan komponen instalasi 12 listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah 14 tangga Penyediaan bahan bacaan dan 15 peraturan perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan 18 konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat pembinaan dan 19 koordinasi dalam daerah 20 Penyediaan jasa tenaga non PNS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan perlengkapan gedung 7 kantor 10 Pengadaan mebeleur 11 Pengadaan Komputer Pemeliharaan rutin/berkala 24 kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala 26 perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala 27 peralatan rumah jabatan/dinas

BESAR DANA (Rp)

DANA

REALISASI VOL

%

75.000.000,00

75.000.000,00

12 bln

100

120.000.000,00

120.000.000,00

12 bln

100

150.000.000,00

150.000.000,00

12 bln

100

50.000.000,00

50.000.000,00

12 bln

100

80.000.000,00

80.000.000,00

12 bln

100

80.000.000,00

80.000.000,00

12 bln

100

455.551.800,00

455.551.800,00

12 bln

100

110.000.000,00

110.000.000,00

12 bln

100

75.000.000,00

75.000.000,00

12 bln

100

90.000.000,00

90.000.000,00

12 bln

100

135.000.000,00

135.000.000,00

132.200.000,00

132.200.000,00

12 bln

100

400.000.000,00

400.000.000,00

12 bln

100

350.000.000,00

350.000.000,00

12 bln

100

3.051.300.000,00

3.051.300.000,00

12 bln

100

1.750.000.000,00

1.750.000.000,00

1 unit

100

100.000.000,00

100.000.000,00

1 keg

100

350.000.000,00 668.000.000,00

350.000.000,00 668.000.000,00

60 unit 7 unit

100

110.000.000,00

110.000.000,00

10 unit

100

115.000.000,00

115.000.000,00

7 unit

100

75.000.000,00

75.000.000,00

1 keg

64


Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas hari-hari 5 tertentu Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 3 Pemindahan tugas PNS 28

3

4

5

6

15

16

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan Perundang2 undangan 4 Workshop/Seminar Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan 2 semesteran Penyusunan pelaporan keuangan 4 akhir tahun 6 Penyusunan RKA-SKPD 9 Penyusunan Lakip dan Renja SKPD Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Pembangunan Gedung Sekolah 19 Pengadaan meubleair sekolah 20 Pengadaan Perlengkapan sekolah Pengadaan alat rumah tangga 21 sekolah Rehabilitasi sedang/berat asrama 42 siswa Pelatihan kompetensi tenaga 57 pendidik Pengembangan Pendidikan Anak 58 Usia Dini Penyelenggaraan Pendidikan Anak 59 Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan 63 kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Monitoring, evaluasi Pendidikan 66 Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1 Pembangunan gedung sekolah 3 Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan taman, lapangan 9 upacara dan fasilitas parkir 19 Pengadaan mebeluer sekolah

