IKHTISAR EKSEKUTIF. Tahun 2014 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas. Pendidikan Kabupaten Lahat periode , dengan visi

LKj IP Dinas Pendidikan Tahun 2014

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2014 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat periode 2014-2018, dengan visi “ Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan untuk Membentuk Insan yang Cerdas 2018 “ Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan adalah layanan yang : a. tersedia secara merata di seluruh pelosok daerah; b. terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; c.

berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;

d. setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, dan gender; e. menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Misi merupakan sesuatu langkah

besar

yang harus dilaksanakan

agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan. Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang

1


yang dimiliki, maka untuk mencapai Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat 2013 - 2018, dirumuskan 3 (tiga) Misi sebagai berikut : KODE

MISI

Misi 1 (M1) :

Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah yang bermutu.

Misi 2 (M2) :

Meningkatkan kualitas Layanan Tenaga

Pendidik dan

Tenaga Kependidikan, Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat Misi 3 (M3) :

Meningkatkan

kualitas

manajemen

pelayanan

pendidikan

Perjanjian

/

Penetapan

Kinerja

(Tapkin)

merupakan

serangkaian

program dan kegiatan berikut indikator dan target kinerjanya yang harus diwujudkan di tahun 2014. Program yang dilaksanakan tahun 2014 meliputi 11 Program, yakni : 1) Program pelayanan administrasi perkantoran, 2) Program

peningkatan

sarana

dan

prasarana

aparatur,

3)

Program

Peningkatan Disiplin Aparatur 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6) Program Pendidikan Anak Usia Dini 7) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 8) Program Pendidikan Menengah, 9) Program Pendidikan Non Formal 10) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 11) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan

teridentifikasi

bahwa

beberapa

kekuatan

yang dapat

dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, antara lain :

2




Angka Partisipasi Kasar (APK) pada kelompok usia ini telah meningkat dari 40,71% pada tahun 2013 menjadi 73,30% pada tahun 2014



APK jenjang SD/MI/SDLB/Paket A terus mengalami peningkatan dari 115,71% pada tahun 2007 menjadi 115,43% pada tahun 2011. Pada

periode

yang

sama,

Angka

Partisipasi

Murni

(APM)

SD/MI/SDLB/Paket A juga meningkat dari 94,90% menjadi 95,55%. Selanjutnya, pada jenjang SMP/MTs/sederajat, APK juga meningkat dari 92,52% pada tahun 2007 menjadi 99,47% pada tahun 2011. 

APK SMA / SMALB / SMK / MA / MAK / Paket C mengalami peningkatan dari 69,60% pada tahun 2009 menjadi 76,40% pada tahun 2011. Pada periode yang sama, peningkatan angka partisipasi pendidikan

jenjang

menengah

tersebut

juga

diikuti

dengan

menurunnya disparitas APK antara kabupaten dan kota dari 31,20% menjadi 29,00%. 

Pendidikan

nonformal

perkembangan

yang

dan

informal

menggembirakan.

juga Angka

menunjukkan buta

aksara

penduduk usia 15 tahun ke atas menurun dari 7,20% pada tahun 2007 menjadi 4,66% pada tahun 2011. Rasio kesetaraan gender angka buta aksara pada pendidikan nonformal juga membaik, yaitu dari 94,90% pada tahun 2007 menjadi 98,50% pada tahun 2011. Tata nilai yang merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata nilai yang dimaksud

adalah amanah,

profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan.

3


Penguatan tata kelola di tingkat satuan pendidikan dilakukan melalui penerapan

manajemen

berbasis

sekolah

(MBS)

yang

ditujukan

untuk

meningkatkan kemandirian, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat Dengan merujuk pada ke-enam tata

nilai tersebut diatas, maka

dipilihlah yang sesuai dengan fokus pada periode ini dan dirangkum dalam satu kalimat motto Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat

“ Melayani Semua

Dengan Amanah”. Disamping kekuatan tersebut, ternyata terdapat berbagai kendala internal

Kementerian

Pendidikan

dan

Kebudayaan

yang

harus

ditekan

serendah mungkin, dan diminimasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat antara lain: (1)

Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;

(2)

Masih adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah;

(3)

Masih banyak basis kekuatan ekonomi yang mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan;

(4)

Semakin meningkatnya daya saing Indonesia yang perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja;

(5)

Munculnya ancaman raksasa ekonomi global seperti Cina dan India dan semakin luasnya perdagangan bebas yang mengancam daya saing perekonomian nasional;

(6)

masih

rendahnya

optimalisasi

pendayagunaan

sumber

daya

ekonomi yang berasal dari sumber daya alam;

4


(7)

pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi, baik yang sudah berjalan maupun yang direncanakan, perlu didukung dengan penyiapan tenaga kerja yang memadai; dan

(8)

ancaman masuknya tenaga terampil menengah dan tenaga ahli dari negara lain;

Berbagai upaya yang telah dilakukan

dalam mencapai sasaran-sasaran

yang ditetapkan dalam Tapkin, namun upaya tersebut masih belum cukup karena di beberapa kendala sehingga target tapkin belum sepenuhnya dapat tercapai. Capaian indikator sasaran pada Tahun 2014 yang belum mencapai target adalah sebagai berikut : 1. Angka Partisifasi kasar SMA/MA/Paket C. Angka

Partisifasi

Kasar

SMA/MA/Paket

C

merupakan

angka

keterlibatan masyarakat Kabupaten Lahat dan sekitarnya dalam pendidikan di jenjang SMA/MA/Paket C yang ada di Kabupaten Lahat. Capaian indikator kinerja ini pada Tahun 2014 selayaknya mencapai = 100,00 %. Sementara target yang ditetapkan = 93,16 % dan realisasi pada Tahun 2014 yakni sebesar

87,08% (kurang 6,08 %) artinya

capaian kinerja sebesar = 93,47 %. Artinya apa yang menjadi target Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat pada Tahun 2014 belum tercapai. Walaupun demikian keberhasilan pencapaian target ini juga tidak terlepas dari adanya perhatian dan bantuan dari berbagai pihak terutama Pemerintah Provinsi yang dikenal dengan Program Sekolah Gratis (PSG)

kepada seluruh satuan pendidikan, Bantuan Siswa

Miskin (BSM), Program Bantuan Siswa Berprestasi, dengan dana sharing PSG serta bantuan rutin dari Pemerintah Kabupaten Lahat. Untuk jenjang pendidikan SMA/MA/Paket-C sampai saat ini sekarang 5


sudah ada bantuan dari Pemerintah pusat yakni BOSSM, pemerintah pusat tidak lagi mengutamakan pendidikan dasar. Dengan demikian semua SMA/MA/Paket C yang ada di Kabupaten Lahat disamping mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi yang jumlahnya terbatas

juga

sudah

mendapatkan

bantuan

dari

pusat.

Untuk

meningkatkan APK SMA/MA/Paket C pemerintah Pusat mulai tahun 2014 ini sudah mengalokasikan dana BOS untuk SMA/MA/Paket C untuk seluruh jenjang satuan pendidikan. 2. Angka Partisifasi Murni SMA/MA/Paket C Angka Partisifasi Murni merupakan angka keterlibatan masyarakat Kabupaten Lahat dalam pendidikan di jenjang SMA/MA/Paket C yang ada di Kabupaten Lahat. Capaian indikator kinerja ini pada Tahun 2014 diharapkan mencapai = 90,00 %. Sementara target yang ditetapkan = 63,16% tetapi realisasi pada Tahun 2014 baru 46,66 artinya capaian kinerja belum mencapai target yang diharapkan. Dengan demikian bahwa APM yang menjadi target Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat pada Tahun 2014 belum tercapai. Keberhasilan pencapaian target ini juga tidak terlepas dari adanya perhatian dan bantuan dari berbagai pihak terutama Pemerintah Provinsi yang dikenal dengan Program Sekolah Gratis (PSG) Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Bantuan Siswa Berprestasi serta bantuan operasional dari

Pemerintah

SMA/MA/Paket

Kabupaten C

ini

Lahat.

diharapkan

Untuk

meningkatkan

pemerintah

Pusat

APK dapat

meningkatkan alokasi dana BOS untuk SMA/MA/Paket C pada tahuntahun yang akan datang.

6


3. Angka kelulusan. Angka kelulusan adalah perbandingan antara siswa yang mengikuti ujian dengan siswa yang berhasil lulus. Pada Tahun 2014 persentase kelulusan tingkat SD mencapai 100% dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara untuk tingkat SMP dimana target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi sebesar = 99,96 % dari peserta ujian tingkat SMP sebanyak 6.529 siswa dan yang lulus sebanyak 6.526 siswa. Sedangkan tingkat SMA/SMK dari target kelulusan 100% terealisasi sesar 99,98% yaitu dari 5.533 yang ikut ujian sebanyak 5.532 yang dinyatakan lulus, sementara 1 orang yang dinyatakan tidak lulus karena tidak mengikuti ujian. Keberhasilan tidak

terlepas

dari

tersedianya

peningkatan

kompetensi

peningkatan

kompetensi

guru, guru

dana

anggaran

sehingga

program ini

untuk

program

SD/SMP/SMA/SMK

kegiatan kegiatan

yang

telah

ditetapkan dapat tercapai, ditahun mendatang hendaknya programprogram tersebut tetap dapat dilaksanakan. Untuk melaksanakan program dan kegiatan serta sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Tahun 2014 mengelola dana sebesar Rp. 110.513.294.400,00,Lahat,

Pebruari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat,

Drs. Sutoko, M.Si Pembina Tk. I NIP. 196612141994031004

7


BAB I PENDAHULUAN A. Data Umum Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat yang beralamat di Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Telepon (0731)-322132 Lahat, formal

negeri

melaksanakan

mulai

jenjang

pelayanan

dan

TK, SD,

SMP,

pembinaan

mengelola

SMA

lembaga

dan

pendidikan

SMK,

pendidikan

serta swasta,

lembaga pendidikan non formal dan pendidikan anak usia dini. Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat

dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Cabang Dinas Pendidikan pada tingkat Kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala UPTD Kecamatan. Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat,

yang memiliki

merupakan perangkat daerah

wilayah kerja dalam Kabupaten Lahat

dan dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat berkedudukan di bawah Sekretariat Daerah

Kabupaten Lahat, dan bertanggung

jawab

kepada

Bupati Lahat

melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat. Berdasarkan

Peraturan Bupati Lahat Nomor 28 Tahun 2008 tentang

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah, tugas pokok Nasional rangka

Kabupaten Lahat pelaksanaan

tugas

pendidikan, dengan fungsi pembangunan

bidang

yaitu

melaksanakan

menuntaskan

Dinas Pendidikan

otonomi

daerah

pembangunan dalam

dalam bidang

merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan

pendidikan,

memberikan

pelayanan

umum

dan 8


perizinan

dalam

bidang

pendidikan,

dan

mengelola

ketata-usahaan

Dinas Pendidikan. Tugas Pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat adalah melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan nasional sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat menyelenggarakan fungsi : 1) Memimpin kegiatan dan urusan Kepala Dinas, Sekretariat, Kepala Bidang

dan Kepala Seksi Dinas yang ada dalam lingkungannya,

sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah; 2) Merumuskan kebijakan operasional/pembangunan Daerah di bidang pendidikan nasional; 3) Melaksanakan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari swasta; 4) Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan unsur Pemerintah Daerah dan instansi serta masyarakat dalam usaha

B.

Struktur organisasi Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

tentang Pelimpahan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembar Negara Nomor 3952), dan Peraturan Pemerintah Nornor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 165), Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenang Kabupaten

9


Lahat sebagai Daerah Otonom, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keja DinasDinas dalam Kabupaten Lahat (Lembar Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2001 Nomor 26) maka dibentuklah Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dan Peraturan Bupati Lahat Nomor 28 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Masing-masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat, yang di Pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT

10


1.

Kepala Dinas

: Drs. Cholil Mansyur, MM

2.

Sekretaris

: Drs. Sukaca, MM

 Kasubbag Umum

: Yusnaidi, SE, MM

 Kasubbag Keuangan

: Suyana, SE

3.

Kasubbag Kepegawaian

: Desimiana, SE

4.

Ka. Bidang Program

: H. Cholmin Heryadi, M.Pd

5.

6.

 Kasi Penyusunan Program

: H. Tajeri, SH

 Kasi PLS

: Drs. Andra

 Kasi Penjas dan Senibud

: Rusganda, SE, M.Si

Ka. Bidang TK/SD

: Endang Supriatman, S.Pd, MM

 Kasi Pembinaan dan Kurikulum TK

: Amanudin, S.Pd

 Kasi Pembinaan dan Kurikulum SD

: Inal Hamsyi, S.Pd

 Kasi Sarana Sekolah SD

: Darhan Sohar

Ka. Bidang SMP dan Dikmen

: Sukaryo, M.Pd

 Kasi Pemb. dan Kurikulum SMP : H. Fidaus, S.Pd  Kasi Pemb. dan Kurikulum SMA : Rahmat Sri Fauzi, S.Pd, MM

7.

 Kasi Sarana Sekolah

: Aminuddin, A.Ma.Pd

Ka. Bidang Tenaga Teknis

: Dra. H. Hermawati, MM

 Seksi Kepangkatan Edukatif

: Sarkowi, S.Pd

 Seksi Kepangkatan Pemberhentian dan Pensiun : Hj. Suriati, SE  Seksi Pengembangan Karier 8.

: Effendi. M

UPTD ( Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan )  Ka. UPTD Kecamatan Lahat

: Plt. Ismail Firdaus,S.Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Merapi Barat

: Ardini, S.Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Merapi Timur

: Zulfikri, SE

 Ka. UPTD Kecamatan Merapi Selatan

: Ali Yasarudin, A.Ma.

11


 Ka. UPTD Kecamatan Gumay Talang

: Sulistiyono, SE

 Ka. UPTD Kecamatan Gumay Ulu

: Arpan, SE

 Ka. UPTD Kecamatan Pulau Pinang

: Herman

 Ka. UPTD Kecamatan Pagar Gunung

: Thamrin, S.Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Tanjung Tebat

: Tabudin, S.Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Mulak Ulu

: Rizal, S.Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Kota Agung

: Kasrun, A.Ma, Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Tg. Sakti PUMI

: Saipul Bahri, A.Ma, Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Tg. Sakti PUMU : Adnan, S.Pd

9.

 Ka. UPTD Kecamatan Jarai

: Sri Utami, S.Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Pajar Bulan

: Sunadi, S.Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Muara Payang

: Supandri, S.Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Pseksu

: A. Kohar, SE

 Ka. UPTD Kecamatan Kikim Timur

: Subari, S.Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Kikim Barat

: Setyo Sumanto, S.Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Kikim Selatan

: Tajudin Madani, S.Pd

 Ka. UPTD Kecamatan Kikim Tengah

: Gusniar Putri, S.Pd

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

: Dra. Sugiarti, MM

10. Koordinator Pengawas (Korwas)

: H. Herman, S.Pd

Berdasarkan Peraturan Bupati Lahat Nomor 28 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Masing-masing Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat, adapun tugas dan tanggung jawab pejabat struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat sebagai berikut :

12


1. Kepala Dinas a. Mengarahkan dan memberi petunjuk kerja kepada bawahan supaya tugas-tugas Dinas Pendidikan terlaksana dengan baik; b. Merumuskan konsep sasaran suatu peraturan perundang-undangan beserta

petunjuk

kerja

lainnya

untuk

pelaksanaan

tugas

Dinas

Pendidikan; c. Mengkoordinasikan tugas-tugas, Sekretaris, Bidang, dan Seksi yang berada dibawahnya dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari; d. Mengkoordinasikan, mengsinkronisasikan, mengintegrasikan tugas dan kegiatan pada unit kerja lainnya baik otonom maupun vertikal; e. Mengkoordinasikan

perencanaan

kegiatan

bidang

pembinaan

administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dilingkungan Dinas Pendidikan; f. Merumuskan konsep sasaran tentang perencanaan, pengolahan dan penelaahan atas perumusan kebijakan Bupati Kepala Daerah; g. Menyelenggarakan

operasional

Dinas

Pendidikan

dalam

rangka

terlaksananya proses kegiatan kerja yang telah diprogramkan; h. Membina bawahan supaya tugas-tugas Dinas Pendidikan dapat terbagi habis dan terlaksana dengan baik; i. Mengevaluasi tugas bawahan, selanjutaya memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam DP3; j. Melaporkan kegiatan Dinas Pendidikan baik secara bulanan, triwulan, tahunan maupun secara insidentil; k. Melaksanakan

penyusunan

rencana

kebutuhan

guru

dan

tenaga

kependidikan lainnya serta sarana pendidikan;

13


l. Merumuskan dan melaksanakan perencanaan operasional program pembinaan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kabupaten, provinsi dan nasional; m. Mengarahkan

dan

mengkoordinasikan

penerimaan

siswa

baru,

kurikulum, ujian sekolah/ujian nasional/UASBN, kegiatan pendidikan non formal dan keolahragaan pelajar; n. Melaksanakan usul pengangkatan dan penetapan mutasi kepegawaian dilingkungan Dinas Pedidikan;

2. Sekretariat a. Merencanakan

operasional

kegiatan

kesekretariatan

baik

secara

yang

berada

bulanan, tahunan maupun insedintil; b. Mengkoordinasikan

tugas-tugas,

Bidang

dan

Seksi

dibawahnya dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari; c. Membagi tugas kepada sub bagian-sub bagian supaya tugas bagian tata usaha terbagi habis dan terlaksana dengan baik; d. Memberi petunjuk kepada sub bagian-sub bagian untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; e. Menyelia dan menghimpun peraturan perundang-undangan beserta petunjuk

kerja

lainnya

untuk

pedoman

pelaksanaan

tugas

kesekretariatan; f. Memberi petunjuk dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas dinas sehari-hari;

14


g. Mengatur jadwal pelaksanaan rapat dilingkungan Dinas Pendidikan baik secara bulanan, triwulan, semester, maupun tahunan yang dituangkan dalam natulen rapat; h. Mengevaluasi tugas bawahan selanjutnya memberikan nilai kepada bawahan setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3); i. Melaporkan kegiatan kesekretariatan baik yang telah maupun belum dilaksanakan guna selanjutnya memberikan saran/usul kepada atasan untuk kelancaran tugas; j. Menghimpun bahan laporan dari masing-masing sub bidang yang selanjutnya menyusun laporan kegiatan Dinas Pendidikan baik secara bulanan, triwulan maupun tahunan; k. Memberi petunjuk dan pembinaan organisasi tatalaksana pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan administrasi surat menyurat, administrasi kepegawaian, keuangan pada Dinas Pendidikan; l. Menyusun bahan rencana dan program kerja Dinas Pendidikan sebagai bahan masukan atasan; m. Menyusun konsep proyeksi perkembangan pendidikan berdasarkan data dan informasi pendidikan dalam sekolah, pendidikan luar sekolah, pembinaan kesiswaan dan keolahragaan; n. Menyusun konsep rencana tahunan pendidikan yang bersifat sektoral dan lintas sektoral sebagai bahan masukan atasan.

15


3. Bidang Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar (TK/SD) a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Bidang TK/SD; b. Menyusun

rencana

pengadaan

guru,

tenaga

teknis

dan

sarana

pendidikan TK, SD, SDLB; c. Melaksanakan pengurusan lembaga pendidikan dasar TK, SD dan SDLB; d. Mengendalikan pelaksanaan teknis pendidikan dasar TK, SD dan SDLB; e. Memberikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis pendidikan pada pendidikan dasar TK, SD dan SDLB; f. Mengkoordinasikan

pelaksanaan

tugas

pengawasan

dalam

mengendalikan, membimbing dan menilai TK, SD dan SDLB; g. Memonitor pelaksanaan dan menyusun statistik Taman Kanan-kanan, Sekolah Dasar dan kegiatan wajib belajar serta Sekolah Dasar Luar Biasa sesuai dengan perkembangan terakhir; h. Mengumpulkan mengolah data dan laporan TK/SD/SLB; i. Menelaah dan menilai laporan Kantor Cabang Dinas Kecamatan tentang TK/SD/SLB

dan

laporan

pengawas

tentang

hasil

pengendalian,

bimbingan dan penilaian Sekolah Dasar Luar Biasa; j. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas sehari-hari pengawas yang menyangkut pengendalian, bimbingan dan penilaian Sekolah Dasar Luar Biasa; k. Melaksanakan penilaian teknis pendidikan pada Taman Kanan-kanak, Sekolah Dasar dan pelaksanaan wajib belajar; l. Melaksanakan bimbingan terhadap lembaga pengelola TK, SD dan SDLB; m. Memberikan rekomendasikan atas bantuan kepada TK, SD dan SDLB; n. Menyiapkan pengajuan izin belajar pembukaan sekolah swasta;

16


o. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Seksi setiap

akhir

tahun

yang

dicantumkan

dalam

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); p. Menyusun laporan TK, SD dan SDLB.

4. Bidang SMP dan Dikmen a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Bidang SMP dan SMA/SMK; b. Mengkoordinir penyusunan petunjuk pengelolaan SMP, SMA dan SMK termasuk tata usaha sekolah antara lain buku induk, buku inventaris, laporan pendidikan dan tata tertib sekolah; c. Menyusun

rencana

pengadaan

guru,

tenaga

teknis

dan

sarana

pendidikan SMP dan SMA/SMK; d. Melaksanakan

pengurusan

lembaga

pendidikan

dasar

SMP

dan

pendidikan

dasar

SMP

dan

SMA/SMK; e. Mengendalikan

pelaksanaan

teknis

SMA/SMK; f. Melakukan inventaris dan menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan meliputi gedung, peralatan teknis, alat kantor, mobeler dan pembukuan; g. Melakukan

perencanaan

pengadaan,

penyimpanan,

pendistribusian

peralatan pendidikan, perawatan gedung dan perabot; h. Memberikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis pendidikan pada pendidikan dasar SMP dan SMA/SMK; i. Mengkoordinasikan

pelaksanaan

tugas

pengawasan

dalam

mengendalikan, membimbing dan menilai SMP dan SMA/SMK;

17


j. Memonitor pelaksanaan dan menyusun statistik kegiatan wajib belajar SMP sesuai dengan perkembangan terakhir; k. Mengumpulkan dan mengolah data dan laporan pendidikan dasar SMP dan SMA/SMK; l. Menelaah dan menilai laporan Kantor Cabang Dinas Kecamatan dibidang pendidikan dasar dan laporan pengawas tentang hasil pengendalian, bimbingan dan penilaian SMP dan SMA/SMK; m. Mengkoordinasikan menyangkut

pelaksanaan

pengendalian,

tugas

sehari-hari

bimbingan

dan

pengawas

penilaian

SMP

yang dan

SMA/SMK; n. Melaksanakan penilaian teknis pendidikan pada SMP dan SMA/SMK dan pelaksanaan kegiatan wajib belajar SMP dan SMA/SMK; o. Melaksanakan

bimbingan

terhadap

lembaga

pengelola

SMP

dan

SMA/SMK; p. Memberikan rekomendasikan atas bantuan kepada SMP dan SMA/SMK; q. Menyiapkan pengajuan izin belajar pembukaan sekolah swasta; r. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Seksi setiap

akhir

tahun

yang

dicantumkan

dalam

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); s. Menyusun laporan bidang SMP dan SMA/SMK. 5. Bidang Tenaga Teknis a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Tenaga Teknis; b. Menyusun dan mengusulkan

pengadaan dan penempatan tenaga

kependidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, Pamong Pelajar, Pengawas Sekolah dan Tenaga Administrasi;

18


c. Merencanakan

pengadaan,

penempatan

dan

pemerataan

pegawai

edukatif; d. Merencanakan formasi pegawai edukatif; e. Melaksanakan registrasi pegawai yang telah memasuki masa pensiun; f. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Seksi setiap

akhir

tahun

yang

dicantumkan

dalam

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); g. Menyusun laporan Kepala Bidang Tenaga Teknis; dan h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Program a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan Bidang Program; b. Mengumpulkan, mengadakan survey, mengolah dan menyajikan data yang

menyangkut

pendidikan

formal,

termasuk

kesiswaan,

keolahragaan, dan kebudayaan; c.

Mengumpulkan, bersangkutan

mengolah

dan

menyajikan

dengan pendidikan dan

data

melakukan

tahunan

yang

pelayanan

data

kepada unit kerja yang memerlukan; d. Menganalisis dan merumuskan informasi tentang keadaan pendidikan formal; e. Menyusun rencana kerja tahunan Dinas Pendidikan; f.

Memonitor

perkembangan

pelaksanaan

kegiatan

rutin

dan

pembangunan pendidikan formal, pendidikan non formal, termasuk pembinaan kesiswaan, keolahragaan, dan kebudayaan’

19


g. Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada staf setiap akhir tahun yang dicantumkan dalam DP3; h. Menyusun laporan kerja Bidang Program; dan melaksanakan tugastugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

C.

Aspek

Strategis

Organisasi

dan

Permasalahan

Utama

(isu

strategis) Organisasi Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visimisi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan, adalah sebagai berikut : 1.

Ketersediaan pelayanan PAUD yang berkualitas masih terbatas Tingkat capaian pelayanan PAUD baru mencapai 40,71% pada tahun 2013 dengan disparitas dan kualitas yang bervariasi antardaerah. Belum optimalnya pelaksanaan PAUD nonformal dan informal terutama dalam memberikan layanan pengembangan anak usia 0—6 tahun serta masih kurangnya pendidikan orang tua dalam hal pengasuhan anak (parenting education), dan masih rendahnya peran orang tua serta masyarakat dalam pengembangan program Taman Kanak-kanak (TK) usia 4—6 tahun, taman penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan PAUD sejenis (SPS) antara lain yaitu Pos PAUD, SPS Taman Pendidikan Alquran (TPA), SPS Taman Asuh Anak Muslim (TAAM)

2.

Kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu belum sepenuhnya dapat diwujudkan Berbagai keberhasilan telah dicapai sampai dengan tahun 2013, terutama

dalam

dalam

hal

akses

pendidikan

dasar

menunjukkan 20


kemajuan penting. Namun kepastian penduduk usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu danmerata masih merupakan permasalahan penting yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan tahun 2014—2018

3.

Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan relevansi pendidikan jenjang menengah masih belum memadai APK jenjang pendidikan menengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, APK jenjang pendidikan menengah

telah

mencapai

88,10%.

Namun,

Peningkatan

kualitas

pendidikan menengah masih terkendala oleh penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Dari sisi tenaga kependidikan, kualifikasi guru belum seluruhnya berkualifikasi pendidikan S1/D4 dan sekitar 88% guru yang mengajar sesuai dengan bidang keahliannya 4.

Pendidikan karakter dan akhlak mulia belum optimal dalam mendukung

terwujudnya

peradaban

bangsa

yang

unggul

dan mulia Meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan pendidikan karakter dan akhlak mulia yang mampu membangun karakter bangsa yang kokoh. Pendidikan karakter mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan karakter dalam arti luas yang melibatkan kementerian/lembaga terkait, masyarakat, sekolah dan orang tua guna mendukung terwujudnya paradaban bangsa yang unggul dan mulia.

21


5.

Pelaksanaan

sistem

tata

kelola

dalam

menjamin

terselenggaranya layanan prima pendidikan masih belum mantap Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa salah satu aspek penting dalam undang-undang

tersebut

adalah

pengelolaan

dan

penyelenggaraan

pendidikan. Namun koordinasi antar kementerian dan lembaga yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, serta antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota belum sepenuhnya tertata dengan baik. Demikian pula peran

serta

masyarakat

dalam

pengelolaan

dan

penyelenggaraan

pendidikan belum dikelola dengan maksimal. Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal sangat penting bagi kelangsungan organisasi. Dengan mengetahui kondisi di dalam maupun luar organisasi akan dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah ditentukan oleh optimalisasi dalam memobilisasi sumber pembangunan, yaitu baik potensi dan kelemahan (sebagai faktor internal), dengan mempertimbangkan faktor eksternal yaitu peluang yang mungkin dapat dimanfaatkan serta ancaman yang perlu diantisipasi.

Analisis

lingkungan

baik

internal

maupun

eksternal

perlu

dilakukan agar dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada, sehingga dapat dirumuskan suatu strategi untuk meningkatkan potensi

daerah

memanfaatkan

dan

mengatasi

berbagai

segala

peluang

persoalan

serta

yang

ada

mengantisipasi

dengan berbagai

ancaman/tantangan. Adapun analisis lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut :

22


1.

Kekuatan (Strengths) Kekuatan adalah faktor internal yang meliputi semua pendorong

pembangunan pendidikan Kabupaten Lahat yang meliputi antara lain : 1. Jumlah sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK Negeri dan swasta cukup memadai baik di perkotaan maupun di pedesaan. 2. Jumlah lulusan SD, SMP yang melanjutkan relatif banyak 3. Perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa cukup ideal 4. Sarana dan prasarana yang optimal 5. Partisipasi masyarakat cukup aktif 6. Dukungan Pemerintah Daerah yang sangat positif 7. Masih tersedianya banyak lahan untuk membangun sekolah 8. Adanya LPTK 9. Kepastian

hukum

dan

konsistensi

pelaksanaan

peraturan

dan

perundangan yang berlaku 10. Tersedianya dana APBD untuk pembangunan pendidikan 11. Jumlah guru yang relatif memadai 12. Tersedianya laboratorium IPA dan Bahasa 13. Adanya komite sekolah 14. Tersedianya MKKS 15. Demokratisasi dan otonomi sekolah telah berjalan

2.

Kelemahan (Weaknesses) Faktor

kelemahan

ini

merupakan

faktor

internal

yang

dapat

menghambat keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Lahat. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut antara lain :

23


1. Untuk Pendidikan Dasar masih berkisar 25 % gedung sekolah yang kurang memadai dan harus segera mendapatkan rehab 2. Masih terdapat kekurangan ruang belajar yang ideal 3. Daya tampung siswa masih kurang 4. Belum semua guru memiliki standar kompetensi 5. Masih terdapat guru yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan 6. Anggaran pendidikan masih sangat terbatas 7. Tenaga guru dan tata usaha masih kurang 8. Dukungan dan kerjasama dengan dunia usaha / industri masih kurang 9. Masih

kurangnya

kesadaran

orang

tua

untuk

menyekolahkan

anaknya 10.Masih tingginya biaya hidup sehari-hari 11.Motivasi belajar anak masih rendah 12.Masih kurangnya peminat sekolah kejuruan

3.

Peluang (Opportunities) Peluang merupakan faktor eksternal yang memungkinkan kita berhasil mencapai tujuan. Adapun peluang bagi Dinas Diknas Kabupaten Lahat sebagai berikut : 1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU RI Nomor 14 tahun 2005

tentang Guru dan Dosen

3. Dukungan lembaga eksekutif dan legeslatif cukup baik 4. Meningkatnya anggaran pendidikanKabupaten Lahat sebagai daerah dengan potensi pertambangan yang sangat melimpah.

24


5. Dukungan

pihak

pendidikan

swasta

untuk

dengan

meningkatkan

mendirikan kecerdasan

lembaga-lembaga dan

keterampilan

masyarakat. 6. Tingginya minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan 7. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 8. Perkembangan ekonomi nasional

4.

Ancaman (Threaths) Ancaman merupakan faktor eksternal yang berpotensi dapat menjadi

penghambat

Ancaman-ancaman

bagi yang

keberhasilan dapat

untuk

mencapai

menghambat

tujuan.

keberhasilan

pembangunan pendidikan di Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut : 1.

Peraturan (regulasi) yang banyak dan cepat berubah

2.

Arus globalisasi yang membuat kejahatan semakin mengancam dunia pendidikan, seperti banyaknya sindikat-sindikat narkoba dan miras.

3.

Pengaruh media informasi yang semakin canggih yang berpengaruh pada penetrasi budaya melalui perkembangan teknologi informasi.

Tujuan stratejik selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah dirumuskan. Sedangkan sasaran stratejik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses perencanaan stratejik dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sudah ditetapkan, maka diperlukan strategi pembangunan. Strategi pembangunan

25


tersebut dijabarkan dalam kebijakan dan program pembangunan dalam kurun waktu 4 tahun ke depan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang membuat kebijakan tersebut untuk dijadikan pedoman, pegangan, dan petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintahan maupun masyarakat demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Melalui metode analisis SWOT yakni memperhitungkan kekuatan (strengths),

kelemahan

tantangan/kendala

(weaknesses),

(threats),

Dinas

peluang

Pendidikan

(opportunities)

Kabupaten

Lahat

dan telah

mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan (key success factors) yang merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan strategis, yaitu :

 Tersedianya sumber daya manusia yang cerdas, terampil, loyal terhadap pekerjaan dan berdisiplin serta ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai.  Tersedianya dana yang cukup

untuk

mendukung semua

kegiatan yang berhubungan dengan keberhasilan kegaiatan belajar mengajar  Memiliki

pemimpin yang

benar-benar

mengerti persoalan

pendidikan dan penempatan orang-orang pada jabatan yang memang sesuai dengan kemampuannya (the right man on the right place). 26


D. Maksud & Tujuan Laporan Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun

2014

tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Esensi dari sistem Laporan kinerja bagi SKPD adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor Langsung di Kabupaten Lahat. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis SKPD dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya ( program dan kegiatan ) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem Laporan Kinerja diawali dengan penyusunan

Rencana Strategis, perjanjian

kinerja, pengukuran kinerja,

pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/ kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

memiliki dua tujuan yaitu

Pertama, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Kedua, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD untuk meningkatkan kinerjanya.

27


D. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

ini

mengkomunikasikan

pencapaian kinerja SKPD selama tahun 2014. Capaian kinerja (performance results)

2014

tersebut

diperbandingkan

dengan

Rencana

Kinerja

(performance plan) 2014 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja tahun 2014 telah disesuaikan dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 yang diundangkan pada tanggal 1 Desember 2014 sebagai berikut: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF Bab I

Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas gambaran umum, kewenangan tugas pokok dan struktur organisasi, isu strategis, maksud dan tujuan serta sistematika pelaporan kinerja

Bab II

Perencanaan

kinerja,

menjelaskan

secara

ringkas

tentang

Renstra 2014 – 2018, visi dan misi, tujuan sasaran strategis, strategi, arah kebijakan dan program. Program utama, program dan kegiatan pokok, indikator kinerja utama, Renja, perjanjian kinerja tahun 2014. Bab III

Akuntabilitas kinerja, menjelaskan capaian kinerja tahun 2014, metodelogi

pengukuran

pencapian

kinerja,

analisis

capaian

kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi

28


kinerja tahun ini; Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target

jangka menengah

yang terdapat

dokumen perencanaan strategis organisasi;

dalam

Membandingkan

realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional; Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Analisis

atas efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas keuangan dan

tindak

lanjut

program/kegiatan

hasil

yang

evaluasi

sebelumnya.

Analisis

menunjang

keberhasilan

ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Realisasi Anggaran, diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Bab IV

Penutup, menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Tahun 2014, serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN -

Matrik Renstra (RS)

-

Indikator Kinerja Utama (IKU)

-

Rencana Kinerja Tahunan (Renja)

29


BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis 1.

Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah akan dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah atau organisasi. Visi dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu, menentukan sikap dan tindakan sebagai tolok ukur keberhasilan melaksanakan tugas. Sehubungan dengan hal itu, visi Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, yaitu “ Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan untuk Membentuk Insan yang Cerdas 2018 “ Visi

ini

merupakan

pernyataaan

yang

sejalan

Visi

Kabupaten

Lahat

“Mewujudkan Kabupaten Lahat BANGKIT 2018”. Dinas Pendidikan Kabupaten

Lahat

mempunyai

Rencana

Strategis

yang

dimaksudkan

memberikan arahan bagi seluruh Aparatur Dinas Pendidikan sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 2. Misi Misi merupakan sesuatu langkah besar yang harus dilaksanakan agar tujuan Organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan.

Untuk

mencapai

visi

yang

telah

ditetapkan,

Dinas 30


Pendidikan Kabupaten Lahat menetapkan 5 (lima) misi yang harus diemban, yaitu : KODE

MISI

Misi 1 (M1) :

Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah yang bermutu.

Misi 2 (M2) :

Meningkatkan kualitas Layanan Tenaga

Pendidik dan

Tenaga Kependidikan, Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat Misi 3 (M3) :

Meningkatkan

kualitas

manajemen

pelayanan

pendidikan

PENJELASAN MISI  Misi Pertama dilandasi Pemikiran bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan yang layak

sebagai mana yang diamanatkan

oleh Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pelayanan pendidikan hanya dapat

dicapai

melalui

usaha

secara

terarah,

terpadu

dan

berkesinambungan, sebagai bentuk perwujudan iklim pendidikan yang kondusif.  Misi Kedua merupakan bentuk pelaksanaan peningkatan kemampuan dan kompetensi pengelola pendidikan ang senantiasa berorientasi pada sistem pendidikan nasional dengan menekankan pada kebutuhan lokal.  Misi Ketiga merupakan suatu upaya agar setiap penguasaan terhadap Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi tidak meninggalkan penerapan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3.

Tujuan Tujuan merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi.

Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk

31


mencapai sasaran yang dituju. Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat menetapkan sejumlah tujuan yang relevan untuk setiap misi, yaitu : Misi Pertama : Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang bermutu, dijabarkan dalam tujuan : 

Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD yang bermutu



Terjaminnya Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan Dasar Bermutu



Tersedia

dan

Terjangkaunya

Layanan

Pendidikan

Menengah

Universal (PMU) yang Bermutu Misi Kedua : Meningkatkan kualitas Layanan Tenaga Kependidikan,

Bermutu

Kebutuhan

Masyarakat.

Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidik

dan Tenaga

Dijabarkan dengan 

dan

Relevan

dengan

Pendidik dan Tenaga

tujuan :

Kependidikan,

Bermutu

dan

Relevan

dengan

Kebutuhan

Masyarakat Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan, dijabarkan melalui tujuan : 

Tersedianya Sistem Tata Kelola yang Andal dalam Menjamin Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan



Pelayanan pendidikan secara maksimal bagi segenap unsur pengelola pendidikan.



Penerapan pendidikan yang mengutamakan peningkatan akhlak melalui kegiatan untuk membentuk pribadi

luhur dan berjiwa

sosial. 4. Sasaran dan Arah kebijakan Penyajian ringkas komponen sasaran dan arah kebijakan perencanaan strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Kabupaten Lahat dapat dilihat pada tabel berikut :

32


Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2013-2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat

VISI : Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan untuk Membentuk Insan yang Cerdas 2018 MISI 1 : Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang bermutu Tujuan Strategis 1.1. Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Yang Bermutu

Sasaran

Strategi

1.1.1.

APK PAUD mencapai 92,48%

1.1.1. penyediaan tenaga pendidik dan berkompeten yang merata di seluruh PAUD

tutor

1.1.2.