75.000.000,00

75.000.000,00

10 unit

100

360.000.000,00

360.000.000,00

192 stel

100

54.840.000,00

54.840.000,00

5 kali

100

250.000.000,00

250.000.000,00

2 laporan

100

270.000.000,00

270.000.000,00

20 orang

200.000.000,00

200.000.000,00

1 keg

40.000.000,00

40.000.000,00

1 Keg

100

100.000.000,00

100.000.000,00

1 Keg

100

700.000.000,00 40.000.000,00

700.000.000,00 40.000.000,00

1 Keg 4 Laporan

999.775.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

999.775.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00

6 unit 350 stel 1 keg

200.000.000,00

200.000.000,00

1 keg

600.000.000,00

600.000.000,00

3 unit

100

250.000.000,00

250.000.000,00

50 org

100

70.000.000,00

70.000.000,00

50 org

75.000.000,00

75.000.000,00

100 org

100

1.525.000.000,00

1.525.000.000,00

7 lap

100

300.000.000,00

300.000.000,00

4 lap

100

1.725.225.000,00 2.240.000.000,00

1.725.225.000,00 2.240.000.000,00

7 unit 3 unit

100 100

4.451.548.776,00

4.451.548.776,00

15 unit

100

900.000.000,00

900.000.000,00

1 unit

100

65


20

17

Pengadaan perlengkapan sekolah Pemerliharaan rutin/berkala sarana 28 prsarana olah raga Rehabilitasi sedang/berat ruang 44 kelas sekolah Rehabilitasi sedang/berat sarana air 56 bersih dan sanitary Pelatihan kompetensi tenaga 57 pendidik 59 Pelatihan Penyusunan kurikulum 61 Pembinaan SMP Terbuka Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta 63 pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Penyelenggaraan Paket B Setara 68 SMP Pembinaaan minat, bakat, dan 70 kreativitas siswa 75 Penyediaan beasiswa transisi 78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 79 Penyelenggaraan ujian SD 80 Penyelenggaraan Ujian SMP/MTs 82 Penerimaan Siswa Baru SMP Penyediaan beasiswa bagi siswa 83 berprestasi Program Pendidikan Menengah 1 Pembangunan gedung sekolah Pembangunan taman, lapangan 9 upacara dan fasilitas parkir 19 Pengadaan meubleair sekolah 20 Pengadaan perlengkapan sekolah Rehabilitasi sedang/berat asrama 43 siswa Rehabilitasi sedang/berat ruang 44 kelas sekolah Rehabiiltasi sedang/berat sarana air 55 bersih dan sanitary Pelatihan kompetensi tenaga 57 pendidik 58 Pelatihan Penyusunan kurikulum Penyediaan beasiswa bagi keluarga 62 tidak mampu Penyelenggaraan paket C setara 63 SMU Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan 64 penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

1.400.000.000,00

1.400.000.000,00

13000 eks

600.000.000,00

600.000.000,00

1 sekolah

5.302.460.305,00

5.302.460.305,00

935.000.000,00

935.000.000,00

2 sekolah

1.863.243.000,00

1.863.243.000,00

630 guru

475.000.000,00 40.000.000,00

475.000.000,00 40.000.000,00

75 guru 5 sekolah

100 100

8.386.693.300,00

8.386.693.300,00

374 sekolah

100 ,00

50.000.000,00

50.000.000,00

5 sekolah

100

1.025.000.000,00

1.025.000.000,00

550 sekolah

100

200.000.000,00 100.000.000,00 650.000.000,00 900.000.000,00 60.000.000,00

200.000.000,00 100.000.000,00 650.000.000,00 900.000.000,00 60.000.000,00

250 siswa 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

100 100 100 100 100

200.000.000,00

200.000.000,00

100 siswa

100

3.203.339.769,00

3.203.339.769,00

2 unit

100

2.650.000.000,00

2.650.000.000,00

11 unit

100

200.000.000,00 4.025.000.000,00

200.000.000,00 4.025.000.000,00

1 unit 24430 siswa

100

500.000.000,00

500.000.000,00

1 unit

650.000.000,00

650.000.000,00

3 unit

240.000.000,00

240.000.000,00

4 sekolah

200.000.000,00

200.000.000,00

150 guru

365.000.000,00

365.000.000,00

90 guru

100

460.000.000,00

460.000.000,00

93 ssiwa

100

80.000.000,00

80.000.000,00

2 laporan

100

13.980.000.000,0 0

13.980.000.000,0 0

5 laporan

100

4 unit

100

100

100

66


Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyebarluasan dan sosialisasi 67 berbagai informasi pendidikan menengah Penyelenggaraan akreditasi 68 sekolah menengah 69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 70 Lomba antar sekolah menengah Penyelenggaraan Ujian Sekolah 71 Ujian Nasional Penyelenggaraan Penerimaan 72 Siswa Baru Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Pelaksanaan uji kompetensi 2 pendidik dan tenaga kependidikan pelatihan bagi pendidik untuk 3 memenuhi standar kompetensi Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan 8 bagi pendidik dan tenaga kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja 1 bidang pendidikan Pelaksanaan kerjasama secara 2 kelembagaan di bidang pendidikan Perencanaan teknis bidang 11 pendidikan TOTAL 65