PTK PAUD yang mengikuti peningkatan kompetensi mencapai 44,63%

1.1.2. penyediaan manajemen satuan pendidikan PAUD berkompeten yang merata di seluruh kecamatan

1.1.3.

Sebanyak 15,00% PTK PAUD memperoleh penghargaan dan perlindungan

1.1.3. penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, standar mutu, dan keterlaksanaan akreditasi, serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk PAUD

1.1.4

Persentase Lembaga dan program PAUD NI yang mendapatkan pemetaan mutu sebesar 20%

1.1.4

2.1.1.

APM SD/SDLB/Paket A mencapai 97,20%

2.1.1. penyediaan tenaga pendidik pendidikan dasar berkompeten yang merata di seluruh satuan pendidikan

penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran PAUD

33


2.1.2.

Rasio kesetaraan jender SD/SDLB mencapai 98,00%

2.1.2. penyediaan manajemen satuan pendidikan pendidikan dasar berkompeten yang merata di seluruh satuan pendidikan

2.1.3.

Peserta didik SD/SDLB putus sekolah sebanyak 0,03%

2.1.3. penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan dasar, dan keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk pendidikan dasar;

2.1.4

Lulusan SD/SDLB yang melanjutkan pendidikan sebanyak 99,55%

2.1.4

penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SD/SDLB/Paket A dan SMP/SMPLB/Paket B bermutu yang merata di seluruh kecamatan

2.1.5

SD/SDLB yang menerapkan kurikulum 2013 mencapai 43,33%

2.1.5

penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan dasar bermutu yang merata di seluruh kecamatan

2.1.6

SD/SDLB yang berakreditasi mencapai 85%

2.1.6

penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran Paket A dan B berkualitas yang merata di seluruh kecamatan

2.1.7

SD/SDLB yang memenuhi SPM mencapai 77,55%

2.1.8

APK SMP/SMPLB/Paket B mencapai 99,13%

2.1.9

APM SMP/SMPLB/Paket B mencapai 69,05% 34


2.1.10

Rasio kesetaraan jender SMP/SMPLB mencapai 98%

2.1.11

Peserta didik SMP/SMPLB yang putus sekolah mencapai 0,08%

2.1.12

Lulusan SMP/SMPLB yang melanjutkan ke sekolah menengah mencapai 100%

2.1.13

SMP yang menerapkan epembelajaran mencapai 60%

2.1.14

SMP yang memiliki fasilitas internet mencapai 60%

2.1.15

SMP/SMPLB yang menerapkan kurikulum 2013 mencapai 66,66%

2.1.16

SMP/SMPLB yang berakreditasi mencapai 70,90%

2.1.17

SMP/SMPLB yang memenuhi SPM mencapai 57,40%

2.1.18

Guru SD/SDLB dalam jabatan yang berkualifikasi akademik S1/D4 mencapai 82%

2.1.19

SD yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM

35


mencapai 13% 2.1.20

Rasio guru terhadap siswa SD mencapai 1:10

2.1.21

Guru SMP/SMLB dalam jabatan yang berkualifikasi akademik S1/D4 mencapai 100%

2.1.22

SMP yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM mencapai 13%

2.1.23

Rasio guru terhadap siswa SMP mencapai 1:12

2.1.24

Pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima tunjangan mencapai 100%

3.1.1

APK SMA, SMK, SMLB dan Paket C mencapai 100%

3.1.1

penyediaan tenaga pendidik pendidikan menengah berkompeten yang merata di seluruh satuan pendidikan

3.1.2

Meningkatkan persentase SMA, SMK, SMLB dan Paket C yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) mencapai 58,00% pada tahun 2014

3.1.2

penyediaan manajemen satuan pendidikan menengah berkompeten yang merata di seluruh kecamatan

36


3.1.3

Meningkatkan persentase PTK SMA, SMK, PKLK dan Paket C yang memenuhi SNP mencapai 75% pada tahun 2014

3.1.3

penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan menengah, dan keterlaksanaan akreditasi serta pengembangan dan pembinaan bahasa untuk pendidikan menengah

3.1.4

Guru SMP/SMLB dalam jabatan yang berkualifikasi akademik S1/D4 mencapai 98%

3.1.4

penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMA/Paket C bermutu yang merata di seluruh kecamatan

3.1.5

Peserta didik SMA, SMK SMLB yang putus sekolah mencapai 0,03%

3.1.5

penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMK/Paket C Kejuruan bermutu yang berbasis keunggulan lokal dan relevan dengan kebutuhan daerah yang merata di seluruh satuan pendidikan

3.1.6

membantu menyalurkan penyediaan subsidi pusat dan daerah untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA/SMLB/SMK/Paket C bermutu yang merata di seluruh satuan pendidikan

37


MISI 2 : Meningkatkan kualitas Layanan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat Tujuan Strategis 2.1

Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat

Sasaran

Strategi

2.1.1

Guru bersertifikat pendidik mencapai 44,44%

4.1.1

Penyediaan pendidik PAUD, Dikdas, pendidikan menengah yang berkompeten dan merata di seluruh kecamatan

2.1.2

Pendidik dan tenaga kependidikan berkinerja sesuai standar mencapai 100%

4.1.2

Penyediaan manajemen PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan orang dewasa yang merata di seluruh kecamatan.

2.1.3

Pelayanan manajemen sumber daya dan tata kelola pelaksanaan tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan mencapai 95%

MISI 3 : Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan Tujuan Strategis 3.1

Tersedianya Sistem Tata Kelola yang Andal dalam Menjamin

Sasaran 3.1.1

Opini Audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Strategi 2.1.1. penguatan kelembagaan, prosedur kerja, dan sumber daya manusia Dinas Pendidikan ;

38


Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan

3.1.2

Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 79

3.1.3

Realisasi penyerapan anggaran 100% setiap tahunnya

2.1.2. penguatan sistem perencanaan di lingkungan Dinas Pendidikan; dan

penguatan sistem pencatatan di lingkungan Dinas Pendidikan

39


5.

Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama SKPD merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, rincian IKU dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel : Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) No.

Sasaran Renstra

1

Meningkatnya kualitas dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Yang Bermutu

1.1

TARGET CAPAIAN Kondisi Awal (2013)

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2015 (%)

2016 (%)

2017 (%)

2018 (%)

73,30

79,21

87,80

90,91

92,48

45,28

51,49

60,49

63,64

65,58

APK PAUD/TK 40,71

1.2

2014 (%)

APM PAUD/TK

43,50

Rasio ketersediaan alat peraga edukatif PAUD/TK

76,00

96,05

95,00

97,56

96,47

97,73

Rasio lembaga PAUD terhadap total desa-desa

93,20

95,21

101,06

106,38

109,04

114,36

Jumlah TK Negeri disetiap kecamatan

14,29

14,29

18,18

18,18

22,73

22,73

4,90

5,01

6,02

7,41

10,42

15,38

100,54

100,33

100,12

100,59

100,39

100,00

90,80

90,63

92,09

92,24

96,77

97,20

97,27

97,39

97,83

98,26

98,70

99,13

63,20

63,67

64,68

65,85

67,63

69,05

Persentase guru PAUD/TK bersertifikat APK SD/MI/Paket A

APM SD/MI/Paket A

APK SMP/MTs/Paket B

APM SMP/MTs/Paket B

40


1.11

Angka putus sekolah 0,20

0,17

0,10

0,08

0,05

0,03

81,90

82,86

94,69

96,69

102,09

99,55

99,20

98,56

97,00

100,20

95,51

99,33

45,50

45,66

51,02

57,40

63,78

76,53

Rasio siswa memiliki buku berdasarkan SPM

25,00

26,02

31,89

38,27

44,64

51,02

1.16

Rasio guru SD/MI: siswa

1 : 10

1 : 10

1 : 10

1 : 10

1 : 10

1 : 10

1.17

Rasio Siswa

1 : 10

1 : 10

1 : 10

1 : 11

1 : 12

1 : 12

1.18

Setiap kecamatan memiliki sekolah SSN

1 : 20

1 : 19

1 : 18

1 : 16

1 : 14

1 : 12

1.19

Gedung SMP/SMPLB kondisi baik

30,00

31,94

47,04

58,80

70,56

94,07

Sekolah Standar Nasional (SSN) SMP

65,00

66,20

70,42

77,46

84,51

91,55

Pemanfaatan ICT untuk pembelajaran

8,00

8,10

20,24

30,36

40,49

50,61

99,98

99,95

100,00

100,00

100,00

100,00

APK SMA/SMK/MA/Paket C

88,10

93,16

98,93

99,47

99,74

100,00

APM SMA/SMK/MA/Paket C

63,00

63,17

64,17

66,49

68,78

71,05

1,00

0,59

0,32

0,16

0,11

0,03

10,80

16,38

19,17

25,62

31,83

39,06

1.12

1.13

1.14

1.15

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Rasio sekolah pada jenjang pendidikan dasar memenuhi persyaratan SPM sarana prasarana

guru

SMP/MTs:

SD/SDLB, dalam

Angka kelulusan

Angka Putus SMA/SMK/MA

Sekolah

Angka melanjutkan dari sekolah menengah ke PT Rasio sekolah pada jenjang pendidikan

41


menengah memenuhi persyaratan SPM sarana prasarana 1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

2

3

Meningkatkan kepastian peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat

2.1

Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan prima bidang pendidikan.

3.1

2.2

3.2 3.3 3.4 3.5

16,00

16,33

32,65

48,98

65,31

77,55

93,50

94,16

94,62

98,93

99,20

100,00

10,80

10,82

11,21

11,00

11,09

11,18

Angka kelulusan Pendidikan Menengah

100,00

99,98

100,00

100,00

100,00

100,00

Sekolah Standar Nasional (SSN) SMA/SMK

20,00

20,00

20,00

22,22

24,44

26,67

15,56

15,56

33,33

55,56

77,78

100,00

2,20

2,17

1,22

1,22

1,22

1,22

Prosentase Pemanfaatan ICT untuk pembelajaran

40,15

43,32

50,61

60,73

70,85

80,97

Lembaga dan program PNF telah terakreditasi

11,11

11,11

30,00

45,45

58,33

69,23

Rasio guru berpendidikan S-1 atau D-4

73,20

75,36

81,08

90,57

99,63

100,00

27,45

32,29

38,47

41,49

42,76

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

30,00

40,49

50,61

60,73

70,85

91,09

20,00

20,24

30,36

40,49

50,61

60,73

4,05

4,05

8,10

12,15

16,19

20,24

1,11

1,11

1,04

0,99

0,93

0,88

Rasio siswa memiliki buku berdasarkan SPM Rasio Guru : Siswa sekolah menengah menjadi 1: 12

Sekolah Internasional SMA/SMK

Bertaraf (SBI)

Rasio siswa SMA:SMK

Rasio guru yang lulus sertifikasi dalam jabatan

Pemberdayaan Komite Sekolah Frekuensi sosialisasi dan advokasi peraturan pemerintah Jumlah ketersediaan data terhadap kebutuhan perencanaan Pangkalan data dan informasi pendidikan berbasis website Angka buta aksara

13,75

100,00

42


6.

Prioritas pembangunan tahun 2014 Prioritas pembangunan tahun 2014 yang ditetapkan SKPD Dinas

Pendidikan Kabupaten Lahat dalam rangka menjawab isu-isu strategis

yang

diprediksikan

akan

berkembang

dan

mempengaruhi kinerja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, adapun prioritas pembangunan tersebut adalah: NO 1.

Tujuan Strategis

Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Yang Bermutu

Sasaran Strategis Meningkatnya Angka Partisipasi

Meningkatnya rata-rata nilai ujian akhir sekolah


        

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Paket C Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Angka kelulusan (AL) SD/MI Angka kelulusan (AL) SMP/MTs Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Menurunnya angka putus sekolah penduduk dalam usia sekolah

 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI  Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs  Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK /MA

Meningkatnya angka melek huruf latin penduduk berusia 15 tahun keatas

 Angka Melek Huruf Latin

Meningkatnya angka melanjutkan sekolah

 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs  Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA Angka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk 2.

Indikator Kinerja

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendidik

 Angka Rata-Rata Lama Sekolah  Angka Guru yang Memenuhi Kualifikasi S.1/D.IV  Rasio guru terhadap murid

43


3.


Meningkatnya kuantitas sarana prasarana penunjang KBM

   

Meningkatnya kualitas dan kuantitas keolahragaan

 Pembinaan olah raga  Angka Prestasi atlet POPDA

Rasio Siswa dengan Buku Tingkat pelayanan manajemen pendidikan Persentase Ruang Kelas Baik Persentase Fasilitas Sekolah

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2014

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kepala SKPD telah menandatangani perjanjian kinerja tahun 2014 dengan Bupat yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja telah mengacu pada renstra tahun 2014 - 2018 dalam dokumen Penetapan Kinerja 2014, ditetapkan target indikator sebagai berikut: TABEL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 TARGET NO

1

URAIAN

BESAR DANA (Rp)

Satuan

target

Penanggung Jawab

12 bln

100

Sekretariat

12 bln

100

12 bln

100

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1

Penyediaan jasa surat menyurat

100.000.000,00

1.2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

75.280.600,00

1.3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

20.000.000,00

Sekretariat

Sekretariat

44


1.4

1.5

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

60.000.000,00

20.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

20.000.000,00

1.7

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

20.000.000,00

1.9

1.10

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

275.000.000,00

50.000.000,00

124.000.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga

40.000.000,00

1.12

Penyediaan makanan dan minuman

50.000.000,00

1.13

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.14

Rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah Penyediaan jasa tenaga non PNS

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

1 keg

100

Bidang Program

1 paket

100

Sekretariat

1 keg

100

Bidang Program

1 keg

100

Bidang program

12 Bulan

100

Bidang Program

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

1.11

1.15

Sekretariat

12 bln

Sekretariat

1.6

1.8

2

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

150.000.000,00

100.000.000,00

3.826.850.000,00

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1

Pembangunan Gedung Kantor

2.2

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

2.3

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.4 2.5

Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3.175.000.000,00

540.000.000,00

50.000.000,00

150.000.000,00

50.000.000,00

45


3

2.6

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2.7

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3.2

7

40.000.000,00

12 Bulan

100

Bidang Program

Pengadaan mesin/kartu absensi

1 paket

100

Sekretariat

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1 Keg

100

Sekretariat

1 keg

100

Bidang Tentis

1 Keg

100

Bidang Tentis

1 Keg

100

Sekretariat

1 Keg

100

Sekretariat

1 keg

100

Bidang Program

1 keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

20.000.000,00

100.000.000,00

Pemindahan tugas PNS

50.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.1

6

Bidang Program

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

4.1 5

100

Program peningkatan disiplin aparatur 3.1

4

40.000.000,00

12 Bulan

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

50.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6.1

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

6.2

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

40.000.000,00

215.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 7.1

Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa

7.2

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

125.000.000,00

7.3

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

200.000.000,00

7.4

7.5

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini

75.000.000,00

Bidang Program

Bidang Program

Bidang Program 425.000.000,00

50.000.000,00

Bidang Program

46


8

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 8.1

Pembangunan gedung sekolah

15.113.171.000,00

8.2

Penambahan ruang kelas sekolah

1.600.000.000,00

8.3

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

2.225.000.000,00

8.4

Pembangunan pepustakaan sekolah

8.5

Pengadaan mebeluer sekolah

100.000.000,00

400.000.000,00

8.6

Pengadaan perlengkapan sekolah

100.000.000,00

8.7


250.000.000,00

8.8 8.9

8.10

Pelatihan Penyusunan kurikulum

Pembinaan SMP Terbuka Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

8.11

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

8.12

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

8.13 8.14 8.15 8.16

Penyediaan beasiswa transisi Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan ujian SD

Penyelenggaraan Ujian SMP/MTs

300.000.000,00

20.000.000,00

61.705.900.000,00

50.000.000,00

920.000.000,00

200.000.000,00

100.000.000,00

700.000.000,00

650.000.000,00

1 Keg

100

Bidang TK_SD

1 keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

Bidang SMP/Dikmen

1 Keg

100

Bidang TK_SD/SMP/Dik men

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

Bidang TK_SD

Bidang TK_SD

Bidang TK_SD

Bidang TK_SD

Bidang TK_SD

Bidang TK_SD

Bidang TK_SD

Bidang TK_SD

Bidang TK_SD

Bidang TK_SD

Bidang TK_SD

Bidang TK_SD

Bidang SMP/Dikmen

47


8.17 8.18 9

Penerimaan Siswa Baru SMP Penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi

40.000.000,00

125.000.000,00

1 Keg

100

Bidang SMP/Dikmen

1 Keg

100

Bidang SMP/Dikmen

1 Keg

100

Bidang SMP/Dikmen

1 Keg

100

Bidang SMP/Dikmen

1 Keg

100

Bidang SMP/Dikmen

1 Keg

100

Bidang SMP/Dikmen

1 Keg

100

Bidang SMP/Dikmen

1 Keg

100

Bidang SMP/Dikmen

1 Keg

100

Bidang SMP/Dikmen

Program Pendidikan Menengah 9.1


9.2


9.3


9.4

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

9.5


9.6

Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

9.7

Penyelenggaraan paket C setara SMU

9.8

9.9

9.10

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

9.11

Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah

9.12

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

9.13 9.14

Lomba antar sekolah menengah Penyelenggaraan Ujian Sekolah Ujian Nasional

5.494.223.400,00

650.000.000,00

2.600.000.000,00

100.000.000,00

90.000.000,00

643.000.000,00

80.000.000,00

1.424.894.400,00

100.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

100.000.000,00

611.000.000,00

790.000.000,00

1 Keg

100

Bidang SMP/Dikmen

Bidang SMP/Dikmen

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

Bidang SMP/Dikmen

1 Keg

100

Bidang SMP/Dikmen

1 Keg

100

Bidang SMP/Dikmen

1 Keg

100

Bidang SMP/Dikmen

Bidang SMP/Dikmen

48


9.15 10

1.034.975.000,00

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

Bidang SMP/Dikmen

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 10.1

10.2

10.3

10.4

11

Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru

Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

100.000.000,00

Bidang Tentis Bidang Tentis

400.000.000,00

300.000.000,00

Bidang Tentis

Bidang Tentis 120.000.000,00

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 11.1

11.2

11.3

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan Pembinaan Dewan Pendidikan

400.000.000,00

Bidang Program Bidang Program

250.000.000,00

150.000.000,00

Bidang Program

49


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk

mempertanggungjawaban

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 tahunan yang di rencanakan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat. Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja

dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Pengukuran capaian kinerja menggunakan metode: (1)

semakin

tinggi

realisasi

menunjukkan

pencapaian

kinerja

yang

semakin baik maka digunakan rumus :

50


(2)

semakin

tinggi

Realisasi -----------------Rencana

x

realisasi

pencapaian

menunjukkan

100%

kinerja

yang

semakin rendah maka digunakan rumus: (Rencana–(Realisasi–Rencana)) -------------------------------------------------- x Rencana

100%

Berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh sasaran tingkat capaian

dikelompokan dalam 6 kategori yaitu: 

memuaskan > 85-100%



sangat baik >75-85%,



baik >65 - 75%,



cukup> 50 - 65 %,



kurang >0-50 %,



sangat kurang>0-30%.

Pengukuran tingkat capaian kinerja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Dalam mengukur capaian kinerja, metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja atas capaian kinerja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, adalah metode pembandingan, yaitu membandingkan antara realisasi dengan rencana.

51


Berdasarkan uraian pencapaian kinerja dapat disimpulkan bahwa nilai capaian tujuan sasaran strategis SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, tahun 2014 adalah:

No

Misi

Tujuan

Sasaran Strategis

Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Yang Bermutu

Meningkatnya Jangkauan dan Pemerataan Layanan Pendidikan

1

Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang bermutu


Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendidik

2

Meningkatkan kualitas Layanan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan


Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan pendidikan

3

Ratarata% Capaian

97,27

155,54

76,43

Dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

52


1.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2014

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.1 Perbandingan Target 2014 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2014 No

Indikator Kinerja

Satuan

-1-

-2-

-3-

Target 2014

Realisasi 2014

Capaian

-4-

-5-

(6=5/4x100)

Sasaran : Meningkatnya Jangkauan dan Pemerataan Layanan Pendidikan

1.

Angka Melek Huruf

Tahun

98,8

97,79

98,98

2.

Angka rata-rata lama sekolah

Persen

8,41

8,25

98,10

3.

Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI/Paket A (usia 7-12 tahun) APM SMP/MTS/Paket B (13 15 tahun) APM SMA/SMK/MA/Paket C (16 - 18 tahun) Rasio guru/murid SD/MI

Persen

97,19

90,8

93,43

Persen

63,2

91,8

113,66

Persen

71,05

46,66

65,72

Persen

1 : 15

1:9

92,00

Rasio guru/murid SMP/MTs

Persen

1 : 15

1 : 11

94,67

Rasio guru/murid (SMA/MAN)

Persen

1 : 13

1:7

91,78

Rasio Sekolah/murid SD/MI

Persen

1 : 143

1 : 141

99,01

Rasio Sekolah/murid SMP/MTs Rasio Sekolah/murid (SMA/MAN) Angka Kelulusan: Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS/ Paket B Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/ Paket C Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS SD/MI

Persen

1 : 247

1 : 238

97,07

Persen

1 : 135

1 : 174

120

Persen

100

100

100

Persen

99,98

99,96

99,98

Persen

99,76

99,98

100,22

Persen

99,98

100,54

100,56

APS SMP/MTs

Persen

98,32

97,73

99,4

APS SMA/MA

Persen

97,92

87,08

88,93

4.

5.

6.

7.

Rata –rata capaian

97,27

53


Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendidik 1

Guru yang kualifikasi S1/A4.

memenuhi

Persen

48,00

74,66

155,54

Sasaran : Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan pendidikan 1 Rasio Siswa dengan Buku Rasio 1 : 25 1 : 25

100

2

Persentase Ruang Kelas Baik

Persen

80

78,87

79,44

3

Persentase Fasilitas Sekolah

Persen

65

34,71

49,86

Rata –rata capaian

2.

76,43

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Tabel Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2014 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2014 dengan realisasi dan Capaian tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (tetap, naik, turun, berpluktuasi) No

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi 2013 2014

Ket

Capaian 2013 2014

Ket

Sasaran : Meningkatnya Jangkauan dan Pemerataan Layanan

1 2

Angka Melek Huruf

Tahun

98,52

97,79


Turun

99,80

98,98

Turun

Persen

8,41

8,25

Turun

83,23

83,25

Naik

APM SD/MI/Paket A (usia 7-12 tahun)

Persen

90,63

90,80

Naik

99,81

93,43

Turun

APM SMP/MTS/Paket B (13 - 15 tahun)

Persen

91,80

91,80

Tetap

100,00

113,66

Naik

Angka Partisipasi Murni (APM)

54


No

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi 2013 2014

Ket

Capaian 2013 2014

Ket

APM SMA/SMK/MA/Paket C (16 - 18 tahun)

Persen

43,66

46,66

Naik

100,00

Rasio guru/murid SD/MI

Persen

1 : 15

1:9

Turun

107,14


Persen

1 : 15

1 : 11

Turun

102,14


Persen

1 : 13

1:7

Turun

101,39


Persen

1: 143

1: 141

Turun

89,43

99,01

Naik

Rasio Sekolah/murid SMP/MTs

Persen

1: 247

1: 238

Turun

94,46

97,07

Naik

Rasio Sekolah/murid (SMA/MAN)

Persen

1: 135

1: 174

Naik

47,68

120,00

Naik

Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A

Persen

100,0

100,0 0

Tetap

100,00

100,00

Tetap

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS/ Paket B

Persen

99,96

Turun

99,93

99,98

Naik

Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/ Paket C

Persen

99,98

Turun

99,98

100,22

Naik

106,87

92,00 94,67

Naik

Turun Turun Turun

91,78

Angka Kelulusan:

0 100,0 0 100,0 0

Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS SD/MI

Persen

99,56

100,5 4

Naik

99,56

100,56

Naik

APS SMP/MTs

Persen

97,28

97,73

Naik

97,28

99,40

Naik

APS SMA/MA

Persen

99,07

87,08

Turun

99,07

88,93

Turun

Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendidik 1 Guru yang memenuhi Persen 36,46 74,66 Naik 90,02 155,54 kualifikasi S1/A4

55

Naik


No

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi 2013 2014

Ket

Capaian 2013 2014

Ket

Sasaran : Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan pendidikan 1 Rasio Siswa dengan Buku Rasio 1:25 1:25 Tetap 100 2 Persentase Ruang Kelas Persen 75,00 78,87 Turun 78,00 Baik

100 79,44

Tetap Naik

3

49,86

Naik


3.