20

22

300.000.000,00

300.000.000,00

150 guru

100

75.000.000,00

75.000.000,00

100 siswa

100

75.000.000,00

75.000.000,00

10 laporan

100

100.000.000,00 465.000.000,00

100.000.000,00 465.000.000,00

3 laporan 1 laporan

100 100

800.000.000,00

800.000.000,00

2 laporan

100

200.000.000,00

200.000.000,00

1 laporan

100

150.000.000,00

150.000.000,00

200 guru

100

150.000.000,00

150.000.000,00

200 guru

100

500.000.000,00

500.000.000,00

250 guru

100

100.000.000,00

100.000.000,00

5 laporan

100

1.533.000.000,00

1.533.000.000,00

2 laporan

100

500.000.000,00

500.000.000,00

35 pegawai

100

1.525.431.970,00

1.525.431.970,00

2 laporan

100

79.562.608.920

79.562.608.920

100

1. Aspek Pendukung 2.1.

Personalia/sumber daya manusia

Jumlah sumber daya manusia Dinas Pendidikan Kabupaten Lahatper 31 Desember 2015 adalah sebanyak 68 orang. Jumlah tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan dengan uraian sebagai berikut:

67


a. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Golongan

A

b

C

d

Jumlah

I

-

-

-

-

-

II

4

6

1

1

12

III

15

14

4

14

47

IV

6

3

-

-

9

Jumlah

68

b. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan No. 1 2

Jabatan Jabatan Struktural Jabatan Fungsional (pengawas)

Jumlah 19 80

c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan No.

Pendidikan

Jumlah

1 2 3 4

SD SLTP SLTA D1

27 -

5 6 7 8 9

D2 D3 S1 S2 S3

1 1 30 9 -

2.2 Sarana dan prasarana penunjang Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat dilengkapi dengan sarana dan prasarana.

68


Lengkapnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan erat kaitannya pendidikan.

dengan upaya

meningkatkan

pelayanan

dan mutu

Sarana dan prasarana yang memadai akan berdampak

kepada meningkatnya kualitas kinerja. Kondisi yang diharapkan yaitu terpenuhinya kondisi gedung, ruang belajar siswa, ruang guru, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, meubeler berupa meja kursi siswa dan guru, almari kelas, papan tulis dan ketersediaan buku referensi, alat peraga dan alat olahraga yang memadai. Diharapkan

pada

akhir

periode

lima

tahunan

tingkat

ketersediaan sarana prasarana penunjang pendidikan ini mendekati memadai.

69


BAB IV PENUTUP

A.

Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Tahun 2015 Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian

sasaran strategis terhadap indikator kinerja meningkatnya jangkauan dan pemerataan layanan pendidikan, sasaranTarget Indikator Kinerja Angka Melek Huruf Penduduk pada Tahun 2015 adalah 98,96% dengan realisasi sebesar 98,34%. Kegiatan ini telah dilaksanakan walaupun belum secara maksimal, akan tetapi secara agregat persentase ketercapaian sudah sebesar 99,37% hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan Kinerja SKPD Tahun 2015 berhasil dengan Baik, dengan peredikat memuaskan untukIndikator Kinerja Angka Melek Huruf Penduduk. Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/PaketA yang mengalami penurunan, pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 92,09% ternyata terealisasi sebesar 95,39% dengan tingkat ketercapaian sebesar 103,58%. Perbandingan realisasi capaian APM SD/MI/SDLB/PaketA dari 2012, 2013 dan 2014 yaitu berpluktuasi. Pada tahun 2012 APM SD/MI/SDLB/Paket A sebesar 96,62%, dan pada tahun 2013 realisasi APM SD/MI/SDLB/PaketA sebesar 90,63% dan pada tahun 2014 sebesar 90,80%. Hal ini disebabkan karena banyak siswa kelas 1 (satu) SD/MI yang sudah bersekolah sebelum berumur 7 tahun, yang menjadi dasar perhitungan APM siswa yaitu Jumlah siswa usia 7-12 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Selanjutnya, pada jenjang SMP/MTs/sederajat, Angka Partisisi Murni (APM)