Persen

30,00

34,71

Naik

45,00

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan target Akhir Renstra Tahun 2018 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan target Akhir Renstra Tahun 2018 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.4 Perbandingan Target Akhir Renstra Tahun 2018 dengan Realisasi Anggaran Tahun 2014 No

Indikator Kinerja

Satuan

Target 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

Realisasi s.d tahun 2014 (5)

Capaian (6=5/4x100)


1

Angka Melek Huruf

Tahun

98,89

97,79

98,89

2


Persen

6,80

8,25

121,32

3

Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI/Paket A (usia 7-12 tahun)

Persen

97,20

90,80

93,42


Persen

69,05

91,80

132,95


Persen

71,05

46,66

65,67


Persen

1 : 10

1:9

98,57

Rasio guru/murid

Persen

1 : 12

1 : 11

98,61

4

56


SMP/MTs

5


Persen

1 : 11

1:7

94,37


Persen

1 : 133

1 : 141

104,15


Persen

1 : 321

1 : 238

78,22


Persen

1 : 322

1 : 174

61,26


Persen

100,00

100,00

100,00


Persen

100,00

99,96

99,96


Persen

100,00

99,98

99,98

APS SD/MI

Persen

100,00

100,54

100,54

APS SMP/MTs

Persen

99,50

97,73

98,22

APS SMA/MA

Persen

100,00

87,08

87,08

Angka Kelulusan:

6

7

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

pendidik

1

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/A4

Persen

100,00

74,66

74,66

Sasaran : Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan pendidikan

1

Rasio Siswa dengan Buku

Rasio

1 : 25

1:25

100

2


Persen

85,00

78,87

81,94

3


Persen

65,00

34,71

49,86

57


4.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan standar nasional. Tabel 3.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan standar nasional

No

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi kinerja 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

Standar Nasional tahun 2014 (5)

Capaian (6=5/4x100)


1

Angka Melek Huruf

Tahun

2


Persen

3

Angka Partisipasi Murni (APM)

4

5

6

97,79 8,25

98,90

102,26

8,25

100,00

APM SD/MI/Paket A (usia 7-12 tahun)

Persen

90,80

83,57

92,04


Persen

91,80

58,17

63,37


Persen

46,66

60,00

128,59


Persen

1:9

Tidak ada

-


Persen

1 : 11

Tidak ada

-


Persen

1:7

Tidak ada

-


Persen

1 : 141

Tidak ada

-


Persen

1 : 238

Tidak ada

-


Persen

1 : 174

Tidak ada

-

Angka Kelulusan:

58


7


Persen

100,00

97,00

97,00


Persen

99,96

94,00

94,04


Persen

99,98

92,00

92,02

APS SD/MI

Persen

100,54

95,00

94,49

APS SMP/MTs

Persen

97,73

79,53

81,38

APS SMA/MA

Persen

87,08

77,10

88,54

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

pendidik

1

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/A4

Persen

74,66

82,00

109,83

Sasaran : Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan pendidikan

1

5.

100

100

100

Persen

79,44

90

88,27

Persen

49,86

85

58,66

Rasio Siswa dengan Buku

Rasio

2


3


Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Rata-rata capaian sasaran Meningkatnya Jangkauan dan Pemerataan Layanan Pendidikan

sebesar 97,27 % hal ini didukung oleh capaian

indikator: (1)

Target Indikator Kinerja Angka Melek Huruf Penduduk pada Tahun

2014

adalah

98,80%

dengan

realisasi

sebesar

97,79%. Kegiatan ini telah dilaksanakan walaupun belum

59


secara maksimal, akan tetapi secara agregat persentase ketercapaian sudah sebesar 98,98% hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan. (2)

Target indikator kinerja Angka rata-rata lama sekolah, mengalami peningkatan mutu. Dari target rata-rata lama sekolah 8,41% terealisasi sebesar 8,25%. Ini berarti sudah sama

dengan

target

yang

dicanangkan

kementerian

pendidikan dan kebudayaan yaitu sebesar 8,25% (3)

Indikator

Kinerja

SD/MI/SDLB/PaketA

Angka yang

Partisipasi mengalami

Murni

penurunan,

(APM) pada

tahun 2014 ditargetkan sebesar 97,19% ternyata hanya terealisasi sebesar 90,80% dengan tingkat ketercapaian sebesar

93,43%.

Perbandingan

realisasi

capaian

APM

SD/MI/SDLB/PaketA dari tahun 2011, 2012 dan tahun 2013 yaitu berpluktuasi. Pada tahun 2011 APM SD/MI/SDLB/Paket A sebesar 90,80%, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 96,62%,

dan

pada

tahun

2013

realisasi

APM

SD/MI/SDLB/PaketA sebesar 90,63% hal ini disebabkan karena banyak siswa kelas 1 (satu) SD/MI yang sudah bersekolah sebelum berumur 7 tahun, yang menjadi dasar perhitungan APM siswa yaitu Jumlah siswa usia 7-12 tahun dibagi

dengan

Selanjutnya, Partisisi

jumlah

pada

Murni

penduduk

jenjang

(APM)

7-12

tahun.

SMP/MTs/sederajat,

Angka

melebihi

usia

target,

target

yang

diharapkan sebesar 63,20% terealisasi sebesar 91,80% atau

60


mengalami

persentase

capaian

sebesai

113%.

Hal

ini

disebabkan karena selain program pemerintah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun juga disebabkan karena adanya program

pemberian

dana

bantuan

operasional

sekolah

(BOS) yang meringankan beban siswa dalam proses belajar mengajar. Jika dilihat dari trend perkembangan persentase ketercapaian APM SMP/MTs/sederajat dari tahun 2011, 2012 dan 2013 mengalami pluktuasi. Pada tahun 2011 sebesar 92,06%, tahun 2012 sebesar 96,62% dan pada tahun 2013 realisasi APM SMP/Mts/sederajad mencapai 91,80%. (4)

Indikator kinerja Rasio Guru/Murid untuk tahun 2014 sudah mencapai target yang ditetapkan

pada tahun 2018 atau

kondisi yang diharapkan pada akhir RPJMD dengan capaian sebesar 98,57% untuk rasio guru/murid SD/MI, 98,61% untuk rasio guru/murid SMP/MTs dan 94,37% untuk rasio guru/murid membandingkan

SMA/SMK/MA. Rasio

Guru/Murid

Sementara untuk

tahun

untuk 2014

dengan rasio nasional pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) kementerian pendidikan dan kebudayaan tidak ada sehingga indikator kinerja ini tidak dapat membandingkan dengan SPM Nasional (5)

Indikator kinerja Rasio Sekolah/Murid untuk tahun 2014 sudah mencapai target yang ditetapkan

pada tahun 2018

atau kondisi yang diharapkan pada akhir RPJMD dengan capaian sebesar 99,01% untuk rasio sekolah/murid SD/MI,

61


7,07% untuk rasio sekolah/murid SMP/MTs dan 120% untuk rasio

sekolah/murid

SMA/SMK/MA.

Sementara

untuk

membandingkan Rasio Guru/Murid dan Rasio Sekolah/Murid untuk tahun 2014 dengan rasio nasional pada Standar Pelayanan

Minimal

(SPM)

kementerian

pendidikan

dan

kebudayaan tidak ada sehingga indikator kinerja ini tidak dapat membandingkan dengan SPM Nasional (6)

Indikator kinerja Angka Kelulusan (AL) yaitu perbandingan antara siswa yang mengikuti ujian dengan siswa yang berhasil lulus. Pada Tahun 2014 persentase kelulusan tingkat SD mencapai 100% dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara untuk tingkat SMP dimana target yang ditetapkan sebesar 100% terealisasi sebesar = 99,96 % dari peserta ujian tingkat SMP sebanyak 6.529 siswa dan yang lulus sebanyak 6.526 siswa. Sedangkan tingkat SMA/SMK dari target kelulusan 100% terealisasi sesar 99,98% yaitu dari 5.533 yang ikut ujian sebanyak 5.532 yang dinyatakan lulus, sementara 1 orang yang dinyatakan Keberhasilan

tidak

lulus

karena

tidak

mengikuti

ujian.

program ini tidak terlepas dari tersedianya

dana anggaran untuk kegiatan peningkatan kompetensi guru, sehingga program kegiatan peningkatan kompetensi guru

SD/SMP/SMA/SMK

yang

telah

ditetapkan

dapat

tercapai, ditahun mendatang hendaknya program-program tersebut tetap dapat dilaksanakan

62


(7)

Target Indikator Kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang pendidikan SD/MI, pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 99,98% dapat terealisasi sebesar 100,54%, hal ini sebabkan karena telah berjalan dengan maksimal program wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan pemerintah. Perbandingan antara realisasi

di tahun 2014 dan 2013,

2012 dan 2011 adalah berpluktuasi. Angka Partisipasi Sekolah

(APS)

jenjang

SD/MI/SDLB/Paket

A

terus

mengalami peningkatan. Realisasi APS pada tahun 2011 sebesar 97,98%, dan pada tahun 2012 sebesar 99,80%, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 99,56%. (8)

Untuk persentase capaian sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan dasar dan menengah pada indikator Kinerja Guru yang

memenuhi

kualifikasi

S1/A4

terealisasi

sebesar

74,66% dari target yang ditetapkan sebesar 48,00% atau ketercapaian

kinerja

sebesar

155,54%.

Meningkatnya

persentase guru yang berkualifikasi S1/A4 ini disebabkan antara lain : (1) karena adanya tuntutan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 bahwa

Guru

wajib

memiliki

kualifikasi

akademik,

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta

memiliki

kemampuan

untuk

mewujudkan

tujuan

pendidikan nasional. Pada pasal 9 menyatakan bahwa kualifikasi

akademik

melalui pendidikan

sebagaimana tinggi

dimaksud

diperoleh

program sarjana (S-1)

atau

63


program diploma empat (D-IV). Kepemilikan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV tersebut diharapkan dapat tercapai paling lama sepuluh tahun sejak diberlakukannya undangundang

dimaksud.

Untuk

memberikan

layanan

dalam

peningkatan kualifikasi akademik bagi guru dalam jabatan diperlukan pemberian bantuan studi peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang sedang melanjutkan studi. (2) Adanya

program

dari

Direktorat

P2TK

Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu memberikan bantuan studi bagi guru SD/SMP/SMA dan SMK Negeri maupun Swasta yang sedang mengikuti studi pada jenjang S-1/D-IV. Tujuan dari program ini untuk membantu guru yang sedang meningkatkan kualifikasi ke jenjang S-1/D-IV dapat tercapai sesuai ketentuan undang-undang. (3) bahwa agar guru dapat melaksanakan tugas profesionalnya yaitu memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik, maka guru tersebut harus bersertifikat pendidik dan harus berkualifikasi S1/A4.

Tercapainya indikator ini karena didukung oleh program yang telah ditetapkan dalan Tapkin Tahun 2014 yaitu pada Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

dengan

kegiatan antara lain : (a) kegiatan pelaksanaan sertifikasi pendidik, (b) kegiatan pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan,

(c)

kegiatan

pelatihan

bagi

pendidik

untuk

64


memenuhi standar kompetensi, dan (d) kegiatan pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

6.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap

tujuan Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dengan sasaran yaitu : 1. Meningkatnya Jangkauan dan Pemerataan Layanan Sasaran ini dicapai melalaui 2 progam, yaitu Program Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan program pendidikan menengah dengan 33 kegiatan. Dengan anggaran sebesar Rp. 98.467.163.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 98.364.648.800,- atau sebesar 99,90% dengan sisa dana sebesar Rp. 102.515.000,-

2.

Meningkatnya kualitas pendidikan dasar dan menengah yang berkualifikasi S1/A4 Sasaran ini dicapai melalui 1 program yaitu program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan 4 kegiatan. Realisasi keuangan

sebesar

Rp.

789.000.000,-

dari

anggaran

sebesar

Rp.

920.000.000,- atau 85,76% sehingga terdapat efesiensi dana sebesar 14,24%.

65


Rincian penggunaan sumberdaya keuangan dan sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Rincian Penggunaan Sumberdaya Keuangan Dan Sumber Daya Manusia Tahun 2014 NO

1

URAIAN

BESAR DANA (Rp)

REALISASI DANA

VOL

%

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1

Penyediaan jasa surat menyurat

100.000.000,00

100.000.000,00

1.2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

75.280.600,00

75.280.600,00

1.3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

20.000.000,00

20.000.000,00

1.4

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

60.000.000,00

60.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

275.000.000,00

275.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

124.000.000,00

124.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

1.5

1.6

1.7

1.8

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor

1.9

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.10

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.11


1.12

1.13


Rapat-rapat koordinasi dan

66


1.14

1.15 2

100.000.000,00

100.000.000,00

3.826.850.000,00

3.826.850.000,00

3.175.000.000,00

3.175.000.000,00

540.000.000,00

540.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

Penyediaan jasa tenaga non PNS

Pembangunan Gedung Kantor

2.3

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

12 bln

100

12 bln

100

1 keg

100

1 paket

100

1 keg

100

Pengadaan mebeleur

1 keg

100

2.5

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

50.000.000,00

50.000.000,00

12 Bulan

100

2.6

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

40.000.000,00

40.000.000,00

12 Bulan

100

2.7

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

40.000.000,00

40.000.000,00

12 Bulan

100

20.000.000,00

20.000.000,00

1 paket

100

100.000.000,00

100.000.000,00

1 Keg

100

50.000.000,00

50.000.000,00

1 keg

100

50.000.000,00

50.000.000,00

1 Keg

100

Program peningkatan disiplin aparatur

3.2

Pengadaan mesin/kartu absensi Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 4.1



6

Rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

3.1

5

150.000.000,00

2.2

2.4

4

150.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1

3

konsultasi ke luar daerah


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

67


7

6.1


40.000.000,00

40.000.000,00

6.2

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

215.000.000,00

215.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

100

1 Keg

100

1 keg

100

1 keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

Program Pendidikan Anak Usia Dini 7.1


7.2


125.000.000,00

125.000.000,00

7.3

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

200.000.000,00

200.000.000,00

425.000.000,00

425.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

15.113.171.000,00

15.113.171.000,00

1.600.000.000,00

1.600.000.000,00

2.225.000.000,00

2.225.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

400.000.000,00

400.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

250.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

7.4

7.5 8

1 Keg

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 8.1 8.2



8.3


8.4


8.5 8.6 8.7 8.8 8.9


Pengadaan perlengkapan sekolah Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pelatihan Penyusunan kurikulum