70


pada tahun 2015 ini melebihi target, dari target yang diharapkan sebesar 64,68% dapat terealisasi sebesar 98,34% atau mengalami persentase capaian sebesar 152,04%. Hal ini disebabkan karena selain program pemerintah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun juga disebabkan karena adanya program pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang meringankan beban siswa dalam proses belajar mengajar. Jika dilihat dari trend perkembangan persentase ketercapaian APM SMP/MTs/sederajat dari tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 mengalami pluktuasi. Pada tahun 2012 sebesar 96,62%, tahun 2013 realisasi 91,80% dan pada tahun 2014 terealisasi sebesar 91,80%. dengan demikian dapat

disimpulkan

Kinerja

SKPD

Tahun

2015

untuk

indikator

kinerja

meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/PaketA, APM SMP’/MTs dan APM SMA/SMK/MA berhasil dengan predikat memuaskan. Selanjutnya Untuk Indikator kinerja Angka Putus Sekolah dari semua jenjang mulai dari SD/MI, SD/MTs dan SMA/SMK semuanya mengalami penurunan. Untuk jenjang SD/MI pada tahun 2015 dari target angka putus sekolah sebesar 0,09% dapat mencapai target 0,02% hal ini dibuktikan dari jumlah seluruh siswa 50.037 yang putus sekolah sebanyak 9 orang dan sudah mencapai target yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu angka putus sekolah <1%. Begitupun untuk jenjang SMP/MTs juga melampaui target yang sudah ditetapkan, dari target 0,21% terealisasi sebesar 0,09%. Sementara untuk jenjang SMA/SMK/MA juga mengalami penurunan yaitu pada tahun 2014 sebesar 0,35% mengalami penurunan menjadi 0,15%. untuk tahun 2015 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan predikat Memuaskan.

71


Sedangkan untuk

Indikator kinerja Angka Kelulusan (AL)

yaitu

perbandingan antara siswa yang mengikuti ujian dengan siswa yang berhasil lulus. Pada Tahun 2015 persentase kelulusan tingkat SD mencapai 100% dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara untuk tingkat SMP dimana target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi sebesar = 99,96 % dari peserta ujian tingkat SMP sebanyak 6.529 siswa dan yang lulus sebanyak 6.526 siswa. Sedangkan tingkat SMA/SMK dari target kelulusan 100% terealisasi sesar 99,98% yaitu dari 5.533 yang ikut ujian sebanyak 5.532 yang dinyatakan lulus, sementara 1 orang yang dinyatakan tidak lulus karena tidak mengikuti ujian. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari tersedianya dana anggaran untuk kegiatan peningkatan kompetensi guru, sehingga program kegiatan peningkatan kompetensi guru SD/SMP/SMA/SMK yang telah ditetapkan dapat tercapai, ditahun

mendatang

hendaknya

program-program

tersebut

tetap

dapat

dilaksanakan, untuk tahun 2015 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan predikat Memuaskan Untuk persentase capaian sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan dasar dan menengah pada indikator Kinerja Guru yang memenuhi kualifikasi S1/A4 terealisasi sebesar 67,25% sedangkan pada tahun 2014 74,66% atau mengalami tingkat ketercapaian kinerja sebesar 90,07%. Dengan demikian Indikator kinerja Kinerja Guru yang memenuhi kualifikasi S1/A4 untuk tahun 2015 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan predikat Memuaskan. Meningkatnya persentase guru yang berkualifikasi S1/A4 ini disebabkan antara lain : (1) karena adanya tuntutan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (2) Adanya program dari Direktorat P2TK Kementerian

72


Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu memberikan bantuan studi bagi guru SD/SMP/SMA dan SMK Negeri maupun Swasta yang sedang mengikuti studi pada jenjang S-1/D-IV. (3) adanya tuntutan sertifikasi guru bahwa guru harus bersertifikat pendidik dan harus berkualifikasi S1/A4. Tercapainya indikator kinerja tersebut diatas karena didukung oleh program yang telah ditetapkan dalan Tapkin Tahun 2015 yaitu pada Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

dengan kegiatan antara lain :(a)

kegiatan pelaksanaan sertifikasi pendidik, (b) kegiatan pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, (c) kegiatan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, dan (d) kegiatan pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Disamping itu keberhasilan yang dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat juga tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, kondisi ini harus diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan

tersebut

dan

mempersiapkan

strategi

dan

cara

pemecahannya, sehingga pada tahun-tahun mendatang hambatan tersebut dapat diminimalisir demi tercapainya tujuan dan sasaran.Beberapa hambatan yang menjadi kendala tersebut antara lain : 1. Program yang telah disusun anggarannya masih belum mencukupi. 2. Waktu pelaksanaan tidak cukup akibat pengesahan anggaran yang terlambat hal ini membuat pelaksana terkesan tidak sanggup untuk melaksanakannya