Pembinaan SMP Terbuka

68


8.10

8.11


8.12


8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 9

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

Penyediaan beasiswa transisi


Penyelenggaraan ujian SD


Penerimaan Siswa Baru SMP Penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi

61.705.900.000,00

61.603.385.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

920.000.000,00

920.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

700.000.000,00

700.000.000,00

650.000.000,00

650.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

125.000.000,00

125.000.000,00

5.494.223.400,00

5.494.223.400,00

650.000.000,00

650.000.000,00

2.600.000.000,00

2.600.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

90.000.000,00

90.000.000,00

643.000.000,00

643.000.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

1.424.894.400,00

1.424.894.400,00

1 Keg

99,83

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

Program Pendidikan Menengah 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

Pembangunan gedung sekolah Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pengadaan perlengkapan sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Pelatihan Penyusunan kurikulum

9.6


9.7


9.8

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan

69


penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

9.9

9.10

9.11 9.12 9.13

10

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Lomba antar sekolah menengah

9.14

Penyelenggaraan Ujian Sekolah Ujian Nasional

9.15

Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru

100.000.000,00

100.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

611.000.000,00

611.000.000,00

790.000.000,00

790.000.000,00

1.034.975.000,00

1.034.975.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 10.1

Pelaksanaan Sertifikasi pendidik

10.2

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

400.000.000,00

400.000.000,00

10.3

pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

300.000.000,00

300.000.000,00

120.000.000,00

120.000.000,00

11.1

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

400.000.000,00

400.000.000,00

11.2

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

250.000.000,00

250.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

10.4

11

Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

11.3

Pembinaan Dewan Pendidikan

70


1. Aspek Pendukung 2.1. Personalia/sumber daya manusia Jumlah sumber daya manusia Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat per 31 Desember 2014 adalah sebanyak 71 orang. Jumlah tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan dengan uraian sebagai berikut: a. Jumlah pegawai berdasarkan golongan Golongan

A

b

C

D

Jumlah

I

-

-

-

-

-

II

4

8

2

III

16

14

6

11

47

IV

8

2

-

-

10

Jumlah

-

14

71

b. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan No.

Jabatan

Jumlah

1

Jabatan Struktural

21

2

Jabatan Fungsional (pengawas)

80

c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan No.

Pendidikan

Jumlah

1

SD

-

2

SLTP

-

3

SLTA

29

4

D1

-

5

D2

1

6

D3

1

7

S1

31

8

S2

9

9

S3

-

71


d. Jumlah

Pegawai

yang

sudah

mengikuti

Pendidikan

Jabatan

Struktural Nama Diklat Struktural No

Sub SKPD

Jml Adum/Diklat PIM IV

Spama/ Diklat PIM III

Spamen/ Diklat PIM II

1

Kepala Dinas

1

-

-

1

2

Bidang Sekretariat

4

3

1

-

3

Bidang TK-SD

4

3

1

-

4

Bidang SMP_Dikmen

4

1

2

-

5

Bidang Program

4

3

2

-

6

Bidang Tentis

4

3

1

-

21

13

7

1

Jumlah

e. Jumlah Guru PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan TINGKAT SEKOLAH Sekolah Dasar Sekolah Luar Biasa Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Pertama Taman Kanak Grand Total

SMA 282 1 9 292

TINGKAT PENDIDIKAN SMK D1 D2 D3 39 4 624 6 5 1 5 1 1 11 1 15 13 24 1 11 2 42 19 655 48

S1 1.680 2 475 184 702 43 3.086

S2 4 35 12 24 75

TOTAL 2.639 7 516 210 779 66 4.217

f. Jumlah Guru Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan TINGKAT SEKOLAH Sekolah Dasar Sekolah Luar Biasa Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Pertama Taman Kanak Grand Total

SMA 690 4 16 5 45 274 1.034

SMK 180 5 8 18 61 272

TINGKAT PENDIDIKAN D1 D2 D3 D4 7 630 10 1 1 1 1 2 16 2 2 19 2 10 22 22 3 24 45 10 45 702 77 6

S1 1.021 4 492 166 768 121 2.572

S2 1 3 2 5 11

TOTAL 2.540 10 535 206 893 535 4.719

72


g. Jumlah Pengawas Sekolah JABATAN

TINGKAT PENDIDIKAN D1 D2 D3 S1

SMA

Pengawas Sekolah Menengah Atas Pengawas Sekolah Menengah Pertama Pengawas TK / SD

JUMLAH

S2

-

-

-

-

3

4

7

-

-

-

-

8

-

8

-

-

17

1

78

2

98

2.2 Sarana dan prasarana penunjang Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Lengkapnya

sarana

dan

prasarana

penunjang

kegiatan

pendidikan erat kaitannya dengan upaya meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan.

Sarana

dan

prasarana

yang

memadai

akan

berdampak kepada meningkatnya kualitas kinerja. Kondisi yang diharapkan yaitu terpenuhinya kondisi gedung, ruang

belajar

siswa,

ruang

laboratorium, meubeler berupa

guru,

ruang

perpustakaan,

meja kursi siswa dan

ruang

guru, almari

kelas, papan tulis dan ketersediaan buku referensi, alat peraga dan alat olahraga yang memadai. Diharapkan

pada

akhir

periode

lima

tahunan

tingkat

ketersediaan sarana prasarana penunjang pendidikan ini mendekati memadai.

73


a. Konsidi sarana prasarana dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Kondisi No

Jenis Barang

Jumlah

1

Gedung Kantor

6

2 3 4 5 6 7

Ruang Aula Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Komputer PC Laptop Komputer SIAK

1 6 4 20 10 -

Baik 5

Rusak Ringan 1

Rusak Berat 1

1 5 2 10 10 -

1 2 4 -

6 -

b. Kondisi Ruang Kelas Sekolah Dasar No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kecamatan Gumay Talang Gumay Ulu Jarai Kikim Barat Kikim Selatan Kikim Tengah Kikim Timur Kota Agung Lahat Merapi Barat Merapi Selatan Merapi Timur Muara Payang Mulak Ulu Pagar Gunung Pajar Bulan Pseksu Pulau Pinang Tanjung Sakti Pumi Tanjung Sakti Pumu Tanjung Tebat JUMLAH

Baik 6 19 31 14 9 6 28 14 109 25 15 24 12 29 26 45 6 20 16 29 23 506

Rusak Ringan 29 28 54 63 81 39 140 82 219 50 13 85 29 64 61 58 39 51 58 51 34 1.328

Rusak Sedang 1 6 21 1 2 13 1 4 10 2 6 6 3 9 1 6 92

Rusak Berat 3 6 8 12 1 1 10 9 6 2 8 9 1 80

Jumlah 35 48 91 101 97 47 189 97 344 86 29 121 41 108 99 108 58 80 89 80 58 2.006

74


c.

Kondisi Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama (SLTP) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kecamatan Gumay Talang Gumay Ulu Jarai Kikim Barat Kikim Selatan Kikim Tengah Kikim Timur Kota Agung Lahat Merapi Barat Merapi Selatan Merapi Timur Muara Payang Mulak Ulu Pagar Gunung Pajar Bulan Pseksu Pulau Pinang Tanjung Sakti Pumi Tanjung Sakti Pumu Tanjung Tebat JUMLAH

Baik 6 16 12 11 4 1 34 13 11 6 8 2 1 1 12 138

Rusak Ringan 12 9 31 11 10 12 44 26 133 40 11 16 3 27 15 26 12 11 31 23 10 513

Rusak Sedang 1 3 4 4 3 2 1 1 19

Rusak Berat 1 1 5 3 8 3 21

Jumlah 19 9 50 24 15 23 57 27 173 53 11 27 9 35 17 35 15 23 35 24 10 691

d. Kondisi Ruang Kelas Sekolah Menengah Kejuaran (SMK) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nama Sekolah SMK NEGERI 1 LAHAT SMK NEGERI 2 LAHAT SMK NEGERI 3 LAHAT SMK NEGERI 4 LAHAT SMK NEGERI 1 KIKIM TENGAH

SMK NEGERI 1 JARAI SMK PGRI 1 LAHAT SMK PGRI 2 LAHAT SMK TIARA LAHAT SMK PERTANIAN YPB SMK ABDUR ROHMAN KIKIM TIMUR

TOTAL

BAIK

KONDISI RUANG KELAS RUSAK RUSAK RUSAK RINGAN SEDANG BERAT

JUMLAH

28 31 6 17 10 10 7 8 20 7

0 0 6 0 0 0 0 14 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

28 31 12 17 12 10 7 22 20 7

3 147

0 20

0 0

0 2

3 169

75

e.DinasKondisi Ruang LKj IP Pendidikan Tahun 2014

Kelas Sekolah Menengah Atas (SLTA) KONDISI RUANG KELAS

No

Nama Sekolah

BAIK

RUSAK RINGAN

RUSAK SEDANG

RUSAK BERAT

JUMLAH

1

SMAN 1 PSEKSU

3

0

0

0

3

2

SMAN 1 LAHAT

18

0

0

0

18

3

SMAN 2 LAHAT

25

4

0

0

29

4

SMAN 3 LAHAT

23

2

0

0

25

5

SMAN 4 LAHAT

12

0

0

0

12

6

SMAN 5 LAHAT

15

0

0

0

15

7

SMAN 1 GUMAY TALANG

9

0

0

0

9

8

SMAN 1 MERAPI BARAT

15

2

0

0

17

9

SMAN 1 MERAPI SELATAN

5

4

0

0

9

10

SMAN 1 MERAPI TIMUR

9

0

0

0

9

11

SMAN 1 PULAU PINANG

15

0

0

0

15

12

SMAN 1 PAGAR GUNUNG

12

0

0

0

12

13

SMAN 1 KOTA AGUNG

12

3

0

3

18

14

SMAN 1 MULAK ULU

9

3

0

0

12

15

SMAN 1 TANJUNG SAKTI PUMI

15

0

0

0

15

16

SMAN 1 TANJUNG SAKTI PUMU

14

1

0

0

15

17

SMAN 1 JARAI

21

0

0

0

21

18

SMAN 1 MUARA PAYANG

11

2

0

0

13

19

SMAN 1 PAJAR BULAN

10

3

0

0

13

20

SMAN 1 KIKIM TIMUR

13

0

0

0

13

21

SMAN 2 KIKIM TIMUR

4

0

0

0

4

22

SMAN 1 KIKIM TIMUR KELAS JAUH

3

0

0

0

3

23

SMAN 1 KIKIM TIMUR KELAS JAUH 2

1

0

0

0

1

24

SMAN 1 KIKIM TENGAH

9

0

0

0

9

25

SMAN 2 KIKIM TENGAH SMAN 1 KIKIM SELATAN

0 0

0 0

0 0

3

26

3 14

14

27

SMAN 1 KIKIM BARAT

10

0

0

0

10

28

SMAN 1 GUMAY ULU

5

0

0

0

5

29

SMA PGRI 1 LAHAT

9

3

0

0

12

30

SMA MUHAMMADIYAH LAHAT

5

0

0

0

5

31

SMA SANGSAPURBA

3

4

0

0

7

SMA SANTO YOSEF

12

1

0

0

13

SMA ARIEF BUDIMAN LAHAT

6

0

0

0

6

34

SMA ISLAM TERPADU AL-KAUTSAR

7

0

0

0

7

35

SMA NU IX LAHAT

3

0

0

0

3

36

SMA ISLAMIC CENTER

1

2

0

0

3

37

SMA MUHAMMADIYAH JARAI

5

2

0

0

7

366

36

0

3

405

32 33

TOTAL

76


BAB IV

PENUTUP A.

Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Tahun 2014 Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian

sasaran strategis terhadap indikator kinerja meningkatnya jangkauan dan pemerataan layanan pendidikan, sasaran Target Indikator Kinerja Angka Melek Huruf Penduduk pada Tahun 2014 adalah 98,80% dengan realisasi sebesar 97,79%. Kegiatan ini telah dilaksanakan walaupun belum secara maksimal, akan tetapi secara agregat persentase ketercapaian sudah sebesar 98,98%

hal ini

sesuai dengan target yang ditetapkan, maka dapat

disimpulkan Kinerja SKPD Tahun 2014 berhasil dengan Baik, dengan

peredikat memuaskan untuk Indikator Kinerja Angka Melek Huruf Penduduk. Indikator Kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/PaketA yang mengalami penurunan, pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 97,19% ternyata hanya terealisasi sebesar 90,80% dengan tingkat ketercapaian sebesar 93,43%. Perbandingan realisasi capaian APM SD/MI/SDLB/PaketA dari tahun 2011, 2012 dan tahun 2013 yaitu berpluktuasi. Pada tahun 2011 APM SD/MI/SDLB/Paket A sebesar 90,80%, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 96,62%, dan pada tahun 2013 realisasi APM SD/MI/SDLB/PaketA sebesar 90,63% hal ini disebabkan karena banyak siswa kelas 1 (satu) SD/MI yang sudah bersekolah sebelum berumur 7 tahun, dengan demikian dapat disimpulkan Kinerja SKPD Tahun 2014 untuk indikator kinerja

77


meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI/SDLB/PaketA berhasil

dengan peredikat memuaskan.

Selanjutnya untuk Indikator kinerja Rasio Guru/Murid untuk tahun 2014 sudah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2018 atau kondisi yang diharapkan pada akhir RPJMD dengan capaian sebesar 98,57% untuk rasio guru/murid SD/MI, 98,61% untuk rasio guru/murid SMP/MTs dan 94,37% untuk rasio guru/murid SMA/SMK/MA dengan demikian Indikator kinerja Rasio Guru/Murid untuk tahun 2014 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan predikat Memuaskan. Sedangkan capaian kinerja pada sadaran Meningkatnya kualitas pendidikan dasar dan menengah indikator Kinerja Guru yang memenuhi kualifikasi S1/A4 terealisasi sebesar 74,66% dari target yang ditetapkan sebesar 48,00% atau ketercapaian kinerja sebesar 155,54%. Dengan demikian Indikator kinerja Kinerja Guru yang memenuhi kualifikasi S1/A4 untuk tahun 2014 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan predikat Memuaskan. Meningkatnya

persentase

guru

yang

berkualifikasi

S1/A4

ini

disebabkan antara lain : (1) karena adanya tuntutan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (2) Adanya program dari Direktorat P2TK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu memberikan bantuan studi bagi guru SD/SMP/SMA dan SMK Negeri maupun Swasta yang sedang mengikuti studi pada jenjang S-1/D-IV. (3) adanya tuntutan sertifikasi guru bahwa guru harus bersertifikat pendidik dan harus berkualifikasi S1/A4. dengan demikian Indikator kinerja Rasio Guru/Murid untuk tahun 2014 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan predikat Memuaskan.

78


Tercapainya indikator kinerja tersebut diatas karena didukung oleh program yang telah ditetapkan dalan Tapkin Tahun 2014 yaitu pada Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

dengan kegiatan

antara lain : (a) kegiatan pelaksanaan sertifikasi pendidik, (b) kegiatan pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, (c) kegiatan pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, dan (d) kegiatan

pengembangan

mutu

dan

kualitas

program

pendidikan

dan

pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Disamping itu keberhasilan yang dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, kondisi ini harus diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan

tersebut

dan

mempersiapkan

strategi

dan

cara

pemecahannya, sehingga pada tahun-tahun mendatang hambatan tersebut dapat

diminimalisir

demi

tercapainya

tujuan

dan

sasaran.

Beberapa

hambatan yang menjadi kendala tersebut antara lain : 1. Program yang telah disusun anggarannya masih belum mencukupi. 2. Waktu pelaksanaan tidak cukup akibat pengesahan anggaran yang terlambat hal ini membuat pelaksana terkesan tidak sanggup untuk melaksanakannya 3. Pengesahan

perubahan

anggaran

handaknya

dapat

dilakukan

secepat mugkin agar tidak menghambat kegiatan di setiap SKPD 4. Penyusunan

anggaran

di

Pemerintah

Kabupaten

hendaknya

disesuaikan dengan kemampuan daerah. 5. Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2014, antara lain :

79


a. Masih ada sekolah yang kekurangan ruang kelas belajar dan sarana prasarana lainnya. b. Masih banyak sekolah yang memerlukan rehab pembangunan dan meubeler

Langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah antara lain : 1. Meningkatkan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

dengan

mengotimalkan kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing. 2. Melakukan koordinasi yang intensif terhadap DPRD Kabupaten Lahat khususnya dengan

panitia anggaran

yang membidangi masalah

anggaran, dalam usaha merealisasikan semua program yang dibuat. 3. Kegiatan dengan biaya APBN seperti DAK pengaturan pelaksanaannya dapat dilakukan lebih awal. 4. Melakukan revisi Renstra, IKU SKPD yang targetnya terlalu tinggi disesuaikan dengan target provinsi dan target nasional.

80


81


KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Tahun 2014 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Presiden

Nomor 29 Tahun

2014

tentang

ini disusun berdasarkan

Peraturan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan telah tersusunnya LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat tahun 2014 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LKjIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2014. Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat ini telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Tahun 2014.

Lahat, Pebruari 2015 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat,

Drs. Sutoko, M.Si Pembina Tk. I NIP. 196612141994031004

82


PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DINAS PENDIDIKAN Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Telp. (0731)-322132 Lahat

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT Nomor : 800/826/Sekret/Pendik/2015 TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT TAHUN 2015 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT Menimbang

: a.

b.

c.

d.

Mengingat

: 1. 2. 3.

4.

bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pendidikan; bahwa agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan LKjIP; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang terdiri dari penanggung jawab, ketua tim, sekretaris dan anggota; bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Tahun 2015; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

83


5.

6.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instantasi Pemerintah ; Peraturan Menteri Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Tahun 2015;

KEDUA

: Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat,

KETIGA

: Sela biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada angaran yang sesuai;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Lahat Pada tanggal : 15 Pebruari 2015 ----------------------------------------------------Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat

Drs. SUTOKO, M.Si Pembina Tk. I NIP. 196612141994031003

84


Lampiran Nomor Tangga l

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat : 800/ /Sekret/Pendik/2015 : 15 Pebruari 2015

No. 1 1.

Nama 2 Drs. Sutoko, M.Si

Jabatan 3 Kepala Dinas

Kedudukan 4 Penanggung Jawab

2.

Bambang Aprianto, SH, MM

Kabid. Perencanaan

3.

Rusganda, SE, M.Si

Kasi. Monev & Pelaporan

Wakil Ketua

4.

Syaihul Azhar, SE, MM

Staf Bidang Perencanaan

Sekretaris

5.

Fatrahayati, SE


Bendahara

6.

Azhari, SE, MM

Kasi. Perencanaan

Anggota

7.

Darhan Sohar

Kasi. Sarana Prasarana

Anggota

8.

Ihwansyah, SE


Anggota

9.

Endy Ichsan Yuliansyah, S.Pd


Anggota

10.

Abdul Giyanto, S.Kom


Anggota

Ket 5

Ketua Tim

Ditetapkan di : Lahat Pada tanggal : Pebruari 2015 -----------------------------------------------------Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat,

Drs. SUTOKO, M.Si Pembina Tk. I NIP. 196612141994031003

85


LAMPIRAN I TARGET DAN REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG SESUAI URUSAN PEMERINTAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO 1

URAIAN

REALISASI DANA

VOL

%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1.6

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.7

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.8

Penyediaan alat tulis kantor

1.9 1.10

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.11


1.12


1.13 1.14 1.15 2

BESAR DANA (Rp)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah Penyediaan jasa tenaga non PNS

100.000.000,00

100.000.000,00

75.280.600,00

75.280.600,00

20.000.000,00

20.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

275.000.000,00

275.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

124.000.000,00

124.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

3.826.850.000,00

3.826.850.000,00

3.175.000.000,00

3.175.000.000,00

540.000.000,00

540.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

12 bln

100

1 keg

100

1 paket

100

1 keg

100

1 keg

100

12 Bulan

100

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 2.2 2.3

Pembangunan Gedung Kantor pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.4

Pengadaan mebeleur

2.5

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

86


Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 2.7 gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur 2.6

3

3.1

Pengadaan mesin/kartu absensi

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 3.2

4

4.1 5



Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Program Pendidikan Anak Usia Dini 6.2

7.1


7.2


Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan koordinasi dan 7.4 kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak 7.5 Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 7.3

8

40.000.000,00

40.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

215.000.000,00

215.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

125.000.000,00

125.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

425.000.000,00

425.000.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

15.113.171.000,00

15.113.171.000,00

1.600.000.000,00

1.600.000.000,00

2.225.000.000,00

2.225.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

400.000.000,00

400.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

12 Bulan

100

12 Bulan

100

1 paket

100

1 Keg

100

1 keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 keg

100

1 keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6.1

7

40.000.000,00


6


40.000.000,00

8.1


8.2


8.3


8.4


8.5


8.6


87


8.7


8.8


8.9

Pembinaan SMP Terbuka

8.10

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan NonIslam Setara SD dan SMP

8.11


8.12


8.13

Penyediaan beasiswa transisi

8.14


8.15

Penyelenggaraan ujian SD

8.16


8.17

Penerimaan Siswa Baru SMP

Penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi Program Pendidikan Menengah 8.18

9

9.1


9.2


9.3


9.4

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

9.5


9.6


9.7


9.8 9.9 9.10 9.11 9.12

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah Monitoring, evaluasi dan pelaporan

250.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

61.705.900.000,00

61.603.385.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

920.000.000,00

920.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

700.000.000,00

700.000.000,00

650.000.000,00

650.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

125.000.000,00

125.000.000,00

5.494.223.400,00

5.494.223.400,00

650.000.000,00

650.000.000,00

2.600.000.000,00

2.600.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

90.000.000,00

90.000.000,00

643.000.000,00

643.000.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

1.424.894.400,00

1.424.894.400,00

100.000.000,00

100.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

99,83

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

88


9.13

Lomba antar sekolah menengah

Penyelenggaraan Ujian Sekolah Ujian Nasional Penyelenggaraan Penerimaan Siswa 9.15 Baru Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 9.14

10

611.000.000,00

790.000.000,00

790.000.000,00

1.034.975.000,00

1.034.975.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

10.1

Pelaksanaan Sertifikasi pendidik

10.2

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

400.000.000,00

400.000.000,00

10.3

pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

300.000.000,00

300.000.000,00

120.000.000,00

120.000.000,00

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 11

611.000.000,00

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

1 Keg

100

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 11.1

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

400.000.000,00

400.000.000,00

11.2

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

250.000.000,00

250.000.000,00

11.3

Pembinaan Dewan Pendidikan

150.000.000,00 110.513.294.400

150.000.000,00 110.410.779.400

TOTAL

99,91

89


TATARAN PELAKSANA KEBIAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2014 NO

URUSAN

NO

IKK

RUMUS

CAPAIAN KINERJA

SUMBER DATA **)

61,50%

Dinas Pendidikan

97,79%

Dinas Pendidikan

90,80%

Dinas Pendidikan

URUSAN WAJIB 1

Pendidikan

1

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Siswa pada Jenjang TK/RA/ Penitipan Anak Jumlah Anak Usia 4 - 6 Tahun

= =

6.085 9.894

100%

Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas Dapat Baca Tulis Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas

= =

188.557 192.818

100%

=

45.435 50.037

100%

Penduduk yang Berusia >15 tahun yang melek huruf (tidak buta aksara)

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Jumlah Siswa usia 7 - 12 tahun di Jenjang SD/MI/Paket A Jumlah Penduduk Kelompok usia 7 - 12 tahun

=

40

KET.


Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Jumlah Siswa usia 13 - 15 tahun di Jenjang SMP/MTs/Paket B/SMPT Jumlah Penduduk Kelompok usia 13 - 15 tahun

= =

20.198 22.003

100%

91,80%

Dinas Pendidikan

8.692 18.629

100%

46,66%

Dinas Pendidikan

47

100%

0,09%

Dinas Pendidikan

0,21%

Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Jumlah Siswa usia 16 - 18 tahun di Jenjang SMA/SMK/MA/Paket C Jumlah Penduduk Kelompok usia 16 - 18 tahun

= =

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Jumlah Putus Sekolah pada Tingkat dan Jenjang SD/MI Jumlah Siswa pada Tingkat yang Sama dan Jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya

= =

50.037

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Jumlah Putus Sekolah pada Tingkat dan Jenjang SMP/MTs Jumlah Siswa pada Tingkat yang Sama dan Jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya

= =

41

100%

19.323

41


Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Jumlah Putus Sekolah pada Tingkat dan Jenjang SMA/SMK/MA Jumlah Siswa pada Tingkat yang Sama dan Jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya

= =

39

100%

0,35%

Dinas Pendidikan

100,00%

Dinas Pendidikan

99,95%

Dinas Pendidikan

99,98%

Dinas Pendidikan

87,91%

Dinas Pendidikan

11.296

Angka Kelulusan (AL) SD/MI Jumlah Lulusan pada Jenjang SD/MI Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SD/MI pada Tahun Ajaran Sebelumnya

=

Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP/MTs Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SMP/MTs pada Tahun Ajaran Sebelumnya

=

=

7.626 7.626

100%

6.526 6.529

100%

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Jumlah Lulusan pada Jenjang SMA/SMK/MA Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SMA/SMK/Ma pada Tahun Ajaran Sebelumnya

Jumlah Siswa Baru Tingkat I pada Jenjang SMP/MTs Jumlah Lulusan pada Jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya

=

= =

= =

5.532

100%

5.533

6.704 7.626

100%

42


Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Jumlah Siswa Baru Tingkat I pada Jenjang SMA/SMK/MA Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya

Jumlah Guru Berijazah Kualifikasi S1/D-IV Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

= =

= =

5.966 6.526

100%

6.251 8.373

100%

91,42%

Dinas Pendidikan

74,66%

Dinas Pendidikan

43


40


41

IKHTISAR EKSEKUTIF. Tahun 2014 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas. Pendidikan Kabupaten Lahat periode , dengan visi

Recommend Documents