73


3. Pengesahan perubahan anggaran handaknya dapat dilakukan secepat mugkin agar tidak menghambat kegiatan di setiap SKPD 4. Penyusunan

anggaran

di

Pemerintah

Kabupaten

hendaknya

disesuaikan dengan kemampuan daerah. 5. Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2015, antara lain : a. Masih ada sekolah yang kekurangan ruang kelas belajar dan sarana prasarana lainnya. b. Masih banyak sekolah yang memerlukan rehab pembangunan dan meubeler

Langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah antara lain : 1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan mengotimalkan kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing. 2. Melakukan koordinasi yang intensif terhadap DPRD Kabupaten Lahat khususnya

dengan

panitia

anggaran

yang

membidangi

masalah

anggaran, dalam usaha merealisasikan semua program yang dibuat. 3. Kegiatan dengan biaya APBN seperti DAK pengaturan pelaksanaannya dapat dilakukan lebih awal. 4. Melakukan revisi Renstra, IKU SKPD yang targetnya terlalu tinggi disesuaikan dengan target provinsi dan target nasional.

74


KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Tahun 2015 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Presiden

Nomor 29 Tahun

2014

tentang

ini disusun berdasarkan

Peraturan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan telah tersusunnya LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat tahun 2014 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LKjIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2015. Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat ini telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Tahun 2015.

Lahat, Pebruari 2016 KepalaDinasPendidikan KabupatenLahat,

Drs. Sutoko, M.Si Pembina Tk. I NIP. 196612141994031004

75


LAMPIRAN - LAMPIRAN

76


PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DINAS PENDIDIKAN Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Telp. (0731)-322132 Lahat

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT Nomor : 800/ /Sekret/Pendik/2015 TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT TAHUN 2015 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT Menimbang

:

a.

bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pendidikan;

b.

bahwa agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan LKjIP;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang terdiri dari penanggung jawab, ketua tim, sekretaris dan anggota;

77


Mengingat

d.

bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Tahun 2015;

: 1.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

4.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

5.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instantasi Pemerintah ;

6. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

:

Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang namanamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Tahun 2015;

78


KEDUA

:

Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat,

KETIGA

:

Sela biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada angaran yang sesuai;

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Lahat Pada tanggal : Pebruari 2015 ----------------------------------------------------Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat

Drs. SUTOKO, M.Si Pembina Tk. I NIP.196612141994031003

79


Lampiran : Nomor : Tanggal :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat 800/ /Sekret/Pendik/2015 Pebruari 2015

No.

Nama

Jabatan

Kedudukan

Ket

1

2

3

4

5

Kepala Dinas

Penanggung Jawab

Kabid. Perencanaan

Ketua Tim Wakil Ketua

1.

Drs. Sutoko, M.Si

2.

Bambang Aprianto, SH, MM

3.

Rusganda, SE, M.Si

Kasi. Monev & Pelaporan

4.

Syaihul Azhar, SE, MM

Staf Bidang Perencanaan

5.

Fatrahayati, SE


Bendahara

6.

Azhari, SE, MM

Kasi. Perencanaan

Anggota

7.

Darhan Sohar

Kasi. Sarana Prasarana

Anggota

8.

Ihwansyah, SE


Anggota

9.

Endy Ichsan Yuliansyah, S.Pd


Anggota

10.

Abdul Giyanto, S.Kom


Anggota

Sekretaris

Ditetapkan di : Lahat Pada tanggal : Pebruari 2015 ----------------------------------------------------Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat,

Drs. SUTOKO, M.Si Pembina Tk. I NIP.196612141994031003

80


81


82

IKHTISAR EKSEKUTIF. Tahun 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Dinas. Pendidikan Kabupaten Lahat periode , dengan visi

Recommend Documents